PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

2 PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

DAFTAR ISI

Hal

Daftar Isi 2

Kata Pengantar 3

BAB I Pendahuluan 5

A. Kebijakan Umum 5

B. Visi Dan Misi 8

C. Tujuan dan Rencana Strategis 9

BAB II A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum 14

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama 14

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding 17

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi 17

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali 18

B. Penyelesaian Perkara 21

1. Jumlah sisa perkara yang diputus 10

2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu 21

3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

banding, Kasasi dan PK 21

4. Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi 23

5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi 23

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) 24

1. Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan

Realisasi Anggaran) 24

2. Sidang Keliling/pelayanan terpadu 24

3. Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara 24

BAB III Sumber Daya Manusia 25

1. Mutasi 25

2. Promosi 25

3. Pensiun 25


4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti

Diklat) 59

BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan

Teknologi Informasi 61

A. Pengelolaan Keuangan 61

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 62

C. Pengelolaan Teknologi Informasi 65

1. Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum 65

2. Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum 67

BAB V Peningkatan Pelayanan Publik 71

1. Akreditasi Penjaminan Mutu 71

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 87

3. Inovasi Pelayanan Publik 90

BAB VI Pengawasan 94

A. Internal 94

B. Evaluasi 96

BAB VII Penutup 97

A. Kesimpulan 97

B. Rekomendasi 99


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Allah SWT, berkat

rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan

Tahunan ini dengan baik. Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah

SWT karena atas ridho serta rahmat dan karunia-NYA kami dapat

menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Tahun 2019.

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan

laporan yang memuat perkembangan dan pencapaian kinerja yang telah

dicapai oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tahun 2019. Laporan

tahunan ini merupakan salah satu bentuk penyajian informasi sekaligus

pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

kepada Mahkamah Agung RI dan memberikan informasi kepada publik

atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai pelaksana kekuasaan

kehakiman pada tingkat pertama juga sebagai bahan evaluasi guna

penyempurnaan pelaksanaan tugas dimasa yang akan datang.

Demikan Laporan Tahunan ini kami buat dan ajukan dengan harapan

dapat berguna bagi peningkatan kinerja, citra dan wibawa penegakan

hukum khusus di wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Selanjutnya atas perhatian dan perkenaannya kami ucapkan terima kasih.

Teluk Kuantan, 07 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.Hum

NIP : 19770623 200012 1 002


BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sebagai Pengadilan Tingkat

Pertama yang berada di lingkungan peradilan Umum adalah sebagai

pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang mana tugas dan

wewenangnya adalah menerima, memeriksa, memutuskan dan

menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat

pertama (pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2004).

Sebagai pengadilan tingkat pertama dalam melaksanakan tugas-

tugasnya perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai

serta sumber daya manusia yang handal, agar sistem administrasi dan

prosedur peradilan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misinya.

Guna mendukung dan mempersiapkan diri sebagai konsekwensi

pelaksanaan program Mahkamah Agung di bidang Pengawasan dan

Pendisiplinan yang diantaranya meliputi perbaikan sistem pengawasan

perilaku Hakim, perbaikan pengawasan administrasi peradilan dan

teknis yudisial serta pendisiplinan Hakim. Pengadilan Negeri Teluk

Kuantan telah mengambil kebijakan dengan melakukan berbagai

pembenahan dibidang administrasi peradilan dan teknis peradilan,

kegiatan penunjang dan hubungan dengan lembaga atau instansi lain.

Pimpinan pengadilan dengan kesepakatan bersama melalui

rapat kerja telah menggariskan kebijakan-kebijakan umum, antara lain:

a. Bidang Administrasi

Kegiatan administrasi diharapkan berjalan lancar, tertib, dan

memenuhi asas peradilan yang cepat sederhana dengan biaya

ringan, serta penyelesaian administrasi yang tepat waktu :

1. Untuk mendayagunakan bagian-bagian dalam pengadilan

sebagai penyesuaian bagan organisasi lembaga Mahkamah

Agung dilakukan penertiban dan pelaksanaan fungsi, tugas dan


kedudukan sesuai dengan susunan/struktur organisasi

pengadilan;

2. Untuk penertiban administrasi umum dilakukan pengembangan

sistem informasi manajemen kepegawaian pada setiap satuan

kerja;

3. Pengadministrasian perkara dilakukan dengan sistem aplikasi

administrasi perkara meliputi proses keuangan, register dan

pelaporan, dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tanggal 14

Januari 1991 tentang Pola-Pola Pembinaan dan Pengendalian

Administrasi Perkara;

4. Penyusunan laporan daftar bulanan (court calender) yang tepat

waktu dari tiap-tiap satuan kerja digunakan sebagai alat

pengendalian kontrol awal untuk meningkatkan pengawasan;

b. Bidang Teknis Peradilan

1. Penertiban penerimaan berkas perkara yang cukup waktu dengan

melihat sisa masa penahanan Jaksa, waktu mempelajari dan

menetapkan majelis Hakim sampai diserahkan dan dipelajari

majelis Hakim yang ditunjuk dan menentukan hari sidang;

2. Membuat penetapan tentang Hakim Pengawas Bidang;

3. Membuat penetapan tentang Hakim Mediator;

4. Membuat Penetapan Majelis Hakim Tetap;

5. Membuat Penetapan Majelis Hakim Khusus terhadap perkara-

perkara tertentu secara insidentil;

6. Penertiban jadwal sidang untuk dilaksanakan tepat waktu;

7. Penertiban pemeriksaan persidangan sesuai dengan hukum

acara;

8. Penertiban pelaksanaan penetapan-penetapan dan relas-relas;

9. Penertiban berita acara sudah selesai pada sidang berikutnya;

10. Penertiban pada setiap pembacaan putusan, konsep putusan

harus sudah siap dan dibubuhi paraf Hakim ketua sidang dan

Hakim-Hakim anggota;


11. Penertiban minutering perkara paling lambat 20 hari terhitung

sejak tanggal perkara diputus;

12. Penertiban eksekusi putusan perkara yang telah berkekuatan

hukum tetap;

c. Bidang Kegiatan Penunjang

1. Mengoptimalkan kegiatan organisasi Dharmayukti Karini;

2. Mengoptimalkan kegiatan organisasi IKAHI;

3. Mengoptimalkan kegiatan PTWP;

d. Bidang Hubungan Dengan Instansi Lain dan Masyarakat

1. Menjadi penasehat pemerintah daerah dan memenuhi

undangan-undangan dalam kegiatan yang diadakan oleh

instansi lain dan masyarakat dengan tetap mengedepankan

tugas dan tanggung jawab, kebebasan dan kewibawaan

lembaga peradilan;

2. Menunjuk Hakim selaku koordinator dalam bidang kehumasan

untuk menerangkan situasi peradilan dengan tetap berkoordinasi

dengan pimpinan;

3. Menindaklanjuti Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor

144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang

Keterbukaan Informasi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Agung (SK KMA) Nomor 1-144 KMA/SK/ I/2011 tentang

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut:

a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari

keadilan dilingkungan pengadilan negeri, dengan

melibatkan bidang kehumasan dengan memanfaatkan

semaksimal mungkin sarana dan prasarana yang ada;

b. Memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya kepada

masyarakat pencari keadilan terhadap tahap-tahap proses

pemeriksaan perkara maupun terhadap perkara-perkara

yang telah putus, sedang upaya hukum maupun telah

berkekuatan hukum tetap;


Sebagai evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan umum yang

diambil Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tersebut, dalam setiap bulan

pada minggu pertama diadakan rapat kerja guna mendengar laporan

hasil dari tiap-tiap unit kerja dan kendala-kendala yang dihadapi serta

pemecahan persoalan bersama.

Untuk itulah setiap tahunnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

berusaha membuat usulan kegiatan (program) untuk melengkapi sarana

dan prasarana kantor dan Peningkatan sumber daya manusia (SDM)

melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat).

B. Visi Dan Misi

Visi dan misi dari Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah sebagai

berikut :

1. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang Agung”.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Pengadilan Negeri Teluk

Kuantan mempunyai misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada

pencari keadilan dengan mewujudkan peradilan yang

sederhana, cepat dan biaya ringan dengan dukungan

teknologi infromasi.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan sumberdaya

manusia pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan

Negeri Teluk Kuantan dengan mewujudkan keterbukaan

informasi publik, putusan berkualitas dan pelayanan prima

berbasis teknologi informasi.

C. Rencana Strategis

Upaya mewujudkan visi dan misi tersebut tentunya harus dibuat dan

dilaksanakan dengan terencana dan strategi sesuai dengan kebijakan


umum yang telah digariskan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi,

tujuan yang ditetapkan maka Negeri Teluk Kuantan menetapkan lima

sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Peningkatan penyelesaian perkara

2. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

(acces to justice)

5. Peningkatan pelayanan prima dalam penyelesaian perkara

Lima sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah

Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk

mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program

dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. adapun rencana

strategi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam mewujudkan visi dan

misi, yaitu:

a. Untuk Ketua Pengadilan Negeri

1. Ketua dibantu Wakil Ketua Pengadilan Negeri bertugas dan

bertanggung jawab atas jalannya Pengadilan Negeri dengan baik

sesuai dengan ketentuan undang-undang dan pedoman dari

atasan mengenai organisasi, jalannya peradilan serta

administrasi peradilan dan bertanggung jawab terhadap

pengawasan dilingkungan Pengadilan Negeri yang dipimpinnya;

2. Ketua Pengadilan Negeri mengadakan pembagian tugas dan

pembagian tanggung jawab yang sedemikian rupa, sehingga

setiap tugas pekerjaan dapat dikerjakan dengan efisien serta

mudah dapat dikontrol setiap saat, dengan memberikan/meminta

tanggung jawab penuh kepada kepala-kepala bagian, panitera

maupun para hakim sebagai pengawas dalam bidang-bidang

tertentu;

3. Ketua Pengadilan Negeri guna keteraturan organisasi dan

administrasi secara terus-menerus melakukan pengawasan


untuk mencapai daya kerja yang maksimal untuk terwujudnya visi

dan misi pengadilan negeri khususnya dan Mahkamah Agung

pada umumnya;

4. Ketua Pengadilan Negeri akan mengambil tindakan yang tegas

dan bijaksana, bila perlu dengan mengambil tindakan-tindakan

administratif terhadap hakim atau karyawan yang bersalah

terhadap kesalahan yang mengganggu tercapainya peradilan

cepat, sederhana dengan biaya ringan dan melaporkan tindakan-

tindakan yang telah dilakukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi;

5. Ketua Pengadilan Negeri membuat suatu court calender yang

sebagai kontrol tentang situasi jalannya perkara dan bahan-

bahan laporan yang menggambarkan dengan jelas keadaan

Pengadilan;

6. Ketua Pengadilan Negeri membuat daftar khusus mengenai para

tahanan dan lamanya dalam tahanan;

7. Ketua Pengadilan Negeri mengawasi pekerjaan para hakim dan

panitera pengganti dengan mengadakan eksaminasi secara

berkala, maupun secara insidentil terhadap perkara-perkara

tertentu;

8. Ketua Pengadilan Negeri dibantu Wakil Ketua dan Panitera

menjaga agar peradilan dan administrasi peradilan

diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;

b. Untuk Para Hakim

1. Hakim Ketua Sidang bertanggung jawab atas pemeriksaan

perkara yang dibagikan oleh Ketua Pegadilan dan selalu

melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat kerja

bulanan;

2. Setiap hakim membuat buku laporan kegiatan persidangan dan

dilaporkan setiap bulan dalam rapat kerja kepada Ketua

Pengadilan Negeri;


3. Hakim Ketua Sidang melaporkan kepada Ketua Pengadilan

Negeri atas minutering berita acara sidang maupun putusan

dalam rapat kerja bulanan;

4. Setiap hakim memeriksa berita acara persidangan dan putusan

sebelum berkas perkara diminutering;

5. Semua penetapan-penetapan maupun relaas-relaas yang

bersangkutan harus segera dilaksanakan dan sudah dimasukkan

dalam berita acara sidang berikutnya serta kebenaran isinya

akan diteliti setiap hakim;

6. Pada waktu putusan seluruh berita acara persidangan harus

sudah selesai diminutering dan putusan setidaknya dalam bentuk

konsep;

7. Hakim wajib menjaga tingkah laku dalam persidangan sesuai

dengan martabat dan harkat sebagai hakim;

c. Untuk Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita

1. Panitera dengan dibantu oleh Panitera Muda Perdata dan

Panitera Muda Pidana harus mengadakan administrasi yang

cermat mengenai jalannya perkara maupun situasi keuangannya;

2. Selain buku-buku register dan keuangan perlu juga diadakan

buku-buku pembantu yang dipegang oleh Panitera Muda Perdata

dan Pidana untuk mencatat setiap mutasi perkara maupun

keuangan dan pelaksanaannya bagi setiap perkara;

3. Setiap selesai sidang berita acara sidang harus segera dibuat

dan sebelum sidang berikutnya telah disampaikan kepada

majelis hakim untuk diteliti dan disampaikan dalam sidang

berikutnya telah minutering;

4. Setiap panitera pengganti dan juru sita/pengganti yang

melakukan tuganya harus segera mengisi buku pembantu yang

bersangkutan pada hari itu juga hasil kerjanya dan harus

diselesaikan termasuk keuangannya dan diketahui oleh Panitera

Muda;


5. Setelah putusan diucapkan oleh hakim, panitera pengganti

segera meminta konsep putusan yang diparaf oleh hakim untuk

diminutir dan selambat-lambatnya 14 hari harus sudah selesai

untuk ditanda tangani oleh Majelis Hakim;

6. Agar memperhatikan tenggang waktu pengiriman berkas

perkara-perkara yang melakukan upaya hukum;

Untuk mewujudkan rencana dan strategi yang nantinya

agar dapat tercapai visi dan misi pengadilan negeri dan

menunjang peningkatan sumber daya manusia lebih profesional,

telah pula dilakukan sekali dalam sebulan pemaparan hakim-

hakim maupun karyawan yang selesai mengikuti pendidikan

dan/atau pelatihan, serta dilakukan diskusi dengan mengambil

suatu topik yang dipaparkan oleh salah satu hakim yang

dilakukan secara bergiliran.


STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN


BAB II

KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selama

tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Perkara

1.1 Perkara Pidana

A. Pemeriksaan Biasa/Khusus

No Uraian Sisa Belum

Putus 2018

Masuk

2019

Putus

2019

Sisa

Belum

Putus

2019

BD KS PK GR

1. Pidana

Biasa/Khusus 18 243 227 34 18 6 - -

JUMLAH 18 243 227 34 18 6 - -

Tabel 1. Rekapituasi Perkara Pidana Biasa Tahun 2019

B. Pemeriksaan Anak

No Uraian

Sisa

Belum

Putus

2018

Masuk

2019

Putus

2019

Sisa Belum

Putus 2019 BD KS PK GR

1. Pidana Anak - 7 7 - - - - -

JUMLAH - 7 7 - - - - -

Tabel 2. Rekapituasi Perkara Pidana Anak Tahun 2019


C. Pemeriksaan Singkat

No Uraian

Sisa

Belum

Putus

2018

Masuk

2019

Putus

2019

Sisa belum

Putus 2019 BD KS PK GR

1. Pidana Singkat - - - - - - - -

JUMLAH - - - - - - - -

Tabel 3. Rekapituasi Perkara Pidana Singkat Tahun 2019

D. Pemeriksaan Cepat

D.1 Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)

No Uraian

Sisa

Belum

Putus

2018

Masuk

2019

Putus

2019

Sisa

belum

Putus

2019

BD KS PK GR

1. Pidana Ringan

(Tipiring) - 5 5 - - - - -

JUMLAH - 5 5 - - - - -

Tabel 4. Rekapituasi Perkara Pidana Ringan (Tipiring) Tahun 2019

D.2 Pemeriksaan Tindak Pidana Lalu Lintas


Putus 2018

Masuk

2019

Putus

2019

Sisa belum

Putus 2019

1. Pidana Lalu Lintas - 3094 3094 -

JUMLAH - 3094 3094 -

Tabel 5. Rekapituasi Perkara Pidana Lalu Lintas Tahun 2019


1.2 Perkara Perdata

A. Perdata Gugatan (termasuk gugatan sederhana)

A.1 Pemeriksaan Tingkat Pertama


Putus 2018

Masuk

2019

Putus

2019

Sisa belum

Putus 2019

1. Pemeriksaan Tingkat Pertama - 34 23 11

JUMLAH - 34 12 11

Tabel 6. Rekapituasi Perkara Perdata Gugatan (termasuk gugatan sederhana)

Tahun 2019

B. Perdata Permohonan

No Uraian

Sisa

Belum

Putus

2018

Masuk

2019

Putus

2019

Sisa

belum

Putus

2019

BD KS PK GR

1. Perdata

Permohonan 1 50 50 1 - - - -

JUMLAH 1 50 50 1 - - - -

Tabel 7. Rekapituasi Perkara Perdata Permohonan Tahun 2019

A.2 Keadaan Perkara Tingkat Banding


Putus 2018

Masuk

2019

Putus

2019

Sisa belum

Putus 2019

1. Pemeriksaan Tingkat Banding - 2 2 -

JUMLAH - 2 2 -

Tabel 8. Rekapituasi Pemeriksaan Tingkat Banding Perdata Gugatan Tahun 2019


Putusan yang diajukan Banding

3.1 Putusan Perkara Pidana yang diajukan Banding adalah 18

Perkara.

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding : 11

Perkara.

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding : 1

Perkara.

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk.

Banding Nihil.

3.2 Putusan Perkara Perdata Gugatan yang diajukan Banding

adalah sebanyak 2.

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding : 2

Perkara.

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding :

Nihil.

c. Putusan Pengadilan Tk. I yang tidak dapat diterima Tk.

Banding : Nihil.

A.3 Keadaan Perkara Tingkat Kasasi


Putus 2018

Masuk

2019

Putus

2019

Sisa belum

Putus 2019

1. Pemeriksaan Tingkat Kasasi - 1 - 1

JUMLAH - 1 1

Tabel 9. Rekapituasi Pemeriksaan Tingkat Kasasi Perdata Gugatan Tahun

2019

Putusan yang diajukan Kasasi

4.1 Putusan Perkara Pidana yang diajukan Kasasi adalah 8

Perkara.

a. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan

dikuatkan Tk. Kasasi : 3 Perkara.

b. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan

dibatalkan Tk. Kasasi : Nihil.


c. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan

tidak dapat diterima Tk. Kasasi : Nihil.

d. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan

dikuatkan Tk. Kasasi : Nihil.

e. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan


4.2 Putusan Perkara Perdata Gugatan yang diajukan Kasasi

adalah sebanyak 0 (nol) Perkara.






tidak dapat diterima Tk. Kasasi : Nihil.





A.4 Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali


Putus 2018

Masuk

2019

Putus

2019

Sisa belum

Putus 2019

1. Pemeriksaan Peninjauan Kembali - - - -

JUMLAH - - - -

Tabel 10. Rekapituasi Pemeriksaan Peninjauan Kembali Perdata Gugatan

Tahun 2019

Putusan yang diajukan Peninjauan Kembali (PK)

5.1 Putusan Perkara Pidana yang diajukan Peninjauan Kembali

(PK) adalah NIHIL, dimana putusannya belum turun.


dikuatkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : Nihil.



dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : Nihil.


tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : Nihil.




dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan tingkat PK : Nihil.

f. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan

dikuatkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : Nihil.

g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan

dibatalkan Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK : Nihil.

h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan

tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK :

Nihil.

i. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan


j. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan


k. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap

yang dikuatkan Tk. PK : Nihil.

l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum

tetap yang dikuatkan Tk. PK : Nihil.

m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum


n. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap

yang dibatalkan Tk. PK : Nihil.

o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum

tetap yang dibatalkan Tk. PK : Nihil.

p. Putusan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang

dibatalkan Tk. PK : Nihil.


q. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap

yang tidak dapat diterima Tk. PK : Nihil.

r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum

tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK : Nihil.

5.2 Putusan Perkara Perdata Gugatan yang diajukan Peninjauan

Kembali (PK) adalah Nihil.




dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : Nihil.


tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dikuatkan Tk. PK : Nihil.




dibatalkan Tk. Kasasi yang dikuatkan tingkat PK : Nihil.

f. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan


g. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan


h. Putusan Pengadilan Tk. I yang dikuatkan Tk. Banding dan

tidak dapat diterima Tk. Kasasi yang dibatalkan Tk. PK :

Nihil.

i. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan


j. Putusan Pengadilan Tk. I yang dibatalkan Tk. Banding dan


k. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap

yang dikuatkan Tk. PK : Nihil.

l. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum



m. Putusan Pengadilan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum


n. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap

yang dibatalkan Tk. PK : Nihil.

o. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum

tetap yang dibatalkan Tk. PK : Nihil.

p. Putusan Tk. Kasasi yang berkekuatan hukum tetap yang

dibatalkan Tk. PK : Nihil.

q. Putusan Pengadilan Tk. I yang berkekuatan hukum tetap

yang tidak dapat diterima Tk. PK : Nihil.

r. Putusan Pengadilan Tk. Banding yang berkekuatan hukum

tetap yang tidak dapat diterima Tk. PK : Nihil.

B. PENYELESAIAN PERKARA

REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS

PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

SELAMA TAHUN 2019

NO SATUAN

KERJA

PERKARA

JU

ML

AH

HA

KIM

KE

TE

RA

NG

AN

PIDANA

BIASA

PIDANA

ANAK

PERDATA

GUGATAN

PERDATA

PERMOHONAN

MA

SU

K

PU

TU

S

SIS

A

MA

SU

K

PU

TU

S

SIS

A

MA

SU

K

PU

TU

S

SIS

A

MA

SU

K

PU

TU

S

SIS

A

1. PN Teluk

Kuantan 243 227 34 7 7 - 34 23 11 50 49 1 3 -

JUMLAH 243 227 34 7 7 - 34 23 11 50 49 1 3 -

Tabel 11. Rekapituasi Perkara Diputus Tahun 2019


2. Rasio Perkara terhadap Majelis

2.1 Perkara Pidana

No

Nama Hakim

Jumlah Perkara

Keterangan B S C/LL

1 REZA HIMAWAN PRATAMA, SH., M.HUM 243 - -

2 RINA LESTARI Br. SEMBIRING, SH., M.H 243 - 831

3 DUANO AGHAKA, SH 243 - 2270

Tabel 12. Rasio Perkara Terhadap Majelis Perkara Pidana Tahun 2019

Ket: B = Pidana Biasa dan Anak; S = Pidana Singkat ; C/LL = Pidana

Cepat/Lalu Lintas

2.2 Perkara Perdata

No Nama Hakim Jumlah Perkara

Keterangan Gugatan Permohonan

1 REZA HIMAWAN PRATAMA, SH., M.HUM 22 -

2 RINA LESTARI Br. SEMBIRING, SH., M.H 22 26

3 DUANO AGHAKA, SH 22 24

Tabel 13. Rasio Perkara Terhadap Majelis Perkara Perdata Tahun 2019


REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI

PADA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

SELAMA TAHUN 2019

NO SATUAN KERJA

PERKARA

JU

ML

AH

PA

NIT

ER

A D

AN

PA

NIT

ER

A

PE

NG

GA

NT

I K

ET

ER

AN

GA

N

PIDANA PERDATA

MA

SU

K

MIN

UT

AS

I

SE

LE

SA

I

MIN

UT

AS

I

SIS

A

MA

SU

K

MIN

UT

AS

I

SE

LE

SA

I

MIN

UT

AS

I

SIS

A

1. PN Teluk Kuantan 3318 3318 0 74 74 0 4

JUMLAH 3318 3318 0 74 74 0 4

Tabel 1. Rekapituasi Perkara Diminutasi Tahun 2019

Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi

NO

JUMLAH PERKARA PERDATA

YANG DIMEDIASI TH. 2018

JUMLAH PERKARA PERDATA

YANG BERHASIL DIMEDIASI TH. 2019

STATUS KEBERHASILAN MEDIASI

DALAM PROSES

BERHASIL TIDAK

BERHASIL TIDAK DAPAT

DILAKSANAKAN

Jumlah perkara anak yang berhasil memalui diversi

NO

JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK

JUMLAH PERKARA DIVERSI

STATUS KEBERHASILAN DIVERSI

DALAM PROSES

BERHASIL TIDAK

BERHASIL TIDAK DAPAT

DILAKSANAKAN

1 7 2 2 - - -


C. AKREDITASI PENJAMIN MUTU

- POSBAKUM

SATUAN KERJA JUMLAH

ANGGARAN POSBAKUM (Rp.)

REALISASI ANGGARAN POSBAKUM

(Rp.) (%)

PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Rp 24.000.000,00

Rp 24.000.000,00

100%

- SIDANG KELILING

SATUAN KERJA JUMLAH ZITTING

PLATE LOKASI SIDANG ZITTING PLATE

JUMLAH PERKARA DISELESAIKAN DI

ZITTING PLATE TH. 2018


NIHIL NIHIL NIHIL

- PERKARA PRODEO

SATUAN KERJA JUMLAH PERKARA PRODEO

DISELESAIKAN TH. 2019

JUMLAH ANGGARAN

PRODEO (Rp.)

REALISASI ANGGARAN PRODEO

(Rp.) (%)


NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL


BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

1. Profil Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Pengadilan Negeri Teluk Kuantan per 31 Desember

2019 berdasarkan jabatan dan golongan adalah sebanyak 23 (dua

puluh tiga) orang. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada

tabel berikut :

No Jabatan/Golongan Jumlah

1.

2.

3.

4.

5.

IV/a, Ketua, Wakil Ketua, Panitera

III/c Hakim, Panmud Pidana, Panmud Perdata

III/b, , Sekretaris, Kasubbag Umum dan Keuangan,

Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan, Panmud

Perdata, Panmud Hukum, Jurusita

III/a, Cakim/PNS, CPNS

II/c, CPNS

3

3

5

11

1

Jumlah 23

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Golongan Pegawai di

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan per 31 Desember 2019


Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan golongan di Pengadilan

Negeri Teluk Kuantan per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Tabel 3. Statistik Pegawai di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan per 31

Desember 2019.

Jmlh

(org) SD SMP SMA D3 S1 S2 S3 I II III IV

1 Ketua 1 - - - - - 1 - - - - 1

2 Wakil Ketua 1 - - - - 1 - - - - 1

3 Hakim 1 - - - - 1 - - - - 1 -

4 Panitera 1 - - - - - 1 - - - - 1

5 Sekretaris 1 - - - - 1 - - - - 1 -

6 Panitera Muda Hukum 1 - - - - - 1 - - - 1 -

7 Panitera Muda Perdata 1 - - - - 1 - - - - 1 -

8 Panitera Muda Pidana 1 - - 1 - - - - - - 1 -

9Kasubbag Umum dan

Keuangan1 - - - - 1 - - - - 1 -

10Kasubbag Perenc. TI

dan Pelaporan1 - - - - 1 - - - - 1 -

11Kasubbag

Kepegawaian, Org. dan - - - - - - - - - - - -

12 Panitera Pengganti - - - - - - - - - - - -

13 Jurusita 1 - - - - 1 - - - - 1 -

14 Jurusita Pengganti - - - - - - - - - - - -

15 Staf 3 - - - - - - - - 1 2 -

16 CPNS/CAKIM 9 - - - 1 11 - - - - 9 -

23 0 - 1 1 17 4 - - 1 19 3

No JabatanPendidikan Golongan

Total


Sedangkan tenaga honorer yang ada berjumlah sebagai berikut :

1. Satpam : 2 (dua) orang

2. Pengemudi : 2 (satu) orang

3. Pramubakti : 4 (empat) orang

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan tertentu

membuka kesempatan baginya untuk naik pangkat menurut jenjang

pangkat yang disediakan untuk jabatan tersebut. Untuk lebih

menjamin obyektifitas dalam mengisi lowongan jabatan di

lingkungan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan setiap pengangkatan

dan pengusulan untuk menduduki suatu jabatan

mempertimbangkan pendidikan, pengalaman, kecakapan, pangkat,

kemampuan penguasaan ilmu maupun kemampuan memimpin

atau membimbing bawahan dan persyaratan-persyaratan lain yang

diperlukan sesuai dengan jabatan yang akan diisi.

Sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

saat ini masih perlu ditambah agar dapat memberikan pelayanan

kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan dengan

sebaik-baiknya dan mampu bertanggung jawab dalam

melaksanakan tugasnya.

a. Sumber daya manusia pada Bidang Kepaniteraan dan

Kesekretariatan :

Panitera Pengganti : 3 Orang

Juru sita : 1 Orang

Kasubbag ; 2 Orang

Staf : 3 Orang


Adapun keadaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang merupakan penjelasan rinci dari

bagan organisasi diatas adalah sebagai berikut:

NO NAMA JABATAN

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

1 REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.Hum Ketua

2 RINA LESTARI Br. SEMBIRING, S.H., M.H Wakil Ketua

3 DUANO AGHAKA, S.H Hakim

4 HASAN BASRI, S.H., M.H Panitera

5 RIDHO Panmud Pidana

6 DIDI KASMONO, S.H Panmud Perdata

7 SYUFWAN. DM, S.H., M.H Panmud Hukum

8 ALBERTUS TONI SETIYAWAN, S.Kom Jurusita

9 ERFI WARNI, S.E Sekretaris

11 LIRO YANI, S.E.Sy Kasubbag Umum dan Keuangan

12 -Kasubbag Kepegawaian dan Organisasi

Tata Laksana

13 RONI ALEXANDRO LAHAGU, S.H Calon Hakim

14 TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H Calon Hakim

15 JATMIKO PUJO RAHARJO, S.H Calon Hakim

16 GERI CANIGGIA, S.H Calon Hakim

17 AGUNG RIFQI PRATAMA, S.H., M.H Calon Hakim

18 FAIQ IRFAN ROFII, S.H Calon Hakim

19 SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H Calon Hakim

20 YOSEP BUTAR BUTAR, S.H Calon Hakim

21 RISKY EDY NAWAWI, S.H Calon Hakim

22 DANI RAHMAT EFFENDI, S.H Analis Perkara Peradilan

23 DESIA NOVITA SARY, S.IP Analis Sumber Daya Manusia Aparatur

24 ARI TORNANDO ZAI, A.Md Pengelola Sistem dan Jaringan

25 RIAN RIZALDI

HASNAWATI, S.H

INDAH WILLA PUTRI

DONI IRKHAS

REFA MEIKEL SEMBIRING

ANNISA KARINIA PUTRI

DEWI SETIA UTAMI

TAUFIK

Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan

Tenaga Honorer

HERU SAPUTRA, S.T10


B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADILAN

NEGERI TELUK KUANTAN

Standar Operasional Prosedur Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

telah disusun secara bersama-sama tim pembentukan Standar Operasional

Prosedur pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dan telah disahkan oleh

Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pembuatan Standar Operasional

Prosedur dilaksanakan pada tanggal 1 November 2018 dan berlaku secara

efektif sejak 15 November 2018. Standar Operasional Prosedur Pengadilan

Negeri Teluk Kuantan terdiri dari SOP Ketua, SOP Wakil Ketua, SOP

Hakim, SOP kepaniteraan Pidana, SOP kepaniteraan Perdata, SOP

kepaniteraan Hukum, SOP Panitera Pengganti, SOP Jurusita, SOP Subbag

Umum dan Keuangan, SOP Subbag Kepegawaian, Organisasi dan

Tatalaksana, SOP Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, SOP

Kasir, SOP Sekretaris, SOP Panitera, SOP PTSP Hukum, SOP PTSP

Pidana , SOP PTSP Perdata, dan SOP PTSP Umum.

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN

PIDANA

UNIT KERJA

JUMLAH

KEGIATAN

TAHUN

2019

TERDIRI DARI

TEKNIS

Ketua 3 1. SOP MENETAPKAN MAJELIS HAKIM

2. SOP EKSEKUSI RIIL

3. SOP EKSEKUSI LELANG/PEMBAYARAN

SEJUMLAH UANG

Wakil Ketua 5 3. SOP PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA

PERMOHONAN

4. SOP PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA

TIPIRING


5. SOP PENETAPAN HAKIM DALM PERKARA

LALU LINTAS

6. SOP PERPANJANGAN PENAHANAN

7. SOP IJIN SITA DAN PENGGELEDAHAN

Hakim 7 1. SOP HAKIM PERSIDANGAN PERKARA

PIDANA PRA PERADILAN

2. SOP HAKIM PERSIDANGAN PERKARA

PIDANA ANAK

3. SOP HAKIM PERSIDANGAN PERKARA LALU

LINTAS


PIDANA BIASA (KHUSUS)


PIDANA TIPIRING


PERDATA GUGATAN


PERDATA PERMOHONAN

Panitera 18 1. SOP ADMINISTRASI PENANGANAN

PERKARA PERDATA

2. SOP PERSIAPAN PERSIDANGAN PERKARA

PERDATA

3. SOP PROSES PERSIDANGAN PERKARA

PERDATA

4. SOP ADMINISTRASI UPAYA HUKUM

BANDING PERKARA PERDATA

5. SOP ADMINISTRASI UPAYA HUKUM KASASI

PERKARA PERDATA


PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA

7. SOP PERKARA PERDATA EKSEKUSI



PIDANA


PIDANA

10. SOP PROSES PERSIDANGAN PERKARA

PIDANA

11. SOP ADMINISTRASI PRA PERADILAN

12. SOP ADMINISTRASI UPAYA BANDING

PERKARA PIDANA

13. SOP ADMINISTRASI UPAYA HUKUM KASASI

PERKARA PIDANA


PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA

15. SOP ADMINISTRASI UPAYA HUKUM GRASI

PIDANA

16. SOP ADMINISTRASI BANTUAN HUKUM BAGI

MASYARAKAT TIDAK MAMPU

17. SOP ADMINISTRASI LAPORAN KEADAAN

PERKARA PIDANA DAN PERDATA

18. SOP ADMINISTRASI LAPORAN KEUANGAN

PERKARA PERDATA DAN PIDANA

Panmud Pidana 28 1. SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA

PIDANA BIASA (DEWASA)

2. SOP PROSES PENYELESAIAN PERKARA

PIDANA ANAK DIVERSI BERHASIL


PIDANA ANAK DIVERSI GAGAL


PIDANA SINGKAT


PIDANA TIPIRING


6. SOP PROSES PENANGANAN PERKARA

TILANG

7. SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM

BANDING


BANDING PEMILU

9. SOP PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI


PENINJAUAN KEMBALI

11. SOP PERMOHONAN GRASI

12. SOP PERMOHONAN PRA PERADILAN

13. SOP PERMINTAAN PERMOHONAN

PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH

PENYIDIK DAN PU PASAL 29 AYAT (2) DAN

(3)


PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PU

BERDASARKAN PASAL 25

15. SOP PERMOHONAN IJIN PERSETUJUAN

BESUK


PERPANJANGAN PENAHANAN KE

PENGADILAN TINGGI PASAL 29 AYAT (1)

17. SOP PENANGGUHAN PENAHANAN

PERKARA PIDANAN UMUM

18. SOP PROSES PENYELESAIAN

PERMOHONAN IJIN/ PERSETUJUAN

PENGGELEDAHAN

19. SOP PROSES PENYELESAIAN

PERMOHONAN DIVERSI


20. SOP PERMOHONAN IJIN PEMBANTARAN

PIDANA UMUM

21. SOP PENCABUTAN PERMOHONAN

BANDING PIDANA UMUM

22. SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI

PIDANA UMUM

23. SOP PENCABUTAN PERMOHONAN PK

PIDANA UMUM

24. SOP IJIN/PERSETUJUAN PENYITAAN OLEH

PENYIDIK

25. SOP PERMOHONAN PERALIHAN

PENANGGUHAN PENAHANAN

26. SOP PINJAM PAKAI BARANG BUKTI

27. SOP IJIN BEROBAT

28. SOP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

PEMILU

Panmud Perdata 22 1. SOP KEBERATAN GUGATAN SEDERHANA

2. SOP TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN

SEDERHANA OLEH HAKIM TUNGGAL

3. SOP PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA

KETERBUKAAN INFORMASI

4. SOP PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA

PARTAI POLITIK

5. SOP UPAYA HUKUM PERMOHONAN

KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU

6. SOP UPAYA HUKUM KEBERATAN

TERHADAP PUTUSAN BPSK

7. SOP PERMOHONAN KOSINYASI -

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN

UMUM


8. SOP PERMOHONAN PEMBATALAN

TERHADAP PUTUSAN BADAN ARBITRASE


PENINJAUAN KEMBALI PERDATA

10. SOP PENCABUTAN PERMOHONAN KASASI

PERDATA


BANDING PERDATA

12. SOP PERMOHONAN EKSEKUSI

PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG DAN HAK

TANGGUNGAN

13. SOP PERMOHONAN EKSEKUSI UNTUK

MELAKUKAN SESUATU PERBUATAN

14. SOP PERMOHONAN EKSEKUSI RIIL

15. SOP PERMOHONAN KONSIGNASI

16. SOP PENDAFTARAN PUTUSAN ARBITRASE

NASIONAL

17. SOP PERKARA PERDATA PENINJAUAN

KEMBALI

18. SOP PERMOHONAN PERKARA PERDATA

KASASI MEMENUHI SYARAT FORMIL

19. SOP UPAYA HUKUM BANDING

20. SOP PERKARA PERDATA

GUGATAN/PERLAWANAN/BANTAHAN

APABILA MEDIASI BERHASIL

21. SOP PERKARA PERDATA

GUGATAN/PERLAWANAN/BANTAHAN

APABILA MEDIASI GAGAL

22. SOP PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

PERMOHONAN


Panmud Hukum 12 1. SOP PENANGANAN DELEGASI DARI BAWAS

TENTANG TINDAK LANJUT PENGADUAN

2. SOP PENANGANAN PENGADUAN MELALUI

MEJA PENGADUAN

3. SOP PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN

BADAN HUKUM

4. SOP PEMBUATAN LAPORAN BULANAN

5. SOP PEMBUATAN LAPORAN EMPAT

BULANAN

6. SOP PEMBUATAN LAPORAN ENAM

BULANAN

7. SOP PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN

8. SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA

KHUSUS

9. SOP PENDAFTARAN SURAT IJIN KUASAN

INSIDENTIL

10. SOP SURAT KETERANGAN TIDAK

TERSANGKUT PERKARA

11. SOP SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

12. SOP LEGALISASI SURAT AKTA DIBAWAH

TANGAN (WAARMEKING)

Panitera Pengganti 7 1. SOP PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

DEWASA

2. SOP PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

ANAK

3. SOP PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

CEPAT (RINGAN)

4. SOP PERSIDANGAN PERKARA PIDANA PRA

PERADILAN


5. SOP PERSIDANGAN PERKARA PERDATA

GUGATAN


PERMOHONAN


GUGATAN SEDERHANA

Jurusita/JP 11 1. SOP PANGGILAN SIDANG PERKARA

PERDATA

2. SOP PEMBERITAHUAN ISI

PENETAPAN/PUTUSAN

3. SOP PEMBERITAHUAN PUTUSAN PERKARA

PIDANA

4. SOP PEMBERITAHUAN PERNYATAAN

BANDING/KASASI/PENINJAUAN KEMBALI

PERKARA PERDATA

5. SOP PEMBERITAHUAN

BANDING/KASASI/PERKARA PIDANA

6. SOP PEMBERITAHUAN DAN PENYERAHAN

MEMORI BANDING/KASASI/PENINJAUAN

KEMBALI PERKARA PERDATA


MEMORI BANDING/KASASI/PERKARA

PIDANA


KONTRA MEMORI

BANDING/KASASI/PENINJAUAN KEMBALI

PERKARA PERDATA


KONTRA MEMORI

BANDING/KASASI/PERKARA PIDANA


10. SOP PEMBERITAHUAN MEMERIKSA

BERKAS (INZAGE) UNTUK PERKARA

BANDING

11. SOP PANGGILAN TEGURAN AANMANING

Kasir 3 1. SOP PENGEMBALIAN SISA PANJAR

2. SOP PENETAPAN SISA PANJAR YANG TIDAK

DIAMBIL LEBIH DARI 6 BULAN

3. SOP KEUANGAN PERKARA PERDATA

NON TEKNIS

Sekretaris 7 1. SOP PELAKSANAAN URUSAN

PERENCANAAN PROGRAM DAN

ANGGARAN

2. SOP PELAKSANAAN URUSAN

KEPEGAWAIAN

3. SOP PELAKSANAAN PENATAAN

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

4. SOP PELAKSANAAN PENGELOLAAN

TEKNOLOGI INFORMASI DAN STATISTIK

5. SOP PELAKSANAAN URUSAN SURAT

MENYURAT, ARSIP, PERLENGKAPAN,

RUMAH TANGGA, KEAMANAN,

KEPROTOKOLAN DAN PERPUSTAKAAN

6. SOP PELAKSANAAN PEMANTAUAN,

EVALUASI DAN DOKUMENTASI SERTA

PELAPORAN

7. SOP PELAKSANAAN URUSAN KEUANGAN

Kasubbag

Perencanaan, TI,

dan Pelaporan

13 1. SOP PENANGANAN SURAT MASUK

2. SOP PENANGANAN SURAT KELUAR

3. SOP PENYUSUNAN PROGRAM DAN

ANGGARAN TAHUN BERIKUTNYA


4. SOP PERENCANAAN KEGIATAN DAN

ANGGARAN TAHUN BERJALAN

5. SOP PEMELIHARAAN JARINGAN

6. SOP PENGISIAN/PEMBARUAN KONTEN

WEBSITE

7. SOP SINKRONISASI SIPP PERKARA

PERDATA TINGKAT PERTAMA

8. SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

9. SOP SINKRONISASI PERKARA PIDANA

TINGKAT PERTAMA

10. SOP REVISI DIPA DAN POK

11. SOP PENYUSUNAN LKjIP

12. SOP PENANGANAN HARDWARE/PENGOLAH

DATA RUSAK

13. SOP LAPORAN E-MONEV BAPPENAS

Kasubbag Umum

dan Keuangan

28 1. SOP PENANGANAN SURAT MASUK

2. SOP PENANGANAN SURAT KELUAR

3. SOP PENANGANAN SURAT MASUK UMUM

DAN KEUANGAN

4. SOP PENANGANAN SURAT KELUAR UMUM

DAN KEUANGAN

5. SOP PEMELIHARAAN BARANG

PERPUSTAKAAN

6. SOP PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN

7. SOP PENGELOLAAN BARANG MILIK

NEGARA

8. SOP REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA

9. SOP PENUNJUKAN ATAU PENGHUNIAN

RUMAH NEGARA


10. SOP PENUNJUKAN PEMAKAIAN BARANG

INVENTARIS BERUPA KENDARAAN DINAS

11. SOP PENGEMUDI ATAU SOPIR

12. SOP PENYUSUNAN URAIAN TUGAS

SATPAM DAN TENAGA KEBERSIHAN

13. SOP LAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN

(ATK)

14. SOP LAPORAN BMN SEMESTERAN

15. SOP LAPORAN REALISASI ANGGARAN

16. SOP LAPORAN E-MONEV ANGGARAN

17. SOP LAPORAN CALK SEMESTERAN

18. SOP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

BENDAHARA

19. SOP PELAKSANAAN ANGGARAN DANA

UP/TUP

20. SOP PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA

PEGAWAI (GAJI, LEMBUR, HONOR) DAN LS

21. SOP PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA

MODAL - LS

22. SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA

BUKAN PAJAK

23. SOP PENGELOLAAN TUNJANGAN KHUSUS

KINERJA (REMUNERASI)

24. SOP PENGELOLAAN RUANG SIDANG

25. SOP PENGAMANAN RUANG SIDANG

26. SOP PERAWATAN INVENTARIS, HALAMAN

DAN GEDUNG KANTOR

27. SOP PERAWATAN RUMAH DINAS

28. SOP PENERIMAAN TAMU

Kasubbag

Kepegawaian,

27

1. SOP DUK PNS

2. SOP DUS HAKIM


Organisasi dan Tata

laksana

3. SOP PENYELESAIAN PEMBUATAN

4. PENGANTAR HUKUMAN DISIPLIN BAGI

HAKIM DAN PNS

5. SOP INVENTARISASI PEGAWAI (BEZETTING

PEGAWAI)

6. SOP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT

7. SOP KGB

8. SOP PENYELESAIAN PEMBUATAN KP4

9. SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN

KETUA PN TELUK KUANTAN

10. SOP PEMBUATAN SKP

11. SOP PENANGANAN MUTASI HAKIM DAN

PNS

12. SOP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

13. SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK

14. SOP PENYELESAIAN DOKUMEN

PELANTIKAN/PENYUMPAHAN DAN

MEDUDUKI JABATAN

15. SOP PENYELESAIAN PERMOHONAN SURAT

CUTI HAKIM DAN PNS

16. SOP PENYELESAIAN SURAT TUGAS

17. SOP REKAPITULASI DAFTAR HADIR HAKIM

DAN PNS

18. SOP USULAN TANDA PENGHARGAAN

SATYA LENCANA

19. SOP PENGUSULAN TASPEN, KARPEG,

KARIS/KARSU

20. SOP USULAN PENSIUN HAKIM DAN PNS

21. SOP USULAN PROMOSI JABATAN

22. SOP PELAKSANAAN TES KESEHATAN CPNS

23. SOP UJIAN DINAS


24. SOP UPDATE DATA KEPEGAWAIAN

KEDALAM APLIKASI SIKEP

25. SOP USULAN CPNS MENJADI PNS

26. SOP REKAP HADIR/PULANG HAKIM

27. SOP PENGELOLAAN DOKUMEN PNS

28. SOP UPDATE DATA KEPEGAWAIAN

KEDALAM APLIKASI KOMDANAS

C. TUGAS DAN FUNGSI (TUPOKSI) PENGADILAN NEGERI TELUK

KUANTAN

Adapun alur tupoksi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah sebagai

berikut:

1. Ketua Pengadilan

Tugas dan fungsinya :

a. Memberi keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis

pengadilan.

b. Membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila

dipandang perlu.

c. Membagi perkara kepada Hakim

d. Memberi pengarahan dalam hal pelaksanaan sita, putusan dan

eksekusi.

e. Mengevaluasi laporan penanganan perkara yang dilakukan Hakim

dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan

hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi.

2. Wakil Ketua Pengadilan


a. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan

b. Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.


c. Melaksanakan tugas sebagai pembina dan pengawas hakim dan

pegawai secara internal serta melaporkannya kepada Ketua

Pengadilan.

d. Menunjuk hakim dalam perkara perdata permohonan dan pidana

tipiring/lalu lintas.

3. Majelis Hakim


a. Menetapkan hari sidang.

b. Mengeluarkan Perintah Penahanan dengan Penetapan terhadap

diri Terdakwa jika dipandang perlu.

c. Melaksanakan proses persidangan sesuai dengan ketentuan

hukum acara yang berlaku.

d. Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita

acara persidangan serta menandatanganinya.

e. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah

f. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan

dalam persidangan.

g. Hakim bertanggung jawab atas minutasi berkara perkara yang

sudah putus.

h. Memberikan laporan terhadap pelaksanaan persidangan secara

periodik kepada Wakil Ketua Pengadilan dan/ Ketua Pengadilan.

i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang perdata,

pidana, hukum, keuangan, personalia dan umum yang ditugaskan

kepadanya.

4. Panitera


a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya

sidang Pengadilan serta menuangkannya dalam Berita Acara

Sidang.


b. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan,

dokumen, buku daftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya

disimpan di Kepaniteraan.

c. Bertanggung jawab atas ketertiban pengisian buku register.

d. Menyelenggarakan administrasi pengadilan bidang kepaniteraan.

e. Mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera

Pengganti

f. Membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan

g. Membuat salinan putusan

h. Mengirimkan berkas perkara banding serta putusannya kepada

Pengadilan Tinggi.

i. Mengirimkan berkas perkara kasasi serta putusannya kepada

Mahkamah Agung.

5. Panitera Muda Perdata


a. Melaksanakan administrasi perkara perdata.

b. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di

kepaniteraan perdata.

c. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register.

d. Bertanggung jawab atas ketertiban pengisian buku register

keperdataan.

e. Menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau

peninjauan kembali dan menyiapkan permohonan grasi.

f. Menyerahkan arsip berkas perkara yang telah berkekuatan hukum

tetap dan telah diminutasi kepada Panitera Muda Hukum.

6. Panitera Muda Pidana


a. Melaksanakan administrasi perkara pidana.

b. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di

Kepaniteraan.


c. Mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register.

d. Bertanggung jawab atas ketertiban pengisian buku register

keperdataan.

e. Menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau

peninjauan kembali.

f. Menyerahkan arsip berkas perkara yang telah berkekuatan hukum

tetap dan telah diminutasi kepada Panitera Muda Hukum.

7. Panitera Muda Hukum


a. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan

statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip

berkas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah

diminutasi dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

b. Mengirim hasil evaluasi dan laporan periodik kepada Pengadilan

Tinggi.

8. Sekretaris


b. Membuat laporan kesekretariatan secara periodik.

c. Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

d. Mendisposisi Surat di Bagian Kesekretariatan

e. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan

f. Membuat SK Pengelola Keuangan

g. Melaksanakan Pengecekan Barang Persediaan serta

Menginstruksikan kepada Kepala Sub Bagian Umum dan

Keuangan untuk melaksanakan Opname Fisik Barang Persediaan

h. Memeriksa serta Menginstruksikan kepada Kepala Sub Bagian

Umum dan Keuangan untuk melaksanakan Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Gedung dan Lingkungannya


i. Memeriksa serta Menginstruksikan kepada Kepala Sub Bagian

Umum dan Keuangan untuk melaksanakan Pemeliharaan

Kendaraan Dinas

j. Menginstruksikan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan,

Teknologi Informasi dan Pelaporan untuk Melaksanakan Publikasi

Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan Website

k. Menginstruksikan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan,

Teknologi Informasi dan Pelaporan untuk Mengelola Informasi,

Dokumentasi dan Laporan pada Website Pengadilan Negeri Teluk

Kuantan

l. Menginstruksikan kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian,

Organisasi, dan Tata Laksana untuk membuat Surat Pernyataan

Masih Menduduki Jabatan (SPMJ), DUK setiap Awal Tahun

m. Menginstruksikan kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian,

Organisasi, dan Tata Laksana untuk Mengupdate Data Pegawai

pada Aplikasi SIKEP

n. Melegalisir Usulan Kenaikan Pangkat / Promosi

Sekretaris membawahi pelaksanaan tugas sub bagian antara lain:

I. Sub Bagian Umum dan Keuangan


Melaksanakan sebagian tugas di bidang pengelolaan dan

pembinaan umum dan keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri

Teluk Kuantan serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan

pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Adapun lebih rinci tugas dari sub bagian umum dan

keuangan adalah sebagai berikut:

1) Mengkonsep dan membalas surat yang didisposisikan ke

Kasubbag Umum dan keuangan

2) Membuat SK Rumah Dinas, SK Pemakaian kendaraan bermotor

3) Melaksanakan, mempersiapkan kegiatan acara-acara di kantor

(pelantikan, pisah sambut, dan sebagainya)


4) Memberi bimbingan, arahan dan petunjuk kepada staf umum

serta mengawasi mekanisme pelaksanaan tugas

5) Membuat laporan-laporan (Laporan BMN dan Layanan

Informasi)

6) Monitoring kebersihan kantor

7) Menerima, mencatat dan mengelola surat masuk dan surat

keluar pada bagian keuangan

8) Melaksanakan rekonsiliasi internal SIMAK BMN dengan SAKPA

9) Melaksanakan rekonsiliasi SAKPA ke KPPN dan Korwil

10) Memeriksa dan menelaah SAI secara periodik

11) Melakukan pengawasan ketersediaan anggaran

12) Membuat laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan

13) Membuat Laporan Realisasi Anggaran Manual

14) Menginput Laporan dan mengelola data di Aplikasi Komdanas

15) Menginput laporan pada aplikasi Monev

16) Membuat Laporan CaLK

17) Melakukan Revisi POK dan Revisi DIPA

18) Membantu Sekretaris dalam membuat program kerja di bidang

kesekretariatan

19) Melaporkan kegiatan bidang keuangan pada Sekretaris

20) Melaporkan kegiatan bidang keuangan pada Hakim Pengawas

Bidang Keuangan

21) Membuat SPM

22) Memberi bimbingan, arahan dan petunjuk kepada staf keuangan


II. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana


Melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina

administrasi kepegawaian organisasi dan tatalaksana di Pengadilan

Negeri Teluk Kuantan, perumusan kebijakan fasilitasi kepegawaian

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun


lebih rinci tugas dari Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi Dan

Tatalaksana adalah sebagai berikut:

1) Menerima, mengelola dan mengagendakan surat masuk dan

surat keluar Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata

Laksana

2) Membuat Rencana Kerja Tahunan, DUS, SOP, Job Description

dan Struktur Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata

Laksana

3) Menyiapkan, merekap dan membuat laporan daftar hadir, daftar

pulang dan cuti serta mengisi buku kontrol cuti

4) Menginput dan Mengupdate data Kepegawaian pada Aplikasi

Komdanas dan SIKEP serta membenahi bundel kepegawaian

5) Mengkonsep dan Membuat SK yang berhubungan dengan

kepegawaian

6) Membuat surat pemberitahuan KGB dan mengisi buku kontrol

KGB

7) Membuat Bezzeting dan DUK

8) Memberi bimbingan, arahan dan petunjuk kepada staf Sub

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana serta

mengawasi mekanisme pelaksanaan tugas

9) Membuat Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Hakim dan Pegawai

10) Melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan serta

membuat BA Sumpah, SPMT dan SPMJ Hakim dan Pegawai

yang baru melaksanakan tugas dan menduduki jabatan

11) Membuat Usulan Kenaikan Pangkat, usul Jabatan dan Pensiun

Hakim dan Pegawai serta mengisi buku kontrol kenaikan

pangkat

12) Membuat Usulan untuk mendapatkan tanda penghargaan Satya

Lencana Karya Satya Hakim dan Pegawai

13) Melaporkan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan

Tata Laksana pada Sekretaris dan Hakim Pengawas Bidang


14) Membuat usulan untuk penerbitan Karis/Karsu, Karpeg dan

Taspen

15) Membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Pejabat

Struktural dan Fungsional

III. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan


Melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina

administrasi bidang perencanaan anggaran, pengelolaan teknologi

informasi dan pembuatan pelaporan di Pengadilan Negeri Teluk

Kuantan, perumusan kebijakan fasilitasi perencanaan, teknologi

informasi dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Adapun lebih rinci tugas dari Sub Bagian

Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan adalah sebagai

berikut:

1) Menerima, memeriksa, mengonsep dan mengarsipkan

dokumen/surat elektronik ataupun berkas fisik sub bagian

perencanaan, teknologi informasi dan pelapor

2) Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas perencanaan

anggaran atau penyusunan anggaran (RKAKL) serta

menyiapkan data pendukung

3) Malaksanakan fungsi sebagai administrator SIPP/CTS dan

melakukan sinkronisasi SIPP/CTS ke server MA RI dan website

Pengadilan serta backup data secara berkala

4) Melakukan pemeliharaan dan perbaikan hardware, software,

jaringan komputer, akses internet dan alat pengolah data

lainnya.

5) Publikasi putusan di direktori putusan MA RI dan website

Pengadilan

6) Mengelola informasi, dokumentasi dan laporan pada website

Pengadilan


7) Menyusun Laporan LKjIP dan Laporan Pelayanan Publik

8) Membantu Sekretaris dalam menyusun laporan tahunan dan

laporan lainnya

9. Kelompok Fungsional Panitera Pengganti

Tugas dan fungsinya:

a. Panitera Pengganti Membantu Hakim dengan mengikuti dan

mencatat jalannya sidang Pengadilan yang kemudian dituangkan

dalam Berita Acara Sidang.

b. Membantu Hakim dalam hal :

1) Membuat penetapan hari sidang

2) Membuat penetapan mengenai penahanan, dikeluarkan dari

tahanan atau dirubah jenis penahanan terhadap diri

Terdakwa.

3) Membuat berita acara persidangan yang harus selesai

sebelum sidang berikutnya.

4) Meminutasi berkas perkara yang sudah putus dan telah

berkekuatan hukum tetap.

5) Mengisi register penundaan hari sidang.

6) Melaporkan perkara yang telah diputus kepada Panitera

Muda Pidana atau Panitera Muda Perdata.

10. Jurusita pengganti

Tugas dan fungsinya:

a. Melakukan pemanggilan, melakukan tugas pelaksanaan putusan

Pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan, membuat berita

acara pelaksanaan putusan yang salinan resminya disampaikan

kepada pihak-pihak yang berkepentingan, melakukan penawaran

pembayaran uang, serta membuat berita acara penawaran


pembayaran uang dengan menyebutkan jumlah dan uraian jenis

mata uang yang ditawarkan.

b. Membantu Hakim dalam hal :

1) Melaksanakan semua perintah Ketua sidang ;

2) Melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman,

teguran, protes-protes dan pemberitahuan ;

3) Melakukan Penyitaan

4) Membuat berita Acara Pelaksanaan Putusan yang salinan

resminya disampaikan pada pihak-pihak yang

berkepentingan.

5) Melakukan Eksekusi

D. KINERJA/ SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) PENGADILAN

NEGERI TELUK KUANTAN

Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai adalah merupakan proses

kegiatan yang dilakukan pimpinan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan

pekerjaan atau unjuk kerja (perfomance appraisal) seorang pegawai. Setiap

pegawai wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rancangan

pelaksanaan kegiatan tugas pokok jabatan sesuai dengan rincian tugas,

tanggung jawab dan wewenangnya sesuai dengan struktur dan tata kerja

organisasi satuan kerja.

SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional

pelaksanaan tugas pokok jabatan dengan mengacu pada Renstra dan

Renja. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat

penilai. SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari dan digunakan

sebagai dasar penilaian prestasi kerja.

Penilaian Prestasi Kerja PNS berdasarkan Pasal 12 ayat 2 UU 43

Tahun 1999 bertujuan untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yang

dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja & sistem karier, yang

dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Penilaian Prestasi Kerja PNS

diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yang disyaratkan

untuk mencapai hasil kerja yang disepakati serta dilakukan berdasarkan


prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Penilaian

Prestasi Kerja terdiri atas : unsur Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan

bobot 60% dan unsur Perilaku Kerja dengan bobot 40%.

Berikut disampaikan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan :

1. Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

a. Menerima dan mendisposisi surat-surat masuk

b. Menerima dan mendiposisi berkas perkara

c. Melaksanakan pembinaan kepegawaian (ex. rapat bulanan)

d. Melaksanakan konsultasi ke PT dan MA

e. Menetapkan Perpanjangan Penahanan dari Hakim/ Majelis

Hakim

f. Menugaskan hakim pengawas bidang

g. Melaksanakan pemeriksaan keuangan perkara

h. Menerima, memeriksa dan memutus perkara

i. Melaksanakan/menandatangani aanmaning dan penetapan-

penetapan baik surat eksekusi maupun non eksekusi

j. Menandatangani usulan/ surat-surat Keputusan

2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

a. Koordinator Hakim Pengawas Bidang

b. Menandatangani perpanjangan penahanan dari penyidik,

penuntut umum

c. Penetapan penunjukan hakim untuk perkara tipiring/perkara lalu

lintas

d. Menerima berkas perkara

e. Minutasi

f. Rapat Bulanan

g. Menandatangani izin persetujuan penyitaan

3. Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

a. Menerima, memeriksa dan memutus perkara


b. Minutasi perkara

c. Melakukan mediasi

d. Melaksanakan pengawasan bidang

e. Mengontrol pengisian CTS

4. Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

a. Menerima dan Mendisposisi surat

b. Menjawab dan mengirim surat

c. Meneliti dan menandatangani laporan bulanan 4 bulan dan 6

bulan dan tahunan

d. Menyusun dan melaksanakan anggaran

e. Menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi majelis hakim

f. Menandatangani salinan putusan dan penetapan

g. Menandatangani akte banding, kasasi dan PK dan Grasi

h. Melaksanakan Eksekusi

i. Melaksanakan pengelolaan Keuangan perkara dan uang pihak

ketiga

j. Melaksanakan konsultasi ke PT dan MA

k. Menerima berkas perkara

l. Membuat penetapan perkara

m. Membuat berita acara siding

n. Pengetikan putusan

o. Minutasi perkara

p. Memasukkan data perkara CTS

5. Sekretaris Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

a. Menerima dan membalas surat yang di disposisi oleh pimpinan

ke Sekretaris

b. Mengoreksi surat-surat yang dibuat oleh masing-masing kepala

Sub Bagian sesuai disposisi pimpinan

c. Melaksanakan Pembinaan Pegawai

d. Melaksanakan Pengawasan


e. Menyusun laporan- laporan

f. Membuat dan menyusun rencana kerja

g. Melaksanakan koordinasi ke Pengadilan Tinggi

6. Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

a. Mengkoreksi laporan bulanan, empat bulanan, enam bulanan

dan tahunan

b. Menerima dan membalas surat yang masuk ke bagian hukum

c. Menerima berkas perkara pidana dan perdata yang telah di

minutasi

d. Mengkoreksi register-register badan hukum

e. Membina staf

f. Memberikan data informasi yang berkaitan dengan bagian

hukum

7. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

a. Menerima perkara masuk pidana biasa, singkat, anak

b. Menerima berkas perkara tipiring

c. Menerima berkas perkara lalu lintas

d. Membina staf

e. Mengkoreksi register pidana biasa, singkat, cepat, lalu lintas,

banding, kasasi, PK dan tahanan

f. Izin penyitaan dan penggeledahan

g. Menerima dan membalas surat yang berhubungan dengan

perkara pidana

h. Mengkoreksi laporan bulanan, triwulan, 4 bulanan, 6 bulanan dan

tahunan

8. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

a. Menerima perkara masuk perkara gugatan

b. Membuat dan menaksir panjar ongkos biaya perkara

c. Membuat SKUM


d. Membina Menyerahkan taksiran biaya perkara dan SKUM

kepada kasir

e. Menaksir besarnya biaya perkara banding, kasasi dan PK

f. Membina staf

g. Mengkoreksi register-register gugatan, banding, kasasi dan PK

h. Menerima dan membalas surat yang berhubungan dengan

perkara perdata

i. Mengkoreksi laporan bulanan, triwulan, 4 bulanan dan tahunan

j. Menerima jurnal keuangan gugatan, banding, kasasi dan PK

9. Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Teluk

Kuantan

a. Mengkonsep dan membalas surat yang didisposisikan ke

Kasubbag Umum dan Keuangan

b. Membuat SK Rumah Dinas, SK Pemakaian kendaraan bermotor

c. Melaksanakan, mempersiapkan kegiatan acara-acara di kantor

(pelantikan, pisah sambut, dll)

d. Memberi bimbingan, arahan dan petunjuk kepada staf umum


e. Membuat laporan-laporan (Laporan BMN dan Layanan

Informasi)

f. Monitoring kebersihan kantor

g. Menerima, mencatat dan mengelola surat masuk dan surat keluar

pada bagian keuangan

h. Membuat perencanaan kerja penggunaan Anggaran

i. Melaksanakan rekonsiliasi internal SIMAK BMN dengan SAKPA

j. Melaksanakan rekonsiliasi SAKPA ke KPPN dan Korwil

k. Memeriksa dan menelaah SAI secara periodik

l. Melakukan pengawasan ketersediaan anggaran

m. Membuat laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan

n. Membuat Laporan Realisasi Anggaran Manual


o. Menginput Laporan dan mengelola data di Aplikasi Komdanas

p. Menginput laporan pada aplikasi Monev

q. Membuat Laporan CaLK

r. Melakukan Revisi POK dan Revisi DIPA

s. Membantu Sekretaris dalam membuat program kerja di bidang

kesekretariatan

t. Melaporkan kegiatan bidang keuangan pada Sekretaris

u. Melaporkan kegiatan bidang keuangan pada Hakim Pengawas

Bidang Keuangan

v. Membuat SPM

w. Memberi bimbingan, arahan dan petunjuk kepada staf keuangan


10. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana


a. Menerima, mengelola dan mengagendakan surat masuk dan

surat keluar Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata

Laksana

b. Membuat Rencana Kerja Tahunan, DUS, SOP, Job Description

dan Struktur Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata

Laksana

c. Menyiapkan, merekap dan membuat laporan daftar hadir, daftar

pulang dan cuti serta mengisi buku kontrol cuti

d. Menginput dan Mengupdate data Kepegawaian pada Aplikasi

Komdanas dan SIKEP serta membenahi bundel kepegawaian

e. Mengkonsep dan Membuat SK

f. Membuat surat pemberitahuan KGB dan mengisi buku kontrol

KGB

g. Membuat Bezzeting dan DUK

h. Memberi bimbingan, arahan dan petunjuk kepada staf Sub

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana serta

mengawasi mekanisme pelaksanaan tugas


i. Membuat Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Hakim dan Pegawai

j. Melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan serta

membuat BA Sumpah, SPMT dan SPMJ Hakim dan Pegawai

yang baru melaksanakan tugas dan menduduki jabatan

k. Membuat Usulan Kenaikan Pangkat, usul Jabatan dan Pensiun

Hakim dan Pegawai serta mengisi buku kontrol kenaikan pangkat

l. Membuat Usulan untuk mendapatkan tanda penghargaan Satya

Lencana Karya Satya Hakim dan Pegawai

m. Melaporkan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan

Tata Laksana pada Sekretaris dan Hakim Pengawas Bidang

n. Membuat usulan untuk penerbitan Karis/Karsu, Karpeg dan

Taspen

o. Membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Pejabat

Struktural dan Fungsional

11. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan


a. Menerima, memeriksa, mengonsep dan mengarsipkan

dokumen/surat elektronik ataupun berkas fisik sub bagian

perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan

b. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas perencanaan

anggaran atau penyusunan anggaran (RKAKL) serta

menyiapkan data pendukung

c. Malaksanakan fungsi sebagai administrator SIPP/CTS dan

melakukan sinkronisasi SIPP/CTS ke server MA RI dan website

Pengadilan serta backup data secara berlaku

d. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan hardware, software,

jaringan komputer, akses internet dan alat pengolah data lainnya.

e. Publikasi putusan di direktori putusan MA RI dan website

Pengadilan


f. Mengelola informasi, dokumentasi dan laporan pada website

Pengadilan

g. Menyusun Laporan LAKIP dan Laporan Pelayanan Publik

h. Membantu Sekretaris dalam menyusun laporan tahunan dan

laporan lainnya

i. Memberi bimbingan, arahan dan petunjuk kepada staf keuangan


12. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

a. Menerima berkas perkara

b. Membuat penetapan hari sidang, penetapan penahanan,

penetapan penunjukan Penasehat Hukum Prodeo, penetapan

perpanjangan penahanan

c. Membuat berita acara sidang

d. Membuat petikan putusan

e. Memasukkan data perkara ke CTS (SIPP)

f. Minutasi perkara

g. Membuat surat Pengantar Pengiriman penetapan hari sidang

penahanan, dan penunjukan Penasihat Hukum Prodeo dan

Petiakan Putusan

h. Berkas perkara lalu lintas, tipiring

13. Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

a. Melaksanakan relaas panggilan

b. Membuat relaas panggilan sidang kepada penggugat dan

tergugat dalam perkara gugatan dan permohonan

c. Menjalankan relaas panggilan kepada penggugat dan tergugat

d. Melaksanakan pemberitahuan putusan, banding, kasasi dan PK

e. Melaksanakan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan

PK


f. Menjalankan pemberitahuan memorie banding/ kasasi, kontra,

dan membaca berkas perkara

g. Menjalankan panggilan aanmaning

b. Mutasi

1. Mutasi Keluar

Pada Tahun 2019, tidak ada mutasi yang ke Pengadilan

Negeri lain.

2. Mutasi Masuk

Pada Tahun 2019, tidak ada yang masuk ke Pengadilan

Negeri Teluk Kuantan.

c. Promosi

Pada Tahun 2019 tidak ada pegawai yang mendapatkan

promosi jabatan.

d. Pensiun

Sampai akhir bulan Desember 2019 di Pengadilan Negeri

Teluk Kuantan tidak terdapat yang Pensiun.


e. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti Diklat

TABEL DIKLAT HAKIM DAN PEGAWAI

NO NAMA JABATAN NAMA DIKLAT PENYELENGGARA

DIKLAT

WAKTU

PELAKSANAAN

DIKLAT


1 RINA LESTARI Br. SEMBIRING,

S.H., M.H

Wakil Ketua

Pengadilan

Diklat Sertifikasi Hakim

Lingkungan Hidup BLDK MA RI

18 November

2019 s/d 01

Desember 2019


1. Diklat PIM IV

MA RI bekerjasama

dengan Kementerian

Agama RI

28 Januari s/d 16

Mei 2019

2. Diklat Manajemen

Peradilan Tingkat Lanjut Pusdiklat MA RI Juli 2019


3 DANI RAHMAT EFFENDI, S.H Analis Perkara

Peradilan

LATSAR CPNS MA RI GOL

III

MA RI bekerjasama

dengan BPSDMD Provinsi

Sumatera Selatan

Juli s/d September

2019

4 DESIA NOVITA SARY, S.IP Analis SDM Aparatur LATSAR CPNS MA RI GOL

III

MA RI bekerjasama

dengan BPSDMD Provinsi

Sumatera Selatan

Juli s/d September

2020

5 ARI TORNANDO ZAI, A.Md Pengelola Sistem

dan Jaringan

LATSAR CPNS MA RI GOL

II

MA RI bekerjasama

dengan BKPSDM Lubuk

Linggau

Agustus s/d

Oktober 2019


BAB IV

Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi

Informasi

A. Pengelola keuangan

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 BAdan

Peradilan Umum

Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mendapatkan total

alokasi anggaran sebesar Rp. 2.540.093.000,- ( Dua miliar lima ratus

empat puluh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian Daftar

Isian Pelaksanaan Tugas (DIPA) sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Tahun 2019

NO

Program

Pendukung

Layanan

PAGU

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN SISA ANGGARAN

Rp. Rp. % Rp. %

1 BELANJA

PEGAWAI

Rp

1.508.043.000

Rp

1.498.352.137

99,36% Rp

9.690.863

0,64%

2 BELANJA

BARANG

Rp

608.550.000

Rp

585.315.229

96,18% Rp

23.234.771

3,82%

3 BELANJA

MODAL

Rp

423.500.000

Rp

417.207.050

98,51% Rp

6.292.950

1,49%

Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Tahun 2019

NO PAGU

ANGGARAN

REALISASI

ANGGARAN SISA ANGGARAN

Rp. % Rp. %

1 BELANJA

BARANG

Rp

123.490.000

Rp

122.662.000

99,33% Rp

828.000

0,67%


B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

a. Sarana dan Prasarana

1) Pengadaan

Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Teluk Kuantan baru

diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dengan

Surat Keputusan Presiden Nomor : 14 Tahun 2016 yang

mana sebelumnya dikenal sebagai Zeeting Plate di bawah

pengawasan Pengadilan Negeri Rengat di Teluk Kuantan.

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mendapatkan bantuan pembangunan

pagar dan ruang tahanan dari APBD Kabupaten Kuantan Singingi.

2) Kendaraan Dinas

NO

URAIAN

TAHUN

PEROLEHAN

KONDISI

KETERANGAN BAIK RUSAK

RINGAN

RUSAK

BERAT

1 Jenis Kendaraan

Roda 4

1 Sedan - - - - -

2 Minibus 2019 - - - KETUA

3 Dst - - - - -


3) Sarana dan Prasarana Kantor Pengadilan Negeri Teluk

Kuantan

NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN

I SARANA/ PRASARANA GEDUNG

1 Ruang Ketua 1 Baik

2 Ruang Wakil Ketua 1 Baik

3 Ruang Panitera 1 Baik

4 Ruang Sekretaris 1 Baik

5 Ruang Sidang Umum 1 Baik

6 Ruang Hakim 1 Baik

7 Ruang Panmud

Pidana/Perdata

1 Baik

8 Ruang Server 1 Baik

9 Ruang Kasubbag UMUM

dan Keuangan/PTIP

1 Baik

10 Ruang PTSP 1 Baik

4) Sasaran Kinerja Pegawai

2 Jenis Kendaraan

Roda 2

1 HONDA 2019 v - KETUA

- v - - - PANITERA

- v - - -SEKRETARIS

2 Bebek Matic - - - - -

3 Dst - - - - -


NO UNIT KERJA JUMLAH


1 Ketua 10

2 Wakil Ketua 7

3 Hakim 4

4 Panitera 16

5 Panmud Pidana 7

6 Panmud Perdata 8

7 Panmud Hukum 6

8 Panmud dst 0

9 Panitera Pengganti dst 0

10 Jurusita/ JP dst 6

11 Sekretaris 12

12 Kasubbag Perencanaan, TI, dan Pelaporan 6

13 Kasubbag Umum dan Keuangan 19

14 Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan

Tata laksana

0

15 Calon Hakim 12

16 Analis Perkara Peradilan 5

17 Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 6

18 Pengelola Sistem dan Jaringan 5


C. Pengelolaan Teknologi Informasi

a. Implementasi e-court di lingkungan Peradilan umum

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) berdasarkan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan pasal 24 Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah lembaga tinggi

negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan

pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah

Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.

Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

II SARANA/ PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN

NO URAIAN JUMLAH KET

1 Komputer 8 BAIK

2 Laptop 5 BAIK

3 Printer 4 BAIK

4 Air conditioner 6 BAIK

5 Genset - BAIK

6 Meja Kerja 21 BAIK

7 Kursi Kerja 27 BAIK

8 uninterruptible 4 BAIK

9 komputer jaringan 1 BAIK

10 lemari Kayu 6 BAIK

11 Tiang Bendera 2 BAIK

12 Fingger Printer 1 BAIK

13 rak server 1 BAIK

14 server 2 BAIK

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_tinggi_negara

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_tinggi_negara

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Indonesia

https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Indonesia

https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_umum

https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_agama

https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_militer

https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_tata_usaha_negara


Seiring dengan perkembangan zaman, serta berkembangnya

teknologi informasi, dan juga tuntutan pencari keadilan mengharuskan

pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi,

Pengadilan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk

dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal

4 (2) UU 48 Tahun 2009). Pada tahun 2018 Mahkamah Agung

mengeluarkan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di

Pengadilan Secara Elektronik, yang dikenal dengan istilah E-court,

merupakan layanan bagi pencari keadilan untuk dapat melakukan e-filling

(pendaftaran perkara secara online di pengadilan), e-payment

(pembayaran panjar biaya perkara secara online), e-summons

(pemanggilan pihak secara online). Saat ini penggunaan masih terbatas

karena hanya dapat digunakan oleh advokat saja. Akan tetapi tidak

menutup kemungkinan penggunaan E-Court akan dapat digunakan oleh

masyarakat umum.

E-court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk pendaftaran

perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara

online, pembayaran secara online dan pemanggilan yang dilakukan melalui

saluran elektronik. Aplikasi ini merupakan salah satu terobosan yang

dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan

Secara Elektronik. Pelaksanaan E-court bertujuan untuk mendukung tertib

administrasi perkara yang professional, transparan,akuntabel, efektif,

efisien dan modern demi mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat,

dan berbiaya ringan untuk para pencari keadilan.

Pelaksanaan program perubahan / inovasi di Pengadilan Negeri

Teluk Kuantan, penulis berfokus pada Kegiatan tentang optimalisasi

pelayanan e-court melalui pengadaan pojok e-court, pembentukan tim

pengelola e-court dan duta Pengadilan Negeri Teluk Kuantan serta

mengadakan sosialisasi e-court kepada assosiasi Advokat, Notaris, BPN,

Pengacara Negara terkait implementasi e-court di Pengadilan Negeri Teluk

Kuantan. Kegiatan ini sudah dilaksanakan dan mendapat sambutan yang


baik dari semua komponen yang ada di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan,

termasuk oleh para pihak Advokat, Notaris, BPN, Pengacara Negara.

Kegiatan ini diharapkan dapat terus dikembangkan sampai pada saat E-

court dapat direalisasikan secara keseluruhan di seluruh Pengadilan di

wilayah Negara Republik Indonesia. Tentunya program ini membutuhkan

dukungan dari semua pihak agar dapat berjalan dengan lancar.

b. Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum

Peningkatan administrasi, transparasi, dan akuntabilitas di

seluruh pengadilan di Indonesia membutuhkan akses terhadap data

yang akurat, lengkap, dan mutakhir. Hal tersebut dikarenakan data

yang dimasukkan oleh setiap pengadilan dan dikelola dalam suatu

sistem standar yang terotomatisasi memungkinkan Mahkamah Agung

untuk secara efektif dan efisien mengelola sumber daya manusia dan

anggarannya, mengawasi kinerja Hakim dan staf pengadilan lain,

memonitor kinerja dan riwayat perkara, meningkatkan manajemen alur

perkara dan alokasi sumber daya, mengurangi penundaan dan

tunggakan perkara, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh

pencari keadilan, publik, dan media, dan mendukung transisi menuju e-

learning melalui TI.

Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

telah ditunjang jaringan/ koneksi Internet telkomspeedy, Astinet dan

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), untuk menjamin

pelaksanaan administrasi pengadilan yang tertib, modern dan

akuntabel yang berbasis Teknologi Informasi (IT).

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan juga telah memilIki website

dengan alamat www.pn-telukkuantan.go.id sebagai sarana publikasi

mengenai profil Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Berikut Sarana dan

Prasarana Dukungan Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri

Teluk Kuantan :

http://www.pn-telukkuantan.go.id/


1. Perangkat Keras

2. Jaringan

NO NAMA

PERANGKAT

JUMLAH SPESIFIKASI KETERANGAN

1 Jaringan LAN 1 Paket Cat versi 6 Kondisi Baik

2 Jaringan

Internet

INDIHOME

1 Unit BandWith 100 Mbps Kondisi Baik

NO NAMA

PERANGKAT


1 Server SIPP 1 Unit Proc : Intel Xeon, HDD : 1

Tb, Memory : 8GB

Kondisi Baik

2 Server Backup 1 Unit Proc : Intel Xeon, HDD : 2

Tb, Memory : 16GB

Kondisi Baik

3 KVM - - Tidak Ada

4 Mikrotik 1 Unit CPU : Quad Core, Memori

: 1 GB

Kondisi Kurang

Baik

5 Komputer 8 Unit CPU : Core i5, HDD : 1

Tb, Memori : 4 Gb

Kondisi Baik

6 Switch 2 unit 16 Port Kondisi Baik

7 Scanner 2 Unit Scanner Color / Black

White ukuran f4

Kondisi Baik

8 Access Point 5 Unit Frekwensi 5 Ghz Kondisi Baik

9 Anjungan E-

Court

1 Unit Android Touchscreen Kondisi Baik

10 LCD Display 4 Unit Layar Curved Kondisi Baik

11 LCD TV Display 4 Unit Audio/Video Display Kondisi Baik

12 Mini PC 2 Unit Procesor Intel Pentium Kondisi Baik


3 Jaringan

Internet

ASTINET

1 Unit Bandwith Domestik :

15 Mbps Global : 2

Mbps

Kondisi Baik

3. Perangkat Lunak

NO NAMA

PERANGKAT


1 Website PN

Teluk Kuantan

1 unit Joomla Kondisi Baik

2 Aplikasi

SIJAMU

(Sistem

Penjamin

Mutu)

1 Unit Webbase Kondisi Baik

3 Aplikasi SIAGA

(Sistem

Informasi Surat

Tugas)

1 Unit Webbase Kondisi Baik

4 Aplikasi

MENAWAN

(Mencari

Informasi via

WA PN Teluk

Kuantan)

1 Unit Whatsapp Bot Kondisi Baik


4. Publikasi Perkara

1. LISTRIK

- Kapasitas Listrik : 16500VA

NO

NAMA

PERANG

KAT

JENIS

PUBLIK

ASI

SPESIFIKAS

I KETERANGAN

1 SIPP

Publikasi

perkara

yang

sedang

ditangani

Versi 3.3.0-1 http://sipp.pn-

telukkuantan.go.id

2 JDIH

Publikasi

dokument

asi dan

informasi

hukum

Webbase http://jdih.pn-

telukkuantan.go.id

3 Direktori

putusan

Publikasi

Direktori

Putusan

yang

ditangani

Webbase

https://putusan3.mahkamah

agung.go.id/pengadilan/

profil/pengadilan/pn-teluk-

kuantan

4

Informasi

Jadwal

Sidang

Publikasi

Jadwal

Sidang di

Lingkung

an Kantor

Webbase

http://192.168.100.100/SIP

P32/slide_sidang

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/


BAB V

Peningkatan Pelayanan Publik

A. Akreditasi penjamin mutu

Seluruh proses reformasi birokrasi di Pengadilan Negeri Teluk

Kuantan mengarah pada rekonseptualisasi organisasi dan mekanisme

kerja instansi secara menyeluruh. Proses ini dapat mengganggu

(disruptive) bagi staf maupun terhadap proses atau mekanisme kerja

yang selama ini sudah berjalan di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan jika

berbagai perubahan tersebut tidak dikelola secara baik dan benar. Oleh

karena itu tujuan dari manajemen perubahan adalah untuk memastikan

dan menjaga agar organisasi tetap dalam kondisi stabil selama proses

perubahan, fokus dan mudah dalam menjalankannya, terutama selama

periode penyesuaian organisasi dan prosedur. Manajemen perubahan

juga merupakan upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat

yang timbul karena terjadinya perubahan dalam organisasi.

Pengelolaan perubahan tidak hanya terkait dengan bagaimana

mengelola dan mengendalikan perubahan yang terkait dengan

organisasi, tata laksana, manajemen SDM, dan perbaikan sistem

lainnya. Hal yang tidak kalah penting dalam manajemen perubahan

adalah bagaimana mengubah pola pikir dan budaya kerja seluruh SDM

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Dalam hal ini manajemen perubahan ditekankan pada upaya

pimpinan untuk mempengaruhi seluruh SDM Pengadilan Negeri Teluk

Kuantan agar dapat menerima, mendukung, dan menyesuaikan diri

dengan perubahan yang sedang dan akan dilakukan. Dalam konteks ini,

keberhasilan reformasi birokrasi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

salah satunya ditentukan oleh sejauh mana seluruh SDM Pengadilan

Negeri Teluk Kuantan terlibat dan menjadi bagian dari proses perubahan

itu sendiri.

Secara mendasar, yang diharapkan dari reformasi birokrasi

adalah perubahan perilaku Pejabat pada Pengadilan Negeri Teluk


Kuantan sebagai pelaku utama, dan publik serta pemangku kepentingan

lainnya sebagai pendukung serta pendorong perubahan. Untuk

mencapainya perlu dikembangkan suatu strategi dan rencana aksi

program manajemen perubahan yang komprehensif yang merupakan

jembatan utama dalam manajemen perubahan sekaligus merupakan

bagian integral dari disain dan implementasi reformasi birokrasi.

Kegiatan manajemen perubahan (proses sosialisasi dan internalisasi)

yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan bertujuan untuk

mendorong seluruh pejabat dan pegawai Pengadilan Negeri Teluk

Kuantan agar berkomitmen dan berpartisipasi dalam melaksanakan

reformasi birokrasi.

Sesuai dengan keluaran yang dihasilkan dan tujuan yang akan

dicapai dari kegiatan manajemen perubahan, terdapat beberapa

indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran atau kriteria keberhasilan

dari kegiatan tersebut, yaitu:

1. Terbentuknya Tim yang menangani Manajemen Perubahan yang

sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program manajemen

perubahan;

2. Tersedianya dokumen strategi manajemen perubahan dan strategi

komunikasi yang sudah ditetapkan dan didokumentasikan;

Regulasi yang sudah dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Teluk

Kuantan adalah sebagai berikut:

1. Sudah menerapkan jam kerja seperti yang ditetapkan oleh

Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Peningkatan fungsi Hakim Pengawas dengan membuat laporan

berkala secara bulanan dan dibahas dalam rapat bulanan.

3. Sudah menerapkan pengenaan sanksi, berupa pemotongan

tunjangan remunerasi.

4. Telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Teluk

Kuantan tentang Penanggungjawab Absensi Nomor :

W4.U15/143/KP.04.10/XI/2018 tanggal 23 November 2018 pada

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.


5. Telah dibuat uarian tugas setiap pegawai dan ditandatangani oleh

Atasan Langsung masing-masing

a. Perundang-Undangan

Kegiatan identifikasi Peraturan Perundangan bertujuan untuk

melakukan inventarisasi mengenai peraturan yang telah diterbitkan

oleh pemerintah. Adapun kegiatan pemetaan Peraturan Perundangan

bertujuan untuk mengharmonisasikan peraturan perundangan-

undangan yang dikeluarkan oleh instansi baik dengan peraturan

perundang-undangan lain yang dikeluarkan oleh instansi sendiri

maupun oleh Kementerian/Lembaga lain dapat

dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya di Pengadilan Negeri

Teluk Kuantan. Kegiatan Penataan Peraturan Perundang-undangan

ini akan diukur berdasarkan indikator tersedianya/tersusunnya

pemetaan berbagai peraturan perundang-undangan. Regulasi yang

sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:


NO URAIAN REGULASI NOMOR TANGGAL DIKELUARKAN OLEH

1 SURAT EDARAN SEKMA RI NOMOR 13 TAHUN 2019 20 Agustus 2019 Sekretaris Mahkamah

Agung

2 SK PENUNJUKAN ADMIN DAN

OPERATOR SIKEP

W4.U15/944/KP.04.10/VI/2019 17 Juni 2019 Ketua Pengadilan Negeri

Teluk Kuantan

3 SK PENEMPATAN STAF

KEPANITERAAN DAN

KESEKRETARIATAN

W4.U15/1748/KP.04.10/11/2019 13 November

2019

Ketua Pengadilan Negeri

Teluk Kuantan

4 SK PENUNJUKAN PETUGAS PTSP W4.U15/1747/KP.04.10/11/2019 13 November

2019


Teluk Kuantan

5 SK PENUNJUKAN TIM PENGELOLAAN

BIAYA PROSES BERPERKARA

W4.U15/1457/KP.04.10/IX/2019 24 September

2019


Teluk Kuantan

6 SK PENUNJUKAN KASIR PERDATA W4.U15/1458/KP.04.10/IX/2019 24 September

2019


Teluk Kuantan

7 SK TIM PENGELOLA E-COURT W4.U15/1311/KP.04.10/VIII/2019

28 Agustus 2019 Ketua Pengadilan Negeri

Teluk Kuantan


8 SK PENUNJUKAN OPERATOR

APLIKASI RKA-K/L

W4.U15/946/KP.04.10/VI/2019 17 Juni 2019 Ketua Pengadilan Negeri

Teluk Kuantan

9 TIM Penyusun Yurispudensi MA

Mengenai Rumusan Kaidah Hukum

Dalam Putusan-Putusan Penting

SK MA No : 39/KMA/SK/II/2019 28 Februari 2019 KMA

10 Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi

Kepegawaian (SIKEP) Pada Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan Di

Bawahnya

SK MA No : 50/KMA/SK/III/2019 15 Maret 2019 KMA

11 Pedoman Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan

Melayani (WBBM) Pada Mahkamah

Agung Dan Badan Peradilan

Dibawahnya



12 TIM Penyusun Format (Template) dan

Pedoman Penulisan Putusan /

Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama

Dan Tingkat Banding Pada Empat

Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia



Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat

Banding dan Pengadilan Tingkat

Pertama Pada Empat Lingkungan

Peradilan

SK MA No : 71/KMA/SK/IV/2019 15 April 2019 KMA

14 Penunjuk Teknis Administrasi Perkara

dan Persidangan Di Pengadilan Secara

Elektronik

SK MA No :

129/KMA/SK/VIII/2019

13 Agustus 2019 KMA

15 Administrasi Perkara Dan Persidangan

Di Pengadilan Secara Elektronik

Perma No : 1 Tahun 2019 6 Agustus 2019 KMA

16 Pengenaan Tarif Penerimaan Negara

Bukan Pajak Terhadap Surat Keterangan

Di Luar Perkara

SEMA No : 1 Tahun 2019 29 Mei 2019 KMA


17 Ketentuan Pemakaian Toga Hakim Dan

Kalung Jabatan Dalam Acara-Acara

Resmi Di Mahkamah Agung Dan Badan

Peradilan Yang Berada Di Bawahnya


18 Himne Mahkamah Agung SK MA No :

123/KMA/SK/VIII/2019

6 Agustus 2019 KMA

19 Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat

Pertama

SK MA No :

74A/KMA/SK/IV/2019

26 April 2019 KMA

20 Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan

Penerimaan Negara Bukan Pajak Di

Lingkungan Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang Berada Di

Bawahnya



Perlengkapan Mahkamah Agung

Republik Indonesia (SIPERMARI)

SK MA No : 99/KMA/SK/VII/2019 11 Juli 2019 KMA


22 Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi

dan Pembangunan Zona Integritas Di

Lingkungan Mahkamah Agung Dan

Badan Peradilan Di Bawahnya

SK MA No :

75A/KMA/SK/IV/2019

26 April 2019 KMA

23 Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban

Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung

Dan Badan Peradilan DI Bawahnya

SK Sekma No :

415/SEK/SK/V/2019

31 Mei 2019 SEKMA

24 Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan

Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan

Badan Peradilan DI Bawahnya

SK Sekma No :

378/SEK/SK/V/2019

22 Mei 2019 SEKMA

25 Pembentukan Satuan Tugas Implemntasi

Serta Pengembangan Sistem Informasi

Kearsipan Dinamis Mahkamah Agung

SK Sekma No :

360/SEK/SK/V/2019

22 Mei 2019 SEKMA


b. Penataan dan Penguatan Organisasi

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi adalah

dengan melakukan penyesuaian struktur organisasi dengan lingkup

dan beban kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan,

sehingga mampu memberikan hasil terbaik untuk mencapai tujuan,

sasaran staregis serta visi dan misi organisasi. Pengadilan Negeri

Teluk Kuantan sebagai organisasi yang bergerak dinamis harus

mengantisipasi dan mengakomodasi kebutuhan tugas dan fungsi

yang belum terpenuhi saat ini kedaslam struktur organisasinya. Hasil

evaluasi kinerja organisasi membuktikan masih adanya kesenjangan

antara struktur organisasi dengan kebutuhan untuk melaksanakan

tugas dan fungsi secara maksimal.

Berdasarkan kegiatan yang direncanakan maka kriteria keberhasilan

dari program penguatan organisasi adalah:

1. Tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja di instansi yang tepat

fungsi dan tepat ukuran yang dituangkan di dalam dokumen

struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengadilan Negeri Teluk

Kuantan

2. Tersedianya rencana penguatan (dokumen organisasi dan tata

kerja, uraian tugas dan fungsi) unit organisasi yang secara

fungsional melaksanakan fungsi organisasi, tata laksana,

pelayanan publik, kepegawaian dan diklat.

c. Penataan Tata Laksana

Penataan Tata Laksana yang difokuskan pada penataan Standard

Operating Procedure (SOP). SOP merupakan prosedur yang mutlak

harus dibuat dan dijadikan acuan dalam suatu organisasi. SOP adalah

prosedur yang harus dijalankan dalam melaksanakan kegiatan dan

sekaligus berperan sebagai alat kendali atas jalannya suatu pekerjaan

atau aktivitas.

Dalam era Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) saat ini, peran

TIK dalam birokrasi pemerintahan menjadi sangat penting. Oleh

karena itu teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu


komponen penting dalam program ketatalaksanaan. Penggunaan e-

government atau TIK di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tidak hanya

terkait dengan pelayanan yang bersifat internal tetapi juga dengan

pelayanan kepada pihak eksternal. Penggunaan teknologi informasi

dan komunikasi secara internal adalah dalam bentuk sistem informasi

perencanaan, monitoring dan evaluasi, kepegawaian (SIKEP),

keuangan dan perbendaharaan, aset dan persediaan, dan lain-lain.

Dalam konteks pelayanan eksternal diterapkan dalam bentuk proses

pengadaan secara elektronik (e-procurement), perencanaan

pengadaan RAPBN, monitoring dan evaluasi pengadaan, serta

pelaksanaan ujian sertifikasi pengadaan.

Regulasi yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

NO URAIAN REGULASI NOMOR TANGGAL DIKELUARKAN

OLEH

1 SURAT EDARAN

SEKMA RI NOMOR 13 TAHUN 2019 20 Agustus 2019

Sekretaris

Mahkamah

Agung

2 SK PENUNJUKAN

ADMIN DAN

OPERATOR SIKEP

W4.U15/944/KP.04.10/VI/2019 17 Juni 2019

Ketua Pengadilan

Negeri Teluk

Kuantan

3 SK PENEMPATAN

STAF KEPANITERAAN

DAN

KESEKRETARIATAN

W4.U15/1748/KP.04.10/11/2019 13 November 2019

Ketua Pengadilan

Negeri Teluk

Kuantan

4 SK PENUNJUKAN

PETUGAS PTSP W4.U15/1747/KP.04.10/11/2019 13 November 2019

Ketua Pengadilan

Negeri Teluk

Kuantan

5 SK PENUNJUKAN TIM

PENGELOLAAN

BIAYA PROSES

BERPERKARA

W4.U15/1457/KP.04.10/IX/2019 24 September

2019

Ketua Pengadilan

Negeri Teluk

Kuantan


6 SK PENUNJUKAN

KASIR PERDATA W4.U15/1458/KP.04.10/IX/2019 24 September

2019

Ketua Pengadilan

Negeri Teluk

Kuantan

7 SK TIM PENGELOLA

E-COURT W4.U15/1311/KP.04.10/VIII/2019 28 Agustus 2019

Ketua Pengadilan

Negeri Teluk

Kuantan

8 SK PENUNJUKAN

OPERATOR APLIKASI

RKA-K/L

W4.U15/946/KP.04.10/VI/2019 17 Juni 2019

Ketua Pengadilan

Negeri Teluk

Kuantan

9

TIM Penyusun

Yurispudensi MA

Mengenai Rumusan

Kaidah Hukum Dalam

Putusan-Putusan

Penting


10

Pemberlakuan Aplikasi

Sistem Informasi

Kepegawaian (SIKEP)

Pada Mahkamah

Agung dan Badan

Peradilan Di Bawahnya


11

Pedoman

Pembangunan Zona

Integritas Menuju

Wilayah Bebas Dari

Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi

Bersih Dan Melayani

(WBBM) Pada

Mahkamah Agung Dan

Badan Peradilan

Dibawahnya



12

TIM Penyusun Format

(Template) dan

Pedoman Penulisan

Putusan / Penetapan

Pengadilan Tingkat

Pertama Dan Tingkat

Banding Pada Empat

Lingkungan Peradilan

Seluruh Indonesia


13


Sistem Informasi

Penelusuran Perkara

Pengadilan Tingkat

Banding dan

Pengadilan Tingkat

Pertama Pada Empat

Lingkungan Peradilan

SK MA No : 71/KMA/SK/IV/2019 15 April 2019 KMA

14

Penunjuk Teknis

Administrasi Perkara

dan Persidangan Di

Pengadilan Secara

Elektronik

SK MA No :

129/KMA/SK/VIII/2019 13 Agustus 2019 KMA

15

Administrasi Perkara

Dan Persidangan Di

Pengadilan Secara

Elektronik

Perma No : 1 Tahun 2019 6 Agustus 2019 KMA

16

Pengenaan Tarif

Penerimaan Negara

Bukan Pajak Terhadap

Surat Keterangan Di

Luar Perkara

SEMA No : 1 Tahun 2019 29 Mei 2019 KMA


17

Ketentuan Pemakaian

Toga Hakim Dan

Kalung Jabatan Dalam

Acara-Acara Resmi Di

Mahkamah Agung Dan

Badan Peradilan Yang

Berada Di Bawahnya


18 Himne Mahkamah

Agung

SK MA No :

123/KMA/SK/VIII/2019 6 Agustus 2019 KMA

19

Kriteria Klasifikasi

Pengadilan Tingkat

Pertama

SK MA No :

74A/KMA/SK/IV/2019 26 April 2019 KMA

20

Petunjuk Pelaksanaan

Pengelolaan

Penerimaan Negara

Bukan Pajak Di

Lingkungan Mahkamah

Agung dan Badan

Peradilan yang Berada

Di Bawahnya


21


Sistem Informasi

Perlengkapan

Mahkamah Agung

Republik Indonesia

(SIPERMARI)

SK MA No : 99/KMA/SK/VII/2019 11 Juli 2019 KMA

22

Pembentukan Tim

Reformasi Birokrasi

dan Pembangunan

Zona Integritas Di

Lingkungan Mahkamah

Agung Dan Badan

Peradilan Di Bawahnya

SK MA No :

75A/KMA/SK/IV/2019 26 April 2019 KMA


23

Pedoman Pelaksanaan

Analisis Beban Kerja Di

Lingkungan Mahkamah

Agung Dan Badan

Peradilan DI Bawahnya

SK Sekma No :

415/SEK/SK/V/2019 31 Mei 2019 SEKMA

24

Pedoman Pelaksanaan

Analisis Jabatan Di

Lingkungan Mahkamah

Agung Dan Badan

Peradilan DI Bawahnya

SK Sekma No :


25

Pembentukan Satuan

Tugas Implemntasi

Serta Pengembangan

Sistem Informasi

Kearsipan Dinamis

Mahkamah Agung

SK Sekma No :


d. Penataan Sistem Manajemen SDM

Pelaksanaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

bertujuan untuk membangun sistem penilaian kinerja para pegawai

berdasarkan kinerja yang diharapkan dapat dinilai dengan

menggunakan sistem yang baku sehingga dapat menjamin

obyektifitasnya. Dengan pelaksanaan sistem manajemen SDM ini

diharapkan dapat memberikan kepastian bagi seluruh pegawai dalam

perjalanannya mengembangkan karir dimana pegawai Pengadilan

Negeri Teluk Kuantan memiliki acuan yang pasti dalam

pengembangan sesuai dengan kompetensinya. Keberhasilan

Reformasi Birokrasi secara umum dititik beratkan pada SDM yang

berkualitas. Diharapkan dengan adanya sistem ini dapat membantu

manajemen dalam menerapkan sistem penghargaan dan

memudahkan manajemen dalam perencanaa, pengembangan dan

pembinaan SDM di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Target yang ingin dicapai adalah :


1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM

Aparatur pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

3. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada Pengadilan Negeri

Teluk Kuantan;

4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur pada


5. Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada Pengadilan



1. Semua Pegawai di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah

menyusun SKP akhir tahun 2019 dan diketahui masing-masing

atasan langsungnya;

2. Telah dibuat Uraian Tugas setiap pegawai dan ditandatangani oleh

atasan langsung masing-masing.

e. Penguatan Akuntabilitas

Kriteria keberhasilan pada program penguatan akuntablitas kinerja

dalam rangka reformasi birokrasi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

adalah:

(1) Meningkatnya kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan; dan

(2) Meningkatnya akuntabilitas Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.


1. Telah menyusun Laporan Tahunan untuk tahun 2019

2. Telah mempersiapkan meja Informasi dengan sarana dan

prasarana kelengkapan Meja Informasi sesuai Surat Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-

NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Mahkamah

Agung RI.


f. Penguatan Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Pengadilan Negeri

Teluk Kuantan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara

oleh Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;

2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada


3. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Pengadilan


Penguatan organisasi diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi

pimpinan dalam melakukan penugasan dan koordinasi dikarenakan

tidak adanya duplikasi tugas dan fungsi dari unit kerja dan masing-

masing jabatan. Dengan penguatan pengawasan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi menjadi lebih tepat dan cepat sesuai rencana

tahapan.


1. Telah dibentuk Tim Pengawas Bidang dengan Surat Keputusan

Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor :

W4.U15/140/KP.04.10/XI/2018 tanggal 23 November 2018,

tentang Pengawasan Perdata, Sub Bagian Umum dan Keuangan

dan Humas. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Teluk

Kuantan Nomor : W4.U15/140/KP.04.10/XI/2018 tanggal 23

November 2018, tentang pengawasan Kepaniteraan Pidana dan

Wasmat. Surat Keputusan Negeri Teluk Kuantan Nomor :

W4.U15/140/KP.04.10/XI/2018 tanggal 23 November 2018,

tentang pengawasan hukum, kepegawaian, dan IT.

g. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sesuai kebutuhan dan

harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai adalah :


1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah,

lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada Pengadilan Negeri

Teluk Kuantan;

2. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pengadilan Negeri Teluk

Kuantan.


a. Telah membuat papan pengumuman/papan informasi.

b. Telah tersedia kotak saran di depan Kantor Pengadilan Negeri

Teluk Kuantan, dan E-mail : [email protected]

c. Mempublikasikan informasi publik yang tertuang dalam web resmi

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan alamat: http://pn-

telukkuantan.go.id

d. Mempublikasikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dengan alamat : http://sipp.pn-

teluk kuantan.go.id

e. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan selalu siap menindaklanjuti saran

dan masukan guna meningkatkan pelayanan pengadilan, baik

secara lisan ataupun tertulis.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Publik dalam setiap Instansi atau kelembagaan

Pemerintah di Negara Republik Indonesia terus ditingkatkan dan di

permudah. Saat ini, Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya

senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan

pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (selanjutnya disebut “PTSP”). Melalui PTSP ini Mahkamah

Agung ingin memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang

proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai akhir/terbitnya

sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Wujud keseriusan

Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap

penerapan PTSP tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan


Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri Sigli sebagai lembaga Peradilan di bawah

Mahkamah Agung, sejak sekitar bulan Februari tahun 2018 sudah mulai

menerapkan standar PTSP sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan

Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman

Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi

Dan Pengadilan Negeri. PTSP tersebut dilakukan dengan memberikan

pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap

awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan

melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasan dilaksanakan

dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien,

ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP

di Pengadilan Negeri Sigli ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang

menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9

Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan

perundangan lainnya yang berlaku.

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk: 1)

Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2) Memberikan pelayanan

yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek

penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari

pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-

kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga

Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut:

1. Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan.

2. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah

ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan


dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta

penyelesaian permohonan layanan,

3. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan

kelengkapan berkas/dokumen ke backoffice untuk diproses

sesuai SOP yang telah ditentukan. Khusus untuk

pengadilan-pengadilan dengan jumlah perkara banyak agar

menyediakan petugas verifikasi kelengkapan syarat-syarat

sebelum diajukan ke meja PTSP.

Pelaksanaan program PTSP ini sangatlah diperlukan komitmen oleh

seluruh Pimpinan dan Aparatur Pengadilan secara terintegrasi dalam

pelaksanaanya. Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan keberhasilan

pelaksanaan PTSP tersebut, maka haruslah terdapat kualifikasi tertentu

dalam hal standarisasi pelayanan yang harus dimiliki oleh seluruh petugas

PTSP, yang antara lain sebagai berikut:

1. Memahami Standar Layanan Pengadilan, prosedur

administrasi maupun prosedur beracara di Pengadilan untuk

setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan

Tinggi/Pengadilan Negeri,

2. Memahami profil pengadilan seperti struktur organisasi dan

persidangan, peraturan, keputusan dan kebijakan yang

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum,

3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer,

4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap sopan

dan ramah, serta berpenampilan rapi.


“Gambar PTSP Pengadilan Negeri Teluk Kuantan”

C. Informasi Pelayanan Publik

a. 6 Aplikasi Inovasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan saat ini:

1. SIKEP-KU (Sistem kepegawaian & Keuangan)

Aplikasi manajemen data SIKEP Mahkamah Agung dengan

Keuangan sehingga memudahkan bagian Kepegawaian mendata

KGB pegawai


2. SIKPEGEL (Sistem Kontrol Pegawai elektronik)

Aplikasi sistem informasi pegawai melalui barcode scanner

3. E-KASPER (Sistem Elektronik Kasir Perdata)

Aplikasi untuk memudahkan kasir perdata merekap kas masuk dan

kas keluar.


4. MENAWAN (Mencari Informasi via Whatsapp PN Teluk Kuantan)

Aplikasi mencari informasi dengan mudah untuk mengecek

perkembangan perkara, denda tilang, informasi pelayanan yang

dapat menjawab pertanyaan masyarakat 1 x 24 jam.

5. SIJAMU (Sistem Informasi Jaminan Mutu)

Aplikasi untuk menyimpan data arsip Penjaminan mutu secara

digital seperti SK, SOP, Manual mutu dll yang saling berintegrasi.

6. SIAGA (Sistem Informasi Surat Tugas)

Aplikasi untuk membuat surat tugas dan merecord perjalanan surat

tugas secara otomatis.


b. Aplikasi Inovasi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam proses

pengembangan :

1. E-POSBAKUM (Pelayanan Hukum secara Elektronik)

2. Transkip Berita Acara Sidang Elektronik

3. ATSP (Aplikasi Terpadu Satu Pintu)


BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan Internal di lingkungan Mahkamah Agung Republik

Indonesia terdiri dari Pengawasan di tingkat pusat yang dilaksanakan oleh

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Pengawasan di tingkat

daerah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tingkat Banding. Berikut

pengawasan yang di lakukan di tingkat daerah provinsi Riau :

N

O

NAMA KEGIATAN

PENGAWASAN

SUBJEK

PENGAWAS

OBJEK YANG

DIAWASI WAKTU TEMPAT

1 AKREDITASI PT PEKANBARU

PN TELUK

KUANTAN

17/07/201

9

PN TELUK

KUANTAN

2

MEWUJUDKAN DAN

KERJASAMA

MEMBANGUN PERADILAN

BERSIH

KOMISI

YUDISIAL

HAKIM PN

PEKANBARU

17/10/201

9

PN TELUK

KUANTAN

Sedangkan untuk Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri

Teluk Kuantan terdiri dari Pengawasan dari Atasan Langsung dan

Pengawasan dari Hakim – Hakim Pengawas seperti yang telah

diamanatkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui

Keputusan Nomor : KMA/006/SK/III/1994, tanggal 31 Maret 1994 Tentang

Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan Oleh Pengadilan

Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengawasan Internal di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dapat

diuraikan sebagai beikut:

A. Pengawasan dari Atasan Langsung

A.1 Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah atasan

langsung dari Wakil Ketua, para Hakim dan

Panitera/Sekretaris, karena jabatannya tersebut Ketua

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan mengawasi secara


langsung pekerjaan dari Wakil Ketua, para Hakim dan

Panitera/Sekretaris.

A.2 Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah atasan

langsung dari Panitera Muda Pidana, Panitera Muda

Perdata dan Panitera Muda Hukum, karena jabatannya

tersebut Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

mengawasi secara langsung pekerjaan dari Panitera

Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda

Hukum.

A.3 Sekretaris Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah

atasan langsung dari Kasubbag Umum, Kasubbag

Kepegawaian dan Kasubbag Keuangan, karena

jabatannya tersebut Sekretaris Pengadilan Negeri Teluk

Kuantan mengawasi secara langsung pekerjaan dari

Kepegawaian dan Keuangan Kasubbag PTIP.

A.4 Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera

Muda Hukum, Kasubbag Umum, Kasubbag Perencanaan

Teknologi Informasi dan Pelaporan dan Kasubbag

Keuangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan adalah

atasan langsung dari staf masing-masing bagian karena

jabatannya tersebut Panitera Muda Pidana, Panitera

Muda Perdata, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum,

Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan

Pelaporan dan Kasubbag Keuangan Pengadilan Negeri

Teluk Kuantan mengawasi secara langsung pekerjaan

dari staf masing-masing bagian.

B. Pengawasan dari Hakim Pengawas :

B.1 Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Perdata

B.2 Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Pidana

B.3 Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum

B.4 Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian dan Ortala

B.5 Hakim Pengawas Bidang Keuangan dan keuangan


B.6 Hakim Pengawas Bidang PTIP

B.7 Hakim Pengawas Bidang Wasmat

Hakim pengawas melaporkan kinerja dan prestasi pekerjaan dari

bidang – bidang yang mereka awasi kepada Ketua Pengadilan

Negeri Teluk Kuantan setiap bulannya pada rapat kerja bulanan

secara lisan dan membuat berita acara pengawasan setiap 3

(tiga) bulan sekali.

B. Evaluasi

Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi pokok

manajemen untuk menjaga dan mengendalikan tugas – tugas yang harus

dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan

rencana dan aturan yang berlaku. Dalam rangka pelaksanakan tugas

pengawasan di bidang administrasi yustisial maupun administrasi umum,

Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan di bantu oleh para Hakim untuk

dapat mengawasi kegiatan administrasi pada Pengadilan Negeri Teluk

Kuantan. Hakim Pengawas bidang melakukan pengawasan di bidang tugas

pengawasannya setiap bulannya. Dan hasil dari pengawasan tersebut

setiap bulannya dituangkan dalam laporan pengawasan yang diberikan

kepada Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Adapun kondisi saat ini yaitu per 31 Desember 2019 jumlah Hakim

yang aktif yaitu Hakim Karir 3 (tiga) Orang terdiri dari Ketua dan Wakil

Ketua, Hakim 1 (satu) Orang. Dari hal tersebut Pengadilan Negeri Teluk

Kuantan mengalami kendala untuk menentukan Hakim Pengawasan,

mudah – mudahan kedepan akan ada tambahan lagi sehingga tenaga

Pengawasan mencukupi.


BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penulisan laporan Out Line Laporan Tahunan ini dapat

kami simpulkan bahwa pelaksanaan tugas pada kantor Penghadilan

Negeri Teluk Kuantan baik yang bersifat teknis maupun non teknis

(administratif) belum dapat dijalankan dengan maksimal. Akan tetapi

berusaha untuk mendukung program-program yang dicanangkan oleh

Mahkamah Agung didalam melakukan perubahan dan pembaharuan di

bidang sumber daya manusia peradilan dengan melaksanakan kegiatan

administrasi yang lancar, tertib, dan tepat waktu serta memenuhi asas

peradilan yang cepat sederhana dengan biaya ringan sesuai dengan

Visi Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yaitu “Terwujudnya Pengadilan

Negeri Teluk Kuantan yang Agung”.

Hal ini disebabkan karena terdapatnya faktor-faktor penghambat

sebagai berikut:

1. Hambatan Berupa Sarana dan Prasarana.

Dengan keadaan Gedung kantor ini sarana aktifitas kinerja kurang

mendukung dengan keterbatasan prasarana saat ini, demi

kelancaran kinerja Pengadilan Negeri Teluk Kuantan maka perlu

diadakannya perbaikan baik dari segi pengadaan Gedung kantor

baru dan alat pendukung untuk terlaksananya oprasional yang

efektif yang sesuai dengan standarnya. Hal ini membawa dampak

pada:

1. Keterbatasan standar Prosedur pengadilan negeri teluk

Kuantan.

2. Kurangnya fasilitas baik alat pengolahan data serta

minimnya pengadaan fasilitas yang diberikan.


2. Hambatan Sumber Daya Manusia

Kurangnya tenaga Staf yang menduduki struktural di Pengadilan

Negeri Teluk Kuantan, sehingga penunjukan tugas kurang optimal,

berikut nama–nama Hakim, Pegawai dan Honorer Pada


NO NAMA JABATAN


1

REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H.,

M.Hum Ketua

2

RINA LESTARI Br. SEMBIRING, S.H.,

M.H Wakil Ketua

3 DUANO AGHAKA, S.H Hakim

4 HASAN BASRI, S.H., M.H Panitera

5 RIDHO Panmud Pidana

6 DIDI KASMONO, S.H Panmud Perdata

7 SYUFWAN. DM, S.H., M.H Panmud Hukum

8

ALBERTUS TONI SETIYAWAN,

S.Kom Jurusita


10 HERU SAPUTRA, S.T Kasubbag Perencanaan,

TI, dan Pelaporan

11 LIRO YANI, S.E.Sy

Kasubbag Umum dan

Keuangan

12 -

Kasubbag Kepegawaian

dan Organisasi Tata

Laksana

13 RONI ALEXANDRO LAHAGU, S.H Calon Hakim

14 TIMOTHEE KENCONO MALYE, S.H Calon Hakim

15 JATMIKO PUJO RAHARJO, S.H Calon Hakim

16 GERI CANIGGIA, S.H Calon Hakim

17 AGUNG RIFQI PRATAMA, S.H., M.H Calon Hakim


18 FAIQ IRFAN ROFII, S.H Calon Hakim

19

SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG,

S.H Calon Hakim

20 YOSEP BUTAR BUTAR, S.H Calon Hakim

21 RISKY EDY NAWAWI, S.H Calon Hakim

22 DANI RAHMAT EFFENDI, S.H Analis Perkara Peradilan

23 DESIA NOVITA SARY, S.IP Analis Sumber Daya

Manusia Aparatur

24 ARI TORNANDO ZAI, A.Md

Pengelola Sistem dan

Jaringan

25 RIAN RIZALDI

Tenaga Honorer

HASNAWATI, S.H

INDAH WILLA PUTRI

DONI IRKHAS

REFA MEIKEL SEMBIRING

ANNISA KARINIA PUTRI

DEWI SETIA UTAMI

TAUFIK

B. Rekomendasi

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja dari Pengadilan Negeri

Teluk Kuantan dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana dalam

menunjang Visi dan Misinya. Dari pemaparan permasalahan-

permasalahan tersebut diatas, dengan hormat kami

merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana

Pengadaaan

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan merupakan pengadilan yang

baru beroperasional sejak 28 Oktober 2018, dengan

keterbatasan Gedung yang beralamatkan di Jalan Perintis

Kemerdekaan No. 181 menyebabkan operasional tidak berjalan

efektif yang mana jumlah ruangan yang sangat sedikit serta


keadaan Gedung yang kurang layak Oleh sebab itu sarana dan

prasarana sangat diperlukan untuk menunjang proses kinerja

secara maksimal dan efektif. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

juga membutuhkan alat pengolahan data serta meubeler hal ini

diperuntukkan agar Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dapat

melaksanakan kegiatan sesuai dengan standarisasi Mahkamah

Agung Republik Indonesia.

2. Pengelolaan Keuangan

Penambahan Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi demi

kelancaran administrasi Kantor Pengadilan Negeri Teluk

Kuantan.

3. Penambahan tenaga Staf PNS maupun Honorer untuk

meningkatkan tugas di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

Teluk Kuantan, 07 Januari 2010

KETUA PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.Hum

NIP : 19770623 200012 1 002

PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN

Documents

Transcript of PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN