Post on 11-Aug-2020
2 0 1 9L A K I P
INSPEKTORAT JENDERALKEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL & TRANSMIGRASI
Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. UMUM
Dalam RPJMN 2015-2019 salah satu program prioritas adalah penyelenggaraan
pemerintahan sesuai dengan prinsip tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih
(good and clean goverment). Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasanyang
berfungsi dalam mengawal berjalannya program pemerintah ternsebut bertanggung
jawab untuk melaporkan pelaksanaannya.
Salah satu kegiatan dalam pelaksanaan tersebut adalah dengan melaporkan
kinerjanya secara terinci dan periodik melalui pengukuran kinerja. Usaha ini
dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan
akuntabilitas dengan melakukan analisa penggunaan output dan outcome yang akan
dicapai dan seharusnya.
Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang
terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara
berkala untuk memastikan kesinambungan usaha mewujudkan aparatur yang
akuntabel. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus
cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja yang
digunakan kemudian harus menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil
program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar
tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan juga harus memenuhi
kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu
tertentu.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal ini merupakan amanat
dari pemerintah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Presiden R.I.
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerjan Instansi Pemerintah.
Laporan ini akan memberi informasi mengenai masukan (input), keluaran (output)
dan hasil (outcome) terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu
tahun anggaran 2019.
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 2
B. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah.
3. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi.
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan,
Pengendalian dan Pelaporan Program Anggaran.
6. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi
AKIP di lingkungan Kementerian dan Lembaga
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan
Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 06 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2017
tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
mempunyai tugas membantu Presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat
desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 3
Inspektorat Jenderal sebagai unit organisasi Kementerian Desa, Pembangunan
DaaerahTertinggal dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan
pengawasan intern di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam
pelaksanaan tugasnya Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi sebagai berikut:
Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
1. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya;
2. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
3. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Berkaitan dengan isu-isu strategis, Inspektorat Jenderal melaksanakan
pengawalan dan pengawasan dalam rangka mendukung program Kementerian
Desa, PDT dan Transmigrasi berdasarkan Rencana Strategis Revisi Tahun 2018-
2019 yaitu:
1. Mempertahankan capaian kinerja 5000 Desa Tertinggal menjadi Desa
Berkembang dan 2000 desa menjadi mandiri, melakukan intervensi dalam
percepatan pengentasan desa-desa tertinggal;
2. Penguatan di 40 Lokasi KPPN dalam rangka keterkaitan desa-kota;
3. Mengawal target 80 kabupaten daerah tertinggal yang akan dientaskan;
4. Berkembangnya kabupaten daerah yang mengalami kondisi tertentu di 50
kabupaten;
5. Mengawal ditetapkannya 144 Kawasan Transmigrasi;
6. Mendorong berkembangnya 20 KPB menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan
berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan
Dalam rangka mendukung tercapainya target-target program Kementerian
tersebut diatas Inspektorat Jenderal juga melaksanakan pengawasan dan
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 4
pengawalan program prioritas Nasional dan Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi antara lain :
1. Pengembangan Produk Unggulan Desa (PRUDES/PRUKADES)
2. Pembangunan Embung Desa
3. Pengembangan BUM Desa
4. Pembangunan Sarana Olah Raga Desa
5. Program Padat Karya Tunai
6. Pengelolaan Dana Desa yang efektif efisien dan akuntabel
7. Pelaksanaan Aksi-aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Beberapa isu terkait internal Inspektorat Jenderal antara lain:
1. Penilaian atas kematangan tata kelola pengawasan melalui Internal Audit
Capability Model (IACM) yang merupakan salah satu alat yang untuk mengukur
efektivitas peran audit intern di setiap instansi pemerintah;
2. Menyusun Program Kerja Pengawasan berdasarkan ranking risiko objek audit
(berisiko sangat tinggi, tinggi, sedang, atau rendah);
3. Peran Inspektorat didorong lebih berfungsi sebagai konsultan dalam mengawal
pelaksanaan anggaran;
4. Pelaksanaan validasi atas penilaian mandiri maturitas SPIP
D. PERAN STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah, dijelaskan bahwa perwujudan peran Aparat
Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang efektif sekurang-kurangnya mampu:
1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, ekonomis, efisiensi, serta
efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan
fungsi instansi pemerintah.
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 5
Peran Inspektorat Jenderal sangat strategis, kini tidak hanya bertugas untuk
mencari dan menemukan penyimpangan atau kecurangan dalam organisasi, namun
mengedepankan pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan dan kecurangan,
serta memberikan jaminan efektivitas dan kualitas tata kelola penyelenggaraan
tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi, Inspektorat Jenderal berfungsi pula meyakinkan keandalan informasi
laporan keuangan dan laporan kinerja.
Salah satu upaya dalam melaksanakan fungsi early warning system, Inspektorat
Jenderal dalam tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan Monthly Audit atas
kegiatan yang sedang berjalan di seluruh UKE I, kegiatan ini diharapkan dapat
menghindarkan adanya penyimpangan yang signifikan dalam pelaksanaan
anggaran dan kegiatan.
E. SUSUNAN ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015, tentang Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, organisasi Kementerian
ini terdiri:
1. Sekretariat Jenderal;
2. Inspektorat Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
4. Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan;
5. Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu;
6. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal;
7. Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi
8. Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
9. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.
Selain 9 unit kerja eselon I, juga terdapat Staf Ahli Bidang Pembangunan dan
Kemasyarakatan, Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal, Staf Ahli Bidang
Pengembangan Wilayah, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Staf Ahli
Bidang Hukum.
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi nomor 6 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 6
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, struktur organisasi
Inspektorat Jenderal digambarkan dengan bagan sebagai berikut:
Gambar 1.1 Susunan Organisasi Inspektorat Jenderal
Ruang lingkup kegiatan pengawasan yang menjadi tugas Inspektorat Jenderal
berdasarkan struktur organisasai tersebut adalah:
1. Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat I, yaitu mencakup
Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.
2. Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat II, yaitu mencakup
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
3. Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat III, yaitu mencakup
Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman
Transmigrasi serta Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi
4. Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat IV, yaitu mencakup Badan
Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelathan, dan Informasi serta
Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 7
5. Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat V, yaitu mencakup
Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan
Perdesaan.
Sedangkan yang menjadi kegiatan pendukung pencapaian program adalah
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
F. SUMBER DAYA
Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan kegiatan di
Inspektorat Jenderal sebanyak 216 orang dengan rincian sebagai berikut sebagai
berikut:
Tabel 1.1
Dukungan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal TA 2019
Jabatan Jumlah/orang
Struktural 22
Fungsional Auditor 35
Fungsional Umum/Pelaksana 88
Tenaga Penunjang 47
Pramubakti / Pengemudi / Pengamanan 24
Jumlah 216
Untuk Jabatan Fungsional Auditor sebanyak 35 orang dapat dirinci berdasarkan
sertifikasi sebagai berikut :
Tabel 1.2.
Dukungan Sumber Daya Manusia Auditor
Jenjang Jumlah/orang
Auditor Utama 3
Auditor Madya 12
Auditor Muda 5
Auditor Pertama 15
Jumlah 35
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 8
G. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat
Jenderal yakni dari aspek manajerial sebagai bahan evaluasi atas kinerja Inspektorat
Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya serta dari aspek
akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada Inspektorat Jenderal serta pertanggungjawaban penggunaan
anggaran.
H. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disesuaikan sebagaimana
amanat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Itjen 2019 berdasarkan sistematika laporan sebagai berikut::
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi organsiasi.
Bab II Perencanaan Kinerja
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang
bersangkutan.
Bab III Akuntabilitas Kinerja
1. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:
a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 9
c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi;
d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
2. Realisasi Anggaran
Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen
Perjanjian Kinerja. Analisis kinerja anggaran secara menyeluruh pada
Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214
Tahun 2017.
Bab IV Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
Lampiran :
1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 10
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL 2015-2019
Pernyataan Visi Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan tugas dan fungsinya dan sesuai dengan
program Nawacita Presiden RI adalah :
1. Visi
Menjadi Unit audit Internal yang profesional dan berintegritas dalam rangka
mendukung terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis, dan terpercaya di Lingkungan Kementrian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.”
2. Misi
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka Misi yang dijalankan oleh
Inspektorat Jenderal adalah:
a. Meningkatkan pengawasan untuk mendorong terlaksananya program dan
kegiatan secara ekonomis, efektif dan efisien (3 E), serta mencegah
terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
b. Mewujudkan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi untuk
meningkatkan kinerja aparatur pengawasan dalam mendukung Reformasi
Birokrasi;
c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tupoksi serta pembinaan seluruh
unsur Inspektorat Jenderal.
3. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Jenderal dalam kurun waktu tahun
2015-2019 adalah:
a. Memberikan keyakinan yang memadai bahwa dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi telah dilaksanakan secara efisien, efektif, hemat, bebas KKN
serta taat terhadap aturan yang berlaku;
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 11
b. Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dengan mendorong terwujudnya
penerapan SPIP dan sistem pengelolaan keuangan sesuai Standar
Akuntansi Instansi di Unit-Unit Kerja Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
c. Meningkatkan kualitas (kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme)
sumber daya manusia di Lingkungan Inspektorat Jenderal.
4. Sasaran Strategis
Adapun sasaran strategis yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut diatas
adalah Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung
seluruh unit organisasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi di bidang pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur.
B. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL
Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada Inspektorat
Jenderal untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Untuk mengukur capaian kenerja Inspektorat Jenderal berdasarkan sasaran
strategis yang telah ditetapkan, maka Inspektorat Jenderal telah menetapkan
Indikator Kinerja Utama tahun 2019 . Sejalan dengan perkembangan program
Kementerian Desa PDT dan Transmigarsi serta kebijakan pengawasan Inspektorat
Jenderal, maka dalam tahun 2018 dilakukan revisi atas Indikator Kinerja Utama Itjen
sesuai Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 127 Tahun 2017
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2017-2019.
Perjanjian kinerja merupakan kontrak kerja yang menjadi tanggung jawab
Inspektorat Jenderal, sebagaimana dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja
Inspektorat Jenderal Tahun 2019, seperti diuraikan dalam tabel berikut ini.
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 12
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2019
Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Target
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung seluruh unit organisasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi di bidang pengawasan & peningkatan akuntabilitas aparatur
Penyampaian Penilaian Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online yang tepat waktu
100 (persen)
Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh KemenPAN dan RB yang ditindak lanjuti oleh Tim RB
100 (persen)
Persentase butir rekomendasi temuan hasil pemeriksaan lingkup Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti
70 (persen)
Persentase butir rekomendasi temuan hasil pemeriksaan lingkup Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti
70 (persen)
Persentase rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaran SAKIP UKE I yang ditindaklanjuti
100 (persen)
Tingkat Kematangan Implementasi SPIP
Level 3
Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti
100 %
Tingkat kapabilitas APIP Level 3
Tabel 2.2
Alokasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2019
No Kegiatan Anggaran
1 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
Rp36.613.436.000,00
2 Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Rp20.434.000.000,00
Total Rp57.047.436.000,00
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 13
Dalam bulan Februari 2019, terdapat revisi atas DIPA Inspektorat Jenderal Tahun
2019 berupa penambahan anggaran dari Loan IBRD-8217-ID Program Inovasi Desa
sebesar Rp5.351.984.000,00 untuk kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP
sehingga jumlah anggaran Itjen dalam Tahun 2019 adalah sebesar
Rp62.399.420.000,00.
C. PERENCANAAN ANGGARAN
Dalam rangka mendukung program Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan
dalam IKU, maka direncanakan kegiatan-kegiatan serta anggaran untuk mendukung
pencapaian indikator dan program yang telah ditetapkan, sebagai berikut:
Tabel 2.3
Anggaran berdasarkan IKU
Sasaran Strategis IKU Anggaran
(Rp)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung seluruh unit organisasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi di bidang pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur
1. Penyampaian PMPRB secara online yang tepat waktu
220.575.000
2.Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh Kementerian PAN dan RB yang tepat waktu
809.042.000
3. Persentase butir rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan lingkup Kementerian yang ditindaklanjuti
4. Persentase butir rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan lingkup itjen yang ditindaklanjuti
20.263.727.000
5. Persentase rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan SAKIP UKE I yang ditindaklanjuti
629.023.000
6. Tingkat kematangan implementasi SPIP
1.297.499.000
7. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
345.026.000
8. Tingkat kapabilitas APIP 38.834.528.000
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 14
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL
Untuk mengukur capaian kinerja Inspektora tJenderal berdasarkan sasaran
strategis yang telah ditetapkan, maka untuk pencapaian indikator kinerja utama
tersebut selama tahun anggaran 2019 Inspektorat Jenderal telah melaksanakan
program program dan kegiatan untuk pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai
kegiatan kegiatan yang memberikan outcome pada pencapaian IKU.
Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pengawasan oleh
Inspektorat Jenderal mengacu pada Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 yakni
Terwujudnya Pengawasan Internal yang Efektif di Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal
mempunyai tujuan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka
pendek/tahunan. Penetapan tujuan sangat penting baik sebagai arah jalannya
organisasi maupun untuk mengukur keberhasilan Inspektorat Jenderal dan menjadi
kewajiban setiap organisasi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk
melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai pertanggungjawabannya. Rencana
strategis tersebut dituangkan ke dalam rencana pengawasan lima tahunan dan
rencana pengawasan tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.
1. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja TA 2019
Capaian kinerja Inspektorat Jenderal TA 2019 berdasarkan Indikator Kinerja
yang telah ditetapkan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan yang dijalankan
tentunya diharuskan memenuhi capaian target yang telah ditentukan selain
memberikan outcome dari kegiatan itu sendiri. Sejalan dengan perkembangan
program Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
serta kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal, maka dalam tahun anggaran
2019 dilakukan revisi atas Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2017 -2019
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 15
Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2019
Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Formulasi Penghitungan
Ketercapaian Target Target 2019
Realisasi Capaian
2019
1 2 3 4 5 6
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung seluruh unit organisasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi di bidang pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur
Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online yang tepat waktu
Penyampaian Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online yang tepat
waktu sesuai dengan ketentuan
Ketentuan penyampaian PMPRB: Tepat Waktu : 100%
Tidak Tepat Waktu : 0%
100
100
100
(persen)
Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh KemenPAN dan RB yang ditindaklanjuti oleh Tim RB
Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh KemenPAN dan RB yang ditindaklanjuti oleh
Tim RB di bagi target per tahun di kali 100%
100 100 100 (persen)
Persentase butir rekomendasi temuan hasil pemeriksaan lingkup Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang ditindak lanjuti
Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan yang di
tindaklanjuti dibagi target per tahun di kali 100%
70 51,51 73,58
(persen)
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 16
Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Formulasi Penghitungan
Ketercapaian Target Target 2019
Realisasi Capaian
2019
1 2 3 4 5 6
Persentase butir rekomendasi temuan hasil pemeriksaan lingkup Inspektorat Jenderal yang selesai ditindaklanjuti
Persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan yang di tindaklanjuti dibagi target per
tahun di kali 100%
70 75 100
(persen)
Persentase rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaran SAKIP UKE I yang ditindaklanjuti
Rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaran SAKIP UKE I yang
ditindaklanjuti dibagi target per tahun dikali 100%
100 91,43 91,43
(persen)
Tingkat kematangan impementasi SPIP
Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian
intern
Level 3 (Terdefinisi)
Level 3 (Terdefinisi)
100 (persen)
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi target per
tahun dikali 100% 100 100
100 (persen)
Tingkat kapabilitas APIP Tingkat kapabilitas APIP yang
dikeluarkan oleh BPKP dibagi target dikali 100%
Level 3
Level 2
66.67 (persen)
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 17
Berdasarkan tabel diatas pencapaian sasaran program berdasarkan capaian
Kinerja Utama dari Inspektorat Jenderal Tahun 2019 dapat diuraikan lebih lanjut
sebagai berikut:
a. Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) secara online yang tepat waktu
Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No 14
Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor
8 Tahun 2019.
Capaian kinerja dihitung berdasarkan Penyampaian Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online yang tepat waktu
sesuai dengan ketentuan:
1) Tepat Waktu: 100%
2) Tidak Tepat Waktu: 0%
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi telah dilaksanakan oleh
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan Inspektorat Jenderal
mengkoordinasikan penilaian PMPRB. Pada bulan Maret tahun 2019 hasil
penilaian tersebut telah disampaikan ke Kementerian PAN dan RB melalui
Sekretaris Jenderal dengan menggunakan aplikasi PMPRB online.
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 8 Tahun 2019, penyampaian
hasil PMPRB Kementerian PAN dan RB Tahun 2018 tersebut dalam kategori
tepat waktu. Dengan demikian, capaian kinerja atas penyampaian PMPRB
online yang tepat waktu sebesar 100%.
Faktor pendukung tercapainya IKU ini antara lain adanya komitmen
pimpinan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga penyampaian
penilaian mandiri dapat dilasanakan tepat waktu. Keberhasilan atas capaian
IKU ini didukung oleh kegiatan forum komunikasi asesor PMPRB dan agen
perubahan.
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 18
Disamping itu Inspektorat Jenderal melakukan pengawalan terhadap
evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, serta melakukan
monitoring tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan.
b. Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh Kementerian PAN
dan RB yang ditindaklanjuti oleh Tim Reformasi Birokrasi
Hasil PMPRB online yang telah disampaikan Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi dilakukan evaluasi oleh Tim dari Kementerian PAN dan RB.
Berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Kementerian PAN dan RB atas
pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2018 di lingkungan Kementerian
Desa, PDT dan Transmigrasi, nilai indeks RB adalah sebesar 67,44 dengan
kategori B.
Hasil evaluasi dan rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian PAN
dan RB tersebut ditindaklanjuti oleh Tim Reformasi Birokrasi Kementerian
Desa, PDT dan Transmigrasi. Tindaklanjut terhadap rekomendasi
Kementerian PAN dan RB tahun 2019 telah ditindaklanjuti dan dilaksanakan
oleh Tim RB Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai berikut:
Tabel 3.2
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi atas PMPRB Tahun 2018 (Posisi 31 Desember 2019)
No Rekomendasi Status Keterangan
1 Melakukan reviu atas Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk memperjelas arah dan sasaran yang akan diwujudkan dan ukuran keberhasilannya. Menetapkan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan dan selanjutnya menyusun kegiatan terpadu antar pokja untuk mencapai sasaran perubahan yang ditetapkan. Road Map ini sebaiknya juga terintegrasi dengan Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2020-2024 dan mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 yang akan ditetapkan oleh Kementerian PANRB
Telah di tindaklanjuti dengan telah disusunnya Road Map dan Quick Wins KDPDTT 2020-2024
1. Permendesa Nomor 17/2018 tentang Road Map RB Kementerian Desa, PDT 2018-2019 Tanggal 20 September 2018
2. Dokumen Road map RB Kementerian 2018 – 2019
3. Dokumen Road Map dan Quick Wins KDPDTT 2020-2024
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 19
2 Secara berjenjang menginternalisasi arah perubahan yang dicanangkan di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi kepada seluruh pegawai di seluruh unit/satuan kerja agar seluruh pegawai memahami arah perubahan tersebut dan dilibatkan dalam proses perubahan.
Telah di tindaklanjuti sosialisasi telah dilaksanakan
1. Laporan pelaksanaan kegiatan (Prosciding rapat dari UKE 1).
2. Pokja yang sudah pernah melakukan sosialisasi, manajemen perubahan, organisasi, TU, Pelayanan public juga sudah ada, UKE 1 dan Pokja
3 Perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauhmana masing-masing unit kerja menerapkan penataan sebagaimana yang ditetapkan dalam target
Telah di tindaklanjuti
1. Prosiding rapat asesor tanggal 8 Mei dan rapat 27-29 Mei 2019
2. Laporan kegiatan Palembang, forum asesor dan counterpart
3. Laporan evaluasi. kelembagaan KDPDTT dan rekomendasi penataan kelembagaan KDPDTT 2020-2024
4 Dalam mendukung perbaikan budaya kerja, perlu melakukan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan agen perubahan serta mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar tujuan perubahan mindset aparatur dapat terwujud
Telah di tindaklanjuti Dengan perubahan atas penetapan agen perubahan
Kepmen Desa, PDTT No.93/2018 tentang perubahan atas Kepmen Desa PDTT Nomor 26/2017 tentang penetapan agen perubahan
5 Meningkatkan penerapan e-government baik untuk mendukung proses internal organisasi maupun untuk pemberian pelayanan kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat mempercepat dan memudahkan proses pelayanan dan juga dapat meminimalisir penyimpangan karena mengurangi kontak langsung antara pemberi dan penerima layanan
Telah di tindaklanjuti Dengan telah dilaksan
1. Roadmap pengembangan e-gov kementerian.
2. E-government KDPDTT terintegrasi di Pusdatin.
3. Situs Kemende sa.go.id sudah mengintegrasikan web layanan di KDPDTT
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 20
6 Mewajibkan setiap atasan langsung melakukan supervise, coaching dan konseling secara berkala kepada masing-masing bawahannya setidaknya tiga bulanan yang bertujuan untuk membangun budaya kinerja secara berkelanjutan dan lebih memperkuat mekanisme pengendalian internal
Telah di tindaklanjuti ( Laporan kegiatan apel pagi, briefing internal, internalisasi budaya APIK)
1. Apel pagi, briefing internal, budaya APIK
2. Penyusunan IKI KDPDTT 2019-2020
7 Melakukan manajemen kinerja individu sehingga kekurangan dan kelebihan pegawai dapat diidentifikasi secara jelas sehingga dapat memudahkan untuk melakukan perencanaan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi termasuk perilaku pegawai
Telah di tindaklanjuti
1. Melaksanakan talent mapping seluruh eselon III dan IV.
2. Dokumen Training Need Analysis (Biro Kepegawaian)
8 Mendorong inovasi pada setiap unit kerja yang memberikan pelayanan public dengan lebih memperhatikan kualitas layanan serta mekanisme pengendalian internal atas pelaksanaan layanan tersebut dengan melibatkan Inspektorat dan Biro Perencanaan
Telah di tindaklanjuti
1. Implementasi aplikasi jaringan dan dokumentasi informasi hukum (JDIH) dan e-complain, e-absensi, callcenter, e-Controlling, Aplikasi e-monev ver 3.0
9 Meningkatkan kapasitas tim asesor agar tidak semata-mata berfungsi sebagai penilai saja, namun mampu memberikan arah perbaikan pelaksanaan reformasi Birokrasi yang diperlukan di masing-masing unit kerja dan satuan kerja secara spesifik
Telah ditindaklanjuti Antara lain dengan dilaksanakannya Forum assesor, dan penandatanganan komitmen assesor
1. SK Menteri Desa, PDTT Nomor 52 Tahun 2019 tentang Tim Asessor PMPRB di Lingkungan Kementerian Desa, PDTT
2. Laporan kegiatan forum assessor dan counterpart di Palembang dengan narasumber dari Kementerian PAN dan RB
3. Penandatanganan komitmen assessor.
Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan keseluruhan tindak lanjut sebanyak 9
butir rekomendasi dari total 9 butir rekomendasi. Formulasi perhitungan
ketercapaian target adalah persentase rekomendasi hasil temuan pemeriksaan
yang di tindaklanjuti dibagi target per tahun di kali 100%. Target IKU tahun 2019
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 21
sebesar 100%, sehingga capaian kinerja terhadap indikator kinerja ini adalah
100%.
Capaian IKU “Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh
Kementerian PAN dan RB yang ditindaklanjuti oleh Tim RB” didukung oleh
kegiatan sebagai berikut:
1) Monitoring dan evaluasi PMPRB yang dilaksanakan oleh Inspektorat I s.d
Inspektorat V.
2) Evaluasi/pemantauan penerapan reformasi birokrasi.
c. Persentase butir rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan lingkup
Kementerian yang ditindaklanjuti
Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal adalah melakukan
pengawasan intern terhadap pelaksanaan kegiatan pada satuan organisasi di
lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melalui audit, reviu,
bimbingan teknis, serta kegiatan lainnya yang dilaksanakan Inspektorat
I s.d. V. Hasil dari kegiatan tersebut berupa rekomendasi yang akan
digunakan oleh satuan kerja dalam rangka perbaikan kedepan,
Rekomendasi hasil temuan adalah saran yang wajib ditindaklanjuti oleh
objek pemeriksaan dalam rangka perbaikan kinerja, hal tersebut sesuai
Peraturan Menteri Desa No 9 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan eksternal dan
internal oleh Inspektorat Jenderal selaku APIP pada UKE I di lingkungan
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2019 yang
dilaksanakan oleh BPK dan Inspektorat I s.d V setelah dilakukan analisis dan
rekapitulasi oleh Bagian Analisa dan Pemantauan Hasil Pengawasan (APHP)
adalah sebagai berikut:
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 22
Tabel. 3.3 Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan BPK RI
Tahun 2015 s.d 2018 (Posisi tgl 31 Desember 2019)
No.
Unit Kerja
Jenis Temuan Total
SPI Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan
Rek Tindak Lanjut
Sisa Rekomendasi Tindak Lanjut Sisa Rek
TL
Sisa
Butir Butir Butir Butir Rupiah Butir Rupiah Butir Rupiah
1 Ditjen PDT 32 12 20 62 Rp17.721.829914,76 12 Rp7.258.482.534,00 50 Rp10.463.347.380,76 94 24 70
2 Setjen 19 13 6 23 Rp.11.074.371.294,00 15 Rp6.029.505.662,00 8 Rp5.044.865.632,00 42 28 14
3 Ditjen PPMD 16 11 5 87 Rp2.547.095.432,95 14 Rp1.332.344.533,95 73 Rp1.214.750.899,00 103 25 78
4 Ditjen PKT 36 23 13 30 Rp2.815.180.385,17 16 Rp2.017.246.449,02 14 Rp797.933.936,15 66 39 27
5 Ditjen
PKP2T 29 19 10 48 Rp14.038.692.798,91 11 Rp7.413.930.709,50 37 Rp6.624.762.089,41 77 30 47
6 Balilatfo 20 15 5 11 Rp2.879.938.351,00 6 Rp2.841.981.149,00 5 Rp37.957.202,00 31 21 10
7 Ditjen PDTu 24 22 2 41 Rp10.125.004.500,60 13 Rp8.510.784.829,70 28 Rp1.614.219.670,90 65 35 30
8 Ditjen PKP 18 11 7 72 Rp5.139.495.345,36 11 Rp3.734.268.246,25 61 Rp1.405.227.099,11 90 22 68
9 Itjen 10 8 2 6 Rp510.572.700 4 Rp471.051.618,00 2 Rp39.521.082,00 16 12 4
Total 204 134 70 380 Rp66.852.180.722,75 102 Rp39.609.595.731,42 278 Rp27.242.584.991,33 584 236 348
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 23
Tabel. 3.4
Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Berdasarkan SPT 2015 s.d 2018 (Posisi tgl 31 Desember 2019)
No.
Unit Kerja
Jumlah Atensi
Jenis Temuan
Total
Administrasi Keuangan
Rek Tindak Lanjut
Sisa Rekomendasi Tindak Lanjut Sisa Rek
TL
Sisa
Butir Butir Butir Butir Rupiah Butir Rupiah Butir Rupiah
1 Ditjen PDT 12 109 59 50 12 Rp357.873.358,00 2 Rp26.118.000,00 10 Rp331.755.358.00 121 61 60
2 Setjen 0 0 0 0 0 Rp0.00 0 Rp0.00 0 Rp0.00 0 0 0
3 Ditjen PPMD 71 454 273 181 84 Rp704.049.058,54 58 Rp258.537.822,52 26 Rp445.511.236,02 538 331 207
4 Ditjen PKT 130 635 373 262 267 Rp4.105.787.782,93 153 Rp2.056.892.564,29 114 Rp2.048.895.218,64 902 526 376
5 Ditjen
PKP2T 128 512 328 184 215 Rp3.456.236.683,80 121 Rp2.305.745.937,30 94 Rp1.150.490.746,50 727 449 278
6 Balilatfo 60 422 295 127 81 Rp559.080.782,46 52 Rp342.926.510.46 29 Rp216.154.272,00 503 347 156
7 Ditjen PDTu 31 140 24 116 26 Rp2.543.213.534,82 12 Rp820.423.592,00 14 Rp1.722.789.942,82 166 36 130
8 Ditjen PKP 49 234 4 230 108 Rp4.062.242.952,57 10 Rp272.926.966,15 98 Rp3.789.315.986,42 342 14 328
9 Itjen 0 0 0 0 0 Rp0.00 0 Rp0.00 0 Rp0.00 0 0 0
Total 481 2506 1356 1150 793 Rp15.788.484.153,12 408 Rp6.083.571.392,72 385 Rp9.704.912. 3299 1764 1535
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 24
Tabel 3.5
Rekapitulasi Tindak Lanjut Eksternal dan APIP Lingkup Kementerian Desa, PDT dan Tranmsigrasi
No Unit Kerja Rekomendasi (Butir)
Tindak Lanjut (Butir)
Sisa (Butir)
1 Ditjen PDT 215 85 130
2 Setjen 42 28 14
3 Ditjen PPMD 641 356 285
4 Ditjen PKT 968 565 403
5 Ditjen PKP2T 804 479 325
6 Balilatfo 534 368 166
7 Ditjen PDTu 231 71 160
8 Ditjen PKP 432 36 396
9 Itjen 16 12 4
Total 3.883 2.000 1.883
Dari tabel diatas jumlah butir rekomendasi yang ditindaklanjuti sampai
dengan 31 Desember 2019 sebanyak 2.000 butir terdiri dari 236 butir
rekomendasi hasil audit eksternal dan 1.764 butir rekomendasi hasil audit
internal (APIP) dari total rekomendasi eksternal dan APIP sebanyak 3.883
butir, sehingga realisasi kinerja Tahun 2019 sebesar 51.51%.
Formulasi perhitungan pencapaian target adalah Persentase butir
rekomendasi hasil temuan pemeriksaan lingkup Kementerian yang di
tindaklanjuti dibagi target per tahun di kali 100%. Dengan target IKU tahun
2019 sebesar 70%, maka capaian kinerja atau ketercapaian target adalah
73.58%. Beberapa penyebab tidak tercapainya kinerja ini antara lain adalah :
1) Masih kurangnya komitmen serta peran aktif Unit Kerja Eselon I dalam
menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil audit eksternal dan APIP.
2) Berberapa rekomendasi sulit untuk ditindaklanjuti hingga tuntas karena
kejadiannya sudah cukup lama, dan adanya perubahan organisasi serta
mutasi pejabat penanggung jawab dan pelaksana kegiatan.
3) Obyek pemeriksaan tidak memiliki kewajiban atau perjanjian kinerja yang
terkait dengan komitmen tindak lanjut rekomendasi temuan hasil
pemeriksaan.
Meskipun demikian dari segi kuantitas jumlah butir rekomendasi yang
ditindaklanjuti cukup besar mencapai 2.000 butir rekomendasi, hal tersebut
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 25
tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan Itjen untuk
meningkatkan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan melalui:
1) Monitoring dan evaluasi atas TL temuan hasil pemeriksaan oleh
Inspektorat I s/d V terhadap UKE I
2) Pemutakhiran data temuan hasil pemeriksaan dan TL secara rutin dengan
auditi
3) Sosialisasi kepada auditi tentang perlunya TL temuan hasil pemeriksaan
sesuai ketentuan yang berlaku
4) Koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan pada Inspektorat I-V dan Set-
Itjen
5) Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan meliputi audit kinerja, reviu
laporan keuangan, serta kegiatan pengawasan lainnya.
6) Dilaksanakannya monthly audit dalam rangka meminimalisir temuan
penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.
7) Pemanfaatan SIstem Informasi Pengawasan (e-Kontrol) secara maksimal
dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan
Kegiatan pengawasan dalam tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan
Program Kerja Pengawasan berbasis Risiko yang telah disusun, dengan
capaian kegiatan sebagai berikut:
Tabel 3.6 Realisasi Penugasan dan Realisasi Laporan Pengawasan (Per-Kegiatan)
Tahun 2019
Kegiatan
Penugasan Laporan
Target Realisasi Target Realisasi
Audit 137 136 131 174
Reviu 66 66 67 64
Evaluasi 28 28 34 31
Pengawasan
lainnya 19 20 21 21
Jumlah 250 250 253 290
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 26
d. Persentase butir rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan lingkup
Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti
Rekomendasi hasil temuan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Jenderal
berdasarkan hasil pemeriksaan eksternal dan Inspektorat V selaku APIP.
Hasil pemeriksaan eksternal (BPK) dan Internal (Inspektorat V) dilingkup
Inspektorat Jenderal yang dilaksanakan dalam tahun 2019 setelah dilakukan
analisis dan rekapitulasi oleh Bagian APHP adalah sebagai berikut:
Tabel 3.7 Rekapitulasi Tindak Lanjut Eksternal dan APIP Tahun 2015 s.d 2018
Dari tabel diatas jumlah butir rekomendasi yang ditindaklanjuti sampai
dengan 31 Desember 2019 sebanyak 12 butir yang merupakan temuan atas
SPI sedangkan total rekomendasi hasil temuan atas hasil pemeriksaan
eksternal dan APIP lingkup Inspektorat Jenderal sebanyak 16 butir, sehingga
realisasi indikator kinerja ini dalam tahun 2019 sebesar 75%.
Formulasi perhitungan pencapaian target adalah persentase butir
rekomendasi hasil temuan pemeriksaan internal oleh Inspektorat V lingkup
Inspektorat Jenderal yang di tindaklanjuti dibagi target per tahun di kali 100%.
Dengan target IKU tahun 2019 sebesar 70%, maka capaian kinerja atau
ketercapaian target adalah 100%. Temuan hasil pemeriksaan internal yang
dilaksanakan Inspektorat V di lingkup Inspektorat Jenderal sampai dengan
tahun 2019 adalah nihil, hal tersebut karena rekomendasi yang disampaikan
telah ditindaklanjuti pada saat pemeriksaan berlangsung.
Faktor pendukung tercapainya IKU ini adalah komitmen pimpinan
Inspektorat Jenderal dalam penyelesaian temuan serta peran aktif satker
dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil audit eksternal dan APIP.
Pemeriksa Jenis Temuan Rekomendasi (Butir)
TL (Butir)
Sisa (Butir)
Eksternal SPI 10 8 2
Kepatuhan terhadap perundang-undangan
6 4 2
APIP Administrasi 0 0 0
Keuangan 0 0 0
Total 16 12 4
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 27
IKU ini di dukung oleh kegiatan sebagai berikut:
1) Pelaksanaan audit internal
2) Monev Tindak lanjut hasil pengawasan
3) Reviu perencanaan anggaran
4) Reviu Laporan Keuangan Kementerian dan Eselon I
5) Pengawasan atas pengelolaan BMN
6) Pengawasan atas pengelolaan PBJ
7) Reviu Laporan Kinerja
8) FGD/Diseminasi penyusunan audit kinerja
9) Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil audit
10) Monev hasil pengawasan
11) Penyusunan rencana aksi penyelesaian temuan BPK, dan evaluasi
pelaksanaannya
12) Monev Dana Desa
e. Persentase rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaran SAKIP UKE I
yang ditindaklanjuti
Evaluasi penyelenggaraan SAKIP adalah proses penilaian yang sistematis
atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
UKE I pada tahun sebelumnya, yang menghasilkan rekomendasi perbaikan
untuk ditindaklanjuti oleh UKE yang bersangkutan.
Dalam rangka mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, salah satu
kegiatan yang dilaksanakan oleh inspektorat Jenderal adalah melaksanakan
evaluasi atas penerapaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
di lingkungan UKE Eselon I dan Kementerian secara keseluruhan. Hasil
evaluasi oleh Inspektorat I s/d V berupa rekomendasi perbaikan atas
pelaksanaan SAKIP di UKE I masing-masing.
Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inpektorat I
s.d. Inspektorat V berdasarkan jumlah rekomendasi yang tertuang dalam
Laporan Hasil Evaluasi SAKIP adalah sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 28
Tabel 3.8
Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP
Berdasarkan LHE SAKIP 2018 (Posisi per 31 Desember 2019)
No Unit Kerja Jumlah Rekomendasi
Tindak Lanjut
Persentase Tindak
Lanjut (%)
Sisa Tindak Lanjut
1 Ditjen PDT 6 5 80 1
2 Setjen 5 4 80 1
3 Ditjen PPMD 9 8 89 1
4 Ditjen PKTrans 12 10 83 2
5 Ditjen PKP2Ttans 8 7 88 1
6 Balilatfo 24 24 100 0
7 Ditjen PDTU 19 17 89 2
8 Ditjen PKP 12 11 91.67 1
9 Itjen 10 10 100 0
Total 105 96 91.43 9
Rincian Persentase Tindak lanjut rekomendasi terkait Evaluasi SAKIP di
lingkungan UKE I Tahun 2019 dalam grafik sebagai berikut:
Gambar 3.1
Grafik TL Rekomendasi Evaluasi SAKIP
0
5
10
15
20
25
6 5
9
12
8
24
19
1210
5 4
810
7
24
17
11 10
1 1 1 2 1 02 1 0
Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut Sisa Tindak Lanjut
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 29
Gambar 3.2 Grafik Prosentase Capaian TL Evaluasi SAKIP
Berdasarkan rekapitulasi rekomendasi hasil Evaluasi SAKIP yang
dilaksanakan oleh Inpektorat I s.d. V dalam tahun 2019 jumlah rekomendasi
dalam Laporan Hasil Evaluasi sebanyak 105 butir rekomendasi dan telah
ditindaklanjuti sebanyak 96 butir atau 91,43.%. Formulasi perhitungan
pencapaian target IKU adalah rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaran
SAKIP UKE I yang ditindaklanjuti dibagi target per tahun dikali 100%. Target
IKU Tahun 2019 sebesar 100%, sehingga capaian kinerja atau ketercapaian
target adalah 91.43%.
Tidak tercapainya target kinerja antara lain karena adanya rekomendasi
terkait permasalahan penyelenggaraan SAKIP yang ditindaklanjutinya
merupakan kewenangan Kementerian c.q Sekretariat Jenderal atau diluar
kewenangan UKE I yang bersangkutan, sehingga dalam pelaksanaan tindak
lanjut memerlukan waktu dan koordinasi yang lebih baik. Langkah – langkah
yang telah dilaksanakan Itjen untuk mencapai target atas IKU tersebut antara
lain:
1) Penyusunan rencana aksi implementasi SAKIP Tahun 2019
2) Pemantauan atas rencana aksi implementasi SAKIP secara berkala
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
80 80
8983
88
100
89 91.67
100
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 30
Dalam mencapai target indikator kinerja ini didukung dengan pelaksanaan
kegiatan:
1) Penyusunan LAKIP Inspektorat Jenderal
2) Evaluasi atas Implementasi SAKIP UKE I oleh APIP
3) Pemantauan Tindak Lanjut butir-butir rekomendasi hasil evaluasi atas
implementasi SAKIP secara berkala yang dipantau pada setiap rapat
pimpinan internal Inspektorat Jenderal.
f. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP
Tingkat kematangan implementasi SPIP merujuk pada Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah adalah sebagai berikut:
Level 0: Belum ada SPIP
Level 1: Rintisan SPIP
Level 2: Berkembang
Level 3: Terdefinisi
Level 4: Terkelola dan terukur
Level 5: Optimum.
Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern
ditentukan berdasarkan hasil evaluasi dan validasi atas implementasi SPIP
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi oleh BPKP dan target tahun 2019
adalah level 3.
Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SPIP oleh pihak eksternal
yaitu BPKP dalam tahun 2016, tingkat kematangan implementasi SPIP
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi adalah pada level 1,68. Dalam
tahun 2019 Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
telah melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Kementerian yang
menghasilkan nilai SPIP 3,075. Hal ini menunjukan bahwa level SPIP
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berdasarkan Penilaian Mandiri
Maturitas SPIP telah mencapai level 3 (Terdefinisi). Hasil penilaiaan mandiri
SPIP tahun 2019 pada saat ini dalam proses validasi oleh Tim QA BPKP
sebagai berikut:
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 31
Tabel 3.9 Skor Akhir Maturitas SPIP Kementerian
No Fokus Penilaian Tingkat
Maturitas (0 s.d 5)
Bobot Skor
1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 3 3.75% 0.113
2 Komitmen Terhadap Kompetensi 3 3.75% 0.113
3 Kepemimpinan yang kondusif 3 3.75% 0.113
4 Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan 4 3.75% 0.150
5 Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat
3 3.75% 0.113
6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
3 3.75% 0.113
7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif 4 3.75% 0.150
8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
3 3.75% 0.113
9 Identifikasi Risiko 3 10.00% 0.300
10 Analisis Risiko 3 10.00% 0.300
11 Reviu Kinerja 3 2.27% 0.068
12 Pembinaan Sumber Daya Manusia 3 2.27% 0.068
13 Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi
3 2.27% 0.068
14 Pengendalian Fisik atas Aset 3 2.27% 0.068
15 Penetapan dan Reviu Indikator 3 2.27% 0.068
16 Pemisahan Fungsi 3 2.27% 0.068
17 Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting 3 2.27% 0.068
18 Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu 3 2.27% 0.068
19 Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan
3 2.27% 0.068
20 Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya
3 2.27% 0.068
21 Dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting
3 2.27% 0.068
22 Informasi yang relevan 3 5.00% 0.150
23 Penyelenggaraan Komunikasi yang Efektif 3 5.00% 0.150
24 Pemantauan Berkelanjutan 3 7.50% 0.225
25 Evaluasi Terpisah 3 7.50% 0.225
Jumlah Skor 3,075
Tingkat Maturitas 3
Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penilaian tingkat maturitas
SPIP Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai berikut:
1) Menyusun rencana aksi peningkatan maturitas berdasarkan area of
improvement dan asaran dari tim quality advisor BPKP atas hasil penilaian
tahun anggaran 2018;
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 32
2) Pemantauan atas rencana aksi peningkatan maturitas.
3) Pelaksanaan Peniliaian Mandiri SPIP
Target SPIP Tahun 2019 adalah level 3 (Terdefinisi) maka capaian IKU nya
adalah 100 %. Capaian indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan:
1) Koordinasi SPIP pada Sekretariat Inspektorat Jenderal
2) Monitoring dan evaluasi SPIP pada Inspektorat I-V
g. Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti oleh Inspektorat Jenderal.
Jenis pengaduan yang ditindaklanjuti adalah pengaduan yang masuk dari
masyarakat maupun internal Kementerian melalui: Whistle Blowing System
(WBS), Saber Pungli, Gratifikasi, dan Surat Pengaduan.
Pengaduan yang diterima Inspektorat Jenderal tidak hanya terbatas pada
pengaduan berbentuk surat, namun juga pengaduan melalui Whistleblowing
System (WBS), Saber Pungli, Gratifikasi, dan Surat Pengaduan. Namun
demikian, pengaduan melalui Whistle blowing System (WBS) belum berjalan
dengan baik, karena perlu dilakukan up grade system dalam rangka
koneksitas dengan WBS, KPK dan LPSK, sehingga pengaduan yang diterima
masih terbatas pada pengaduan berbentuk surat. Surat pengaduan yang di
terima Inspektorat Jenderal sesuai dengan permasalahannya diproses oleh
Inspektorat I s.d Inspektorat V.
Tindak lanjut pengaduan dalam Tahun 2019 yang diproses oleh
Inspektorat I s.d. Inspektorat V setelah dilakukan analisis dan rekapitulasi
oleh Bagian APHP adalah sebagai berikut:
Tabel 3.10 Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Tahun 2019
(Posisi 31 Desember 2019)
Uraian Pengaduan
Tindak Lanjut
Sudah Dalam Proses
Progress (%)
Inspektorat I 3 3 0 100
Inspektorat II 16 16 0 100
Inspektorat III 7 7 0 100
Inspektorat IV 2 2 0 100
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 33
Uraian Pengaduan
Tindak Lanjut
Sudah Dalam Proses
Progress (%)
Inspektorat V 4 4 0 100
WBS 0 0 0 100
Total 32 32 0 100
Formulasi perhitungan pencapaian target IKU ini adalah Persentase
pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi target per tahun dikali 100%. Target
tahun 2019 adalah 100%. Berdasarkan Tabel diatas jumlah pengaduan yang
diterima sebanyak 32 pengaduan dan telah ditindaklanjuti seluruhnya atau
100 %, sehingga realisasi kinerja dalam tahun 2019 sebesar 100 %. Dengan
target tindak lanjut pengaduan sebesar 100% maka capaian indikator
kinerjanya telah mencapai target. Capaian Kinerja Tindaklanjut Pengaduan
Tahun 2019 dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:
Gambar 3.3
Grafik Rekapitulasi Capaian Tindak Lanjut Pengaduan Tahun 2019
Faktor yang mendukung tercapainya IKU adalah komitmen pimpinan
terhadap penanganan pengaduan yang masuk serta peran aktif APIP dalam
menindaklanjuti pengaduan. Capaian IKU “Persentase pengaduan yang
ditindaklanjuti” di dukung oleh kegiatan penanganan pengaduan masyarakat
dan WBS.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
INSPEKTORAT I INSPEKTORAT II INSPEKTORAT III INSPEKTORAT IV INSPEKTORAT V WBS
3
16
7
2
4
0
3
16
7
2
4
0
Pengaduan Masuk Tindak Lanjut
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 34
h. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (IACM)
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah
kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari
tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi
SDM APIP yangharus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP
secara efektif.
Tingat Kapabilitas APIP berdasarkan Internal Audit Capacity Model (IACM)
dapat dikalisifikasikan sebagai berikut:
Level 1 (Initial),
Level 2 (Infrastructure),
Level 3 (Integrated),
Level 4 (Managed), dan
Level 5 (Optimizing).
Dalam rangka mencapai IACM level 2 pada tahun 2018 Inspektorat
Jenderal telah menyusun rencana tindak (action plan) peningkatan mandiri
kapabilitas APIP (self improvement) ke level 2. Kegiatan terkait IACM telah
dilaksanakan berdasarkan rencana aksi yang ditetapkan. Pada tahun 2019
terkait dengan rencana aksi tersebut telah dilaksanakan penilaian mandiri
oleh APIP sebagai berikut:
1) Penilaian mandiri pada level 2. Hasil quality assurance oleh BPKP atas
penilaian mendiri tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Penjamin
Kualitas atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 2 Inspektorat Jenderal
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
No LQAPIP-420/D3.04/2/2019 tanggal 31 Oktober 2019.
2) Penilaian mandiri pada level 3. Atas hasil penilaian level 3 saat ini masih
dalam proses quality assurance yang dilakukan oleh BPKP.
Formulasi penghitungan pencapaian target adalah tingkat kapabilitas
APIP yang dikeluarkan oleh BPKP dibagi target dikali 100%. Target
Kapabilitas APIP Tahun 2019 adalah level 3, sehingga capaian kinerja atau
ketercapaian targetnya adalah 66,67%.
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 35
Kendala yang dihadapi dalam mencapai target tingkat kapabilitas APIP antara
lain:
1) Belum terdapat pedoman audit kinerja
2) Pengelolaan manajemen risiko belum optimal (Keselarasan risk register
UKE I sebagai dasar penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal serta
kesesuaiannya dalam pelaksanaan audit kinerja dalam rangka
menghilangkan risiko UKE I tersebut).
Langkah-langkah yang dilakukan Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan
kapabilitas APIP antara lain melalui:
1) Bimbingan teknis peningkatan kapabilitas APIP
2) Pemenuhan praktik-praktik professional sesuai standar audit
3) Optimalisasi peran satuan petugas peningkatan kapabilitas APIP sebagai
motor penggerak.
B. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TAHUN
2019
Seiring dengan perubahan tujuan dan rencana strategis Kementerian Desa,
PDT dan Transmigrasi dalam kurun waktu tahun 2015-2019 maka terjadi
perubahan dalam sasaran strategis Inspektorat Jenderal yang diikuti dengan
perubahan Indikator Kinerja dalam tahun 2017 berdasarkan Peraturan Menteri
Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 127 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja
Utama di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Atas dasar hal
tersebut perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015– 2019 dapat diuraikan
sebagai berikut:
1. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2015-2016
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 36
Tabel 3.11 Perbandingan Capaian IKU Tahun 2015-2016
No. Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Tahun 2016
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
1 Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Persentase Kebijakan Teknis pengawasan internal yang disusun dan dilaksanakan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi
90 90 100 100 100 100
Persentase pengawasan intern terhadap akuntabilitas kinerja dan keuangan melalui audit, reviu , evaluasi , pemantauan dan pengawasan
90 81,52 90,57 - - -
Persentase Meningkatnya mutu laporan Keuangan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi
- - - 25 18,75 75
Persentase Menurunnya temuan dan kerugian negara dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi
- - - 25 0 0
Persentase dilaksanakannya tindak lanjut hasil pengawasan
90 90 100 - - -
2 Meningkatnya kinerja aparatur pengawasan dalam mendukung reformasi birokrasi
Penyampaian laporan Hasil Pengawasan tepat waktu
- - - 25 8,34 66,67
Persentase meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Inspektorat Jenderal
100 99,13 99,13 50 40 80
Persentase tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Kerja Inspektorat Jenderal.
100 99,53 99,53 50 85,39 100
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 37
2. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2017- 2019
Perbandingan capaian kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2017 sampai
dengan tahun 2019, secara umum telah menunjukan peningkatan kinerja, hal
ini dapat dilihat dari grafik perbandingan capaian kinerja utama sebagai berikut:
Gambar 3.4
Perbandingan Capaian IKU Tahun 2017 – 2019
Secara rinci perbandingan target dengan capaian indikator kinerja Tahun 2017
s.d. 2019 terlihat dalam tabel berikut ini:
0
20
40
60
80
100
120
IKU 1 IKU 2 IKU 3 IKU 4 IKU 5 IKU 6 IKU 7 IKU 8
Capaian Tahun 2017 Capaian Tahun 2018 Capaian Tahun 2019
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 38
Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 – 2019
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Sasaran Strategis
IKU Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung seluruh unit organisasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi di bidang pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur
1 Penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online yang tepat waktu
100 100 100% 100 100 100% 100 100 100%
2
Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh KemenPAN dan RB yang ditindaklanjuti oleh Tim RB
100 87 87% 100 87,5 87,50% 100 100 100%
3 Persentase butir rekomendasi temuan hasil pemeriksaan di lingkup Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang selesai ditindak lanjuti
40 37 92,50% 50 51 100% 70 51,51 73,58%
4 Persentase butir rekomendasi temuan hasil pemeriksaan di lingkup Inspektorat Jenderal yang selesai ditindaklanjuti
40 0 N/A 50 60 100% 70 75 100%
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 39
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Sasaran Strategis
IKU Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
5 Persentase rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaran SAKIP UKE I yang ditindaklanjuti
100 85 85% 80 82 100% 100% 91% 91,43%
6 Tingkat kematangan impementasi SPIP
2 1 50% 3 2,34 86,66% Level 3
(Terdefinisi)
Level 3 (Terdefinisi
) 100%
7 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
40 33 82,50% 70 94 100% 100 100 100%
8 Tingkat kapabilitas APIP
Level 2 Level 1 50% Level 2 Level 1 50% Level 3 Level 2 66,67%
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 40
Dari tabel diatas terlihat kinerja Inspektorat Jenderal telah menunjukan
capaian yang cukup baik, hal tersebut tercermin dari adanya peningkatan
capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal secara umum dalam tiga
tahun terakhir dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
Meskipun demikian masih terdapat satu indikator kinerja yang belum optimal
capaiannya, yaitu IKU 3: Persentase butir rekomendasi temuan hasil
pemeriksaan lingkup Kementerian yang ditindaklanjuti. Belum tercapainya
target indikator ini dan langkah-langkah perbaikan telah diuraikan dalam bab
dimuka.
C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
1. Efisiensi SDM
Jumlah SDM Itjen sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebanyak 216
orang, dengan jumlah auditor sebanyak 35 orang. Jumlah tenaga auditor
tersebut relatif masih sangat kurang jika dilihat dari lingkup, jumlah satuan kerja,
besaaran anggaran, serta lokasi yang menjadi obyek pengawasan sehingga
beban kerja auditor cukup tinggi. Berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja,
jumlah auditor Itjen yang ideal adalah sebanyak kurang lebih 96 orang. Namun
demikian dengan jumlah auditor yang masih terbatas, realisasi pelaksanaan
kegiatan pengawasan telah mencapai target sesuai program kerja pengawasan
yang telah ditetapkan.
Beberapa kebijakan terkait pengawasan yang dilaksanakan sehubungan
dengan keterbatasan jumlah auditor adalah:
a. Pengunaan SDM secara efisien dalam pelaksanaan penugasan audit
maupun tugas tugas lainnya.
b. Penyusunan Program Kerja Pengawasan berbasis risiko, dengan prioritas
pengawasan atas program dan kegiatan yang berisiko tinggi.
c. Peningkatan kapasitas APIP, dengan memperbanyak diklat bagi auditor
dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan sesuai standar yang
berlaku.
d. Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan (EKOntrol) secara optimal
untuk peningkatan hasil pengawasan.
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 41
e. Percepatan penambahan jumlah auditor melalui rekrutmen dan
pembentukan jabatan fungsional auditor.
2. Efisiensi penggunaan Anggaran
Efisiensi penggunaan anggaran Itjen terlihat bahwa target dan rencana
kegiatan program pengawasan dalam tahun 2019 dari segi output telah
tercapai, di lain pihak masih terdapat sisa anggaran sebesar 1,01% atau
Rp628.402.609,00 yang merupakan penghemaan dari berbagai kegiatan.
Efisiensi anggaran Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam
mendukung pencapaian Indikator kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2019
terlihat dalam tabel sebagai berikut:
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 42
Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian IKU Tahun 2019
Sasaran Strategis IKU Anggaran
(Rp)
Realisasi (Rp)
% Penggunaan
Aggaaran
% Capaian
IKU
Efisiensi Penggunaan Penggaran
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung seluruh unit organisasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi di bidang pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur
1. Penyampaian PMPRB secara online yang tepat waktu
220.575.000 219.882.800 99.69 100 0.31
2.Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh Kementerian PAN dan RB yang tepat waktu
809.042.000 794.430.666 98.19 100 1.81
3. Persentase butir rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan lingkup Kementerian yang ditindaklanjuti
20.263.727.000
20.128.173.668
99.33
73,58
(25,75)
. 4. Persentase butir rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan lingkup itjen yang ditindaklanjuti
100
0,67
5 Persentase rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan SAKItP UKE I yang ditindaklanjuti
629.023.000 605.666.550 96.29 91,43
(4,86)
6.Tingkat kematangan implementasi SPIP
1.297.499.000 1.270.776.800 97.94 100
2.06
7. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 345.026.000 338.902.000 98.23
100
1.77
8.Tingkat kapabilitas APIP 38.834.528.000 38.413.184.907 98.92 66,67 (32,25)
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 43
Dari tabel diatas, dalam Tahun 2019 efisiensi penggunaan sumber daya
keuangan dicapai pada 5 (lima) indikator kinerja dimana capaian kinerjanya
lebih besar daripada persentase realisasi penggunaan anggaran. Penggunaan
anggaran yang belum efisien terjadi pada indikator Kinerja
a. Indikator Kinerja 3: Persentase butir rekomendasi atas temuan hasil
pemeriksaan lingkup Kementerian yang tindaklanjuti, capaian kinerjanya
secara rata-rata masih dibawah persentase penggunaan anggaran
sehingga terjadi inefisiensi sebesar 25,75%.
b. Indikator Kinerja 5: Persentase rekomendasi hasil evaluasi
penyelenggaraan SAKItP UKE I yang ditindaklanjuti terdapat inefisiensi
sebesar 4,86%, atas pengunaan anggarannya dibanding capaian
kinerjanya.
c. Indikator kinerja 8: tingkat kapabilitas APIP terdapat inefisiensi sebesar
32,25 atas pengunaan anggarannya dibanding capaian kinerjanya.
Efisiensi penggunaan anggaran dalam Pencapaian IKU Tahun 2019
dituangkan dalam grafik sebgai berikut:
Gambar 3.5 Grafik Efisiensi penggunaan anggaran dalam Pencapaian IKU
Tahun 2019
% Penggunaan Aggaaran
Efisiensi Penggunaan Penggaran
0
20
40
60
80
100
IKU 1 IKU 2 IKU 3dan 4
IKU 5 IKU 6 IKU 7 IKU 8
% Penggunaan Aggaaran % Capaian IKU Efisiensi Penggunaan Penggaran
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 44
D. REALISASI ANGGARAN
Pagu anggaran Inspektorat Jenderal tahun anggaran 2019 adalah sebesar
Rp62.399.420.000,00 (Enampuluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan
juta, empat ratus dua puluh ribu rupiah). Jumlah tersebut termasuk didalamnya
Loan IBRD-8217-ID Program Inovasi Desa sebesar Rp5.351.984.000,00.
Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal sampai dengan 31 Desember 2019
adalah sebesar Rp61.771.017.391,00,00. dengan persentase sebesar 98,99%.
Rincian realisasi anggaran Inspektorat Jenderal dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut:
Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal TA 2019
PROG KEG URAIAN PAGU REALISASI TW IV
RP %
067.02.03
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
62.399.420.000 61.771.017.391 98.99
5468 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDTT
42.965.420.000 42.511.747.718 98.94
5469 Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat I
4.021.000.000 4.010.267.000 99.73
5470 Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat II
3.821.000.000 3.779.256.400 98.91
5471 Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat III
4.021.000.000 3.924.982.166 97.61
5472 Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat IV
3.821.000.000 3.807.860.300 99.66
5473 Penyelenggaraan Pengawasan dan Akuntabilitas Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Lingkup Kerja Inspektorat V
3.750.000.000 3.736.903.207 99.65
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 45
Sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp628.402.609,00 atau 1,01% dari
anggaran adalah penghematan dari beberapa kegiaatan.
E. PENCAPAIAN KINERJA LAINNYA
Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagaimana ditetapkan
dalam perjanjian kinerja Tahun 2019, telah tercermin dalam pencapaian target-
target indikator kinerja utama seperti telah diuraikan dimuka. Beberapa kinerja
lainnya yang telah dicapai Inspektorat Jenderal dalam tahun 2019 antara lain
adalah:
1. Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID)
Inspektorat Jenderal dalam tahun 2019 mendapat anggaran dari Loan
IBRD-8217-ID dalam rangka mendukung Program Inovasi Desa dengan
kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP sebesar Rp5.351.984.000,00.dan
realisasi anggaran sebesar 99,71% dan capaian kegiatan 100%. Kegiatan PID
sampai dengan 31 Desember 2019 yang telah dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Kegiatan dalam rangka penguatan kompetensi dan kapasitas APIP,
Kegiatan tersebut berupa pendidikan pelatihan kepada para auditor di
lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
yaitu:
1) Diklat audit berbasis Risiko
Diklat ini dilaksanakan bekerja sama dengan Pusdiklat Pengawasan
BPKP dan Pusdiklat ASN Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi,
yang dirancang untuk membekali auditor dan peserta diklat dengan
pemahaman tentang konsep audit berbasis risiko dan menerapkan audit
berbasis risiko dalam perencanaan maupun pelaksanaan penugasan
audit.
2) Diklat Audit Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)
Dalam rangka meningkatkan kapasitas auditor di bidang audit atas
pinjaman dan hibah luar negeri, maka diklat ini dirancang untuk
memberikan pemahaman tentang konsep audit atas pinjaman dan hibah
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 46
luar negeri dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam
penugasan audit pinjaman dan hibah LN.
Kedua diklat ini telah diselenggarakan bekerja sama dengan Pusdiklat
Pengawasan BPKP yang diikuti masing-masing 30 orang peserta terdiri atas
pejabat sruktural dan auditor Itjen.
b. Workshop Pengawasan Program Inovasi Desa
Workshop Pengawasan Program Inovasi Desa (PID) diharapkan dapat
memberikan informasi tentang akuntabilitas pengelolaan PID serta capaian
kinerja PID, yaitu sejauh mana kinerja PID dapat menggali potensi SDM dan
SDA Desa sehingga masyarakat dapat lebih memahami ilmu dan skill yang
diperlukan untuk mengolah kekayaan alam dan potensi yang ada di desa
mereka, apakah masyarakat sudah dapat mempraktekkan ilmu
pengetahuan dan pelatihan kemampuan (skill) yang didapatkan dan apakah
telah terjadi peningkatan penghasilan masyarakat desa sebagai penggiat
inovasi.
Tujuan dari kegiatan Workshop Pengawasan Program Inovasi Desa ini
adalah:
1) Meningkatkan efektivitas pengawasan Program Inovasi Desa;
2) Meningkatkan partisipasi pelaku inovasi desa yang meliputi Tim Inovasi
Kabupaten (TIK), Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID) serta P2KTD dalam
menerapkan aspek-aspek pengendalian dalam pelaksanaan PID;
3) Menindaklanjuti rekomendasi dan hasil evaluasi dan moitoring Program
Inovasi Desa (PID), yang telah dilaksanakan.
Dalam workshop ini dibahas permasalahan yang dijumpai dalam
pelaksanaan PID dan pengelolaan Dana Desa hasil pelaksanaan monev yang
dilaksanakan oleh Itjen dengan Satgas Dana Desa.
Workshop dilaksanakan di Jakarta dengan peserta sebanyak kurang lebih
300 orang terdiri dari anggota Tim Inovasi Kabupaten dan undangan dari
Kementerian/ Lembaga. Narasumber dari Kementerian Keuangan, BPKP,
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 47
Dirjen PPMD dan Satgas Dana Desa sebagai pihak yang terkait dalam hal
penyelenggaraan dan pengawasan Program Inovasi Desa.
c. Kajian Sistem Informasi Pengawasan (EKOntrolling)
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah persiapan dalam rangka
membangun sistem informasi pengawasan berbasis elektronik yang
terintegrasi di Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi dari sejak perencanaan pengawasan sampai dengan
penanganan tindak lanjut hasil pengawasan, pengawasan dan pengendalian
(fisik) dan Pengawasan PID. Dari kajian ini akan dihasilkan rencana dan
desain aplikasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan proses perencanaan
dan pelaksanaan pemeriksaan untuk tercapainya efisiensi sumber daya
seperti tenaga auditor, waktu dan dana dalam mencapai target kinerja yang
telah ditetapkan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan
kerangka dasar dan konsep pembangunan Sistem Informasi Pengawasan
berbasis Teknologi Informasi. Pembangunan Sistem Informasi Pengawasan
(SIMWAS) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan
kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi sebagai katalisator dan konsultan manajemen
penyelenggaraan pemerintahan di Kementerian Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi melalui sumber daya informasi dibidang
pengawasan secara komprehensif, cepat, akurat, efektif dan efisien.
d. Monitoring dan evaluasi Program Inovasi Desa dan Dana Desa
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi atas pelaksanan
Program Inovasi Desa serta permasalahan Dana Desa di beberapa daerah,
yang dilakukan secara sampel di beberapa kabupaten. Kegiatan ini
dilaksanakan oleh Itjen bekerja sama dengan Satuan Tugas Dana Desa.
Kegiatan ini telah menjangkau 220 desa di 69 Kabupaten dan meliputi
32 Provinsi sebagai sampel dan uji petik pelaksanaan monev.
Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan monev telah disampaikan
kepihak terkait.
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 48
Realisasi Anggaran Loan Program Inovasi Desa Tahun 2019 adalah
sebagai berikut:
Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Loan Program Inovasi Desa Tahun 2019
NO KEGIATAN PAGU REALISASI %
1 Peningkatan Kapasitas APIP 600.734.000 599.635.000 99,82
2 Workshop Pengawasan PID 2.169.776.000 2.16.4849.396 99,77
3
Kajian Sistem Informasi
Pengawasan 164.070.000 162.098.900 98,80
4 Monev Pelaksanaan PID 1.921.000.000 1.917.636.321 99,82
5 Dukungan Administrasi 496. 4044.000 492.368.720 99,19
TOTAL 5.351.984.000 5.336.588.663 99,71
2. Pembangunan Sistem Informasi Pengawasan berbasis elektronik
(EKOntrol)
Untuk meningkatkan kualitas pengawasan yang dilakukan, Inspektorat
Jenderal telah membangun Sistem informasi Pengawasan berbasis elektronik
(EKOntrol). Melalui aplikasi EKOntrol maka setiap tahap kegiatan pengawasan
terintegrasi sejak perencanaan (PKPT), penerbitan Surat Tugas, Pelaksanaan
audit, sampai dengan tindak lanjut hasil pengawasan. Aplikasi program ini
dibiayai dengan anggaran Inspektorat Jenderal (APBN) dan telah
diimplementasikan dalam kegiatan pengawasan Inspektorat Jendral.
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 49
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
1. Capaian Kinerja Program
Pencapaian Kinerja pada tahun 2019 secara umum Inspektorat Jenderal
telah dapat melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan
dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019. Program Strategis Inspektorat Jenderal,
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung seluruh unit
organisasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi di bidang pengawasan
dan peningkatan akuntabilitas aparatur, terdiri atas 8 (delapan) indikator kinerja
program.
Dari 8 (delapan) indikator kinerja program tersebut sebagian besar yaitu
5 (lima) indikator telah mencapai target, dengan demikian 3 (tiga) indikator
program belum memenuhi harapan yaitu:
a. Persentase butir rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan lingkup
Kementerian yang ditindaklanjuti.
Dari target IKU sebesar 70% terealisir 51,51%, maka ketercapaian target
adalah 73.58%.
b. Persentase rekomendasi hasil evaluasi penyelengggaraan SAKIP UKE I
yang ditindaklanjuti
Dari target IKU sebesar 100% terealisir 91,43%, maka ketercapaian target
adalah 91,43%.
c. Tingkat kapabilitas APIP yang ditargetkan pada level 3 hanya tercapai level
2, maka ketercapaian target sebesar 66,67%
Dalam upaya meningkatkan kinerja pengawasan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil
pengawasan maka Inspektorat Jenderal melakukan langkah-langkah antara lain :
a. Peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi atas TL temuan hasil
pemeriksaan oleh Inspektorat I s/d V terhadap UKE I;
b. Pemutakhiran data temuan hasil pemeriksaan dan TL secara rutin dengan
auditi;
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 50
c. Menghimbau kepada auditi tentang perlunya Tindak Lanjut temuan hasil
pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku;
d. Koordinasi internal dengan unit kerja eselon II yakni Inspektorat I-V untuk
memonitor progress yang telah dicapai;
e. Melaksanakan kegiatan pengawasan meliputi audit kinerja, reviu laporan
keuangan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
f. Melakuikan monthly audit dalam rangka meminimalisir temuan
penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pada unit kerja pusat;
g. Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan (e-Kontrol) untuk
memaksimalkan dan membantu pelaksanaan pengawasan
2. Efisiensi penggunaan anggaran
Penggunaan anggaran dalam pencapaian target IKU pada umumnya telah
berjalan secara efisien, yaitu bahwa persentase capaian indikator kinerja lebih
besar dari persentase realisasi anggaran yang digunakan dalam masing-
masing IKU. Namun demikian dari 8 IKU masih terdapat 3 (tiga) IKU yang
pelaksanaannya masih inefisien sebagaimana dalam poin 1 diatas.
3. Realisasi Anggaran
Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebesar
Rp61.771.017.391,00 atau 98.99% dari pagu anggaran sebesar
Rp62.399.420.000,00.
B. SARAN
Dalam rangka peningkatan kinerjna Inspektorat Jenderal maka beberapa hal
yang perlu dilakukan antara lain:
1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja secara berkala
dengan memanfatkan SIstem Informasi Pengawasan (EKOntrol) secara
optimal.
2. Meningkatkan koordinasi dengan UKE I untuk percepatan penyelesaian
rekomendasi temuan hasil pemeriksaan dan evaluasi penyelenggaraan SAKIP
melalui pemutakhiran data secara periodik .
LAPORAN KINERJA 2019 INSPEKTORAT JENDERAL 51
3. Fokus terhadap upaya pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan
sebagaimana PKPT yang telah ditetapkan.
4. Pelaksanaan peningkatan kapasitas APIP melalui beragam kegiatan
Bimtek/diklat teknis dan optimalisasi peran satuan petugas peningkatan
kapabilitas APIP sebagai motor penggerak.
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan
ridho-Nya, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi telah dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2019. Laporan kinerja tahun ini merupakan tahun terakhir
pelaksanaan RPJMN 2015-2019, oleh karenanya diharapkan adanya hal-hal positif
yang dapat diambil sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis
Inspektorat Jenderal 2020-2024.
Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
sehingga terselesaikannya laporan ini. Kami menyadari, bahwa dalam pelaksanaan
kegiatan tahun 2019, masih terdapat rencana-rencana yang belum dapat
direalisasikan mengingat keterbatasan yang ada, serta masih adanya kegiatan yang
belum direncanakan dengan matang, hal tersebut sebagai evaluasi untuk pelaksanaan
kegiatan yang lebih baik dimasa datang.
Untuk itu, kami berharap adanya kritik membangun demi kesempurnaan LAKIP
ini dan demi kemajuan Inspektorat Jenderal dalam mengawal Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mencapai tujuannya
melaksanakan pembangunan Desa untuk kesejahteraan seluruh rakyat.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan bimbingan dan
petunjuk-Nya kepada kita semua, agar tugas dan tanggung jawab yang diberikan
kepada Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.
Jakarta, Januari 2020
Plt. Inspektur Jenderal,
Dr. Ir. Ansar Husen, M.Si
Ansar Husen
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Sebagai pertanggungjawaban atas amanah yang dibebankan oleh Menteri
Desa, PDT dan Transmigrasi kepada Inspektorat Jenderal sesuai bidang tugasnya
dalam mengawal terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi maka Inspektorat Jenderal menyampaikan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah TA 2019. Informasi yang
disampaikan terkait capaian kinerja yang diraih dari target yang telah ditetapkan serta
upaya-upaya yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal dalam mengawal akuntabilitas
kinerja, akuntabilitas keuangan serta tercapainya tujuan Kementerian.
Laporan kinerja ini mengacu pada Rencana Stratejik Inspektorat Jenderal
tahun 2015-2019, serta Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan melalui
Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang terkait dengan kegiatan pengawasan yang
dilaksanakan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Capaian sasaran program dan indikator kinerja utama Inspektorat Jenderal Kementerian Desa,
PDT dan Transmigrasi tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2019 adalah sebagai
berikut :
Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung seluruh unit organisbagasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi di bidang pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur
Penyampaian Penilaian Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online yang tepat waktu
100
100
100
(persen)
Persentase rekomendasi hasil evaluasi PMPRB oleh KemenPAN dan RB yang ditindak lanjuti oleh Tim RB
100 100 100
(persen)
Persentase butir rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal dan APP lingkungan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang
selesai ditindaklanjuti
70% 51,51% 73,58
(persen)
iii
Persentase butir rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksernal dan APIP lingkungan Inspektorat Jenderal yang selesai ditindaklanjuti
70 75 100
(persen)
Persentase rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaran SAKIP UKE I yang ditindaklanjuti
100 91,43 91,43
(persen)
Tingkat Kematangan Implementasi SPIP Level 3 Level 3
100 (persen)
Persentase pengaduan
yang ditindak lanjuti 100 100
100 (persen)
Tingkat kapabilitas APIP Level 3 Level 2 66,67% (persen)
Capaian kinerja program inspektorat jenderal dalam tahun 2019 sebagian besar telah
memenuhi target, meskipun demikian masih terdapat 3 indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu:
a. Persentase butir rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan lingkup
Kementerian yang ditindaklanjuti
Dari target IKU sebesar 70% terealisir 51,51%, maka progress capaian
dibanding dengan target yang ditetapkan mencapai 73.58%.
Beberapa penyebab tidak tercapainya indikator ini antara lain adalah:
1) Masih kurangnya komitmen serta peran aktif Unit Kerja Eselon I dalam
menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil audit eksternal dan APIP.
2) Berberapa rekomendasi sulit untuk ditindaklanjuti hingga tuntas karena
kejadiannya sudah cukup lama, dan adanya perubahan organisasi serta
mutasi pejabat penanggung jawab dan pelaksana kegiatan.
3) Obyek pemeriksaan tidak memiliki kewajiban atau perjanjian kinerja yang
terkait dengan komitmen tindak lanjut rekomendasi temuan hasil
pemeriksaan
b. Persentase rekomendasi hasil evaluasi penyelengggaraan SAKIP UKE I yang
ditindaklanjuti .
Dari target IKU sebesar 100% terealisir 91,43%, maka progres capaian
dibanding dengan target yang ditetapkan mencapai 91,43%. Tidak tercapainya
iv
target kinerja antara lain karena adanya rekomendasi terkait permasalahan
penyelenggaraan SAKIP yang tindaklanjutnya merupakan kewenangan
Kementerian c.q Sekretariat Jenderal atau diluar kewenangan UKE I yang
bersangkutan, sehingga dalam pelaksanaan tindak lanjut perlu waktu dan
koordinasi yang lebih baik
c. Tingkat kapabilitas APIP yang ditargetkan pada level 3 hanya tercapai pada
level 2, sehingga persentase capaianya 66,67%.
Dari target IKU sebesar level 3 terealisir level 2, maka progress capaian
dibanding target yang ditetapkan mencapai 66,67%.
Inspektorat Jenderal telah melaksanakan penilaian mandiri kapabilitas APIP
dengan hasil level 3. Hasil ini masih dalam proses quality assurance oleh
BPKP.
Dalam upaya meningkatkan kinerja pengawasan dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil
pengawasan maka inspektorat jenderal melakukan langkah-langkah antara lain:
a. Peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi atas TL temuan hasil
pemeriksaan oleh Inspektorat I s/d V terhadap UKE I;
b. Pemutakhiran data temuan hasil pemeriksaan dan TL secara rutin dengan
auditi;
c. Menghimbau kepada auditi tentang perlunya Tindak Lanjut temuan hasil
pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku;
d. Koordinasi internal dengan unit kerja eselon II yakni Inspektorat I-V untuk
memonitor progress yang telah dicapai;
e. Melaksanakan kegiatan pengawasan meliputi audit kinerja, reviu laporan
keuangan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
f. Melakuikan monthly audit dalam rangka meminimalisir temuan penyimpangan
dalam pelaksanaan kegiatan pada unit kerja pusat;
g. Pemanfaatan Sistem Informasi Pengawasan (EKOntrol) untuk memaksimalkan
dan membantu pelaksanaan pengawasan.
2. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA KEUANGAN
Penggunaan sumber daya keuangan dalam pelaksanaan kegiatan untuk
mendukung pencapaian target indikator kinerja Inspektorat Jenderal pada
umumnya telah menunjukan adanya efisiensi yaitu bahwa persentase capaian
v
indikator kinerja melebihi persentase realisasi anggaran yang digunakan.dalam
masing-masing IKU. Dari 8 (delapan) IKU yang dilaksanakan terdapat 3 IKU dalam
kategori inefisien, karena perentase capaian indikator kinerjanya masih dibawah
persentase realisasi anggaran.
Dengan keterbatasan waktu dan tenaga yang ada, Inspektorat Jenderal telah
berupaya melaksanakan tugas utamanya yaitu melakukan pengawasan intern
semaksimal mungkin sehingga dapat menghasilkan laporan tepat waktu, untuk
memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan yang bermanfaat.
vi
DAFTAR ISI
hal
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………i
IKHTISAR EKSEKUTIF............................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................ vi
DAFTAR TABEL ......................................................................................... vii
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... viii
BAB I
PENDAHULUAN ................................................................................ 1
A. Umum .................................................................................... 1
B. Dasar Hukum ......................................................................... 2
C. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal ................................. 2
D. Peran Strategi Itjen……………………………………………….. 4
E. Susunan Organisasi ............................................................... 5
F. Sumber Daya ........................................................................ 7
G Maksud dan Tujuan ............................................................... 8
H. Sistematika Penyajian............................................................ 8
BAB II PERENCANAN KINERJA ......................................................... 10
A. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2015-2019 .............. 10
B. Ikhtisar Perjanjian Kinerja ...................................................... 11
C. Perencanaan Anggaran………………………………………… 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................... 14
A. Capaian Kinerja .................................................................... 14
B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 – 2019 ............... 35
C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ........................ 40
D. Realisasi Anggaran ................................................................ 44
E. Pencapaian Kinerja Lainnya................................................... 45
BAB IV PENUTUP .................................................................................. 49
A. Kesimpulan ........................................................................... 49
B. Saran ..................................................................................... 50
Lampiran
vii
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 1.1 Dukungan Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal TA 2019 . . . 7
Tabel 1.2 Dukungan Sumber Daya Manusia Auditor . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 7
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kinerja Itjen Tahun 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tabel 2.2 Alokasi Anggaran Inspektorat Jenderal TA 2019 . . . . . . . . . . . . . . .. 12
Tabel 2.3 Anggaran Berdasarkan IKU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2019. . . . . . . . . . . . . 15
Tabel 3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi atas PMPRB TA 2018 . 18
Tabel 3.3 Rekapitulasi TLHP BPK RI . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tabel 3.4 Rekapitulasi TLHP Inspektorat Jenderal . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tabel 3.5 Rekapitulasi TLHP Eskternal dan Internal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tabel 3.6 Realisasi Penugasan dan Laporan Pengawasan Tahun 2019 25
Tabel 3.7 Rekapitulasi TLHP Eksternal Tahun 2015 – 2018. . . . . . . . . . . . . . . 26
Tabel 3.8 Rekapitulasi TLHP Evaluasi SAKIP…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tabel 3.9 Skor Akhir Maturitas SPIP Kementerian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Tabel 3.10 Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Tahun 2019. . . 32
Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 – 2016. . . . . . . . . . . . . . 36
Tabel 3.12 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 – 2019. . . . . . . . . . . . . 38
Tabel 3.13 Efisiensi Penggunanaan Anggaran dalam Pencapaian IKU
Tahun 2019.. . ……………………………………………………………
42
Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal TA 2019. . . . . . . . . . . . . . 44
Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Loan Program Inovasi Desa Tahun 2019 48
viii
DAFTAR TABEL
Hal
Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Gambar 3.1
Grafik TL Rekomendasi Evaluasi SAKIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Gambar 3.2
Grafik Persentase Capaian TL Evaluasi SAKIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Gambar 3.3
Grafik Rekapitulasi TL Pengaduan Tahun 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Gambar 3.4
Perbandingan Capaian IKU Tahun 2017 – 2019. . . . . . . . . . . . . . . . 37
Gambar 3.5
Grafik Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian IKU Tahun 2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43