Post on 26-Dec-2015
description
LLLAAAPPPOOORRRAAANNN TTTEEEKKKNNNIIISSS P PPEEENNNEEERRRAAAPPPAAANNN DDDAAANNN PPPEEENNNCCCAAAPPPAAAIIIAAANNN SSSTTTAAANNNDDDAAARRR PPPEEELLLAAAYYYAAANNNAAANNN MMMIIINNNIIIMMMAAALLL (((SSSPPPMMM)))
BBBIIIDDDAAANNNGGG LLLIIINNNGGGKKKUUUNNNGGGAAANNN HHHIIIDDDUUUPPP KKKAAABBBUUUPPPAAATTTEEENNN PPPEEEMMMAAALLLAAANNNGGG
TTTAAAHHHUUUNNN 222000111333
KKKAAANNNTTTOOORRR LLLIIINNNGGGKKKUUUNNNGGGAAANNN HHHIIIDDDUUUPPP KKKAAABBBUUUPPPAAATTTEEENNN PPPEEEMMMAAALLLAAANNNGGG
222000111333
Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2013
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas segala Rahmat-Nya sehingga
Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2013 dapat terselesaikan dengan baik.
Laporan ini bertujuan untuk mewujudkan perbaikan kualitas fungsi lingkungan
hidup yang berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang.
Selain itu, laporan ini dapat digunakan sebagai acuan dalam rangka perencanaan ke
depan untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten
Pemalang.
Kami mengucapkan terima kasih atas pihak – pihak yang membantu penyusunan
laporan ini. Guna penyempurnaannya, kami menerima kritik, saran dan masukan yang
konstruktif. Besar harapan kami, laporan ini dapat bermanfaat.
Pemalang, Februari 2014
Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Semester I Tahun 2013
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang i i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................... i DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii DAFTAR TABEL ................................................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1 A. LATAR BELAKANG ................................................................. 1 B. KEBIJAKAN UMUM ………………………………………............ 3 C. ARAH KEBIJAKAN ………………………………………............ 5 BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP ....................................
6 1. Jenis Pelayanan Dasar ............................................................ 6 2. Indikator dan Nilai SPM Bidang LH serta Batas Waktu
Pencapaian SPM Bidang LH secara Nasional .......................
8 3. Target Pencapaian SPM Bidang LH Kabupaten Pemalang
dan Realisasinya ......................................................................
11 4. Alokasi Anggaran .................................................................... 14 5. Dukungan Personil .................................................................. 16 6. Permasalahan dan Solusi ....................................................... 16 7. Sinkronisasi Pelaksanaan SPM .............................................. 17 BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN ......................................................... 18 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................... 20 LAMPIRAN ......................................................................................................... 23
Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Semester I Tahun 2013
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang iii
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 …………............................................................................................. 13 Tabel 2.2 …………............................................................................................. 15 Tabel 2.3 …………............................................................................................. 16 Tabel 2.4 …………............................................................................................. 17 Tabel 3.1 …………............................................................................................. 18
Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2013
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Lingkungan hidup merupakan tempat hidup berbagai makhluk hidup, termasuk
manusia di dalamnya, yang membentuk suatu ekosistem. Kualitas lingkungan hidup
yang baik akan memberikan dukungan kualitas kehidupan yang baik bagi makhluk
hidup yang hidup di dalam lingkungan tersebut. Keterkaitan antar makhluk hidup yang
kemudian membentuk ekosistem, menjadikan keniscayaan ketika salah satu elemen
ekosistem terganggu maka akan terganggu pula sistem kehidupan secara keseluruhan,
tergantung dari besar kecilnya tingkat gangguan terhadap elemen tersebut. Sebagai
contoh ketika kualitas air sungai tidak baik karena beberapa parameter baku mutu tidak
terpenuhi karena adanya pencemaran oleh satu atau beberapa kegiatan atau usaha,
maka hal tersebut akan berakibat negatif kepada kehidupan plankton dan bentos
sebagai sumber makanan bagi ikan-ikan kecil. Dengan terganggunya kualitas hidup
plankton dan bentos, terganggu pula kualitas hidup ikan-ikan kecil yang kemudian akan
mempengaruhi ikan yang lebih besar yang akan memakan ikan-ikan kecil tersebut,
kesalingtergantungan tersebut terus saling terkait dengan elemen ekosistem lainnya,
sehingga akhirnya akan mempengaruhi ekosistem secara keseluruhan dan pada
akhirnya mempengaruhi pula kualitas hidup manusia sebagai bagian dari ekosistem
tersebut.
Untuk itu dibutuhkan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak dalam rangka
menjaga agar kualitas lingkungan hidup tetap terjaga dengan baik. Pemerintah,
masyarakat maupun pihak swasta sebagai stake holder dari lingkungan hidup, harus
saling mendukung dan meningkatkan partisipasi dalam bekerja sama menjaga atau
memelihara kualitas lingkungan hidup. Bagi masyarakat, contoh bentuk partisipasi ini
antara lain dengan meningkatkan kesadaran untuk tidak membuang sampah di sungai,
karena sampah, selain bisa menyebabkan banjir, bisa pula menurunkan kualitas air
sungai karena pencemaran yang diakibatkan oleh sampah yang dibuang. Bagi
pengusaha (swasta) contoh bentuk partisipasi dan tanggung jawab ini antara lain
Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2013
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 2
dengan mengolah dahulu air limbah yang dihasilkan oleh proses produksi sampai
memenuhi baku mutu sebelum kemudian dilepaskan ke lingkungan. Dan bagi
pemerintah sebagai regulator, bentuk tanggung jawab tersebut antara lain dengan
memberikan pelayanan yang baik melalui program kerja yang terencana.
Sebagai acuan dalam rangka melakukan pelayanan yang baik bagi kepentingan
masyarakat dalam bidang lingkungan hidup, maka perlu ditetapkan suatu standar
pelayanan minimal yang dilakukan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini oleh Kantor
Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini
diharapkan dapat memenuhi kewajiban minimal pemerintah dalam rangka menjaga
kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang menjadi hak dari masyarakat
Kabupaten Pemalang. Dengan penerapan dan pelaksanaan standar pelayanan
minimal, maka setidaknya kualitas atau mutu dari jenis-jenis atau parameter-perameter
paling mendasar dari lingkungan hidup dapat tercapai. Meskipun demikian, tentunya
diharapkan pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah dapat melebihi dari
standar minimal yang ditentukan.
Bersesuaian dengan semangat pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan
standar minimalnya sebagaimana disebutkan di atas, Pasal 13 dan 14 huruf j Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa
lingkungan hidup merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Daerah dan dalam
penyelenggaraannya berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) yang
dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah (pusat). Pedoman
sebagaimana dimaksud telah ada dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), yaitu
Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Petunjuk teknis (Juknis) dari
pelaksanaan pedoman tersebut muncul dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Penetapan SPM serta Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Khusus untuk Bidang Lingkungan Hidup,
Peraturan turunan dari PP No. 65 Tahun 2005 adalah dalam bentuk Peraturan Menteri,
yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2013
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 3
Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota.
Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang sendiri telah menetapkan peraturan
Bidang Lingkungan Hidup dan Standar Pelayanan Minimalnya, yaitu Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang No. 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang serta Surat Keputusan Kepala Kantor
Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, Nomor 660.1/304/KLH/2012 tentang
Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sektor
Lingkungan Hidup Tahun 2013 - 2017. Selain sebagai wujud dari kepedulian atau
perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang terhadap kualitas lingkungan
hidup, Penerbitan Peraturan Daerah dan Surat Keputusan tersebut adalah juga
merupakan perwujudan dari amanah dari Pasal 13 dan 14 huruf j Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa
lingkungan hidup merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Daerah.
B. KEBIJAKAN UMUM
Kebijakan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang tentang Penerapan
dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup, dalam hal ini
dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, mengacu kepada
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota, serta Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang.
Kebijakan tersebut mewujud dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan di
bidang lingkungan hidup sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang lingkungan
hidup yang terdiri atas :
a. Pelayanan pencegahan pencemaran air;
b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi
biomassa; dan
Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2013
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 4
d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Pelayanan pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud, terdiri atas :
Indikator Standar Pelayanan Minimal yang menunjukkan prosentase jumlah
usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis
pencegahan pencemaran air;
Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100%; dan
Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.
Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
sebagaimana dimaksud, terdiri atas:
Indikator Standar Pelayanan Minimal yang menunjukkan prosentase jumlah
usaha dan/atau kegiatan penghasil emisi udara dari sumber tidak bergerak
yang mentaati memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran udara;
Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100%; dan
Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.
Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi
biomassa sebagaimana dimaksud, terdiri atas:
Indikator Standar Pelayanan Minimal yang menunjukkan prosentase luasan
lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan
diinformasikan status kerusakannya;
Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100%; dan
Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.
Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud, terdiri
atas:
Indikator Standar Pelayanan Minimal yang menunjukkan prosentase jumlah
pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti;
Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 90%; dan
Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2013
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 5
Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2013.
C. ARAH KEBIJAKAN
Dalam rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di
bidang Lingkungan Hidup yang mencakup 4 (empat) parameter dasar Lingkungan
Hidup, yaitu :
a. Pelayanan pencegahan pencemaran air;
b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk
produksi biomassa; dan
d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup,
maka Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sebagai instansi yang
bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, telah membuat program kerja Penerapan
dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup.
Bentuk komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang untuk
melaksanakan program tersebut adalah dengan menyetujui penganggaran dari
program tersebut yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Pemalang serta sumber dana lain untuk setiap tahunnya, serta
ditempatkannya sejumlah pegawai dan disediakannya sarana dan prasarana pada
Kantor Lingkungan Hidup untuk pelaksanaan program tersebut.
Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2013
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 6
BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1. Jenis Pelayanan Dasar
Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Kantor Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal bidang
Lingkungan Hidup meliputi 4 (empat) jenis, yaitu :
a. Pelayanan pencegahan pencemaran air;
b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi
biomassa; dan
d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Pelayanan pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud di atas,
merupakan bentuk pelayanan dari Pemerintah Daerah dalam rangka pencegahan
pencemaran air yang bisa ditimbulkan oleh sejumlah usaha dan/atau kegiatan. Fokus
terhadap usaha atau kegiatan ini telah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008.
Upaya pencegahan pencemaran air yang bisa ditimbulkan oleh suatu
perusahaan atau kegiatan, meliputi 2 (dua) hal, pertama adalah ditaatinya persyaratan
secara administrasi oleh para pengusaha/perusahaan dalam hal lingkungan hidup,
dimana setiap usaha wajib memiliki izin lingkungan hidup. Izin lingkungan hidup hanya
bisa dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kantor Lingkungan Hidup apabila suatu
perusahaan menunjukkan komitmennya terhadap lingkungan hidup melalui pengajuan
UKL-UPL. Dengan demikian, maka perusahaan yang tidak memiliki izin lingkungan
tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usahanya sampai perusahaan tersebut
memiliki izin lingkungan.
Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2013
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 7
Kedua adalah ditaatinya persyaratan secara teknis, dimana setiap perusahaan
yang berpotensi menimbulkan pencemaran air harus memiliki Instalasi Pengolahan Air
Limbah yang berkualitas baik, sehingga limbah yang dihasilkan diolah terlebih dahulu
sampai memenuhi baku mutu sebelum kemudian dilepas ke lingkungan (sungai).
Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
sebagaimana dimaksud di atas, merupakan bentuk pelayanan dari Pemerintah Daerah
dalam rangka pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak yang bisa
ditimbulkan oleh sejumlah usaha dan/atau kegiatan. Fokus terhadap usaha atau
kegiatan ini telah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 19 Tahun 2008.
Upaya pencegahan pencemaran udara yang bisa ditimbulkan oleh suatu
perusahaan atau kegiatan, meliputi 2 (dua) hal, pertama adalah ditaatinya persyaratan
secara administrasi oleh para pengusaha/perusahaan dalam hal lingkungan hidup,
dimana setiap usaha wajib memiliki izin pengoperasian peralatan yang dapat
menimbulkan emisi dari sumber tidak bergerak, sebagai contoh adalah incinerator. Izin
lingkungan hidup hanya bisa dikeluarkan atau diterbitkan apabila peralatan yang
dimaksud telah dimasukkan pula ke dalam dokumen Lingkungan Hidup yang akan
diajukan persetujuannya dalam bentuk UKL-UPL.
Kedua adalah ditaatinya persyaratan secara teknis, dimana setiap peralatan
yang digunakan perusahaan dan berpotensi menimbulkan pencemaran udara dari
sumber tidak bergerak, maka setiap peralatan tersebut hanya diperkenankan
beroperasi ketika emisi yang dihasilkannya memenuhi baku mutu emisi dari sumber
tidak bergerak. Apabila peralatan tersebut tidak dapat memenuhi baku mutu
sebaimana dipersyaratkan, maka peralatan tersebut tidak boleh dipergunakan oleh
suatu perusahaan karena akan mencemari lingkungan di sekitarnya.
Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi
biomassa sebagaimana dimaksud di atas, merupakan bentuk pelayanan dari
Pemerintah Daerah dalam rangka kesiapan untuk memberikan informasi tentang status
kerusakan lahan dan/atau tanah yang diperuntukkan bagi produksi biomassa, sebagai
Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2013
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 8
contoh adalah tanah yang diperuntukkan untuk hutan produksi dan tanah yang
diperuntukkan untuk sawah. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau
tanah yang difokuskan pada lahan dan/atau tanah produksi biomassa telah sesuai
dengan amanat Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008.
Upaya pelayanan informasi dititikberatkan pada inventarisasi jumlah lahan
dan/atau tanah yang diperuntukkan bagi produksi biomassa dan seberapa besar atau
seberapa banyak dari lahan tersebut yang berada dalam keadaan rusak, sehingga
mengurangi tingkat produktivitas biomassa yang dihasilkan.
Pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat dalam hal adanya
dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud di
atas, merupakan bentuk pelayanan dari Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti
setiap laporan dari warga masyarakat yang berkaitan dengan adanya pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan.
Upaya pelayanan terhadap pengaduan masyarakat dititikberatkan pada
inventarisasi jumlah pengaduan dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Kantor
Lingkungan Hidup terhadap setiap pengaduan tersebut.
2. Indikator dan Nilai SPM Bidang Lingkungan Hidup serta Batas Waktu Pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup secara Nasional
Secara Nasional Batas Waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang
Lingkungan Hidup sesuai indikator untuk setiap parameter adalah sebagai berikut :
a. Pelayanan pencegahan pencemaran air
Indikator Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan pencegahan
pencemaran air adalah berupa prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan
yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran air. Sebagai contoh, apabila di suatu daerah terdapat 20
(duapuluh) perusahaan, dari 20 (duapuluh) perusahaan itu 10 (sepuluh) di
antaranya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis untuk
pencegahan pencemaran air, maka prosentase pelaksanaan pelayanan
yang telah dilakukan mencapai 10/20 = 50%. Apabila terdapat 15 (lima
Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2013
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 9
belas yang telah memenuhi kedua persyaratan tersebut maka pelaksanaan
pelayanan yang telah dicapai adalah 15/20 = 75%.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008
mentargetkan prosentasi pencapaian tersebut dilakukan secara bertahap
pada setiap tahun untuk masing-masing daerah, sampai akhirnya dicapai
angka 100% (seratus persen) pelaksanaan pelayanan pada akhir Tahun
2013. Artinya, pada akhir tahun 2013 semua perusahaan dan/atau kegiatan
yang berpotensi menimbulkan pencemaran air, telah memenuhi persyaratan
administrasi berupa dimilikinya rekomendasi dokumen lingkungan dan
persyaratan teknis berupa adanya instalasi pengolah air limbah dimana
keluaran dari IPAL tersebut telah memenuhi standar baku mutu yang
diperkenankan.
b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
Indikator Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan pencegahan
pencemaran udara dari sumber tidak bergerak adalah berupa prosentase
jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan
teknis terhadap pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.
Sebagai contoh, apabila di suatu daerah terdapat 20 (duapuluh)
perusahaan, dari 20 (duapuluh) perusahaan itu 10 (sepuluh) di antaranya
telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis untuk pencegahan
pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, maka prosentase
pelaksanaan pelayanan yang telah dilakukan mencapai 10/20 = 50%.
Apabila terdapat 15 (lima belas yang telah memenuhi kedua persyaratan
tersebut maka pelaksanaan pelayanan yang telah dicapai adalah 15/20 =
75%.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008
mentargetkan prosentasi pencapaian tersebut dilakukan secara bertahap
pada setiap tahun untuk masing-masing daerah, sampai akhirnya dicapai
angka 100% (seratus persen) pelaksanaan pelayanan pada akhir Tahun
2013. Artinya, pada akhir tahun 2013 semua perusahaan dan/atau kegiatan
yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara dari sumber tidak
Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2013
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 10
bergerak (contohnya incinerator), telah memenuhi persyaratan administrasi
berupa dimilikinya izin beroperasinya incinerator dan rekomendasi dokumen
lingkungan dan persyaratan teknis berupa dipenuhi-nya standar baku mutu
emisi yang dihasilkan dari setiap peralatan/sumber tidak bergerak yang
dimiliki perusahaan-perusahaan tersebut.
c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi
biomassa.
Indikator Standar Pelayanan Minimal untuk Pelayanan informasi status
kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa adalah berupa
prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang
telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya. Sebagai contoh,
apabila di suatu daerah terdapat seluas 100.000 (seratus ribu) Ha lahan
atau tanah yang diperuntukkan bagi produksi biomassa, dari 100.000
(seratus ribu) Ha tersebut telah berhasil diinventarisir atau dipantau seluas
75.000 (tujuh puluh lima ribu) Ha diantaranya, dan dari 75.000 Ha tersebut
diketahui 500 Ha diantaranya mengalami kerusakan lahan, maka informasi
yang bisa disampaikan oleh instansi lingkungan hidup di Pemda adalah 500
Ha dari 75.000 Ha mengalami kerusakan lahan, sedangkan 25.000 Ha
belum bisa diberikan informasi status kerusakannya.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 19 Tahun 2008
mentargetkan prosentasi pencapaian tersebut dilakukan secara bertahap
pada setiap tahun untuk masing-masing daerah, sampai akhirnya dicapai
angka 100% (seratus persen) pelaksanaan pelayanan pada akhir Tahun
2013. Untuk contoh kasus di atas, maka pada akhir tahun 2013 luasan
100.000 Ha tersebut telah dipantau semua dan diketahui luasan kerusakan
dari seluas 100.000 Ha tersebut. Misalnya setelah dipantau untuk 25.000
Ha yang tadinya belum terpantau, diketahui tidak terdapat kerusakan lahan,
maka informasi yang bisa disampaikan adalah bahwa dari 100.000 Ha lahan
untuk produksi biomassa terdapat 500 Ha yang mengalami kerusakan.
Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2013
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 11
d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Indikator Standar Pelayanan Minimal untuk Pelayanan tindak lanjut
pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup. Sebagai contoh, apabila di suatu daerah
terdapat 20 (dua puluh) pengaduan masyarakat berkaitan pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan, 10 kasus diantaranya berhasil
ditindaklanjuti oleh instansi lingkungan hidup Pemda, berarti pencapaian
pelayanan pada tahun bersangkutan adalah 10/20 = 50%.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008
mentargetkan prosentasi pencapaian tersebut dilakukan secara bertahap
pada setiap tahun untuk masing-masing daerah, sampai akhirnya dicapai
angka 90% (Sembilan puluh persen) pelaksanaan pelayanan pada akhir
Tahun 2013. Untuk contoh kasus di atas, apabila pada tahun 2013 terdapat
pengaduan sebanyak 20 pengaduan, maka pada tahun 2013 dan tahun-
tahun berikutnya minimal ditindaklanjuti sebanyak 90% dari jumlah
pengaduan tersebut. Dalam contoh di atas maka jumlah pengaduan yang
ditindaklanjuti minimal mencapai 90% dari 20 pengaduan, yaitu 18
pengaduan.
3. Target Pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dan Realisasinya
Sejalan dengan target yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota, sebagaimana disampaikan di atas. Maka Pemerintah Kabupaten
Pemalang melalui Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang harus menetapkan
target-target pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup
sebagai berikut:
a. Pada akhir Tahun 2013, diharapkan tercapai pelayanan pencegahan
terhadap pencemaran air oleh perusahaan-perusahaan yang ada di
Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2013
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 12
Kabupaten Pemalang sampai 100%. Artinya semua perusahaan yang
beroperasi di wilayah Kabupaten Pemalang dan mempunyai potensi untuk
menimbulkan pencemaran air wajib telah memiliki rekomendasi dokumen
lingkungan serta semuanya telah memiliki program pengelolaan pencegahan
pencemaran yang bisa ditimbulkan oleh limbah cair yang dihasilkannya.
Apabila ada perusahaan yang belum memiliki rekomendasi dokumen
lingkungan dan limbah yang dihasilkan belum memenuhi persyaratan baku
mutu maka operasinya harus dihentikan sampai persyaratan administratif
dan teknis tersebut dipenuhi. Untuk tahun-tahun berikutnya maka target akan
sama dengan target pencapaian tahun 2013. Penentuan target sejumlah 36
titik pada awal penentuan target (2009) termasuk di dalamnya adalah 5 jenis
usaha dan/atau kegiatan wajib pantau yaitu, industri, hotel, rumah makan,
domestik dan Rumah Sakit.
Pada Tahun 2013 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang telah
meraih pencapaian sebesar 100%, artinya dari 5 jenis usaha/kegiatan yang
diawasi di wilayah Kabupaten Pemalang terdapat 5 jenis usaha/kegiatan
yang telah memiliki rekomendasi dokumen lingkungan dari Kantor
Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dan limbah cair yang dibuang ke
lingkungan telah sesuai dengan baku mutu.
b. Pada akhir Tahun 2013, diharapkan tercapai pelayanan pencegahan
terhadap pencemaran udara dari sumber emisi tidak bergerak oleh
perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pemalang sampai 100%.
Artinya semua perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pemalang
dan mempunyai potensi untuk menimbulkan pencemaran udara dari
peralatan atau sumber tidak bergerak wajib yang dimilikinya telah memiliki
rekomendasi dokumen lingkungan dan emisi yang dihasilkannya memenuhi
standar/baku mutu emisi sumber tidak bergerak. Untuk tahun-tahun
berikutnya maka target akan sama dengan target pencapaian tahun 2013.
Pada Tahun 2013 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang telah
meraih pencapaian sebesar 100%, artinya dari 3 Perusahaan yang
Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2013
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 13
beroperasi di wilayah Kabupaten Pemalang terdapat 3 Perusahaan yang
telah memiliki rekomendasi dokumen lingkungan dari Kantor Lingkungan
Hidup Kabupaten Pemalang dan emisi yang dibuang ke lingkungan telah
sesuai dengan baku mutu.
c. Pada akhir Tahun 2013, diharapkan tercapai cakupan inventarisasi status
kerusakan lahan sebanyak 100% dari luas lahan 89.907,4 Ha yang
diperuntukkan bagi produksi biomassa (sawah, kebun, hutan produksi, dll).
Untuk tahun-tahun berikutnya maka target akan sama dengan target
pencapaian tahun 2013.
Pada Tahun 2013 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang telah
meraih pencapaian sebesar 65,19 %, artinya dari lahan di 89.907,4 ha yang
diperuntukkan bagi produksi biomassa sudah diambil sampling 58.607,74 ha.
d. Pada akhir Tahun 2013, diharapkan tercapai tindak lanjut terhadap
pengaduan masyarakat berkaitan dengan pencemaran dan kerusakan
lingkungan sampai 100% dari jumlah pengaduan yang masuk. Untuk tahun-
tahun berikutnya maka target akan sama dengan target pencapaian tahun
2013.
Pada Tahun 2013 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang telah
meraih pencapaian sebesar 100%, artinya tidak ada Pengaduan masyarakat
yang masuk.
Secara garis besar target dari Program Penerapan dan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM) bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sejak tahun
2009 sampai dengan Tahun 2013 untuk 4 (empat) parameter dasar adalah sebagai
berikut :
Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2013
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 14
Tabel 2.1. Target Penerapan dan Pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang
No Jenis Pelayanan Pencapaian
Target (sesuai Permen)
Ketepatan pencapaian target Keterangan
Sesuai Tdk Sesuai 1.
Pencegahan pencemaran air
2009: 20% X 2010: 40% X 2011: 60% X 2012: 80% X 2013: 100% X
2. Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
2009: 20% X 2010: 40% X 2011: 60% X 2012: 80% X 2013: 100% X pengujian di
4 lokasi : industri, perumahan, kawasan komersial dan padat lalu lintas
3. Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa
2009: 20% X 2010: 40% X 2011: 60% X 2012: 80% X 2013: 100% X Pengujian
kualitas tanah di 60 titik lokasi.
4. Tindak Lanjut Pengaduan Masy akibat Adanya Dugaan Penc dan/atau Perusakan LH
2009: 50% X 2010: 60% X 2011: 70% X 2012: 80% X 2013: 90% X
4. Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Pemalang
Alokasi Anggaran Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Pemalang
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang
dengan besaran setiap tahunnya sebagai berikut :
Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2013
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 15
Tabel 2.2. Alokasi Anggaran Program Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Tahun 2013
No Jenis Pelayanan APBD Sumber Lain
(DAK) Ket.
Ada Jumlah (Rp)
Ada Jumlah (Rp)
1.
Pencegahan pencemaran air
X 19.900.000 -- -- Pengujian Kualitas air 25 titik
2. Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
X 7.800.000 X 110.000.000 Pengadaan alat : 1. satu unit HVAS (High Volume Air Sampler). 2. Peralatan pendukung sampling udara (impinger set,Anemometer, Hidrometer dan Thermometer).
3. Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa
X 67.300.000 __ __ Melakukan uji kualitas tanah di 60 titik lokasi
4. Tindak Lanjut Pengaduan Masy akibat Adanya Dugaan Penc dan/atau Perusakan LH
-- -- -- -- Belum dianggarkan secara khusus
Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2013
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 16
5. Dukungan Personil
Personil untuk melaksanakan program Penerapan dan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup adalah 6 orang dengan latar belakang
pendidikan dan/atau pelatihan masing-masing sebagai berikut :
Tabel 2.3. Dukungan Personil Program Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
No Jenis Pelayanan
Sumber Daya Manusia Unit Tupoksi Pendidikan PNS/Non
PNS Lain nya
1 Pencegahan Pencemaran Air
S-1 Kimia/ S-2 Ilmu Lingkungan
PNS - Seksi ANDAL - Laboratorium lingkungan
Memantau kualitas air
S-1 Kimia Non PNS S-1 Teknik Lingkungan
PNS - Seksi PPL (Pengendalian dan Pengelolaan LImbah
Menginventarisasi industri/usaha yang berpotensi mencemari lingkungan
2 Pencegahan Pencemaran Udara
S-1 Teknik Lingkungan
PNS - Seksi ANDAL Memantau kualitas udara
3 Pelayanan informasi kerusakan lahan/ tanah pada lahan peruntukkan produksi biomassa
S-1 Biologi Lingkungan/S-2 Ekonomi Pembangunan
PNS -Seksi ANDAL Memantau kualitas tanah
4 Pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat
S-1 Pertanian/ S-2 Administrasi Pembangunan
PNS KLH Memberikan solusi terhadap pengaduan masyarakat.
6. Permasalahan dan Solusi
Dalam prosesnya, pelaksanaan program Penerapan dan pencapaian standar
pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup menghadapi beberapa persoalan,
antara lain :
Kurangnya SDM/personil baik secara kualitas maupun kuantitas
Anggaran yang masih perlu ditingkatkan
Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2013
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 17
Sarana dan Pra sarana yang masih perlu ditambah
Solusi untuk permasalahan yang muncul di atas adalah :
Peningkatan pengetahuan dan skill SDM melalui Diklat (pendidikan dan
pelatihan)
Penambahan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan
7. Sinkronisasi Pelaksanaan SPM
Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penerapan dan pencapaian standar
pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup maka diperlukan adanya
sinkronisasi baik dalam pelaksanaan program maupun penganggaran antara
pemerintah Kabupaten Pemalang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau
instansi terkait lainnya. Beberapa sinkronisasi yang dilakukan antara lain adalah :
Tabel 2.4. Sinkronisasi Pelaksanaan Program Penerapan dan Pencapaian SPM
Bidang Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
No Jenis Pelayanan Sinkronisasi Kerjasama Ket
1.
Pencegahan pencemaran air Pemanfaatan Laboratorium
-- --
2. Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
-- X Dengan Hiperkes Semarang
3. Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomass
-- X Laborato-rium ilmu tanah Fak. Pertanian Universitas Sebelas Maret-Surakarta
4. Tindak Lanjut Pengaduan Masy akibat Adanya Dugaan Penc dan/atau Perusakan LH
-- Koordinasi dengan instansi terkait dan BLH Prov. Jateng
Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2013
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 18
BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Program-program Kegiatan yang disusun oleh Kantor Lingkungan Hidup dalam
rangka Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang
Lingkungan Hidup pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1 Program dan Kegiatan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup Kab. Pemalang Tahun 2013
No Jenis Pelayanan Program dan Kegiatan
Kesesuaian program dan kegiatan dengan
RP-SPM Ket
Sesuai Tdk Sesuai 1.
Pencegahan pencemaran air
- Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
- Kegiatan : 1. pengembangan teknologi pengolahan persampahan 2. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
- Program Pengendalian pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup
- kegiatan : Pemantauan Kualitas Lingkungan
X
2. Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
- Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup - kegiatan : Pemantauan Kualitas Lingkungan
X
3. Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomass
Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup - kegiatan : Pemantauan
X
Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2013
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 19
Kualitas Lingkungan
4. Tindak Lanjut Pengaduan Masy akibat Adanya Dugaan Penc dan/atau Perusakan LH
Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup - kegiatan : Pemantauan Kualitas Lingkungan
X
Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2013
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 20
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan
yaitu:
1. Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup meliputi 4 (empat) hal
sebagai berikut :
a. Pelayanan pencegahan pencemaran air oleh suatu usaha dan kegiatan
b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak oleh
suatu usaha dan kegiatan
c. Pelayanan informasi kerusakan lahan untuk lahan yang diperuntukkan bagi
produksi biomassa
d. Pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat berkenaan
dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
2. Target Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang
Lingkungan Hidup secara nasional adalah :
a. Penerapan dan pencapaian pelayanan pencegahan pencemaran air oleh
suatu usaha dan kegiatan sebesar 100% pada akhir Tahun 2013, demikian
pula untuk tahun-tahun berikutnya.
b. Penerapan dan pencapaian pelayanan pencegahan pencemaran udara dari
sumber tidak bergerak oleh suatu usaha dan kegiatan sebesar 100% pada
akhir Tahun 2013, demikian pula untuk tahun-tahun berikutnya.
c. Penerapan dan pencapaian pelayanan informasi kerusakan lahan untuk
lahan yang diperuntukkan bagi produksi biomassa mencapai 100% pada
akhir Tahun 2013, demikian pula untuk tahun-tahun berikutnya.
d. Penerapan dan pencapaian pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan
masyarakat berkenaan dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2013
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 21
hidup sebesar 90% pada akhir Tahun 2013, demikian pula untuk tahun-
tahun berikutnya.
3. Target dan Realisasi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM) bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang pada Tahun 2013
adalah :
a. Penerapan dan pencapaian pelayanan pencegahan pencemaran air oleh
suatu usaha dan kegiatan sebesar 100%, yaitu 5 usaha/kegiatan dari
5 jenis usaha/kegiatan yang terdapat di Kabupaten Pemalang yang mentaati
persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.
b. Penerapan dan pencapaian pelayanan pencegahan pencemaran udara dari
sumber tidak bergerak oleh suatu usaha dan kegiatan sebesar 100 %, yaitu
3 perusahaan dari 3 perusahaan yang terdapat di Kabupaten Pemalang.
c. Penerapan dan pencapaian pelayanan informasi kerusakan lahan untuk
lahan yang diperuntukkan bagi produksi biomassa mencapai 65,19 %, yaitu
58.607,74 ha dari 89.907,74 ha yang diperuntukkan bagi produksi
biomassa.
d. Penerapan dan pencapaian pelayanan tindak lanjut terhadap pengaduan
masyarakat berkenaan dengan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup sebesar 100 %, yaitu adanya tindaklanjut dari 1 pengaduan yang
masuk.
4. Masih terdapat beberapa permasalahan dalam rangka Penerapan dan
Pencapaian SPM bidang lingkungan hidup Kabupaten Pemalang, yaitu :
a. Kualitas dan Kuantitas personil yang masih kurang
b. Besar anggaran program yang masih kurang
c. Sarana dan Prasarana yang masih kurang
B. SARAN
Adapun saran-saran yang bisa diberikan dari uraian-uraian laporan penerapan
dan pencapaian SPM bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang adalah sebagai
berikut:
Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2013
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 22
1. Agar program Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang
Lingkungan Hidup yang terdiri dari 4 empat parameter/aspek yang merupakan
hak masyarakat Kabupaten Pemalang, menjadi prioritas utama bagi Kantor
Lingkungan Hidup untuk dilaksanakan.
2. Agar target penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang
lingkungan hidup Kabupaten Pemalang disesuaikan dengan target pencapaian
secara nasional, yaitu 100% pada akhir Tahun 2013 (dan tahun-tahun
berikutnya) untuk :
a. Pelayanan pencemaran air;
b. Pelayanan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak; dan
c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan pada lahan yang diperuntukkan
bagi produksi biomassa,
serta 90% untuk tindak lanjut pengaduan masyarakat berkaitan dengan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
3. Agar berbagai permasalahan dalam Penerapan dan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM) bidang Lingkungan Hidup ditindaklanjuti secara
komprehensif yaitu berupa :
a. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM/personil
b. Penyesuaian besar anggaran di dalam APBD Kab. Pemalang
c. Penambahan sarana dan prasarana
Laporan Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2013
Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 23
LAMPIRAN
1. LAPORAN SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2013
2. DATA-DATA LAIN :
a. RP-SPM bidang Lingkungan Hidup
b. SK Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Nomor
660.1/304/KLH/2012 tentang Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sektor Lingkungan Hidup
LAMPIRAN I LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013
1. PELAYANAN PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR
a. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari air (data dilampirkan) : 921
usaha kecil/menengah
b. Prioritas Jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dipantau, (minimal 5 usaha dan/atau
kegiatan)
Tabel 1. Daftar kegiatan dan/usaha yang dipantau
NO NAMA
USAHA/KEGIATAN JENIS
USAHA/KEGIATAN LOKASI
USAHA/KEGIATAN TARGET TAHUN PEMANTAUAN
(1) (2) (3) (4) 2009 2010 2011 2012 2013
(5) 1. UKM milik Pak
Slamet Industri tahu Desa
Randudongkal V V V V V
2. Klaster industri ATBM
Pewarnaan Sarung Goyor
Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman.
V V V V V
3. Penyulingan minyak daun cengkeh milik Bpk. Soleh
Industri Penyulingan
Desa Walangsanga, Kecamatan Pulosari
_ V V V V
4. Rumah Sakit Umum M. Ashari
Pelayanan Kesehatan
Jln. Jend. Gatot Subroto, Pemalang.
_ V V V V
5. Hotel Kencana Jasa penginapan Jln. Kenanga Pemalang
_ V V V V
c. Format Laporan Tabel 2. Hasil Uji Laboratorium Kualitas Air Limbah bagi 5 (lima) kegiatan dan/usaha
No Usaha
/Kegiatan Persyaratan
Adm
Status (Ada/Tid
ak)
Persyaratan teknis
(Kepmen LH 51/95 Ps 6)
Status (Ada/ Tidak)
Para meter*
BM Thn 2009
Kesim‐pulan Thn. 2009
Thn. 2010
Kesim‐pulan Thn. 2010
Thn. 2011
Kesim‐pulan
Thn. 2011
1 UKM milik Pak Slamet
SPPL
Tidak Ada
Melakukan pengelolaan limbah cair (IPAL)
Ada
BOD5 COD TSS
150 275 100
410 500 1635
Tidak baik (melebihi BM)
155 290 287
Tidak baik (melebihi BM)
> 200 285 391
Tidak baik (melebihi BM)
2 Klaster industri ATBM
UKL-UPL
Ada
Melakukan pengelolaan limbah cair (IPAL)
Ada
BOD5 COD TSS
60 150 50
138,2 388 65
Tidak baik (melebihi BM)
40 175 125
Kurang baik (Sebagian melebihi BM)
42 156 195
Kurang baik (Sebagian melebihi BM)
3 Penyulingan minyak daun cengkeh milik Bpk. Soleh
SPPL
Ada
Melakukan pengelolaan limbah cair (IPAL)
Ada
BOD5 COD TSS
50 100 100
Tidak dilaku-kan pengu-jian
-- Tidak dilakukan pengujian
-- Tidak dilakukan pengujian
--
4 Rumah Sakit Umum dr. M. Ashari
UKL-UPL
Ada
Melakukan pengelolaan limbah cair (IPAL)
Ada
BOD5 COD TSS
30 80 30
Tidak dilaku-kan pengu-jian
-- Tidak dilakukan pengujian
-- 2 8 18
Baik (memenuhi BM)
5 Hotel Kencana
UKL-UPL
Ada
Melakukan pengelolaan limbah cair (IPAL)
Ada Catatan : pada limbah dapur-nya berupa oil trap
BOD5 COD TSS
30 50 50
Tidak dilaku-kan pengu-jian
-- Tidak dilakukan pengujian
-- Tidak dilakukan pengujian
--
*Parameter disesuaikan dengan jenis usaha/kegiatan dan berdasarkan PUU yang berlaku
…….. lanjutan ( c. Format Laporan )
No Usaha
/Kegiatan Para
meter* BM
Thn 2012
Kesim‐pulan Thn. 2012
Thn. 2013
Kesim‐pulan Thn. 2013
Keterangan
1 UKM milik Pak Slamet
BOD5 COD TSS
150 275 100
Tidak dilaku-kan pengu-jian
-- 130 394 198
Kurang baik (Sebagian melebihi BM)
- Parameter yang
dicantumkan di tabel ini hanya 3 (tiga) komponen inti yaitu BOD5, COD dan TSS.
- Detail parameter setiap uji air limbahnya dibahas di bawah tabel.
2 Klaster industri ATBM
BOD5 COD TSS
60 150 50
Tidak dilaku-kan pengu-jian
-- 14 644,3 630
Kurang baik (Sebagian melebihi BM)
3 Penyulingan minyak daun cengkeh milik Bpk. Soleh
BOD5 COD TSS
50 100 100
80 131 60
Kurang baik (Sebagian melebihi BM)
80 131 60
Kurang baik (Sebagian melebihi BM)
4 Rumah Sakit Umum dr. M. Ashari
BOD5 COD TSS
30 80 30
11,1 24 3
Baik (memenu-hi BM)
6,1 12,8 4
Baik (memenu-hi BM)
5 Hotel Kencana
BOD5 COD TSS
30 50 50
27 45 42
Baik (memenu-hi BM)
27 42 37,4
Baik (memenu-hi BM)
*Parameter disesuaikan dengan jenis usaha/kegiatan dan berdasarkan PUU yang berlaku
ANALISIS HASIL UJI LABORATORIUM
1. UKM milik Pak Slamet
Tahun 2009 :
Industri kecil pembuatan tahu milik Bapak Slamet Desa Randudongkal Kecamatan
Randudongkal.
Tabel 3. Hasil uji laboratorium kualitas air limbah industri tahu tahun 2009.
Parameter Hasil Baku Mutu
(Perda Prov Jateng no 10/2004)
Keterangan
Suhu 61,7oC 38oC melebihi
pH 4,89 6,0 ‐9,0 melebihi
BOD 5 410 150 melebihi
COD 500 275 melebihi
Kekeruhan 1635 ‐ ‐
Industri tahu milik Bapak Slamet berada ditengah pemukiman penduduk, dan di
lingkungannya ada beberapa usaha sejenis. Limbah masih berada diatas baku mutu hal ini
disebabkan karena limbah tidak melalui proses pengolahan sebelum dibuang ke
lingkungan. Pada tahun 2009, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang telah
membangun IPAL secara komunal sehingga diharapkan kondisi lingkungan terjaga dari
pencemaran limbah tahu. Kelebihan lain, gas methane yang dihasilkan juga dapat
dimanfaatkan sebagai bahan bakar kompor dan lampu.
Gambar 1. Industri kecil yang memproduksi tahu milik Bapak Slamet Desa Randudongkal
Gambar 2. Pengujian kualitas limbah cair di laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
Tahun 2010 :
1. Jenis Sampel : Industri tahu Petugas Sampling : Laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
Titik/Lokasi Sampling : Slamet, Desa Randudongkal
Tabel 4. Hasil Uji Laboratorium kualitas air limbah industri tahu tahun 2010
No Parameter Hasil
Baku Mutu
Peraturan Daerah
Prov. Jawa Tengah No. 10 Tahun 2004
Satuan Metode Analisa
1 pH 5.06 6,0‐9,0
2 Suhu 66.8 38 °C Potensiometri
3 BOD5 155 150 Mg/L Spektrofotometri
4 COD 290 275 Mg/L Spektrofotometri
5 TSS 287 100 Mg/L Gravimetri
6 Debit Maksimum 20 m3 / ton kedelai
Lokasi industri tahu milik bpk Slamet berada di tengah pemukiman. Dari hasil pengujian semua
parameter yang diujikan melebihi ambang batas sesuai perda Prov. Jateng No.10 tahun 2004.
parameter yang tinggi dihasilkan oleh bahan baku industri yang mengandung nilai protein
relative tinggi serta proses pemasakan selam proses produksi, untuk mengurangi cemaran
lingkungan yang disebabkan oleh industri tersebut maka disarankan untuk dilakukan
pengoperasian instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang sudah ada supaya pengolahan
limbah sebelum dibuang ke perairan bisa optimal dan tidak melebihi ambang baku mutu sesuai
perda Prov. Jateng No. 10 tahun 2004.
Tahun 2011 :
Jenis Sampel : Industri tahu
Petugas Sampling : Laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
Titik/Lokasi Sampling : Slamet, Desa Randudongkal
Tabel 5. Hasil Uji Laboratorium kualitas air limbah industri tahu tahun 2011
No Parameter Hasil
Baku Mutu
Peraturan Daerah
Prov. Jawa Tengah No. 10 Tahun 2004
Satuan Metode Analisa
1 pH 7.79 6,0‐9,0
2 Suhu 42.5 38 °C Potensiometri
3 BOD5 >200 150 Mg/L Spektrofotometri
4 COD 285 275 Mg/L Spektrofotometri
5 TSS 391 100 Mg/L Gravimetri
6 Debit Maksimum 20 m3 / ton kedelai
Lokasi industri tahu milik bpk Slamet berada di tengah pemukiman. Dari hasil pengujian semua
parameter yang diujikan melebihi ambang batas sesuai perda Prov. Jateng No.10 tahun 2004.
parameter yang tinggi dihasilkan oleh bahan baku industri yang mengandung nilai protein
relative tinggi serta proses pemasakan selama proses produksi, untuk mengurangi cemaran
lingkungan yang disebabkan oleh industri tersebut maka disarankan untuk dilakukan
pengoperasian instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang sudah ada supaya pengolahan
limbah sebelum dibuang ke perairan bisa optimal dan tidak melebihi ambang baku mutu sesuai
perda Prov. Jateng No. 10 tahun 2004.
Tahun 2013 :
1 Jenis Sampel : Industri tahu
Petugas Sampling : Laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
Titik/Lokasi Sampling : Slamet, Desa Randudongkal
Tabel 6. Hasil Uji Laboratorium kualitas air limbah industri tahu tahun 2013
No Parameter Hasil
Baku Mutu
Peraturan Daerah
Prov. Jawa Tengah No. 10 Tahun 2004
Satuan Metode Analisa
1 pH 4.5 6,0‐9,0
2 Suhu 80 38 °C Potensiometri
3 BOD5 130 150 Mg/L Spektrofotometri
4 COD 394 275 Mg/L Spektrofotometri
5 TSS 198 100 Mg/L Gravimetri
6 Debit Maksimum 20 m3 / ton kedelai
Lokasi industri tahu milik bpk Slamet berada di tengah pemukiman Desa Randudongkal
dengan koordinat S : 07°06’349”dan E : 109°19’691”. Dari hasil pengujian semua parameter yang
diujikan melebihi ambang batas sesuai perda Prov. Jateng No.10 tahun 2004. parameter yang
tinggi dihasilkan oleh bahan baku industri yang mengandung nilai protein relative tinggi serta
proses pemasakan selam proses produksi, untuk mengurangi cemaran lingkungan yang
disebabkan oleh industri tersebut maka disarankan untuk dilakukan pengoperasian instalasi
pengolahan air limbah (IPAL) yang sudah ada supaya pengolahan limbah sebelum dibuang ke
perairan bisa optimal dan tidak melebihi ambang baku mutu sesuai perda Prov. Jateng No. 10
tahun 2004.
Gambar 3. Pengambilan sampling air limbah tahu
2. Klaster industri ATBM
Tahun 2009
Tabel 7. Hasil Uji Laboratorium kualitas air limbah industri ATBM tahun 2009
No Parameter Hasil
Baku Mutu
Perda
Prov. Jateng No. 10 Tahun 2004
Satuan Metode Analisa
1 pH 12,1* 6,0‐9,0
2 Suhu 39,1* 38 °C Potensiometri
3 BOD5 138,2* 60 Mg/L Spektrofotometri
4 COD 388* 150 Mg/L Spektrofotometri
5 TSS 65* 50 Mg/L
6 Minyak dan Lemak
‐ 3 Mg/L Spektrofotometri
7 Fenol Total 0,462 0,5 Mg/L Spektrofotometri
8 Khrom total (Cr)
‐ 1,0 Mg/L Spektrofotometri
9 Amoniak total (NH3‐N)
8,6* 8,0 Mg/L Spektrofotometri
10 Sulfida 1,25* 0,3 Mg/L Spektrofotometri
Lokasi industri tekstil Bapak Ahmad berada di lingkungan pemukiman di Desa Wanarejan
(belakang Balai Desa Wanarejan). Limbah cair yang terbanyak dihasilkan dari proses
pewarnaan. COD, BOD5, pH, suhu. TSS, amoniak total dan kandungan sulfit yang
dihasilkan melebihi ambang batas sesuai Perda Prov. Jateng No.10/2004. Limbah cair yang
dihasilkan belum melalui proses pengolahan, dan langsung dibuang ke badan air .
Tahun 2010
1. Jenis Sampel : ATBM (outlet)
Petugas Sampling : Laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
Titik/Lokasi Sampling : Sultoni, Wanarejan Utara Kab. Pemalang
Tabel 8. Hasil Uji Laboratorium kualitas air limbah industri ATBM tahun 2010
No Parameter Hasil
Baku Mutu
Peraturan Daerah
Prov. Jawa Tengah No. 10 Tahun 2004
Satuan Metode Analisa
1 pH 10,6* 6,0‐9,0
2 Suhu 69,1* 38 °C Potensiometri
3 BOD5 40 60 Mg/L Spektrofotometri
4 COD 175* 150 Mg/L Spektrofotometri
5 TSS 125* 50 Mg/L
6 Minyak dan Lemak ‐ 3 Mg/L Spektrofotometri
7 Fenol Total ‐ 0,5 Mg/L Spektrofotometri
8 Khrom total (Cr) > 1,0 1,0 Mg/L Spektrofotometri
9 Amoniak total (NH3‐N) ‐ 8,0 Mg/L Spektrofotometri
10 Sulfida > 0,8*
0,3
Mg/LSpektrofotometri
11 Debit Maksimum 100 m3 / ton bahan baku
Lokasi industri ATBM milik Sultoni berada di tengah lingkungan pemukiman. Limbah cair yang
terbanyak dihasilkan dari proses pencucian kain dasar,dan pewarnaan. Dari hasil pengujian
limbah cair di industri tekstile dan batik Sultoni memiliki kandungan temperatur, pH, BOD,
COD dan Sulfida yang relative tinggi dan melebihi ambang batas sesuai perda Prov. Jateng
No.10 tahun 2004. temperatur yang tinggi disebabkan oleh proses perebusan pada saat
pewarnaan sedangkan Nilai pH, COD, TSS dan Sulfida yang tinggi disebabkan oleh zat
pewarnaan yang digunakan oleh industri tersebut, untuk mengurangi cemaran lingkungan
yang disebabkan oleh industri tersebut maka disarankan untuk dilakukan pengolahan limbah
sebelum dibuang ke perairan.
Tahun 2011
2. Jenis Sampel : ATBM (outlet)
Petugas Sampling : Laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
Titik/Lokasi Sampling : Sultoni, Wanarejan Utara Kab. Pemalang
Tabel 9. Hasil Uji Laboratorium kualitas air limbah industri ATBM tahun 2011
No Parameter Hasil
Baku Mutu
Peraturan Daerah
Prov. Jawa Tengah No. 10 Tahun 2004
Satuan Metode Analisa
1 pH 9.2 6,0‐9,0
2 Suhu 39 38 °C Potensiometri
3 BOD5 42 60 Mg/L Spektrofotometri
4 COD 156 150 Mg/L Spektrofotometri
5 TSS 195 50 Mg/L
6 Minyak dan Lemak ‐ 3 Mg/L Spektrofotometri
7 Fenol Total ‐ 0,5 Mg/L Spektrofotometri
8 Khrom total (Cr) > 1,0 1,0 Mg/L Spektrofotometri
9 Amoniak total (NH3‐N) ‐ 8,0 Mg/L Spektrofotometri
10 Sulfida > 0,8
0,3
Mg/LSpektrofotometri
11 Debit Maksimum 100 m3 / ton bahan baku
Lokasi industri ATBM milik Sultoni berada di tengah lingkungan pemukiman. Limbah cair yang
terbanyak dihasilkan dari proses pencucian kain dasar,dan pewarnaan. Dari hasil pengujian
limbah cair di industri tekstile dan batik Sultoni memiliki kandungan temperatur, pH, BOD,
COD dan Sulfida yang relative tinggi dan melebihi ambang batas sesuai perda Prov. Jateng
No.10 tahun 2004. temperatur yang tinggi disebabkan oleh proses perebusan pada saat
pewarnaan sedangkan Nilai pH, COD, TSS dan Sulfida yang tinggi disebabkan oleh zat
pewarnaan yang digunakan oleh industri tersebut, untuk mengurangi cemaran lingkungan
yang disebabkan oleh industri tersebut maka disarankan untuk dilakukan pengolahan limbah
sebelum dibuang ke perairan.
Tahun 2013
3. Jenis Sampel : Air Limbah di industri pewarnaan Sarung Goyor(outlet)
Petugas Sampling : Laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
Titik/Lokasi Sampling : Bapak Sonhaji, Dusun Slatri, Desa Wanarejan Utara, Kecamatan
Taman, Kebaupaten Pemalang
Tabel 10. Hasil Uji Laboratorium kualitas air limbah industri pewarnaan sarung goyor tahun 2013
No Parameter Hasil
Baku MutuAir Limbah Industri
Tekstil dan Batik
SatuanMetode Analisa
Acuan Metode
1 Temperatur 31,0 38 °C Termometer SNI 06‐6989.23‐
2005
2 BOD5 14 60 Mg/L Winkler SNI 6989.72:2009
3 COD 644,3 150 Mg/L Titrimetri refluks tertutup
SNI 6989.73:2009
4 TSS 630 50 Mg/L Gravimetri SNI 06‐6989.3‐
2004
5 Fenol Total 0,58 0,5 Mg/L Spektrofotometri
SNI 06‐6989.21‐2004
6 Khrom total (Cr) 3,0 1,0 Mg/L Spektrofoto
metri IK ALAT
7 Amoniak total (NH3‐N)
0,17 8,0 Mg/L Spektrofoto
metri SNI 06‐6989.30.2005
8 Sulfida (sebagai S)
4,80 0,3 Mg/L Spektrofotometri
IK ALAT
9 Minyak dan lemak 6,80 3,0 Mg/L
Gravimetri SNI 06‐6989.10‐2004
10 pH 9,0 6,0‐9,0 ‐ pH meter
SNI 06‐6989.11‐2004
Lokasi Pengambilan sampel Air Limbah di Industri Pewarnaan Sarung Goyor Bapak Sonhaji,
Dusun Slatri, Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman, Kebaupaten Pemalang di Koordinat S :
06⁰53’29,2” dan E : 109⁰24’09,5” . Parameter yang tidak memenuhi Baku Mutu Air Limbah
Industri Tekstil dan Batik berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2012 tentang Baku Mutu Air Limbah tentang Perubahan atas Pertaturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran I No.32 tentang Baku
Mutu Air Limbah Indutri Tekstil dan Batik ) adalah : COD, TSS, Fenol Total, Khrom Total (Cr),
Sulfida (sebagai S), Minyak dan Lemak. Kondisi Lingkungan:
a. Cuaca : Cerah b. Warna Air : Berwarna c. Bau Air : Berbau
Gambar 4. Pengambilan sampel air limbah industri ATBM di Desa Wanarejan Utara Kecamatan Taman
3. Penyulingan minyak daun cengkeh milik Bapak Soleh
Tahun 2012
Jenis Sampel : Industri penyulingan minyak daun cengkeh
Petugas Sampling : Laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
Titik/Lokasi Sampling : I. Walangsanga, Abdullah : 5 Juli 2012 (11.22WIB)
II. Walangsanga, Soleh : 5 Juli 2012 (12.10 WIB) III. Karangsari, Yatin : 5 Juli 2012 (12.35 WIB)
Tabel 11. Hasil uji laboratorium kualitas air limbah industri penyulingan minyak daun cengkeh Tahun 2012
No Parameter
Hasil Baku Mutu
Peraturan Daerah
Prov. Jawa Tengah No. 5 Tahun 2012
Satuan I II III
FISIKA ‐
1 Temperatur 28.2 29. 36.1 38 °C
2 TDS 62 114 85 2000 Mg/L
3 TSS 30 60 47 100 Mg/L
KIMIA
1 pH 5.6 5.9 5.8 6.0‐9.0 ‐
2 Besi (Fe) <0.02 <0.02 <0.02 5 Mg/L
3 Mangan (Mn) <0.02 <0.02 <0.02 2 Mg/L
4 Barium (Ba) <0.02 <0.02 <0.02 2 Mg/L
5 Tembaga (Cu) <0.02 <0.02 <0.02 2 Mg/L
6 Seng (Zn) <0.02 <0.02 <0.02 5 Mg/L
7 Khrom heksavalen (Cr6+)
<0.02 <0.02 <0.02
0.1 Mg/L
8 Khrom total (Cr) <0.02 <0.02 <0.02 0.5 Mg/L
9 Kadmium (Cd) <0.02 <0.02 <0.02 0.05 Mg/L
10 Raksa (Hg) ‐ ‐ ‐ 0.002 Mg/L
11 Timbal (Pb) ‐ ‐ ‐ 0.1 Mg/L
12 Timah (Sn) ‐ ‐ ‐ 2 Mg/L
13 Arsen (Sn) <0.02 <0.02 <0.02 0.1 Mg/L
14 Selenium (Se) ‐ ‐ ‐ 0.05 Mg/L
15 Nikel (Ni) ‐ ‐ ‐ 0.2 Mg/L
16 Kobalt (Co) ‐ ‐ ‐ 0.4 Mg/L
17 Sianida (CN) <0.02 <0.02 <0.02 0.05 Mg/L
18 Sulfida (H2S) ‐ ‐ ‐ 0.05 Mg/L
19 Fluorida (F) ‐ ‐ ‐ 2 Mg/L
20 Klorin bebas (Cl2) <0.02 <0.02 <0.02 1 Mg/L
21 Nitrat (NO3‐N) <0.02 <0.02 <0.02 20 Mg/L
22 Nitrit (NO2‐N) <0.02 <0.02 <0.02 1 Mg/L
23 BOD5 74 80 98 50 Mg/L
24 COD 123 131 146 100 Mg/L
25 MBAS ‐ ‐ ‐ 5 Mg/L
26 Fenol ‐ ‐ ‐ 0.5 Mg/L
27 Minyak nabati ‐ ‐ ‐ 5 Mg/L
28 Minyak mineral ‐ ‐ ‐ 10 Mg/L
29 Radioaktivitas ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Industri Penyulingan minyak daun cengkeh dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
No.5 Tahun 2012 belum ada Baku mutu mengenai industri penyulingan minyak daun
cengkeh yang spesifik sehingga baku mutu industri penyulingan minyak dauncengkeh
mengacu pada baku mutu industri lain‐lain. Hasil analisis menunjukkan nilai pH dan COD
diluar baku mutu yang ditetapkan, sehingga perlu dilakukan pengolahan air limbah
sebelum dibuang ke badan air sehingga tidah mencemari lingkungan.
Tahun 2013
4.1.3 Industri Penyulingan Minyak Daun Cengkeh
1. Jenis Sampel : Industri penyulingan minyak daun cengkeh
Petugas Sampling : Laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
Titik/Lokasi Sampling : I. Walangsanga, Abdullah
II. Walangsanga, Soleh
III. Karangsari, Yatin
Tabel 12. Hasil uji laboratorium kualitas air limbah industri penyulingan minyak daun cengkeh
Tahun 2013
No Parameter
Hasil Baku Mutu
Peraturan Daerah
Prov. Jawa Tengah No. 5 Tahun 2012
Satuan I II III
FISIKA ‐
1 Temperatur 28.2 29. 36.1 38 °C
2 TDS 62 114 85 2000 Mg/L
3 TSS 30 60 47 100 Mg/L
KIMIA
1 pH 5.6 5.9 5.8 6.0‐9.0 ‐
2 Besi (Fe) <0.02 <0.02 <0.02 5 Mg/L
3 Mangan (Mn) <0.02 <0.02 <0.02 2 Mg/L
4 Barium (Ba) <0.02 <0.02 <0.02 2 Mg/L
5 Tembaga (Cu) <0.02 <0.02 <0.02 2 Mg/L
6 Seng (Zn) <0.02 <0.02 <0.02 5 Mg/L
7 Khrom heksavalen (Cr6+)
<0.02 <0.02 <0.02
0.1 Mg/L
8 Khrom total (Cr) <0.02 <0.02 <0.02 0.5 Mg/L
9 Kadmium (Cd) <0.02 <0.02 <0.02 0.05 Mg/L
10 Raksa (Hg) ‐ ‐ ‐ 0.002 Mg/L
11 Timbal (Pb) ‐ ‐ ‐ 0.1 Mg/L
12 Timah (Sn) ‐ ‐ ‐ 2 Mg/L
13 Arsen (Sn) <0.02 <0.02 <0.02 0.1 Mg/L
14 Selenium (Se) ‐ ‐ ‐ 0.05 Mg/L
15 Nikel (Ni) ‐ ‐ ‐ 0.2 Mg/L
16 Kobalt (Co) ‐ ‐ ‐ 0.4 Mg/L
17 Sianida (CN) <0.02 <0.02 <0.02 0.05 Mg/L
18 Sulfida (H2S) ‐ ‐ ‐ 0.05 Mg/L
19 Fluorida (F) ‐ ‐ ‐ 2 Mg/L
20 Klorin bebas (Cl2) <0.02 <0.02 <0.02 1 Mg/L
21 Nitrat (NO3‐N) <0.02 <0.02 <0.02 20 Mg/L
22 Nitrit (NO2‐N) <0.02 <0.02 <0.02 1 Mg/L
23 BOD5 74 80 98 50 Mg/L
24 COD 123 131 146 100 Mg/L
25 MBAS ‐ ‐ ‐ 5 Mg/L
26 Fenol ‐ ‐ ‐ 0.5 Mg/L
27 Minyak nabati ‐ ‐ ‐ 5 Mg/L
28 Minyak mineral ‐ ‐ ‐ 10 Mg/L
29 Radioaktivitas ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Industri Penyulingan minyak daun cengkeh dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
No.5 Tahun 2012 belum ada Baku mutu mengenai industri penyulingan minyak daun cengkeh yang
spesifik sehingga baku mutu industri penyulingan minyak dauncengkeh mengacu pada baku mutu
industri lain‐lain. Hasil analisis menunjukkan nilai pH dan COD diluar baku mutu yang ditetapkan,
sehingga perlu dilakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang ke badan air sehingga tidah
mencemari lingkungan.
4. Rumah Sakit Umum dr. M. Ashari.
Tahun 2011
‐ Air Limbah Rumah Sakit Umum bulan Desember 2011
Hasil Analisis Air Limbah Rumah Sakit Umum Kab. Pemalang
Jenis Sampel : Rumah Sakit
Petugas Sampling : Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jateng
Tgl/Jam Sampling : 5 Desember 2011
Tabel 13. Hasil uji laboratorium kualitas air limbah rumah sakit umum dr. M. Ashari tahun 2011
No Parameter Hasil Baku
Mutu Satuan Metode Analisa
Inlet Outlet
1. Suhu 27.9 27.9 30 °C Termometer
2. Zat padat tersuspensi 118 18 30 Mg/l Spektrofotometri
3. pH 6.18 6.65 6.0‐9.0 ‐ Potensiometri
4. Amonia 8.68 3.83 0.1 Mg/l Nessler
5. BOD 5 2 30 Mg/l Iodometri
6. COD 16 8 80 Mg/l Reflux tertutup
7. Phosphat 2.33 2.73 2 Mg/l Vanadatmolybdate
Ket. Baku mutu sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.10 Tahun 2004
Tahun 2012
Air Limbah Rumah Sakit Umum Dr. M. Ashari Kab. Pemalang Tahun 2012 Jenis Sampel : Rumah Sakit Petugas Sampling : Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jateng
Tabel 14. Hasil uji laboratorium kualitas air limbah rumah sakit umum dr. M. Ashari tahun 2012 Lokasi
Pengambilan Inlet Outlet Inlet Outlet Inlet Outlet Inlet Outlet Inlet Outlet
Baku Mutu Satuan Metode Analisa Waktu pengambilan 29-30 Januari 20-21 Februari 26-27 Maret 23-24 April 22-23 Mei
No Parameter Hasil 1. Temperatur 26.0 26.0 24.7 24.8 26.0 26.0 25.0 25.0 28.0 27.0 30 °C SNI 06-26989.23-2005 2. BOD 18.1 11.1 77.6 6.6 32.6 4.6 120.1 4.1 40.1 7.6 30 Mg/l APHA 2005.Section 5210-
B,Section 4500-OG 3. COD 44 24 189 12 72 8 249 12 92 12 80 Mg/l APHA 2005. Section
5220-C 4. TSS 29 7 68 7 55 8 55 1 57 3 30 Mg/l In House Methode 5. NH3-N bebas 0.0518 0.0116 0.1566 0.0114 0.0810 0.0026 0.1759 0.0173 0.2212 0.0092 0.1 Mg/l SNI 06-2479-1991 6. Phospat (P) 0.9421 0.2103 0.8068 0.9537 0.5428 0.3369 3.2923 0.7315 2.3460 1.1907 2 Mg/l APHA 2005 Section 4500
PB 5 dan 4500-PD 7. pH 7.1 7.9 7.1 7.5 6.9 7.1 7.0 7.4 7.2 7.7 6.0-9.0 - SNI 06-6989.11-04
Ket. Baku mutu sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.10 Tahun 2004
Lokasi Pengambilan
Inlet Outlet Inlet Outlet Inlet Outlet Inlet Outlet Baku Mutu Satuan Metode Analisa Waktu pengambilan 17-18 Juni 8 Juli 5-8 Agustus 19-20 September
No Parameter Hasil 1. Temperatur 25.0 25.0 28.2 28.2 25.9 26.9 25.9 25.9 30 °C SNI 06-26989.23-2005 2. BOD 23.6 4.1 9.1 2.3 46.1 20.1 63.8 11.1 30 Mg/l APHA 2005.Section 5210-
B,Section 4500-OG 3. COD 131 16 24 8 156 44 124 24 80 Mg/l APHA 2005. Section
5220-C 4. TSS 116 1 24 4 85 5 10 3 30 Mg/l In House Methode 5. NH3-N bebas 0.2010 0.0111 0.6171 0.1515 0.3218 0.0958 1.1086 0.0408 0.1 Mg/l SNI 06-2479-1991 6. Phospat (P) 1.4856 0.9700 2.9709 0.8125 4.0358 1.5139 1.8860 1.5482 2 Mg/l APHA 2005 Section 4500
PB 5 dan 4500-PD 7. pH 7.2 7.6 7.8 7.3 7.0 7.9 7.8 8.3 6.0-9.0 - SNI 06-6989.11-04
Ket. Baku mutu sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.10 Tahun 2004
Tahun 2013 4.5. Hasil Analisis Limbah Rumah sakit 4.5.1 Air Limbah Rumah Sakit Umum Dr. M. Ashari Kab. Pemalang Tahun 2013
Jenis Sampel : Rumah Sakit Petugas Sampling : Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan & Pengendalian Penyakit Yogyakarta
Tabel 15. Hasil uji laboratorium kualitas air limbah rumah sakit umum dr. M. Ashari tahun 2013
Lokasi Pengambilan
Inlet Outlet Inlet Outlet Inlet Outlet Inlet Outlet Inlet Outlet Inlet Outlet Baku Mutu Satuan Metode Analisa Waktu pengambilan 31-1s/d 1-2-2013 24 s/d 25-2-2013 24 s/d 25 -3-2013 17 s/d 18-4-2013 28 s/d 29-5-2013 17 s/d 19-6-2013
No Parameter Hasil 1. Temperatur 26,9 26,9 25,9 26,9 25,9 25,9 25,6 25,7 27,6 28,6 24,9 25,1 30 °C SNI 06-26989.23-
2005 2. BOD 72,1 10,1 30,1 11,1 45,1 11,1 28,1 6,1 110,1 6,1 50,0 5,5 30 Mg/l APHA
2005.Section 5210-B,Section 4500-OG
3. COD 135 24 109 24 92 24 44 12 330 12 145,0 11,3 80 Mg/l APHA 2005. Section 5220-C
4. TSS 79 7 188 26 35 14 94 18 239 2 110 5 30 Mg/l In House Methode 5. NH3-N
bebas 0,3531 0,0042 0,2783 0,0049 0,1235 0,0045 0,0547 Tak
terdeteksi
Tak terdete
ksi
0,0059 0,1640 0,0035 0.1 Mg/l SNI 06-2479-1991
6. Phospat (P) 1,1456 0,1820 1,9693 0,9923 1,5365 0,6643 1,2084 0,9206 3,5623 2,1043 1,8245 0,7378 2 Mg/l APHA 2005 Section 4500 PB 5 dan 4500-PD
7. pH 7,0 7,6 6,9 7,2 6,9 7,4 7,2 7,5 6,5 6,8 7,1 7,6 6.0-9.0 - SNI 06-6989.11-04 Ket. Baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit Perda Prop.Jateng No.5 Th.2012
Lokasi Pengambilan
Inlet Outlet Inlet Outlet Inlet Outlet Inlet Outlet Inlet Outlet Baku Mutu Satuan Metode Analisa Waktu pengambilan 22 s/d 23-7-2013 29-8-2013 24 s/d 25-9-2013 28 s/d 29-10-2013 25 s/d 26-11-2013
No Parameter Hasil 1. Temperatur 26,8 26,7 29,3 29,5 28,0 25,4 24,5 25,5 24,0 23,5 30 °C SNI 06-26989.23-
2005 2. BOD 82,5 10,0 105,1 14,1 120,1 6,6 94,1 16,1 110,1 6,1 30 Mg/l APHA
2005.Section 5210-B,Section 4500-OG
3. COD 214,5 23,0 282,0 27,7 289,5 16,6 182,0 37,3 247,0 12,8 80 Mg/l APHA 2005. Section 5220-C
4. TSS 159 5 122 1 149 1 65 1 86 4 30 Mg/l In House Methode 5. NH3-N
bebas 0,3389 0,0022 0,6065 0,112 0,5734 0,0049 0,4295 0,3940 0,2169 0,0606 0.1 Mg/l SNI 06-2479-1991
6. Phospat (P) 3,4550 1,5749 4,9133 3,3658 1,8337 1,9697 3,5105 1,6915 1,8281 2,2204 2 Mg/l APHA 2005 Section 4500 PB 5 dan 4500-PD
7. pH 7,3 7,6 7,3 7,8 7,3 7,8 7,4 7,8 7,1 7,6 6.0-9.0 - SNI 06-6989.11-04 Ket. Baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit Perda Prop.Jateng No.5 Th.2012
5. Hotel Kencana Tahun 2012
1. Jenis Sampel : Hotel
Petugas Sampling : Laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
Titik/Lokasi Sampling : Hotel Kencana, Jl. Kenanga Pemalang
Tabel 16. Hasil uji laboratorium kualitas air limbah Hotel Kencana, Pemalang ,Tahun 2012
No Parameter Hasil
Baku Mutu
Peraturan Daerah
Prov. Jawa Tengah No. 5 Tahun 2012
Satuan Metode Analisa
1 pH 6.0 6,0‐9,0 ‐
2 Suhu 30 ‐ °C Potensiometri
3 BOD5 27 30 Mg/L Spektrofotometri
4 COD 45 50 Mg/L
5 TSS 42 50 Mg/L
Limbah dari Hotel Kencana sesuai Peraturan Daerah Prov. Jawa Tengah No.5 Tahun 2012
Tentang Baku Mutu Air Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel. Dari hasil analisis limbah Hotel
Kencana tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan limbah yang
dibuang masih belum optimal mengingat aktivitas hotel berjalan secara optimal pada saat
akhir minggu dan liburan. Untuk mengantisipasi adanya pencemaran lingkungan yang
dimungkinkan dari aktivitas hotel tersebut maka diperlukan IPAL sederhana untuk mengolah
limbah yang dihasilkan sebelum dibuang ke badan air.
Tahun 2013
2. Jenis Sampel : Hotel
Petugas Sampling : Laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
Titik/Lokasi Sampling : Hotel Kencana, Jl. Kenanga Pemalang
Tabel 17. Hasil uji laboratorium kualitas air limbah Hotel Kencana, Pemalang ,Tahun 2013
No Parameter Hasil
Baku Mutu
Peraturan Daerah
Prov. Jawa Tengah No. 5 Tahun 2012
Satuan Metode Analisa
1 pH 6.5 6,0‐9,0 ‐
2 Suhu 30 ‐ °C Potensiometri
3 BOD5 27 30 Mg/L Spektrofotometri
4 COD 42 50 Mg/L
5 TSS 37,4 50 Mg/L
Limbah dari Hotel Kencana sesuai Peraturan Daerah Prov. Jawa Tengah No.5 Tahun 2012
Tentang Baku Mutu Air Limbah Cair bagi Kegiatan Hotel. Dari hasil analisis limbah Hotel Kencana
tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan limbah yang dibuang masih
belum optimal mengingat aktivitas hotel berjalan secara optimal pada saat akhir minggu dan
liburan. Untuk mengantisipasi adanya pencemaran lingkungan yang dimungkinkan dari aktivitas
hotel tersebut maka diperlukan IPAL sederhana untuk mengolah limbah yang dihasilkan sebelum
dibuang ke badan air.
d. Format Pencapaian Target
Tabel 18. Tabel pencapaian target SPM
No Tahun
Pelaksanaan
Jml Usaha Dan/Atau Keg Yg Mentaati Persy Adm & Tekns Pencghn Penc
Air
Jml Usaha Dan/Atau Keg Yang Diawasai
Prosentase Jml Usaha Dan/Atau Keg Yg Mentaati Persy Adm & Tekns Pencghn Penc Air (3)/(4) X 100%
(1) (2) (3) (4) (5)
1. 2009 2 36 5,6 % 2. 2010 10 36 27,78 % 3. 2011 15 36 41,67 % 4. 2012 25 36 69,45% 5. 2013 36 36 100 %
2. PELAYANAN PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA DARI SUMBER TIDAK BERGERAK
a. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang potensial mencemari udara yang telah diinventarisir :
1. PT. Phillips seafoods
2. PT. Candi Mekar
3. PG. Sumberharjo (Desa Banjarmulya, Kec. Pemalang)
b. Matrik Pemantauan
Tabel 19. Daftar usaha yang dipantau
NO
NAMA JENIS USAHA YANG POTENSIAL MENCEMARI
UDARA
JENIS/USAHA ALAMAT
TARGET TAHUN PEMANTAUAN
2009 2010 2011 2012 2013
1. PT. Phillips Seafoods
Industri pengalengan ikan.
Dukuh Pejarakan, Desa Danasari, Kec. Pemalang
V V V V V
2 PT. Candi Mekar Industri textile Jln. Pemalang‐Pekalongan
V V V V V
3 PG. Sumberharjo Industri gula Desa Banjarmulya,Kec. Pemalang
‐ V V V V
c. Format Laporan Tahun 2009
Tabel 20. Hasil Pemantauan dengan uji kualitas udara terhadap 2 (dua) perusahaan di Pemalang pada tahun 2011
NO JENIS INDUSTRI
PERSYARATAN ADMINISTRASI PERSYARATAN TEKNIS SUMBER EMISI
PARAMETER
BAKU MUTU
HASIL PEMANTAUAN
KETERANGAN JENIS
STATUSada/ tidak
JENIS STATUS ada/tidak
Tahun 2011 Kesimpulan Thn.
2011
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1. PT. Phillips
Seafoods ‐memiliki UKL‐UPL
ada IPAL ada Ketel uap (boiler)
SO2
NO2 CO H2S NH3 Partikulat
632316 15000 0,02 2 230
2838 620,5 0,005 0,01 219
Memenuhi baku mutu
‐‐
2. PT. Candi mekar ‐memiliki UKL‐UPL
ada IPAL ada Ketel uap (boiler)
SO2
NO2 CO Hidrogen Partikulat
632316 15000 160 230
7,09523,90 3645 <65 224
Memenuhi baku mutu
‐‐
Tahun 2010
Tabel 20. Hasil Pemantauan dengan uji kualitas udara terhadap 3 (tiga) perusahaan di Pemalang pada tahun 2010
NO JENIS INDUSTRI
PERSYARATAN ADMINISTRASI PERSYARATAN TEKNIS SUMBER EMISI
PARAMETER
BAKU MUTU
HASIL PEMANTAUAN
KETERANGAN JENIS
STATUSada/ tidak
JENIS STATUS ada/tidak
Tahun 2011 Kesimpulan Thn.
2010
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1. PT. Phillips
Seafoods ‐memiliki UKL‐UPL
ada IPAL ada Ketel uap (boiler)
SO2
NO2 CO H2S NH3 Partikulat
632316 15000 0,02 2 230
26,737 612,1 0,005 0,099 217
Memenuhi baku mutu
‐‐
2. PT. Candi mekar ‐memiliki UKL‐UPL
ada IPAL ada Ketel uap (boiler)
SO2
NO2 CO Hidrogen
632316 15000 160
7,09523,79 3645 <65,44
Memenuhi baku mutu
‐‐
Partikulat 230 222,53. PG. Sumberharjo ‐memiliki UKL‐UPL
ada IPAL Tidak ada Cerobong
asap SO2NO2 Partikulat Opasitas
800600 250 30
856627 312 27
Tidak memenuhi baku mutu
‐‐
Tahun 2011
Tabel 20. Hasil Pemantauan dengan uji kualitas udara terhadap 3 (tiga) perusahaan di Pemalang pada tahun 2011
NO JENIS INDUSTRI
PERSYARATAN ADMINISTRASI PERSYARATAN TEKNIS SUMBER EMISI
PARAMETER
BAKU MUTU
HASIL PEMANTAUAN
KETERANGAN JENIS
STATUSada/ tidak
JENIS STATUS ada/tidak
Tahun 2011 Kesimpulan Thn.
2011
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1. PT. Phillips
Seafoods ‐memiliki UKL‐UPL
ada IPAL ada Ketel uap (boiler)
SO2
NO2 CO H2S NH3 Partikulat
632316 15000 0,02 2 230
26,737 612,1 0,005 0,099 217
Memenuhi baku mutu
‐‐
2. PT. Candi mekar ‐memiliki UKL‐UPL
ada IPAL ada Ketel uap (boiler)
SO2
NO2 CO Hidrogen Partikulat
632316 15000 160 230
7,09523,79 3645 <65,44 222,5
Memenuhi baku mutu
‐‐
3. PG. Sumberharjo ‐memiliki UKL‐UPL
ada IPAL Tidak ada Cerobong asap
SO2NO2 Partikulat Opasitas
800600 250 30
879659 323 31
Tidak memenuhi baku mutu
‐‐
Tahun 2012
Tabel 21. Hasil Pemantauan dengan uji kualitas udara terhadap 3 (tiga) perusahaan di Pemalang pada tahun 2012
NO JENIS INDUSTRI
PERSYARATAN ADMINISTRASI PERSYARATAN TEKNIS SUMBER EMISI
PARAMETER
BAKU MUTU
HASIL PEMANTAUAN
KETERANGAN JENIS
STATUSada/ tidak
JENIS STATUS ada/tidak
Tahun 2012 Kesimpulan Thn.
2012
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1. PT. Phillips
Seafoods ‐memiliki UKL‐UPL
ada IPAL ada Ketel uap (boiler)
SO2
NO2 632316
__ __ ‐‐
CO H2S NH3 Partikulat
150000,02 2 230
2. PT. Candi mekar ‐memiliki UKL‐UPL
ada IPAL ada Ketel uap (boiler)
SO2
NO2 CO Hidrogen Partikulat
632316 15000 160 230
13,8118,76 3450 ‐ 206,74
Memenuhi baku mutu
‐‐
3. PG. Sumberharjo ‐memiliki UKL‐UPL
ada IPAL Tidak ada Cerobong asap
SO2NO2 Partikulat Opasitas
800600 250 30
796632 328 38
Tidak memenuhi baku mutu
‐‐
Tahun 2013
Tabel 22. Hasil Pemantauan dengan uji kualitas udara terhadap 2 (dua) perusahaan di Pemalang pada tahun 2013
NO JENIS INDUSTRI
PERSYARATAN ADMINISTRASI PERSYARATAN TEKNIS SUMBER EMISI
PARAMETER
BAKU MUTU
HASIL PEMANTAUAN
KETERANGAN JENIS
STATUSada/ tidak
JENIS STATUS ada/tidak
Tahun 2013 Kesimpulan Thn.
2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1. PT. Phillips
Seafoods ‐memiliki UKL‐UPL
ada IPAL ada Ketel uap (boiler)
SO2
NO2 CO H2S NH3 Partikulat
632316 15000 0,02 2 230
__ __ ‐‐
2. PT. Candi mekar ‐memiliki UKL‐UPL
ada IPAL ada Ketel uap (boiler)
SO2
NO2 CO Hidrogen Partikulat
632316 15000 160 230
19,2721,72 6900 ‐ 165,07
Memenuhi baku mutu
‐‐
3. PG. Sumberharjo Melaporkan ke KLH ada Melakukan uji lab.
Tidak ada Cerobong asap
SO2
NO2 Partikulat Opasitas
800600 250 30
846636 286 31
Tidak memenuhi baku mutu
‐‐
d. Hasil Pemantauan
1) Nama industri : PT. Candi Mekar
2) Jenis industri yang dipantau: industri tekstil
3) Lokasi industri yang dipantau: Jalan Pemalang – Pekalongan.
4) Hasil pemantauan dengan menggunakan CEM : Tidak ada
5) Hasil pemantauan manual dan pihak – pihak yang terlibat: yaitu dengan Kementerian
Negara Lingkungan Hidup.
6) Jumlah terjadinya kasus/kerusakan: NIHIL
e. Format Pencapaian Target
Tabel 23. Pencapaian target SPM Kab. Pemalang
NO TAHUN
PELAKSANAAN
JML USAHA DAN/ATAU KEG SBR
TDK BGRK YG MENTAATI PERSY ADM & TEKNS PENCGHN PENC
UDR
JML USAHA DAN/ATAU KEG SBR TDK BGRK YG POTENSIAL MENC
UDR YG TLH DIINVENTARISASI
PROSENTASE JML USAHA DAN/ATAU KEG SBR TDK BGRK YG MENTAATI PERSY ADM & TEKNS PENCGHN
PENC UDR (3)/(4) x 100%
(1) (2) (3) (4) (5) 1. 2009 2 3 66,66 2. 2010 3 3 100 3. 2011 3 3 100 4. 2012 3 3 100 5. 2013 3 3 100
3. PELAYANAN INFORMASI STATUS KERUSAKAN LAHAN DAN/ATAU TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA
a. Matrik Penetapan Kerusakan Lahan Dan/Tanah
Tabel 24. Pemantauan Luas Kerusakan lahan dan/tanah yang ditetapkan untuk produksi
biomassa di Kabupaten Pemalang
NO LUAS KERUSAKAN LAHAN
DAN/TANAH YANG DITETAPKAN UTK PROD BIOMASSA
TAHUN PEMANTAUAN
2009 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 89.907,74 Ha
‐ ‐ ‐ V V
Gambar 5. Pengambilan sampel tanah pada tahun 2012
Gambar 6. Peta pengambilan sampel tanah pada tahun 2012
Gambar 7. Peta lahan yang status rusak pada tahun 2012
b. Format Laporan
HASIL ANALISIS SIFAT DASAR TANAH TIPE LAHAN KERING
LOKASI PEMANTAUAN :
Tahun 2012
1. Kelurahan/Desa Beji, Kecamatan Taman
2. Kelurahan/Desa Asemdoyong, Kecamatan Taman
3. Kelurahan/Desa Gondang, Kecamatan Taman
4. Kelurahan/Desa Widodaren, Kecamatan Petarukan
5. Kelurahan/Desa Klareyan, Kecamatan Petarukan
6. Kelurahan/Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan
7. Kelurahan/Desa Kebojongan, Kecamatan Comal
8. Kelurahan/Desa Limbangan, Kecamatan Ulujami
9. Kelurahan/Desa Blendung, Kecamatan Ulujami
10. Kelurahan/Desa Bumirejo, Kecamatan Ulujami
11. Kelurahan/Desa Tasikrejo, Kecamatan Ulujami
12. Kelurahan/Desa Gedeg, Kecamatan Comal
13. Kelurahan/Desa Sidorejo, Kecamatan Comal
14. Kelurahan/Desa Sukorejo, Kecamatan Ulujami
Tabel 25. Hasil uji laboratorium kualitas tanah Kabupaten Pemalang di 14 (empat belas) titik pantau pada tahun 2012
No Luas Lahan
Parameter Ambang Kritis
Hasil Pengukuran Pada Titik Pantau
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (1) (2) (3) (4) (5) 1
17.814,74 Ha
Erosi (mm/10 tahun)
Tebal tanah< 20 cm > 0,2 ‐< 1,3 20 ‐ <50 cm 1,3 ‐ < 4,0 50 ‐ <100 cm
4,0 ‐ <9,0
100 – 150 cm
9,0 – 12
>150 cm >12 Ketebalan solum (cm) <20 100 100 100 90 90 90 100 90 100 Kebatuan permukaan (%) >40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Komposisi fraksi (%) < 18 koloid, >
80 pasir kuarsa 35,48 30,02 19,88 24,56 18,13 35,87 21,25 33,92 6,63
Berat isi (g/cm3) >1,4 1,04 0,98 1,08 1,05 1,10 1,02 1,51 1,29 1,11 Porositas total (%) <30; >70 48 52,43 46 50 47,12 50,72 25,98 34,85 45,85 Derajat pelulusan air
(cm/jam) <0,7; >8,0 0,53 4,46 5,52 3,61 10,8 2,33 2,63 1,36 1,78
pH (H2O) 1:2,5 <4,5; >8,5 7,01 7,32 7,05 6,89 6,37 6,26 6,65 7,73 7,30 Daya hantar listrik/DHL
(mS/cm) >4,0 0,18 1,96 0,14 0,10 0,21 0,71 0,10 0,47 0,25
Redoks (mV) <200 ‐10,4 ‐28,7 3,9 ‐1,2 18,4 ‐1,3 6,3 ‐50,2 ‐23,3 Jumlah Mikroba (cfu/g
tanah) >102
4x 1010
3,8x 1010
3,4x 108
3,4x 108
5,9x 108
6,1x 108
3,3x 105
4x 105
4x 1010
No Luas Lahan Parameter Ambang Kritis
Hasil Pengukuran Pada Titik Pantau
Kesimpulan
Ket.
10 11 12 13 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Erosi (mm/10 tahun)
Tebal tanah Di bawah ambang kritis/sangat rendah.
Penje‐lasan ada di ba‐wah tabel ini.
< 20 cm > 0,2 ‐< 1,3 20 ‐ <50 cm 1,3 ‐ < 4,0 50 ‐ <100 cm 4,0 ‐ <9,0 100 – 150 cm
9,0 – 12
>150 cm >12 Ketebalan solum (cm) <20 90 90 80 90 80 Kondisi Tanah baik Kebatuan permukaan
(%) >40 0 0 0 5 0 Kondisi Tanah baik
Komposisi fraksi (%) < 18 koloid, > 80 pasir kuarsa
42,11 31,58 21,83 26,90 27,29 Kondisi Tanah baik
Berat isi (g/cm3) >1,4 1,03 0,93 1,08 0,98 1,18 Kondisi Tanah baik Porositas total (%) <30; >70 51,18 54,19 46,53 53,33 44,08 Kondisi Tanah baik Derajat pelulusan air
(cm/jam) <0,7; >8,0 12,82 10,02 8,28 3,31 3,61 Kondisi Tanah
kurang baik
pH (H2O) 1:2,5 <4,5; >8,5 7,68 7,57 6,60 6,47 7,23 Kondisi Tanah baik Daya hantar listrik/DHL
(mS/cm) >4,0 0,23 1,43 0,18 0,19 0,24 Kondisi Tanah baik
Redoks (mV) <200 ‐35,3 ‐42,5 ‐3,1 ‐37,6 ‐24,4 Kondisi Tanah tidak baik
Jumlah Mikroba (cfu/g tanah)
>102 9,2x 105
4x106 3,6x 106
7,8x107 3,3x 107
Kondisi Tanah baik
Prediksi erosi tanah dalam kegiatan ini menggunakan metode prediksi USLE yang
memperhitungkan karakteristik dari tanah (K), hujan (R), topografi (LS), tanaman (C), dan
pengelolaan lahannya (P).
Tabel 26. Prediksi Erosi Tanah di Kecamatan Taman, Ulujami, Petarukan, dan Comal No. Lokasi K R LS C P A (Besar erosi) 1 Beji, Taman 0,395 1122,814 0,10 0,01 0,15 0,06 ton/ha/th 2 Asemdoyong, Taman 0,458 1217,913 0,10 0,01 0,15 0,08 ton/ha/th 3 Gondang, Taman 0,582 1351,721 0,27 0,01 0,15 0,32 ton/ha/th 4 Widodaren, Petarukan 0,507 1217,913 0,10 0,01 0,15 0,09 ton/ha/th 5 Klareyan, Petarukan 0,554 1009,675 0,10 0,01 0,15 0,08 ton/ha/th 6 Kendaldoyong, Petarukan 0,358 1217,913 0,10 0,01 0,15 0,06 ton/ha/th 7 Kebojongan, Comal 0,544 1217,913 0,10 0,01 0,15 0,10 ton/ha/th 8 Limbangan, Ulujami 0,439 1217,913 0,27 0,01 0,15 0,22 ton/ha/th 9 Blendung, Ulujami 0,780 1217,913 0,27 0,01 0,15 0,39 ton/ha/th 10 Bumirejo, Ulujami 0,284 1217,913 0,10 0,01 0,15 0,05 ton/ha/th 11 Tasikrejo, Ulujami 0,429 1217,913 0,10 0,01 0,15 0,08 ton/ha/th 12 Gedeg, Comal 0,535 1217,913 0,39 0,01 0,15 0,38 ton/ha/th 13 Sidorejo, Comal 0,471 1217,913 0,39 0,01 0,15 0,34 ton/ha/th 14 Sukorejo, Ulujami 0,473 1217,913 0,10 0,01 0,15 0,08 ton/ha/th
Sumber: Perhitungan data survai dan laboratorium
Hasil perhitungan prediksi erosi tanah (Tabel 2) menunjukkan bahwa besarnya erosi
yang terjadi berkisar antara 0,05 – 0,39 ton/ha/tahun. Rendahnya erosi yang terjadi
disebabkan lahan kegiatan merupakan daerah datar dan tanah sawah yang umumnya dikelola
dengan sistem lahan yang didatarkan sehingga gaya untuk memindahkan air sangat rendah.
Erosi terjadi biasanya pada saat pengolahan atau saat tanah sawah digenangi dan dilakukan
pembalikkan tanah sehingga beberapa partikel tanah akan terlepas yang terpindahkan oleh
aliran air.
Hal ini yang menyebabkan masih adanya erosi tanah pada tanah sawah, meskipun
besarnya erosi masih dikategorikan wajar atau tidak merusak terhadap tanah. Berikut ini
kriteria dan kelas erosi tanah di Kecamatan Taman, Petarukan, Ulujami, dan Comal (Tabel 27).
Tabel 27. Kriteria dan Kelas Erosi Tanah di lokasi kegiatan
No. Lokasi Tebal Solum
(cm) Erosi
(ton/ha/th)Kriteria* Kelas Erosi**
1 Beji 100 0,06 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah
2 Asemdoyong 100 0,08 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 3 Gondang 100 0,32 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 4 Widodaren 90 0,09 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 5 Klareyan 90 0,08 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 6 Kendaldoyong 90 0,06 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 7 Kebojongan 100 0,10 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 8 Limbangan 90 0,22 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 9 Blendung 100 0,39 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 10 Bumirejo 90 0,05 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 11 Tasikrejo 90 0,08 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 12 Gedeg 80 0,38 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 13 Sidorejo 90 0,34 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 14 Sukorejo 80 0,08 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah
Keterangan:* = Berdasarkan Kemeneg LH RI (2009) **= Berdasarkan Hardjowigeno dan Sukmana (1995)
Gambar 8. Pengambilan sampel tanah pada tahun 2013
Gambar 9. Pengambilan sampel tanah pada tahun 2013
Gambar 10. Peta Pengambilan sampel tanah pada tahun 2013
Gambar 11. Peta lahan yang status rusak pada tahun 2013
LOKASI PEMANTAUAN :
Tahun 2013
1. Kelurahan/Desa Bantaragung, Sukowati, Kecamatan Ampelgading
2. Kelurahan/Desa Sukowati, Kecamatan Ampelgading
3. Kelurahan/Desa Mangunsari, Tegalsari Kecamatan Ampelgading
4. Kelurahan/Desa Tegalsari, Kecamatan Ampelgading
5. Kelurahan/Desa Wonogiri, Kecamatan Ampelgading
6. Kelurahan/Desa Ampelgading, Kecamatan Ampelgading
7. Kelurahan/Desa Losari, Kecamatan Ampelgading
8. Kelurahan/Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading
9. Kelurahan/Desa Jatirejo, Kecamatan Ampelgading
10. Kelurahan/Desa Sidokare, Kecamatan Ampelgading
11. Kecamatan Bantarbolang*
12. Kecamatan Pemalang*
13. Kecamatan Bodeh*
14. Kecamatan Warungpring*
15. Kecamatan Randudongkal*
Catatan : *) Belum diterima hasil pelaporannya dari pihak UNS.
Tabel 28. Hasil uji laboratorium kualitas tanah Kabupaten Pemalang di 10 (sepuluh) titik pantau pada tahun 2013
No Luas Lahan
Parameter Ambang Kritis
Hasil Pengukuran Pada Titik Pantau
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (1) (2) (3) (4) (5) 1
58.607,74 Ha.
Erosi (mm/10 tahun)
Tebal tanah
< 20 cm > 0,2 ‐< 1,3 20 ‐ <50 cm
1,3 ‐ < 4,0
50 ‐ <100 cm
4,0 ‐ <9,0
100 – 150 cm
9,0 – 12
>150 cm >12 Ketebalan solum (cm) <20 150 150 150 80 60 100 70 150 150 Kebatuan permukaan
(%) >40 5 10 0 0 0 0 0 0 0
Komposisi fraksi (%) < 18 koloid, > 80 pasir kuarsa
33,53 32,95 46,20 35,09 36,06
47,56 30,61 42,69 42,30
Berat isi (g/cm3) >1,4 0,94 1,06 0,9 1,03 1,15 1 1,09 0,87 0,81 Porositas total (%) <30; >70 54,81 47,52 56,73 50,48 44,71 53,92 48,58 60,1 58,88 Derajat pelulusan air
(cm/jam) <0,7; >8,0 2,12 1,8 1,66 2,04 2,55 2,29 1,06 4,67 1,36
pH (H2O) 1:2,5 <4,5; >8,5 5,48 6,04 7,54 5,76 6,25 7,04 6,43 6,58 6,03 Daya hantar listrik/DHL
(mS/cm) >4,0 0,2 0,32 0,42 0,25 0,36 0,6 0,27 0,34 1,38
Redoks (mV) <200 87,9 62,8 ‐17,8 66,2 49,1 ‐2,8 44,2 25,5 66,8 Jumlah Mikroba (cfu/g
tanah) >102 5,4x
107 7,8x 107
6,3x 107
4,2x 108
6,7x 107
5,6x 107
6,1x 108
5x 108
5,9x 108
No Luas
Lahan Parameter Ambang Kritis
Hasil Pengukuran Pada Titik Pantau
Kesimpulan
Keterangan
10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1
Erosi (mm/10 tahun)
Tebal tanah Di bawah ambang kritis (rendah – sangat rendah).
Penjelasan ada di bawah tabel ini. < 20 cm > 0,2 ‐< 1,3
20 ‐ <50 cm 1,3 ‐ < 4,0 50 ‐ <100 cm 4,0 ‐ <9,0 100 – 150 cm
9,0 – 12
>150 cm >12 Ketebalan solum (cm) <20 100 Kondisi Tanah baik Kebatuan permukaan
(%) >40 0 Kondisi Tanah baik
Komposisi fraksi (%) < 18 koloid, > 80 pasir kuarsa
46,00 Kondisi Tanah baik
Berat isi (g/cm3) >1,4 0,81 Kondisi Tanah baik Porositas total (%) <30; >70 58,88 Kondisi Tanah baik Derajat pelulusan air
(cm/jam) <0,7; >8,0 5,94 Kondisi Tanah baik
pH (H2O) 1:2,5 <4,5; >8,5 6,58 Kondisi Tanah baik Daya hantar listrik/DHL
(mS/cm) >4,0 1,13 Kondisi Tanah baik
Redoks (mV) <200 18,5 Kondisi Tanah tidak baik
Jumlah Mikroba (cfu/g tanah)
>102 5,5x107 Kondisi Tanah baik
Prediksi erosi tanah dalam kegiatan ini menggunakan metode prediksi USLE yang
memperhitungkan karakteristik dari tanah (K), hujan (R), topografi (LS), tanaman (C), dan
pengelolaan lahannya (P).
Tabel 29. Prediksi Erosi Tanah di Kecamatan Ampelgading No. Lokasi K R LS C P A (Besar erosi) 1 Bantaragung, Sukowati 0,327 1927,697 0,53 0,001 0,1 0,03 ton/ha/th 2 Sukowati 0,390 1927,697 0,68 0,001 0,1 0,05 ton/ha/th 3 Mangunsari, Tegalsari 0,428 1927,697 0,27 0,001 0,1 0,02 ton/ha/th 4 Tegalsari 0,763 1927,697 0,10 0,01 0,15 0,22 ton/ha/th 5 Wonogiri 0,350 1927,697 0,18 0,01 0,15 0,18 ton/ha/th 6 Ampelgading 0,394 1122,814 0,18 0,01 0,15 0,12 ton/ha/th 7 Losari 0,361 1122,814 0,27 0,01 0,15 0,17 ton/ha/th 8 Jatirejo 0,320 1122,814 0,18 0,01 0,15 0,09 ton/ha/th 9 Jatirejo 0,331 1122,814 0,18 0,01 0,15 0,10 ton/ha/th 10 Sidokare 0,303 1122,814 0,18 0,01 0,15 0,09 ton/ha/th
Sumber: Perhitungan data survai dan laboratorium
Hasil perhitungan prediksi erosi tanah (Tabel 29) menunjukkan bahwa besarnya erosi
yang terjadi berkisar antara 0,02 – 0,22 ton/ha/tahun. Rendahnya erosi yang terjadi
disebabkan lahan kegiatan merupakan daerah datar dan tanah sawah yang umumnya dikelola
dengan sistem lahan yang didatarkan sehingga gaya untuk memindahkan air sangat rendah.
Erosi terjadi biasanya pada saat pengolahan atau saat tanah sawah digenangi dan dilakukan
pembalikkan tanah sehingga beberapa partikel tanah akan terlepas yang terpindahkan oleh
aliran air. Hal ini yang menyebabkan masih adanya erosi tanah pada tanah sawah, meskipun
besarnya erosi masih dikategorikan wajar atau tidak merusak terhadap tanah. Berikut ini
kriteria dan kelas erosi tanah di Kecamatan Ampelgading (Tabel di bawah ini).
Tabel 30. Kriteria dan Kelas Erosi Tanah di lokasi kegiatan
No. Lokasi Tebal Solum
(cm) Erosi
(ton/ha/th)Kriteria* Kelas Erosi**
1 Bantaragung 150 0,03 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah
2 Sukowati 150 0,05 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 3 Mangunsari 150 0,02 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 4 Tegalsari 80 0,22 Dibawah ambang kritis Rendah 5 Wonogiri 60 0,18 Dibawah ambang kritis Rendah 6 Ampelgading 100 0,12 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 7 Losari 70 0,17 Dibawah ambang kritis Rendah 8 Jatirejo 150 0,09 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 9 Jatirejo 150 0,10 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah 10 Sidokare 100 0,09 Dibawah ambang kritis Sangat Rendah
Keterangan:* = Berdasarkan Kemeneg LH RI (2009) **= Berdasarkan Hardjowigeno dan Sukmana (1995)
HASIL ANALISIS SIFAT DASAR TANAH TIPE LAHAN BASAH LOKASI PEMANTAUAN : ‐‐ TAHUN : ‐‐
Tabel 31. Hasil pengukuran lahan basah
No Luas Lahan
Parameter Ambang Kritis Hasil Pengukuran Pada Titik Pantau
Kesimp
Keterangan 1 2 3 4 dst
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) 2 B ha Subsidensi
gambut di atas pasir kuarsa (cm atau %)
>35 cm/5 tahun untuk ketebalan gambut ≥3 m atau 10 %/5 tahun untuk ketebalan
gambur <3 m
NIHIL
Kedalaman lapisan berpirit dari permukaan tanah (cm)
<25 (dengan pH≤2,5)
Kedalaman air tanah dangkal (cm)
>25
Redoks untuk tanah berpirit (mV)
>100
Redoks untuk gambut (mV)
>200
pH (H2O) 1:2,5
<4,0;>7,0
Daya Hantar Listrik/DHL (mS/cm)
>4,0
Jumlah mikroba (cfu/g tanah)
<102
c. Penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah.
SK Bupati tentang Penetapan Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah (SK dengan dilampiri peta lahan yang ditetapkan status kerusakannya). Belum ada
d. Penyampaian informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah kepada masyarakat Bukti‐bukti penyebarluasan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah seperti Foto Papan Pengumuman, Kliping Media Cetak, selebaran.
Daerah harus melampirkan: 1) Peta lahan potensi rusak skala 1:50.000 Ada dengan skala 1:100.000 (Terlampir) 2) SK Bupati tentang penetapan kerusakan lahan/tanah belum ada 3) Bukti penyebaran informasi status berbentuk Buku Laporan Kualitas Tanah sebagaimana
terlampir. e. Format Pencapaian Target
Tabel 32. Pencapaian target SPM
No Tahun
Pelaksanaan
Luas Lahan Yang Dittpkn &
Diinformskn Status Kerskn
Lhn/Tnh Utk Prod Biomassa
Luas Lahan Yg Diperuntukkn Utk Prod Biomassa
Prosentase Luas Lahan Yang Dittpkn &
Diinformskn Status Kerskn Lhn/Tnh Utk Prod
Biomassa (3)/(4)X100%
(1) (2) (2) (3) (4) 1. 2012 17.814,74 ha 89.907,74 ha 19,81 % 2. 2013 58.607,74 ha 89.907,74 ha 65,19 %
4. PELAYANAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUGAAN
PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN a. Jumlah PPNS dan PPLH : 1 PPNS; 3 PPLHD b. Disain Pemantauan
Tabel 33. Daftar pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
No Pengaduan Masy Yang
Ditindaklanjuti
Tahun Pemantauan
2009 2010 2011 2012 2013
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Penambangan liar di
wilayah perkebunan cengkeh dan kelapa.
X
2. Pencemaran pada tambak
oleh industri pencucian jeans di Desa Tasikrejo
X
3. Pencemaran air akibat
kegiatan pabrik pengolahan ikan (PT. Raja Pangan Nusantara)
X
c. Jumlah pengaduan yang diterima pada tahun berjalan
Tabel 34. Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima pada tahun berjalan
No Pokok Aduan
Pengadu Pejabat/insta
nsi tujan pengaduan
Waktu diterimanya pengaduan
Sumber klasifikasi pengaduan
Penanganan Pengaduan (7)
Diteruskan ke dinas terkait
Diserahkan ke KLH atau inst. LH kab/kt
Dilakukan verifikasi lapangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (a) (b) (c) 1. Penam
bangan liar
Pemilik wilayah tambang
KLH Kab. Pemalang
Thn. 2009 Cukup berat Koordinasi dengan DPU bidang Pertambangan, Desa dan Kecamatan setempat
‐‐‐ Dilakukan pengecekan lapangan secara bersama-sama
2. Pencemaran air pada tambak warga di desa Tasikrejo
Pemilik tambak
KLH Kab. Pemalang
Thn. 2011 Cukup berat Dilaporkan ke BLH Provinsi Jawa Tengah
Ya Dilakukan uji kualitas air bekerja sama dengan BLH Provinsi Jawa Tengah
3. Pencemaran air akibat kegiat‐an pabrik pengolahan ikan (PT. Raja Pangan Nusan‐tara)
Warga sekitar
KLH Kab. Pemalang
Thn. 2013 Cukup berat Diadakan musyawarah dengan warga, DPRD dan pengusaha.
Ya Dilakukan uji kualitas air limbah bekerja sama dengan BLH Provinsi Jawa Tengah
d. Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan Tabel 35. Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan
No. Jenis
Pengaduan Lingkungan
Pokok Aduan
Waktu Diterimanya Pengaduan
Hasil Verifikasi
Usulan Tindak Lanjut
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Kerusakan lahan Penambangan liar Thn .2009 Dibenarkan adanya
penjarahan material pada areal lahan cengkeh dan kelapa
Penghentian penambangan
‐‐
2. Pencemaran air pada tambak warga di Desa Tasikrejo
Pencemaran air Thn. 2011 Dibenarkan adanya pencemaran air di tambak akibat industri pencucian jeans
Melakukan uji kualitas air limbah
Dilakukan uji kualitas air limbah guna mengetahui tingkat pencemarannya
3. Dampak kegiatan pabrik pengolahan ikan (PT. Raja Pangan Nusantara)
Pencemaran air Thn. 2013 Dibenarkan adanya
pencemaran air
akibat kegiatan
pengolahan ikan.
Mengevaluasi kinerja sistem IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)
Dilakukan uji kualitas air limbahnya guna mengetahui tingkat pencemarannya
e. Format Pencapaian Target
Tabel 36. Pencapaian target SPM
No Tahun
Pelaksanaan
Jumlah Pengaduan Yang Ditindaklanjuti
Jumlah Pengaduan Yang Diterima
Prosentase Jumlah Pengaduan Yang Ditindaklanjuti (3)/(4) X 100%
(1) (2) (3) (4) (5)
1 2009 1 1 100 % 2 2010 0 0 100% 3 2011 1 1 100 % 4 2012 0 0 100% 5 2013 1 1 100 %
Pemalang, Februari 2014
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 660.1 / 304 / KLH / 2012
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tentang Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun
2008 tentang SPM Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2011-2016;
MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup ini yang dimaksud dengan: 1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan
mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
2. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan
untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Penyusunan SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat
BAB III
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET
Pasal 3
Penyelenggaraan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM, terdiri dari: a. Pelayanan pencegahan pencemaran air b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi
biomassa. d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
Pasal 4
Jenis pelayanan dasar bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pelayanan terdiri atas :
a. pelaksanaan program/kegiatan bidang lingkungan hidup; b. penyediaan sarana dan prasarana bidang lingkungan hidup; c. Penetapan target pencapaian SPM d. Penetapan beaya pencapaian SPM
Pasal 5
Penetapan target pencapaian SPM dan biaya pencapaian target Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan target SPM yang harus dicapai secara bertahap mulai Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017.
Pasal 6 (1) Penetapan target pencapaian SPM dan biaya pencapaian SPM Bidang
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 adalah dari hasil perhitungan pembiayaan pencapaian target SPM yang dilakukan oleh
Tim Penerapan dan Pencapaian SPM SKPD, dengan memperhatikan RPJMD, kemudian menjadi dasar masukan dalam Matrik Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2013 – 2017 Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup ini.
(2) Pelaksanaan Perhitungan Pembiayaan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sesuai dengan Petunjuk Teknis Rencana Perhitungan Pembiayaan SPM dari masing-masing Kementerian.
(3) Target pencapaian SPM beserta pendanaan indikatif SPM Bidang Lingkungan
Hidup dalam Matrik Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2013 – 2017 SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lampiran Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup ini, selanjutnya setiap tahun digunakan sebagai dasar penyusunan dan dituangkan kedalam Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA & PPAS dan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 7
(1) Matrik Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan acuan dalam perencanaan program target rencana pencapaian SPM secara bertahap oleh SKPD yang didukung dengan data akurat.
(2) Penyelenggaraan pelayanan Bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan SPM
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.
(3) Data dasar SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar secara periodik dimutahirkan dan dilaporkan kepada Bagian Organisasi dan Bappeda.
BAB V
PEMBINAAN
Pasal 8
(1) Kepala Seksi pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang berkewajiban
melakukan pembinaan dalam pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup sesuai tupoksi masing-masing.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui
pemberian fasilitas, bimbingan teknis dan bantuan teknis. (3) Persiapan, pelaksanaan dan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaporkan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup.
BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 9
Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan bidang lingkungan hidup untuk pencapaian sesuai dengan target SPM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melalui Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
BAB VII
PENGENDALIAN
Pasal 10
(1) Pengendalian dan evaluasi umum dan teknis terhadap penerapan SPM bidang
lingkungan hidup dilakukan oleh masing-masing Kepala Seksi pada Kantor Lingkungan Hidup.
(2) Hasil pengendalian dan evaluasi umum dan teknis terhadap pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup dilaporkan oleh Kepala Seksi kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup yang dilanjutkan ke Bupati melalui Sekretaris Daerah, Bappeda dan Bagian Organisasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
(3) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi umum dan teknis SPM
masing-masing Kepala Seksi dapat mengakomodasikan pengelolaan data dan informasi penerapan SPM bidang lingkungan hidup ke dalam sistem informasi daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 11
Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pemalang Pada tanggal 30 Oktober 2012
LAMPIRAN Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Nomor 660.1/ /KLH/2012 Tentang Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup
Matrix Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2013 -2017 (Program, Kegiatan, Target SPM, dan Pendanaan Indikatif Kantor Lingkungan Hidup)
Kabupaten Pemalang
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator SPM Berdasarkan
Ketetapan Kementerian
Sektor
Data Capaian SPMpada Tahun Awal
Perencanaan (2011)
Rencana Capaian SPM pada Tahun
Anggaran berjalan (2012)
Target SPM dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penang-gung-jawab
Tahun2013
Tahun2014
Tahun2015
Tahun2016*
Tahun 2017
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 08 01 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 08 01 16 03 Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan
Pelayanan pencegahan pencemaran air
28 30 55.088.000 40 46.080.000 60 139.124.736 80 195.526.656 90 236.408.832 100 278.691.840 KLH
1 08 01 16 04 Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH
100 ‐ ‐ 100 44,000,000 100 17,853,264,000 100 27,282,112,000 100 37,060,144,000 100 47,187,360,000 KLH
1 08 01 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
1 08 01 20 02 Kegiatan Pengujian Emisi/Polusi Udara akibat aktivitas industri
Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
100 100 ‐ 100 46,477,500 100 192,788,670 100 270,684,960 100 351,431,870 100 435,029,400 KLH
Kode
Program dan Kegiatan
Indikator SPM Berdasarkan
Ketetapan Kementerian
Sektor
Data Capaian SPMpada Tahun Awal
Perencanaan (2011)
Rencana Capaian SPM pada Tahun
Anggaran berjalan (2012)
Target SPM dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penang-gung-jawab
Tahun2013
Tahun2014
Tahun2015
Tahun2016*
Tahun 2017
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 08 01 20 03 Kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Cair
Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa
2 2 ‐ 40 254,510,000 60 7,232,279,208 80 9,841,150,790 90 11,301,466,069 100 12,809,745,965 KLH
Keterangan : *) Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra KLH adalah tahun 2016
DOKUMEN
RENCANA AKSI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2013 – 2017
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Oktober 2012
SKEMA DIAGRAM RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM
INVENTARISASI SUMBER PENCEMAR
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
PENETAPAN TARGET OPERASI SPM
PERENCANAAN PEMBIAYAAN
PELAKSAAN RENCANA AKSI SPM
MONITORING DAN PELAPORAN
EVALUASI
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang secara efektif dilaksanakan sejak tahun 2000 dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Berbagai perubahan mendasar pengelolaan pemerintahan telah dilakukan termasuk penyediaan pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
Sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyediaan dan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat harus memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh setiap kementerian/lembaga. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan penyusunan dan penetapan SPM oleh Kementerian/Lembaga dan penerapannya di daerah. Hingga pertengahan 2012 telah ditetapkan 15 (lima belas) SPM oleh Kementerian/Lembaga.
SPM bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
Penerapan dan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup di tingkat Kabupaten sesuai kebijakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 19 dan No 20 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup dan Petunjuk Teknis Penyusunan SPM Bidang LIngkungan Hidup masih menghadapi kendala yakni masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar, belum disusunnya rencana pencapaian SPM di daerah, dan tidak adanya laporan pencapaian pencapaian SPM. Instumen kebijakan daerah yang semestinya sudah mampu menjawab terhadap penerapan dan pencapaian SPM dalam bentuk rencana aksi belum tersedia, sehingga perlu disusun suatu instrument kebijakan di bidang lingkungan hidup yang diharapkan akan menjabarkan secara teknis kebijakan penerapan dan pencapaian SPM di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang SPM
Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2011-2016;
1.3. Tujuan dan Sasaran
1.3.1. Tujuan
1. Menjabarkan kebijakan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan kementerian Negara Lingkungan Hidup.
2. Menyajikan kebijakan secara umum mengenai rencana aksi penerapan dan pencapaian SPM bidang Lingkungan hidup;
3. Tersajikannya arahan program dan kegiatan serta pembiayaan sebagai blue print diadalam perencanaan penganggaran yang dapat dijadikan sebagai salah satu strategi SKPD dalam bargaining kebutuhan anggaran berbasis keinerja kepada TAPD;
1.3.2. Sasaran
1. Menselaraskan target pencapaian SPM yang ditetapkan pemerintah pusat melalui
kementereian Negera Lingkungan Hidup dengan pernyataan visi dan misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD;
2. Mengintegrasikan SPM ke dalam perencanaan penganggaran daerah secara signifikan dengan dukungan analisis perhitungan standar belanja (e-costing);
3. Sebagai acuan bagi Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Pemalang didalam penyusunan perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup.
1.4. Sistematika Dokumen Rencana Aksi
Bab I : Pendahuluan, pada bab ini disampaikan tentang latar belakang, landasan hukum, tujuan dan sasaran, serta sistematika dokumen rencana aksi;
Bab II : Profil dan Status Pelayanan SPM Lingkungan Hidup, bab ini menguraikan tentang Profil Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup, dan Status Pencapaian SPM Lingkungan Hidup Kabupaten;
Bab III : Analisis dan Perhitungan kebutuhan pembiayaan pencapaian pererapan SPM Lingkungan Hidup, bab ini menguraikan tentang Identifikan Kegiatan dan Kebutuhan Barang dan Jasa untuk mencapai SPM Lingkungan Hidup, Perhitungan Kebutuhan Pembiayaan bagi Pencapaian masing-masing Jenis Pelayanan SPM Lingkungan Hidup, dan Identifikasi Ketersediaan Sumber Daya Keuangan;
Bab IV : Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM Lingkungan Hidup, bab ini membahas tentang di Daerah menguraikan Program-program dan Sasaran Umum Jangka Menengah (2013 – 2018) Pencapaian SPM Lingkungan Hidup, Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2013, Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2014, Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2015, Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2016, dan Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2017;
Bab V : Kesimpulan dan Rekomendasi, bab ini menyampaikan tentang Kesimpulan dan rekomendasi dari Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor Lingkungan Hidup Tahun 2013-2017
BAB II PROFIL DAN STATUS PELAYANAN SPM LINGKUNGAN HIDUP
2.1. Profil Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
2.1.1. Kinerja Pelayanan SKPD Standar pelayanan Kantor Lingkungan Hidup sesuai Permen LH No. 19 Tahun 2010
No. Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan Indikator
Nilai SPM (2008 -2010)
Nilai Capaian (2008-2010)
1 2 3 4 5
1. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air 1. Melakukan inventarisasi dan
identifikasi sumber pencemar dan kelengkapan persyaratan administratif: a. Mendata semua jenis
usaha dan/atau kegiatan (industri, hotel, rumah sakit, rumah makan, dan permukiman/perumahan)
b. Mengindentifikasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari
c. Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan administratif jenis usaha dan/atau kegiatan
2. Menentukan prioritas jenis usaha dan/atau kegiatan yang akan dipantau dan diawasi berdasarkan hasil identifikasi persyaratan teknis (paling sedikit 5 (lima) usaha dan/atau kegiatan dan masing-masing jenis diambil paling sedikit satu contoh air limbahnya dalam satu tahun). Parameter yang diperiksa dan dianalisis datanya merupakan parameter kunci dari masing-masing jenis usaha dan/atau kegiatan.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang diambil contoh air limbahnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Parameter yang diperiksa dan dianalisis merupakan parameter kunci dari masing-masing jenis usaha dan/atau kegiatan, yang meliputi:
Prosentase (%) jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air = (Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air) : (Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi) x 100%.
10/36 x 100 % = 28 %
40 %
No. Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan Indikator
Nilai SPM (2008 -2010)
Nilai Capaian (2008-2010)
1 2 3 4 5
a. Kegiatan domestik, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, yang meliputi: pH, BOD, TSS, minyak dan lemak.
b. Kegiatan hotel, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 52/MENLH/XII/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel, yang meliputi: BOD, COD, TSS, pH.
c. Kegiatan Rumah Sakit, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58/MENLH/XII/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit, yang meliputi: BOD, COD, TSS, pH.
d. Kegiatan Industri, parameter yang diperiksa dan dianalisis sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.
4. Menyampaikan laporan hasil pemantauan usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air.
5. Menyampaikan informasi status penaatan usaha dan/atau kegiatan (taat atau tidak taat).
No. Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan Indikator
Nilai SPM (2008 -2010)
Nilai Capaian (2008-2010)
1 2 3 4 5
2. Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak Pengendalian pencemaran udara industri mencakup kegiatan:
1. Inventarisasi kualitas udara daerah dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ada dalam pengendalian pencemaran udara.
2. Penetapan baku mutu udara ambien dan baku mutu emisi yang digunakan sebagai tolok ukur pengendalian pencemaran udara.
3. Penetapan mutu kualitas udara di suatu daerah termasuk perencanaan pengalokasian industri dan/atau kegiatan yang berdampak mencemari udara.
4. Pemantauan kualitas udara baik ambien dan emisi yang diikuti dengan evaluasi dan analisis.
5. Pengawasan terhadap penaatan peraturan perundang-undangan pengendalian pencemaran udara.
6. Peran masyarakat dalam kepedulian terhadap pengendalian pencemaran udara.
7. Kebijakan bahan bakar bersih dan ramah lingkungan.
8. Penetapan kebijakan dasar baik teknis maupun non teknis dalam pengendalian pencemaran udara secara nasional
Prosentase (%) jumlah usaha dan/ atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara = (Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara) : (Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah di inventarisasi) x 100%.
3/3 x 100 % =100 %
40 %
3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa 1. Menetapkan kriteria baku
kerusakan tanah daerah kabupaten/kota;
2. Pembuatan peta kondisi lahan dan/atau tanah daerah kabupaten/kota;
3. Melakukan pengawasan dan menetapkan status
Prosentase (%) luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa = (Luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan
1936 / 89232 X 100 % = 2 %
40 %
No. Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan Indikator
Nilai SPM (2008 -2010)
Nilai Capaian (2008-2010)
1 2 3 4 5
kerusakan lahan dan/atau tanah.
status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun berjalan) : (Luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa) x 100%.
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
Pengaduan masyarakat tentang kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang wajib dikelola oleh instansi lingkungan hidup kabupaten/kota meliputi: 1. Usaha dan/atau
kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya berada pada suatu wilayah kabupaten/kota.
2. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terjadi di wilayah 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
3. Usaha dan/atau kegiatan yang penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup oleh komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup kabupaten/kota.
4. Usaha dan/atau kegiatan yang izin usaha dan/atau izin lingkungannya diberikan oleh pejabat kabupaten/kota
Prosentase (%) jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pecemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti = (Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atauperusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti) : (Jumlah pengaduan yang diterima instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dalam 1 (satu) satu tahun) x 100%.
1 / 1 X 100 %
= 100 %
40%
2.1.2. Rencana Program dan Kegiatan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (UU No. 25 2004 dan PP 8 Tahun 2008) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu progam, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya berupa personil (SDM), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari bererapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut. (Permenpan 09/2007 IKU) Rencana Program beserta Kegiatannya yang ada di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan : • Penyediaan jasa surat menyurat • Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik • Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor • Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional • Penyediaan jasa administrasi keuangan • Penyediaan jasa kebersihan kantor • Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja • Penyediaan alat tulis kantor • Penyediaan barang cetakan dan penggandaan • Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan • Penyediaan makanan dan minuman • Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan : • Pengadaan perlengkapan gedung kantor • Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor • Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional • Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor • Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan : • Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya • Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan : • Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD • Penyusunan pelaporan keuangan semesteran • Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran • Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun • Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
e. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD, dengan kegiatan : • Penyusunan database perencanann SKPD • Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD
f. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), • Penyusunan kebijakan, norma,standard prosedur dan manual pengelolaan RTH • Sosialisasi kebijakan, norma, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH • Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH
g. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, • Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air • Pantai dan laut lestari • Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air • Pengendalian dan pengawasan • Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan & Konservasi SDA
h. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam, • Rehabilitasi hutan dan lahan • Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan SDA i. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan hidup,
• Koordinasi penilaian kota sehat/adipura • Pemantauan kualitas lingkungan • Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
j. Program Peningkatan Pengendalian Polusi • Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair • Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi • Pengujian emisi / polusi udara akibat aktifitas produksi
k. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan persampahan, • Pengembangan teknologi pengolahan persampahan • Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
2.1.3. Indikator Kinerja Pencapaian Renstra
No. Indikator Kinerja Kondisi Saat Ini
Rencana Capaian
Target 2016
2012 2013 2014 2015 2016
1 Prosentase penanganan sampah (%)
36 70 40 45 50 55 60
2 Prosentase penduduk berakses air minum (%)
71,93 94 74 78 81 85 89
3 Prosentase luas permukiman yang tertata (%)
72,12 80 73,43 74,74 76,05 77,36 78,67
4 Pencemaran status mutu air
45 70 50 55 60 65 70
5 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air
100 100 100 100 100 100
6 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL
100 100 100 100 100 100
7 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk
1,2 1,8 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7
8 Penegakan hukum lingkungan
100 100 100 100 100 100 100
9 Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)
100 100 100 100 100 100
10 Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%)
0 100 100 100 100 100 100
11
Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%)
0 100 100 100 100 100 100
12
Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atauperusakan lingkungan hidup (%)
0 100 100 100 100 100 100
2.2. Status Pencapaian SPM Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
a. Perencanaan 1. Rencana Pencapaian SPM (RP-SPM) bidang LH
No Muatan RP-SPM RP-SPM 2010 RP-SPM 2011 Keterangan Ada Ada Tidak
Ada Tidak Ada
1.
Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar
X X
2. Target pelayanan yang akan dicapai
X X
3 Kemampuan, potensi, kondisi, karaketeristik dan prioritas daerah
X X
b. Sumber Pembiayaan APBD/Sumber lain
No Jenis Pelayanan
APBD 2010 Sumber Lain APBD 2011 Sumber Lain Ket. Ada
Jumlah (Rp)
Ada
Jumlah (Rp)
Ada
Jumlah (Rp)
Ada
Jumlah (Rp)
1.
Pencegahan pencemaran air
X 87.520.000 X 87.520.000 32.750.000 X 375.281.600
1. (2010) Keg. Uji kualitas air 2.2011 : - APBD :
Pengujian Kualitas air 30 titik
- DAK : Renovasi dan pengadaan sarpras laboratorium lingkungan
2. Pencegahan
pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
- - X 85.800.000 x 4.050.000 - - Sumber dana : DAK Keg.:pengadaan alat uji udara
3. Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa
X
21.000.000
X 73.480.000 6.000.000 - - Sumber dana:DAK Keg.Pengadaan alat uji tanah Keg. Pengujian Kualitas tanah dan Limbah Padat
4. Tindak Lanjut Pengaduan Masy akibat Adanya Dugaan Penc dan/atau Perusakan LH
-- -- -- -- -- -- -- -- Belum dianggarkan secara khusus
Dokumen Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2013‐2017
Dokumen Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2013‐2017
c. Unit yang Bertanggungjawab
No Jenis Pelayanan Nomenklatur Tupoksi SDM
Sesuai Tdk sesuai Sesuai Tdk sesuai
1.
Pencegahan pencemaran air
Seksi Pengendalian dan Pengelolaan Limbah
X X
2. Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
Seksi Analisis Dampak Lingkungan
X X
3. Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomass
Seksi Analisis Dampak Lingkungan
X X
4. Tindak Lanjut Pengaduan Masy akibat Adanya Dugaan Penc dan/atau Perusakan LH
Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pemalang
X X
A. Pelaksanaan
1. Kesesuaian RP-SPM bidang LH dengan juknis
No Jenis Pelayanan Juknis Kesesuaian RP-SPM
dengan Juknis Ket Sesuai Tdk Sesuai
1.
Pencegahan pencemaran air
a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar dan kelengkapan persyaratan administratif
Data dilampirkan
X
b. Menentukan prioritas jenis usaha dan/atau kgiatan yang akan dipantau dan diawasai
Paling sedikit 5 jenis usaha/kegiatan
X
c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan
Masing-masing usaha/kegiatan paling sedikit 1 (satu) contoh air limbah dalam waktu 1 tahun
X
Parameter yang diperiksa parameter kunci dari masing-masing jenis usaha/kegiata
X
Dokumen Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2013‐2017
No Jenis Pelayanan Juknis Kesesuaian RP-SPM
dengan Juknis Ket Sesuai Tdk Sesuai
n d. Menyampaikan
laporan hasil pemantauan
Data dilampirkan
X
e. Menyampaikan informasi status penaatan usaha/kegiatan
Data dilampirkan
-- --
2. Pencegahan pencemaran udara dari sumbet tidak bergerak
a. Inventarisasi industria yang potensial mencemari udara
Data dilampirkan
X
b. Inventarisasi cerobong yang potensial mencemari udara dan parameter dominan yang harus diukur
Data dilampirkan
X
c. Pelaksanaan pemantauan
• Secara manual atau otomatis
-- -- --
• Pemeriksaan teknis cerobong (lubang sampling, tangga, lantai kerja, pagar pengaman, sumber listrik)
-- -- --
d. Pengambilan contoh uji emisi udara
• Setiap industri 1 cerobong, sampelnya diambil 1 kali dalam 1 tahun
X
• Parameter yang diukur tergantung dari jenis industria
X
• Pengambilan contoh uji emisi pada cerobong dan simple meliputi pengumpulan sampel, analisa lab, pembuatan lap dan evaluasi
X
e. Pelaporan hasil • Laporan 3 -- -- --
Dokumen Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2013‐2017
No Jenis Pelayanan Juknis Kesesuaian RP-SPM
dengan Juknis Ket Sesuai Tdk Sesuai
pemantauan bulanan untuk CEM
• Laporan 6
bulanan untuk manual
-- -- --
• Laporan terjadinya kasus/kerusakan
-- -- --
3
Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa
a. Identifikasi kondisi awal tanah
• Menghimpun data sekunder (sifat dasar tanah, iklim, topografi, penggunaan tanah, potensi kerusakan tanah)
• Overlay beberapa peta untuk memperoleh gambaran areal yang berpotensi mengalami kerusakan
X
Belum dibuat overlay
b. Análisis sifat dasar tanah
• Pengamatan dan pengambilan contoh tanah
• Analisis contoh tanah
X
c. Evaluasi untuk penetapan status kerusakan lahan dan/atau tanah
• Dengan cara membandingkan hasil análisis sifat dasar tanah dengan kriteria baku kerusakan tanah (salah satu parameter terlampaui lahan/tanah dinyatakan rusak)
X
Dokumen Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2013‐2017
No Jenis Pelayanan Juknis Kesesuaian RP-SPM
dengan Juknis Ket Sesuai Tdk Sesuai
• SK Bupati / Walikota tentang status kerusakan lahan/tanah
-- -- --
d. Penyampaian informasi
Dapat melalui media cetak, website, media elektornik, dll
X -- Dalam bentuk buku laporan
4 Tindak Lanjut Pengaduan Masy akibat Adanya Dugaan Penc dan/atau Perusakan LH
Sesuai dengan mekanisme pengelolaan pengaduan yang sudah ditetapkan
Data yang dilampirkan: • Pengaduan
yang diterima
• Hasil telaahan dan klasifikasi pengaduan
• Hasil verifikasi
• Usulan tindak lanjut
-- -- Tidak ada pengaduan masyarakat.
2. Kesesuaian program dan kegiatan dengan RP-SPM bidang LH
No Jenis Pelayanan Program dan Kegiatan Kesesuaian program dan kegiatan dengan RP-SPM Ket
Sesuai Tdk Sesuai 1.
Pencegahan pencemaran air
- Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, Kegiatan : 1. pengembangan
teknologi pengolahan persampahan
2. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
- Program
Pengendalian pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup, - kegiatan :
Pemantauan Kualitas Lingkungan
X
Dokumen Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2013‐2017
No Jenis Pelayanan Program dan Kegiatan Kesesuaian program dan kegiatan dengan RP-SPM Ket
Sesuai Tdk Sesuai 2. Pencegahan
pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
- Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, kegiatan :
Pemantauan Kualitas Lingkungan
X Pengadaan alat uji udara
3. Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomass
Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, kegiatan:
Pemantauan Kualitas Lingkungan
X Pengadaan alat uji tanah dan uji kualitas tanah
4. Tindak Lanjut Pengaduan Masy akibat Adanya Dugaan Penc dan/atau Perusakan LH
Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, kegiatan :
Pemantauan Kualitas Lingkungan
X
3. Ketepatan pencapaian target
No Jenis Pelayanan Pencapaian Target
(sesuai Permen) Ketepatan pencapaian
target Keterangan Sesuai Tdk Sesuai
1.
Pencegahan pencemaran air 2009: 20% X 2010: 40% X 2011: 60% X 2012: 80%
2014: 100% 2. Pencegahan pencemaran
udara dari sumber tidak bergerak
2009: 20% X 2010: 40% X pengujian di 3
lokasi : industri, perumahan dan pusat kota.
2011: 60% 2012: 80%
2014: 100% 3. Penyediaan informasi status
kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa
2009: 20% X 2010: 40% X 2011: 60% X Pengujian
kualitas tanah di 4 lokasi
2012: 80% 2014: 100%
4. Tindak Lanjut Pengaduan Masy akibat Adanya Dugaan Penc dan/atau Perusakan LH
2009: 50% X 2010: 60% X 2011: 70% X
Dokumen Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2013‐2017
No Jenis Pelayanan Pencapaian Target
(sesuai Permen) Ketepatan pencapaian
target Keterangan Sesuai Tdk Sesuai
2012: 80% 2014: 90%
4. Sinkronisasi dan kerjasama dengan pihak lain
No Jenis Pelayanan Sinkronisasi Kerjasama Ket
1.
Pencegahan pencemaran air Pemanfaatan Laboratorium
-- --
2. Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
-- X Dengan Hiperkes Semarang
3. Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomass
-- X Laboratorium ilmu tanah Fak. Pertanian Unsoed
4. Tindak Lanjut Pengaduan Masy akibat Adanya Dugaan Penc dan/atau Perusakan LH
-- Koordinasi dengan instansi terkait dan BLH Prov. Jateng
2.3. Potensi, Masalah, Kendala serta Kebutuhan Upaya Pencapaian SPM
Lingkungan Hidup
No Potensi Masalah/Kendala Kebutuhan Dalam Upaya Pencapaian Keterangan
1. Regulasi SPM Kementerian
Permen LH No 19 dan 20 mentargetkan agar pencapaian SPM dapat dipotimalkan pada tahun 2013 tercapai 100%
Target pencapaian kementeterian yang harus selsai 100% perlu ada review sehingga daerah mampu melakukan akselerasi secara realistis
2. Visi dan Misi Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2011-2016
Penyusunan SPM di SKPD dilakukan pada tahun 2012 sehingga akselerasi menuju pencapaian visi dan misi daerah diperlukan guna mendukung terhadap target RPJMD 2011-2016
Dukungan Pembiayaan yang optimal agar akselerasi pencapaian SPM selaras dengan pencapaian visi dan misi daerah sebagaimana dalam RPJMD 2011-2016
3. Komitmen SKPD e-costing masih belum jadi arus utama dalam proses penyusunan kebijakan strategis di SKPD sehingga
Tim teknis dibutuhkan untuk mengawal dan melakukan review setiap tahun terhadap
Dokumen Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2013‐2017
pencapaian SPM di Bidang Lingkungan Hidup
4 Dukungan Bappeda selaku Komponen Strategis TAPD
Regulasi perencanaan penganggaran TAPD yang mampu mendukung terhadap pencapatain target SPM bidang Lingkugan Hidup
Instrumen SPM menjadi salah satu acuan dalam proses perencanaan pembiayaan/ penganggaran dalam rangka optimalisasi peran SKPD KLH dalam mendukung pencapaian target visi dan misi daerah
5. Staf Pelaksana dengan Sumber Daya profesional
Ketersediaan tenaga pelaksana yang mendukunga terhadap penyusunan dan evaluasi pencapaian SPM secara berkelanjutan dengan penguasaan teknis yang proporsional
Penunjukan tim teknis yang secara berkelanjutan mengawal proses pencapaian SPM di Bidang Lingkungan Hidup
Dokumen Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2013‐2017
BAB III
ANALISIS DAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN PENERAPAN SPM LINGKUNGAN HIDUP
3.1. Identifikasi Kegiatan dan Kebutuhan Barang dan Jasa untuk mencapai SPM Lingkungan hidup (Berdasarkan Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup yakni PermenLH No 20 Tahun 2008)
No. Program dan Kegiatan
Indikator SPM Berdasarkan
Ketetapan Kementerian Sektor
Kebutuhan Barang/ Jasa SPM Periode Tahun 2013
(1) (2) (3)
I. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1 Pemantauan Kualitas Lingkungan Pelayanan pencegahan pencemaran air
Pengambilan dan pengujian sampel limbah cair
2 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Pelayananan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
Pengambilan sampel dan pengujian sampel di tempat dugaan terjadinya pencemaran/perusakan lingkungan
II. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 1 Pengujian emisi/polusi udara akibat
aktivitas industri
Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
Pengambilan dan pengujian emisi cerobong sumber tidak bergerak (industri)
2 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa
- Pengadaan alat pemantau kualitas tanah
- Pengadaan Software GIS - Pengadaan Peta Dasar - Pengujian kualitas tanah
3.2. Perhitungan Kebutuhan Pembiayaan bagi Pencapaian masing-masing Jenis Pelayanan SPM Lingkungan hidup
No.
Indikator SPM Berdasarkan
Ketetapan Kementerian Sektor
Kebutuhan Barang/ Jasa SPM Tahun 2013
Kebutuhan Pembiayaan
(Rp) (1) (2) (3)
1 Pelayanan pencegahan pencemaran air
Pengambilan dan pengujian sampel limbah cair
46.080.000
2 Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
Pengambilan dan pengujian emisi cerobong sumber tidak bergerak (industri)
46.477.500
3 Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk
- Pengadaan alat pemantau kualitas tanah
- Pengadaan Software GIS
254.510.000
Dokumen Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2013‐2017
No.
Indikator SPM Berdasarkan
Ketetapan Kementerian Sektor
Kebutuhan Barang/ Jasa SPM Tahun 2013
Kebutuhan Pembiayaan
(Rp) (1) (2) (3)
produksi biomassa - Pengadaan Peta Dasar - Pengujian kualitas tanah
4 Pelayananan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
Pengambilan sampel dan pengujian sampel di tempat dugaan terjadinya pencemaran/perusakan lingkungan
44.000.000
JUMLAH 391.067.500
3.3. Identifikasi Ketersediaan Sumber Daya Keuangan
No.
Indikator SPM Berdasarkan
Ketetapan Kementerian
Sektor
Kebutuhan Barang/ Jasa SPM Tahun 2013
Kebutuhan Pembiayaan
(Rp)
Sumber
Pembiayaan
(1) (2) (3) (4) (4)
1 Pelayanan pencegahan pencemaran air
Pengambilan dan pengujian sampel limbah cair
46.080.000 APBD Kab.
2 Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
Pengambilan dan pengujian emisi cerobong sumber tidak bergerak (industri)
46.477.500 APBD Kab.
3 Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa
- Pengadaan alat pemantau kualitas tanah
- Pengadaan Software GIS- Pengadaan Peta Dasar - Pengujian kualitas tanah
254.510.000 APBD Kab.
4 Pelayananan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
Pengambilan sampel dan pengujian sampel di tempat dugaan terjadinya pencemaran/perusakan lingkungan
44.000.000 APBD Kab.
Dokumen Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2013‐2017
BAB IV RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM LINGKUNGAN HIDUP
4.1 Program-program dan Sasaran Umum Jangka Menengah (2013-2017) Pencapaian SPM Lingkungan Hidup
Kode Program dan Kegiatan
Indikator SPM Berdasarkan
Ketetapan Kementerian Sektor
(1) (2) (3)
1 08 01 16 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Pelayanan pencegahan pencemaran air
16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH
1 08 01 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
20 02 Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
20 03 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
Pelayanan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa
4.2 Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2013
Kode Program dan Kegiatan
Indikator SPM Berdasarkan
Ketetapan Kementerian Sektor
Tahun 2013
Target Capaian
(%) Rp
(1) (2) (3) (4) (5) 1 08 01 16 Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan
Pelayanan pencegahan pencemaran air
40 46.080.000
16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang
Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat
100 44.000.000
Dokumen Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2013‐2017
Kode Program dan Kegiatan
Indikator SPM Berdasarkan
Ketetapan Kementerian Sektor
Tahun 2013
Target Capaian
(%) Rp
(1) (2) (3) (4) (5) lingkungan hidup akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau perusakan LH
1 08 01 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
20 02 Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
100 46.477.500
20 03 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
Pelayanan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa
40 254.510.000
4.3 Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2014
Kode Program dan Kegiatan
Indikator SPM Berdasarkan
Ketetapan Kementerian Sektor
Tahun 2014
Target capaian
(%) Rp
(1) (2) (3) (4) (5)
1 08 01 16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan
Pelayanan pencegahan pencemaran air
60 139.124.736
16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH
100 17.853.264.000
1 08 01 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
20 02 Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
100 192.788.670
Dokumen Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2013‐2017
Kode Program dan Kegiatan
Indikator SPM Berdasarkan
Ketetapan Kementerian Sektor
Tahun 2014
Target capaian
(%) Rp
(1) (2) (3) (4) (5)
20 03 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
Pelayanan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa
60 7.232.279.208
4.4 Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2015
Kode Program dan Kegiatan
Indikator SPM Berdasarkan
Ketetapan Kementerian Sektor
Tahun 2015
target Rp (1) (2) (3) (4) (5)
1 08 01 16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan
Pelayanan pencegahan pencemaran air
80 139.124.736
16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH
100 17.853.264.000
1 08 01 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
20 02 Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
100 270.684.960
20 03 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
Pelayanan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa
80 9.841.150.790
Dokumen Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2013‐2017
4.5 Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2016
Kode Program dan Kegiatan
Indikator SPM Berdasarkan
Ketetapan Kementerian Sektor
Tahun 2016
target Rp (1) (2) (3) (4) (5)
1 08 01 16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan
Pelayanan pencegahan pencemaran air
90 236.408.832
16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH
100 27.282.112.000
1 08 01 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
20 02 Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
100 351.431.870
20 03 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
Pelayanan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa
90 11.301.466.069
4.6 Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka Anggaran 2017
Kode Program dan Kegiatan
Indikator SPM Berdasarkan
Ketetapan Kementerian Sektor
Tahun 2017
target Rp (1) (2) (3) (4) (5)
1 08 01 16
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan
Pelayanan pencegahan pencemaran air
100 278.691.840
16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH
100 47.187.360.000
Dokumen Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2013‐2017
Kode Program dan Kegiatan
Indikator SPM Berdasarkan
Ketetapan Kementerian Sektor
Tahun 2017
target Rp (1) (2) (3) (4) (5)
1 08 01 20 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
100 435.029.400
20 02 Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri
Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
100 12.809.745.965
20 03 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair
Pelayanan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa
Dokumen Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2013‐2017
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1. Kesimpulan
1. Standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup terdiri dari 4 pelayanan dasar yakni: a. Pelayanan pencegahan pencemaran air b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah akibat produksi
biomassa d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 2. Perhitungan e-costing memungkinkan pembelanjaan program kerja SPM terukur
secara visible
5.2. Rekomendasi 1. Perlu adanya komitmen penyediaan dana pendukung guna menunjang
pelaksanaan SPM terutama dana yang bersumber dari APBD Kabupaten
2. Untuk mencapai target SPM per tahunnya diperlukan program kerja SPM yang
masuk dalam perencanaan