DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN PEMASYARAKATAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

NORMA KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERUNDING

ADALAH HAK YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG UNTUK MEMBENTUK, ATAU TIDAK MEMBENTUK MENJADI ANGGOTA , TIDAK MENJADI ANGGOTA SERIKAT PEKERJA/ SERIKAT BURUH ATAS PILIHANNYA SENDIRI TANPA PAKSAAN, ANCAMAN DAN INTERVENSI SIAPAPUN

Untuk Meningkatkan Potensi Dan Kualitas Hidup Pekerja Melalui Organisasi.

Sebagai Media Pembelajaran Pekerja Dalam Segala Hal.

Terciptanya Demokrasi Di Tempat Kerja.

Terselenggaranya Nilai HAM Di Tempat Kerja.

Perlindungan Pekerja. Pembelaan Hak Dan Kepentingan

Anggota. Peningkatan Kesejahteraan

Anggota. Penyalur Aspirasi Pekerja.

1. UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh

2. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep. 16/Men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Per. 06/Men/2001 tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

IMPLEMENTASI KEBEBASAN BERSERIKAT ATAS :

KESADARAN KEJUJURAN MORAL NURANI TANGGUNG JAWAB NILAI KEPATUTAN

1. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan, maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

2. Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan.

3. Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Luar Perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh yang tidak bekerja di perusahaan.

lanjutan

4. Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh.

5. Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah gabungan Federasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

6. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain

1. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota SP/SB;

2. SP/SB dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 orang pekerja/buruh;

3. Federasi SP/SB dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 SP/SB;

4. Konfederasi SP/SB dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 Federasi SP/SB;

KONFEDERASI

FEDERASI FEDERASI FEDERASI

x x x x xx x x x x x x x x x

Catat

Catat

Catat

Ket :

X = Perusahaan/tempat kerja dalam perusahaan

SP/SB, FEDERASI SP/SB, DAN KONFEDERASI SP/SB

Memberitahukan perubahan AD/ART

DINAS TENAGA KERJA SETEMPAT

MELAKUKAN PENCATAN PERUBAHAN AD/ART

1. Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi & Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/ kota berdasarkan domisili untuk di catat.

2. Pengurus SP/SB yang telah tercatat memberitahukan secara tertulis kepada mitra kerjanya secara berjenjang.

3. Instansi pemerintah harus mencatat SP/SB yang telah memenuhi syarat dengan melampirkan :

Daftar nama pembentuk;

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

Susunan dan nama pengurus

4. Nama dan lambang SP/SB Federasi dan Konfederasi SP/SB yang akan diberitahukan tidak boleh sama dengan nama dan lambang SP/SB yang telah tercatat terlebih dahulu;

Hak SP/SB:

1.1. Membuat PKB dengan Pengusaha.Membuat PKB dengan Pengusaha.

2.2. Mewakili pekerja/buruh dalam penyelesaian Mewakili pekerja/buruh dalam penyelesaian

perselisihan industrial.perselisihan industrial.

3.3. Mewakili pekerja/buruh dalam lembaga Mewakili pekerja/buruh dalam lembaga

ketenagakerjaan.ketenagakerjaan.4.4. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yg Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yg

berkaitan dgn peningkatan kesja. berkaitan dgn peningkatan kesja.

5.5. Melakukan kegiatan lainnya yg tidak bertentangan dgn Melakukan kegiatan lainnya yg tidak bertentangan dgn peraturan perundang-undangan.peraturan perundang-undangan.

1. Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak dan memperjuangkan kepentingannya.

2. Memperjuangkan peningkatan kepentingan anggota dan keluarganya.

3. Mempertanggung jawabkan organisasi kepada anggotanya sesuai AD/ART.

Lanjutan

A. Peran SP/SB dalam pelaksanaan Hubungan Industrial maupun sebagai Mitra Pengusaha dalam memajukan perusahaan :

Ikut memikirkan masa depan pengaturan dibidang ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial;

Memberikan kontribusi/sumbangan pemikiran yang positif bagi kemajuan perusahaan;

Mengedepankan musyawarah, komunikasi dan konsultasi;

Sedapat mungkin menghindari mogok kerja/unjuk rasa;

Sebagai penyalur aspirasi anggota;

Sebagai mitra pengusaha dan pemerintah dalam

menciptakan HI yang harmonis, dinamis,

demokratis dan berkeadilan;

Mewakili anggotanya dalam Kelembagaan

dibidang ketenagakerjaan;

Sebagai pihak untuk dan atas nama pekerja/

buruh dalam Penyelesaian Perselisihan Industrial

dan Pembuatan PKB.

Lanjutan

Sebagai Pihak Dalam Pembuatan PKB.

Sebagai Pihak Dalam Perselisihan HI Dan PHK.

Sebagai Wakil Pekerja Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial.

Sebagai Sarana Untuk H.I Yang Harmonis, Dinamis, Demokratis Dan Sejahtera.

Sebagai Perencana, Pelaksana Dan Penanggung Jawab Pemogokan.

A. Sebagai pelopor komunikasi dalam pelaksanaan HI di perusahaan

Mengetahui situasi dan kondisi perusahaan.

Mengetahui arah dan tujuan perusahaan.

Menjembatani keluhan anggota dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Berpendapat dan bersikap obyektif untuk kesejahteraan dan kemajuan perusahaan.

c. Membangun kepercayaan dan nilai dalam proses produksi.

Pelopor aspirasi dan solusi dalam proses produksi.

b. Sebagai pelopor produktivitas dan kualitas produk.

Memberi kontribusi terbaik sebagai nilai tawar dan kesejahteraan.

Pelopor inovasi dan kreativitas dalam proses produksi serta hubungan industrial.

Respon positif terhadap segala perubahan yang terjadi di perusahaan.

Lanjutan

Peran SP / SB dalam meningkatkan

kemampuan berunding

1. Siap berunding bukan mencari menang sendiri;

2. Membatasi aspek yang dipersalahkan dan dirundingkan;

3. Mampu meningkatkan hubungan;

4. Saling percaya;

5. Memahami prinsip mitra berunding;

6. Argumentasi yang membuat mitra berunding;

7. Mengendalikan emosi, dan menghindari argumentasi yang menimbulkan emosi mitra berunding;

8. Mencari beberapa alternatif penyelesaian;

9. Mengusahakan supaya perundingan tidak mengalami kegagalan.

Lanjutan

1. Saling ketergantungan2. Keterbatsan informasi3. Terputusnya komunikasi4. Keterbatasan konsesi atau kemudahan5. Kekuatan yang tidak setara6. Terganggunya proses komunikasi

karena tidak dapat menyamakan persepsi, interpretasi, motivasi, dan empathy

Pengambilan keputusan adalah tindakan untuk memilih.

Agar keputusan dapat diterima, hindari sikap bahwa pengambilan keputusan adalah suatu upaya kompetisi.

1. Selalu didasarkan pada pikiran menang atau kalah

2. Selalu berpikir bahwa masalah yang akan diselesaikan adalah masalah lawan bukan masalah bersama

3. Dalam menentukan pilihan tindakan, menilai terlampau dini dan puas dengan solusi pertama

4. Selalu menggunakan standar berunding dengan menunjukkan kekuasaan/kekuatan dalam meyakinkan lawan

1. Curah pendapatMenginventarisir masalah bersama, hindari mengkritik orang lain, hindari kata mematikan atau menghina, menyinggung orang lain, gunakan pikiran bebas dan imajinatif.

2. Menginventarisir masalah bersamakembangkan, catat semua gagasan, posisikan diri sebagai mitra yang baik, catat dan tulis ringkasan semua pendapat, tulis dalam bentuk yang mudah dimengerti.

1. Kembangkan nilai-nilai positif

2. Identifikasi pendapat mitra berunding

3. Uraikan nilai-nilai negatifnya

4. Identifikasi setiap masalah

5. Lakukan secara kreatif, adakan curah pendapat, sepakati aturan, susun teknis dan konsensus

1. Banyak mendengar

2. Yakin atas pendapat orang lain

3. Simpati, toleran, menyenangkan

4. Bila perlu tunda keputusan

5. Proyeksikan pendapat para pihak

FUNGSI PEMERINTAH,

PEKERJA/BURUH/SP/SB,

PENGUSAHA/ORGANISASI

PENGUSAHA DALAM

MELAKSANAKAN HI

SARANA HI

1. SP/SB;

2. ORGANISASI PENGUSAHA;

3. LKS BIPARTIT;

4. LKS TRIPARTIT;

5. PP;

6. PKB;

7. PERATURAN PER-UU KK; DAN

8. LEMBAGA PPHI.

DINAMIKA HUBUNGAN

KERJA

KOMITMEN MELAKSANAKAN

FUNGSI

PENGATURAN SYAKER DALAM PK,

PP, PKB

KETENANGAN BEKERJA, PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN, SERTA KELANGSUNGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA

Hubungan industrial adalah suatu hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan / atau jasa yang terdiri dari unsur pemgusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Pemerintah mempunyai fungsi :- menetapkan kebijakan;- memberikan pelayanan;- melaksanakan pengawasan; dan- melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;

Pekerja/buruh dan SP/SB-nya mempunyai fungsi :- menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya;- menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi;- menyalurkan aspirasi secara demokratis;- mengembangkan keterampilan dan keahliannya;- ikut memajukan perusahaan; dan- memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

FUNGSI MASING-MASING UNSUR DALAM MELAKSANAKAN

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pengusaha dan Organisasi Pengusahanya mempunyai fungsi :

- menciptakan kemitraan;

- mengembangkan usaha;

- memperluas lapangan kerja; dan

- memberikan kesejahteraan pekerja/buruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan

Lanjutan

SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Serikat Pekerja/Serikat Buruh;2. Organisasi Pengusaha;3. Lembaga Kerjasama Bipartit;4. Lembaga Kerjasama Tripartit;5. Peraturan Perusahaan;6. Perjanjian Kerja Bersama;7. Peraturan Perundang-undangan

Ketenagakerjaan; dan8. Lembaga Pemnyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial.

PERJANJIAN KERJA BERSAMA

1. PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara SP/SB atau beberapa SP/SB yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

2. Pembuatan PKB harus dilandasi dengan itikad baik yang berarti harus ada kejujuran dan keterbukaan para pihak serta kesukarelaan/kesadaran, artinya tanpa ada tekanan dari satu pihak dengan pihak lain.

3. PKB nerupakan sarana pelaksanaan hubungan industrial.

4. Tujuan pembuatan PKB : mempertegas dan memperjelas hak dan kewajiban

pekerja/SP/SB dan pengusaha. Secara bersama menetapkan syarat-syarat kerja yang

belum diatur dalam perundang-undangan maupun peningkatan syarat-syarat kerja yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

menciptakan ketenangan bekerja dan pengembangan usaha.

Lanjutan

TEKNIK PERUNDINGAN PENYUSUNAN PKB

1. Penyusunan PKB merupakan hasil perundingan dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

2. Prinsip dasar perundingan mencapai musyawarah untuk mufakat:a. Tujuan : Kepuasan bersamab. Kerangka Waktu : Jangka panjangc. Hubungan : Pentingd. Sikap terhadap maslah : Membantue. Pihak lain : Teman/Mitra

f. Proses : Kerjasama

g. Methode : Mencari alternatif

h. Hasil : Baik untuk keduanya

i. Hubungan lebih lanjut : Baik, saling mempercayai

3. Perundingan PKB dimulai dengan menyepakati tata tertib perundingan yang sekurang-kurangnya memuat :

a. tujuan pembuatan tata tertib;

Lanjutan

b. Susunan tim perunding;

c. Lamanya masa perundingan;

d. Materi perundingan;

e. Tempat perundingan;

f. Tata cara perundingan;

g. Cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundingan;

h. Sahnya perundingan;

i. Biaya perundingan.

Lanjutan

4. Dalam hal terdapat SP/SB yang tidak terwakili dalam tim perunding, maka SP/SB yang bersangkutan dapat menyampaikan aspirasinya secara tertulis kepada tim perunding sebelum dimulai perundingan pembuatan PKB

5. Dalam hal perundingan pembuatan PKB masih belum selesai dalam waktu yang disepakati dalam tata tertib dan penjadwalan, maka para pihak harus membuat pernyataan secara tertulis bahwa perundingan tidak dapat diselesaikan pada waktunya, yang memuat :

a. Materi PKB yang belum dicapai kesepakatan;b. pendirian para pihak;c. risalah perundingan;d. tempat, tanggal, dan tanda tangan para pihak.

Selanjutnya salah satu atau kedua belah pihak melaporkan kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

Lanjutan

STRATEGI PERUNDINGAN PENYUSUNAN PKB

1. Para pihak dalam penunjukan personil sebagai tim perunding memperhatikan :a. kemampuan melakukan komunikasi yang efektif, sabar, tekun, terbuka, dan transparan.b. memiliki pemahaman mengenai peraturan perundangan ketenagakerjaan dan peraturan perundangan lainnya.

2. Para pihak menyiapkan data pendukung yang berkaitan dengan perundingan.

3. Draft PKB SP dan Pengusaha saling dipertukarkan untuk dipelajari oleh masing-masing team.

4. Penyamaan pemahaman pekerja/SP/SB dan Pengusaha terhadap visi, misi, tujuan perusahaan dalam pelaksanaan hubungan industrial di perusahaan.

Lanjutan

5. Mengoptimalkan fungsi HRD dan SP/SB secara terus menerus melakukan evaluasi pelaksanaan, penerapan dan perkembangan pengaturan syarat kerja terhadap PKB yang sedang berlaku untuk memperoleh bahan peningkatan kualitas PKB periode berikutnya.

6. Mengoptimalkan fungsi LKS Bipartit (jika di perusahaan telah terbentuk LKS Bipartit) untuk mendapatkan masukan secara dini yang berkaitan dengan ketenagakerjaan khususnya upaya peningkatan kualitas pengaturan syarat kerja.

Lanjutan

7. Pegang prinsip-prinsip perundingan :

- komunikatif

- jujur

- dapat dipertanggungjwabkan

- saling menghormati

8. Persiapkan diri sebaik mungkin

Lanjutan

TEHNIK NEGOSIASITEHNIK NEGOSIASIPENGERTIANPENGERTIAN

NegosiasiNegosiasi adalah suatu proses adalah suatu proses dimana dua pihak atau lebih yang dimana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan atau bertentangan bertemu dan berbicara dengan maksud untuk berbicara dengan maksud untuk mencapai suatu kesepakatanmencapai suatu kesepakatan

KomunikasiKomunikasi adalah saluran untuk adalah saluran untuk menyampaikan informasi atau pesan menyampaikan informasi atau pesan dari komunikator (pemberi pesan) dari komunikator (pemberi pesan) kepada komunikan (penerima pesan)kepada komunikan (penerima pesan)

Komunikasi dapat dibagi :

Komunikasi dialogis adalah Komunikasi terjadi dua arah dan banyak arah

Komunikasi partisipatif adalah Komunikasi yang ditujukan untuk membangun suatu pemahaman tentang kehidupan dan lingkungan melalui penggunaan pengetahuan dan informasi yang relevan

STRUKTUR NEGOSIASISTRUKTUR NEGOSIASI

a.a. PersiapanPersiapan

b. Pelaksanaanb. Pelaksanaan

c. Penutup dan Kesepakatanc. Penutup dan Kesepakatan

A. PERSIAPANA. PERSIAPAN

Mengidentifikasi permasalahan Mengidentifikasi permasalahan

Mengumpulkan informasiMengumpulkan informasi

Menetapkan sasaranMenetapkan sasaran

Menentukan prioritasMenentukan prioritas

Mempelajari situasi dan kondisi Pihak lawanMempelajari situasi dan kondisi Pihak lawan

Membuat tata tertib negosiasi (waktu, tanggal, tempat)Membuat tata tertib negosiasi (waktu, tanggal, tempat)

Mengetahui keterikatan atau batasan mandat yg Mengetahui keterikatan atau batasan mandat yg diberikan kepada andadiberikan kepada anda

Mempertimbangkan konsekwensi kegagalanMempertimbangkan konsekwensi kegagalan

Menyampaikan tuntutan secara santunMenyampaikan tuntutan secara santun Memiliki Itikad baik/tidak anakhisMemiliki Itikad baik/tidak anakhis Mentaati tata tertib perundingan Mentaati tata tertib perundingan Melakukan KomunikasiMelakukan Komunikasi Menyampaikan beberapa PertanyaanMenyampaikan beberapa Pertanyaan Memberi signal/penawaranMemberi signal/penawaran Menyampaikan argumentasiMenyampaikan argumentasi Mengembangkan strategi negosiasiMengembangkan strategi negosiasi

B. PELAKSANAAN :B. PELAKSANAAN :

C. PENUTUP DAN KESEPAKATAN :C. PENUTUP DAN KESEPAKATAN :

Dalam tahap ini kedua belah pihak mencari Dalam tahap ini kedua belah pihak mencari kesepakatan yang kesepakatan yang

dapat mereka terima MENANG-MENANGdapat mereka terima MENANG-MENANGDisini anda harus :Disini anda harus :

1.1. Jelas apa yg telah disepakatiJelas apa yg telah disepakati

2. Lingkup kesepakatan dan waktu2. Lingkup kesepakatan dan waktu

3. Menulis apa saja yg telah disepakati3. Menulis apa saja yg telah disepakati

4. Menutup dengan perjanjian secara tertulis/risalah/ 4. Menutup dengan perjanjian secara tertulis/risalah/

kesepakatan bersamakesepakatan bersama

PRINSIP-PRINSIP NEGOSIASIPRINSIP-PRINSIP NEGOSIASI

Prinsip musyawarah untuk mufakatPrinsip musyawarah untuk mufakat

Mematuhi tata tertib perundinganMematuhi tata tertib perundingan

Tuntutan dan tawaran berdasarkan logika dan Tuntutan dan tawaran berdasarkan logika dan bukti-buktibukti-bukti

Kesadaran terhadap hak dan kewajiban masing-Kesadaran terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihakmasing pihak

Lanjutan…. Lanjutan….

Komitmen untuk menyelesaikan perundingan dengan Komitmen untuk menyelesaikan perundingan dengan cepat dan efektifcepat dan efektif

Komitmen untuk mengeluarkan pendapat secara santunKomitmen untuk mengeluarkan pendapat secara santun

Kesadaran untuk memikirkan kepentingan bersamaKesadaran untuk memikirkan kepentingan bersama

Apbila tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah Apbila tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak membuat komitmen untuk menyelesaikan pihak membuat komitmen untuk menyelesaikan masalah sesuai peraturan perundangan berlakumasalah sesuai peraturan perundangan berlaku

Lanjutan….Lanjutan….

Negosiasi dilakukan bukan untuk mencari siapa yang Negosiasi dilakukan bukan untuk mencari siapa yang menang dan siapa yang kalahmenang dan siapa yang kalah

Membatasi aspek yang dipermasalahkanMembatasi aspek yang dipermasalahkan

Mempertahankan hubungan yang telah ada atau jangan Mempertahankan hubungan yang telah ada atau jangan sampai merusak hubungan yang telah terbinasampai merusak hubungan yang telah terbina

Saling percaya dan saling menghormati perbedaanSaling percaya dan saling menghormati perbedaan

Lanjutan prinsip…..Lanjutan prinsip…..

Mengetahui dan memahami kondisi mitra Mengetahui dan memahami kondisi mitra berundingberunding

Menghindari argumentasi yang dapat Menghindari argumentasi yang dapat mempermalukan dan membosankanmempermalukan dan membosankan

Mengendalikan emosiMengendalikan emosi

Bersama-sama mencari penyelesaian,dan memilih Bersama-sama mencari penyelesaian,dan memilih agenda yang dirundingkanagenda yang dirundingkan

Tidak memaksakan kehendak untuk Tidak memaksakan kehendak untuk menyelesaikan satu masalah sajamenyelesaikan satu masalah saja

Menyelesaikan masalah melalui perundingan Menyelesaikan masalah melalui perundingan bukan untuk menambah masalah lainbukan untuk menambah masalah lain

Membuat risalah perundinganMembuat risalah perundingan

Bila tercapai kesepakatan, membuata persetujuan Bila tercapai kesepakatan, membuata persetujuan bersamabersama

Lanjutan prinsip…..Lanjutan prinsip…..

PERMASALAHAN DALAM NEGOSIASIPERMASALAHAN DALAM NEGOSIASI

Terjebak dengan pendekatan aspek juridis Terjebak dengan pendekatan aspek juridis sematasemata

Tidak terbukaTidak terbuka Tidak rasional dan tidak realistisTidak rasional dan tidak realistis Tuntutan berkembangTuntutan berkembang Kurangnya kemampuan tim berundingKurangnya kemampuan tim berunding Kurang persiapanKurang persiapan Memberikan tekanan dan tindakanMemberikan tekanan dan tindakan

RISALAH PERUNDINGANRISALAH PERUNDINGAN

1.1. Nama Perusahaan Nama Perusahaan ::2.2. Alamat Alamat ::3.3. Nama pekerja/buruh/SP/SBNama pekerja/buruh/SP/SB ::4.4. Alamat Alamat ::5.5. Tanggal dan tempat perundingan:Tanggal dan tempat perundingan:

6.6. Pokok Masalah/Alasan Perselisihan :Pokok Masalah/Alasan Perselisihan :

7.7. Pendapat Pengusaha Pendapat Pengusaha :…………………………:…………………………

8.8. Pendapat Pekerja Pendapat Pekerja :………………………..:………………………..

9.9. Kesimpulan Perundingan Kesimpulan Perundingan : :

…………., ………………… 2008., ………………… 2008TANDA TANGAN TANDA TANGAN

PIHAK PENGUSAHAPIHAK PENGUSAHA PIHAK PEKERJAPIHAK PEKERJA

PERSETUJUAN BERSAMAPERSETUJUAN BERSAMA

Pada Hari ini, hari…………….tanggal……..bulan………tahun……..,kami yang bertanda tangan di bawah ini;Pada Hari ini, hari…………….tanggal……..bulan………tahun……..,kami yang bertanda tangan di bawah ini;1.1. Nama (pengusaha)Nama (pengusaha) ::

JabatanJabatan ::Perusahaan Perusahaan : : Alamat Alamat ::Disebut sebagai Disebut sebagai Pihak PertamaPihak Pertama

2.2. Nama (Pekerja/Buruh/SP/SB) Nama (Pekerja/Buruh/SP/SB) ::Jabatan dlm PerusahaanJabatan dlm Perusahaan ::Alamat RumahAlamat Rumah ::Disebut sebagai Disebut sebagai Pihak KeduaPihak Kedua

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah mengadakan perundingan bipartit dan telah mencapai kesepakatan sebagai berikuttelah mengadakan perundingan bipartit dan telah mencapai kesepakatan sebagai berikut

1. ………………………………………………………..1. ………………………………………………………..2. ………………………………………………………..2. ………………………………………………………..Kesepakatan ini merupakan perjanjian bersama yang berlaku sejak ditandatangani di atas meterai cukup Kesepakatan ini merupakan perjanjian bersama yang berlaku sejak ditandatangani di atas meterai cukup

Demikian perjanjian bersama ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun juga,Demikian perjanjian bersama ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun juga,dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang didasari itikad baik.dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang didasari itikad baik.

Para PihakPara PihakPihak PertamaPihak Pertama Pihak KeduaPihak Kedua

SEPAKAT 2 PIHAK

PERSELISIHAN

KEPENTINGAN SP/SB HAK PHK

B I P A R T I T

DINAS YG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG KETENAGAKERJAAN

ARBITER KONSILIASI MEDIASI

PENGADILAN PHI

MAHKAMAH AGUNG(KASASI)

PUTUSAN FINAL

PB PB

PB 30 HARI KERJA

Ps. 3 (2)

30 HARI KERJA

Ps 15, Ps 25,

Ps 40 (1)

50 HARI KERJA

Ps. 103

30 HARI KERJA

Ps 115

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT UU. NO. 2 TAHUN 2004MENURUT UU. NO. 2 TAHUN 2004

140 HARI

KERJA

P. PHKP. HAKPEMBATALAN

TERIMA KASIH