Post on 28-Mar-2019
OM
NIB
US
RE
GU
LA
TIO
NS
1. Pendahuluan
- Pengantar - Tujuan - Definisi
4. Prinsip APBD
5. Struktur APBD
2. dasar Hukum 3. Fungsi APBD
1. Pendahuluan
1.1 Pengantar
� Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan
terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan
pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber
penerimaan.
� Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui
mekanisme pajak, retribusi atau pungutan lain yang
dibebankan pada seluruh masyarakat.
� Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu
sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang
setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
� Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk
rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam
bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang
dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
� Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran
yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang
bersangkutan harus dimasukkan kedalam APBD.
� Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam rangka
penyelenggaraan desentralisasi didanai dari APBD.
� APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah.
� Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan
mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan
daerah yang dipisahkan.
OMNIBUS REGULATIONS
DR. TJAHJANULIN DOMAI, MS
Lab. Politik dan Tata Pemerintahan, Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Brawijaya
MODUL
UBDistanceLearning ���� ����
[100]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
1.2 Tujuan
Penguasaan materi dalam modul ini, yang dirancang sebagai landasan
hukum pengelolaan keuangan daerah, akan dapat menjelaskan pengertian, dasar
hukum, fungsi, prinsip dan struktur APBD.
1.3 Definisi
• Pada dasarnya ada enam (6) dasar hukum yang mengatur pengelolaan
keuangan daerah yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
• Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, menjelaskan secara rinci ruang
lingkup pengelolaan keuangan daerah.
• Pengelolaan keuangan daerah adalah mendesentralisasikan pelaksanaan
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada kepala SKPD selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah, Kepala SKPD selaku Pejabat Pengelolaan
Keuangan Daerah kepada, Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/
Barang Daerah.
• Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
• Dalam prinsip anggaran semua penerimaan baik dalam bentuk uang, barang
atau jasa dianggarkan dalam APBD.
• Struktur APBD terdiri dari, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
2. Dasar Hukum Omnibus Regulations
Dasar hukum yang digunakan antara lain Undang-Undang No. 17 Tahun
2003, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004,
Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004,
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Dengan pengaturan yang komprehensif
dalam satu peraturan perundangan saja yang diatur dalam PP No. 58 Tahun 2005.
Pertimbangan dalam peraturan-peraturan tersebut antara lain :
a. Kemudahan untuk diimplementasikan oleh Pemda
b. Sinkronisasi dan keselarasan antar pengaturan
c. Tidak membingungkan pelaksanaan dan pemeriksa
d. Kapasitas kemampuan daerah
2.1 Pokok – Pokok Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Hal-Hal yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
antara lain :
� Menjelaskan secara rinci ruang lingkup pengelolaan Keuangan Daerah.
� Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah mendesentralisasikan
pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepada :
[101]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
a. Kepala SKPD selaku pejabat pengelola keuangan daerah
b. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang
daerah
c. Sekda selaku koordinator pengelola keuangan daerah
� Tata cara penunjukkan pejabat di lingkungan PPKD dan/ atau SKPD antara
lain :
a. Mengatur pendelegasian wewenang lebih lanjut
b. PPKD selaku BUD menunjuk pejabat selaku kuasa BUD dan dapat
melimpahkan wewenang lainnya kepada pejabat lainnya di lingkungan
SKPKD
c. Kepala SKPD dalam melaksanakan tugasnya :
� Menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan
pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK-
SKPD)
� Dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja
di lingkungannya selaku kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang
� Pejabat pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dalam
melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit
kerja SKPD selaku PPTK
� Tentang pengubahan peristilahan pemegang kas menjadi bendahara penerima
dan bendahara pengeluaran yang pengangkatannya oleh KDH atas usul
PPKD. Status bendahara merupakan pejabat fungsional dan dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD
� Azas Umum dan Struktur APBD dalam hal ini menjelaskan fungsi-fungsi APBD
dan menegaskan mengenai prinsip-prinsip penganggaran pendapatan, belanja
dan pembiayaan.
3. Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
1. Fungsi otorisasi yaitu merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan
belanja pada tahun yang bersangkutan
2. Fungsi perencanaan yaitu merupakan pedoman bagi manajemen dalam
merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
3. Fungsi pengawasan yaitu merupakan pedoman untuk menilai apakah kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan
4. Fungsi alokasi yaitu harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/
mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan
efisiensi dan efektivitas perekonomian
5. Fungsi distribusi yaitu merupakan kebijakan yang harus memperhatikan rasa
keadilan dan kepatuhan
6. Fungsi stabilisasi yaitu merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian daerah
[102]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
4. Prinsip-Prinsip Penganggaran APBD
1. Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa dianggarkan
dalam APBD
2. Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto
3. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta
berdasarkan ketentuan perundang-undangan
4. Penganggaran pengeluaran harus diukur dengan adanya kepastian tersedianya
penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang
melandasinya
Struktur APBD yang terdapat dalam PP No. 58 Tahun 2005 adalah :
1. Menjelaskan cakupan pengertian dan rincian dari setiap pendapatan, belanja
dan pembiayaan
2. Pendapatan dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan
3. Klasifikasi belanja menurut organisasi, urusan pemerintahan/ fungsi, program
dan kegiatan serta jenis belanja
4. Pembiayaan dirinci menurut jenis sumber penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan
Penyusunan rancangan APBD : (1) Mengatur jadwal penyusunan dan
pembahasan KUA dan PPAS yang dilakukan oleh kepala Daerah; (2) Memperjelas
keterkaitan dan hubungan antara dokumen perencanaan dengan penyusunan
rancangan kebijakan umum APBD, PPAS untuk dibahas dan disepakati bersama
antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD; (3) Menekankan penyusunan RKA-
SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dan prestasi
kerja yang dilakukan berdasarkan capaian kinerja, standar satuan harga dan
standar pelayanan minimal; (4) Mempertegas PPKD menyusun rancangan Perda
APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah
oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Tabel Jadwal Penyusunan APBD
NO URAIAN WAKTU KETERANGAN
A. APBD
1. Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei
2. Penyampaian Rancangan KUA kepada Kepala Daerah
Awal bulan Juni 1 bulan
3. Penyampaian Rancangan KUA dari Kepala Daerah kepada DPRD
Pertengahan bulan Juni
3 minggu 4. KUA disepakati antara Kepala Daerah
dengan DPRD Minggu pertama bulan Juli
5. Penyusunan Rancangan PPAS 1 minggu
6. Penyampaian Rancangan PPAS dan DPRD
Minggu kedua bulan Juli
3 minggu
7. PPAS disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD
Akhir bulan Juli
8. Penetapan pedoman penyusunan RKA-SKPD oleh Kepala Daerah
Awal bulan Agustus 1 minggu
9. Penyampaian Raperda APBD kepada Minggu pertama 2 bulan
[103]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
NO URAIAN WAKTU KETERANGAN
DPRD bulan Oktober
10. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap RAPD
Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan (awal bulan Desember)
11. Penetapan hasil evaluasi 15 hari kerja (pertengahan bulan Desember)
12. Penetapan Perda tentang APBD & Raper KDH tentang penjabatan APBD bila sesuai hasil evaluasi
Akhir Desember (31 Desember)
13. Menyempurnakan sesuai hasil evaluasi 7 hari kerja Akhir bulan Desember
14. Pembatalan berdasarkan hasil evaluasi 7 hari kerja setelah hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri/ Gubernur
15. Penghentian dan pencanutan pelaksanaan Perda tentang APBD bersama DPRD
7 hari kerja Awal bulan Januari
16. Penetapan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Perda APBD dan penyampaian hasil penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi
3 hari kerja setelah keputusan
17. Penetapan Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
31 Desember
18. Penyampaian Perda APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabatan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/ Gubernur
7 hari kerja
B. DALAM HAL DPRD TIDAK MENGAMBIL KEPUTUSAN BERSAMA TERHADAP RAPERDA TENTANG APBD
1. Penyampaian rancangan Peraturan Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri/ Gubernur dalam hal DPRD tidak mengambil keputusan bersama terhadap Raperda tentang APBD sampai dengan batas waktu yang ditetapkan undang-undang
Paling lama 15 hari kerja setelah Raperda tidak disetujui DPRD (pertengahan bulan Desember)
2. Pengesahan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Paling lama 30 hari kerja (pertengahan bulan Januari)
1 bulan
C. APBD BAGI DAERAH YANG BELUM MEMILIKI DPRD
1. Penyampaian rancangan KUA dan PPAS kepada Menteri Dalam Negeri/ Gubernur bagi daerah yang belum memiliki DPRD
Pertengahan bulan Juni
[104]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
NO URAIAN WAKTU KETERANGAN
2. Persetujuan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur
Minggu pertama bulan Juli
15 hari
3. Penyampaian Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD
30 hari kerja sejak KUA dan PPAS disahkan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur
Minggu pertama bulan Agustus
Tabel Jadwal Pelaksanaan APBD
NO URAIAN WAKTU KETERANGAN
A. PELAKSANAAN APBD
1. Pemberitahuan menyusun DPA-SKPD 3 hari setelah Perda APBD ditetapkan
2. Penyerahan Rancangan DPA-SKPD dan rancangan anggaran kas dari SKPD kepada PPKD
6 hari kerja
3. Verifikasi dan pengesahan rancangan DPA-SKPD dan rancangan anggaran kas
15 hari kerja setelah ditetapkan Perda APBD
Minggu kedua bulan Januari
4. Penyampaian DPA-SKPD dan anggaran kas yang telah disahkan ke SKPD
7 hari kerja Minggu ketiga bulan Januari
B. DPAL-SKPD
1. Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik maupun keuangan kepada PPKD untuk pengesahan menjadi DPAL-SKPD tahun anggaran berikutnya
Pertengahan bulan Desember
Tabel Jadwal Perubahan APBD
NO URAIAN WAKTU KETERANGAN
1. Penyampaian Rancangan Perubahan
KUA dan PPAS kepada DPRD
Minggu pertama
bulan Agustus
2. Kesepakatan Perubahan KUA dan
PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD
Minggu kedua bulan
Agustus
7 hari
3. Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
Perubahan APBD
Minggu ketiga bulan
Agustus
4. Penyampaian Raperda APBD beserta
lampiran kepada DPRD
Minggu kedua bulan
September
5. Persetujuan DPRD terhadap Raperda
Perubahan APBD
3 bulan sebelum
tahun anggaran
berakhir
Akhir bulan
September
6. Penyampaian kepada Menteri Dalam
Negeri/ Gubernur untuk di evaluasi
3 hari kerja
7. Keputusan Mengeri Dalam Negeri
tentang hasil evaluasi
15 hari kerja Pertengahan
bulan Oktober
8. Pengesahan Perda yang telah di
evaluasi dan dianggap sesuai dengan
Pertengahan bulan
Oktober
[105]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
NO URAIAN WAKTU KETERANGAN
ketentuan
9. Penyempurnaan Perda sesuai hasil
evaluasi apabila dianggap bertentangan
dengan kepentingan umum dan
peraturan yang lebih tinggi
7 hari kerja Minggu ketiga
bulan Oktober
10. Pembatalan Perda perubahan APBD
bila tidak dilakukan penyempurnaan
7 hari kerja setelah
pemberitahan untuk
penyempurnaan
sesuai hasil evaluasi
Minggu keempat
bulan Oktober
11. Pencabutan Raperda perubahan APBD 7 hari kerja Minggu pertama
bulan Nopember
12. Pemberitahuan untuk penyampaian
rancangan perubahan DPA-SKPD
3 hari kerja setelah
PAPBD disahkan
Minggu ketiga
bulan Oktober
Tabel Jadwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
NO URAIAN WAKTU KETERANGAN
1. Penyusunan Laporan Realisasi
Semester I
Minggu kedua bulan
Juni
2. Penyampaian laporan realisasi
anggaran semester pertama dari
pengguna anggaran ke PPKD
7 hari kerja setelah
semester pertama
berakhir
3. Penyampaian hasil konsolidasi laporan
semester pertama oleh PPKD ke Sekda
selaku koordinator pengelolaan keuda
Minggu kedua bulan
Juli
4. Penyampaian rancangan laporan
semester pertama dari Sekda kepada
Kepala Daerah
Minggu ketiga bulan
Juli
5. Penyampaian laporan realisasi
semester pertama dari Kepala Daerah
kepada DPRD
Akhir bulan Juli
6. Penyampaian laporan keuangan SKPD
kepada Kepala Daerah melalui PPKD
2 bulan setelah
tahun anggaran
berakhir
Bulan Februari
7. Konsolidasi laporan keuangan SKPD
oleh PPKD
3 bulan setelah
tahun anggaran
berakhir
Bulan Maret
8. Penyampaian laporan keuangan daerah
kepada BPK
3 bulan setelah
tahun anggaran
berakhir
Akhir bulan
Maret
9. Pemeriksaan laporan keuangan oleh
BPK
2 bulan setelah
disampaikan
Bulan Mei
10. Penyampaian Raperda pertanggung
jawaban yang telah diaudit oleh BPK
dari Kepala Daerah kepada DPRD
6 bulan setelah
tahun anggaran
berakhir
Akhir bulan Juni
11. Persetujuan DPRD terhadap Raperda 1 bulan setelah Akhir bulan Juli
[106]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
NO URAIAN WAKTU KETERANGAN
pertanggungjawaban yang telah dicabut
BPK
disampaikan
12. Rancangan Perda tentang pertanggung
jawaban pelaksanaan APBD dan
rancangan peraturan Kepala Daerah
tentang penjabatan pertanggung
jawaban pelaksanaan APBD sebelum
ditetapkan disampaikan kepada Menteri
Dalam Negeri/ Gubernur untuk di
evaluasi
Paling lama 3 (tiga)
hari kerja
13. Penyampaian hasil evaluasi oleh
Menteri Dalam Negeri/ Gubernur
Paling lama 15 (lima
belas) hari kerja
14. Kepala Daerah dan DPRD
menyempurnakan hasil evaluasi
sebelum ditetapkan
Paling lama 7 (tujuh)
hari kerja terhitung
sejak diterimanya
hasil evaluasi
5. Struktur Pendapatan
A. Pendapatan Asli Daerah :
1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah
B. Dana Perimbangan :
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah :
1. Hibah
2. Dana Darurat
3. Lain-lain Pendapatan
Struktur belanja yang tertera pada PP No. 58 Tahun 2005 adalah :
1. Belanja tidak langsung
• Belanja Pegawai
• Belanja Bunga
• Belanja Subsidi
• Belanja Hibah
• Belanja Bantuan Sosial
• Belanja Bagi Hasil & Bantuan Keuangan
• Belanja Tak Terduga
2. Belanja langsung
Program ……
Kegiatan ……
[107]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
• Belanja Pegawai
• Belanja Barang
• Belanja Modal
Struktur Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan :
• SiLPA tahun anggaran sebelumnya
• Pencairan dana cadangan
• Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
• Penerimaan pinjaman
• Penerimaan kembali pemberian pinjaman
Pengeluaran pembiayaan :
• Pembentukan dana cadangan
• Penyertaan modal pemerintah daerah
• Pembayaran pokok utang
• Pemberian pinjaman
Gambar Kode Rekening
[108]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
Gambar Alur pengerjaan RKA – SKPD
[109]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
Penetapan APBD
• Jadwal penyampaian, pembahasan Raperda APBD kepada DPRD dan
pengambilan keputusan bersama terhadap Raperda APBD dengan DPRD serta
proses evaluasi
• Menitik beratkan pembahasan Raperda APBD pada kesesuaian program
kegiatan dengan KUA dan PPAS
• Mengatur mengenai penetapan APBD apabila DPRD tidak mengambil
keputusan bersama terhadap Raperda APBD
• Mekanisme, jadwal, penyempurnaan hasil evaluasi Raperda APBD dan Raper
KDH tentang penjabatan APBD serta penetapan Perda APBD dan Per KDH
tentang Penjabatan APBD oleh KDH (bersifat preventif)
Gambar Sinkronisasi Penyusunan Rancangan APBD (UU No. 17 Tahun 2003,
UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004)
Gambar Penyusunan dan Penetapan PERDA APBD
[110]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
Pelaksanaan APBD
Selain pada aspek pelaksanaan juga menekankan pada aspek penyiapan
dokumen, yang mencakup :
• Jadwal proses penyusunan DPA-SKPD oleh SKPD dan penyerahannya kepada
PPKD
• Isi DPA-SKPD mencakup : rincian sasaran yang hendak dicapai, fungsi,
program, kegiatan anggaran untuk mencapai sasaran dan rencana penarikan
dana serta pendapatan yang direncanakan
• Proses dan jadwal verifikasi DPA-SKPD oleh Tim Anggaran Pemda (15 hari)
• Proses dan jadwal pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh
persetujuan SEKDA
• Pengaturan secara komprehensif mengenai penatausahaan pendapatan,
belanja dan pembiayaan berikut perubahan tata cara pencairan dan penggunaa
[111]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
Gambar Persiapan Pelaksanaan APBD
[112]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
Gambar Pelaksanaan APBD
[113]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
Tabel Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD
NO URAIAN KETERANGAN
1 Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD SEKDA 2 Mengesahkan DPA-SKPD dan Anggaran Kas PPKD 3 Menerbitkan SPD PPKD selaku BUD 4 Penyiapan dokumen SPP-LS PPTK 5 Pengajuan SPP-UP/GU/TU (sistem UYHD) dan SPP-LS Bendahara
Pengeluaran 6 Pengajuan SPM-UP/GU/TU & SPM-LS Kepala SKPD 7 Menerbitkan SP2D Kuasa BUD 8 Mengakutansikan dan menyiapkan laporan PPK-SKPD 9 Pertanggung jawaban Dana (SPJ) Kepala SKPD 10 Laporan Keuangan & Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD PPKD
Gambar Proses Pencarian dan Pembayaran LS
Gambar Proses Pencairan dan Pembayaran UP
[114]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
Tabel Perubahan APBD
LATAR BELAKANG
PERUBAHAN
DOKUMEN KETERANGAN
PENGANGGARAN PELAKSANAAN
Perkembangan
asumsi KUA yang
tidak sesuai
RKA-SKPD DPA-SKPD Dapat mendahului
perubahan DPPA-SKPD DPPA-SKPD
Dilakukan pergeseran DPPA-SKPD DPPA-SKPD Dapat mendahului
perubahan
Penggunaan saldo
anggaran dalam tahun
anggaran berjalan
RKA-SKPD DPA-SKPD Dapat mendahului
perubahan dan
menunggu perubahan
DPA-SKPD DPA-SKPD
DPAL-SKPD DPAL-SKPD
Darurat
RKA-SKPD DPA-SKPD Dapat mendahului
perubahan, dan jika
terjadi setelah
perubahan ditampung
dalam laporan realisasi
anggaran
DPPA-SKPD DPPA-SKPD
Luar biasa > 50% RKA-SKPD DPA-SKPD
Setelah perubahan
kedua DPPA-SKPD DPPA-SKPD
Luar biasa < 50% DPPA-SKPD DPPA-SKPD
Gambar Model 1
Struktur Organisasi SKPD
[115]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
Gambar Modul 2
Struktur Organisasi SKPD
Gambar Modul 3
Struktur Organisasi SKPD
Khusus Sekretariat Daerah
Aspek Pelaporan dan Pertanggungjawaban :
• Laporan keuangan diperiksa BPK sebelum diajukan dalam bentuk Raperda
kepada DPRD
• Jenis Laporan Keuangan (yang menggambarkan tentang hak, kewajiban, dan
kekayaan daerah pada akhir tahun serta sumber dan penggunaan, termasuk
pergeseran penyusunan laporan keuangan)
• Perubahan muatan hukum dalam dokumen pertanggungjawaban
• Penyusunan kebijakan akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintahan
Aspek Pembinaan dan Pengawasan
• MDN Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dibidang pengelolaan
keuangan daerah
[116]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
• Menekankan pada aspek pembinaan manajerial dan saran perbaikan kedepan
• Pemeriksaan oleh BPK
Gambar Akuntansi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD
[117]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
Ketentuan Peralihan. Dilaksanakan secara bertahap mulai tanggal tahun
2006, 2007 dan tahun anggaran 209.
A. Tahun Anggaran 2006
a. Status bendahara sebagai pejabat fungsional, Pasal 15 ayat (3)
b. Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja berdasarkan capaian
kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan
standar pelayanan minimal Pasal 39 ayat (2)
c. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pasal 100 ayat (3)
B. Tahun Anggaran 2007
a. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah
daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran
sementara yang disampaikan oleh kepala daerah. Pasal 35 ayat (1)
b. Penetapan Raperda tentang APBD dan Raper KDH tentang penjabaran
APBD PerKDH tentang penjabaran APBD yang dilakukan selambat-
lambatnya tanggal 31 Desember TA sebelumnya. Pasal 53 ayat (1) dan ayat
(2)
c. Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang
mengaku kepada standar akuntansi pemerintahan. Pasal 96 ayat (1)
C. Tahun Anggaran 2009
a. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka
menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi
perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang
direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang
direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan
program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. Pasal 37
Tindakan Lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah :
a. Menyusun Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan
daerah
b. Menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Issu Krusial :
1. PP tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah belum final
2. PP tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah belum final
3. Penerapan penganggaran dengan perkiraan maju (MTEF)
4. Revisi PP No. 109 tahun 2000
5. Revisi Kedua PP No. 24 Tahun 2004
6. Belum adanya pengaturan penatausahaan dan pelaporan BLUD
[118]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
REFERENSI
Darise, N. (2006). Pengelolaan Keuangan Daerah Indeks. Kelompok Gramedia.
Jakarta.
Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi. Yogyakarta.
PROPAGASI
A. Diskusi
1. Pengelolaan keuangan daerah berbasis Good Governance
2. Prinsip akuntablitas dalam pengelolaan keuangan daerah
B. Pertanyaan
1. Apa yang dimaksud dengan keuangan daerah
2. Apa yang dimaksud dengan APBD
3. Apa yang dimaksud dengan desentralisasi kewenangan
4. Apa yang dimaksud fungsi otorisasi dalam anggaran pendapatan dan belanja
daerah
5. Apa yang dimaksud fungsi pengawasan dalam anggaran pendapatan dan
belanja daerah
6. Apa yang dimaksud dengan fungsi stabilisasi dalam anggaran pendapatan dan
belanja daerah
7. Apa yang dimaksud dengan fungsi alokasi dalam anggaran pendapatan dan
belanja daerah
C. Pertanyaan Multiple Choice
1. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 mengatur tentang …………
a. Pengelolaan keuangan daerah
b. Pengelolaan APBN
c. Pengelolaan keuangan pemerintah
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 mengatur tentang …………
a. Keuangan daerah
b. Keuangan negara
c. Salah semua
3. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 mengatur tentang ………..
a. Perimbangan keuangan
b. Perimbangan keuangan pusat dan daerah
c. Benar semua
4. Semua penerimaan baik dalam bentuk uang, barang dan jasa dianggarkan
dalam APBD
a. Benar
b. Salah
c. Ragu-ragu
[119]
Mata Kuliah/Materi Kuliah Brawijaya University 2012
5. Fungsi distribusi yaitu merupakan kebijakan yang harus memperhatikan rasa
keadilan dan kepatuhan
a. Salah
b. Benar
c. Ragu-ragu
6. Sekretaris daerah selaku koordinasi pengelolaan keuangan daerah
a. Benar
b. Salah
c. Ragu-ragu
7. Fungsi alokasi harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi
pengangguran dan pemborosan sumberdaya
a. Salah
b. Benar
c. Ragu-ragu