Post on 26-Apr-2019
Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester I Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Ilmu Negara
Halaman 1
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
PEMBAHASAN SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER I
TAHUN 2017/2018
MATA KULIAH ILMU NEGARA
Disusun oleh:
MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN
NPM. 151000126
KELAS D
Muh_Nur_Jamal
D070AF70
081223956738
16jamal
mnj.my.id
muh.nurjamaluddin
UNIVERSITY
KADER HmI KOMHUK UNPAS-BANDUNG
KETUPLAK LK I/2016-II
Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester I Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Ilmu Negara
Halaman 2
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
Silakan follow ya J J J
muh.jamal85@yahoo.com
muhnurjamaluddin.blogspot.co.id mnurjamaluddin.blogspot.co.id
creativityjamal.blogspot.co.id
muhnurjamaluddin@gmail.com
SAAT INI Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 28, Gang Senang Raharja,
RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia
ASAL Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari,
Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Indonesia
Muhammad Nur Jamaluddin
Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester I Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Ilmu Negara
Halaman 3
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
Renungan
Ya Tuhan, saya lupa
Saya benar-benat lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya
Ingat:
Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa?
Ya Tuhan, karena saya lupa
Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku
Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone
Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini
Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini
Ingat:
Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui?
Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu?
Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik
Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang
lainnya
Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini
Ingat:
Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku?
Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku?
Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia
Dan juga kebahagiaan di akhirat
Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan
Ingat:
Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu
Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat
Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester I Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Ilmu Negara
Halaman 4
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
FAKULTAS HUKUM
Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261
UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2017/2018
MATA KULIAH : ILMU NEGARA
HARI, TANGGAL : KAMIS, 9 NOVEMBER 2017
KELAS/SEMESTER : A-B-C-D-E-F-G / III
WAKTU : 60 MENIT
DOSEN : TIM DOSEN
SIFAT UJIAN : CLOSE BOOK
Soal:
1. Jelaskan oleh saudara pengertian dan objek studi Ilmu Negara serta skema Ilmu negara menurut
Bapak Ilmu Negara Goerge Jellinek!
Jawaban:
a. Pengertian Ilmu Negara
1) Menurut Kranenburg, Ilmu Negara adalah ilmu tentang negara, dimana diadakan
penyelidikan tentang sifat hakikat, struktur, bentuk, asal mula, ciri-ciri serta seluruh
persoalan di sekitar negara. Ilmu Negara adalah ilmu yang mempelajari pengertian-
pengertian pokok dan sendi pokok negara pada umumnya. Kajiannya mencakup hal-hal
yang sama atau serupa dalam negara-negara yang ada atau pernah ada, misalnya tentang
terjadinya negara, lenyapnya negara, tujuan dan fungsi negara, perkembangan negara,
bentuk negara dan sebagainya. Ilmu Negara menekankan hal-hal yang bersifat umum
dengan menganggap negara sebagai genus (bentuk umum) dan mengesampingkan sifat-
sifat khusus dari negara-negara. Ilmu Negara tidak membahas bagaimana pelaksanaan
hal-hal umum itu dalam suatu negara tertentu. Maka Ilmu Negara bernilai teoritis.
2) M. Solly Lubis, S. H., dalam bukunya Ilmu Negara berpendapat bahwa Ilmu Negara
mempelajari negara secara umum mengenai asal-usul, wujud, lenyapnya, perkembangan
dan jenis-jenisnya. Objek Ilmu Negara bersifat abstrak dan umum, tak terikat ruang,
tempat, waktu dan bersifat universal.
Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester I Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Ilmu Negara
Halaman 5
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
b. Objek Studi Ilmu Negara
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa objek lmu Negara mempelajari
negara dalam pengertian umum (genus) secara abstrak dan umum, tak terikat ruang, waktu,
tempat, dan bersifat universal.
c. Skema Ilmu Negara menurut Bapak Ilmu Negara Goerge Jellinek
Timbulnya istilah Ilmu Negara sebagai akibat penyelidikan dari seorang sarjana Jerman
bernama Georg Jellinek sehingga ia dinamakan bapak Ilmu Negara. Ilmu Negara adalah ilmu
pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang
Negara dan Hukum Tata Negara. Ilmu Negara Umum maupun Ilmu Negara Khusus Jellinek
mengintrodusir suatu teori baru yang berbeda dengan sarjana-sarjana lain yaitu teori dua segi
(Zweiseiten Theori), teori ini meninjau Negara dari dua segi, yaitu: segi sosiologis dan segi
yuridis. Segi sosiologis melihat Negara sebagai bangunan masyarakat atau Negara sebagai
suatu kebulatan (Ganzheit), sedangkan segi yuridis melihat Negara dalam strukturnya atau
Negara sebagai suatu bamgunan hukum. G. Jellinek membagi ilmu kenegaraan dalam arti luas
(Staatswissenschaften) menjadi 2 bagian, yaitu:
Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester I Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Ilmu Negara
Halaman 6
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
1) Staatswissenschaften (dalam arti sempit) adalah golongan ilmu pengetahuan negara yang
menekankan pada Negara sebagai objeknya.
2) Rechtswissenschaft (ilmu pengetahuan hukum) adalah golongan ilmu pengetahuan
Negara yang menekankan pada segi hukumnya, yaitu Hukum Tata Negara, Hukum
Administrasi Negara, dan Hukum Antar Negara.
Staatswissenschaften dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:
1) Beschreibende Staatswissenschaft (Staatskunde). Sifat ilmu kenegaraan ini adalah
deskriptif yang hanya menggambarkan dan menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi
yang berhubungan dengan Negara yang disebut history of State, alam, flora dan fauna.
Ilmu Negara merupakan ajaran-ajaran tentang negara yang mengambil bahan-bahannya
dari Staatskunde.
2) Theoretische Staatswissenschaft (Staatslehre). Mengadakan penyelidikan lebih lanjut dari
bahan-bahan yang dikumpulkan oleh Staatskunde dengan mengadakan analisis-analisis
dan memisahkan mana yang mempunyai ciri-ciri khusus. Staatslehre mengadakan
penyusunan tentang hasil-hasil penyelidikannya dalam satu kesatuan yang teratur dan
sistematis. Inilah ilmu kenegaraan yang merupakan ilmu pengetahuan yang sebenarnya.
3) Praktische Staatswissenschaft (Angewandte Staatswissenschaft). Ilmu pengetahuan yang
tugasnya mencari upaya bagaimana hasil penyelidikan Staatslehre dapat dilaksanakan di
dalam praktik dan pelajaran-pelajaran yang diberikan itu semata-mata mengenai hal-hal
yang berguna untuk tujuan praktik. Apabila Staatskunde yang telah disistematisir dalam
Staatslehre hendak diterapkan, maka penerapannya lewat Praktische Staatswissenschaft
(ilmu praktis tentang kenegaraan). Ilmu Politik yang sekarang ini merupakan bentuk
penerapan dari Praktische Staatswissenschaft.
Theoretische Staatswissenschaft (Staatslehre) dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
1) Allgemeine Staatslehre (Ilmu Negara dalam arti umum). Yaitu ilmu Negara umum yang
membahas teori-teori tentang Negara yang berlaku umum terhadap semua orang.
a) Allgemeine Soziale Staatslehre (segi sosial/sosiologis). Dimana negara dilihat sebagai
gejala sosial dan dapat dipersamakan dengan perkumpulan-perkumpulan sosial. Yang
termasuk dalam Allgemeine Soziale Staatslehre adalah:
(1) Teori mengenai sifat hakikat Negara
(2) Teori mengenai pembenaran hukum/penghalalan Negara
(3) Teori mengenai terjadinya hukum Negara
(4) Teori mengenai tujuan Negara
(5) Teori mengenai penggolongan tipe-tipe Negara
Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester I Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Ilmu Negara
Halaman 7
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
b) Allgemeine Staatsrecht Lehre (segi yuridis). Dimana negara dalam strukturnya atau
negara sebagai suatu bangunan hukum. Yang termasuk dalam Allgemeine Staatsrecht
Lehre adalah:
(1) Teori mengenai bentuk Negara dan bentuk pemerintahan
(2) Teori mengenai kedaulatan
(3) Teori mengenai unsur Negara
(4) Teori mengenai fungsi Negara
(5) Teori mengenai konstitusi
(6) Teori mengenai lembaga perwakilan
(7) Teori mengenai alat-alat perlengkapan Negara
(8) Teori mengenai sendi-sendi pemerintahan
(9) Teori mengenai kerja sama antarnegara
2) Besondere Staatslehre (Ilmu Negara dalam arti khusus). Yaitu Ilmu Negara khusus yang
membahas teori-teori tentang Negara yang hanya berlaku pada suatu Negara tertentu.
a) Spezialle Staatslehre (Sosiologis). Penyelidikan ditujukan kepada Negara dalam
pengertian umum, dan kemudian selanjutnya yang dipelajari adalah suatu lembaga
kenegaraan khusus, misalnya badan perwakilan. Yang khusus ialah lembaga
kenegaraannya.
b) Individuelle Staatslehre. Penyelidikan ditujukan kepada suatu Negara tertentu
(khusus), yang konkret, misalnya Negara Indonesia, Inggris, dll. Kemudian dari
Negara tertentu ini dipelajari lebih lanjut lembaga-lembaga kenegaraannya, misalnya
badan perwakilan. Yang khusus ialah negaranya.
Contoh: Kalau kita mempelajari badan perwakilan, kedudukan kepala negara dari
Indonesia, maka ini termasuk Individuelle Staatslehre. Sedangkan jika kita mempelajari
lembaga perwakilan dari negara-negara Indonesia, Australia, Swiss, Amerika Serikat,
maka ini termasuk Spezielle Staatslehre.
2. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan negara yang dapat diterima scara umum para ahli
mendapat kesulitan. Sehubungan pernyataan tersebut, jelaskan:
a. Jelaskan, mengapa negara sulit dirumuskan!
Jawaban:
Menurut Georg Jellinek pada dasarnya merujuk pada Ilmu Negara bahwa negara sulit
dirumuskan karena kajian di dalamnya itu menganggap negara sebagai genus (bentuk umum)
dan mengesampingkan sifat-sifat khusus dari negara-negara. Adapun pembahasan negara
Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester I Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Ilmu Negara
Halaman 8
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
dalam Ilmu Negara yaitu tentang terjadinya negara, lenyapnya negara, tujuan dan fungsi
negara, perkembangan negara, bentuk negara dan sebagainya. Selanjutnya objek Ilmu Negara
itu bersifat abstrak dan umum, tak terikat ruang, tempat, waktu dan bersifat universal. Dengan
demikian negara akan sulit dirumuskan karena hal tersebut.
b. Dari mana istilah negara pertama kali ditemukan?
Jawaban:
Sudah dikenal sejak zaman Yunani Kuno. Pada zaman itu sudah ada yang disebut Polis atau
negara kota seorang filsuf Yunani Kuno Aristoteles (384-322), dalam bukunya Politica,
Polis berfungsi sebagai tempat tinggal bersama warga negara dan pemerintah dan sebagai
benteng untuk menjaga keamanan dari serangan musuh. Plato, Guru aristoteles, melihat
bahwa negara ada karena adanya keinginan dan kebutuhan manusia yang beraneka ragam
yang mendorong mereka untuk bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.
Polis yang terkenal adalah Sparta dan Athena. Polis-polis Yunani Sparta berbentuk oligarki
militer dan Athena berbentuk demokrasi memungkinkan partisipasi rakyat dalam berbagai
persoalan politik. Konsep pemerintahan oleh rakyat ini, terutama di Athena, memberi nuansa
kebebasan dan harmoni.
3. Diketahui bahwa ilmu negara sebagai objeknya mempelajari negara dalam pengertian umum.
Sehubungan dengan hal tesebut, jelaskan:
a. Apa masksudnya bahwa ilmu negara mempelajari negara dalam pengertian umum?
Jawaban:
Menurut M. Solly Lubis, S. H., dalam bukunya Ilmu Negara berpendapat bahwa Ilmu
Negara mempelajari negara secara umum mengenai asal-usul, wujud, lenyapnya,
perkembangan dan jenis-jenisnya. Objek Ilmu Negara bersifat abstrak dan umum, tak terikat
ruang, tempat, waktu dan bersifat universal. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan
bahwa Ilmu Negara mempelajari negara dalam pengertian umum (genus) secara abstrak dan
umum, tak terikat ruang, waktu, tempat, dan bersifat universal.
b. Adakah ilmu pengetahuan yang objeknya mempelajari negara tetapi tidak dalam arti umum?
Sebutkan 2 macam ilmu pengetahuan tersebut!
Jawaban:
Ada yaitu Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik. J.H.A. Logemann berpendapat
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Atau dalam bahasa
Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester I Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Ilmu Negara
Halaman 9
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
yang berbeda, Hukum Tata Negara adalah serangkaian kaidah hukum mengenai jabatan atau
kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakunya hukum dari suatu
negara. Kemudian menurut Roger. F. Soltau ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari
negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan
itu; hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain.
c. Bentangkan oleh Saudara hubungan diantara ilmu-ilmu pengetahuan tersebut di atas dan
kemukakan pula persamaan dan perbedaannya.
Jawaban:
Hubungan antara Ilmu Negara dengan Hukum Tata Negara adalah Ilmu Negara
merupakan dasar dalam penyelenggaraan praktik ketatanegaraan yang diatur dalam Hukum
Tata Negara lebih lanjut dengan kata lain Ilmu Negara yang mempelajari konsep, teori tentang
negara merupakan dasar dalam mempelajari Hukum Tata Negara. Kemudian menurut
konsepsi Ilmu Politik modern, Ilmu Politik tidak dapat melepaskan diri dari aspek-aspek yang
bersifat yuridis, yaitu harus memperhatikan lembaga-lembaga negara secara yuridis formal
yang menjadi fokus kajian Ilmu Negara. Masalah-masalah pokok yang menjadi pembahasan
Ilmu Politik terutama berpusat pada fenomena kekuasaan, khususnya yang mengenai
organisasi negara ataupun yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas negara. Oleh karena
itu, dapat dikatakan bahwa hubungan antara Ilmu Negara dan Ilmu Politik terjalin hubungan
yang “komplementer”. Jadi saling melengkapi dalam pendalaman dan pengembangan ilmu
masing-masing. Persamaan antara Ilmu Negara, Ilmu Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik
yaitu objek materil atau pokok kajian ilmiahnya (subject matter) sama-sama fokus pada
negara. Namun ada juga perbedaan dari masing-masing ilmu tersebut. Adapun penjelasan
perbedaannya yaitu berdasarkan objek kajian masing-masing ilmu tersebut, yaitu:
1) Objek Ilmu Negara
Menurut Kranenburg, objek penyelidikan Ilmu Negara adalah negara, kemudian dalam
Ilmu Negara diselidiki asal mula, sifat, hakikat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan
negara. Ilmu Negara menitikberatkan penyelidikannya kepada pengertian negara secara
umum (genus). Prof. M. Nasroen S. H., dalam hal ini sependapat dengan Kranenburg,
menurutnya, sebab wujud dari Ilmu Negara Umum adalah menyelidiki dan
menetapkan asal mula, inti sari dan wujud negara pada umumnya. Objek penyelidikan
Ilmu Negara adalah negara secara umum, sehingga ia sering disebut sebagai Ilmu Negara
umum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup serta objek penyelidikan Ilmu
Negara adalah negara dalam pengertian abstrak, terlepas dari waktu dan tempat,
Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester I Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Ilmu Negara
Halaman 10
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
bukan suatu negara tertentu yang secara positif ada pada suatu waktu dan tempat tertentu.
Ilmu Negara menyelidiki pengertian-pengertian pokok (grondbegrippen) dan sendi-sendi
pokok (grondbeginselen) dari negara yang berlaku untuk dan terdapat pada setiap negara
secara umum (genus).
2) Objek Hukum Tata Negara
Objek kajian ilmu Hukum Tata Negara adalah negara. Selanjutnya negara dipandang dari
sifatnya atau pengertiannya yang konkret. Artinya objeknya terikat pada tempat, keadaan
dan waktu tertentu. Hukum tata negara merupakan cabang ilmu hukum yang membahas
tatanan, struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organ atau struktur
kenegaraan serta mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga negara.
3) Objek Kajian Ilmu Politik
Objek Ilmu Politik meliputi dua hal, yaitu:
a) Objek material yaitu objek ini berwujud pada perjuangan memperoleh dan
mempertahankan kekuasaan dengan objek negara, kekuasaan, pemerintah, fakta-fakta
politik, kegiatan politik, dan organisasi masyarakat.
b) Objek formal yaitu pengetahuan pusat perhatian pada Ilmu Politik itu sendiri.
Dengan demikian, Syarbaini menyimpulkan ada lima konsep tentang Ilmu Politik, yaitu:
a) sebagai usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan
mewujudkan kebaikan bersama;
b) segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintah;
c) segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan;
d) kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum;
e) sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang
dianggap penting.
4. Jelaskan:
a. Uraikan maksud bahwa nilai ilmu negara bernilai totalitas, umum dan abstrak!
Jawaban:
Adapun yang menjadi nilai-nilai ilmu negara adalah sebagai berikut:
a. Totalitas, yakni objek penyelidikan ilmu negara ditujukan secara menyeluruh atau tidak
tertuju semata-mata kepada suatu aspek kenegaraan di negara tertentu saja.
b. Umum/universal, yakni objek penyelidikan ilmu negara tidak tertuju kepada negara
tertentu,tetapi semua negara secara umum.
Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester I Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Ilmu Negara
Halaman 11
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
c. Abstrak, yakni nilai yang tidak nyata dan diperoleh sebagai akibat dari nilai totalitas dan
umum.
d. Teoritis, yakni nilai yang didapatkan hanyalah merupakan perumusan dari teori teori dan
cita cita.
e. Bebas nilai, yakni ilmu negara bersifat netral, tidak dipengaruhi oleh tempat, waktu dan
keadaan.
b. Mengapa nilai ilmu negara bebas nilai?
Jawaban:
Karena menurut Georg Jellinek pada dasarnya objek Ilmu Negara itu bersifat abstrak dan
umum, tak terikat ruang, tempat, waktu dan bersifat universal. Dengan demikian negara akan
sulit dirumuskan karena hal tersebut.
5. Sebagai suatu disiplin ilmu, ilmu negara tentunya mempunyai metode dalam mempelajarinya.
Sehubungan dengan pernyataan tersebut jelaskan oleh Sauadara metode dalam mempelajari ilmu
negara!
Jawaban:
a. Metode Deduksi, yaitu suatu metode berdasarkan proses penyelidikian atas asas-asas yang
bersifat umum yang dipergunakan untuk menerangkan peristiwa-peristiwa khusus (tertentu)
atau penjelasan-penjelasan teoritis yang bersifat umum terhadap fakta-fakta yang bersifat
konkret.
b. Metode Induksi, yaitu suatu metode yang merupakan kesimpulan-kesimpulan umum yang
diperoleh berdasarkan proses pemikiran setelah mempelajari peristiwa-peristiwa khusus atau
peristiwa-peristiwa yang konkret.
c. Metode Dialektis (Dialectische Methode), yaitu suatu metode tanya jawab atau dialog,
proses penyelidikan dilakukan dengan cara tanya jawab untuk mencoba mencari pengertian-
pengertian tertentu. Metode Dialektis ini terkenal setelah digunakan oleh Georg Willhelm
Friedrich Hegel (1770- 1830) seorang guru besar dalam ilmu filsafat di Universitas Berlin
dengan buku-bukunya Grundlinien der Philosophie des Rechts, Wissenschaft der Logik,
Phenomenologie des Geites, Encyclopaedie der philosophischen Wissenschaften. Dengan
cara bekerja yang dialektis itu timbulah tiga macam unsur, yaitu:
1) These/Tesis, yaitu merupakan suatu dalil atau stelling.
2) Antithese/Antitesis, yaitu merupakan suatu serangan terhadap dalil tadi dari pihak yang
berlainan pendapatnya.
Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester I Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Ilmu Negara
Halaman 12
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
3) Synthese/Sintesis, yaitu merupakan jalan tengah, sebab dengan adanya perlawanan antara
these dan antithese karena itu perlulah dicari penyelesaian untuk mempertemukan
pendapat-pendapat yang berlainan itu melalui jalan tengah sehingga tercapailah
keharmonisan atau suatu perpaduan antara these dan antithese.
d. Metode Filosofis, yaitu suatu metode yang dalam proses penyelidikannya meninjau serta
membahas objek penyelidikannya secara abstrak idiil. Ide abstrak itu, sifatnya khayal dan
lepas atau melampaui kenyataan (transcendental). Kemudian disusunlah suatu deduksi
tentang gejala-gejala yang diselidiki dan dihubungkannya dengan objek.
e. Metode Perbandingan (Methode Van Vergelijking), yaitu suatu metode dengan
mengadakan perbandingan di antara kedua objek penyelidikan atau lebih, untuk menambah
dan memperdalam pengetahuan tentang objek-objek yang diselidiki. Jadi di dalam
perbandingan ini terdapat bahwa objek yang hendak diperbandingkan itu sudah diketahui
sebelumnya, akan tetapi pengetahuan ini belum tegas serta jelas. Oleh karena perbandingan
itu harus diadakan terhadap dua objek penyelidikan atau lebih yang memuat baik persamaan-
persamaan maupun perbedaan-perbedaan yang ada, maka persamaan itulah yang
memperlihatkan hakikat sebenarnya, dari objek-objek yang dibandingkan itu. Biasanya
metode perbandingan itu didasarkan kepada metode-metode deskripsi (perlukisan), analisis
(penguraian), teori (perumusan dan konkretisasi ide-ide yang abstrak), dan evaluasi
(penilaian). Maka karenanya bersifat induktif dan deduktif.
f. Metode Sejarah (Methode Van Historische Beschouwing), yaitu suatu metode yang
didasarkan terhadap analisis dari kenyataan-kenyataan sejarah, yaitu ditinjau pertumbuhan
dan perkembangannya, sebab akibatnya sebagaimana terwujud dalam sejarah dan dari
penyelidikan disusun asas-asas umum yang dapat dipergunakan. Selanjutnya metode ini
selalu digandengkan dengan metode deskriptif, analisis, dan perbandingan.
g. Metode Sistematik (Methode Van Systematisering), yaitu suatu metode yang berdasarkan
secara menghimpun bahan-bahan yang sudah tersedia, terhadap bahan-bahan itu dilakukan
pelukisan, penguraian, dan penilaian kemudian dilakukan klasifikasi atau rubricering ke
dalam golongan-golongan di dalam suatu sistematik. Sistematik berarti suatu samen
hangende eenheid yaitu suatu kesatuan, masing-masing bagian tidak simpang siur akan tetapi
selalu berhubungan satu dengan yang lainnya, pun di dalamnya tidak ada pertentangan dan
dicakup dalam satu rangka.
h. Metode Hukum (Juridische atau Legalistische Methode), yaitu suatu metode yang di dalam
proses penyelidikannya meninjau serta membahas suatu objek penyelidikan dengan
Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester I Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Ilmu Negara
Halaman 13
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
menitikberatkan kepada segi-segi yuridis, sehingga faktor-faktor yang bersifat nonyuridis
dikesampingkan.
i. Metode Sinkretis (Syscretisme atau Syncretismus), yaitu metode yang di dalam proses
penyelidikannya meninjau serta membahas objek penyelidikannya dengan cara
menggabungkan faktor-faktor baik yang bersifat yuridis maupun nonyuridis.
j. Metode Fungsional (Funktionele Methode), yaitu suatu metode yang dalam proses
penyelidikannya meninjau serta membahas objek penyelidikannya dengan menggandingkan
dengan baik gejala-gejala dalam dunia ini masing-masing tidak terlepas satu sama lainnya,
melainkan terdapat hubungan yang timbal balik atau interdependent.
6. Kemukakan oleh Saudara unsur-unsur berdirinya negara menurut Konvensi Motevideo Tahun
1933! Apa yang dimaksud dengan unsur negara yang bersifat konstitutif dan unsur negara yang
bersifat deklaratif? Uraikan pula yang dimaksud dengan syarat statehood dan syarat an
international person menurut Mochtar Affandi!
Jawaban:
Syarat berdirinya negara menurut pasal 1 Montevideo Convention on The Right and Duties Of
State harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
a) adanya rakyat;
b) wilayah yang permanen;
c) penguasa/pemerintahan yang berdaulat;
d) kesanggupan berhubungan dengan negara lain;
e) pengakuan.
Unsur konstitutif adalah unsur yang paling penting di mana menjadi syarat wajib yang harus
dimiliki oleh calon negara haruslah memiliki unsur rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang
berdaulat. Kemudian unsur deklaratif adalah unsur tambahan yang boleh saja tidak dimiliki oleh
suatu negara yaitu memperoleh pengakuan dari negara lain. Selanjutnya menurut Mochtar
Affandi pengakuan oleh negara lain terhadap berdirinya suatu negara semata-mata merupakan
syarat konstitutif untuk menjadi an internasional person (masyarakat internasional). Dalam
kedudukan itu keberadaan negara sebagai kenyataan fisik atau pengakuan de facto secara formal
dapat ditingkatkan kedudukannya menjadi suatu judicial fact atau pengakuan secara de jure.
Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester I Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Ilmu Negara
Halaman 14
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
7. Jelaskan apa pengertian kedaulatan menurut Jean Bodin dan sebutkan macam-macam teori
kedaulatan!
Jawaban:
Menurut Jean Bodin (menyatakan pengertian kedaulatan ada dua macam yaitu :
a. Kedaulatan ke dalam (intern) artinya Negara berhak mengatur urusan rumah tangganya
m,elalui lembaga Negara tanpa campur tangan Negara lain. Contoh : mengatur pajak, pemilu,
pembangunan dan sebagainya.
b. Kedaulatan ke luar (ekstern) artinya kebijaksanaan pemerintah untuk mengadakan
hubungan atau kerja sama dengan Negara lain (hubungan internasional). Adapun prinsip-
prinsip yang harus dilakukan dalam mengadakan hubungan internasional dengan Negara lain
adalah:
1) Souverighn, pengakuan persamaan derajat sebagai negara merdeka.
2) Resiprositas, timbal balik yang saling menguntungkan.
3) Courtesy, saling menjaga kehormatan antar negara.
4) Pacta Sunt Servanda, mentaati dan melaksanakan perjanjian yang disepakati.
5) Tidak mencampuri urusan dalam negera lain.
Kemudian macam-macam teori kedaulatan, yaitu:
a. Teori Kedaulatan Tuhan. Menurut teori ini kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari
Tuhan. Artinya, raja atau penguasa negara mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sehingga
kehendak raja atau penguasa juga merupakan kehendak Tuhan.
b. Teori Kedaulatan Raja. Teori kedaulatan raja merupakan perwujudan dari teori
kedaulatan Tuhan. Kekuasaan tertinggi di tangan raja atau penguasa. Oleh karena itu, raja
dianggap keturunan dewa atau wakil Tuhan di bumi yang mendapat kekuasaan langsung dari
Tuhan sehingga kekuasaan raja mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
c. Teori Kedaulatan Negara. Berdasarkan teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara.
Negara sebagai lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan. Kedaulatan negara muncul
bersama dengan berdirinya suatu negara.
d. Teori Kedaulatan Hukum. Teori kedaulatan hukum menekankan bahwa kekuasaan tertinggi
dalam negara terletak pada hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena
itu, pelaksanaan pemerintahan dibatasi oleh norma sehingga tidak bersifat absolut.
e. Teori Kedaulatan Rakyat. Teori kedaulatan rakyat mengajarkan bahwa kekuasaan negara
tertinggi terletak di tangan rakyat. Sumber ajaran kedaulatan rakyat adalah demokrasi. Teori
ini memunculkan timbulnya suatu teori pembagian kekuasaan seperti dalam ajaran trias
politika yang dikemukakan oleh Montesquieu.
Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester I Tahun 2016/2017 Mata Kuliah Ilmu Negara
Halaman 15
Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id
Bandung, 4 November 2018
Penulis,
Muhammad Nur Jamaluddin
(MNJ)