Post on 25-Aug-2018
PENGARUH ADALET PARTISI TERHADAP STABILITAS
POLITIK REPUBLIK TURKI
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)
oleh
Mohammad Raivendra
NIM: 104022000806
JURUSAN SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1432 H/2011 M
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada abad ke-17 dan ke-18 berlangsung perubahan situasi yang sangat
menonjol dalam sistem Kerajaan Turki Usmani dan desentralisasi kekuasaan
secara serius. Berakhirnya Kerajaan Turki Usmani merupakan peristiwa yang
kompleks bagi transformasi masyarakat Islam dari sebuah kerajaan menuju negara
modern.
Di saat itupun terdapat perubahan penting dalam sejarah Kerajaan Turki
Usmani. Berakhirnya ekspansi Kerajaan Turki Usmani, lembaga-lembaga
pemerintahan seringkali kehilangan kemampuan militer dan administrasinya.
Kerajaan dalam posisi tertekan dengan regresi ekonomi, pemberontakan rakyat,
dan beberapa kekalahan militer. Perseturuan panjang terjadi antara pemerintah
pusat dengan elit lokal untuk mengontrol pendapatan pajak dari pemerintah pusat
kepada kelompok Jannisary, ulama, dan keluarga Kerajaan Turki Usmani yang
telah mapan dalam masyarakat setempat. Di sisi pemerintah pusat, meredupnya
kekuasaan merupakan dampak dari korupsi yang menggejala di pemerintahan
Kerajaan Turki Usmani. Akan tetapi situasi tersebut dalam pandangan penguasa
lokal dan pedagang berarti reduksi kekuatan eksploitatif pemerintah pusat, yang
memberikan peluang bagi otonomi daerah.
Pada permulaan abad ke-17, Kerajaan Turki Usmani mulai
memperdebatkan cara terbaik bagi program restorasi integrasi politik dan
efektivitas kekuatan militer yang dimiliki kerajaan. Para pembaharu awalnya
2
berlandaskan pada aturan yang digariskan Sultan Sulaiman yang menentang
kemungkinan pengaruh kekuatan Kristen Eropa atas kaum Muslim. Para modernis
menganggap bangsa Eropa dalam pendidikan kemiliteran, organisasi, dan
administrasi berusaha untuk menciptakan suatu perubahan di bidang pendidikan,
ekonomi, dan sosial yang mendukung terbentuknya negara modern. Pada abad ke-
18 dan terutama abad ke-19, kelompok modernis muncul dengan terang-terangan,
dan akhirnya menjadi pemenang.1
Periode pembaharuan dengan beberapa bukti konkret yang mereka
lakukan berawal dari Sultan Salim III yang di antaranya memberlakukan program
reformasi yang komprehensif, yang disebut Nizam i-Cedid (“Orde Baru”).2
Program ini menghendaki reformasi pasukan militer, modern, meningkatkan
pendapataan sektor pajak, dan pendirian sekolah teknik untuk mendidik kader-
kader pemerintahan rezim baru.3
Program-program pembaharuan pun terus berjalan dan berkembang oleh
bebeberapa kelompok. Beberapa pemikiran akan konsep pembaharuan tersebut
kemudian menjadi kajian penting. Dari masa-masa pembaharuan inilah kemudian
muncul era Tanzimat, gerakan Usmani Muda, Turki Muda, dan juga Kemalis.
Sebagaimana yang dapat dikaji, bahwa masa-masa inspiratif tersebut satu sama
lain memiliki pengaruh paham/ideologi dari era sebelumnya, sehingga
memberikan stimulasi ide-ide baru, baik dari sistem pemerintahan maupun aspek
1 Syafiq A. Mughni, Sejarah Kebudayaan Islam di Kawasan Turki (Jakarta: Logos,
1997), h. 92. Kelompok modernis yang di maksud antara lain ialah Usmani Muda (Yeni
Osmanlilar) dan Turki Muda. Lihat, Nasution, Pembaharuan dalam Islam, h. 105 dan h. 118. 2Nizam i-Cedid, Erick Jan Zurcher, mendefinisikan istilah tersebut sebagai program
pembaharuan Salim III. Juga nama tentara barunya yang bergaya barat. Lihat, Erik Jan Zurcher,
Sejarah Modern Turki. Penerjemah, Karsidi Diningrat R (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2003), h. xiv. 3 Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, Penerjemah, Ghufron A. Mas‟adi (Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 1999), h.73.
3
kenegaraan. Maka gerakan pembaharuan ini beberapa di antaranya tak dapat
dipungkiri memang berkesinambungan karena dipengaruhi dari periode
sebelumnya serta tidak lepas pula pengaruhnya dari pemikiran-pemikiran Barat.
Hingga akhirnya timbullah perubahan besar yang berujung pada titik
klimaks yaitu digantinya sistem kekhilafahan Islam kepada aplikasi republik
dengan konsep nasionalisme sekulernya Kemal. Westernisasi, sekularisasi, dan
nasionalisme itulah yang menjadi dasar pemikiran pembaharuan Mustafa Kemal.4
Mustafa memulai langkah pembaharuan berikutnya, yaitu dengan menciptakan
sebuah instrumen politik baru.5 Pada tanggal 6 Desember 1922, ia mendirikan
Partai Rakyat6 dan mengundang seluruh kalangan terpelajar untuk berkomunikasi
dengannya secara langsung.7
Pada tanggal 16 April 1923, Grand National Assembly (Majelis Nasional
Agung) membubarkan diri kemudian mempersiapkan pengadaan pemilihan
umum. Anggota Grand National Assembly baru hasil pemilihan umum memiliki
anggota 286 perwakilan dan pada tanggal 11 Agustus 1923 memilih Mustafa
Kemal sebagai presiden dan Fethi sebagai perdana menteri (PM). Pada masa ini
presiden republik Turki yang juga menjabat sebagai kapala negara memiliki
peranan penting, dan lebih mendominasi. Dalam arti bahwa presiden sebagai
penentu kebjiakan negara, karena khalifah kemudian diposisikan dalam otoritas
keagamaan atau pemimpin keagamaan.8 Dengan ini negara baru Turki berdiri
4 Nasution, Pembaharuan dalam Islam,h. 149.
5 Mughni, Sejarah Kebudayaan Islam di Kawasan Turki, h. 148.
6 Pada tanggal 6 Desember dia mengumumkan untuk pertama kalinya niatnya mengubah
Kelompok Perlindungan Hak-hak menjadi sebuah partai politik dengan nama Halk Partisi (Partai
Rakyat). Lihat, Erik Jan Zurcher, Sejarah Modern Turki. Penerjemah, Karsidi Diningrat R
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 205 7 Mughni, Sejarah Kebudayaan Islam di Kawasan Turki, h. 149.
8 Lihat, Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, Second Edition (London,
Oxford University Press: 1966; reprint, New York, Oxford University Press: 1968). h. 369-370.
4
tidak atas dasar dinasti, kerajaan, maupun agama melainkan atas dasar nation
(bangsa) rakyat, dengan ibu kota di tengah-tengah negara Turki, yakni Ankara.9
Upaya pembaharuan pun dilakukan dengan perubahan drastis yang mengguncang
masyarakat Turki, yaitu penghembusan kebijakan pada tanggal 1 November 1922
oleh Grand National Assembly untuk menghapuskan kesultanan sebagai resolusi
dan menjawab terhadap dualisme kepemimpinan di Turki. Sehingga jabatan
khalifah tetap dipertahankan sebagai pemegang jabatan keagamaan tanpa
memiliki kekuasaan politik. Walaupun kemudian Mustafa Kemal melihat bahwa
jabatan khalifah juga harus dihapuskan dan soal ini dibicarakan oleh Majelis
Nasional Agung di bulan Februari 1924. Perdebatan berjalan sengit, tetapi
akhirnya pada tanggal 3 Maret 1924, suara di Majelis memutuskan penghapusan
jabatan khalifah.10
Pembaruan Kemalis merupakan penerapan adaptasionisme dalam bentuk
westernisasi sekuler. Program ini tidak menolak Islam atau menentang agama;
agama hanya diturunkan peranannya menjadi nilai personal. Pembaruan Kemalis
berusaha untuk menciptakan bentuk Islam individualis modern. Itulah sebabnya
mengapa pembaruan bukan hanya menyangkut perkembangan jumlah lembaga
sekuler, melainkan juga mendorong perkembangan tanggung jawab yang harus
dipikul masyarakat modern. Pembaruan Kemalis dilaksanakan di atas enam
prinsip dasar yang menjadi filsafat politik dan dasar Republik Turki. Keenam
prinsip dasar, atau sering disebut “Nilai Kemalis”, adalah; Pertama,
Replubikanisme, kedaulatan dan otoritas politik berdasar keinginan rakyat.
Kedua, Nasionalisme, tidak berdasarkan agama dan ras tetapi berdasarkan
9 Ibid., h. 148.
10 Nasution, Pembaharuan dalam Islam, h. 151.
5
kewarganegaraan yang sama dan mengabdi kepada cita-cita nasional. Ketiga,
Populisme, kesamaan dalam hukum, menolak kepentingan atau persengketaan
kelas, dan penyalahgunaan kapitalisme. Keempat, Etatisme, menerima campur
tangan negara yang bersifat membangun perekonomian rakyat. Kelima,
Sekularisme, menetapkan pemisahan agama dan negara. Keenam,
Revolusionisme, menerima transformasi secara permanen.11
Setelah wafatnya Mustafa Kemal pada tahun 1938, sebagai penggantinya,
İsmet İnönü dengan perdana menterinya yaitu Mahmut Celal Bayar dari CHP
(Cumhuriyet Halk Partisi /Partai Rakyat Republik), kemudian melanjutkan rezim
Kemal yang sudah berdiri. Ia membuka jalan baru bagi sebuah sistem politik di
Republik Turki. Perkembangan ekonomi yang ada melahirkan beberapa kelompok
baru seperti antara lain pengusaha, tuan tanah, dan juga generasi intelektual baru
yang membutuhkan jatidiri politik. Demikian halnya sistem perundingan Turki
setelah Perang Dunia II yang “dikendorkan” pengawasannya terhadap kegiatan
perdagangan dan meningkatkan harapan untuk berpartisipasi di dalam
pemerintahan.12
Partai Demokrat (Demokrat Parti) pun diizinkan terbentuk oleh
İsmet İnönü, hal ini dilatar belakangi peranan Amerika Serikat setelah Perang
Dunia ke-II sebagai penjaga utama pengamanan politik dan pembangunan
ekonomi Turki, juga mengurangi sistem paternalistik dan cenderung kapada
11
Lihat, Siti Maryam, dkk., ed., Sejarah peradaban Islam: dari masa klasik hingga
modern, Cet. Kedua (Yogyakarta: LESFI, 2004), h. 160-161.
12
Perubahan politik dan ekonomi di Turki tahun 1945, memiliki pengaruh dari dunia
internasional. Kedekatan Turki dengan Amerika, justru melahirkan upaya demokratisasi. Sehingga
İsmet İnönü menegaskan bahwa sistem politik Turki adalah demokratis parlementer, yang
kemudian pada tanggal 19 Mei 1945, ia menjabarkan dan menjelaskan langkah-langkah untuk
membuat rezim itu lebih demokratis. Dari sini pula, hadirlah Undang-undang Distribusi Tanah di
bulan Mei 1945, dan melahirkan oposisi dari anggota majelis, yaitu di antaranya Celal Bayar.
Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 274-275.
6
sistem demokrasi multi-partai.13
Partai ini pun berkembang pesat, hingga
kemudian memimpin dalam satu dekade (1950-1960) di pemerintahan di bawah
pemerintahan perdana menteri Adnan Menderes dari Demokrat Parti, walaupun
pada akhirnya inflasi terjadi yang pada akhirnya menyebabkan kekacauan pada
pemerintahan.
Pada dekade 1960-an Turki kembali dilanda konflik multi-partai. Konflik
ini tidak hanya dimunculkan oleh perkembangan ekonomi yang ganjil, tetapi juga
karena meningkatnya differensiasi sosial dan ekonomi, dan meningkatnya
kecenderungan kesadaran politik dan aktivisme.14
Pada dekade 1960-an teknokrat
yang baru yang terdiri para insinyur dan pekerja pabrik, gerakan pekerja yang
berskala besar, dan beberapa kelompok ideologi militan baik dari haluan kanan
maupun kiri, telah masuk ke dalam wilayah politik. Partai Rakyat Republik di
bawah kepemimpinan Ecevit tampil mewakili elite birokratik, intelektual dan elit
teknikal di negeri ini, termasuk di antaranya kaum pekerja pabrik dan beberapa
kelompok perkotaan lainnya. Partai Mustafa Kemal mempertahankan orientasi
stastisnya bahkan partai ini menjadi partai demokratik sosialis yang menghendaki
pengabdian secara professional dan perlindungan industrial. The Justice Party
(Adalet Partisi), yang dipimpin oleh Süleyman Demirel,15
merupakan penerus
13
Lihat, Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, Penerjemah, Ghufron A. Mas‟adi
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h.93.
14
Tahun 1960 merupakan tahun perubahan pesat. Hal inilah yang dianggap menjadi
meningkatnya kecendurangan aktivisme dalam poltik. Rakyat menjadi lebih mobil (dinamis), baik
secara sosial maupun secara fisik. Populiasi mahasiswa makin berkembang, demikian pula kaum
ploretariat industri, kedua unsur tersebut kemudian digunakan oleh Cumhuriyet Halk Partisi/Partai
Rakyat Republik (CHP) sebagai landasan kuat bagi partai tersebut. Hal lainnya yang dapat dilihat
adalah terbentuknya basis-basis politik dari berbagai kalangan pekerja, industri, kaum religi dan
lain sebagainya dalam rangka memperjuangkan hak-hak mereka. Sehingga mendorong
membesarnya peranan retorika partai untuk para pemilihnya dan mencari peluang besar untuk di
pemilihan umum seperti Türkiye Iş çi Partisi /Partai Pekerja Turki, Adalet Partisi dan lain-lain.
Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 336-337.
15
Partai Tersebut dipimpin Ragip Gümüşpala hingga wafatnya 1964. Lihat, Erik Jan
Zurcher, SejarahModern Turki. Penerjemah, Karsidi Diningrat R (Jakarta: Gramedia Pustaka
7
bagi Partai Demokrat. Partai ini diorientasikan kepada pengembangan perusahaan
swasta skala besar dan perusahaan warga perkampungan. Selain dua partai
terbesar ini, muncul pula sejumlah partai sosialis dan Islam sekalipun berskala
kecil tetapi sangat berpengaruh.16
Kebanyakan dari partai-partai baru itu tidak berumur panjang, namun tidak
diragukan lagi bahwa partai baru yang terpenting adalah Adalet Partisi (Adalet
Partisi), yang tujuan utamanya adalah mengadakan rehabilitasi penuh bagi para
perwira yang diberhentikan dan orang-orang demokrat yang ditangkap.17
Adalet
Partisi (yang selanjutnya disebut AP) memberikan perhatian yang cukup menarik
serta progresifitas perolehan suara yang cukup signifikan. Pada Pemilihan Umum
tahun 1961, Cumhuriyet Halk Partisi – CHP (Partai Rakyat Republik) hanya
mendapat perolehan suara yaitu 3,724,752 suara atau 36,7 persen, dan AP
mendapat perolehan suara yang mengejutkan yaitu 3.527.435 atau 34,8 persen
tanpa koalisi. Sehingga dapat meraih 158 dari 240 kursi di parlemen. Kemudian
Adalet Partisi pun meningkat signifikan dan meraih kemenangan pada Pemilihan
Umum tahun 1965, partai tersebut mendapatkan 4.921.235 suara atau 52.87
persen, dengan perolehan 240 kursi dari 450 kursi di parlemen.18
Beberapa faktor yang membuat partai ini dapat langsung berjaya
diantaranya karena mampu mengakomodasi dan merekonsiliasi orang-orang eks-
Democrat dengan militer. Upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh AP dengan
militer ternyata secara tidak langsung memberikan pengaruh signifikan bagi
Utama, 2003), h. 325. Kematian tiba-tiba Ragip membuat perebutan kepemimpinan partai menjadi
sengit, hingga akhirnya Süleyman Demirel terpilih pada bulan November sebagai ketua Partai
Keadilan. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 331. 16
Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, h. 95-96. 17
Erik Jan Zurcher, Sejarah Modern Turki. Penerjemah, Karsidi Diningrat R (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 325.
18
“Justice Part (Turkey)”, artikel diakses pada 8 November 2009 dari:
http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_Party_Turkey
8
politik Turki, yaitu terciptanya sebuah stabilitas politik di republik tersebut. Hal
ini kemudian dapat menjadi fakta penting yang kemudian dapat dilakukan sebuah
penelitian lebih lanjut terhadap AP. Satu faktor lagi, yang juga tidak dapat
dipungkiri, bahwa peranan ketua partai pun mempunyai andil besar bagi AP ,
yaitu Ragip Gumuspala –kemudian dilanjutkan Süleyman Demirel- yang dapat
member kontibusi besar bagi AP khususnya, dan bagi Republik Turki pada
umumnya, yang salah satu diantaranya memperbaiki hubungan antara militer
dengan AP yang juga sebagai penerus DP, hal inilah yang selanjutnya menunjang
terhadap stabilitas politik negara.
Atas latar belakang tersebut, maka penulis akan mengangkat tema Adalet
Partisi. Kajian inipun disajikan melalui bentuk biografi AP, yang meliputi
perajalanan AP di saat periode transisi politik Turki, seperti beberapa faktor yang
memengaruhi kemenangan partai, selain itu langkah-langkah yang mendukung
langgengnya kepemimpinan partai tersebut dalam pemerintahan dengan rentang
waktu yang ditentukan. Oleh karena itu penulis akan mengangkat profil AP
sebagai topik penting dari tema besar di atas sebagai unsur penilitian, yang
kemudian penulis kemas melalui penulisan skripsi yang berjudul; PENGARUH
ADALET PARTISI TERHADAP STABILITAS POLITIK DI REPUBLIK
TURKI.
B. Batasan dan Perumusan Masalah
Perjalanan AP dapat disimak secara cermat, melalui perjalanan dari partai
tersebut yang diklaim sebagai penerus dari Partai Demokrat. Sehingga dengan
demikian penelitian ini membatasi masalah AP, yang dimulai dari latar belakang
9
berdirinya pada tahun 1961 hingga masa kekalahan partai tersebut pada tahun
1981, begitu pula peranan salah satu tokoh sentral dalam AP.
Dalam perumusan masalah, penulis memberikan beberapa pertanyaan
pokok sebagai acuan dalam pembahasan tersebut, yaitu sebagai berikut:
1. Apa saja yang melatar belakangi beridirinya Adalet Partisi?
2. Bagaimana Adalet Partisi dapat merebut kekuasaan pemerintahan di
Turki?
3. Apa dan bagaimana peranan Süleyman Demirel di Adalet Partisi?
4. Mengapa Adalet Partisi bubar dalam waktu yang singkat?
5. Bagaimana pengaruh Adalet Partisi tehadap stabilitas Politik di
Republik Turki?
C. Lingkup Permasalahan
Adapun aspek lingkup permasalahan dalam tulisan ini, berupaya
menyampaikan tentang profil AP, berupa biografi singkat partai, yang dimulai
dari latar belakang berdirinya, begitu pula peranannya di pemerintahan bersama
dengan Süleyman Demirel yang juga sebagai ketua umum AP, hingga kepada
faktor yang mempengaruhi stabilitas politik republik Turki.
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan
Tujuan dari penulisan ini secara garis besar adalah untuk mengetahui
riwayat perjalanan Adalet Partisi secara umum. Walaupun demikian, penulisan ini
memiliki beberapa unsur spesifik yang diharapkan menjadi tujuan yang akan
dicapai sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui latar belakang berdirinya Adalet Partisi.
10
2. Menyimak sejauh mana pengaruh seorang tokoh sentral atau ketua
umum di partai politiknya sendiri.
3. Untuk mengetahui hal apa saja yang membuat Adalet Partisi bubar
dalam waktu yang singkat.
4. Meneliti seberapa besar pengaruh Adalet Partisi terhadap stabilitas
politik di Republik Turki.
5. Sebagai tugas akhir perkuliahan untuk memenuhi persayaratan
mendapatkan gelar Sarjana Humaniora.
Adapun penulisan ini pun diharapkan dapat bermanfaat untuk:
1. Menambah wawasan intelektual, khususnya wawasan kesejarahan,
terkait sejarah partai politik di Republik Turki.
2. Menyumbang hasil karya penelitian bagi Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta pada umumnya, dan khususnya bagi
Fakultas Adab dan Humaniora, terlebih pada Jurusan Sejarah dan
Peradaban Islam.
E. Arti Penting Penelitian
Walaupun sumber-sumber tulisan mengenai tema besar Turki sudah
terbilang banyak, akan tetapi penulisan masih melingkupi Kerajaan Turki Usmani
hingga menuju Republik Turki secara umum. Masih minimnya sejarah modern
Turki, terutama dalam bahasa Indonesia, menjadi sebuah dorongan sekaligus
melatarbelakangi untuk diadakannya penulisan ini. Selain itu, tema ini menjadi
penting untuk diangkat, melihat di mana pada masa transisi Republik Turki, tidak
pelak memberikan banyak informasi-informasi terhadap dinamika pergumulan
11
partai politik, yang ternyata bahwa proses tersebut ikut memberikan peran dan
pengaruh besar terhadap masa depan demokrasi di Turki.
F. Landasan Teori
Ranah kajian AP sudah memasuki alur demokrasi, segera setelah peristiwa
kemerdekaan. Masa ini adalah masa modernisasi, di mana saat itu pesatnya
perkembangan pemikiran dan industri. Faktor yang berpengaruh yaitu
berkembangnya sosio-ekonomi maupun politik dan ideologi. Erik J. Zurcher
mendukung periode tersebut dengan menyatakan; “Periode ini sebagian besar
merupakan era pluralism dengan berkembangnya politik massa.”19
Dengan demikian, adanya konsekuensi pendekatan aspek politik dalam
penulisan skripsi ini pun diperlukan. Dudung Abdurrahman memberi pandangan,
bahwa ada dua mekanisme dalam sebuah penelitian sejarah. Pertama, sejarah
melalui karya-karya yang ada ditentukan oleh kejadian politik, perang, diplomasi,
dan tindakan-tindakan tokoh politik, maka sejarah identik dengan politik.20
Kedua, apabila politik (polity) itu sendiri diartikan sebagai pola distribusi
kekuasaan, maka kajian ilmiah terhadap sejarah politik berarti harus mempelajari
hakikat dan tujuan sistem politik itu, hubungan struktural dalam sistem tersebut,
pola-pola dari perilaku individu dan kelompok yang membantu menjelaskan
bagaimana sistem itu berfungsi, serta perkembangan hukum dan kebijakan-
kebijakan sosial yang meliputi: partai-partai politik, kelompok kepentingan,
komunikasi dan pendapat umum, birokrasi dan administrasi.21
Oleh karena itu AP
19
Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. xxii 20
Dudng Abdurrahman. Metode Penelitian Sejarah. Cet. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
1999), h.17.
21
Ibid., h. 17-18.
12
sebagai lembaga politik modern, dalam pengkajiannya nanti diperlukan
pendekatan aspek politik pada umumnya, dan sebagai partai politik khususnya.
Adapun periodesasi AP dari tahun 1960-1970 merupakan era
perkembangan politik dari negara Turki. Era tersebut salah satunya terindikasi
dari terjadinya transisi sistem politik tradisional dengan mekanisme komunal
seperti; satu ras, suku bangsa, bahasa maupun agama, menuju komunitas politik
baru dan modern yaitu partai politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelembagaan
baru politik massa merupakan sebuah upaya modernisasi politik dari yang
sebelumnya. Ini adalah gagasan penting dari sebuah negara dalam rangka
melewati transisi masa perkembangan ke arah kemajuan dan pencapaian
idealisme politik. Dengan begitu diperlukan sebuah sosialisasi politik sekaligus
etika politik. Samuel P. Huntington memberikan pandangan, bahwa
perkembangan politik di masa negara berkembang cukup banyak aspek yang perlu
ditinjau, beberapa di antaranya adalah pembangunan politik.22
Dari pembangunan
politik ini, ada tiga indeks penting yang harus dipenuhi yakni rasionalisasi
wewenang, diferinsiasi struktur, dan perluasan peran serta politik massa.23
Adapun peran serta politik massa dianggap penting di dalam proses modernisasi
politik bangsa-bangsa berkembang, mengingat masyarakat adalah sumber
kekuasaan politik bagi pemerintah. Mereka mampu membangun sebuah sistem,
sehingga dianggap mampu pula untuk ikut ambil bagian di dalam proses
berfungsinya sistem tersebut. Maka kemudian, atas dasar analisa tersebut, perlu
dilakukan penelitian terhadap kekuatan partai politik terhadap negaranya dalam
rangka stabilisasi sistem politik. Demikian pernyataan Samuel P. Huntington di
22 Huntington, P. Samuel. Tertib Politik di dalam Masyarakat yang sedang Berubah,
Buku Kedua. (CV. Rajawali, 1983), h. VII.
23
Ibid., h. VII.
13
dalam bukunya Tertib Politik di dalam Masyarakat yang sedang Berubah, yang
akan digunakan sebagai teori pendukung dalam penulisan skripsi ini yaitu;
“Stabilitas sistem politik yang sedang berkembang sangat
tergantung kekokohan atas partai politik yang dimiliki.”24
Sehingga kemudian akan dilakukan penulusuran terhadap AP sebagai
partai politik yang memang dapat memberikan pengaruh stabilitas politik di
Republik Turki.
G. Metodologi Penelitian dan Teknik Penulisan
Dalam hal ini penulis melakukan upaya metodologis dalam proses
penelitian yang lazim dilakukan sebagai regulasi umum dalam pembuatannya.
Adapun metodologi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Pemilihan Topik
Penulis mengambil topik tentang peran dan pengaruh dari tema besar
tentang profil partai, dirasa menarik untuk dikembangkan, dan menjadi
satu kajian khusus tentang studi sebuah partai politik.
2. Heuristik
Teknik pengumpulan sumber ini sebagai upaya pendukung dalam
penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan informasi tentang topik tersebut.
Adapun pengumpulan sumber, penulis melakukan dengan penggunaan
bahan dokumen, maka dalam pengumpulan data-data ini, penulis
melakukan penelitian kepustakaan (library research), dengan menunjuk
kepada sumber-sumber yang berhubungan dengan skripsi ini. Dapat
24
Ibid., h. 630
14
melalui buku-buku, majalah, surat kabar, artikel, skripsi, tesis, disertasi,
dan sebagainya. Dalam hal ini, penulis mengunjungi beberapa
perpustakaan seperti Perustakaan Utama Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, Perpusatakaan Fakultas Adab dan Humaniora,
Perpustakaan Nasional, dan lain-lain.
3. Kritik Sumber
Kritik sumber dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh keabsahan
sumber. Dalam hal ini yang juga harus diuji adalah keabsahan tentang
keaslian sumber maupun kesahihan sumber itu sendiri.
4. Interpretasi (Teknik Analisa Data)
Langkah selanjutnya diadakan interpretasi atau penafsiran, terdiri atas
analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, mendeskripsikan fakta-
fakta yang ada dengan tujuan melakukan sintesis (menyatukan) atas
sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan
dihubungkan dengan teori, fakta-fakta yang ada disusun ke dalam
interpretasi. Terakhir setelah langkah-langkah tadi barulah dilakukan
penulisan.
Sedangkan teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku:
”Pedoman Akademik 2008-2009”. Diterbitkan oleh Biro Administrasi dan
Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
tahun 2008, di mana pada bagian buku tersebut terdapat Pedoman
Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi).
15
H. Tinjauan Penelitian Terdahulu
Sejauh penelusuran penulis terhadap karya ilmiah yang berkenaan dengan
AP masih sangat minim, ini dikarenakan cukup banyak kajian-kajian para ahli
maupun peneliti terhadap dampak sekularisasi Turki secara umum. Walaupun
demikian memang peninjauan periode setelah Kemal tidak dapat dikatakan
sedikit. Salah satu penelitian yang memadai dalam tema skripsi ini adalah karya
W.B Sherwood pada tahun 1955 yang ia beri judul The Rise of the Justice Party in
Turkey. Diambil dari salah satu kumpulan tulisan Jurnal World Politics, volume
20, No. 1, Tahun 1967. Tulisan ini terdiri atas 12 (duabelas) halaman,
menjabarkan aspek-aspek yang memengaruhi kemenangan AP, dan juga
menyinggung sosok Süleyman Demirel sebagai faktor yang ikut menyumbang
terhadap keberhasilan AP di kancah politik. Tulisan ini pun menyampaikan
beberapa gagasan. Di antara gagasan yang menarik adalah bahwa kesuksesan
Süleyman Demirel dan AP telah memberikan pengaruh signifikan, bukan hanya
bagi masa depan demokrasi Turki, tetapi juga untuk negara berkembang di dunia.
I. Tinjauan Pustaka
Adalet Partisi dalam tinjauan pustaka tergolong minim meskipun beberapa
buku yang berkenaan dengan Turki cukup banyak, dalam hal ini, kajian tentang
partai politik di Turki diposisikan dalam pembahasan sejarah modern Turki.
Naskah yang berjudul Adalet Partìsì Program Ve Tüzük (Program dan
Peraturan Adalet Partisi), merupakan sumber otentik dan primer tentang AP
dalam perihal peraturan serta program-programnya yang juga dikeluarkan oleh
partai tersebut. Adapun redaksi buku tersebut menggunakan bahasa Turki,
diterbitkan oleh Orijinal Matbaa, pada tahun 1969.
16
Selain itu buku lain yang kemudian ditinjau sebagai sumber pendukung
atau sekunder lainnya adalah The Quest for Identity karya Feroz Ahmad,
diterbitkan tahun 2003, merupakan buku yang melingkupi kronologis perjalanan
Turki Usmani yang cukup lengkap. Paparan beliau tentang AP cukup intens, di
beberapa alur bab yang dimulai pada bab Pemerintahan Junta hingga di bab-bab
selanjutnya, sehingga banyak informasi yang kemudian didapat. Tak heran buku
ini pun menjadi perhatian bagi beberapa penulis untuk mendapatkan informasi
berkenaan dengan partai tersebut.
Berikutnya adalah kumpulan tulisan dari berbagai pengamat maupun ahli
di bidangnya, yang mereka sampaikan dalam sebuah topik yaitu Turki dalam
dunia modern. Buku yang di keluarkan oleh Cambridge University, yang berjudul
dalam The Cambridge History of Turkey; In The Modern World merupakan
kumpulan tulisan yang diterbitkan pada tahun 2008 dengan editor oleh Resat
Kasaba. Adapun topik tentang AP, terfragmentasi dari beberapa tulisan yang ada
dalam buku tersebut, dengan kata lain pembahasan tentang AP tidak dikemas
dalam satu bab pembahasan, akan tetapi ditulis dari berbagai pandangan dan
aspek pada setiap judul karangan tulisan oleh para penulisnya. Walaupun
demikian buku ini tampaknya cukup menjadi perhatian khusus, karena bila
ditinjau tidak sedikit para penulis menyinggung AP dari berbagai aspek.
J. Sistematika Penulisan
Pada skripsi ini, penulis membaginya menjadi tiga bagian yaitu;
pengantar, hasil penelitian, dan juga kesimpulan. Adapun pada bagian pertama
dari penulisan ini, berada pada bab I.
17
Bab I, membahas tentang latar belakang masalah, batasan dan rumusan
masalah, lingkup permasalahan, tujuan serta manfaat penelitian, arti penting
penelitian, landasan teori, metode penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, survei
pustaka serta sistematika penulisan. Kemudian pada bagian hasil penelitian akan
disusun ke dalam empat bab, yang meliputi;
Bab II, merupakan tinjauan historis pada AP dan juga pemimpinnya pada
yaitu Süleyman Demirel. Penulis akan menjelaskan profil dari partai AP yang
dimulai dari latar belakang berdirinya AP, selain itu juga di bab ini akan
mengangkat profil salah satu tokoh di balik AP itu sendiri yaitu Süleyman
Demirel. Dalam hal ini, Suleyman memberikan pengaruh yang cukup signifikan
bagi partai, serta prestasinya menjadi perdana menteri Turki melalui kendaraan
politiknya tersebut.
Untuk selanjutnya di bab III, akan menyampaikan bagaimana stabilitas
politik di republik Turki. Dalam hal ini, penulis pun akan menjelaskan pula
bagaimana partai politik terbentuk sebagai sebuah lembaga politik modern, serta
bagaimana hubungan parati politik terhadap stabilitas politik, serta bagaimana
dinamika partai politik yang terjadi di republik Turki dari tahun 1921 hingga
tahun 1950.
Adapun pada bab IV, adalah uraian terhadap AP yang dapat memberikan
pengaruhnya terhadap stabilitas politik Turki. Dalam pembahasannya, bab ini
terdiri dari diantaranya peranan AP dalam pemerintahan, juga hubungan AP
dengan militer.
18
Pada bagian akhir skripsi, penulis akan menyampaikan kesimpulan dari
pembahasan tema tersebut, yang akan disampaikan dalam bab V, dan terdiri atas
kesimpulan dan juga saran-saran.
19
BAB II
TINJAUAN HISTORIS ADALET PARTISI DAN SÜLEYMAN
DEMIREL
A. Adalet Partisi
1. Latar Belakang Berdirinya Adalet Partisi
Kemenangan DP pada pemilihan umum tahun 1950 disambut masyarakat
Turki dengan suka cita, ini mencerminkan hancurnya sistem totaliter yang
diaplikasikan CHP. Pemerintahan DP dikarakterisasikan oleh integrasi politik dan
militer Turki dengan aliansi Barat (Amerika Serikat); perkembangan ekonomi
yang pesat (khususnya di luar kota); semakin bergantungnya urusan finansial pada
Amerika Serikat.1
Namun kemudian, hubungan yang kurang baik dengan angkatan
bersenjata justru sepertinya menjadi ancaman bagi DP sendiri. Fungsionaris DP
selalu tidak percaya kepada angkatan bersenjata, karena perwiranya yang
terkemuka memiliki jalinan erat dengan rezim lama, khususnya dengan Ismet
Pasya, walaupun pada akhirnya dilakukan upaya pemutihan yang dilakukan oleh
pihak pemerintah sehingga menciptakan loyalitas di kalangan perwira.2 Akan
tetapi upaya untuk loyalitas tidak berjalan efektif hingga akhirnya kudeta pun
terjadi, 27 Mei 1960 -sekaligus berakhirnya pemerintahan DP-, unit-unit angkatan
bersenjata mengambil alih semua gedung pemerintah baik di Ankara maupun di
1 Erik Jan Zurcher, Sejarah Modern Turki. Penerjemah, Karsidi Diningrat R (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. xxii. 2 Ibid., h. 316.
20
Istanbul dan menangkap semua menteri termasuk Menderes dan presidennya
Celal Bayar.
Kekuasaan pun berada pada Komite Persatuan Nasional (National Unity
Committee/Milli Birlik Komitesi) di bawah pimpinan jenderal Cemal Gürsel, yang
juga sekaligus menjadi kepala negara, perdana menteri, serta menteri pertahanan.3
Sekalipun Milli Birlik Komitesi (MBK) mempunyai peran penting terhadap
kudeta Mei 1960, akan tetapi pada kalangan tertinggi pimpinan militer justru
mengkhawatirkan gerakan mereka. Sifat MBK yang independen diindikasikan
dapat memandang rendah hierarki militer. MBK pun kemudian disingkirkan pada
Oktober 1960 oleh jenderal Cemal Gürsel.
Setelah MBK melakukan upaya kudeta, maka dibentuklah sebuah komite
terbatas dari kalangan professor dalam rangka persiapan penyusunan baru
konstitusi oleh jenderal Cemal Gürsel.4 MBK pun tersingkir -ini memberikan
pandangan bahwa eksistensi golongan-golongan yang menghendaki demokrasi
parlementer masih diakui- dinamika dalam komite para profesor tersebut terjadi,
atas beberapa hal yang berbeda dalam menyusun rancangan konstitusi maka
terpecahlah komite tersebut. Beberapa di antara professor yang keluar adalah
Tarik Zafer Tunaya. Salah satu faktornya adalah adanya perselisihan terhadap
konsep konstitusi bahwa perlu atau tidaknya pemberian ruang lingkup partai-
partai politik baru untuk mengembangkan sistemnya. Walaupun pada akhirnya
3 Ibid., h. 319.
4 Lima professor hukum dari Universitas Istanbul. Diketuai Rektornya sendiri, Siddik
Sami Onar. Salah satu diantara programnya adalah pembentukan konstitusi dalam rangka
legitimasi kudeta yang dilakukan oleh KPN. Lihat, Erik Jan Zurcher, Sejarah Modern Turki.
Penerjemah, Karsidi Diningrat R (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 319-320.
21
rancangan kemudian diserahkan kepada MBK dan disidangkan oleh Majlis
Konstituante pada tanggal 6 Januari 1961.5
Naskah yang lahir dari persidangan bertujuan utama untuk pembuatan teks
konstitusi baru yang mengupayakan pencegahan terhadap adanya monopoli
kekuasaan seperti yang pernah dilakukan oleh DP (dan CHP sebelumnya), dengan
cara mengimbangi MNA dengan institusi-institusi lainnya.6 Buah dari regulasi
tersebut adalah lahirnya kebijakan untuk penghapusan larangan terhadap aktivitas
politik pada tanggal 13 Januari 1960. Partai-partai politik pun diberi kesempatan
untuk mendaftarkan diri dalam pemilihan umum yang akan dilaksanakan tahun
1961.7 Tercatat 11 partai baru yang terdaftar pada saat itu, selain Partai Rakyat
Republik dan Partai Nasional Petani Republik.8 Maka pada saat demokrasi
kembali dibuka -setelah sempat terbungkam dengan sistem totaliter dari rezim
sebelumnya- hadirlah salah satu partai yang cukup menarik perhatian yaitu Adalet
Partisi (Justice Party/Adalet Partisi). Ini dikarenakan kebanyakan dari partai-
partai baru tersebut tidak berumur panjang karena berbagai hal, namun tidak bagi
Adalet Partisi yang terhitung stabil meskipun hanya dalam beberapa periode.9
Adalet Partisi (selanjutnya ditulis AP) telah didirikan dengan restu dari
tentara pada tanggal 11 Februari 1961.10
Partai ini mempunyai tujuan utama yaitu
5 Zurcher, Sejarah Modern, h. 323.
6 Ibid., h. 324.
7 Ibid., h. 324.
8 Ibid., h. 325.
9 Kendati PK dapat menjadi partai yang dapat melampaui ketegangan politik, Partai
Keadilan segera terbukti paling berhasil dalam mengkonsolidasikan dukungan mereka di beberapa
provinsi terutama di wilayah barat. Kemudian memenangkan pemilu pada tahun 1961 dengan
perolehan persentase suara 34, 8%. Lalu berakhir pada tahun 1971 karena keadaan ekonomi yang
tidak mendukung dan keadaan yang kacau, sehingga berdampak pada kekalahan pada tahun 1973.
Lihat, Feroz Ahmad, Turkey: The Quest for Identity (Oneworld: Oxford, 2003), h. 142. Adapun
topik ini kemudian akan dibahas pada bab selanjutnya. 10
Resat Kasaba, ed., the Cambridge History of Turkey Volume 4; Turkey in the Modern
World (New York: Cambridge University Press, 2008), h. 243.
22
mengadakan rehabilitasi penuh bagi para perwira yang diberhentikan dan orang-
orang DP yang tertangkap.11
Pemimpin awal dari partai ini sekaligus pendirinya
adalah Ragip Gümüşpala. Ia adalah seorang jendral perwira tinggi yang
mempunyai peran dalam kudeta militer tahun 1960.12
Karena sikapnya yang
moderat ia bisa meredakan ketegangan antara MBK dan para pendukungnya yang
lebih radikal, sehingga ia mempunyai peranan penting dalam rekonsiliasi antara
AP (Adalet Partisi) dengan militer.13
AP pun diklaim sebagai penerus DP,14
sebagaimana yang telah disampaikan, meskipun kekuatan DP telah hilang, unsur-
unsur kecil tetap ada hingga AP dengan cepat mengkonsolidasi simpatisan DP
pada golongan level bawah dari masyarakat terutama di wilayah barat Turki.15
Kematian Gümüşpala pada 5 Juni 196416
, membuat AP menghadapi krisis
kepemimpinan di tubuh Partai. Süleyman Demirel yang progressif dan moderat
tampaknya menjadi kandidat (ini pula yang melandasi kemenangan kaum moderat
di dalam personalia AP), sehingga pada akhirnya terpilih dan terbukti memberi
masa depan yang cemerlang untuk AP.17
Demirel melambangkan tokoh politik
baru Turki karena junta menjadi “bersih” di jajaran atas kepemimpinan politik.18
Selain itu yang juga menjadi hal penting setelah masanya Gumuspala adalah,
11
Zurcher, Sejarah Modern, h. 325. 12
Zurcher, Sejarah Modern, h. 481. 13
Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 325 dan h. 481.
14
Ahmad, Turkey the Quest, h. 33 15
Sherwood, W.B. (1955), the Rise of the Justice Party in Turkey. World Politics, Vol.
20, No. 1 (Oct., 1967), h. 60. Lihat Juga, Kasaba, the Cambridge History, h. 243.
16
Sherwood, “the Rise of the Justice Party in Turkey”, h. 61. Lihat juga, Kasaba, the
Cambridge History of Turkey, h. 242.
17
“Justice Part (Turkey)”, artikel diakses pada 23 Maret 2010 dari:
http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_Party_Turkey.html. Lihat juga, Kasaba, the Cambridge
History, h. 243.
18
Kasaba, the Cambridge History, h. 243.
23
prestasinya memenangkan AP dalam pemilihan umum 1965 yang memperoleh
suara mutlak (52,9%/53% dan mendapatkan 240 kursi di parlemen/MNA).19
Dari pandangan transisi demokrasi tersebut, maka kemudian ada beberapa
faktor pendukung yang melatar belakangi berdirinya AP:
Pertama: Konstitusi 1961, adalah “domain” kuat terhadap lahirnya partai-
partai politik, sebagai aplikasi demokrasi dari sebuah sistem totaliter dari partai-
partai terdahulu (PRR dan DP).
Kedua: Meskipun DP telah dibubarkan secara resmi pada tanggal 29
September 1960, namun basis politik dari partai tersebut tetap ada. Sehingga
kehancuran DP tidak dapat dikatakan massive (menyeluruh), para official
(pejabat) DP tak dapat dibongkar secara organisatoris dalam lingkup mikro serta
masih hidupnya ideologi-ideologi demokrat. Mereka telah tersebar di kota-kota
besar Turki (sekalipun DP sudah tidak eksis). Hadirnya dua partai “neo-
Demokrat” yaitu Partai Rakyat Baru dan AP yang berporos kanan dapat dijadikan
sebagai bukti.20
Ketiga: Adanya dukungan politik dari kelompok tarekat Nurcu dan
Naqsyabandi. Ini bukan sesuatu yang baru, -sebagaimana diketahui AP
mempunyai hubungan erat dengan DP- dikarenakan DP pun mendapat dukungan
yang sama pada saat berjaya, karena mempunyai platform terhadap pendidikan
19 “Justice Part (Turkey)”, artikel diakses pada 23 Maret 2010 dari:
http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_Party_Turkey.html. Lihat juga, Sejarah Modern, h. 331-332.
20
Dua partai yang lahir pasca periode PD yaitu Partai Turki Baru (New Turkey
Party/Yeni Tμrkiye Partisi) dan Partai Keadilan (Justice Party/Adalet Partisi). Dua partai ini
merupakan sisa dari popularitas pemerintahan Demokrat, yang terkonsolidasi dari level akar-
rumput dan langsung memimpin perolehan suara 48.5 persen, dari lawannya (RPP) yang hanya
36.7 persen, pada pemilihan umum pada Oktober 1961. Lihat, Resat Kasaba, ed., the Cambridge
History of Turkey Volume 4; Turkey in the Modern World (New York: Cambridge University
Press, 2008), h. 242. Lihat juga, Feroz Ahmad, Turkey the Quest for Identity, (Oxford: Oneworld,
2003), h. 127.
24
serta kesejahteraan masyarakat, sehingga dua kelompok tarekat tersebut menjadi
garda terdepan dari DP.21
Keempat: Pengaruh tokoh utama partai serta trackrecord (rekam jejak),
(yakni Ragip Gümüşpala) tak dapat dilepaskan terhadap berdirinya partai tersebut.
Gümüşpala, diketahui tidak hanya sebagai purnawirawan jenderal yang
memimpin kudeta 1960 (sebagai Panglima Tentara Ketiga), tetapi juga dapat
memainkan peranan penting dalam rekonsiliasi AP dengan militer. Keadaan
demikian dapat ditinjau secara faktual bahwa partai ini dipandang baik oleh para
pendukungnya maupun lawannya.22
2. Langkah Kemenangan Adalet Partisi dalam Pemilu 1965
Kudeta militer 27 Mei 1960, sekali lagi tak dapat dipungkiri merupakan
turning point (titik balik) bagi perubahan sistem demokrasi Turki selanjutnya,
bahkan hingga kudeta selanjutnya pada tahun 1971 dan 1980. Bahwa intervensi
kalangan angkatan bersenjata „memberikan” manfaat bagi masa depan politik
Turki yang akan datang, karena dari situ pula diikuti sistem pemilihan dimulai
secara efektif.23
Hal ini pula yang kemudian terjadi pasca intervensi militer tahun
1960.
Sebagaimana yang telah disampaikan, pengambilalihan pemerintahan
memang dilatarbelakangi oleh tekanan dari pihak pemerintah kepada militer.24
Aspek terpenting dalam peristiwa ini adalah -selain dibentuknya National Unity
Committee/Milli Birlik Komitesi (Komisi Persatuan Nasional)- lahirnya
21 M. Hakan Yakuz, Islamic Political Identity in Turkey, (New York: Oxford University
Press, 2003), h. 32-33.
22
Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 325.
23
Sabri Sayari dan Yilmaz Esmer ed., Politics, Parties and Elections in Turkey, (London:
Lynne Rienner Publishers, 2003) h. 183.
24
Lihat hal. 44 dan hal. 51.
25
“Konstitusi Republik Turki 1961”25
pada tanggal 9 Juli 1961. Dari konstitusi ini
pun diperkenalkan konsep Mahkamah Konstitusi.26
Seperti yang kita ketahui
sebelumnya, pembuatan teks konstitusi yang baru pun berupaya mencegah adanya
monopoli kekuasaan seperti yang pernah dilakukan oleh partai sebelum-
sebelumnya (Demokrat Parti dan Cumhuriyet Halk Partisi), sehingga larangan
politik pada 13 Januari 1961 dihapuskan mengawali dinamika politik multi partai.
Segera setelah itu dibukalah pendaftaran bagi partai yang akan ikut serta pada
pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober 1961.
Selain Adalet Partisi yang dipimpin oleh Ragip Gümüşpala, partai lainnya
seperti Yeni Turkiye Partisi – YTP (Partai Turki Baru) pimpinan Ekrem Alican,
tercatat sebagai peserta pemilihan umum tersebut, dua partai ini memiliki basis
pemilih dari Demokrat Parti terdahulu. Satu partai lagi yang mengikuti pemilihan
umum 1961 sudah tentu partai pimpinan İsmet İnönü, yaitu Cumhuriyet Halk
Partisi – CHP (Partai Rakyat Republik), dan partai lainnya yaitu Cumhuriyetci
Koylu Millet Partisi – CKMP (Partai Nasional Petani Republik).27
25 Konstitusi 1961 sebagai pengembangan lebih lanjut daripada konstitusi pada tahun
1924, yaitu merepresentasikan sistem gabungan antara pemerintahan parlementer dengan bentuk/
model sebuah parlemen. Lihat, “Constitution + Foundations of the State System”, artikel di akses
pada 1 Agustus 2010 dari: http://www.turkishconsulategeneral.us/abtturkey/govt/cont.html.
Beberapa mekanisme yang lahir dari konstitusi tersebut di antara lain, Peradilan, universitas serta
media massa diberi otonomi penuh. Selain itu representasi proporsional diberlakukan untuk
mengurangi peluang satu partai meraup terlalu banyak suara dalam majelis. Lihat, Erik Jan
Zurcher, Sejarah Modern Turki. Penerjemah, Karsidi Diningrat R (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2003), h. 324.
26
“Constitution + Foundations of the State System”. Lihat juga, Erik Jan Zurcher,
Sejarah Modern Turki. Penerjemah, Karsidi Diningrat R (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2003), h. 324. Mahkamah Konstitusi bersifat independen. Dapat membatalkan legislasi yang
dianggap tidak konstitusional.
27
Partai ini didirikan pada tahun 1948 yang direpresentasikan sebagai kelompok
nasionalis radikal. Kemudian partai ini dikenal sebagai partai konservatif, nasionalis, dan
mengakomodasi kelas pedesaan. Lihat, Meliha Benli Altunıs¸ık and Özlem Tür, Turkey
Challenges of continuity and change, (Oxon: Routledge Curzon, 2005; reprint, New York:
Routledge Curzon 2005). h. 33.
26
Pemilihan umum pun diselenggarakan pada 15 Oktober 1961. Meskipun
demikian, masih ada pula desakan dari MBK untuk para peserta pemilihan umum
partai agar menandatangani sebuah protokol. Adapun isi dari protokol tersebut
ialah perjanjian bagi seluruh partai yang mengikuti pemilihan umum, tidak
menjadikan kudeta 27 Mei 1960 dan penyidangan mantan para politisi Demokrat
sebagai isu kampanye.28
Hasil dari pemilihan umum tersebut cukup mencengangkan, AP meraup
suara yang cukup signifikan yaitu 34, 8 persen suara, sedangkan CHP hanya
meraih 36, 7 persen suara, sehingga membuat İsmet İnönü sangat kecewa karena
hanya berselisih 1, 9 persen dari partai baru tersebut. Kemudian YTP memperoleh
13, 7 persen, sedikit di bawah perolehan suara CKMP yaitu 14, 0 persen suara.
Dengan demikian pemilihan ini tidak dapat dipungkiri bahwa masih
besarnya pengaruh Adnan Menderes, meskipun telah dilakukan penekanan oleh
MBK melalui protokol perjanjian juga penyidangan rezim Demokrat Parti. Adnan
Menderes pun dieksekusi mati pada tanggal 17 Septermber 1961, ia dituduh
terhadap kasus penyimpangan dari konstitusi, didasarkan pada Pasal 146 undang-
undang pidana, yang menetapkan bahwa upaya untuk mengubah konstitusi Turki
dengan kekarasan atau melenyapkan majelis nasional dengan paksa merupakan
suatu pelanggaran. Adnan Menderes dan fungsionaris DP dianggap telah
melakukan pelanggaran karena membentuk komisi investigasi terhadap aktivitas-
aktivitas CHP dan terhadap kalangan pers tahun 1960.
28 Zurcher, Sejarah Modern, h. 325.
27
Tabel 1
Hasil Pemilihan Umum 196129
Nama Partai Perolehan
Suara
Perolehan
Kursi
Persentase
Suara
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 3,724,752 173 36.7
Adalet Partisi (AP) 3,527,435 158 34.8
Cumhuriyetci Koylu Millet Partisi (CKMP) 1,415,390 54 14.0
Yeni Turkiye Partisi (YTP) 1,391,934 65 13.7
Independen 81,732 - 0.8
Total Suara Pemilih 10,522,716
Namun disayangkan, dari hasil pemilihan umum 1961 tersebut terjadi
sebuah perselisihan. Strategi politik Ragip Gümüspala yang terlihat sungguh jelas
terbaca, pencapaian persentase suara Demokrat Parti terdahulu terbilang solid dari
kedua partai tersebut (AP dan YTP). Dua partai itu menghasilkan 48,5 persen
suara dari masing-masing perolehan, yaitu AP 34, 8 persen dan YTP 13, 7 persen.
Dengan demikian pemilihan pada tahun ini terbilang mengecewakan bagi
kalangan militer khusunya MBK yang mengeluarkan biaya politik berupa kudeta
militer dengan hasil buruk,30
karena niat untuk mengembalikan pemerintahan atas
pengawasan masyarakat dan bukan totaliter seperti Demokrat Parti tidak selesai,
yang terjadi AP dan YTP sebagai neo-Demokrat ternyata masih memiliki
pengaruh yang besar dalam perolehan. Oleh karena itu, perolehan jumlah kedua
29 Meliha Benli Altunıs¸ık and Özlem Tür, Turkey Challenges of continuity and change,
(Oxon: Routledge Curzon, 2005; reprint, New York: Routledge Curzon 2005). h. 34.
30
Sherwood, “the Rise of the Justice Party in Turkey”, h. 60.
28
partai tersebut yang tergabung – yaitu (34,8 persen dari AP +13,7 persen dari
YTP) menjadi 48, 5 persen- memberikan peluang besar bagi AP dan YTP untuk
membentuk pemerintahan. Sedangkan CHP (Cumhuriyet Halk Partisi/Partai
Rakyat Republik) yang mendapatkan 36,7 persen suara, maka dengan persentase
suara tersebut, sudah tentu tidak mencukupi untuk Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
untuk membangun pemerintahan atau pun untuk duduk di Grand National
Assembly (Majelis Agung Nasional),31
sehingga langkah yang dilakukan oleh AP
dan YTP diangggap mengembalikan kekuatan neo-Demokrat untuk kembali
memegang pemerintahan. Dengan demikian jika disimpulkan, meskipun CHP
memenangkan pemilihan umum 1961 dengan perolehan 36,7 persen suara,
tetaplah tidak dapat membentuk pemerintahan akan karena bergabungnya suara
AP dan YTP yang mencapai 48,5 persen suara, jelas ini telah mengalahkan CHP
secara strategi.
Koalisi neo-Demokrat (AP dan YTP) pada akhirnya tidak dizinkan oleh
MBK untuk membentuk pemerintahan,32
oleh karenanya para perwira mendesak
dua partai (CHP dan AP) didesak untuk berkoalisi membentuk pemerintahan yang
dipimpin oleh İsmet İnönü.33
Kabinet pun terbentuk beranggotakan 20 orang pada
20 November 1961.34
Adapun menteri-menterinya yang juga merupakan tokoh
CHP antara lain Bülent Ecevit sebagai Menteri Buruh/Tenaga Kerja, Turhan
Feyzioğlu sebagai Menteri Pendidikan.
Tekanan untuk berkoalisi antara CHP dan AP tidak dapat dipungkiri, hal
ini menghadirkan ketegangan dari kedua belah pihak. CHP di satu sisi,
31 Feroz Ahmad, Turkey the Quest for Identity, (Oxford: Oneworld, 2003), h. 127.
32
Ibid., h. 127
33
Zurcher, Sejarah Modern, h. 329.
34
Ibid., h. 329.
29
mengklaim AP sebagai musuh-musuh lama dalam Democrat Parti dengan Ismet
İnönü dan orang-orang Cumhuriyet (Republik), di sisi lain banyak anggota AP
pun mencurigai CHP pimpinan İsmet İnönü bersekongkol dengan angkatan
bersenjata.35
Hal tersebut wajar terjadi, karena masih adanya ketakutan dari pihak
AP (sebagai penerus DP) kepada militer akibat kudeta militer 1960. Faktor lain
mengapa koalisi ini tidak cukup efektif adalah karena adanya tekanan dan desakan
secara konstan dari pihak Silâhli Kuvvetler Birliği (Uni Angkatan Bersenjata),36
ini terjadi karena Silâhli Kuvvetler Birliği terlalu banyak mengintervensi
pemerintahan dalam berbagai kebijakan seperti program eknomi berencana yang
disusun pula oleh pihak Silâhli Kuvvetler Birliği. Koalisi inipun gagal, salah satu
penyebabnya adalah masalah pemberian amnesti bagi para mantan politisi AP,
seperti Celâl Bayar dan Talât Aydemir.37
Dan pada akhirnya kabinet koalisi
antara AP dan CHP pimpinan İsmet İnönü berakhir, yang hanya bertahan selama
6 bulan (10 November 1961 sampai dengan 30 Mei 1962)38
dengan ditandai
menarik mundur para menteri AP dari kabinet.39
Ismet İnönü pun kembali
membentuk kabinet baru dengan dua partai kecil yaitu Cumhuriyetci Koylu Millet
Partisi/CKMP (Partai Nasional Petani Republik dan Yeni Turkiye Partisi/YTP
(Partai Turki Baru). Namun tampaknya kabinet ini pun tidak berjalan efektif,
35 Ibid., h. 329.
36
Kasaba, the Cambridge History of Turkey, h. 242. Silâhli Kuvvetler Birliği (Uni
Angkatan Bersenjata), merupakan persatuan angkatan bersenjata yang didirikan oleh para perwira
senior sebagai upaya pencegahan tindakan independen dari para perwira muda MBK (Milli Birlik
Komitesi/Komisi Persatuan Nasional). Silâhli Kuvvetler Birliği khawatir melihat bahwa sikap
MBK yang terlalu mengintervensi terhadap urusan-urusan yang murni bersifat milter dan khawatir
mereka –MBK- memandang rendah hierarki militer. Lihat, Erik Jan Zurcher, Sejarah Modern
Turki. Penerjemah, Karsidi Diningrat R (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 322.
37
Zurcher, Sejarah Modern, h. 330.
38
Kasaba, the Cambridge History of Turkey, h. 242.
39
Zurcher, Sejarah Modern, h. 330.
30
salah satu di antaranya karena perbedaan pandangan terhadap proposal pajak
tanah.40
Tahun 1963 sepertinya bagi Ismet İnönü merupakan tahun gejolak,41
namun di sisi lain yaitu AP, pada masa ini merupakan peluang untuk konsolidasi
partai dengan memperluas basis pemilih. Pada tanggal 25 Desember tahun 1963
Ismet İnönü kembali membentuk pemerintahan koalisi dari kalangan independen,
ini dikarenakan sudah tidak ada lagi pihak yang mau bekerja sama dengan
pemerintahan Ismet İnönü akibat perselisihan yang terjadi dalam tubuh
kabinetnya. 42
Maka satu-satunya jalan untuk melanjutkan pemerintahan adalah
membentuk kabinet dari peserta pemilihan umum 1961 yang tersisa yaitu
independen. Sementara AP, seiring berjalan pada tahun 1963 hingga tahun 1964
(terhitung tiga tahun setelah pemilihan umum Oktober 1961) menunjukkan
kekuatan secara bertahap serta memiliki pengikut yang meningkat.43
Pemilihan
lokal pada tahun 1963 di bulan November, merupakan fakta penting di mana AP
mendapat kemenangan. AP meraih kemenangan di beberapa wilayah, meskipun
AP berada di pos oposisi yang dipimpin oleh Ragip Gümüşpala,44
sehingga partai
ini pun menjadi populer pasca pemilihan lokal pada bulan November 1963.45
40 Ibid., h. 330.
41
Pada periode tersebut, ketika Ismet İnönü membentuk kembali kabinet terakhirnya di
tahun 1963, tanggal 25 Desember. Secara kebetulan terjadi krisis di Siprus pada musim dingin
tahun 1963-1964, yaitu Archbishop Makarios, presiden dari Republik Siprus bertekad untuk
mengubah konstitusi negara itu dengan membatasi otonomi minoritas warga Turki. Terjadinya
krisis tersebut juga menyumbangkan goyahnya kekuasaan Ismet İnönü di dalam kabinet. Lihat,
Feroz Ahmad, Turkey the Quest for Identity, (Oxford: Oneworld, 2003), h. 127, Lihat juga,
Zurcher, Sejarah Modern, h. 336.
42
Kasaba, the Cambridge History of Turkey, h. 242.
43
Sherwood, “the Rise of the Justice Party in Turkey”, h. 60.
44
Zurcher, Sejarah Modern, h. 330. Ini merupakan era penting dimana AP tercatat dapat
meraih 46 persen suara, daripada CHP yang hanya meraih 37 persen suara. Lihat, Sherwood, “the
Rise of the Justice Party in Turkey”, h. 60.
45
Ahmad, Turkey the Quest for Identity, (Oxford: Oneworld, 2003), h. 127.
31
Pada periode yang sama, pergulatan kepemimipinan pun terjadi di tubuh
AP. Kematian Jenderal Ragip Gümüşpala pada 5 Juni 1964 mengangkat isu
sensitif siapakah yang akan menggantikannya ketika partai ini (AP) mulai
prestisius dan diperhitungkan di negara tersebut. Pada awalnya, Sadettin Bilgic,
seorang dokter, merupakan calon pengganti Ragip Gümüşpala setelah
kematiannya. Ia difavoritkan sebagai kandidat kuat untuk memimpin partai
tersebut. Akan tetapi karena tekanan dari kalangan pers bahwa ia seorang
konservatif dalam hal politik maupun agama46
sehingga banyak di kalangan tubuh
partai khawatir mempengaruhi image partai yang bersifat intelektual dan menjaga
relasi dengan militer, akan terganggu jika ia memimpin AP nanti.47
Persaingan
dari beberapa pihak tak dapat dihindari, antara lain para perwira militer yang
mempunyai hubungan dengan kudeta militer tahun 1960. Namun kemudian
Süleyman Demirel di usianya yang ke-44 tahun hadir sebagai kandidat kuat dalam
konvensi utama partai pada 27-29 November 1964 dan terpilih sebagai pemimpin
Adalet Partisi pada 28 November 1964.48
Pada bulan Maret 1964 pemerintahan Ismet İnönü yang berkoalisi dengan
independen mengalami gangguan yaitu terjadinya krisis di Siprus yang juga
membuat pemerintahan Ismet İnönü menjadi goyah. Krisis di Siprus terjadi pada
musim dingin tahun 1963-1964, yaitu Archbishop Makarios, presiden dari
Republik Siprus bertekad untuk mengubah konstitusi negara itu dengan
membatasi otonomi minoritas warga Turki. Warga Turki di tekan dan sejumlah
46 Sherwood, “the Rise of the Justice Party in Turkey”, h. 61, Lihat juga, “Justice Part
(Turkey)”, artikel diakses pada 23 Maret 2010 dari:
http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_Party_Turkey.html.
47
Sherwood, “the Rise of the Justice Party in Turkey”, h. 61.
48
“Süleyman Demirel” artikel diakses pada 23 Maret 2010 dari:
http://en.wikipedia.org/wiki/ Süleyman Demirel.html.
32
desa warga Turki diserbu. Ismet İnönü kemudian menjawab permasalahn tersebut
dengan mengerahkan angkatan udara yang mengelilingi Siprus dan melancarkan
akan invasi jika presiden Archbishop Makarios tidak menghentikan tindakannya.
Akan tetapi tinadakan invasi yang dilakukan Ismet İnönü justru dicegah oleh
Amerika Serikat dalam bentuk sepucuk surat dari Presiden Johnson kepada
Perdana Menteri Ismet İnönü. Di dalam surat tersebut presiden Johnson
memperingatkan bahwa invasi Turki akan mengakibatkan ikut campurnya Uni
Soviet ke dalam konflik itu dan bahwa negara-negara NATO tidak akan secara
otomatis memihak Turki seandainya hal itu Terjadi. Surat tersebut kemudian
diketahui pers dan menimbulkan gelombang anti-Amerikanisme.49
Akibat
kejadian tersebut, pemerintahan Ismet İnönü pun menjadi goyah dan mau tidak
mau harus meletakkan jabatannya pada tanggal 13 Februari 1965 karena
anggarannya tak disetujui parlemen.50
Sekali lagi, krisis Siprus merupakan faktor utama kegagalan kabinet Ismet
İnönü yang ketiga (25 Desember 1963 - 13 Februari 1965), hal ini dapat dilihat
dari tekanan oposisi maupun parlemen yang seakan tidak memberikan
kesempatan bagi Ismet İnönü untuk menjalankan pemerintahannya lagi.51
Menariknya, runtuhnya kabinet Ismet İnönü pun didukung pula oleh tekanan
anggota parlemen yang beroposisi yaitu dari pihak Süleyman Demirel. Ia
menggulirkan propaganda penolakan terhadap anggaran kabinet Ismet İnönü,
menyusun persekutuan kecil dengan Yeni Turkiye Partisi/YTP (Partai Turki Baru)
di parlemen (Grand National Assembly) sehingga yang terjadi adalah tidak
49 Zurcher, Sejarah Modern, h. 367.
50
Ibid., h. 331.
51
Kasaba, the Cambridge History of Turkey, h. 243.
33
disetujuinya anggaran kabinet tersebut oleh parlemen.52
Kemudian kabinet
sementara dibentuk dan diketuai oleh seorang mantan diplomat dan deputi dari
kalangan independen, Suat Hayri Ürgüplü, dan Süleyman Süleyman Demirel
sebagai Deputi Perdana Menteri.53
Suat Hayri Ürgüplü memerintah hingga sampai
pemilihan umum di bulan Oktober nanti. Kabinet tersebut terdiri atas Adalet
Partisi/AP, Cumhuriyetci Koylu Millet Partisi/CKMP (Partai Nasional Petani
Republik dan Millet Partisi (merupakan pecahan dari CKMP).54
Pemilihan umum kemudian diadakan pada 10 Oktober 1965. Pada
pemilihan umum tersebut, diikuti dua partai baru yaitu Millet Partisi (Partai
Nasional) dan Türkiye Iş çi Partisi (Partai Pekerja Turki).55
AP meraih
kemenangan mutlak dalam pemilihan itu, dengan memperoleh mayoritas suara 52,
9 persen, sementara perolehan suara partai CHP merosot tajam, hanya mendapat
28, 7 persen. Adapun partai-partai kecil lainnya tak lebih dari 3 persen suara.
Millet Partisi, tampaknya menjadi perhatian ketika partai tersebut mendapat
persentase suara yang relative banyak yaitu 3,0 persen, di mana partai ini
merupakan pecahan dari Cumhuriyetci Koylu Millet Partis yang hanya
memperoleh 2,3 persen suara. Selain itu partai Türkiye Iş çi Partisi atau Partai
Pekerja Turki pun sebagai partai baru dapat mencapai 6,3 persen suara, walaupun
memang kesemuanya (Cumhuriyetci Koylu Millet Partisi, Türkiye Iş çi Partisi,
52 Meliha Benli Altunıs¸ık and Özlem Tür, Turkey Challenges of continuity and change,
(Oxon: Routledge Curzon, 2005; reprint, New York: Routledge Curzon 2005). h. 34. Lihat juga,
Sherwood, “the Rise of the Justice Party in Turkey”, h. 62.
53
Zurcher, Sejarah Modern, h. 331. Pemerintahan ini terhitung sebagai koalisi ke empat
setelah kabinet Ismet İnönü di bawah wewenang AP, yang diwakili oleh Suat Hayri Ürgüplü.
Pemerintahan ini tetap bertanggung jawab untuk membimbing Turki hingga ke pemilihan umum
selanjutnya serta mengembalikan stabilitas politik. Lihat, Kasaba, the Cambridge History of
Turkey, h. 243.
54
Sherwood, “the Rise of the Justice Party in Turkey”, h. 62.
55
Partai berhaluan sosialis, yang didirikan bulan Februari 1961 oleh sejumlah serikat
dagang. Daya penggerak partai tersebut adalah seseorang wartawan, pengacara sekaligus mantan
dosen yaitu Mehmet Ali Aybar. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 326.
34
Millet Partisi, dan Yeni Turkiye Partisi) hanya memperoleh kurang dari 7 persen
suara.
Tabel 2
Hasil Pemilihan Umum 196556
Nama Partai Perolehan
Suara
Perolehan
Kursi
Persentase
Suara
Adalet Partisi (AP) 4,921,235 240 52.9
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 2,675,785 134 28.6
Cumhuriyetci Koylu Millet Partisi (CKMP) 208,696 11 2.3
Türkiye Iş çi Partisi (TIP) 582,704 31 6.3
Millet Partisi (MP) 276,101 14 3.0
Yeni Turkiye Partisi (YTP) 346,514 19 3.7
Independen 296,523 1 3.2
Total Suara Pemilih 9,748,678
Dari distribusi suara jelaslah bahwa AP berhasil memperoleh dukungan
dari Demokrat Parti. Süleyman Süleyman Demirel terbukti sebagai pemenang
suara berkualitas tinggi di daerah pedesaan, di mana rakyat dapat mengidentifikasi
dengan latar belakangnya dan biasa melihat kariernya sebagai perwujudan
harapan-harapan mereka, yaitu menerima berbagai golongan sipil, seperti
56 Meliha Benli Altunıs¸ık and Özlem Tür, Turkey Challenges of continuity and change,
(Oxon: Routledge Curzon, 2005; reprint, New York: Routledge Curzon 2005). h. 35.
35
pengusaha, birokrat dan lain sebagainya, serta berpola pikir modern.57
Seperti
Adnan Menderes sebelumnya, Süleyman Demirel adalah seorang orator yang bias
berbicara dengan bahasa rakyat banyak -suatu hal yang tidak pernah bisa
dilakukan oleh Ismet İnönü dan para pemimpin politik Kemalis lainnya, atau oleh
orang-orang sosialis, misalnya Mehmet Ali Aybar-.58
Pemilihan umum 1965 memberikan catatan penting, pertama, terjadinya
transfer kekuatan politik dari CHP yang merepresentasikan elite birokatik –
militer dan didukung dengan sekularisme dan weternisasi kepada AP yang
merepresantasikan liberalis – tradisional. Kedua, kemenangan AP merupakan
periode terakhir dalam pemerintahan koalisi sejak era Ismet İnönü tahun 1961.59
Catatan penting lainnya adalah keikutsertaan partai sosialis yaitu Türkiye Iş çi
Partisi (Partai Pekerja Turki), hal ini mempengaruhi pekembangan ideologi politik
di Turki untuk masa depan Turki.60
Meskipun begitu, kemenangan AP tidak hanya diraih melalui mekanisme
pemilihan formal yaitu pemilihan umum dan berhasil meraih angka yang
signifikan atas dasar sebagai partai penerus terdahulu yang populer (Demokrat
Parti), tetapi juga perlu dilihat bahwa langkah-langkah dalam berpolitik yaitu;
menjaga hubungan baik dengan militer, mengkonsolidasikan basis pemilih, serta
membentuk kekuatan di parlemen, dapat dijadikan catatan penting sebagai
strateginya untuk meraih kekuasaan politik.
57 Zurcher, Sejarah Modern, h. 332.
58
Ibid., 332.
59
Altunıs¸ık and Özlem Tür, Turkey Challenges, h. 35.
60
Ibid., 35-36.
36
3. Sebab-Sebab Kemunduran Adalet Partisi
Pemerintahan Süleyman Demirel (di bawah kepemimpinan presiden
Cevdet Sunay) yang secara tidak langsung melegitimasi kekuatan AP, jika
diperhatikan hanya efektif hingga tahun 1969. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa
faktor seperti gejolak politik antara sayap kanan (diwakili oleh Miliyetci Hareket
Partisi/Partai Aksi Nasional) dan sayap kiri (diwakili oleh Türkiye Iş çi
Partisi/Partai Pekerja Turki) sampai dengan krisis ekonomi pada awal periode
tahun 1970. Dampak dari tidak menentunya keadaan negara tersebut mengusik
kembali lembaga militer untuk mengembalikan keadaan negara yang lebih baik.
Meskipun upaya tersebut (pengambilalihan kekuasaan melalui militer/kudeta)
kemudian baru terjadi pada 12 September 1980.
Pemilihan umum tahun 1969 menjadi pertanda buruk bagi AP, di mana ia
mengalami penurunan dalam perolehan suaranya. AP mendapatkan 4.229.712
suara dalam pemilihan atau 46,5 persen walaupun tetap mendapatkan kekuatan
mayoritas di GNA (Grand National Assembly/Majelis Nasional Agung) yaitu
sebanyak 256 kursi.61
Ini merupakan kemenangan AP yang terakhir setelah
kemudian pada pemilihan umum berikutnya (tahun 1973 dan tahun 1977) AP
tidak dapat mencapai persentase suara lebih dari 50 persen.62
Hal ini dipengaruhi
oleh kebijakan-kebijakan Süleyman Demirel yang terlalu ketat kepada berbagai
61 Lihat, Sayari dan Esmer ed., Politics, Parties and Elections in Turkey, h.190. Lihat
juga, Zurcher, Sejarah Modern, h. 334.
62
Peraihan suara AP dalam pemilihan umum menurun drastis pada pemilihan umum
yang diadakan tahun-tahun berikutnya. Keadaan ini terjadi salah satu akibatnya adalah kebijakan
pemerintahan Süleyman Demirel yang terlalu mengikat bagi kalangan sayap kiri, sehingga
mengurangi rasa simpatik bagi kalangan intelektual muda. Pada Pemilihan umum tahun 1973, AP
hanya meraih 29,8 persen suara, atau 3.197.897 jumlah suara yang didapat, turun hampir 15 persen
dari pemilihan umum 1969. Kemudian pada pemilihan tahun 1977, raihan suara AP hanya naik
sedikit dari pemilihan umum sebelumnya yaitu 36,9 persen suara atau 5.468.202 jumlah suara
yang didapat. Lihat, “Justice Part (Turkey)”, artikel diakses pada 8 November 2009 dari:
http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_Party_Turkey. Lihat juga, Sayari dan Esmer ed., Politics,
Parties and Elections in Turkey, h.190.
37
media seperti radio dan televisi dengan mengawasi bilamana seringkali mereka
bersifat kritis terhadap pemerintahan.63
Sehingga dukungan Süleyman Demirel
menjadi lemah bagi kalangan intelektual, keadaan ini pun persis dirasakan oleh
Adnan Menderes di DP. Salah satu contoh kebijakan Süleyman Demirel yang
dikritik adalah Usaha untuk membersihkan sekolah-sekolah dan universitas-
universitas dari guru-guru yang berhaluan sayap kiri.
Adapun penyebab kemunduran AP hingga akhirnya berujung kepada
kekalahan -bahkan kemudian terpuruk dan dilarang beraktifitas atau ditutup
setelah kudeta milter tahun 1980- dapat dilihat gejala-gejala politik dan ekonomi
yang sudah terjadi pada akhir tahun 1960 hingga dekade 1970 (sampai dengan
kudeta militer 1980).
Pada awal tahun 1970 negara Turki kembali mengalami ketidakstabilan
politik yang seakan menjadi bom waktu. Perubahan aspek sosial-ekonomi, seperti
akibat krisis ekonomi yang terjadi mempengaruhi tingkat pendidikan rakyat hanya
bisa dicapai 20 persen atau sebanyak 200.000 pelajar yang dapat melanjutkan
keperguruan tinggi, selebihnya putus sekolah, dan secara tidak langsung
mengurangi tenaga kerja professional. Mengantarkan kepada situasi konflik
politik yang membahayakan.64
Fragmentasi politik antar sayap kiri maupun kanan
berubah menjadi konflik.
Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan AP yaitu strategi
penggantian produk impor, merupakan faktor terpenting kepada terjadinya krisis.
Titik lemah dari kebijakan ekonomi tersebut adalah industri-industri baru yang
banyak bergantung kepada barang impor dalam memenuhi keperluan bahan dan
63 Zurcher, Sejarah Modern, h. 334.
64
Ibid., 349
38
alat produksinya. Akibatnya mekanisme tersebut pun sangat bergantung pada
persediaan di luar negeri. Akan tetapi produk-produk Turki di Barat terutama di
Eropa mengalami penurunan karena adanya resesi.65
Hal inilah yang
mengakibatkan akan berpengaruhnya gejolak sosial dan keamanan yang kemudian
melumpuhkan pemerintahan. Sehingga krisis ekonomi yang terjadi pada tahun
1970-an mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekstrimisme politik.66
Akibat krisis ekonomi yang ada, bertambah pula pemuda yang hanya
memiliki sedikit atau tidak sama sekali prospek karier,67
maka kelompok
ekstrimis sayap kiri maupun kaum fundamentalis sayap kanan dengan mudah
merekrut mereka dan melahirkan pergerakan-pergerakan untuk menguasai
pengaruh sayap kiri maupun sayap kanan di jalan-jalan. Perlu diketahui bahwa
keadaan tersebut di atas sebetulnya lahir akibat ketegangan politik di Turki, yaitu
saling memperebutkan pengaruh antara sayap kanan maupun sayap kiri.
Pada faktanya pemberlakuan konstitusi tahun 1961 yang lebih liberal
menghasilkan munculnya pergerakan dan partai-partai yang lebih jauh
menyimpang dari pusat politik.68
Pertumbuhan partai sayap kiri yang
berkembang pesat pada di tahun 1960-an memang tidak hanya terjadi di Turki
saja, tetapi juga berkembang di belahan dunia lain.69
Perkumpulan-perkumpulan
yang banyak mengadakan perdebatan pun lahir seperti Fikir Külüpleri
Federasyonu (Federasi Himpunan Perdebatan) pada pertengahan tahun 1960-an
65 Zurcher, Sejarah Modern, h. 354-355. Lihat juga, Ahmad, Turkey the Quest for
Identity, (Oxford: Oneworld, 2003), h. 125.
66
Zurcher, Sejarah Modern, h. xxii.
67
Ibid., h. 349.
68
Ibid., h. xxii.
69
Ibid., h. 338.
39
dari para aktifis mahasiswa Türkiye Iş çi Partisi (Partai Pekerja Turki).70
Di sisi
lain, beberapa partai maupun kelompok sayap kanan yang konservatif pun ikut
menggoyangpemerintahan Süleyman Demirel yang juga merepresentasikan
pemerintahan AP. Sejumlah kelompok pemuda ekstrimis, “Serigala Kelabu”71
,
dan kaum fundamentalis sayap kanan berperang untuk menguasai jalan-jalan raya
dan kampus-kampus. Tahun 1969, seorang professor yang terpilih menjadi ketua
Himpunan Kamar Dagang dan Industri, Necmettin Erbakan,72
yang juga sebagai
juru bicara para pengusaha kecil mengkritik Süleyman Demirel dan AP, karena
tunduk kepada perusahaan besar, khusunya kepada pemilik modal asing.73
Süleyman Demirel tampaknya dikenal sebagai tokoh yang melambangkan pro-
Barat, sehingga ia menjadi sasaran kritik bagi kedua poros yaitu kiri extrimis dan
kanan religius.74
Namun demikian, dari dua penyebab tersebut, satu hal lagi yang sangat
mempengaruhi terhadap kemunduran AP adalah problematika internal yang ada di
tubuh AP sendiri.75
Dinamika perekonomian Turki yang sedang berlangsung
menjadi semakin ironis ketika barisan sayap kanan mulai pecah. Necmettin
70 Ibid., h. 338.
71
Sebuah organisasi pemuda dari partai Milliyetci Harekat Partisi (Partai Aksi Nasional)
yang telah mengubah nama dari partai sebelumnya Cumhuriyetci Koylu Millet Partisi (Partai
Petani Nasional Republik pada tahun 1969. Serigala Kelabu atau dalam bahasa Turki disebut
“Bozkurtlar”, diambil dari mitologi Turki pra-Islam. Sebagaimana partai induknya, kelompok
pemuda ini memposisikan dirinya di sayap kanan. Mereka mulai berkampanye untuk
mengintimadasi para mahasiswa sayap kiri, para pelajar, wartawan, pedagang buku dan politikus
pada bulan Desember 1968. Mereka mempunyai misi menguasai jalan-jalan (dan kampus-kampus)
di wilayah kiri. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 334.
72
Professor yang juga sebagai anggota dalam Adalet Partisi. Namun kemudian Necmettin
Erbakan keluar dari partai tersebut pada tahun 1969 dan terpilih untuk GNA (Grand National
Assembly /Majelis Agung Nasional) sebagai anggota independen bagi wilayah Konya. Pada 25
Januari 1970 ia bersama dua orang independen lainnya, membentuk partai sendiri yaitu MNP
(Milli Nizam Partisi/ Partai Orde Nasional). Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 341. Lihat Juga,
Kasaba, the Cambridge History of Turkey, h. xvii.
73
Zurcher, Sejarah Modern, h. 341.
74
“Justice Part (Turkey)”, artikel diakses pada 8 November 2009 dari:
http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_Party_Turkey.
75
Zurcher, Sejarah Modern, h. 334.
40
Erbakan sebagaimana diketahui mendirikan sebuah partai yaitu MNP (Milli
Nizam Partisi/ Partai Orde Nasional) pada tanggal 25 Januari 1970. Lalu disusul
oleh Ferruh Bozbeyli,76
ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua
MAN, serta AP bersama 40 orang wakil dan senator pada tahun Desember 1970,
karena menolak anggaran belanja negara, selanjutnya mendirikan Demokratik
Parti.77
Menjelang awal 1971, pemerintahan Süleyman Demirel menjadi lemah
akibat ditinggalkan oleh orang-orang partainya. Sementara itu ia pun tak berdaya
untuk mencegah serangan ke kampus-kampus dan jalan-jalan dan tampaknya
tidak memiliki harapan lagi untuk mendapatkan legislasi (perencanaan/rancangan
undang-undang) yang serius bagi reformasi sosial atau finansial yang dikeluarkan
majelis.
Pada tanggal 12 Maret 1971 masing-masing Kepala Staf Jendral Angkatan
Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara menyerahkan memorandum kepada
Presiden Turki Cevdet Sunay.78
Memorandum tersebut secara tidak langsung
adalah ulitimatum dari angkatan bersenjata, yang kemudian disampaikan oleh
Presiden Turki di GNA (Grand National Asssembly/Majelis Nasional Agung).
76 Menjadi Ketua GNA (Grand National Assembly/ Majelis Nasional Agung) ia juga
seorang dan merupakan anggota penting dari Adalet Partisi. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h.
473.
77
Ada 26 orang yang telah keluar dari Adalet Partisi kemudian mendirikan Demokartik
Parti (Partai Demokrat) pada tanggal 18 Desember 1970. Para pendirinya termasuk Sadettin
Bilgiç, Ferruh Bozbeyli, Nilüfer Gürsoy, (Anak perempuan Mahmud Celâl Bayar yang juga salah
seorang tokoh pendiri Demokrat Parti tahun 1946) Neriman Ağaoğlu, Yüksel and Mutlu
Menderes (anak dari Adnan Menderes). Pada tanggal 23 Desember 1970 Ferruh Bozbeyli terpilih
menjadi presiden partai tersebut, dan Bilgiç and Yüksel Menderes, keduanya terpilih sebagai wakil
presiden partai. Lihat, Fulan, “Turkey, a Chronology of Important Political Events, 1683-1980”,
artikel diakses pada 25 Juli 2010 dari: www. . Lihat juga, Zurcher, Sejarah Modern, h. 334 dan
473.
78
Cevdet Sunay ialah Presiden ke-5 Republik Turki, menggantikan Cemal Gürsel akibat
meninggal sakit pada tahun 1966. Ia pun menjadi presiden pada tanggal 28 Maret 1966 hingga ke
pemilihan umum 1973. Pernah menjadi kepala staf jendral setelah kudeta militer tahun 1960
sampai dengan tahun 1966. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 495.
41
Ultimatum tersebut menuntut pembentukan segera sebuah pemerintahan yang
kuat dan handal yang akan mampu mengakhiri anarki yang ada, dan
melaksanakan reformasi dengan semangat/sesuai Kemalis. Jika tuntutan itu tidak
dipenuhi, angkatan bersenjata akan melaksanakan tugas konstitusionalnya dan
akan mengambil alih kekuasaan.79
Dengan keadaan tersebut, Süleyman Demirel
pun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai perdana menteri, sehingga
pemerintahan AP pun berakhir.80
Meskipun begitu Süleyman Demirel tetap
memperingatkan partainya untuk tetap tengan dan bersikap waspada.
Pada tanggal 19 Maret 1971, Professor Nihat Erim81
ditunjuk menjadi
perdana menteri oleh presiden Cevdet Sunay, dari partai CHP, lalu membentuk
kabinet barunya pada tanggal 26 Maret 1971.
Bila diperhatikan upaya intervensi militer hanya sebatas melalui
memorandum militer yang merupakan ultimatum bagi pemerintahan Süleyman
Demirel. Langkah bijak militer ini dikarenakan angkatan bersenjata tidak mau
mengambil alih kekuasaan karena mereka tahu bahwa kerusakan yang bakal
terjadi oleh tindakan seperti itu.82
Selain itu, mereka hampir tidak bisa campur
tangan dalam membuat memorandum-memorandum dan ultimatum-ultimatum
untuk menjaga agar politikus tetap rukun tanpa kehilangan kredibilitas mereka,
yang dengan demikian peluang para politikus secara gradual meningkat.83
Walaupun demikian, intervensi militer tetap terjadi pada periode berikutnya,
berbagai hal yang di antaranya adalah masalah undang-undang, kemelut ekonomi,
79 Zurcher, Sejarah Modern, h. 342.
80
Ibid., h. 342.
81
Mengajar di Universitas Ankara, sebagai professor sejak tahun 1942, seorang CHP
(Cumhuriyet Halk Partisi/Partai Rakyat Republik) atau “Republikan” yang konservatif. Pernah
bertugas di majelis konstitusional tahun 1960. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 478.
82
Zurcher, Sejarah Modern, h. 345.
83
Ibid., h. 345-346.
42
dan sistem politik yang tampaknya betul-betul mengalami jalan buntu. Sehingga
pada akhirnya para kepala staf jenderal perlahan-lahan tidak lagi mempercayai
terhadap kemampuan politisi untuk mengurus negara secara efisien, yang
membuat mereka kembali melakukan kudeta militer pada 12 September 1980.84
Angkatan bersenjata mengumumkan bahwa kekuasaan politik telah diambil alih
dan kabinet pun dibubarkan. Militer melakukan upaya pemutusan hubungan
secara radikal dengan masa lalu, hal ini dilakukan demi menyelematkan
demokrasi dan membersihkan sistem politik terdahulu. Dengan demikian maka
tidak ada tempat bagi para mantan politikus, kebijakan ini di implementasikan
melalui keputusan bahwa partai-partai lama, secara resmi ditutup tanggal 16
Oktober 1980.85
B. Süleyman Demirel
1. Süleyman Demirel di dalam Adalet Partisi
Dalam tema ini, sebagai tokoh sentral pendukung perjalanan AP maka
penulis mengambil tokoh yaitu Süleyman Demirel. Ada beberapa pertimbangan
faktual yang dapat dijadikan analisa, bahwa Demirel cukup memengaruhi
perjalanan serta prestasi AP di Turki, meskipun di satu sisi, Ragip Gümüşpala
sebagai tokoh utama sekaligus pendiri partai ini. Ia merupakan politisi yang paling
penting bagi Turki modern, yang telah menjadi perdana menteri selama lima
periode (1965-1971, 1975-1977, 1977-1978, 1979-1980, dan 1991-1993), dan
telah menjabat sebagai presiden kesembilan Turki (1993-2000). Di mana ia
84 Ibid., h. 357-359.
85
Ibid., h. 373.
43
terpilih sebagai pemimpin yang terpilih dengan mekanisme demokratis dalam
sejarah Turki.86
Ia merupakan politisi dan pembicara (orator) ulung.
Süleyman Demirel memiliki nama lengkap Sami Süleyman Gündoğdu
Demirel, lahir di İslamköy desa Isparta 19 November 1924. Setelah lulus dari
sekolah teknik sipil di Universitas Teknik Istanbul pada 1949, Demirel bekerja di
Departemen Luar Negeri untuk perencanaan tenaga listrik pada tahun 1949.87
Kudeta 1960, sekali lagi menjadi peristiwa besar serta memberi pengaruh
di berbagai elemen. Hal ini pula yang menjadi titik balik kehidupan Süleyman
Demirel juga bagi politik Turki modern.88
Bergabungnya Demirel ke AP
merupakan sebuah keputusan yang kemudian dianggap tepat, ia terpilih sebagai
ketua pada partai tersebut, -sebelumnya- sebagai dewan administratif dalam
beberapa tahun hingga akhirnya terpilih menjadi pemimpin AP.89
Demirel adalah ketua terpilih pada konvensi kedua partai besar tersebut
pada 28 November 1964. Dia memfasilitasi pembentukan pemerintah koalisi yang
memerintah antara bulan Februari dan Oktober 1965 di bawah perdana menteri
Suat Hayri Ürgüplü, di mana ia menjabat sebagai Deputi Perdana Menteri. Di
bawah kepemimpinannya, AP -belum pernah terjadi sebelumnya- memenangkan
mayoritas suara dalam pemilihan umum 10 Oktober 1965 dan membentuk
pemerintah mayoritas. Sebagai pemimpin, Süleyman Demirel, mensimbolisasikan
kapitalisme dengan wajah baru yang terasosiasi dengan baik bersama pihak
86 “Süleyman Demirel” artikel diakses pada 23 Maret 2010 dari:
http://en.wikipedia.org/wiki/ Süleyman _ Demirel.html.
87
Wikipedia, “Süleyman Demirel”.
88
“Süleyman Demirel” artikel diakses pada 23 Maret 2010 dari
http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3404701733.html
89
Encyclopedia, “Süleyman Demirel”.
44
Amerika Serikat.90
Faktor yang kemudian sebagai pendukung terhadap
kemenangan AP dalam pemilihan umum 1965 adalah, Demirel berulang kali
menyampaikan bahwa AP adalah partai massa yang diintepretasikan
ketertarikannnya dari berbagai kalangan, baik kota maupun desa, juga pengusaha
serta pekerja.91
Dalam lingkup AP, Demirel memiliki prestasi penting yaitu dapat
merekonsiliasikan kalangan militer yang berkuasa (MBK) dengan kalangan sipil
yang jelas merupakan penerus orang-orang Demokrat Parti yang dijatuhkan kubu
militer hanya beberapa tahun sebelumnya.92
Antara tahun 1975 dan 1980, Demirel membentuk “Nationalist Front”
(Milliyetci Cephe). Tiga unsur koalisi pemerintahan yaitu ultranasionalis, Islamis,
dan partai-partai sayap kanan yaitu Partai Keadilan (AP)93
, Partai Keselamatan
Nasional (Milli Selamet Partisi), Partai Aksi Nasional (Milliyetci Hareket Partisi),
serta sayap kiri Partai Rakyat Republik pimpinan Bulent Ecevit.94
Tahun 1980,
para jenderal mengambil alih kekuasaan dan mencekal semua pemimpin politik,
termasuk Demirel, dari aktifitas politiknya setelah 10 tahun. Setelah tersingkir
dari politik tahun 1980, ia pun memimpin Partai Jalan Kebenaran (True Path
90 Ahmad, Turkey the Quest for Identity, (Oxford: Oneworld, 2003), h. 131.
91
Meliha Benli Altunıs¸ık and Özlem Tür, Turkey Challenges of continuity and change,
(Oxon: Routledge Curzon, 2005; reprint, New York: Routledge Curzon 2005). h. 34.
92
Zurcher, Sejarah Modern, h. 334.
93
AP merupakan partai sayap kanan, hal ini terlihat dari “platform “ partai tersebut
sebagai anti komunis dan juga karena mengusung tradisi liberal dan demokratis. Lihat, Sabri
Sayari dan Yilmaz Esmer ed., Politics, Parties and Elections in Turkey, (London: Lynne Rienner
Publishers, 2003) h. 44. Lihat juga, Yusuf Gözüküçk, “Rethinking The Turkish Center-Right in
1990s: Erosion or Replacement? The Case Of The National Action Party,” (Master Thesis
Department of Political Science and Public Administration Bilkent University Ankara, 2001), h.
35. 94
Bulent Ecevit merupakan orang baru yang mempunyai gagasan baru terhadap PRR.
Atas manifestonya yang ia tulis -bersama Turhan Feyzioglu- yang menekankan keadilan sosial
serta keamanan sosial, tanpa eksplisit menyatakan sosialis, hingga kemudian mendefinisikan PRR
sebagai bagian kiri dari pusat, dan pada akhirnya di sahkan oleh ketua partai Inonu dalam sebuah
pidato tanggal 28 Juli 1965. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 335.
45
Party/Doπru Yol Partisi) dari balik layar95
, meskipun ia masih dilarang dalam
beraktifitas politik.
2. Prestasi Süleyman Demirel Sebagai Perdana Menteri
Perdana Menteri atau dalam bahasa Turki disebut Başbakan merupakan
seorang kepala pemerintahan. Perdana Menteri adalah pemimipin di sebuah
koalisi politik di dalam parlemen di Turki (Meclis) dan juga sebagai pemimpin
kabinet. Perdana menteri pun mempunyai kekuasaan untuk dapat membubarkan
parlemennya sendiri.96
Adapun Süleyman Demirel pernah menjabat sebagai perdana menteri di
republik Turki sebanyak lima periode. Empat periode ia peroleh melalui AP yaitu;
Periode pertama: Oktober1965-Maret 1971, periode kedua: Maret 1975-Juni
1977, periode ketiga: Juli 1977-Januari 1978 dan periode keempat: November
1979-September 1980.97
Adapun periode kelima ia peroleh setelah terpilih sebagai
ketua dari Doπru Yol Partisi/Partai Jalan Kebenaran pada November 1991- Mei
1993.98
Sebagai kepala pemerintahan, Süleyman Demirel memiliki beberapa
kebijakan yang kemudian dapat dicatat sebagai prestasinya di dalam
pemerintahan. Dalam bidang ekonomi Süleyman Demirel mengeluarkan
95
Merupakan penerus AP. Walaupun Partai Jalan Kebenaran adalah partai baru, namun
secara subtasnsial merupakan penerus AP. Masih berperannya Demirel, serta dilarangnya partai
pra-80, merupakan diantara faktor lahirnya partai tersebut. Lihat, Sabri Sayari dan Yilmaz Esmer
ed., Politics, Parties and Elections in Turkey, (London: Lynne Rienner Publishers, 2003) h. 16 dan
h.187.
96
“Prime Ministers of Turkey” artikel di akses pada tanggal 3 Desember 2010 dari:
http://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Minister_of_Turkey
97
“List of Prime Ministers of Turkey” artikel di akses pada 19 November 2010 dari:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Prime_Ministers_of_Turkey.
98
Wikipedia, “List of Prime Ministers of Turkey”. Süleyman Demirel terpilih sebagai
ketua Doπru Yol Partisi/Partai Jalan Kebenaran pada tanggal 24 September 1987. Lihat,
“Süleyman Demirel” artikel di akses pada tanggal 3 Desember 2010 dari:
http://www.mfa.gov.tr/suleyman-demirel.en.mfa
46
kebijakan perekonomian modern, mendorong sektor-sektor tradisional yang lebih
besar, dan perusahaan-perusahaan yang inovatif, seperti di antaranya
menggantikan impor dengan industrialisasi. Hal ini untuk mengurangi
ketergantungan Turki terhadap barang impor seperti tekstil, baja dan lain-lain.99
Maka kebijakan pergantian sistem impor kepada industrialiasi, akan mendorong
terhadap hadirnya industri-industri baru, yang pada akhirnya hal ini berdampak
kepada menjamurnya industri-industri baru di berbagai wilayah secara sangat
pesat, yang kebanyakan di daerah Istanbul, dan sebagian kecil berpusat di Izmir
dan Adana.100
Dengan orientasi ke dalam atau meningkatkan produk dalam negeri
dan pembatasan impor ini, menunjukkan bahwa tidak ada persaingan yang berarti
antara perusahaan-perusahaan asing dan pihak Turki yang merupakan rekan usaha
mereka. Selain itu, dengan adanya tatanan yang menguntungkan ini, industri-
industri yang tidak akan pernah mampu bersaing di pasar dunia, secara terbuka
justru dapat meraih keuntungan banyak di dalam negeri.101
Rekonsiliasi kalangan militer yang berkuasa MBK (Milli Birlik
Komitesi/Komite Persatuan Nasional) dengan kalangan sipil yang jelas merupakan
penerus orang-orang Demokrat Parti sekali lagi adalah prestasi terpenting
Süleyman Demirel selama dalam karir politiknya.102
3. Prestasi Süleyman Demirel Sebagai Presiden
Presiden atau dalam bahasa Turki (Cumhurbaşkanı) merupakan kepala
negara republik Turki. Presiden sebagai representasi dari republik Turki, dan juga
99 Lihat halaman 86-87. Lihat juga, Zurcher, Sejarah Modern, h. 352.
100
Zurcher, Sejarah Modern, h. 353.
101
Ibid., 353.
102
Ibid., 332.
47
lambang pemersatu negara bangsa Turki; ia menjamin pelaksanaan Konstitusi
Turki, dan mengurus serta mnyelaraskan terhadap organisasi negara.103
Süleyman Demirel sendiri diangkat menjadi presiden pada tanggal 16 Mei
tahun 1993, ini terjadi setelah sebulan kematian Presiden Turgut Özal104
akibat
serangan jantung pada 17 April 1993.105
Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1991
membawa Süleyman Demirel kembali memenangkan pemilihan umum tersebut
melalui partainya Doπru Yol Partisi sehingga mengantarkan Süleyman Demirel
menjadi perdana menteri republik Turki selanjutnya, namun kematian secara tiba-
tiba Presiden Turgut Özal menjadikan Süleyman Demirel disumpah menjadi
presiden kesembilan Turki.106
Adapun posisi perdana menteri sepeninggal
Süleyman Demirel diisi oleh Tansu Çiller.107
Selama masa kepresidenannya (1993-2000) Süleyman Demirel berusaha
untuk memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dan Eropa.108
Fokusnya
adalah hubungan luar negeri, dan hal ini pula yang menjadi kontribusinya selama
menjadi presiden. Sebagian besar usahanya mempromosikan Turki untuk
keanggotaan dalam Uni Eropa. Pada Desember 1996, kunjungan Süleyman
Demirel ke Kazakhstan ditujukan untuk memperkuat hubungan bilateral dan
103 “President of Turkey” artikel di akses tanggal 3 Desember 2010 dari :
http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Turkey
104
Turgut Özal adalah Presiden kedelapan republik Turki pada tahun 1989-1993, dan
perdana menteri keduapuluhdua republik Turki pada tahun 1983-1989. Pernah ditugaskan oleh
Süleyman Demirel pada tahun 1979, dengan tanggung jawab khusus untuk melancarkan paket
pembaruan ekonomi. Ia juga sebagai pendiri Anavatan Partisi/Partai Tanah Air. Lihat, Zurcher,
Sejarah Modern, h. 489.
105
Zurcher, Sejarah Modern, h. 393.
106
Ibid., 393.
107
Seorang menteri negara bidang ekonomi pada tahun 1991. Pada bulan Juni 1993 ia
terpilih menjadi ketua Doπru Yol Partisi sebagai pengganti Demirel, dan pemilihan ini pula
menjadikannya sebagai perdana menteri wanita pertama di Turki. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern,
h. 476.
108
“Süleyman Demirel: Biography from Answer.com” artikel di akses tanggal 3
Desember 2010 dari: http://www.answer.com/topic/s-leyman-demirel
48
diskusi kerjasamanya dengan Turki, dalam peletakan jalur pipa minyak dari
Kazakhstan ke terminal dekat Laut Hitam Rusia pelabuhan Novorossiisk.
Süleyman Demirel juga bekerja untuk memperkuat hubungan dengan Iran.
Pembicaraan antara Süleyman Demirel dan rekan Rumania, Emil Constantinescu,
mengarah pada penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara dua negara
dan kesepakatan lain pada April 1997. Bulan berikutnya dalam sebuah kunjungan
ke Polandia, Süleyman Demirel mempromosikan kemitraan strategis antara Turki
dan Polandia dan menyuarakan dukungan bagi perluasan timur Pakta Pertahanan
Atlantik Utara (NATO).109
4. Persteruan dengan Militer
Sejak kudeta 1960, upaya pengambilalihan kekuasaan pemerintahan
Adnan Menderes (Demokrat Parti) kepada militer melahirkan konflik panjang
antara keduanya. Meskipun demikian perihal tersebut sempat berakhir pada tahun
1965 di mana AP sebagai penerus DP dapat memperbaiki hubungan tersebut
dengan upaya rekonsiliasi antar kedua belah pihak (militer-AP).
Süleyman Demirel mengalami beberapa kali perseteruan dengan militer
dalam beberapa kali selama ia berkecimpung di politik Turki. Pada pemilihan
umum yang diadakan tahun 1961, meskipun AP belum memenangkan partainya
namun memiliki dinamika tersendiri. Setelah kudeta 1961, MBK berusaha untuk
memperbaiki sistem demokrasi di Turki dengan kembali mengadakan pemilihan
umum dan pembentukan konstitusi 1961. Hasil dari pemilihan umum tersebut
menghasilkan posisi AP berada di peringkat kedua di bawah CHP. Maka ketika
koalisi pun dibentuk dari kedua partai itu justru mengundang kecurigaan satu
109 “Süleyman Demirel: Biography from Answer.com”
49
sama lainnya, dan ini pula yang mendukung kepada tidak efektifnya
pemerintahan. Di satu sisi pihak CHP (Ismet Inönü) menganggap AP sebagai
penerus DP yang merupakan musuh-musuh lama Ismet Inönü, di sisi lain banyak
pihak AP yang mencurigai Ismet Inönü bersekongkol dengan militer. Namun
demikian kepercayaan militer terhadap AP pun hadir, ini terbukti dengan
dukungan dari presiden Cemal Gürsel agar memintak pimpinan AP Ragip
Gümüspula untuk membentuk pemerintahan.110
Tanggal 12 Maret 1971 kepala staff jenderal (Cemal Gürsel) menyerahkan
memorandum kepada perdana menteri (Süleyman Demirel), yang mengandung
arti hal itu adalah ultimatum dari angkatan bersenjata. Ulatimatum tersebut
menuntut agar membentuk segera pemerintahan yang kuat dan andal, serta
mengadakan reformasi dengan semangat Kemalis.111
Jika tuntutan tersebut tidak
dapat dipenuhi, angkatan bersenjata akan melakukan tugas untuk mengambil alih
kekuasaan.112
Ini berkenaan dengan keadaan yang tidak kondusif yang terjadi di
negara tersebut.113
Tidak sampai di situ saja, para anggota AP pun meninggalkan
Süleyman Demirel, hal ini menandakan mulai hilangnya dukungan Süleyman
Demirel di pemerintahan. Süleyman Demirel pun tidak memiliki pilihan lain
selain mengundurkan diri sebagai perdana menteri yang pada saat itu Turki
dipimpin oleh Presiden Cevdet Sunay.114
Kudeta September 1980 merupakan akhir dari periode republik kedua
Turki (semenjak kudeta sebelumnya tahun 1961). Berbagai perkembangan
berakhirnya republik kedua dan intervensi militer ketiga dalam politik Turki, di
110 Zurcher, Sejarah Modern, h. 330.
111
Ibid., 342
112
Zurcher, Sejarah Modern, h. 342.
113
Lihat halaman 97.
114
Lihat, Feroz Ahmad, Turkey the Quest for Identity, (Oxford: Oneworld, 2003), h. 134.
50
antaranya ialah; kemelut ekonomi dan sistem politik yang tampaknya sudah
mengalami jalan buntu.115
Faktor-faktor tersebut yang membuat para jenderal
perlahan tidak percaya dengan para politisi untuk mengurus negara secara
efisien.116
Pada akhirnya militer ikut campur lagi pada 12 Oktober 1980, dan
menggulingkan Demirel.117
Di bawah militer semua para politikus yang aktif
sebelum September 1980 dilarang berkecimpung dalam dunia politik selama
sepuluh tahun.118
5. Tokoh-Tokoh Pesaing Süleyman Demirel di Masanya
Sebagai seorang politisi Süleyman Demirel telah melewati beberapa tahap
dalam rangka pencapaiannya sebagai pemimpin. Maka ketika proses mendapatkan
kedudukan politik tersebut, ia tidak hanya dihadapai oleh berbagai keadaan tetapi
juga dengan orang-orang yang menjadi lawan kompetisinya di panggung politik.
Berikut adalah mereka yang merupakan pesaing Süleyman Demirel dalam era
perjalanan poilitiknya;
1. Ismet Inönü (1884-1973)
Ia termasuk anggota Ittihat ve Terakki Cemiyeti (Komite Persatuan
dan Kemajuan) yang masuk pada tahun 1907.119
Bertugas sebagai kepala
staf jenderal di bawah Mustafa Kamal di front timur tahun 1916. Ia pun
pernah memimpin delegasi Turki ke Perundingan damai Lausanne.120
Menjadi perdana menteri pertama republik Turki pada tahun 1923-1924,
115 Zurcher, Sejarah Modern, h. 357.
116
Ibid., 357.
117
“Süleyman Demirel: Biography from Answer.com”
118
Zurcher, Sejarah Modern, h. 376.
119
Ibid., 483.
120
Ibid., 483.
51
lalu menggantikan Mustafa Kemal sebagai presiden republik Turki tahun
1938-1950, kemudian kembali menjadi perdana menteri di tahun 1961-
1965.121
Adapun persaingan antara Ismet Inönü dengan Süleyman Demirel
terjadi mulai pada tahun 1961, tepat di saat diadakannya pemilihan umum
di republik tersebut pada September 1961. Meskipun Süleyman Demirel
hanya menempati posisi kedua dari hasil perolehan pemilihan umum itu,
namun dianggap sebagai kegagalan dan ancaman baru bagi partainya
CHP, karena AP (partai Süleyman Demirel) adalah partai penerus DP
yang telah ditutup aktivitas politiknya pada kudeta Mei 1960. Koalisi
pertama mereka (CHP-Ismet Inönü dengan AP-Süleyman Demirel)
diwarnai dengan kecurigaan satu sama lain, dan bertahan hingga bulan
Mei 1962. Tanggal 25 Desember 1963 koalisi kabinet Ismet Inönü yang
ketiga bersama kalangan independen kembali gagal karena tidak
disetujuai anggarannya oleh MNA, sehingga pada tanggal 13 Februari
1965, Ismet Inönü kembali meletakkan jabatannya, sehingga akhirnya
pada pemilihan umum 1965 AP memenangkan perolehan suara dan
Süleyman Demirel memimpin kabinetnya.
2. Necmettin Erbakan (1926-2011)
Mendirikan Milli Nizam Partisi (Partai Orde Nasional) pada tahun
1970, yang berhaluan fundamentalis Islam, namun partai itupun
dibubarkan pada tahun 1971.122
Necmettin Erbakan menjadi wakil perdana
menteri ketika partainya bergabung dengan CHP pada masa
121 Ibid., 483.
122
Ibid., 478.
52
kepemimpinan Bülent Ecevit. Ia pun sempat dilarang beraktifitas politik
pasca kudeta 1980, dan kembali aktif sehingga kemudian ia menjadi
perdana menteri kubu Islam yang pertama di republik Turki dari Refah
Partisi (Partai Kesejahteraan).
Bersama dengan Milli Nizam Partisi (Partai Orde Nasional) dan
Milliyetci Hareket Partisi (Partai Aksi Nasional) menjadi ancaman serius
bagi kekuasaan Süleyman Demirel. Bukan karena partai itu mampu
mengantikan AP sebagai partai massa sayap kanan, tetapi karena bersama
orang-orang yang memisahkan diri dari AP yang kemudian bersatu dalam
DP pimpinan Ferruh Bozbeyli, dapat membahayakan kekuasaanya di
MN.123
3. Bülent Ecevit (1925-2006)
Seorang menteri perburuhan dalam kabinet koalisi Ismet Inönü
tahun 1961-1965. Pernah juga menjadi Sekjen CHP pada tahun 1966. Ia
pun sempat menjadi perdana menteri pada tahun 1973-1974 dan 1978-
1979.
Persaingan Bülent Ecevit dengan Süleyman Demirel tidak dapat
dikatakan sebagai kompetisi personal tetapi juga mewakili konflik partai
yang sudah lama terjadi. Ketegangan politik sepanjang tahun 1970-
an124
mengakibatkan kabinet Bülent Ecevit yang dibentuk pada bulan
Januari 1978 hanya bertahan hingga bulan Oktober 1979.125
Militer pun
123 Ibid., 341.
124
Yaitu pergolakan antara sayap kanan dan sayp kiri, karena dilatar belakangi oleh krisis
ekoomi yang memuncak yang akhirnya berpengaruh terhadap aktifitas masyarakat. Lihat, Zurcher,
Sejarah Modern, h. 349-351.
125
Ibid., 348.
53
semakin kecewa melihat keadaan yag tidak kondusif di bawah kabinet
Bülent Ecevit, upaya kudeta pun dipandang sebagai sesuatu yang tak dapat
terelakkan. Belum lagi kabinet Bülent Ecevit harus menghadapi kesulitan
yang lebih besar dengan adanya serangan dari kelompok oposisi, terutama
Süleyman Demirel yang menolak legitimasi pemerintah dan bahkan
menolak Bülent Ecevit disebut sebagai perdana menteri.
Maka pada bulan Oktober 1979 pemilihan senat menunjukkan
berkurangnya dukungan terhadap CHP. Akibatnya, Bülent Ecevit
kehilangan suara mayoritasnya dan harus meletakkan jabatannya.
Süleyman Demirel kembali berkuasa, pemerintahan pun dibentuk melalui
unsur minoritas yaitu AP sebagai partainya sendiri dan kalangan
independen.126
126
Lihat, Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 347-348.
54
BAB III
PARTAI DAN STABILITAS POLITIK
A. Partai Politik sebagai Bentuk Baru Pelembagaan Politik di
Turki
Perubahan institusional Turki telah memberikan berbagai dampak yang
cukup signifikan dari berbagai elemen, jika memperhatikan segi sistem politik
dapat dijadikan argumen penting dalam membahas fenomena perubahan yang
telah terjadi di Turki.
Partai politik adalah salah satu faktor yang memengaruhi proses perubahan
menuju Turki modern pada umumnya. Pada faktanya, bahwa upaya pembentukan
lembaga politik berupa partai telah dilakukan sebelum republik Turki hadir.
Partai politik secara terminologi mempunyai pandangan khusus terhadap
upaya perolehan kekuasaan. Hal ini senada seperti yang disampaikan Miriam
Budiardjo bahwa partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang
anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.
Tujuan kelompok ini ialah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan
politik – (biasanya) dengan cara konstitusional – untuk melaksanakan
kebijakasanaan-kekbijaksanaan mereka.1
Atas definisi tersebut, maka salah satu faktor pendirian partai politik
adalah dalam rangka memperoleh kekuasaan dan ataupun merebut kedudukan
politik.
1 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama:
2002), h. 161.
55
Sistem parlementer Turki2 adalah sebagai sebuah mekanisme
keseimbangan antara badan legislatif dengan eksekutif pada waktu itu.3 Maka
kekuatan sebuah partai besar pun menjadi pendukung terhadap keseimbangan
parlementer tersebut, ataupun dapat dilakukan dengan mekanisme koalisi dari
berbagai politik.4 Akan tetapi pada kasus Turki, dinamika partai pada saat itu
tidak terjadi, sehingga sistem politik yang berjalan dalam pemerintahan di masa
Turki Usmani dapat dikatakan murni parlementer atau tetap bertumpu sebagai
lembaga pengawas pemerintahan secara normatif. Walaupun demikian, sepertinya
kelahiran partai dapat dianggap sebagai manifestasi besar untuk perkembangan
partai politik di Turki selanjutnya.5
Beberapa partai kemudian lahir dengan latar belakang sebagai berikut;
Pertama, partai politik ditemukan Turki pada pertengahan abad ke
sembilanbelas, dan dindikasikan memiliki beberapa perbedaan peraturan seperti
model partai politik yang telah dikenal di Eropa. “The Society of Zealots”,
kelompok konspirasi yang bertanggung jawab terhadap Kuleli Incident
(Insiden/Peristiwa Kuleli),6 yang bertujuan untuk penggulingan rezim Sultan
2 Turki Usmani telah memiliki pemerintahan parlementer pada tiga periode yang dimulai
pada tahun 1876 sampai 1878, kemudian pada periode konstitusional kedua pada tahun 1908
sampai dengan 1920 dan yang ketiga tercatat pada pertemuan MNA di Ankara pada tahun 1920.
Lihat, Lewis, The Emergence of Modern Turkey, h. 378.
3 Parlemen yang juga sebagai badan legislatif yang lahir dari pemerintahan Turki Usmani
sempat terbentuk dengan dua unsur. Pertama, yang terpilih sebagai Chamber of Deputies (Dewan
Perwakilan Daerah), kedua sebuah Senat yang dicalonkan oleh Sultan yang anggotanya tidak lebih
dari sepertiga jumlah badan deputi yang terpilih. Lihat, Lewis, the Emergence of Modern Turkey,
h. 378. 4 Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, h. 210.
5 Berdasarkan pemaparan Lewis dalam bukunya The Emergence of Modern Turkey, yang
dijelaskan pada sebuah sub bab tentang partai dan perlemen. Penulusuran historis yang dilakukan
oleh Lewis dari beberapa literature bahwa partai politik di Turki telah tumbuh bersamaan
periodesasi sistem parlementer tersebut, kemudian ia kutip ke dalam bukunya. Atas dasar ilmiah
itu, maka kemudian praktis menjadi pijakan penulis terhadap analisa pertumbuhan partai politik
yang berada di Turki. Lihat, Lewis, the Emergence of Modern Turkey, h. 378. 6 Diketahui dalam sejarah, bahwa perlawanan orang Turki liberal terhadap absolutisme,
yang kemudian dikenal dengan Insiden/Peristiwa Kuleli pada tahun 1859. Kelompok kecil
56
Abdul Majid I dengan cara pembunuhan.7 Selain itu, partai yang kemudian hadir
yaitu The New Ottoman Society (Perkumpulan Usmani Baru)/Yeni Osmanlilar
(Orang-orang Usmani Muda) di tahun 1865.8 Merupakan kelompok patriot
(menghargai nilai-nilai Islam dan menjaga nilai-nilai tradisional Kerajaan Turki
Usmani) yang liberal dan idealis, bersifat edukatif, persuasif, dan berpengaruh.9
Perkumpulan rahasia yang berawal dari enam anggota, salah satu di antaranya
adalah Namik Kemal. Dengan berkembangnya kelompok ini, mereka
mengusulkan konstitusi dan reformasi lainnya.10
Kedua, pada tahun 1908, dikenal dengan periode Konstitusional Kedua,
pada saat itupun digelar pemilihan umum pada tahun yang sama.11
Upaya revolusi
yang dilakukan oleh Committee of Union and Progress (CUP) untuk
memaklumkan kembali Konstitusi 1876, kemudian CUP memegang kekuasaan
politik.12
Maka kekuasaan politik dan pemerintahan diserahkan kepada Turki
Muda di bawah Partai Ittihad ve Terekki.13
Satu-satunya organisasi partai yang
ikut serta dalam pemilihan, selain CUP, adalah partai baru yang didirikan oleh
konspirator ini, yang kemudian hadir untuk menggulingkan dan upaya percobaan pembunuhan
sultan Abdul Majid I. Kelompok ini berhasil ditemukan dan pemimpinnya dideportasi ke Asia
sebagai tahanan. Beberapa kalangan telah mendiskusikan kelompok tersebut, namun demikian,
Jorga dan para pengamat lainnya menyatakan bahwa kelompok ini dari sebuah pergerakan liberal
untuk yang melakukan percobaan pertama mendirikan pemerintahan konstitusional. Lihat, Lewis,
the Emergence of Modern Turkey, h. 151.
7 Lewis, the Emergence of Modern Turkey, h. 380.
8 Ibid., h. 380.
9 Ibid., h. 380.
10 Ibid., h. 152-153. Menurut Usmani Muda, sebuah negara kerajaan perlu
dilaksanakannya pemerintahan yang representatif, konstitusional dan perlementer, yang dengan
demikian akan memperkuat rasa kewarganegaraan yang sejati dan loyal kepada negara di antara
semua warga Turki Usmani, Muslim maupun non-Muslim. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki,
h. 82. Mereka pun menganjurkan Konstitusi Kerajaan Usmani, yang selanjutnya menganjurkan
agar dibentuk tiga majelis dalam pemerintahan Konstitusional Kerajaan Usmani, yaitu Majelis
Negara (Sura-yi Devlet), Majelis Nasional (Sura-yi Ummet) dan Senat (Meclis-i Ayan). Nasution,
Pembaharuan dalam Islam, h. 108-109.
11
Ibid., h. 380. 12
Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 117.
13
Lewis, the Emergence of Modern Turkey, h. 206.
57
pengikut pangeran Sabaheddin (yang juga telah kembali pulang) di bulan
Sepetember, yakni Osmanli Ahrar Partisi (Partai Kaum Liberal Usmani).14
Ketiga, Periode Turki Modern, kekuatan pemerintahan berada dalam
MNA (Grand National Assembly), setelah perang kemerdekaan melawan Yunani
pada bulan September 1922. Mustafa Kemal mendirikan Halk Partisi/People‟s
Party (Partai Rakyat), terbentuk dari Association for the Rights of Anatolia and
Rumelia (Liga Pertahanan dan Hak-hak di Anatolia dan Rumelia)15
. Selanjutnya
pada bulan November 1924 mengganti namanya kemudian menjadi Replubican
People‟s Party/Cumhuriyet Halk Partisi – CHP (Partai Rakyat Republik).16
Tabel 3
Poros Partai Politik
di Turki Tahun 1946-198017
Poros Nama Partai
Kanan 1. Demokrat Parti (Partai Demokrat)
14 Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 118.
15
Lewis, the Emergence of Modern Turkey, h. 381.
16
Ibid., h. 381. Perubahan nama Halk Partisi menjadi Cumhuriyet Halk Partisi
dikarenakan adanya perpecahan antara Mustafa Kemal dengan Husein Rauf Orbay. Berawal dari
sikap keberatan Rauf Orbay dengan orang moderat lainnya (yaitu Ali Fuad Cebesoy, Adnan
Adivar, Refet Bele, dan Kâzim Karabekir) terhadap cara diproklamirkannya republik Turki oleh
Mustafa Kemal. Mereka menganggap bahwa proklamasi republik Turki belum waktunya, serta
yang kemudian dilanjutkan pemindahan menunjukkan kesewenangan-wenangan pemerinatahan
Mustafa Kemal yang juga menjabat sebagai presiden pertama republik Turki. Mustafa Kemal dan
İsmet İnönü pun melakukan tekanan kepada mereka, sehingga akhirnya perpecahan terjadi pada
saat terjadi perdebatan mengenai bagaimana pemerintahan harus menangani soal pemukiman
kembali umat Muslim. Perdebatan ini pun terjadi sampai ke majelis hingga akhirnya tidak ada
pilihan lain untuk mendirikan sebuah partai oposisi sendiri. 32 orang deputi yang memihak Husein
kemudian meninggalkan Partai Rakyat dan mendirikan Partai Republik Progressif (Republican
Progressiv Party/Terakkiperver Cumhuriyet Partisi) pada tanggal 17 November. Adapun
penggunaan kata “republik” pada Partai Republik Progressif, membuat Kemal merasa tersaingi,
yang kemudian sebagai sikap rivalitasnya, Halk Partisi pun menambah kata “republik” dan
menjadi Replubican People‟s Party/Cumhuriyet Halk Partisi-CHP (Partai Rakyat Republik). Lihat,
h. 47. Lihat juga, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 217.
17
Sabri Sayari dan Yilmaz Esmer ed., Politics, Parties and Elections in Turkey, (London:
Lynne Rienner Publishers, 2003) h. 185-187.
58
2. Adalet Partisi (Partai Keadilan)
3. Demokratik Parti (Partai Demokratik)
4. Güven Partisi (Partai Kepercayaan)
5. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (Partai Nasional Petani
Republik)
6. Milliyetçi Hareket Partisi (Partai Aksi Nasionalis)
7. Millet Partisi (Partai Bangsa)
8. Milli Selamet Partisi (Partai Keselamatan Nasional)
9. Yeni Tμrkiye Partisi (Partai Turki Baru)
Kiri 1. Birlik Partisi (Partai Persatuan)
2. Cumhuriyet Halk Partisi (Partai Rakyat Republik)
3. Hμrriyet Partisi (Partai Kebebasan)
4. Türkiye Iş çi Partisi (Partai Pekerja Turki)
Partai politik hadir sebagai upaya memperluas partisipasi politik. Dalam
masyarakat tradisional telah hadir sebuah pranata melalui patisipasi politik baik
secara komunal, desa, marga, keluarga besar ataupun kesukuan. Makin luasnya
partisipasi politik dalam suatu masyarakat, relatif tidak dapat dikategorikan
efektif, yang kemudian menimbulkan kesadaran mereka dalam berpolitik yang
akibatnya dapat mendorong kepada instabilitas poiltik. Dengan demikian untuk
memperkecil kemungkinan instabilitas politik yang tercipta akibat
berlangsungnya perluasan kesadaran politik tersebut maka diperlukan lembaga
politik modern, seperti partai.18
Dalam beberapa hal, partai politik menjadi begitu
penting sebagai sarana mengorganisir dan menata perluasan partisipasi.19
Dengan
demikian partai politik yang merupakan lembaga politik modern di dalam suatu
18 Huntington, P. Samuel. Tertib Politik di dalam Masyarakat yang Berubah, Buku
Kedua. (CV. Rajawali, 1983), h. 616.
19
Ibid., 616.
59
sistem politik, sehingga konsekuensinya adalah terjadinya modernisasi yang hadir
dalam suatu lingkup masyarakat tradisional.20
Oleh karena itu, dewasa ini di
negara-negara baru pun, partai sudah menjadi lembaga politik yang biasa
dijumpai.
Dari pandangan tersebut di atas, maka bila kita melihat beberapa partai
yang muncul di Turki cukup relevan sebagai upaya stabilisasi politik. Seperti
contoh CUP (Committee of Union and Progress/Komite Persatuan dan
Kemajuan). CUP merupakan gerakan oposisi, yang bersepakat untuk
memodernisasi Turki menjadi suatu kerajaan yang konstitusional-liberal, dan
muncul dari kalangan militer.21
Konferensi Turki Muda yang diadakan di Paris
tahun 1907, menghasilkan kesepakatan untuk menjatuhkan pemerintahan absolut
Sultan Abdul Hamid, dan yang melaksanakan dari hasil konferensi tersebut adalah
CUP.22
Komite mengancam akan mengirim 1000 orang tentara ke Istanbul guna
menggulingkan sultan. Menghadapi suasana demikian, sultan Abdul Hamid
(memerintah 1876-1909) memaklumkan Konstitusi 1876 berlaku kembali, demi
menyelamatkan kedudukannya sebagai sultan.23
Peristiwa ini terjadi pada 24 Juli
1908, yang dikenal sebagai revolusi Turki Muda, kegiatan politik diserahkan
kepada Turki Muda di bawah Partai Ittihad ve Terrekki, dan kemudian dapat
mengendalikan pemerintahan atas suara mayoritasnya di parlemen.
Adapun partai lain sebagai contoh yaitu Halk Partisi/Partai Rakyat (yang
kemudian berganti nama menjadi CHP-Cumhuriyet Halk Partisi/Partai Rakyat
Republik). Hakikatnya, CHP merupakan salah satu strategi Mustafa Kemal untuk
20
Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, h. 519.
21
Maryam, Sejarah peradaban Islam, h. 150.
22
Ibid., 151
23
Ibid., 151
60
memperkuat posisinya melalui konsolidasi kelompoknya terdahulu yaitu
Association for the Rights of Anatolia and Rumelia (Liga Pertahanan dan Hak-
hak di Anatolia dan Rumelia) yang kemudian ia ubah menjadi Halk Partisi (Partai
Rakyat).24
Sehingga, kemunculan CHP tidak hanya sebagai upaya konsolidasi
kekuatan politik Mustafa Kemal dalam menjalankan negara tetapi juga dalam
rangka memperluas sosialisasi politiknya (yang dalam hal ini yaitu
menyebarluaskan prinsip-prinsip dasar Kemalizm sebagai program CHP;
republikanisme, sekularisme, nasionalisme, populisme, negaraisme, dan
revolusionisme)
Dengan demikian terbentuknya lembaga politik modern ini (partai), salah
satu diantaranya adalah adanya “naluri alamiah” untuk mewujudkan sistem
parlementer sebagai sikap perhatian dan kritik dari berbagai elemen rakyat dan
atau kelompok untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam literatur ilmiah,
politik Turki seringkali dikarakteristikan (identik) sebagai sistem partai politik.25
Telah hadir sistem “chek and balances” sebagai aplikasi pengawas pemerintahan.
Frederick telah memperhatikan proses politik ini yang kemudian memberi
pandangan bahwa partai adalah sebagai salah satu jaringan informal antar
kelompok kecil dengan pemerintahan atau yang lebih besar lagi, serta menjadi
“extra-parlementer” dalam tatanan masyarakat baik dari strata sosial atau yang
lain.26
Bagaimana pun juga pada saat itu beberapa kelompok memang hadir dan
24 Lihat juga, di bawah halaman 49.
25
Altunıs¸ık and Özlem Tür, Turkey Challenges, h. 24.
26
Frederick W. Frey, the Turkish Political Elite, (Massachusetts, The Massachusetts
Intitute of Technology; 1965). h. 301.
61
mengkonsentrasikan cita-citanya terhadap tujuan nasional. Dengan demikian
pembentukan partai sebagai upaya penyatuan dua tujuan tersebut.27
Sehingga peranan penting partai adalah sebagai agen utama yang
memberikan wadah aspirasi melalui koordinasi pemerintahan kepada unsur yang
lebih tinggi, dan juga sebagai institusi dasar mediator antara pemerintah dan di
luar sistem pemerintah di masyarakat.28
B. Hubungan Partai Politik Terhadap Stabilitas Politik Negara
Dalam upaya modernisasi sistem politik, maka perlunya dilakukan
perluasan partisipasi politik. Hal ini secara teknis dapat di aplikasi melalui
peleburan melalaui mekanisme lembaga tradisional seperti keluarga besar, desa
marga dan lainnya kepada kepada sebuah pelembagaan politik yang lebih modern
yaitu partai politik.
Akan tetapi modernisasi juga menciptakan kesadaran politik dan kegiatan
sosial dan kelompok-kelompok ekonomi yang tidak pernah ada di tengah-tengah
masyarakat tradisional maupun dalam kelompok yang berada di dalam wawasan
politik masyarakat tradisional. Kedua kelompok ini diasimilasikan kedalam sistem
politik atau mereka menjelma menjadi sumber konflik yang mengarah pada
revolusi menentang sistem politik. Pencapaian komunitas politik di tengah-tengah
masyarakat negara berkembang, dengan demikian, melibatkan baik “integrasi
horizontal” kelompok-kelompok komunal maupun “asimliasi vertical” semua
kelompok kelas sosial ekonomi yang ada.
27 Ibid., h. 301. Pertama, yaitu sebagai penghubung pemerintah dengan kelompok besar
lainnya (seperti para pemilih partai tersebut, kelompok sosial, komunitas lokal dan lain
sebagainya). Kedua menjadi pengawas informal pemerintahan yaitu melalui mekanisme aspirasi
rakyat yang kemudian disampaikan oleh perwakilannya di MAN.
28
Ibid., h. 302.
62
Faktor-fator umum yang menyebabkan meningkatnya masalah-masalah
integrasi nasional dan asimilasi politik adalah meluasnya kesadaran politik dan
partisipasi yang tercipta bersamaan dengan modernisasi. Negara yang mengalami
keseimbnagan stabilitas antara partisipasi dan pelembagaan, dengan derajat
rendah pada keduanya, cenderung akan mengalami instabilitas, kecuali jika
pembangunan pranata-pranata politik menyelaraskan diri dengan derajat ekspansi
peranserta politik. Jika kemungkinan tercapainya titik keseimbangan seperti ini
begitu kecil, negara tersebut cenderung diangggap tidak stabil. Pada bagian lain,
masyarakat yang telah membangun pranata politik modern dalam skala luas, serta
diimbangi dengan adanya kemampuan tinggi dalam mengendalikan perluasan
basis peran serta politik dibanding waktu-waktu sebelumnya, dianggap pasti tidak
stabil. Masyarakat yang derajat partisipasi politiknya telah melampaui
pelembagaan, pasti tidak stabil. Selanjutnya, negeri yang memiliki keseimbangan
antara partisipasi dan pelembagaan pada derajat yang tinggi, pasti akan lebih
stabil. Secara politis, sistem politik yang demikian dianggap maju dan modern.
Mereka memiliki pranata-pranata yang menampilkan kapasitas untuk menyerap
kekuatan-kekuatan sosial baru ke dalam sistem dan meningkatkan derajat peran
serta politik yang terlahir bersamaan dengan modernisasi.
Stabilitas masa depan masyarakat yang memiliki derajat partisipasi politik
yang rendah, dengan demikian, sebagian besar tergantung atas sifat pranata-
pranata politik yang dimiliki, dan ekspansi peran serta politik yang dilakukan
ketika menyongsong modernisasi. Saran kelembagaan terpenting yang harus
63
dimiliki guna mengorganisir perluasan peranserta politik adalah partai politik dan
sistem kepartaian.29
C. Dinamika Partai Politik di Turki pada Periode Awal Republik
Tahun 1921 hingga pada Masa Sistem Multi Partai Tahun
1950.
Setelah tahun 1930-an Kerajaan Turki Usmani telah memasuki era
modern.30
Sebagai negara baru yang berada dalam tahap perkembangan, maka
lahir pula berbagai partai politik pada periode-periode tertentu. Partai-partai hadir
menjadi sebuah lembaga politik baru di sebuah negara berkembang, selain
menjadi wadah aspirasi politik juga mediator antara pemerintah dengan
masyarakat. Lapidus, kemudian membedakan periode ini menjadi dua fase.
Periode antara 1921 dan 195031
merupakan fase kediktatoran presidensial,
reformasi agama, dan merupakan tahap awal program industrialisasi. Dari tahun
1950 sampai (1980) merupakan dan fase sistem politik multipartai, fase
berkembangnya diferensiasi sosial, fase perubahan ekonomi yang pesat, fase
berkecamuknya konflik ideologis.32
29 Huntington, P. Samuel. Tertib Politik di dalam Masyarakat yang sedang Berubah,
Buku Kedua. (CV. Rajawali, 1983), h. 615. 30
Meskipun pada halaman pendahuluan di dalam buku Erick tentang Sejarah Turki
Modern, bahwa yang menggambarkan fase pertama munculnya Turki modern di abad ke-19,
perkembangan dominannya adalah tumbuhnya pengaruh Eropa di Kerjaan Usmani dan reaksi-
reaksi yang ditimbulkannya dalam negara dan masyarkat Turki Usmani. Lihat, Zurcher, Sejarah
Modern Turki, h. xviii.
31
Dalam periode tersebut, terdapat dua partai yang mendominasi di Turki. Pertama, yaitu
Halk Partisi (Partai Rakyat)/ Cumhuriyet Halk Partisi-CHP (Partai Rakyat Republik) pada periode
1923 hingga tahun 1945. Kedua, Demokrat Parti (Partai Demokrat) 1946-1950. 32
Lapidus, Sejarah Sosial Umat Islam, h. 88. Adapun pada fase kedua ini, ada dua partai
yang dominan dalam dunia politik Turki, yaitu Demokrat Parti (Partai Demokrat) dan Adalet
Partisi (Partai Keadilan).
64
Tahun 1921-1922 merupakan periode perjuangan nasional, walaupun di
sisi lain konflik kelompok nasionalis dengan pihak istana terjadi. Namun
demikian analisa di periode ini dianggap perlu karena perkembangan-
perkembangan politik dalam gerakan perlawanan nasional yang di antaranya
berwujud partai boleh jadi diperhitungkan keberadaannya, bahkan sejak kongres
regional 1918-1919.33
Hal ini menjadi penting untuk memahami peta politik –
yaitu dinamika partai politik- di negara tersebut untuk periode selanjutnya.34
Selain Hürriyet ve Itilâf Firkasi (Partai Kebebasan dan Pemahaman) yang telah
dihidupkan kembali dengan diangkatnya ketua Kabinet pada tanggal 14 Maret
1919 yaitu Damat Ferit Pasha, yang juga mempunyai hubungan erat dengan
istana.35
Hal tersebut merupakan salah satu unsur yang juga memengaruhi
dinamika aktivitas partai politik. Selain itu, aktivitas-aktivitas pihak Unionis36
tidak hanya melalui perlawanan bawah tanah tetapi juga dengan berfungsinya
partai-partai Unionis. Kongres terakhir Committee of Union and Progress-CUP di
awal bulan November tahun 1920 berakhir dengan pembubaran dan mendirikan
Teceddüt Firkasi (Partai Renovasi), selain itu ada pula sekelompok pembelot
Unionis di bawah pimpinan Fethi (Okyar) mendirikan Osmanli Hürriyetperver
33 Merupakan kongres yang dari beberapa kelompok dan partai yang bertujuan untuk
membentuk front (barisan) kesatuan untuk memberi warga Turki suara pada konferensi
perdamaian di Paris. Kongres ini aktif antara November 1918 dan November 1919. Zurcher,
Sejarah Modern Turki, h. 176. 34
Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 200. 35
Ibid., h. 174.
36
İttihatçılar atau Unionis, merupakan orang-orang dari Committee of Union and
Progress-CUP. Mereka berada di berbagai lini ideologi yang di antaranya adalah modernis dan
nasionalis. Memegang teguh terhadap apa idoelogi-ideologi mereka pada saat berada dalam
organisasi, baik pemerintahan maupun organisasi lainnya. Mereka pun menentang terhadap dua
kelompok-kelompok besar politik. Kelompok pertama adalah kelompok liberal yang menyukai
konsep demokrasi parlementer, desentralisasi admnistrasi, bergantung kepada pihak swasta.
Adapun kelompok kedua adalah tradisonalis religius, yang beroposisi dengan kebijakan-kebijakan
yang bersifat kepada aspek-aspek sekuler. Lihat, Yusuf Gözüküçk, “Rethinking The Turkish
Center-Right in 1990s: Erosion or Replacement? The Case Of The National Action Party,”
(Master Thesis Department of Political Science and Public Administration Bilkent University
Ankara, 2001), h. 17-18.
65
Avam Firkasi (Partai Rakyat Liberal Utsmani).37
Dengan demikian meskipun
dominasi politik tetap berada dalam naungan Kemal akan tetapi beberapa
kelompok dan partai tersebut tetap hadir untuk tetap menciptakan sistem politik
yang terbuka. Walaupun kemudian kekuatan politik Kemal (Cumhuriyet Halk
Partisi – CHP)) justru tetap menjadi kajian dinamika politik yang ada.
Konsolidasi-konsolidasi yang dilakukan Kemal adalah upaya strategis
dalam rangka menguatkan posisi politiknya, yang secara tidak langsung telah
mengundang reaksi. Adapun cara-cara yang ia lakukan di antaranya adalah
pembubaran MNA dan menyelengarakan pemilihan umum yang diawasi ketat;
pembentukan partai baru, (Halk Partisi-Partai Rakyat), dan pengambilalihan
seluruh fungsi organisasi perlindungan hak-hak oleh partai ini.38
Bahkan Erick
mengklaim dalam bukunya Sejarah Modern Turki; Turki adalah negara dengan
sistem satu partai selama tiga tahun, 1923-27.39
Hal ini pun didukung oleh
Altunıs¸ık dan Özlem Tür bahwa selama periode ini Turki masuk dalam rezim
partai tunggal di mana terjadi hubungan simbiosis (saling menguntungkan) antara
Republican People‟s Party (Cumhuriyet Halk Partisi – CHP) dan negara.40
Ketika
kemudian periode 1923 merupakan rezim partai tunggal, maka Sabri Sayar
memberikan pandangan juga terhadap partai-partai di republik tersebut dan sistem
partai politiknya. Atas analisa kuantitatif dan dengan tinjauan kembali terhadap
sejarah Turki: maka Sabri menyatakan sistem partai politik berubah (setelah rezim
partai tunggal) dari dua partai tahun (1950–1960) ke multipartai yang moderat
37
Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 175.
38
Ibid., h. 214.
39
Ibid., h. 214
40
Altunıs¸ık and Özlem Tür, Turkey Challenges, h. 25.
66
(1961–1980) hingga seterusnya adalah multipartai yang dominan pada tahun
(1983–1991).41
Tabel 4
Periode Berkuasa
Partai Politik di Turki
Sejak tahun 1918 sampai dengan tahun 198042
Periode Partai yang Berkuasa
Periode 1918-1919 Ittihat ve Terakki Cemiyati/ CUP (Committee Union
and Progress
Periode 1919-1923 Ittihat ve Terakki Cemiyati/ CUP (Committee Union
and Progress
Periode 1923-1950 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Periode 1950-1960 Demokrat Parti (DP)
Periode 1961-1964 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Periode 1965-1980 Adalet Partisi (AP)
Pemilihan Umum (Pemilu) di republik Turki memiliki dua mekanisme
pemilihan. Pertama, Pemilihan presidensial, seperti sebutannya, pemilihan ini
dilakukan untuk memililh presiden Turki. Dimulai dari tahun 1923, dipilih oleh
warga Turki dari 9 distrik. Adapun Mustafa Kemal telah terpilih 4 kali dalam
pemilihan umum tersebut sebagai presiden dalam mekanisme pemilihan ini.43
41 Sabri Sayari dan Yilmaz Esmer ed., Politics, Parties and Elections in Turkey, (London:
Lynne Rienner Publishers, 2003) h. 4. 42
Sabri Sayari dan Yilmaz Esmer ed., Politics, Parties and Elections in Turkey, (London:
Lynne Rienner Publishers, 2003) dan Ahmad, Turkey the Quest for Identity, (Oxford: Oneworld,
2003).
43
“History of Turkish Presidential Elections”, artikel diakses pada 16 Maret 2010 dari:
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Turkish_Presidential_Elections.
67
Kedua, Pemilihan umum anggota DPR, sistem pemilihan untuk mencari
perwakilan di parlemen.44
Antara tahun 1876 dan 1950 empatbelas pemilihan
umum parlemen telah dilewati, dua pemilihan di periode pertama (periode
Konstitusional pertama yaitu tahun 1876 sampai dengan 1878), empat pemilihan
di periode kedua (periode Konstitusional kedua yaitu tahun 1908 sampai dengan
1920), dan sisanya di periode ketiga (periode di mana terbentuknya Grand
National Assembly/Majelis Nasional Agung tahun 1920).45
Dari empatbelas
pemilihan yang diadakan, hanya lima pemilihan -tahun 1908, tahun 1912, tahun
1919, tahun 1946, dan tahun 1950- telah diikuti oleh lebih dari satu partai.46
Bila kita memperhatikan kembali terhadap perjalanan terbentuknya CHP,
maka partai tersebut dapat dikatakan cukup berhasil hingga kemudian menjadi
partai besar yang hadir dan mendominasi pada masa awal republik Turki. Untuk
mencapainya Mustafa Kemal telah melakukan langkah perjuangan politiknya
yaitu dengan menggantikan kebijakan dari Majelis Nasional Agung (yang ia awasi
secara terbatas) kepada partai yang mendominasi secara total.47
Kemal mencari
dukungan dari beberapa kalangan terutama rakyat. Sikap ini dilakukan karena
kelompok oposisi (Halk Şuralar Firkasi)48
dan konservatif (Muhafaza-i-
Mukaddesat Cemiyati)49
tetap tidak menerima penghapusan sistem monarki.
44 Wikipedia, “History of Turkey”.
45 Lewis, the Emergence of Modern Turkey, h. 379.
46 Ibid., h. 379
47
Ahmad, the Making of Modern Turkey, h. 52.
48
Halk Şuralar Firkasi atau Partai Rakyat Soviet, merupakan partai yang dibentuk oleh
Enver Pasha. Ia mendirikan partai tersebut serta menyusun sebuah program yang sebagian Islam
radikal dan sebagian sosialis. Bertujuan menginginkan perbaikan terhadap angkatan perang TUrki
di Kaukasia dengan bantuan dana dan senjata dari Soviet dan kemudian memasuki Anatolia
dengan bantuan menggunakan pasukan ini, untuk impiannya yaitu sebuah kerajaan Turki-Islam
yang baru. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 203-204.
49
Muhafaza-i-Mukaddesat Cemiyati (Perkumpulan untuk Pelestarian Institusi-intitusi
Suci) dipimpin oleh Hoca Raif Dinç, salah seorang organisator Kongres Erzurum pada tahun 1919.
Pergerakan ini menenkankan pentingnya agama dan kesultanan serta kekhalifahan. Lihat, Zurcher,
Sejarah Modern Turki, h. 204.
68
Konsekuensinya, ia mendirikan People‟s Party (Partai Rakyat) sebagai
representasi dari perlawanan terhadap kelompok tersebut atas kebijakan-kebijakan
yang terlampau radikal.50
Partai ini mendominasi penuh sebagai unsur tunggal
dari underbow (bagian) pemerintahan yang juga terhitung efektif untuk
mensosialisasikan kebijakan-kebijakan politik Kemal.
Namun kekuatan Partai Rakyat tak selamanya stabil, selama musim dingin
dan musim semi 1924, sayap radikal Partai Rakyat ditekan oleh pimpinannya
Mustafa Kemal dan Ismet secara terus menerus untuk meningkatkan tekanan
mereka dengan kelompok sayap tersebut. Sayap radikal yang dimaksud dipimpin
oleh Husein Rauf Bey (Rauf Orbay),51
golongan minoritas ini, salah satunya
memperdebatkan sikap pemerintah, yang harus menangani soal pemukiman
kembali umat Muslim. Perdebatan ini pun terjadi sampai ke MNA hingga
akhirnya tidak ada pilihan lain untuk mendirikan sebuah partai oposisi sendiri. 32
orang deputi yang memihak Husein kemudian meninggalkan Partai Rakyat dan
mendirikan Partai Republik Progressif (Progressiv Republican
Party/Terakkiperver Cumhuriyet Partisi) pada tanggal 17 November 1924.52
Yang
menarik adalah, penggunaan kata “republik” pada Partai Republik Progressif,
sepertinya membuat Kemal merasa tersaingi, yang kemudian sebagai sikap
rivalitasnya, Partai Rakyat pun menambah kata “republik” sehingga menjadi
Republican People‟s Party/Cumhuriyet Halk Partisi atau Partai Rakyat Republik
50 Feroz Ahmad, Turkey the Quest for Identity, (Oxford: Oneworld, 2003), h. 83.
51
Perwira Angkatan Laut, salah satu pahlawan perjuangan Nasional. Telah menyimpan
kekesalan dengan Kemal atas kesewenang-wenangannya memproklamirkan republik Turki.
Karena Husein dan kawan-kawan tokoh perang kemerdekaan lainnya tidak berada di ibukota saat
itu, selain itu mereka menganggap proklamasi belum pada waktunya. Lihat, Zurcher, Sejarah
Modern Turki, h. 214.
52
Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 217.
69
(PRR).53
PRP (Partai Republik Progressif) adalah partai liberal dengan bercorak
Eropa Barat serta mempertahankan kebijakan-kebijakan sekuler dan nasionalis.54
Meskipun PRP merupakan perwujudan oposisi, namun program mereka
terbilang kurang efektif. Harus diakui kekuatan PRR (Partai Rakyat Republik)
memang tak dapat dipungkiri, rasionalisasinya adalah, kekuasaan memang
tertumpu pada Kemal yang juga sebagai kepala pemerintahan. Undang-undang
Pemeliharaan Ketertiban pun diumumkan pada bulan Maret 1925.55
Secara tidak
langsung ini dilakukan juga untuk membungkam gerakan-gerakan oposisi yang
ada.56
Kebijakan ini lahir karena partai tersebut mengusung desentralisasi,
pemisahan kekuasaan dan menginginkan perubahan evolusioner bukan
revolusioner, yang memang kebalikan dari PRR.57
Kekuatan PRR menjadi tak terbendung, lahirnya undang-undang
“penertiban politik” tersebut, memberikan hawa perpolitikan di lingkungan partai
dan pemerintahan menjadi sangat kondusif dan terbilang aman, namun hal itu pula
yang menghasilkan skandal-skandal serta korupsi dari para wakil-wakil daerah,
baik lokal maupun regional.58
Hal ini kemudian yang mendasari Kemal untuk
memperbaiki citranya (juga Partai Rakyat Republik) dengan membuka peluang
untuk partai baru yang dianggap tidak membahayakan. Kemal mengizinkan
53 Ibid., h. 214. Lihat Juga, Ahmad, Turkey the Quest for Identity, h. 86. Penambahan kata
“halk” dalam Cumhuriyet “Halk”Partisi, yang berarti rakyat merupakan upaya memperluas basis
pendukung partai tersebut. Maka, sebagai penggunaan kata “halk” atau „rakyat” merepresentasikan
dukungan dari berbagai kelas masyarakat, yang juga merupakan prinsip dari republik yang berdiri
di atas daulat rakyat.
54
Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 218.
55
Ibid., h. 228.
56
Sempat tercium rencana pembunuhan Kemal, namun terungkap. Salah satunya Ziya
Husit pemimpinnya yaitu mantan wakil di majelis nasional, juga para mantan petinggi PRP.
Namun tidak untuk Rauf (Orbay), karena pada saat itu berada di luar negeri, meskipun akhirnya
dihukum penjara 10 tahun in absentia. Adapun yang dipandang sebagai otak pembunuhan yaitu
Kara Kemal, di hukum mati in absentia, karena telah menembak dirinya sebdiri di tempat
persembunyiannya, Istanbul. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 217.
57
Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 218.
58
Ibid., h. 230.
70
sebuah partai oposisi yang loyal dengan tujuan ganda: menyalurkan
ketidakpuasan sosial dan membangkitkan semangat PRR yang lesu itu.59
Muncullah Ali Fethi Bey (Fethi Okyar), sahabat lama Kemal yang juga
pernah bergabung di CUP di Solanica tahun 1907 dan paling akrab.60
Kemal
menawarkannya untuk ikut membangun partai baru, hingga akhirnya terjadi
“bargaining politik” di antara keduanya. Fethi meminta jaminan agar
mengizinkan partainya untuk berfungsi efektif dan agar Mustafa Kemal tidak
bersikap memihak, adapun Kemal menuntut agar partai baru itu tetap setia kepada
cita-cita replubikanisme dan sekularisme.61
Kesepakatan terjadi, Fethi pun
mendirikan Partai Republik Merdeka (Free Republican Party/ Serbest Cumhuriyet
Partisi). Serbest Cumhuriyet Partisi (Partai Republik Merdeka) mempunyai
platform memperjuangkan ekonomi liberal,62
serta di antaranya
mengkampanyekan kebebasan berbicara.63
Hanya sekitar tiga bulan, rezim Kemal
memutuskan untuk menutup partai ini pada tangal 16 November 1930, karena
dominasi perolehan suara SCP (Serbest Cumhuriyet Partisi) pada pemilihan
umum bulan Oktober 1930 dianggap mengancam CHP.64
Kongres Partai Rakyat
59 Ibid., h. 231.
60
Ibid., h. 479.
61
Ibid., h. 231.
62
Ibid., h. 231.
63
Ibid., h. 231.
64
Pemilihan umum lokal pada bulan Oktober 1930, SCP memenangkan 30 dari 512 kursi
yang ada di MAN. Meskipun perolehan suara terbilang minoritas, namun bagi CHP ini merasa
terancam. Lantas terjadi sebuah perdebatan secara langsung di majelis, SCP menuduh CHP telah
melakukan banyak penyelewengan dan kecurangan dalam perhitungan suara. Lalu SCP mendapat
serangan balasan balasan dari CHP, bahwa Serbest Cumhuriyet Partisi dituduh telah melakukan
penghianatan besar, sehingga kemudian Mustafa Kemal mengatakan secara pribadi kepada Fethi
Okyar bahwa dalam suasana demikian ia tidak dapat bersikap netral. Pada akhirnya Fethi Okyar
pun tidak mau dianggap melakukan oposisi kepada presidennya sendiri, dan ia tidak mempunyai
pilihan terkecuali menutup partainya. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 232.
71
Republik (CHP) pada tahun 1931, CHP mendeklarasikan sistem politik dengan
negara yang bersistem satu partai.65
Erick memberikan pandangan dari periode di atas, bahwa meskipun Kemal
dapat dipandang sebagai tokoh revolusioner dalam saat krisis, akan tetapi
pemerintahannya juga dipandang sebagai satu fase kemunduran terhadap institusi-
instusi politik yang matang dan demokratis di Turki.66
Dengan demikian
perjalanan demokrasi pada masanya dapat dinilai hanya sebatas peangaplikasian
sistem yang otoriter, karena tidak dapat melahirkan dinamika dalam kompetisi
politik.
Spekulasi berkembang siapa yang akan menggantikan Kemal setelah wafat
pada tanggal 10 November 1938, dan meneruskan perjalanan politiknya. İsmet
İnönü (Mustafa Ismet Bey) hadir untuk mempertahankan republik, Ismet memang
telah jelas bermaksud melanjutkan kebijakan-kebijakan penting Kemal.67
Terhembus adanya upaya demokratisasi Turki yang akan dilakukan oleh Ismet,
dalam pidatonya di pembukaan parlementer tanggal 1 November 1944, ia
menegaskan bahwa ciri dari sistem politik Turki adalah demokratis parlementer.68
65 Ibid., h. 226.
66
Ibid., h. 239.
67
Ibid., h. 239. Lihat juga h. 483, Ismet juga telah dua kali menjadi perdana menteri
Kemal, tahun 1923-1924 dan tahun 1925-1937.
68
Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 274.
72
Tabel 5
Presiden Turki
Sejak tahun 1923 sampai dengan tahun 198069
Nama Tahun/Periode
Mustafa Kemal Atatürk Oktober 1923–November 1938
İsmet İnönü November 1938–Mei 1950
Celal Bayar Mei 1950–Oktober 1961
Cemal Gürsel Oktober 1961-Maret 1966
Cevdet Sunay Maret1966-Maret 1973
Fahri Korutürk April 1973-April 1980
Pada tanggal 7 Juni 1944 –yang juga sebagai salah satu pengaruh dari
pidato Ismet- seorang tuan tanah besar dari Aydin, Adnan Menderes, dengan tiga
orang lainnya70
mengajukan memorandum kepada partai parlementer (partai yang
berkuasa di parlemen yaitu CHP), menuntut agar konstitusi Turki
diimplementasikan sepenuhnya dan demokrasi ditegakkan.71
Maka periode
multipartai pun hadir, bermula pada bulan Juli 1945,72
Nuri Demirag seorang
industrialis terkemuka dari Istanbul mendirikan partai oposisi Milli Kalkinma
Partisi (Partai Pembangunan Nasional).73
Partai ini terdaftar secara resmi pada
69 Metin Heper, Historical Dictionary of Turkey, (London: The Scarecrow Press, 1994).
h.50.
70
Tiga orang tersebut ialah Celal Bayar (mantan perdana menteri), Refik Koraltan dan
Fuad Köprülü (sejarawan terkenal). Lihat, Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 276.
71
Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 276. Lihat juga, Ahmad, Turkey the Quest for
Identity, h. 196. Feroz mencatat, partai ini didirikan pada tanggal 7 Juli 1946.
72
Periode ini pun kemudian menjadi sengit dalam arti menjamurnya partai-partai baru.
Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 276-277.
73
Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 276.
73
tanggal 5 September 1945 dan memiliki program terhadap penuntutan liberalisasi
ekonomi dan pengembangan kebebasan berusaha.74
Demokrat Parti (Partai Demokrat-selanjutnya ditulis DP), lahir pada
tanggal 7 Januari 1946, didirikan oleh tiga tokoh Celal Bayar, Adnan Menderes,
Refik Koraltan dan Fuad Köprülü.75
Meskipun pada mulanya dipandang tidak
membahayakan karena mengikuti kehendak Ismet, justru kemudian mendapatkan
respons antusias di seluruh negeri.76
Pemilihan umum yang seharusnya dilakukan
pada Juli 1947 ternyata dimajukan pada bulan Juli 1946, strategi ini dilakukan
untuk mengekang orang-orang Demokrat Parti sebelum terbentuk secara mantap,
meskipun kubu Demokrat Parti protes dan memboikot pemilihan umum tersebut,
akan tetapi mereka tetap ikut serta dan hanya memperoleh 62 dari 425 kursi
parlemen.77
Adanya kecurangan dalam pemilihan umum yang dilakukan
Cumhuriyet Halk Partisi (Partai Rakyat Republik-selanjutnya ditulis CHP),
mengundang reaksi dari pihak DP, bahkan Celal Bayar menyatakan bahwa sebuah
penyelidikan atas DP sebenarnya dimenangkan dari jumlah kursi sebanyak 279.78
Klimaks periode transisi terjadi dengan dilaksanakannya pemilihan umum
tanggal 14 Mei 1950. Pemilihan umum berjalan mulus dan berlangsung bebas,
jujur, dan adil. Hasilnya memang amat baik, di mana 80 persen orang yang berhak
memilih memberikan suara mereka. Ketika hasil pemilihan umum diumumkan,
publik benar-benar tercengang: DP memenangkan 53,4 persen suara sedangkan
CHP hanya 39,8 persen. Menurut sistem pemilihan di Turki, hal ini berarti DP
74 Ibid., h. 276.
75
Ahmad, Turkey the Quest for Identity, h. 196.
76
Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 277.
77
Ibid., h. 278.
78
Ibid., h. 278.
74
meraih 408 kursi di parlemen baru sedangkan Partai Rakyat Republik meraih 69
kursi.79
Tabel 6
Perdana Menteri Turki
Sejak tahun 1920 sampai dengan tahun 198080
Nama Tahun/Periode
Mustafa Kemal Atatürk May 1920-Januari 1921
Fevzi Çakmak Januari 1921–Juli 1922
Hüsein Rauf Orbay Juli 1922-Agustus 1923
Ali Fethi Okyar Agustus 1923-Oktober 1923
İsmet İnönü Oktober 1923-November 1924
Ali Fethi Okyar November 1924-Maret 1925
İsmet İnönü Maret1925-November 1937
Celal Bayar November 1937-November 1939
Refik Saydam Januari 1939-Juli 1924
Şükrü Saraçoğlu Juli 1924-Maret 1946
Recep Peker Agustus 1946-September 1947
Hasan Saka September 1947-Januari 1949
Şemsettin Günaltay Januari 1949-Mei 1950
Adnan Menderes Mei 1950-Mei 1954
Adnan Menderes Mei1954-Mei 1960
Cemal Gürsel Mei 1960-Oktober 1961
İsmet İnönü November 1961-Februari 1965
Suat Hayri Ürgüplü Februari 1965- Oktober 1965
79 Ibid., h. 285.
80
Metin Heper, Historical Dictionary of Turkey, (London: The Scarecrow Press, 1994).
h.50.
75
Süleyman Demirel Oktober1965-Maret 1971
Nihat Erim Maret 1971-April 1972
Ferit Melen Mei 1972-April 1973
Naim Talu April 1973-Desember 1973
Bülent Ecevit Januari 1974-September 1974
Sadi Irmak November 1974-Maret 1975
Süleyman Demirel Maret 1975-Juni 1977
Bülent Ecevit Juni1977-Juli 1977
Süleyman Demirel Juli 1977-Januari 1978
Bülent Ecevit Januari 1978-Oktober 1979
Süleyman Demirel November 1979-September 1980
Dari dinamika partai politik yang terjadi di Turki, maka dapat diambil
beberapa analisa penting; Pertama, masa transisi dari kediktatoran menuju
demokrasi multipartai, sesungguhnya menunjukkan bahwa Turki Telah
berpengalaman dalam menyelengarakan pemilihan umum dan menjalankan sistem
parlementer.81
Kedua, kebijakan multipartai pada tahun 1946 menyebabkan
bangkitnya aktifitas partai politik dari berbagai kalangan khususnya Islam seperti
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (Partai Nasional Petani Republik), Milli Nizam
Partisi (Partai Orde Nasional), dan Refah Partisi (Partai Kesejahteraan).82
81 Zurcher, Sejarah Modern Turki, h. 286.
82 Abdurrahman, Sejarah peradaban Islam, h. 164.
76
BAB IV
PENGARUH ADALET PARTISI TERAHADAP STABILITAS
POLITIK DI REPUBLIK TURKI
A. Peranan Adalet Partisi di dalam Pemerintahan
AP sebagai partai pemenang pemilihan umum 19651 menjadi pemimpin
pemerintahan, namun memiliki dinamika yang tidak dapat dikatakan sedikit. AP
merupakan partai yang paling berpengaruh2 dan menonjol di Turki selama periode
1960-an. Selama periode tersebut pula, AP telah memberikan peran terhadap
berbagai kebijakan di berbagai bidang yang dapat dinilai sebagai sebuah
kontribusi bagi negara Turki.
a. Bidang Politik
Sebagaimana yang telah diketahui AP telah memberikan beberapa
pengaruh bagi dinamika politik Turki. Upaya rekonsiliasi AP dengan
militer merupakan konsekuensi penting bagi partai tersebut dalam
menjaga hubungan baik dan mengurangi unsur perselisihan dari kedua
belah pihak, hal ini pula yang menyumbangkan terhadap stabilitas
politik pada saat itu.3
Dengan mayoritas kemenangan suara dan kursi yang solid di
Grand National Assembly (Majelis Nasional Agung), Süleyman
1 Adalet Partisi telah memenangkan dua pemilihan umum secara berturut-berturut yaitu
pada tahun 1965 dan 1969. Hingga akhirnya kembali dikalahkan oleh musuh lamanya CHP, pada
tahun 1973 dan 1977. Adapun persentase suara yang di dapat oleh AP pada pemilihan 1969 adalah
46, 55 persen, atau mendapatkan 4.229.712 suara pemilih. Lihat, “Justice Party (Turkey)”, artikel
diakses pada 8 November 2009 dari: http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_Party_Turkey.
2 Gözüküçk, “Rethinking The Turkish Center-Right in 1990s”, h. 24.
3 Dodd, C.H., “The Devolepment of Turkish Democracy”. British of Middle Eastern
Studies, Vol. 19, No. 1 (1992), h. 22.
77
Demirel yang terpilih sebagai Perdana Menteri, tidak mempunyai
masalah dalam memperoleh suara kepercayaan bagi kabinetnya,
sehingga selama beberapa tahun berikutnya, dia (Süleyman Demirel
/AP) mendominasi politik Turki.4
AP pun pada dasarnya memiliki ideologi sebagai poros kanan dari
pusat,5 memberikan kemudahan terhadap pembangunan perusahaan,
penarikan pajak minimal, beroposisi dengan golongan yang beridiologi
extrimis, khususnya Marxisme dan komunis, serta menekankan
terhadap kepentingan pertumbuhan ekonomi.6
Walaupun begitu, AP tetap mendapat gangguan dari dalam
tubunya sendiri yang dalam hal ini orang-orang Demokrat yang terjadi
setelah diumumkannya Undang-Undang Amnesti bulan Agutus 1966.
Para pemimpin DP, termasuk mantan presiden Celâl Bayar (menjadi
presiden pada tahun 1950 sampai dengan 1960), dibebaskan. Dari
Tahun 1968 sebuah pressure group (sebuah kelompok yang berupaya
untuk menekan) bernama Bizim Eva tau “Rumah Kita” di bentuk
seputar lingkungan politik Celâl Bayar untuk memengaruhi kebijakan-
4 Zurcher, Sejarah Modern, h. 332.
5 Sayari dan Esmer ed., Politics, Parties and Elections in Turkey, h.53. Dalam konteks
politik Turki, partai politik telah terklasifikasi secara tradisional yang kemudian terbagi melalui
partai politik yang beraliran kiri dan partai politik yang beraliran kanan. Adapun partai politik
yang berada pada kiri dari pusat dan kanan dari pusat dipercaya berdiri pada sebuah spektrum
politik yang kemudian disebut dengan center (poros tengah). Lihat, Gözüküçk, “Rethinking The
Turkish Center-Right in 1990s”, h. 13-14. Pada tahun 1946 sampai dengan tahun 1980 tercatat ada
beberapa partai politik yang mewakili masing-masing poros tersebut. Pada poros center-right
(kanan dari pusat) diwakili antara lain oleh AP, DP dan YTP (Yeni Tμrkiye Partisi/Partai Turki
Baru). Dari poros center-left (kiri dari pusat), diwakili antara lain CHP (Cumhuriyet Halk
Partisi/Partai Rakyat Republik), dan BP (Birlik Partisi/ Partai Persatuan). Kemudian poros right
(kanan) diwakili antara lain CKMP (Cumhuriyetci Koylμ Millet Partisi/Partai Nasional Petani
Republik) dan MP (Millet Partisi/Partai Nasional), lalu di poros left (kiri) hanya diwakili oleh TIP
(Türkiye Iş çi Partisi/Partai Pekerja Turki). Lihat, Sayari dan Esmer ed., Politics, Parties and
Elections in Turkey, h.185-187.
6 Ibid., 53.
78
kebijakan AP.7 Namun Süleyman Demirel dapat mempertahankan
kesatuan partainya dan posisinya di puncak partai sepanjang tahun
1960-an.8
Sebagai partai yang berporos tengah dari kanan, AP dihadapi oleh
kelompok oposisi kiri, dan merupakan permasalahan riskan bagi
eksistensi AP. AP telah melancarkan propaganda anti-komunis dan
menentang pergerakan-pergerakan sayap kiri. Dengan dukungan Millî
Güvenlik Kurulu (Dewan Keamanan Nasional) dan Mili Istihbarat
Teşkilâti/MIT (Organisasi Intelijen Nasional), tekanan terus
dilancarkan terhadap organisasi-organisasi sayap kiri.9 Hal ini
dilakukan untuk selain untuk mempropagandakan anti-komunis juga
sebagai upaya memperkecil gangguan atau ancaman dari pergerakan
sayap kiri.
b. Bidang Ekonomi
Di bawah pemerintahan AP, setelah 1965 pengaruh Devlet
Planlama Teşklâti atau Badan Perencanaan Negara10
makin dibatasi,
hal ini terjadi, karena kebijakan Devlet Planlama Teşklâti bersifat
mengikat di segala sektor. Rencana pembangunan lima tahun kedua,
7 Zurcher, Sejarah Modern, h. 332.
8 Ibid., h. 332
9 Ibid., h. 333.
10
Devlet Planlama Teşklâti atau Badan Perencanaan Negara, dibentuk untuk
mewujudkan keinginan terhadap perkembangan dan kemajuan yang terencana dan terkoordinasi.
Sesuai pasal 129 Konstitusi Turki dan menurut Undang-undang 91 dalam Konstitusi September
1960, diberi kekuasaan luas di bidang perencanaan ekonomi, sosial, dan kultural. Badan tersebut
memformulasikan rencana pembangunan lima tahun. Lihat, Zurcher, Sejarah Modern, h. 352.
79
yang dioperasikan tahun 1968, dinyatakan wajib bagi sektor
pemerintah, namun hanya sebagian saja bagi sektor swasta.11
Kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintahan yang dilakukan
AP pada (1960-1980) hingga akhir masa berkuasanya, bertujuan
menggantikan impor dengan industrialisasi. Dalam memenuhi hampir
seluruh barang industri, selain bahan makanan olahan, tekstil, dan baja,
Turki masih bergantung kepada impor; hampir semua barang yang
tahan lama harus didatangkan dari luar negeri.
Selain melalui insentif investasi langsung, seperti subsidi dan
potongan langsung pembiayaan pajak, pemerintah menggalakkan pula
pembangunan industry dalam negeri dengan tiga cara; 1) melalui
pembatasan impor secara eksentif, untuk mengekang masuknya
produk-produk industri Eropa dan Amerika, 2) melalui manipulasi
nilai tukar (dengan menjaga Lira -mata uang Turki- tetap tinggi secara
artifisial, perusahaan-perusahaan yang diizinkan membeli dollar dari
pemerintah menjadi mampu membeli barang-barang dari luar negeri
dengan harga terhitung murah, 3) dengan membangun pasar murah
dalam negeri dengan membayar harga jaminan tinggi bagi kaum petani
(jauh di atas harga dunia) dan dengan memungkinkan kaum pekerja
industri mendapatkan kenaikan upah.12
11 Zurcher, Sejarah Modern, h. 352.
12
Ibid., h. 353
80
Dari segi pertumbuhan ekonomi, perekonomian Turki tahun antara
1962 sampai tahun 1976 mencapai angka pertumbuhan tahunan rata-
rata 6,9 persen.13
c. Bidang Sosial
Süleyman Demirel seringkali mengkalim bahwa AP sebagai partai
massa (memiliki banyak pendukung) yang merepresentasikan dari
berbagai kelas yaitu masyarakat desa, kota, pekerja maupun
pengusaha.14
AP relatif terbuka dan toleran dalam menghadapi tradisi
Islam.
Tahun 1960-an menunjukkan adanya perdebatan intelektual yang
hangat mengenai segala macam masalah politik dan sosial. Mehmet
Ali Aybar yang merupakan tokoh dari Türkiye Iş çi Partisi/ Partai
Pekerja Turki berpendapat bahwa kini sudah tiba waktunya untuk
mengadakan revolusi sosial, yang bisa dihasilkan melalui sarana
demokratis.15
Mereka mengharapkan datangnya keberhasilan itu dari
kesadaran kelas yang meningkat dan dari kesadaran politik di kalangan
kaum pekerja. Di sisi lain adapula kelompok yang berpengaruh, yang
nampaknya merupakan lawan paham dari kelompok sebelumnya. Milli
Demokratik Devrim/Revolusi Demokratis Nasional, yaitu aliran
pemikiran dalam bidang politik yang dipimpin oleh Mihri Belli16
13 Ibid., h. 353
14
Altunıs¸ık and Özlem Tür, Turkey Challenges, h. 34.
15
Perdebatan tentang paham Marxisme, cukup berkembang pesat pada pertengahan tahun
1960-an, dimana-mana diskusi-diskusi bertemakan kelas sosial merebak. Hal ini yang kemudian
sebagai salah satu faktor lahirnya Türkiye Iş çi Partisi/ Partai Pekerja Turki. Lihat, Zurcher,
Sejarah Modern, h. 338.
16
Zurcher, Sejarah Modern, h. 338.
81
memiliki pendirian bahwa Turki adalah masyarakat asiatik dengan
karakteristik feodal, kaum proletariat itu lemah, dan , perubahan
revolusioner hanya akan bisa dihasilkan oleh kaum intelektual dan
dengan para perwira.17
Namun kemudian AP dapat cukup baik
“menjinakkan” suasana tersebut –dalam hal pengaruh politik- bahwa
ketika CHP memposisikan dirinya sebagai center-left (kiri dari
pusat)18
, Türkiye Iş çi Partisi pun mencari dukungan terhadap kaum
pekerja dan ploretariat, sehingga terjadilah perebutan dukungan bagi
kedua partai tersebut. Maka AP dengan mudah mempropagandakan
CHP yang merupakan musuh terberat AP bahwa “bagian kiri dari
pusat ialah jalan ke Moskow”.19
d. Bidang Agama
AP yang telah membuka hubungan baik dengan kelompok agama
menjadikan mind-public/pola fikir masyarakat Turki terhadapnya
menjadi baik dalam dunia Islam.20
Beberapa hal yang kemudian mendukung AP diterima oleh
kelompok Islam adalah merespons terhadap keinginan-keinginan kaum
religius, yang di mana hal itu telah dilakukan oleh Demokrat Parti,
sebagai partai pendulunya.21
DP pada awal tahun 1950-an pernah
melakukan pengumandangan azan kembali dalam bahasa Arab,
17 Ibid., h. 338.
18
CHP pada pemilu 1965 menghadirkan manifesto baru yang ditulis dari dua orang tokoh
partai tersebut, Turhan Feyzioğlu dan Bülent Ecevit, yaitu penekanan peranan CHP terhadap
keadilan sosial serta keamanan sosial, tanpa secara eksplisit menyatakan sosialis. Lihat, Zurcher,
Sejarah Modern, h. 335.
19
Zurcher, Sejarah Modern, h. 338.
20
Sherwood, “the Rise of the Justice Party in Turkey”, h. 58.
21
Ibid., h. 58.
82
pendidikan keagamaan diperluas, masjid dibangun di daerah pedesaan
sebagaimana dibangun jalan-jalan dan sekolah-sekolah, AP pun
melakukan/mengikuti tradisi DP tersebut.22
Meskipun AP memang bukan merupakan partai religiuus akan
tetapi sikap dan upaya AP kepada kelompok agama seperti Nurcu,
membuktikan bahwa partai ini dapat dikatakan menekankan karakter
partai Islam dan melindungi nilai-nilai tradisional.23
B. Hubungan Adalet Partisi dengan Militer
AP sebagai partai politik yang dapat menjaga eksistensi politik. Partai
Adnan Menderes (Demokrat Parti) telah mengusik kalangan militer dengen
ditangkapnya sembilan perwira Angkatan Darat pada bulan Desember 1957
karena berkomplot menetang pemerintah, sembilan perwira tersebut dituduh akan
melakukan kudeta militer,24
hal inilah yang kemudian memicu kebencian kaum
militer dengan pihak Demokrat. Sehingga terjadilah intervensi militer dalam
pemerintahan (Kudeta Militer 27 Mei 1960). Namun karena keterampilan
pimpinan AP, Ragip Gümüspala, atas sikapnya yang moderat dapat meredakan
ketegangan antara MBK (Milli Birlik Komite/Komite Persatuan Nasional) dengan
pendukungnya yang radikal.25
Selain itu, kehadiran AP pun atas restu para
22 Ibid., h. 59.
23
Zurcher, Sejarah Modern, h. 338. 24
Bergabungnya Turki menjadi anggota NATO (North Atlantic Treaty Organization)
pada tahun 1952, serta terjadinya perubahan fundamental dalam angkatan bersenjata, berdampak
kepada reformasi, yang kemudian memberhentikan Kolonel Seyfi Kurtbek sebagai Menteri
Pertahanan. Sehingga memicu upaya kudeta militer walaupun kemudian tercium bulan Januari
tahun 1958, dan pada akhirnya pemerintah menangkap sembilan jendral lainnya. Lihat, Feroz
Ahmad, Turkey the Quest for Identity, (Oxford: Oneworld, 2003), h. 115-116. Lihat juga, Resat
Kasaba, ed., The Cambridge History of Turkey Volume 4; Turkey in Modern World (New York:
Cambridge University Press, 2008), h. 237. 25
Erik Jan Zurcher, Sejarah Modern Turki. Penerjemah, Karsidi Diningrat, R (Jakarta:
Gramedia Pustaka Umum, 2003), h. 235.
83
perwira.26
Dengan begiru AP dapat terus melaju dengn ikut serta dalam pemilihan
umum 1961. Meskipun AP hadir sebagai penerus DP yang memiliki hubungan
tidak baik dengan militer, AP dapat membuktikan eksistensinya dalam kancah
politik Turki. Hal tersebut terlihat dengan d terimanya AP oleh berbagai kalangan,
seperti, masyarakat pada umumnya dan militer pada khususnya.
Upaya politik yang dilakukan Ragip Gümüspala, kemudian dilanjutkan
oleh penerusnya Süleyman Demirel. Kontribusi konkret yang dilakukan oleh
pemimpinnya yang baru oleh Süleyman Demirel yaitu memberikan perubahan
hawa demokrasi yang bersifat aseptabilitas (dapat diterima) dan responsibilitas
(dapat dipertanggung jawabkan), yang di antaranya berhasil mengakomodasi
perwira-perwira senior, di mana para kader DP maupun pimpinan AP sendiri
masih memiliki dendam terhadap militer karena kudeta 1960.27
Bahwa usaha
yang dilakukan Süleyman Demirel sebagai ketua AP yang baru, merupakan
sebuah moratorium politik antara AP (dengan orang-orang yang mempunyai
dendam kudeta 1960) dengan pihak militer. Ini mengindikasikan adanya stabilitas
politik, yang secara tidak langsung merupakan kontribusi AP bagi republik Turki
di saat intensitas politik di negara sedang tinggi. Walaupun perihal yang dilakukan
terhitung efeketif hanya sepanjang tahun 1960-an atau kurang lebih selama satu
dekade (1960-1970). Akan tetapi hal ini dapatlah diapresiasi karena memberikan
kontribusi penting, dalam rangka menciptakan stabilitas politik.
26
Lihat juga, Resat Kasaba, ed., The Cambridge History of Turkey Volume 4; Turkey in
Modern World (New York: Cambridge University Press, 2008), h. 243.
27
Sherwood, W.B. (1955), “the Rise of the Justice Party in Turkey”. World Politics, Vol.
20, No. 1 (Oct., 1967), h. 62.
84
C. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Adalet Partisi
Kemenangan AP pada pemilihan umum 1965, jangan dilihat hanya
melalui dinamika pemilihan semata, tetapi juga perlu dilihat dari langkah-langkah
yang telah dilakukan AP, demi untuk meraup suara mayoritas rakyat Turki.
Strategi yang dilakukan AP pada di dalam panggung politik pada dasarnya
merupakan mekanisme penting dan dipengaruhi beberapa faktor sehingga
mendukung keberhasilan AP di kancah perpolitikan.
Berikut ini faktor-faktor pendukung terhadap keberhasilan AP:
Pertama, kepemimpinan. Faktor kepemimpinan merupakan faktor
terpenting dan memiliki pengaruh besar bagi AP, yang dalam hal ini ialah
Süleyman Demirel . Mengutip Yusuf Gözüküçk, bahwa alasan utama dibalik
kesuksesan AP dipercaya melalui berbagai faktor, salah satu di antaranya ialah
kepemimpinan Süleyman Demirel mampu meraih simpati penduduk kota, desa,
pekerja, dan para pemimpin usaha.28
Pemilihan umum 1965 ternyata memang
banyak memberi kejutan, selain hadirnya partai sosialis (Türkiye Iş çi Partisi)
serta kekalahan partai rival AP, yaitu CHP (Cumhuriyet Halk Partisi),
kemenangan AP merupakan yaitu figur baru dalam dunia politik Turki.29
Sosok
Süleyman Demirel adalah seorang yang modern, pragmatis, eksekutif dan
organisatoris, berbeda dengan para pendahulunya yang memiliki panutan atau
cukup kuat terhadap tradisi Turki dan sebagainya. Kemenangan AP di dalam
28 Yusuf Gözüküçk, “Rethinking The Turkish Center-Right in 1990s: Erosion or
Replacement? The Case Of The National Action Party,” (Master Thesis Department of Political
Science and Public Administration Bilkent University Ankara, 2001), h. 27
29
Sherwood, “the Rise of the Justice Party in Turkey”, h. 54.
85
pimpinan Süleyman Demirel melahirkan pandangan bahwa rakyat Turki memang
membutuhkan politisi modern sebagai kepala negara.30
Kedua, eksperimen. Bagi AP, DP (Demokrat Parti) adalah eksperimen
dalam politik yang harus diperbaiki dan diplikasikan oleh AP selanjutnya. AP
sadar, karena memiliki hubungan ideologis kuat dengan DP, bahkan disebut-sebut
sebagai “neo-DP”, maka AP perlu melakukan langkah dan kebijkan politiknya
dengan baik dan hati-hati. Kegagalan hubungan DP dengan militer merupakan
pelajaran penting bagi AP untuk memperbaiki hubungan tersebut, sehingga AP
dapat berjalan aman di dalam lingkungan politik Turki. Selain itu, seperti selama
periode 1950-1960, terjadinya perbedaan idoelogi yang intensif dan signifikan
antara DP dengan CHP, mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan politik di
Turki. Maka AP cukup berhati-hati dalam menjaga hubungannya dengan
masyarakat sipil maupun dengan birokrat militer.31
Ketiga, oposisi. Ini adalah poin terpenting bagi AP. Mempersatukan
kelompok-kelompok oposisi, seperti yang dilakukan pada periode ketiga kabinet
Ismet İnönü (1963 - 1965), di mana AP dapat mengkonsolidasikan kalangan
parlemen untuk menolak anggaran pemerintahan Ismet İnönü. Dengan demikian
AP diuntungkan secara politik karena tetap terjaga dominasi politiknya.32
Keempat, tarekat. Tarekat dapat dikatakan sebagai faktor pendukung
terpenting selanjutnya bagi keberhasilan AP dalam pemilihan umum dan
pemerintahan. Demokrat Parti yang telah menjalin hubungan sebelumnya dengan
tarekat Nurcu dan Nakşibendi (Naksyabandi), dengan demikian AP sebagai
penerusnya dengan terbuka mengakui tradisi dan warisan DP terhadap tarekat
30 Ibid., h.54.
31
Gözüküçk, “Rethinking The Turkish Center-Right in 1990s:,” h. 27.
32
Ibid., h.29.
86
tersebut.33
AP pun menggunakan strategi DP terdahulu, memohon agar kelompok
religius tersebut dapat berpartisipasi dapat memilih AP.34
Langkah ini pun
kembali sukses, AP memenangkan pemilihan umum 1965 dengan selisih yang
cukup jauh karena dukungan dari kelompok tarekat tersebut.35
Tarekat Nurcu dan
Nakşibendi kemudian menjadi pendukung politik DP (1950-1960) dan selanjutnya
AP (1960-1970).36
Pemerintahan di bawah AP pun melakukan pendekatan kepada
Islam secara toleran, seperti pendahulunya DP, dan juga membuka peluang bagi
muslim untuk masuk ke partai dan institusi publik (seperti tarekat).37
Kelima, pemilih sebagai basis politik/simpatisan. Kemenangan AP
sebetulnya tidak bisa hanya dilihat melalui kepemimpinan baru dalam partai yang
memikat atau magnetic leader, karena satu unsur yang juga tidak dapat dipungkiri
adalah simpatisan dari AP sendiri. AP memiliki simpatisan hingga mengakar ke
dalam struktur lapisan masyarakat Turki.38
Hal inilah yang kemudian
dilakukannya upaya pengorganisasian basis politik AP di berbagai wilayah,
sehingga keberhasilannya tidak dapat dipungkiri seperti dalam pemilihan umum
1965 yang dapat mendongkrak suara partainya secara signifikan.39
Maka bila diperhatikan, faktor keberhasilan tidak hanya diuntungkan
melalui dukungan pemilih orang-orang Demokrat (DP) terdahulu, dan berupaya
memperbaiki kesalahan partai tersebut tetapi juga memiliki figur pemimpin partai
yang sangat berpengaruh dan dapat menjaga loyalitas basis politiknya.
33 Bora Kanra, Islam, Democracy and Dialogue in Turkey, Deliberating in Divided
Societies (England: Ashgate, 2009), h. 48.
34
Ibid., 48
35
Kanra, Islam, Democracy and Dialogue in Turkey, h. 48.
36
M. Hakan Yakuz, Islamic Political Identity in Turkey, (New York: Oxford University
Press, 2003), h. 32.
37
Ibid., 48
38
Sherwood, “the Rise of the Justice Party in Turkey”, h. 54.
39
Ibid., 54.
87
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
AP yang merupakan partai penerus bahkan pewaris yang terbukti dapat
meraih kegemilangan politik secara singkat. AP yang lahir pada 11 Februari
1963, telah berajaya pada sepanjang satu dekade dari tahun 1960 sampai dengan
1970. Salah satu faktor yang membawa partai tersebut ke atas puncak politik
adalah upaya rekonsiliasi yang dilakukan AP kepada militer yang tidak dilakukan
oleh partai pendahulunya DP. Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari
penelitian ini:
1. Kehadiran AP dalam kancah perpolitikan Turki, dapat di perhatikan
melalui berbagai faktor yang melatar belakangi kelahirannya. Masih
ada dan solidnya basis politik AP melalui partai pendahulunya (DP),
merupakan salah satu unsur terbesar terhadap kehadiran AP sendiri.
AKan tetapi pengaruh sosok atau ketua partai pun tidak dapat
dilupakan, karenanya juga (Ragip Gümüspala dan Süleyman Demirel)
yang membentuk kewibawaan AP sendiri.
2. Kemenangan AP pada pemilihan umum 1965, tidak hanya terjadi
begitu saja. Strategi politik yang telah dilakukan AP sebenarnya telah
dilakukan justru sejak pemilihan umum 1961. Upaya koalisi yang
dilakukan AP dan YTP, meskipun mengecewakan MBK, dan
memberikan kepercayaan kembali kepada CHP, AP tetap berusaha
untuk menunjukkan jati dirinya sebagai partai baru dan berani, hingga
88
kemudian menjadi oposisi. Hal inilah yang kemudian melancarkan AP
untuk meraih simpatik parlemen, dengan bersikap objektif dan
melepas “bayang-bayang” dari partai terdahulunya (DP). Dengan
demikian AP dapat menjawab tantangannya sendiri untuk dipercaya
kalangan militer dan masyarakat pada umumnya, yang diwujudkan
melalui mandat suara kepada AP pada pemilihan umum 1965.
3. Süleyman Demirel sebagai ketua AP, setelah sebelumnya di pimpin
oleh Ragip Gümüspala, merupakan ketua yang pantas yang dapat
memberikan kontribusi besar terhadap AP. Terlahir dengan nama
lengkap Sami Süleyman Gündoĝdu Demirel, terpilih sebagai ketua
pada konvensi partai tersebut tanggal 28 November 1964. Süleyman
Demirel sendiri telah menjabat sebagai perdana meneteri di republik
Turki sebanyak lima periode, dan menjadi Presiden satu periode.
Salah satu faktor yang dapat memebangun kepercayaan masyarakat
terhadap partai tersebut adalah ketika ia menyampaikannya kepada
masyarakat bahwa AP adalah partai massa yang dapat menerima dari
berbagai kalangan.
4. Sejak pemilihan umum tahun 1969, AP mengalami penurunan
perolehan suara. Berbagai penyebab terhadap kemunduran apa
diantaranya faktor eksternal yaitu krisis ekonomi yang terjadi pada
awal tahun 1970. Namun penyebab terkuat dari kemunduran AP
sendiri adalah konflik internal yang terjadi ditubuh AP sendiri.
Pengunduran diri oleh beberapa anggota partai seperti Ferruh
89
Bozbeyli, mengantarkan dukungan AP semakin melemah, memcahkan
massa partai.
5. Upaya rekonsisliasi trehadap militer, rekrutmen pendukung melalui
berbagai elemen masyarakat serta tampilnya tokoh baru yang mewakili
aspirasi rakyat, yang telah dilakukan AP, ternyata terbukti memberikan
dampak positif bagi perpolitikan Turki. Stabilitas Politik yang terlahir
melalui langkah-langkah yang telah dilakukan AP, menunjukan bahwa
partai tersebut memang dapat memberikan pengaruh besar bagi
Republik Turki.
B. Saran
1. Perlunya sumber-sumber yang memadai, merupakan faktor penting dalam
proses penelitian tentang sejarah Turki modern. Hal ini diharapkan
menjadi perhatian kepada pihak perpustakaan di lingkungan Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, khususnya Perpustakaan Adab
dan Humaniora. Sehingga dapat memberikan kemudahan bagi para peniliti
selanjutnya untuk menambah sumber referensinya.
2. Penulis mengakui dalam proses penelitian mengalami kendala dalam
mengakses jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional, demi
menelusuri informasi tentang partai ini. Ke depannya, penulis berharap,
khususnya untuk Perpustakaan Utama Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah, dapat berupaya untuk mensosialisasikan serta pelayanan
yang baik terhadap akses-akses jurnal ilmiah baik nasional maupun
international.
90
3. Penulis menyadari bahwa di dalam proses penulisan tentang AP ini, masih
banyak mengalami kekurangan. Selain itu, masih jarang pula karya ilmiah
yang berkenaan tentang AP secara utuh terutama dalam bahasa Indonesia,
sehingga penilis berharap perlu dilakukan kajian komprehensif bagi
siapapun terhadap partai tersebut selanjutnya, demi memberikan informasi
dengan baik dan lengkap terhadap AP.
91
DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Abdurrahman, Dudung, Metode Penelitian Sejarah, Jakarta: LogosWacana Ilmu,
1999.
Ahmad, Feroz. The Making of Modern Turkey. First Published. London;
Routledge, 1993, First Published.
Ahmad, Feroz, Turkey the Quest for Identity, Oxford: Oneworld, 2003.
Ali, A. Mukti, Islam dan Sekularisme di Turki Modern, Jakarta: Djambatan, 1994.
Altunıs¸ık, Meliha Benli and Tür, Özlem, Turkey Challenges of continuity and
change, Oxon: Routledge Curzon, 2005; reprint, New York: Routledge
Curzon 2005.
Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama: 2002.
Frey, Frederick W, The Turkish Political Elite, Massachusetts: The Massachusetts
Intitute of Technology, 1965.
Lewis, G. L, Turkey. New York: Frederick A. Preaker, 1995.
Hanioglu, M. Sukru, The Young Turks in opposition, New York: Oxford
University Press, 1995.
Huntington, P. Samuel, Tertib Politik di dalam Masyarakat yang sedang Berubah,
(Buku Kedua) CV. Rajawali, 1983. Cet. Pertama.
Indonesian Netherlands Coorpration in Islamic Studies (INIS), “Beberapa Kajian
Indonesia dan Islam”, Jakarta: INIS, 1990.
Kanra, Bora. Islam, Democracy and Dialogue in Turkey, Deliberating in Divided
Societies, England: Ashgate, 2009.
Kartodirdjo, Sartono, Sarwono Puspoputro, (ed.), Pendekatan Ilmu Sosial dalam
Metodologi Sejarah, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
Kasaba, Resat, (ed), the Cambridge History of Turkey Volume 4; Turkey in the
Modern World, New York: Cambridge University Press, 2008.
Lapidus, Ira M, Sejarah Sosial Ummat Islam, Buku Kedua, Penerjemah Ghufron
A. Mas‟adi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
92
Lapidus, Ira M, Sejarah Sosial Ummat Islam, Buku Pertama, Penerjemah Ghufron
A. Mas‟adi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
Lewis, Bernard, The Emergence of Modern Turkey, London, Oxford University
Press: 1966; Second Edition reprint, New York, Oxford University Press:
1968.
Michael, Rush, Pengantar Sosiologi Politik, Alih Bahasa: Kartini Kartono,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Cet. Kedua.
Mughni, A. Syafiq. Sejarah Kebudayaan Islam di Turki. Jakarta: Logos, 1997
Nasuhi, Hamid. dkk, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan
Disertasi), Jakarta: CeQDA, 2007. Cet. Kedua.
Nasution, Harun, Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan,
Jakarta: Bulan Bintang, 1982. Cet. Kedua.
Sayari, Sabri dan Esmer, Yilmaz (ed), Politics, Parties and Elections in Turkey.
London: Lynne Rienner Publishers, 2003.
Sodiqin, Ali. dkk, Siti Maryam. (ed), Sejarah Peradaban Islam; dari Masa Klasik
hingga Masa Modern, Yogyakarta: 2002, Penerbit LESFI.
Usmaniah, dalam Harun Nasution, ed., Ensiklopedi Islam, Jakarta: Departemen
Agama, 1993. Jilid 3.
Yakuz, M. Hakan, Islamic Political Identity in Turkey, New York: Oxford
University Press, 2003.
Zucher J., Erik, Sejarah Modern Turki, Penerjemah, Karsidi Diningrat R, Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2003.
SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI
Fernandes, Arya. “Keberhasilan Adalet ve Kalkinma Partisi: AKP Dalam Politik
Turki.” Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, September 2008.
Gözüküçk, Yusuf. “Rethinking The Turkish Center-Right in 1990s: Erosion or
Replacement? The Case of The National Action Party.” Master Thesis
Department of Political Science and Public Administration Bilkent
University Ankara, 2001.
93
JURNAL
C.H. Dodd, The Devolepment of Turkish Democracy, British of Middle Eastern
Studies, Volume. 19, No. 1 (1992): h. 16-30
W.B., Sherwood, The Rise of the Justice Party in Turkey. World Politics,
Volume. 20, No. 1 (October 1967): h. 54-65.
Ergun Özbudun, The Institutional Decline of Parties in Turkey, Political Parties
and Democracy, Chapter 3 (April 2001): h. 238-266.
WEBSITE
“Constitution + Foundations of the State System”, artikel diakses pada 1 Agustus
2010 dari: http://www.turkishconsulategeneral.us/abtturkey/govt/cont.html
“History of Turkish Presidential Elections”, artikel diakses pada 16 Maret 2010
dari:
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Turkish_Presidential_Elections.h
tm
“List of Presidents of Turkey”, artikel di akses pada 3 Desember 2010 dari:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Presidents_of_Turkey
“List of Prime Minister of Turkey”, artikel di akses pada 3 Desember 2010 dari:
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Prime_Ministers_of_Turkey
“President of Turkey”, artikel di akses pada 3 Desember 2010 dari:
http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Turkey
“Prime Minister of Turkey”, artikel di akses pada 3 Desember 2010 dari:
http://en.wikipedia.org/wiki/Prime_Minister_of_Turkey
“Süleyman Demirel”, artikel diakses pada 23 Maret 2010 dari:
http://en.wikipedia.org/wiki/ Süleyman Demirel .html
“Süleyman Demirel”, artikel diakses pada 23 Maret 2010 dari:
http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3404701733.html
Justice Part (Turkey)”, artikel diakses pada 23 Maret 2010 dari:
http://en.wikipedia.org/wiki/Justice_Party_Turkey.html
Momayezi, Nasser. “Civil-Military Relations in Turkey.” Artikel diakses pada16
Maret 2010 dari http://www.tamiu.edu/~nmomayezi/Civil.htm
94
Solihat, Ade. “Kemalism, Budaya dan Negara Turki.” Artikel di akses pada 5
Februari 2010 dari: http://www.fib.ui.ac.id/index/article:kemalisme-
budaya-dan-negara-turki.php.htm
“Grand Vizier: Facts, Discussion Forum and Encyclopedia Article”, artikel
diakses pada 10 Januari 2011 dari
http://www.absoluteastronomy.com/topics/Grand_Vizier