Post on 29-Jul-2015
description
HUKUM JAMINAN
HAK TANGGUNGAN, GADAI, FIDUSIA, BANK GARANSI, SMF
HAK TANGGUNGAN
A. Pengertian Hak Tanggungan
Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tanggungan diartikan sebagaibarang yang dijadikan
jaminan. Sedangkan jaminan itu sendiri artinyatanggungan atas pinjaman yang diterima
(Kamus Besar BahasaIndonesia, 1989 : 899). Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-UndangNomor
4 Tahun 1996 disebutkan pengertian hak tanggungan. Yangdimaksud dengan hak tanggungan
adalah :³Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanahsebagaimana yang dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agrariaberikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satukesatuan dengan
tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu,yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.´Unsur-unsur yang tercantum
dalam pengertian hak tanggungandisajikan berikut ini.
1. Hak jaminan yang dibebankan hak atas tanahYang dimaksud dengan hak jaminan atas
tanah adalah hakpenguasaan yang secara khusus dapat diberikan kepada kreditur,yang
memberi wewenang kepadanya untuk, jika debitur cedera janji, menjual lelang tanah
yang secara khusus pula ditunjuksebagai agunan piutangnya dan mengambil seluruh atau
sebagianhasilnya untuk pelunasan hutangnya tersebut, dengan hakmendahulu daripada
kreditur-kreditur lain (droit de preference).
2. Hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yangmerupakan satu kesatuan
dengan tanah itu. Pada dasarnya, hak tanggungan dapat dibebankan pada hak atas tanah
semata-mata,tetapi dapat juga hak atas tanah tersebut berikut dengan benda-benda yang
ada di atasnya.
3. Untuk pelunasan hutang tertentu. Maksud untuk pelunasan hutangtertentu adalah hak
tanggungan itu dapat membereskan danselesai dibayar hutang-hutang debitur yang ada
pada kreditur.4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur
tertentuterhadap kreditur-kreditur lainnya.Memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya lazimnya disebut droit de
preference.
Keistimewaan ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka (1) danPasal 20 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996, yangberbunyi : ³Apabila debitur cedera janji, kreditur
pemegang haktanggungan berhak untuk menjual objek yang dijadikan jaminanmelalui
pelelangan umum menurut peraturan yang berlaku danmengambil pelunasan piutangnya
dari hasil penjualan tersebut,dengan hak mendahulu daripada kreditur-kreditur lain yang
bukan pemegang hak tanggungan atau kreditur pemegang hak tanggungandengan
peringkat yang lebih rendah´. Hak yang istimewa ini tidakdipunyai oleh kreditur bukan
pemegang hak tanggungan.Prof. Budi Harsono mengartikan hak tanggungan
adalah :³Penguasaan hak atas tanah, berisi kewenangan bagi kreditur untuk berbuat
sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan.Tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik
dan digunakan,melainkan untuk menjualnya jika debitur cedera janji dan mengambil dari
hasilnya seluruhnya atau sebagian sebagaipembayaran lunas hutang debitur kepadanya´
(Budi Harsono,1999 : 24).
B. Dasar Hukum Hak TanggunganSebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996,maka peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentangpembebanan hak atas tanah adalah Bab 21 Buku II KUH
Perdata,yang berkaitan dengan hipotek dan redietverband dalam Staatsblad 1908-542
sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1937-190.
Kedua ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi, karena tidak sesuailagi dengan
kebutuhan kegiatan perkreditan di Indonesia.Ketidaksesuaian ini karena pada undang-undang
lama yang dapatdijadikan objek hipotek dan credietverband hanyalah hak milik, hakguna
usaha dan hak guna bangunan,
sedangkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999, yang menjadi objek hak
tanggungantidak hanya ketiga hak atas tanah tersebut, tetapi ditambah denganhak pakai dan
hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasilkarya yang telah ada atau akan ada
merupakan satu kesatuan dengantanah tersebut dan merupakan hak milik pemegang hak atas
tanahyang pembebanannya dengan tegas dan dinyatakan di dalam aktapemberian hak atas
tanah yang bersangkutan.Lahirnya undang-undang tentang hak tanggungan karenaadanya
perintah dalam Pasal 51 UUPA. Pasal 51 UUPA berbunyi ³Haktanggungan yang dapat
dibebankan pada hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 25,
Pasal 33 dan Pasal39 diatur dalam undang-undang´. Tetapi dalam Pasal 57 UUPAdisebutkan
bahwa selama undang-undang hak tanggungan belumterbentuk, maka digunakan ketentuan
tentang hipotek sebagaimanayang diatur dalam KUH Perdata dan redietverband . Perintah
Pasal51 UUPA baru terwujud setelah menunggu selama 36 tahun.
C. Asas-Asas Hak TanggunganDidalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 ditetapkan pada tanggal 9 April
1996.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 terdiri atas 11 bab dan 31pasal.
Ada 4 pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4Tahun 1999, yaitu :
1. bahwa bertambah meningkatnya pembangunan nasional yangbertitik berat pada bidang
ekonomi, dibutuhkan penyediaan danayang cukup besar, sehingga diperlukan lembaga
hak jaminan yangkuat dan mampu memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak
yangberkepentingan, yang dapat mendorong peningkatan partisipasimasyarakat dalam
pembangunan untuk mewujudkan masyarakatyang sejahtera, adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan UUD1945;
2. bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria sampai dengansaat ini.
3. bahwa ketentuan mengenai Hypotheek sebagaimana yang diatur dalam Buku II Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia
4. Tanggal buku tanah hak tanggungan adalah tanggal hari ketujuhsetelah penerimaan
secara lengkap surat-surat yang diperlukanbagi pendaftarannya.
5. dapat dibebankan atas benda lain yang berkaitan dengan tanahyang baru akan ada di
kemudian hari (Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996). Dengan syarat
diperjanjikansecara tegas.
D. Subjek Hak TanggunganSubjek hak tanggungan diatur dalam Pasal 8 sampai denganPasal 9 Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan. Dalam kedua pasal itu ditentukan bahwa yang
dapatmenjadi subjek hukum dalam pembebanan hak tanggungan adalahpemberi hak
tanggungan dan pemegang hak tanggungan. Pemberihak tanggungan dapat perorangan atau
badan hukum, yangmempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum
terhadapobjek hak tanggungan. Pemegang hak tanggungan terdiri dariperorangan atau badan
huukm, yang berkedudukan sebagai pihakberpiutang. Biasanya dalam praktik pemberi hak
tanggungan disebutdengan debitur, yaitu orang meminjamkan uang di lembaga perbankan,
sedangkan penerima hak tanggungan disebut denganistilah kreditur, yaitu orang atau badan
hukum yang berkedudukan sebagai pihak berpiutang.
E. Objek Hak TanggunganPada dasarnya tidak setiap hak atas tanah dapat dijadikan jaminan utang, tetapi hak atas
tanah yang dapat dijadikan jaminanharus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.1. dapat
dinilai dengan uang, karena utang yang dijamin berupauang;2. termasuk hak yang didaftar
dalam daftar umum, karena harusmemenuhi syarat publisitas;3. mempunyai sifat dapat
dipindahtangankan, karena apabila debitur cedera janji benda yang dijadkan jaminan utang
akan dijual dimukaumum; dan4. memerlukan penunjukan dengan undang-undang (Budi
Harsono,1996 : 5).
F. Pendaftaran Hak TanggunganPendaftaran hak tanggungan diatur dalam Pasal 13 sampaidengan Pasal 14 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996. AktaPemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh PPAT
wajib didaftarkan.Secara sistematis tata cara pendaftaran dikemukakan berikut ini.
1. Pendaftaran dilakukan di Kantor Pertanahan;
2. PPAT dalam waktu 7 hari setelah ditandatangani pemberian haktanggungan wajib
mengirimkan akta pendaftaran hak tanggungandan warkah lainnya kepada Kantor
Pertanahan serta berkas yangdiperlukan. Berkas itu meliputi :
a. Surat Pengantar dari PPAT yang dibuat rangkap 2 (dua) danmemuat daftar jenis
surat-surat yang disampaikan;
b. Surat permohonan pendaftaran hak tanggungan dari penerimahak tanggungan;
c. Fotocopy surat identitas pemberi dan pemegang haktanggungan;
d. Sertifikat asli hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumahsusun yang menjadi
objek hak tanggungan;
e. Lembar kedua akta pemberian hak tanggungan;
f. Salinan akta pemberian hak tanggungan yang sudah diparaf oleh PPAT yang
bersangkutan untuk disahkan sebagai salinanoleh Kepala Kantor Pertanahan untuk
pembuatan sertifikat haktanggungan.
3. Kantor Pertanahan membuatkan buku tanah hak tanggungan danmencatatnya dalam
buku tanah hak atas tanah yang menjadi objekhak tanggungan serta menyalin catatan
tersebut pada sertifikathak atas tanah yang bersangkutan.
4. Tanggal buku tanah hak tanggungan adalah tanggal hari ketujuhsetelah penerimaan
secara lengkap surat-surat yang diperlukanbagi pendaftarannya.
G. Peralihan Hak TanggunganPada dasarnya hak tanggungan dapat dialihkan kepada pihaklainnya. Peralihan hak
tanggungan
ini diatur dalam Pasal 16 sampaidengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.
PeralihanHak Tanggungan dapat dilakukan dengan cara
(1) cessi,
(2)subrogasi,
(3) pewarisan, dan
(4) sebab-sebab lainnya.
Cessi adalah perbuatan hukum mengalihkan piutang olehkreditur pemegang hak
tanggungan kepada pihak lainnya. Cessi harusdilakukan dengan akta autentuk dan akta di
bawah tangan. Secaralisan tidak sah.Subrogasi adalah penggantian kreditur oleh pihak
ketiga yangmelunasi hutang debitur.
Ada dua cara terjadinya subrogasi, yaitu
(1)perjanjian (kontraktual), dan
(2) Undang-Undang.
Subrogasikontraktual dilakukan dengan cara :
(1) kreditur menerimapembayaran baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya dari
pihakketiga, dan serta merta mengalihkan hak dan tuntutan yang dimilikinyaterhadap
orang ketiga tersebut,
(2) pihak ketiga membantu debitur.Debitur meminjamkan uang dari pihak ketiga yang
dipergunakan untukmembayar hutang kepada kreditur, dan sekaligus menempatkan
pihakketiga tadi menggantikan kedudukan semula terhadap diri debitur.
Supaya subrogasi ini dianggap sah, maka harus diikuti tata carasebagai berikut :
(1) pinjaman uang mesti ditetapkan dengan aktaautentik,
(2) dalam akta autentik mesti dijelaskan besarnya jumlahpinjaman dan diperuntukkan
melunasi hutang debitur, dan
(3) tandapelunasan berisi pernyataan, bahwa uang pembayaran hutang yang diserahkan
kepada kreditur, adalah uang yang berasal dari pihak ketiga.
H. Hapusnya Hak Tanggungan Hapusnya hak tanggungan diatur dalam Pasal 18 sampai denganPasal 19 Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996. Yang dimaksud dengan hapusnya hak tanggungan adalah tidak
berlakunya lagi haktanggungan.
Ada empat sebab hapusnya hak tanggungan, yaitu :
1. hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan;
2. dilepaskan hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan;
3. pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkatoleh Ketua Pengadilan
Negeri;
4. hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan.
Sudikno Mertokusumo, mengemukakan 6 (enam) caraberakhirnya atau hapusnya hak
tanggungan. Keenam cara tersebutdisajikan sebagai berikut ini.
1. Dilunasinya hutang atau dipenuhinya prestasi secara sukarela olehdebitur. Disini tidak
terjadi cedera janji atau sengketa.
2. Debitur tidak memenuhi tepat pada waktu, yang berakibat debitur akan ditegur oleh
kreditur untuk memenuhi prestasinya. Teguranini tidak jarang disambut dengan
dipenuhinya prestasi oleh debitur secara sukarela, sehingga dengan demikian utang
debitur lunasdan perjanjian utang piutang berakhir.
3. Debitur cedera janji. Dengan adanya cedera janji tersebut, makakreditur dapat
mengadakan parate executie dengan menjual lelang barang yang dijaminkan tanpa
melibatkan pengadilan.
4. Debitur cedera janji, maka kreditur dapat mengajukan sertifikat haktanggungan ke
pengadilan untuk dieksekusi berdasarkan Pasal224 HIR yang diikuti pelelangan umum.
Dengan dilunasi utang darihasil penjualan lelang, maka perjanjian utang piutang berakhir.
Disini tidak terjadi gugatan.
5. Debitur cedera janji dan tetap tidak mau memenuhi prestasi makadebitur digugat oleh
kreditur, yang kemudian diikuti oleh putusanpengadilan yang memenangkan kreditur
(kalau terbukti!).
6. Debitur tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang mengalahkannya dan
menghukum melunasi utangnya makaputusan pengadilan dieksekusi secara paksa dengan
pelelanganumum yang hasilnya digunakan untuk melunasi hutang debitur,dan
mengakibatkan perjanjian utang piutang berakhir (SoediknoMertokusumo, 1996 : 8-9).
GADAI
A. Pengertian Gadai
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak,
yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya dan
yang memberikan kekuasaan kepada si piutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang
tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian
biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk
menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan
(Badrul Zaman, 1991).
B. Sifat-sifat umum gadai
a. Gadai adalah untuk benda bergerak
Artinya obyek gadai adalah benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud (hak
tagihan).
b. Sifat kebendaan.
Artinya memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya
pasti dibayar dari nilai barang jaminan.
c. Benda gadai dikuasai oleh pemegang gadai.
Artinya benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai.
d. Hak menjual sendiri benda gadai.
Artinya hak untuk menjual sendiri benda gadai oleh pemegang gadai.
e. Hak yang didahulukan
f. Hak accessoir.
Artinya hak gadai tergantung pada perjanjian pokok. (Badrul Zaman, 1991).
C. Barang yang dapat digadaiBarang yang dapat digadaikan yaitu semua barang bergerak seperti barang-barang
perhiasan, elektronik, peralatan rumah tangga, mesin, tekstil, dll.
Barang yang tidak dapat digadaikan seperti barang milik pemerintah, surat-surat berharga,
hewan dan tanaman, bahan makanan dan benda yang mudah busuk, benda-benda yang kotor,
benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkan dari satu tempat ke tempat lain
memerlukan izin, barang yang karena ukurannya yang besar maka tidak dapat disimpan
digadaian, barang yang tidak tetap harganya. (Badrul Zaman, 1991).
D. Hak dan kewajiban pemegang gadai.
a. Hak pemegang gadai.
Menjual gadai dengan kekuasaan sendiri dan atau dengan perantara hakim, atas izin
hakim tetap menguasai benda gadai, mendapat ganti rugi, retorsi dan hak undang-undang
untuk didahulukan.
b. Kewajiban pemegang gadai.
Bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang gadai karena kelalaiannya,
memberitahukan kepada pemberi gadai apabila barang gadai itu di jual dan bertanggung
jawab terhadap hasil penjualan barang gadai tersebut. (Badrul Zaman, 1991).
E. Berakhirnya gadai
Perikatan kredit melalui lembaga gadai akan berakhir pada saat dilunasinya kredit gadai
oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai sesuai isi pengikat. Gadai dapat diperpanjang
dengan cara mengadaikan perjanjian baru. (Badrul Zaman, 1991).
FIDUSIA 3.1 Pengertian Fidusia :
Surat perjanjian accesor antar debitor dan kreditor yang isinya penyerahan hak milik
secara kepercayaan atas benda bergerak milik debitor kepada kreditor.
3.2 Jaminan Fidusia :1. Menurut UU No. 42 tahun 1999 pasal 1angka 1 :
Pengalihan suatu atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa hak kepemilikannya
diahlikan dan penguasaan tetap ada pada pemilik benda.
2. Pasal 1 angka 2 UUJF :
Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan tidak
bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada
dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan atas perlunasan uatang tertentu, yang
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemberi fidusia terhadap kreditur lainnya.
3.3 Perbedaan Fidusia dengan Jaminan Fidusia :Fidusia merupakan proses pengalihan hak kepemilikan sedangkan jamian fidusia adalah
jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.
3.4 Objek Jaminan Fidusia :Benda segala sesuatu yang dapat memiliki dan dialihkan yang terdaftar maupun tidak
terdaftar yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang tidak dapat dibebani hak
tanggungan atau hipotik.
3.5 Hapusnya jaminan Fidusia :1. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
2. pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh debitur
3. musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia
4. Konkorndansi :
1. Dasar yang efektif untuk mempelajari kata-kata
2. Buku petunjuk untuk menemulan ayat-ayat dalam kitab suci
3. Index,daftar,alfabetis kata pokok dari sebuah buku atau karya seorang penulis konteks
terdekat.
BANK GARANSI
A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM BANK GARANSI
Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank untuk kepentingan nasabah, yang
dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada penerima jaminan (pihak ketiga) bahwa bank
akan memenuhi kewajiban nasabah kepada penerima jaminan (pihak ketiga) apabila nasabah
wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban) kepada penerima jaminan (pihak ketiga), sesuai yang
telah diperjanjikan.
Dengan demikian perlu disadari bahwa dengan memberikan bank garansi, berarti bank
telah membuat pengakuan atau janji (secara tertulis) kepada penerima jaminan (pihak ketiga)
untuk memenuhi kewajiban nasabah kepada penerima jaminan (pihak ketiga) apabila nasabah
wanprestasi dengan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam hubungan transaksi ini jelas
bahwa dengan pemberian bank garansi, risiko yang dihadapi oleh penerima jaminan (pihak
ketiga) diambil-alih oleh bank. Sebagai kompensasi atas kesanggupan mengambil-alih risiko
ini, bank harus mendapatkan fee (provisi) dan meminta kontra garansi dari nasabah (sebagai
pihak yang dijamin oleh bank) dalam jumlah yang memadai sesuai dengan perhitungan bisnis.
Disamping kesadaran akan adanya risiko, hal selanjutnya yang paling mendasar untuk
difahami yaitu bahwa risiko bank garansi akan terjadi apabila nasabah yang diberikan jaminan
oleh bank melakukan perbuatan wanprestasi. Dengan demikian analisis risiko harus diawali
dengan menilai kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga
(penerima jaminan) yang mencakup aspek-aspek kualitatif (seperti karakter dan manajemen)
dan aspek kuantitatif (kondisi financial) nasabah.
Dengan memperhatikan pengertian diatas dapat difahami bahwa lahirnya bank garansi
didahului adanya proses transaksi antara nasabah dengan pihak ketiga (penerima jaminan),
sehingga bank garansi merupakan perjanjian accesoir dan perjanjian pokoknya yaitu transaksi
antara nasabah dengan pihak ketiga (penerima jaminan).
Ditinjau dari segi hukum bank garansi termasuk perjanjian penanggungan (borgtocht),
yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1820 – 1850, yang mengatur masalah penanggungan
hutang secara umum. Sedangkan ketentuan yang mengatur bentuk dan syarat-syarat minimal
bank garansi, ditentukan oleh Bank Indoneisa. Selain itu aturan hukumnya juga terdapat
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.
Dalam ketentuan yang mengatur isi bank garansi, antara lain diatur masalah klausula
yaitu ketentuan yang mengatur bahwa dalam fungsinya sebagai penanggung (borg), bank
melepaskan hak-hak istimewa sebagaimana diatur dalam pasal 1831 KUH Perdata, sehingga
dengan demikian bank harus membayar klaim yang diajukan oleh penerima bank garansi
apabila nasabah wanprestasi.
Sejalan dengan pengertian diatas, pemberian bank garansi harus dilakukan sesuai dengan
filosofi dan proses pemberian kredit, baik menyangkut analisis kelayakan dan analisis risiko
maupun ketentuan kewenangan memutus.
B. Jenis Bank GaransiA. Garansi dalam bentuk warkat
Yaitu bank garansi yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar
bagi bank terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin (nasabah)
cidera janji (wanprestasi). Dilihat dari sisi penggunaannya, bank garansi dalam bentuk
warkat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
1. Bank Garansi Yang Diberikan Untuk Mendukung Modal Kerja Adalah bank garansi
untuk mendukung modal kerja nasabah, yang biasanya digunakan untuk pelaksanaan
suatu kegiatan dalam suatu proyek/pengadaan barang dan atau keagenan / distributor oleh
nasabah. bank garansi untuk kepentingan proyek ini dapat diberikan kepada Main
Contractor dan Sub Contractor berdasarkan analisis kelayakan oleh pejabat kredit lini.
bank garansi untuk mendukung modal kerja ini dapat dirinci sebagai berikut :
a. Bank Garansi Untuk Proyek Pembangunan/Pengadaan Barang/Jasa
Jaminan Tender (Tender / Bid Bond) merupakan jenis bank garansi yang diberikan pada
nasabah dengan tujuan agar nasabah dapat mengikuti kegiatan tender suatu proyek
tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan pemilik proyek. Dengan diterbitkannya
Tender/Bid Bond, maka BRI menjamin bahwa: “Nasabah akan melaksanakan
kewajibannya untuk mengikuti tender tersebut sesuai persyaratan yang ditetapkan pemilik
proyek’.
Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) merupakan jenis bank garansi yang
diberikan kepada nasabah untuk kepentingan pemilik proyek (bouwheer), dengan tujuan
untuk menjamin pengambilan uang muka oleh nasabah dalam rangka pelaksanaan
tahapan tertentu dari suatu proyek.
Jaminan Pelaksanaan Proyek (Performance Bond) merupakan jenis bank garansi yang
diberikan kepada nasabah untuk kepentingan pemilik proyek (bouwheer) dalam rangka
pelaksanaan suatu proyek atau pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja yang sudah
ditandatangani.
Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) merupakan jenis bank garansi yang diberikan
kepada nasabah untuk kepentingan pemilik proyek dalam rangka pemeliharaan suatu
proyek tertentu selama jangka waktu tertentu, sesuai dengan kontrak kerja yang sudah
ditandatanganinya.
Besarnya nilai garansi untuk kepentingan proyek ini (tender bond, advance payment
bond, performance bond dan maintenance bond), ditentukan oleh permintaan atau syarat
yang ditetapkan pihak bouwheer atau pemilik proyek.
b. Bank Garansi Untuk Pembelian / Pengadaan Bahan Baku / Stock Barang Dagangan
dan Perdagangan ( Agen/Dealer )
Jenis bank garansi ini bertujuan untuk menjamin pihak pemasok (supplier, pabrikan) yang
memasok bahan baku atau barang dagangan yang digunakan/diperlukan oleh nasabah
dalam rangka pemenuhan kebutuhan modal kerja nasabah.
c. Bank Garansi Untuk Kepentingan Pita Cukai Rokok
bank garansi ini diterbitkan dengan tujuan untuk kepentingan nasabah dalam rangka
pembebasan dan atau penangguhan pembayaran kewajiban cukai, bea masuk, serta
pungutan lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah.
2. Bank Garansi Diberikan Untuk Mendukung Keperluan Investasi
bank garansi untuk kepentingan Bea Cukai dalam rangka pembebasan Bea Masuk dan
pungutan lain-lain untuk pengadaan barang investasi. bank garansi sejenis ini biasanya
diberikan untuk menjamin bahwa barangbarang yang diimpor oleh nasabah akan
digunakan untuk kepentingan investasi, sehingga barang tersebut dapat diberikan fasilitas
bebas bea masuk dan pungutan lainnya. Perlu diketahui bahwa penerbitan bank garansi
oleh bank untuk kepentingan bea dan cukai, hanya untuk barang-barang yang
diperkenankan oleh Menteri Keuangan.
3. Standby Letter of Credit ( SBLC )
Penerbitan Standby L/C oleh bank (sebagai pihak yang menjamin) pada dasarnya
merupakan suatu jenis garansi (jaminan) yang diberikan atas permintaan nasabah untuk
kepentingan bank Lain atau pihak yang menerima jaminan (beneficiary), berdasarkan
term of payment sesuai yang dinyatakan dalam Standby L/C, terlepas dari underlying
transaction antara beneficiary dan account party, termasuk pula jaminan dalam rangka
pemberian kredit. Kewenangan penggunaan Credit Line kepada bank luar negeri dalam
rangka penerbitan SBLC dilakukan oleh Divisi Internasional. Sedangkan kewenangan
penggunaan Credit Line kepada bank dalam negeri dalam rangka penerbitan SBLC
dilakukan oleh Divisi Treasury.
C. Garansi Dalam Bentuk Penandatanganan Atas Surat BerhargaGaransi dalam bentuk penandatanganan surat-surat berharga seperti aval dan
endorsement dengan hak regress akan dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank
apabila pihak yang dijamin cidera janji. Pemberian garansi dalam bentuk penandatanganan
surat-surat berharga, mulai berlaku sejak tanggal dilakukannya pembubuhan tanda tangan
kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga yang bersangkutan oleh bank dan berakhir
apabila :
1. Telah ada pembayaran dari debitur baik dalam hal tidak terjadi klaim maupun dalam
hal terjadi klaim yang kemudian diterima. Yang dimaksud dengan debitur adalah pihak
tertarik (dalam hal wesel) dan penandatanganan atau penerbit (dalam hal promes).
2. Tidak diterima pemberitahuan klaim dalam tenggang waktu menurut ketentuan yang
ditetapkan dalam kitab undang undang Hukum dagang.
Mengingat bank garansi dalam bentuk penandatanganan surat berharga termasuk dalam
ruang lingkup produk operasional yang menjadi tugas Divisi Treasury, maka pengaturan
lebih lanjut mengenai bank garansi dalam bentuk penandatanganan surat berharga akan
dilakukan oleh Divisi Treasury.
D. Garansi LainnyaGaransi lainnya merupakan garansi (jaminan) yang dikeluarkan oleh bank diluar jenis
garansi tersebut diatas. Apapun bentuknya, dengan dikeluarkannya garansi tersebut, bank tetap
bertindak sebagai penjamin yang dapat menimbulkan kewajiban membayar sejumlah tertentu
kepada pihak yang dijamin.
Adapun jenis garansi lainnya adalah sebagai berikut :
1. Garansi Bersyarat, Garansi ini merupakan garansi (jaminan) yang terjadi karena
adanya perjanjian bersyarat, sehingga dapat menimbulkan kewajiban membayar pada
bank bersangkutan sejumlah tertentu apabila pihak yang dijamin cidera janji, seperti
halnya Letter of credit (L/C)
2. Garansi Dalam Bentuk Surat, Pemberian garansi seperti ini diberikan dalam bentuk
surat yang mulai berlaku pada saat penandatanganan garansi dan berakhir pada saat
realisasi garansi dimana syarat perjanjian dipenuhi, atau pada saat tidak dipenuhinya
syarat perjanjian. Pemberian garansi seperti ini dapat diterbitkan sendiri atau dalam
bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas warkat-warkat pihak lain yang
menimbulkan kewajiban pemberian garansi, seperti Letter of commitment.
Syarat-syarat Minimum yang Harus Dipenuhi Pada Setiap Penerbitan Bank Garansi1. Judul “Bank Garansi”
Dalam hal bank mengeluarkan bank garansi dalam bahasa asing, maka dibawah judul
dalam bahasa asing tersebut harus diberi judul dalam kurung “Bank Garansi”.
2. Nama dan alamat bank pemberi
3. Tanggal penerbitan
4. Transaksi antara pihak yang dijamin (nasabah) dengan pihak penerima garansi, yaitu
perjanjian pokok yang dijamin dengan perjanjian garansi, misalnya tender, pemenuhan
bea masuk, pembangunan suatu proyek, pengadaan barang, pemeliharaan proyek,
perijinan perdagangan valuta asing, dsb. Transaksi atau perjanjian pokok yang dijamin
dengan bank garansi tersebut harus jelas, sehingga kriteria wan prestasi dapat dibuktikan
dengan jelas tanpa adanya salah persepsi dari masing-masing pihak (Bank, nasabah dan
pihak penerima jaminan ).
5. Jumlah uang yang dijamin
6. Tanggal mulai berlaku dan berakhir Jangka Waktu bank garansi adalah jangka waktu
yang tertera dalam warkat bank garansi. Jangka waktu bank garansi diperbolehkan
sampai dengan maksimal 12 bulan. Pemberian bank garansi dengan jangka waktu
melampaui 12 bulan, dapat dipertimbangkan setelah memperoleh izin prinsip Direktur
Bisnis dan Direktur Pengendalian Kredit yang diajukan melalui Divisi Administrasi
Kredit. Masa berlaku bank garansi dimulai sejak tanggal penerbitan warkat bank garansi
dan berakhir sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam warkat bank garansi tersebut.
7. Penegasan batas waktu pengajuan klaim bank garansi yang diterbitkan harus dengan
tegas mencantumkan “bahwa klaim dapat diajukan segera setelah timbul wanprestasi,
dengan batas waktu pengajuan terakhir sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari
kalender dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya bank
garansi tersebut”.
8. Pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewa sebagaimana pasal 1831
KUH Perdata. Dengan melepaskan hak istimewa tersebut, maka penjamin (bank) wajib
membayar bank garansi tersebut segera setelah timbul wanprestasi.
Calon Nasabah Yang Tidak Boleh Diberikan Fasilitas Bank Garansi
a. Warga negara asing
b. Badan hukum asing atau badan asing lainnya Tidak termasuk dalam pengertian Badan
Hukum Asing atau Badan Asing lainnya adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing
(PMA) dan perusahaan patungan (Joint Venture) yang berbadan hukum Indonesia.
c. Warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap Negara lain dan tidak
berdomisili di Indonesia
d. Perwakilan negara asing dan Lembaga Internasional di Indonesia
e. Kantor Bank / Badan Hukum Indonesia di luar negeri.