Post on 17-Mar-2019
PERENCANAAN KAWASAN
TRANSMIGRASIModul sederhana, disarikan dari REPERMAN TATA CARA PERENCANAAN
KAWASAN TRANSMIGRASI
oleh
Pejabat Administrator Dit. BKPTdesainMirwantoManuwiyoto
RENCANA
PEMBANGUNANRENCANA UMUM RENCANA RINCI
RPJP Nasional RTRW Nasional
RTRW Kota
RTR Kawasan Strategis
Provinsi
RTR PulauRTR Kawasan Strategis
Nasional
RDTR KabupatenRTR Kawasan Strategis
Kabupaten
RDTR KotaRTR Kawasan Strategis
Kota
KEDUDUKAN RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI DALAM SISTEM PENATAAN RUANG WILAYAH
RPJM Nasional
RPJP Prov
RPJM Prov
RPJP Kab/Kota
RPJM Kab/Kota
RTRW Provinsi
RENCANA KAWASAN
TRANSMIGRASI
(RKT)RTRW Kabupaten
2Mirwanto
RENCANA
PERWUJUDAN
KAWASAN
TRANSMIGRASI
11/03/2019
11/03/2019 Mirwanto 3
T-5 s/d T-2 T-1 s/d T+5
KTPERENCANAAN
PERWUJUDAN
KAWASAN
TRANSMIGRASI
Rencana Rinci
SKP
Rencana Detail
KPB
PEMBANGUNAN
FISIK
PERMUKIMAN
DAN KAWASAN
PENYELESAIAN
STATUS TANAH
PENATAAN
PERSEBARAN
PENDUDUK
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTAR PROVINSI
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTAR KABUPATEN/KOTA
RTSP
RENBANG
KAWASAN
TRANS
LAYANAN
INVESTASI
LAYANAN
PERTANAHAN
RTBL
KPB
IDENTIFIKASI
POTENSI
KAWASAN
ADVOKASI
KAWASAN
PENCADANGAN
TANAH
PENYUSUNAN
RENCANA
KAWASAN
RKT
PENETAPAN RKT
MENJADI
KAWASAN TRANS
LAYANAN
INVESTASI
SP Pst SKP
/SKP
KPB-
KAWASAN
PENGEMBANGAN KAWASAN
T+5 s/d T+15
RENBANG
KAWASAN
TRANS
TAHAPAN PELAKSANAAN TRANSMIGRASI
1. RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI
2. RENCANA PERWUJUDAN KT
a. Rencana Pembangunan KT
1) RR-SKP
RT-SP (SP-Baru, SP-Pugar, dan SP-Tempatan)
RT Pst SKP
2) RD-KPB
Rencana Zonasi
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
b. Rencana Pengembangan KT
1) Renbang SP
2) Renbang Pusat SKP
3) Renbang SKP
4) Renbang KPB
5) Renbang Kawasan
PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI1. RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI
RKT
RENBANG SKP
(RR-SKP)
Rencana
perwujudan
K-TransPENYELESAIAN
LEGALITAS
TANAH
RT-SP
RDTL KPB
SP-BaruSP-PugarSP-Tempatan
RENBANG KPB
(RD-KPB)
11/03/2019 6Mirwanto
Rencana Rinci Tata Ruang Kab/kota sbg
kerangka tindak pembangunan kws
perdesaan menjadi KT
Fungsi
Alat koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian pembangunan yang
dilaksanakan oleh berbagai pemangku
kepentingan
TAHAPAN KEGIATAN PENYUSUNAN
RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI
PENCADANGAN TANAH
IDENTIFIKASI
POTENSI
KAWASAN
MUSYAWARAH
PENETAPAN
PENCADANGAN
TANAH
Data dan
informasi
potensi
kawasan
Berita
Acara
KESEPA
KATAN
LEGALITAS
WIL CAN (SK
Pencadangan
Tanah)
RENCANA KERJA
PELAKSANAAN
PENYUSUNAN
RKT
DATA PRIMER
KONDISI FISIK&
SOSBUDSEK
SEBAGAI
BAHAN
PENYUSUNAN
RKT
DOKUMEN
RKT
PROSEDUR
PENGUSULAN
RKT
TATA CARA
PENILAIAN RKT
PENETAPAN
RKT MENJADI
KAWASAN
TRANSMIGRASI
RKT yang ditetapkan harus diyakini bahwa
dapat dilaksanakan, baik secara teknis,
pembiayaan, maupun batasan waktu tertentu
(sementara norma dalam konsep 15 tahun)
PELAKSANAAN PENYUSUNAN RKT
REVIEW HSL
CAN
TERDAHULU
SURVAI LAPANG
Musyawarah
Observasi
Analisis data
PENYUSUNAN
KONSEP RKT
11/03/2019 8Mirwanto
PENCADANGAN TANAH
IDENTIFIKASI
POTENSI
KAWASAN
MUSYAWARAH
PENETAPAN
PENCADANGAN
TANAH
Dimana?
Transmigrasi…. Salah satualternatif
solusi………….
Pemda melakukan
Identifikasi potensi
berdasarkan RTRWK
Identifikasi potensi dan
advokasi calon kawasan
transmigrasi
ADVOKASIProvinsiKabupaten
Kawasan
HASIL IDENTIFIKASI
MAKRO PEMDA
X X
X
X
Pencadangan tanah
untuk pembangunan
kawasan transmigrasi
(Pasal 16 PP 2/2014)
Menguji hsl identifikasi berdasarkan kriteria dan syarat
11/03/2019 10Mirwanto
Identifikasi potensi dan
advokasi calon kawasan
transmigrasi
1 Wilayah Administrasi Luas dan batas adminiatrasi
Nama, kode, dan jumlah Desa
2 Aksesbilitas Jarak kawasan dengan:
•Ibukota kabupaten/provinsi/kecamatan
•Kondisi sarana dan moda transportasi
3 Kondisi fisik dan
lingkungan
•Topografi, Jenis tanah, kelas kesesuaian
lahan, iklim dan agroklimat, dan kondisi
kebencanaan
4 Pemanfaatan ruang
aktual
Status dan penggunaan tanah
5 Sumberdaya buatan Sarana pendidikan, kesehatan, keamanan,
peribadatan, perdagangan, jalan, listrik,
irigasi, pos dan telekomunikasi, rekreasi,
persampahan
6 Kondisi perekonomian Tingkat pendapatan, kelembagaan
ekonomi, komoditas pertaniaan potensial
menjadi usaha pokok, industri pengolahan
7 Kondisi sosial budaya Kependudukan, agama, dan adat istiadat
8 Kebijakan Pemda RPJPD, RPJMD, dan kebijakan sektor
Dituangkan ke dalam
dkomuen hasil
identifikasi, dilengkapi
dengan: (1) Tabulasi
data, (2)
Peta tematik
1:50.000, dan (3)
Data visual, yang
disahkan Kadis
Transmigrasi
Data-data tsb merupakan data
statistik, peta, dan informasi
tahunan secara berurutan periode
5 tahun terakhir di tingkat
Desa/kecamatan
PP No. 3/2014
Pasal 23 ayat (1) PP 3/2014
11/03/2019 12Mirwanto
MUSYAWARAH
TUJUAN PESERTA BERITA ACARA
Membangun
kesepakatan sbg
bentuk
perencanaan
partisipatif
a. 3 orang pemuka masyarakat/adat
setiap Desa
b. Unsur Pemerintah Desa
c. Unsur BPD
d. Pemerintah Kecamatan
e. Lembaga atau institusi yang memiliki
atau memperoleh hak tertentu dari
pejabat yng berwenang
f. Unsur Dinas kab/kota di bidang
kependudukan dan catatan sipil,
penataan ruang, permukiman,
pertanahan, dan bidang lain terkait
DTO
Maisng-masing unsur
diwakili oleh satu
orang
11/03/2019 13Mirwanto
PENCADANGAN
TANAH
11/03/2019 14Mirwanto
PELAKSANAAN PENYUSUNAN RKT
REVIEW HSL CAN
TERDAHULU
SURVAI LAPANG
Musyawarah
Observasi
Analisis data
PENYUSUNAN KONSEP RKT
MUATAN RKT1. Tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan
Kawasan Transmigrasi;
Terjemahan dari misi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang akan dilaksanakan melalui
pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai bentuk RKT yang bersangkutan
2. Luasan Kawasan Transmigrasi Luas deliniasi RKT paling sedikit 18.700, dan paling banyak 72.700 Ha (dapat selesai maksimal
15 tahun)
3. Rencana struktur Kawasan Transmigrasi Tersusun atas konstelasi pusat-pusat SKP yang memiliki hubungan fungsional dan hirarki
keruangan satu sama lain serta dengan KPB yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana dan
sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dalam kawasan
transmigrasi;
4. Rencana peruntukan Kawasan Transmigrasi arahan rencana distribusi peruntukan ruang dalam kawasan transmigrasi
5. Arahan pengembangan pola usaha pokok gambaran tentang pengembangan usaha pokok masyarakat yang direkomendasikan sesuai dengan
ketersediaan produk unggulan di kawasan transmigrasi
6. Arahan jenis Transmigrasi yang akan
dilaksanakan
arahan rencana jenis transmigrasi yang dapat dilaksanakan
7. arahan penataan persebaran penduduk dan
kebutuhan sumber daya manusia
arahan penataan persebaran penduduk yang direkomendasikan di kawasan transmigrasi
8. Arahan indikasi program utama gambaran tentang program utama yang dapat diusulkan, perkiraan pendanaan beserta sumbernya,
dan waktu pelaksanaan yang direkomendasikan untuk mewujudkan kawasan transmigrasi;
9. Tahapan perwujudan Kawasan Transmigrasi rencana tahapan kegiatan utama yang direkomendasikan untuk mencapai tujuan pembangunan
dan pengembangan kawasan transmigrasi
10. Ketentuan pengendalian pemanfaatan
Kawasan Transmigrasi
ketentuan yang diperlukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dalam kawasan transmigrasi
sesuai dengan peruntukkannya;
11/03/201916Mirwanto
1. TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
1 Tujuan Arahan kawasan transmigrasi yang akan diwujudkan pada kurun waktu 15
(limabelas) tahun, yang memuat:
a. gambaran kondisi atau konsep kawasan transmigrasi yang akan
diwujudkan; dan
b. kontribusi kawasan transmigrasi dalam mendorong pertumbuhan wilayah
perdesaan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya dalam
satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.
2 Kebijakan Arah tindakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, yang
memuat
kejelasan kerangka tahapan tindakan yang akan dilakukan
3 Strategi Penjabaran kebijakan kedalam langkah-langkah operasional untuk
mencapai tujuan yang memuat arahan kegiatan yang perlu dilakukan untuk
mencapai tujuan sesuai dengan keunggulan komparatif dan kompetitif
kawasan transmigrasi yang direncanakan.
11/03/2019 17Mirwanto
2. LUASAN KAWASAN
paling sedikit 18.700 Ha dan paling banyak 36.700 Ha yang diperuntukkan
bagi:
rencana SKP, paling sedikit 3 (tiga) SKP dan paling banyak 6 (enam) SKP
dengan luasan 4.500 Ha dan paling banyak 7.500 Ha;
rencana KPB dengan luasan 400-1.000 Ha
Penentuan deliniasi RKT mengacu kepada RTRW kabupaten/kota dengan
mempertimbangkan:
intreraksi sosial budaya masyarakat.
daya dukung fisik lingkungan, ekologis, dan sumber daya air.
sebaran fasilitas perekonomian kawasan.
ketentuan peraturan perundang-undangan.
11/03/2019 18Mirwanto
3 dan 4. RENCANA STRUKTUR DAN PERUNTUKAN KAWASAN
Kerangka struktur yang tersusun atas
konstelasi pusat-pusat SKP yang memiliki
hubungan fungsional dan hirarki
keruangan satu sama lain serta dengan
KPB yang dihubungkan oleh sistem
jaringan prasarana dan sarana yang
berfungsi sebagai pendukung kegiatan
sosial ekonomi masyarakat dalam
kawasan transmigrasi;
Rencana peruntukan, yaitu arahan
rencana distribusi peruntukan ruang
dalam kawasan transmigrasi
11/03/2019 19Mirwanto
5. ARAHAN PENGEMBANGAN POLA USAHA POKOK
Gambaran tentang pengembangan usaha pokok masyarakat yang
direkomendasikan sesuai dengan ketersediaan produk unggulan di
kawasan transmigrasi;
Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil analisa potensi produk
unggulan, sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya
manusia yang tersedia, serta analisa produksi, distribusi, dan pasar;
Rekomendasi paling sedikit memuat usaha pokok pada:
SKP, primer
pusat SKP, sekunder &tersier
KPB, tersier dan sekunder
11/03/2019 20Mirwanto
6. ARAHAN JENIS TRANSMIGRASI
Jenis berkaitan dengan perlakuan dan bantuan, dan ditetapkan berdasarkan hasil
analisis kesesuaian antara kondisi ruang dalam kawasan transmigrasi, pola usaha
pokok, serta ketentuan tentang bantuan kepada transmigran
TU, ditetapkan pada ruang dalam rencana SKP yang belum layak untuk pengembangan
usaha secara komersial, yang diutamakan bagi penduduk yang mengalami
keterbatasan dalam mendapatkan kesempatan kerja dan peluang usaha.
TSB, ditetapkan pada ruang dalam rencana SKP yang sudah layak untuk
pengembangan usaha secara komersial, diutamakan bagi penduduk yang berpotensi
berkembang untuk maju.
TSM, ditetapkan di Pusat SKP dan KPB, diutamakan bagi penduduk yang relaltif telah
mampu
11/03/2019 21Mirwanto
7. ARAHAN PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK
Merupakan arahan penataan persebaran penduduk
yang direkomendasikan di kawasan transmigrasi,
memuat:
kondisi sebaran penduduk;
struktur dan komposisi penduduk; dan
kebutuhan tambahan sumber daya manusia ideal;
11/03/2019 22Mirwanto
8. ARAHAN INDIKASI PROGRAM
Merupakan gambaran tentang program utama yang dapat diusulkan, perkiraan pendanaan beserta
sumbernya, dan waktu pelaksanaan yang direkomendasikan untuk mewujudkan kawasan transmigrasi
untuk:
acuan dalam penyusunan program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi;
acuan institusi dan/atau sektor dalam penyusunan rencana strategis serta besaran investasi di
Kawasan Transmigrasin.
dasar estimasi kebutuhan biaya dan sumber pembiayaan; dan
dasar estimasi waktu pelaksanaan.
paling sedikit memuat arahan tentang:
program utama;
lokasi;
sumber pendanaan;
institusi pelaksana; dan
tahapan pelaksanaan.
11/03/2019 23Mirwanto
9. TAHAPAN PERWUJUDAN
Merupakan rencana tahapan kegiatan utama yang direkomendasikan
untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan kawasan
transmigrasi yang memuat:
penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kawasan
transmigrasi;
penyelesaian status tanah;
pelayanan peran serta masyarakat dan pelayanan investasi;
pelaksanaan pembangunan fisik kawasan transmigrasi;
pelaksanaan penataan persebaran penduduk;
pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.
Mahulu_ 29 Juli 2013 24MirwantoManuwiyoto
No KEGIATANINSTANSI PLAKSAN
A
K/LPENJAB
RENCANA TAHUN PELAKSANAAN
-4/3 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Perencanaan Tata RuangKawasan Transmigrasi
Pemda Naker-trans
2. Penetapan RTR-KT menjadi KawasanTransmigrasi
Naker-trans
Naker-trans
3. Penyusunan RencanaRinci SKP
Pemda Naker-trans
4. Penyusunan RDRT-KPB Pemda Naker-trans
5. Penyusunan RTSP danDED Prasarana danSarana
Pemda Naker-trans
6. Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Pembangunan SKP-A
Pembangunan SKP-B
Pembangunan KPB
Pembangunan SKP-C
Pembangunan SKP-D
ILUSTRASI RENCANA TAHAPAN PERWUJUDAN KAWASAN
TRANSMIGRASI
Mahulu_ 29 Juli 2013 25MirwantoManuwiyoto
No KEGIATANINSTANSI
PLAKSANAK/L
PENJAB
RENCANA TAHUN PELAKSANAAN
-4/3 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7. Pengembangan Masyarakat dan KawasanTransmigrasi
Pengembangan SP
PengembanganPst SKP
PengembanganSKP
PengembanganKPB
PengembanganKawasan
SKP-A
SKP-B
SKP-C
SKP-D
-4-2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
SP BINA 2 4 6 8 10 12 12 12 12 10 6 4 2 0
SKP-A(4 SP)
SKP-B(4 SP)
SKP-C(KPB-4SP)
SKP-D(4 SP)
SKP-E(4 SP)
Pada SKP Tahun ketiga, Pusat SKP-A mulai dibangun
Pada SKP-A berusia 3 tahun, SKP-B mulai dibangun
ILUSTRASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KWS TRANSMIGRASI
(sekurang-kurangnya dua SP setiap tahun)
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1
T1 T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2
T2 T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3
T3 T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4
T4 T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
T5
SATUAN PERMUKIMAN TRANS
Pada saat SP pertama dalam SKP A usia 6 tahun, masyarakat transmigrasi di SKP-A sudah terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam sistem produksi sektor-sektor unggulan
Pusat KPB sudah mulai dikembangkan oleh P2MKT
SKP-A sudah terbentuk SP sebagai Pusat SKP yang menyediakan fasilitas pemenuhan kebutuhan barang dan jasa kebutuhan pendukung usaha tersedia disetiap SKP
Nilai tambah dari jasa modal diinvestasikan kembali di kawasan yang bersangkutanmasyarakat sudah mampu investasi dari hasil usahanya untuk mengembangkan aset yang dimiliki di Kawasan Transmigrasi
Pusat KPB mulai berfungsi Ada nilai tambah dari sektor-2 produksi
unggulan dalam bentuk keuntungan usaha yang digunakan untuk pengembangan usaha di SKPusaha penduduk di setiap SKP berkembang ke sektor sekunder dan tersier
26
Kawasan Transmigrasi sudah
berkembang menjadi satu
kesatuan sistem
pengembangan ekonomi
wilayah
11/03/2019 27Mirwanto
10. KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Merupakan ketentuan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai
dengan peruntukkannya untuk:
Menjaga kesesuaian pemanfaatan kawasan transmigrasi dengan
rencana yang ditetapkan;
Mencegah pengunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana
ditetapkan; dan
mencegah dampak pembangunan yang merugikan.
Memuat arahan ketentuan tentang:
peraturan zonasi kawasan transmigrasi;
ketentuan perizinan;
ketentuan insentif dan disinsentif, dan
sanksi.
PERUMUSAN RKT Perumusan merupakan hasil:
kajian awal wilayah perencanaan ; dan
pengumpulan, pengolahan, dan analisis data;
Perumusan RKT dilaksanakan dengan mengikut-sertakan secara aktif pemangku kepentingan terkait, antara lain:
1. unsur Sekretariat Daerah Kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi hukum dan perundang-undangan;
2. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
3. unsur Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan
catatan sipil;
4. unsur Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan tata
ruang ;
5. unsur Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan
permukiman;
6. unsur Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan
lingkungan hidup;
7. unsur Kantor Pertanahan kabupaten/kota;
8. unsur pemerintah Desa yang berada dalam deliniasi wilayah perencanaan;
9. unsur Badan Permusyawaratan Desa yang berada dalam deliniasi wilayah perencanaan;
10. pemuka masyarakat dan/atau tokoh adat yang bertempat tinggal dalam deliniasi wilayah perencanaan, paling sedikit 1
(satu) orang setiap Desa;
11. unsur Kantor Kecamatan yang berada dalam deliniasi wilayah perencanaan.
12. Pemegang hak tertentu (Badan Usaha)
DOKUMEN RKT, dilengkapi:
1. peta situasi letak dan luas deliniasi RKT skala 1:50.000;
2. peta struktur RKT skala 1:25.000;
3. peta rencana peruntukan RKT skala 1:25.000:
4. data hasil identifikasi
5. berita acara hasil musyawarah
6. dokumen pencadangan tanah
7. tentatif jadwal tahapan perwujudan kawasan
transmigrasi;
PENYUSUNAN RKT
PROSEDUR PENGUSULAN DAN PENETAPAN KAWASAN TRANSMIGRASI
3011/03/2019 Mirwanto
BUPATI/WALIKOTA
PEMDA KAB/KOTA
PERMENDES,
PDT&TRANS
TENTANG TATA
CARA
PERENCANAAN
RKT
GUBERNUR/PEMDA
PROVINSI
MENDES, PDT&TRANS
KEMENDES, PDT&TRANS
Penilaian dan Penetapan
RKT menjadi KT
Sinkronisasi dengan Jak
Pembangunan Daerah
MENTERI YANG
MENYELENGGARAKAN
URUSAN TATA RUANG
KWS
STRATEGIS
NON KWS
STRATEGIS
SK
PENETAPAN
KAWASAN
TRANS
PENYEMPURNAAN
TATA RUANG
2
3
4A 4B
5
6
1
1. RR-SKP
2. RT-SP
3. RT Pusat SKP
4. RD-KPB
1. Renbang SP
2. Renbang Pst SKP
3. Renbang SKP
4. Renbang KPB
5. Renbang Kawasan
PENYUSUNAN RENCANA
PERWUJUDAN KAWASAN
TRANSMIGRASI
11/03/2019 MirwantoManuwiyoto 31
Tata cara penilaian
11/03/2019 MirwantoManuwiyoto 32
KERJASAMA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI
ANTAR PEMDA, merupakan kerja bersama
antar Pemda untuk mewujudkan cita2
membangun Indonesia dari Pinggiran
11/03/2019 33MirwantoManuwiyoto
Afirmasi untuk mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurangmemperoleh perhatian
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN, salah satu instrument untuk
mewujudkan Indonesia berdaya saing
Mencakup 4 (empat) wujud:
pembangunan ke-wilayah-an (perdesaan, perbatasan, dan tertinggal),
pada sektor (pertanian),
dengan pelaku (usaha mikro dan kecil) yang umumnya memiliki karakter aktivitasekonomi (tradisional).
Untuk membangun keterkaitan (linkage), keselarasan (harmony), dan kemitraan(partnership).
kemajuan wilayah perdesaan, pertanian, usaha mikro dan kecil yang berkaraktertradisional sekaligus untuk mendorong pertumbuhan wilayah bercirikanperkotaan dalam rangka mengembangkan usaha industri, jasa dan perdagangan, usaha menengah dan besar, serta aktivitas ekonomi modern.
Mewujudkan kawasantransmigrasi (di daerahtujuan) sebagai satu kesatuansistem pengembanganekonomi wilayah
KERJASAMA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI ANTAR PEMDA DAN MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN
MirwantoManuwiyoto11/03/2019 34
Untuk mencapai kemajuan wilayahperdesaan, perbatasan, & tertinggal,
pada sektor pertanian, dengan pelakuusaha mikro dan kecil yang
berkarakter tradisional sekaligusuntuk mendorong pertumbuhan
wilayah bercirikan perkotaan dalamrangka mengembangkan usaha
industri, jasa dan perdagangan, usahamenengah dan besar, serta aktivitas
ekonomi modern (tujuanmembangun dari pinggiran).
merupakan kerjasamaantar Pemda (yang
memiliki karakteristikberbeda) dalam
melaksanakan fungsimasing-masing untuk
mencapai tujuanpenyelenggaraan
transmigrasi
Memfasilitasi potensi SDM di daerah asal untukmemperoleh aset (tempattinggal, tempat bekerja, danberusaha) di KawasanTransmigrasi
Pemda Tujuan
Pemda Asal
BENTUK, SUBYEK, OBYEK KERJASAMA, DAN DASAR
PELAKSANAAN KERJASAMA (BAB II)
11/03/2019 MirwantoManuwiyoto 35
MirwantoManuwiyoto11/03/2019 36
BENTUK KERJASAMA
Perjanjian atau kontrak adalahsuatu peristiwa di mana seorangatau satu pihak berjanji kepadaseorang atau pihak lain atau di
mana dua orang atau dua pihak itusaling berjanji untuk melaksanakansuatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata Indonesia).
MirwantoManuwiyoto11/03/2019 37
PERJANJIAN, mengandung unsur:
Perbuatan atau tindakan yang dilaksanakan oleh para pihak untuk melakukan sesuatu yang salingmemperoleh manfaat
Dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih yang maisng-masing memiliki legalitas (Pemda)
Mengikatkan diri yang masing-masing akan melakukan hal tertentu pada suatu objek yang memberikanmanfaat para pihak
KESEPAKATAN, merupakanSuatu kehendak untuk melakukan sesuatusebagai awal untuk merintis (memperispkan) suatu perjanjian
Belum mempunyai kekuatan mengikat
MENGAPA HARUS PERJANJIAN?
MirwantoManuwiyoto11/03/2019 38
BENTUK SUBYEK OBJEK
1. PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMDA PROVINSI TUJUAN DENGAN PEMDA PROVINSI ASAL
1. PEMDA PROVINSI TUJUAN2. PEMDA PROVINSI ASAL
Pembinaan dan pengawasan thdpenyelenggaraan urusan (pilihan) pelaksanaan trans oleh Pemda Kab/Kota
Penyelenggaraan urusan pemerintahan(pilihan) di bidang pelaksanaan trans skalaProvinsi
2. PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMDA KAB/KOTA TUJUAN DENGAN PEMDA KAB/KOTA ASAL ANTAR PROVINSI (TINDAK LANJUT PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PROVINSI)
1. PEMDA KAB/KOTA TUJUAN2. PEMDA KAB/KOTA di Prov Asal
sebagai pemda Kab/Kota ASAL
Penyelenggaraan urusan pemerintahan(pilihan) di bidang pelaksanaan transmigrasiskala Kab/Kota
3. PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMDA KAB/KOTA TUJUAN DENGAN PEMDA KAB/KOTA ASAL DALAM PROVINSItdk ada perjanjian antar provinsi-nya
1. PEMDA KAB/KOTA TUJUAN2. PEMDA KAB/KOTA di Prov Tujuan
sebagai pemda Kab/Kota ASAL
Penyelenggaraan urusan pemerintahan(pilihan) di bidang pelaksanaan transmigrasiskala Kab/Kota
BENTUK, SUBJEK, DAN OBJEK KERJASAMA
OBJEK KERJASAMA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI
Antar Pemda Provinsi Antar pemda Kab/Kota
1. Pembinaan dan pengawasanpelaksanaan transmigrasi olehPemda Kab/Kota
Penyelenggaraan urusan pelaksanaantransmigrasi oleh Pemda Kab/Kota
2. Penyelenggaraan urusanpelaksanaan transmigrasi olehPemda Provinsi
Pasal 7 Permedes 12/2017 Pasal 9 Permendes 12/2017
Setelah RKT ditetapkanmenjadi KT (Pasal 8)
Setelah ada Perjanjian Antarprov dan telah tersedia RSKP, RD-
KPB, dan RTSP (Pasal 10)
11/03/2019 MirwantoManuwiyoto 39
MirwantoManuwiyoto11/03/2019 40
SETIAP KT DAPAT DI KERJA SAMAKAN DENGAN SATU ATAU LEBIH
PEMDA PROVINSI
Penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan di bidang PELAKSANAAN TRANSMIGRASI oleh Kab/kota
a. Urusan pelaksanaan transmigrasi yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;b. Urusan pelaksanaan transmigrasi yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;c. Urusan pelaksanaan transmigrasi yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah
kabupaten/kota;d. Urusan pelaksanaan transmigrasi yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan
oleh Daerah kabupaten/kota;
UU No. 23/2014 ttg
PEMDA
MirwantoManuwiyoto11/03/2019 41
OBJEK KERJASAMA ANTAR KAB/KOTA
Pasal 9 Permendes 12/2017
Urusan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan olehPemda Kab/Kota: SP yang telah tersedia RTSP pusat SKP yang telah tersedia RT Pusat SKP, dan KPB yang telah tersedia RD-KPB;
Mencakup sebagian atau keseluruhan kegiatan: pelaksanaan pembangunan SP dan/atau pembangunan pusat SKP,
dan/atau pembangunan KPB; pelaksanaan fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran; pelaksanaan pengembangan SP dan/atau pengembangan pusat SKP
dan/atau pengembangan KPB;
MirwantoManuwiyoto
Ob
yek
ker
jasa
ma
an
tar
ka
b/k
ota
11/03/2019 42
TUGAS MASING-MASING PEMDA PROVINSI DALAM KERJASAMA TRANS
NO PROV TUJUAN PROV ASAL
1. Sosialisasi, advokasi, pengaturan, fasilitasi, dan mediasi persiapan kerjasama
2. Fasilitasi dan/atau pelaksanaan perencanaankawasan trans
3. Menyediakan data dan informasi rinci kawasanyang dikerjasamakan dilengkapi dengan petadetail kawasan
Bersama Pemkab/Kota menetapkan alokasi SP yang dikerjasamakan antar Kab/Kota
4. Bersama Pemkab/Kota masing-masing melaksanakan mediasi dan fasilitasi kerjasama s/d penanda-tanganannaskah perjanjian kerjasama antar Kab/Kota
5. Pengendalian dan pengawasan terhadap prosespelaksanaan pembangunan SP
Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaanpenyiapan catrans dan FASPINTRANS
6. Fasilitasi pelatihan catrans
7. Fasilitasi proses perpindahan dan penempatan diwilayahnya
Fasilitasi proses perpindahan di wilayahnya
8. Dukungan pengembangan kawasan Pemberian bantuan pengembangan
MirwantoManuwiyoto11/03/2019 43
TUGAS MASING-MASING KAB/KOTA DALAM KERJASAMA TRANSMIGRASI
NO KAB/KOTA TUJUAN KAB/KOTA ASAL
1. Penyediaan informasi rinci tentang SP yang dikerjasamakan
Penyediaan informasi rinci tentang Catrans
2. Penyediaan permukiman di SP yang dikerjasamakan
Peyediaan catrans sesuai kriteria dan standarkompetensi yang ditetapkan Pemkab/Kota tujuan
3. Penetapan kriteria dan standarkompetensi SDM catrans
Pelatihan catrans berdasarkan kriteria danstandar kompetensi yang ditetapkan
4. Fasilitasi penempatan dan konsolidasi Fasilitasi perpindahan transmigran
5. Pengembangan permukiman dankawasan
Pemberian bantuan pengembangan SP
MirwantoManuwiyoto11/03/2019 44
LAH AN USAH A II
LAH AN USAH A II
100 m 100 m100 m 100 m
LU II
LU II
LU II
LU II
Tanah Kas D esa
LU II
FU
Lahan
pengembangan
FU : 8 – 12 H aLU I : 75/100 m
LP : 25 m
FU
Makam
Jalan Lingkungan Primer
ke SP lain
ke SP lain
FU
LAH AN USAH A I
PEKARANGAN D AN RUM AH
LAH AN KONSERVASI
KERJASAMA ANTAR PEMKAB/KOTADi SP BARU
Kab/Kota A Kab/Kota B
Kab/Kota CPddk Setempat
Paling banyak 1 SP kerjasama dengantiga Kab/Kota, sekurang-kurangnya25 Keluarga per Kab/Kota
MirwantoManuwiyoto11/03/2019 45
FU
kon
serv
asi
Kampung dipugar Pecahan KK Dukpat Trans dr drh lain
LAHAN USAHA
ke SP lain
KERJASAMA ANTAR PEMKAB/KOTADi SP-PUGAR
Kab/Kota A
Kab/Kota B
Pecahan KK penduduk setempat
Pemugaranpermukiman
penduduk setempat
Sekurang-kurangnya25 Kel setiap
Kab/kota Asal
MirwantoManuwiyoto11/03/2019 46
MirwantoManuwiyoto11/03/2019 47
TUGAS KEMENDES, PDT&TRANS
Penyelenggaraan transmigrasi skala nasional, yang meliputi:
1. Menetapkan kebijakan dan regulasi s/d SOP
2. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis
3. Melaksanakan motivasi, koordinasi, mediasi, dan advokasi
4. Memberikan pelayanan
5. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan
6. Melaksanakan kegiatan pelaksanaan transmigrasi lintas provinsi
KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN(UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah)
ABSOLUT KONKUREN
Sepenuhnya kewenangan PemerintahPusat (Ps 9 ayat (2)
Kewenangan Presiden sbg KepalaPemerintahan (Ps 9 ayat (5)
Urusan bersama Pusat-Prov-Kab/Kota
(Ps 9 ayat (3)
WAJIB1. Kelautan dan perikanan2. Pariwisata3. Pertanian4. Kehutanan5. Energi dan sumberdaya mineral6. Perdagangan7. Perindustrian8. Transmigrasi
1. Politik Luar Negeri2. Pertahanan3. Keamanan4. Yustisi5. Moneter dan fiskal nasional6. Agama
1. Pendidikan2. Kesehatan3. PU dan Tata Ruang4. Perumahan rakyat dan
kawasan permukiman5. Ketenteraman, ketertiban
umum, dan perlindunganmasyarakat
6. Sosial
(1) Tenaga kerja, (2) Pemberdayaanperempuan, (3) pangan, (4) pertanahan, (5)
lingkungn hidup, (6) adm kependudukandan pencatatan sipil, (7) pemberdayaanmasyarakat dan Desa, (8) pengendalian
penduduk dan KB, (9) perhubungan, (10) komunikasi dan informatika, (11) KoperasiUKM, (12) penanaman modal, (13) pemuda
dan olah raga, (14) statistik, (15) persandian, (16) kebudayaan, (17) perpustakaan, dan (18) kearsipan
1. Dilaksanakan sendiri2. Dekonsentrasi3. Tugas Pembantuan
PEMERINTAHAN UMUM
Terkait Pelayanan Dasar Tdk terkait Pelayanan Dasar
PILIHAN
Dilaksanakan berpedoman NSPKyang ditetapkan oleh Pemerintah
SPM
11/03/2019 MirwantoManuwiyoto 48
bentuk NSPK adalah Peraturan Menteri
UU 23/2014
11/03/2019 MirwantoManuwiyoto 49
11/03/2019 MirwantoManuwiyoto 50
MEKANISME PELAKSANAAN KERJASAMA
MirwantoManuwiyoto11/03/2019 51
MirwantoManuwiyoto
PEMDA KAB/KOTA TUJUAN
PEMDA KAB/KOTA ASAL
PEMDA PROV TUJUAN
PEMDA PROV ASAL
DITJEN PKP2TRANS
MEDIASI
POKOK-POKOK PIKIRAN
11/03/2019 52
Komunikasi anta Kab/Kota
Komunikasi antar Provinsi
Untuk kepentingan Nasional Dirjen dptmemprakarsai
MirwantoManuwiyoto
1. Subyek perjanjian kerjasama;
2. Obyek perjanjian kerjasama;
3. Tujuan dan sasaran kualitatif dan kualtitatip yang akan dicapaidalam perjanjian kerjasama;
4. Kegiatan yang akan menjadi ruang lingkup perjanjiankerjasama;Tanggung jawab, hak dan kewajiban para pihak dalamperjanjian kerjasama;
5. Jangka waktu dan rancangan jadwal pelaksanaan perjanjiankerjasama; dan
6. Sanksi bagi para pihak yang mengingkari kesepakatan dalamperjanjian kerjasama;
7. Penyelesaian perselisihan.
POKOK-POKOK PIKIRAN MEMUAT
11/03/2019 53
MirwantoManuwiyoto
POKOK-POKOK PIKIRAN
NAKSAH PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PROVINSI
1. Pemerintah daerah provinsi yang menjadi subyek kerjasama;2. Urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan transmigrasi yang menjadi obyek kerjasama
antar pemerintah daerah provinsi;3. Ruang lingkup kerjasama;4. Tentatip SP, dan/atau Pusat SKP, dan/atau permukiman dalam KPB tujuan, pemerintah
daerah kabupaten/kota yang akan menjadi subyek kerjasama, dan alokasi jumlahperpindahan dari masing-masing daerah kabupaten/kota;
5. Tanggung jawab, hak dan kewajiban para pihak;6. Sanksi bagi para pihak yang mengingkari kesepakatan dalam perjanjian kerjasama;7. Jangka waktu dan jadwal pelaksanaan kerjasama;8. Pengakhiran kerjasama;9. Keadaan memaksa;10. Penyelesaian perselisihan;
11/03/2019 54
Pemda Kab/Kota Asal dan Tujuan melakukan pembahasan detail urusanpemerintahan di bidang transmigrasi yang akan menjadi obyek kerjasama
pokok bahasan detail tentang urusan yang akan menjadi obyek kerjasama paling sedikit bersumber dari dokumen lengkap RKT, Rencana Rinci SKP atau RD-KPB, dan RTSP atau RT Pusat SKP yang akan dikerjasamakan;
Pemda Prov masing-masing bersama Ditjen PKP2Trans melakukan fasilitasi danmediasi
MirwantoManuwiyoto
NAKSAH PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR PROVINSI
PERSIAPAN KERJASAMA ANTAR KAB/KOTA
Naskah perjanjian kerjasama antar Kab/Kota
11/03/2019 55
MirwantoManuwiyoto
1. nama SP, dan/atau Pusat SKP, dan/atau permukiman dalam KPB yang menjadi obyek kerjasamadilengkapi dengan informasi tentang letak administratif dan letak teknis yang dituangkan dalampeta berskala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. gambaran obyektif tentang kondisi SP, dan/atau Pusat SKP, dan/atau permukiman dalam KPB yang dikerjasamakan;
3. standar kompetensi SDM transmigran yang diperlukan di SP, dan/atau Pusat SKP, dan/ataupermukiman dalam KPB yang di kerjasamakan;
4. ruang lingkup kegiatan yang dikerjasamakan;
5. kewenangan, hak dan kewajiban para pihak;
6. pembiayaan;
7. sanksi bagi para pihak yang mengingkari perjanjian kerjasama;
8. jangka waktu kerja sama;
9. pengakhiran kerja sama;
10. keadaan memaksa; dan
11. penyelesaian perselisihan.
MUATAN PERJANJIAN ANTAR KAB/KOTA
11/03/2019 56
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH (Kemendes, PDT&Trans) membina dan mengawasi
pelaksanaan kerjasama antar PEMDA PROV
PEMDA PROV, membina dan pengawasi pelaksanaan kerjasama antarPEMDA KAB/KOTA
PEMDA KAB/KOTA, melaksanakan kerjasama dalam membangun, menata persebaran penduduk, dan pengembangan kawasantransmigrasi
MirwantoManuwiyoto11/03/2019 57
SANKSI Bentuk sanksi ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Dalam hal terdapat pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban yang disepakati dalam perjanjian, Menteri dapat membatalkan perjanjiankerjasama;
Pembatalan perjanjian kerjasama tidak menghapus ataumembebaskan dari kewajiban yang belum diselesaikan;
MirwantoManuwiyoto11/03/2019 58
11/03/2019 59Mirwanto
Tks Salam Makarti Mukti Tama
TRANSMIGRASI MEMBANGUN INDONESIA
DARI PINGGIRAN
DESA KUAT,
INDONESIA HEBAT