Laporan Akhir Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan

5/22/2018 Laporan Akhir Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan - ...

http:///reader/full/laporan-akhir-studi-kelayakan-kawasan-jatinangor-sebagai-kawasan-perko



G. Geulis



Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor sebagai Kawasan Perkotaan Bab I - 1

IPEND HULU N1.1 Latar Belakang

Jatinangor pada awalnya merupakan salah satu kawasan yang berada di

Kecamatan Cikeruh Kabupaten Sumedang. Penetapan Jatinagor sebagai kota

pendidikan tinggi telah direncanakan sejak tahun 1980 an sesuai dengan

konsep pengembangan wilayah pembangunan (PWP) Bandung Raya. Penetapan

tersebut membawa resiko berubahnya Kecamatan Cikeruh dari status kecamatanbernuansa pedesaan dengan dominasi pertanian menjadi suatu kawasan kota

yang dipadati oleh kawasan terbangun dan struktur binaan.

Secara hirarkis Jatinangor ditetapkan sebagai sub-pusat (sub-centre)

yang mempunyai fungsi sebagai pembangkit pertumbuhan lokal dan pusat

pendidikan dalam penataan Kawasan Metropolitan Bandung. Untuk

mendukung fungsi tersebut, Jatinangor ditetapkan sebagai kawasan pendidikan

tinggi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

Barat Nomor : 583/SK-PIK/1989. Dengan kebijakan tersebut, dipindahkan

empat perguruan tinggi dari Bandung ke Jatinangor yaitu : Institut Koperasi

Indonesia (IKOPIN), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Sekolah Tinggi

Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan Universitas Winaya Mukti

(UNWIM).

Selanjutnyan Jatinangor ditetapkan sebagai kecamatan yang

sebelumnya bernama Kecamatan Cikeruh melaui Peraturan Daerah Kabupaten

Sumedang Nomor 51 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan serta

Keputusan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan Desa dan

Kelurahan dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang. Pergantian

nama tersebut disahkan pada tanggal 24 Februari 2001 sehubungan dengan

pemekaran kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sumedang dari 18 kecamatan

menjadi 26 kecamatan.




Berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan (RUTRK)

Perguruan Tinggi Jatinangor Tahun 2000 2010, kawasan pendidikan tinggi

Jatinangor adalah kawasan yang meliputi delapan desa dari duabelas desa yang

termasuk Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang yaitu:

1. Desa Cikeruh 5. Desa Sayang

2. Desa Hegarmanah 6. Desa Cipacing

3. Desa Cilayung 7. Desa Jatiroke

4. Desa Cibeusi 8. Desa Cileles,

serta dua desa yang termasuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, yaitu:

1. Desa Cileunyi Wetan

2. Desa Cileunyi Kulon.

Penetapan fungsi Jatinangor sebagai kawasan pendidikan tinggi

mempengaruhi perkembangan kota tersebut dari berbagai aspek kehidupan

masyarakat. Perubahan yang terjadi bukan hanya karena masuknya sivitas

akademika tetapi juga karena migrasi pelaku kegiatan perdagangan dan jasa.

Pada awalnya Jatinangor merupakan kawasan perdesaan yang didominasi oleh

pertanian. Beberapa desa mengalami perubahan ke arah ekonomi yang lebih

beragam. Sebagai contoh, di Desa Cipacing selain pertanian, berkembang pula

industri dan kerajinan rumah tangga.

Perubahan fisik terjadi antara tahun 1970 sampai dengan awal tahun

1980-an. Pada umumnya perubahan tersebut terjadi karena adanya perluasan

kegiatan perdagangan, pemerintahan dan industri. Perubahan fisik berlangsung

cepat dengan dibangunnya 4 (empat) Perguruan Tinggi di kawasan tersebut

yaitu : IKOPIN, UNPAD, STPDN dan UNWIM, masing-masing pada tahun

1979, 1980, 1981 dan tahun 1986. Adapun kegiatan perkuliahan berturut-turut

dimulai pada tahun 1982, 1987, 1989, dan 1991. Perubahan fisik Kawasan

Jatinangor terjadi secara besar-besaran setelah penetapan Jatinangor sebagai

kawasan relokasi perguruan tinggi di atas.

Kawasan Jatinangor saat ini telah menjadi kota kecil yang terus akan

mengalami perkembangan sejalan dengan fungsinya sebagai lokasi pendidikan.

Perkembangan tersebut diawali oleh tumbuhnya kegiatan perdagangan di

sepanjang Jalan Raya Bandung - Sumedang, permukiman, berbagai jasa bagi

mahasiswa.


http:///reader/full/laporan-akhir-studi-kelayakan-kawasan-jatinangor-sebagai-kawasan-perkot


Perkembangan Kawasan Jatinangor pada saat ini semakin tidak terarah,

karena tidak adanya lembaga yang secara khusus mengelolanya. Lembaga

pemerintah yang terdekat adalah Organisasi Kecamatan Jatinangor, tetapi

lembaga ini tidak diberikan kewenangan untuk mengelola kota. Hal ini

menyebabkan belum diterapkannya konsep tata ruang kota yang ada secara

konsisten, meskipun kawasan Jatinangor telah memiliki beberapa rencana tata

ruang sejak tahun 1987. Kebijakan Penataan ruang terbaru adalah Rencana

Detail Tata Ruang Pusat Kecamatan Cikeruh 1995-2005, kemudian Rencana

Umum Tata Ruang Kawasan Pendidikan Jatinangor 1999- 2010.

Menurut Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan Jatinangor

(2002), rencana-rencana tata ruang yang ada mempunyai kesamaan dalam

fungsi utama yaitu sebagai lokasi perguruan tinggi dan pusat rekreasi. Untuk

fungsi umum, ada sedikit perbedaan yaitu dalam pelayanan sosial, terminal, jasa

dan distribusi, pusat pemasaran barang dan jasa, pusat pelayanan kesehatan,

kegiatan industri, permukiman dan perkantoran. Disamping itu terdapat

beberapa perbedaan prinsip seperti penetapan jalan tol, TPA, sumber air baku,

pemakaian air tanah, sumber pelayanan listrik, telepon dan lain-lain.

Kondisi lingkungan Jatinangor pada saat ini mengalami degradasi

akibat pembangunan yang tidak terencana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari

pembangunan rumah/gedung yang tidak teratur, perumahan yang padat,ketidakteraturan tempat kos, kumuh, jalanan sempit dan rawan macet,

penumpukan sampah yang sampai saat ini belum ada penyelesaiannya.

Pembukaan lahan yang tidak terkendali dengan dalih pembangunan

mengakibatkan Jatinangor menjadi tidak nyaman, rawan banjir, longsor serta

udara terasa panas. Pada musim kemarau, Jatinangor mengalami kesulitan air

karena hutan sebagai wilayah konservasi telah rusak.

Kawasan Jatinangor yang terbuka bagi para pendatang, baik sivitas

akademika, pedagang dan lainnya telah mengubah kondisi masyarakat.

Kehadiran pendatang telah memarjinalkan penduduk lokal. Hal ini semakin

menambah kesenjangan sosial antara penduduk lokal dan pendatang. Secara

sosiologis, sikap masyarakat mulai berubah menjadi individualistis. Pengaruh

interaksi antar warga pendatang mengakibatkan melemahnya pemahaman




terhadap agama, degradasi moral dan retaknya sistem sosial warga lokal

(Bapeda, 2002).

Data pada tahun 2004 menunjukkan bahwa selain etnis Sunda, etnis

lainnya mempunyai jumlah yang signifikan yaitu sekitar 18% dari total 83.206

penduduk yang tinggal di Jatinangor. Beberapa kelurahan yang berbatasan

langsung dengan kawasan pendidikan bahkan mempunyai etnis non Sunda

kurang lebih 20% antara lain Kelurahan Cintamulya, Cibeusi, Hegarmanah serta

Cikeruh.

Pada umumnya penduduk pendatang mempunyai tempat tinggal yang

terkait dengan kegiatan usaha yang dimiliki. Di Desa Hegarmanah,

pemilik/penghuni rumah sepanjang jalan raya Sumedang-Jatinangor adalah

warga pendatang sementara pemilik/penghuni sebelumnya (etnis Sunda)

tersingkir ke lokasi lain di luar Jatinangor. Hal tersebut sangat berpengaruh

terhadap kehidupan sosial di masyarakat, termasuk rasa memiliki terhadap

Jatinangor.

Perubahan struktur pekerjaan juga menunjukkan angka-angka yang

signifikan. Secara keseluruhan penduduk yang bekerja di sektor pertanian

(petani dan buruh tani) tidak lagi mendominasi struktur pekerjaan. Sebaliknya

sektor non pertanian menjadi sektor mata pencaharian yang dominan seperti

buruh/karyawan (23,9%), PNS/TNI (22,5%) serta wirausaha (21,1%). Penduduk

dengan mata pencaharian buruh tani, pedagang, buruh/karyawan dan wiraswasta

adalah 70%. Hasil sensus tenaga kerja di Kecamatan Jatinangor yang meliputi

12 desa menunjukkan bahwa lebih dari 21% penduduk di Jatinangor adalah

penganggur atau bekerja dengan pola dan penghasilan yang tidak jelas. Dari

struktur pendidikan para pekerja terlihat hampir 50% lulusan SD dan hanya

4,1% lulusan perguruan tinggi.

Secara umum struktur ekonomi masyarakat Jatinangor mencerminkan

ekonomi perkotaan, meskipun buruh tani masih mempunyai persentase yang

lebih besar dibandingkan dengan pedagang. Namun, mengingat luas lahan

pertanian yang semakin berkurang seiring dengan perkembangan kota

Jatinangor, lambat laun kegiatan buruh tani akan bergeser pula ke sektor non

pertanian. Hampir 25% penduduk bekerja sebagai karyawan pabrik, pelayan

toko, foto kopi, rental komputer, wartel, rumah makan, hotel dan lain-lain.




Selain itu juga mencakup buruh bangunan, tukang sapu, tukang cuci baju

mahasiswa, pembantu rumah tangga, dan tukang ojek.

Empat perguruan tinggi tersebut menimbulkan perubahan terhadap

kehidupan masyarakat di sekitarnya. Theresia (1998) menunjukkan bahwa

keberadaan perguruan tinggi di Jatinangor mengakibatkan pergeseran mata

pencaharian penduduk dari sektor pertanian ke sektor jasa dan perdagangan.

Penduduk yang kehilangan mata pencaharian karena lahan pertaniannya terjual

dan tidak bisa masuk ke sektor lain, terpaksa meninggalkan Jatinangor untuk

mempertahankan hidup. Namun, perguruan tinggi di Jatinangor tidak mengubah

tingkat pendidikan penduduk. Sebelum dan sesudah adanya perguruan tinggi

mayoritas penduduk adalah tamatan Sekolah Dasar.

Mardianta (2001) menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi penunjang

perguruan tinggi lebih banyak dilakukan oleh pendatang (68,5%) dari pada

penduduk lokal (31,5%). Dengan demikian perguruan tinggi kurang dapat

mengurangi tingkat pengangguran bagi penduduk lokal. Pihak yang memperoleh

manfaat ekonomi lebih besar justru para pendatang.

Sensus tenaga kerja di Kecamatan Jatinangor yang meliputi 12 desa,

menunjukkan bahwa lebih dari 21% penduduk di Jatinangor adalah penganggur

atau bekerja dengan pola dan penghasilan yang tidak jelas. Pendidikan para

pekerja memperlihatkan bahwa hampir 50% lulusan SD dan hanya 4,1% lulusanperguruan tinggi (Forum Jatinangor, 2004). Angka tersebut memperlihatkan

bahwa kawasan Jatinangor menghadapi dua persoalan yaitu pengangguran dan

kualitas tenaga kerja yang rendah.

Perkembangan Jatinangor dari perdesaan menjadi berciri perkotaan

selain dari bergesernya mata pencaharian penduduk dari pertanian ke non

pertanian juga tersedianya beraneka macam barang yang didukung oleh

munculnya pusat-pusat perbelanjaan supermaket, mall bahkan hotel berbintang.

Besar tumpukan sampah di Kecamatan Jatinangor yang bersumber dari

perumahan, industri, fasilitas perdagangan, fasilitas perkantoran dan fasilitas

pendidikan yang mencakup sekolah-sekolah dan dan perguruan tinggi mencapai

96 m3/hari. Menurut proyeksi pada tahun 2005 meningkat menjadi 116,31

m3/hari, tahun 2010 sebesar 135,52 m

3/hari, tahun 2015 menjadi 157,78

m3/hari, serta pada tahun 2020 mencapai 182,76 m

3/hari.




Ketersediaan air di Kawasan Jatinangor memiliki karakteristik yang

berbeda antara air tanah tengah dan air tanah dangkal. Potensi air tanah dangkal

di Jatinagor sebesar 18.890.649 m3/tahun, pengambilannya sebesar 2.619.933,5

m3tahuni Untuk air tanah tengah sebesar 2.000.000 m

3/tahun, sedangkan

pengambilannya sebesar 4.600.000 m3

/tahun. Dari data tersebut terjadi

ketidakseimbangan dalam pengambilan air tanah tengan yang dilakukan oleh

kegiatan industri pada kedalaman 40 s.d 150 meter di dalam tanah. Pengambilan

air tahan tengah secara berlebihan mengakibatkan penurunan muka air tanah di

Jatinangor sebesar 3.5 meter per tahun (Diponegoro, 2004). Hal ini didukung

oleh pencatatan hidrografi di PT Coca Cola yang menunjukkan bahwa telah

terjadi penurunan muka air tanah sebesar 20 meter selama enam bulan terakhir

(www.pikiranrakyat.com)

Dari aspek transportasi, Jalan Raya Jatinangor merupakan jalan arteri

primer yang memiliki intensitas kegiatan di sepanjang jalan yang banyak

membangkitkan pergerakan. Karakterisrik pergerakan ideal di Jalan Raya

Jatinangor adalah pergerakan kendaraan yang relatif cepat dan bebas hambatan.

Namur sepanjang jalan dari Kampus IPDN s.d UNPAD banyak pejalan kaki,

serta banyaknya angkutan umum yang menunggu dan menaik-turunkan

penumpang sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas.

Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama

bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan

sosial, dan kegiatan ekonomi.

Secara sosiologis maupun geografis, kawasan Jatingangor merupakan

kawasan pinggiran (periphery), yaitu kawasan yang dilihat aspek jaraknya jauh

dari pusat kota bahkan ada di perbatasan dengan wilayah juridiksi kabupaten

lain. Sementara itu, dari aspek hubungan politik personal ataupun kelompok,

kawasan ini cukup jauh dari kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi. Oleh

karena itu, sejumlah permasalahan yang diuraikan di atas mengindikasikan

bahwa Jatinangor seolah-olah tidak bertuan karena memang secara sadar

ataupun tidak, kawasan ini terkategorikan kawasan pinggiran.

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009 memberi angin segar bagi

masyarakat yang kawasannya mengalami perkembangan ke arah ciri-ciri




perkotaan (urbanized area), karena diizinkan untuk membentuk badan pengelola

kota yang unsur-unsurnya berasal dari masyarakat non PNS. Namun demikian,

berdasarkan Peraturan Perundangan yang ada, lembaga demikian tidak cukup

punya kewenangan dan kekuatan hukum untuk dapat mengatur dan membiayai

penyelesaian masalah di daerahnya, terutama yang terkait dengan dukungan

politik dan finansial dari pemerintah lokal, provinsi maupun nasional. Oleh

karena itu, keberadaan lembaga demikian sebaiknya perlu dikombinasakan

dengan lembaga pemerintahan lokal yang ada (kecamatan dan kelurahan), yang

secara hukum mempunyai kedudukan yang kuat, tetapi secara fungsional tidak

mempunyai tugas dan fungsi menangani masalah fisik dan sosial perkotaan.

Kawasan Jatinangor walaupun mengalami perkembangan ke arah ciri-

ciri perkotaan, namun sampai saat ini masih belum berstatus sebagai kecamatan

kota, karena belum ada dasar hukum yang memayunginya.Permendagri Nomor

1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan

mengamanatkan bahwa Pengajuan usulan lokasi rencana kawasan perkotaan

baru harus dilengkapi dengan hasil studi kelayakan.

1.2 Perumusan Masalah

Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor secara planologis telah

berubah menjadi kawasan terbangun (urbanized area), mengalami

perkembangan ke arah ciri-ciri perkotaan, namun sampai saat ini masih belum

berstatus sebagai kota, karena belum ada dasar hukum yang memayunginya.

Untuk menetapkan Jatinangor sebagai kawasan perkotaan tidak cukup hanya

dengan menetapkan dari aspek fisik saja tetapi diperlukan kajian bagaimana

kelayakan kawasan Jatinangor dari aspek lain seperti kependudukan, ekonomi,

kelembagaan/ pemerintahan, lingkungan serta aspek tata ruang dan

pengembangan wilayahnya.

1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dilakukannya studi ini adalah untuk mengidentifikasi dan

menganalisis tingkat kelayakan Kawasan Jatinangor sebagai kawasan perkotaan,

sedangkan tujuannya adalah :




1. Mengidentifikasi dan menganalisis kelayakan Jatinangor sebagai kawasan

perkotaan dari aspek aspek sosia ekonomi, kelembagaan, lingkungan, serta

aspek tata ruang..

2. Memberikan rekomendasi secara umum tenteng kebutuhan-kebutuhan

kawasan Jatinangor untuk dapat memenuhi persyaratan sebagai kawasan

perkotaan.

3. Merumuskan saran-saran studi lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka

persiapan untuk menjadikan Jatinangor sebagai kawasan perkotaan.

Adapun sasaran dari kegiatan studi ini yaitu :

1. Terdeliniasi kawasan perkotaan dengan perumusan fungsi kawasan sesuai

dalam karakteristik dan arahan kebijakan yang telah ditetapkan pada

perencanaan yang lebih .

2. Terumuskannya tipologi kota dan memetakan standar kebutuhan kota

sesuai tipologinya.

3. Terumuskannya suatu strategi untuk mewujudkan kawasan perkotaan yang

mampu mendorong pengembangan kawasan perkotaan yang diharapkan.

4. Terumuskannya model lembaga pengelola perkotaan yang sesuai dengan

kebutuhan.

1.4 Keluaran

Sesuai dengan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup maka

keluaran yang diharapkan dari Penyusunan Study Kelayakan Kawasan

Perkotaan Jatinangor adalah: Tersusunnya dokumen study kelayakan (feasibility

study) kawasan perkotaan Jatinangor dari aspek sosial budaya, ekonomi,

kelembagaan, lingkungan serta tata ruang.

1.5 Manfaat Studi

Manfaat dari studi ini adalah:

Pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki bahan masukan untuk

menetapkan strategi dan kebijakan perencanaan dan pengembangan

Kawasan Perkotaan Jatinangor-Cimanggung.

Pemerintah Kabupaten Sumedang mempunyai bahan acuan guna penetapan

program pengembangan kawasan perkotaan di Kawasan Jatinangor.




1.6 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan

Kawasan Perkotaan;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman

Perencanaan Kawasan Perkotaan;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Sumedang Tahun 2005-2025;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Sumedang Tahun 2009-2013;

1.7 Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika dari laporan Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor

sebagai Kawasan Perkotaan ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, maksud, tujuan,

serta sasaran. Selain itu, juga berisi keluaran, manfaat studi serta

sistematika pembahasan.

Bab 2 Kajian Teori dan Normatif

Bab ini berisi teori-teori dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan

studi kelayakan kawasan perkotaan Jatinangor. Aspek normatif yang

diacu antara lain terdiri dari PP No 34 Tahun 2009, Permendagri No 1

Tahun 2008 serta Kepmen Kompraswil No 534/KPTS/M/2001 tentang

standar pelayanan minimal perkotaan.

Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam kajian, ruang

lingkup studi, sumber data serta operasionalisasi indicator yang

digunakan dalam menilai kelayakan kawasan perkotaan Jatinangor,

Teknik pengumpulan dan Analisis Data, organisasi pelaksana dan

jangka waktu penelitian




Bab 4 Arahan Kebijakan Kawasan Perkotaan

Bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi Arahan Kawasan Perkotaan

Jatinangor pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten

Sumedang 2005-2025, Identifikasi Arahan Kawasan Perkotaan

Jatinangor pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang

Bab 5 Analisis Kelayakan Kawasan Perkotaan

Bab ini menjelaskan tentang Karakteriktik dan Potensi Kawasan

Perkotaan Jatinangor-Cimanggung, Pengukuran Indikator Kawasan

Perkotaan pada Aspek Sosial, Ekonomi, Tata Ruang dan Lingkungan,

Deliniasi atau Batasan Kawasan Perkotaan, Arahan Pengembangan

Kawasan Perkotaan

.Bab 6 Lembaga Pengelola Kawasan Perkotaan

Bab ini menjelaskan tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan, Model-

model Lembaga Pengelola Kawasan Perkotaan Jatinangor di

Kabupaten Sumedang, Lembaga Pengelola Kawasan Perkotaan

Jatinangor

Bab 7 Kebijakan Dan Strategi Kawasan Perkotaan

Bab ini menjabarkan kebijakan dan strategi dalam pengembangan

kawasan perkotaan pada kawasan perkotaan Jatinangor setelah

ditetapkan sebagai kawasan perkotaan.

Bab 8 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Perkotaan

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil

kajian dan rekomendasi-rekomendasi yang diusulkan dalam

menindaklanjuti penetapan kawasan perkotaan Jatinangor



Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor sebagai Kawasan Perkotaan Bab II - 1

B BIIK JI N TEORI D N NORM TIF

2.1 Konsep Perkotaan

Hoselitz (dikutip oleh Widiarto: 1995) berpendapat bahwa pertumbuhan kota yang

senantiasa diharapkan adalah pertumbuhan yang generative dan bukan parasitic.

Sebagai pertumbuhan yang generatif, kegiatan di kota tersebut harus dapat memberi

kesempatan kerja baru bagi masyarakat di sekitarnya, dan mampu menarik kawasansekitarnya (hinterland) untuk tumbuh berkembang bersama-sama.

Jika dilihat dari sudut pandang teori ini, tampaknya Jatinangor belum dapat

berperan seperti apa yang digambarkan Hoselitz tersebut, padahal jika kota tumbuh sebagai

parasit akan berakibat terjadinya disorganisasi sosial. Fenemena yang terjadi di kawasan ini

nampaknya menjadi indikasi penguatan apa yang dikatakan dalam teori ini. Terjadi

gentrifikasi sosial, yakni tergesernya penduduk asli oleh pendatang merupakan indikasi

bahwa kota tidak tumbuh secara generatif, dimana kesempatan usaha dan kerja yang ada

banyak dinikmati oleh orang luar.

Sementara itu disorganisasi sosial pada kawasan ini diindikasikan dengan

melonggarnya norma-norma sosial. Kajian sosial oleh Bappeda (2002) memperlihatkan

bahwa secara sosiologis, sikap masyarakat mulai berubah menjadi individualistis. Pengaruh

interaksi antar warga pendatang mengakibatkan melemahnya pemahaman terhadap agama,

degradasi moral dan retaknya sistem sosial warga lokal.

Jatinangor walaupun dalam konsep Tata Ruang Bandung Raya

(MBUDP/Metropolitan Bandung Urban Development Project) telah ditetapkan sebagai

kota counter magnet yang kegiatannya didominasi oleh perguruan tinggi, namun

kenyataannya tetap sebagai daerah pinggiran/ Periphery.

Terhadap kenyataan ini John Friedmann (1964) menganalisis aspek-aspek tata

ruang, lokasi serta persoalan-persoalan kebijakan dan perencanaan pengembangan wilayah.




Di daerah perencanaan biasanya terdapat daerah inti (centre) dan daerah pinggiran atau

periphery regions. Daerah pinggiran sering disebut daerah pedalaman atau daerah

sekitarnya. Pusat-pusat besar pada umumnya berbentuk kota-kota besar metropolis atau

megapolis, dikategorikan sebagai daerah daerah inti, dan daerah-daerah yang relatif statis

sisanya merupakan sub sistem-sub sistem yang kemajuan pembangunannya ditentukan oleh

lembaga-lembaga di daerah inti dalam arti bahwa daerah-daerah pinggiran berada dalam

satu hubungan ketergantungan substansial. Daerah inti dan wilayah pinggiran bersama-

sama membentuk sistem spasial yang lengkap.

Daerah inti pada umumnya dikategorikan sebagai daerah metropolitan

(metropolitan region), dan poros pembangunan (development axes). Sedangkan daerah

pinggiran dapat dikategorikan sebagai daerah perbatasan (frontier region), dan daerah

tertekan (depresed region).

Jadi jika dilihat dari kacamata analisis Friedman di atas, Jatinangor merupakan

daerah pinggiran yang kekuatannya hanya kecil karena hanya merupakan sub-sistem

pemerintahan dan ekonomi, yang pusatnya berada di Kota Bandung. Oleh karena itu

walaupun masalah sudah begitu kompleks, namun lembaga-lembaga formal yang ada tidak

mempunyai kekuatan sendiri untuk menata dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Akses terhadap sumber-sumber kekuatan dan kekuasaan juga relatif kecil.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahdan Peraturan Pemerintah Nomor 34, tahun 2009, jika dua daerah mempunyai masalah

yang tidak dapat diselesaikan keduabelah pihak, maka pemerintah yang ada di atasnya

harus dapat menjadi mediator. Dalam banyak kasus, akhirnya pihak-pihak yang

berkepentingan membentuk lembaga pengelola atau disebut juga sekretariat bersama

(sekber) yang bertugas untuk merumuskan penyelesaian masalah. Namun eksekusinya

biasanya diserahkan kepada masing-masing pihak, kecuali jika ada proyek khusus yang

menangani masalah yang bersangkutan, misalnya MBUDP yang memberikan bantuan

infrastruktur dasar seperti drainase induk, sanitasi (sewerage), jalan, dsb.

Studi mengenai Konflik Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Perbatasan oleh

Puslitbang Permukiman Dep. PU (2007) menunjukkan ke arah fenomena tersebut.

Pembangunan Regional Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi),

Kartamantul (Jogyakarta, Sleman, Bantul), Gerbangkartasusila (Gersik, Jombang,




Majakerta, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan), dan sebagainya pada dasarnya bertujuan untuk

mereduksi konflik-konflik perbatasan. Dalam kasus tersebut selalu dibentuk lembaga atau

sekretaiat bersama yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil dari daerah yang berkonflik.

Kajian Puslitbang Permukiman (2006) tentang Pengembangan Lembaga Lokal

dalam Pembangunan Perumahan menunjukkan bahwa ada Lembaga Pemerintahan Desa

(Kabupaten Sleman dan Kabupaten bandung) yang diberi kewenangan untuk memberikan

izin konversi lahan untuk perumahan dengan skala yang kecil (di bawah 10 rumah). Hal ini

disebabkan tidak mampunya lembaga yang berkompeten untuk menangani seluruh

permasalahan yang dihadapi, sehingga dipandang perlu untuk memberdayakan lembaga

pemerintahan desa. Fenomena ini mengindikasikan dimungkinkannya suatu lembaga

diberikan kewenangan yang lebih untuk mengurusi masalah-masalah yang dipandang urgen

untuk dicarikan secara cepat solusinya.

Alternatif lain yang hampir sama antara lain mengangkat camat di daerah

perkotaan sebagai manajer kota (city manager). Kebijakan (what) tentang arah

pengembangan kota tingkat kecamatan tetap diatur dan diputuskan pada tingkat kabupaten

dalam bentuk Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati, sedangkan camat sebagai

manajer kota lebih banyak menjalankan (how), dari kebijakan yang telah ditetapkan pada

tingkat kabupaten. (Sadu Wasistiono, 2007).

Bentuk lain dari penyelesaian konflik antar wilayah, tetapi ke arah pengembanganekonomi adalah konsepLocal Economic Development(LED) dan Pengembangan Lembah

Silikon (Silicon Valley) di Amerika Serikat. LED yang mengedepankan kekuatan lembaga

yang ada (lembaga-lembaga ilmiah, pemerintahan, swasta), dan memanfaatkan potensi

lokal yang ada untuk mengembangkan ekonomi rakyat dapat menjadi lembaga yang

berpengaruh untuk dapat menekan kekuatan inti yang ada di Pusat. LED dapat

memanfaatkan hasil-hasil penelitian ilmiah untuk dikembangkan demi kesejahteraan

masyarakat sekitarnya, sekaligus menyelesaikan konflik lintas wilayah. Hal ini pula

sebenarnya pemikiran yang mengilhami berkembangnya Lembah Silikon di Amerika,

dimana masyarakat sekitar lembah memanfaatkan secara bersama-sama hasil penelitian

lembaga riset dan perusahaan swasta yang ada di lembah, dengan cara yang legal dan

terorganisasi dengan baik.




Dari telaah pustaka di atas, kiranya perlu dikaji lebih dalam bahwa penangan

kawasan Jatinangor memerlukan sebuah lembaga. Saat ini sudah ada lembaga yang

memikirkan masalah tersebut, namun tidak mempunyai kekuatan politik dan finansial

untuk melakukan tindakan operasional. Di sisi lain terdapat lembaga pendidikan tinggi

yang mempunyai kekuatan moril dan ilmiah pada kawasan ini, namun tidak mempunyai

domain mengurusi masalah perkotaan. Terdapat lembaga yang legal mengurusi masalah

perkotaan, namun hanya sebatas administrasi dan pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan

kombinasi kekuatan-kekuatan tersebut untuk membentuk lembaga yang berpengaruh.

Model-model pembangunan regional antar kota, lembah silikon, LED, atau kajian lembaga

lokal untuk pembangunan perumahan di atas dapat menjadi referensi kajian ini.

Mengikuti amanat Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2009, dan Permendagri

Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan, bahwa dalam

pengajuan usulan lokasi rencana kawasan perkotaan baru harus dilengkapi dengan:

hasil studi kelayakan

rencana induk pembangunan perkotaan baru

rencana pembebasan lahan

Untuk itu pada studi ini akan dilakukan kajian yang dipersyaratkan oleh kedua

peraturan di atas, yakni studi kelayakan yang ditinjau dari beberapa aspek. Kajian lebih

lanjut pada bagian ini akan menelaah difinisi dan kriteria kelayakan untuk menilai tingkatkekotaan suatu kawasan

Di dalam Budiharsono (2001) menyebutkan bahwa ilmu pembangunan wilayah

merupakan wahana lintas disiplin yang mencakup berbagai teori dan ilmu terapan yaitu:

geografi, ekonomi, sosiologi, matematika, statistika, ilmu politik, perencanaan daerah, ilmu

lingkungan dan sebagainya. Dalam pengembangan wilayah termasuk pengembangan

kawasan perkotaan setidaknya perlu ditopang oleh 6 pilar analisis, yaitu

(http://staff.blog.unnes.ac.id/oktavilia atau http://www.slideshare.net/oktavilia):

(1) analisis biogeofisik;

(2) analisis ekonomi;

(3) analisis sosiobudaya;

(4) analisis kelembagaan;

(5) analisis lokasi;




(6) analisis lingkungan

Lebih lanjut juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 2008, tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan bahwa perencanaan

kawasan perkotaan baru diprioritaskan untuk:

memecahkan permasalahan kepadatan penduduk akibat urbanisasi

menyediakan ruang baru bagi kebutuhan industri, perdagangan dan jasa; dan

menyediakan ruang bagi kepentingan pengembangan wilayah di masa depan.

Persyaratan penetapan lokasi perencanaan kawasan perkotaan baru meliputi:

sesuai dengan sistem pusat permukiman perkotaan berdasarkan Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten

termuat dalam RPJMD

memiliki daya dukung lingkungan yang memungkinkan untuk pengembangan fungsi

perkotaan dan bukan kawasan yang rawan bencana alam

terletak di atas tanah yang bukan merupakan kawasan pertanian beririgasi teknis

maupun yang direncanakan beririgasi teknis

memiliki kemudahan untuk penyediaan prasarana dan sarana perkotaan;

tidak mengakibatkan terjadinya pembangunan yang tidak terkendali. dengan kawasan

perkotaan disekitarnya

mendorong aktivitas ekonomi, sesuai dengan fungsi dan perannya mempunyai luas kawasan budi daya paling sedikit 400 hektar dan merupakan satu

kesatuan kawasan yang bulat dan utuh, atau satu kesatuan wilayah perencanaan

perkotaan dalam satu daerah kabupaten.

Rencana pembangunan kawasan perkotaan baru ditetapkan oleh kepala daerah

dan dapat dibentuk Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru. Kawasan

perkotaan baru yang berlokasi pada bagian dari dua atau lebih kabupaten yang berbatasan

langsung dilakukan atas dasar kerjasama antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pelaksanaan kerjasama antar daerah dapat dibentuk Badan Pengelola

Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru yang bertanggung jawab kepada masing-masing

bupati. Masa tugas Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru sesuai dengan

jangka waktu rencana pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan baru. Keanggotaan




Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru terdiri atas unsur Pemerintah

Kabupaten, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat setempat, dan

unsur pengembang.

Struktur Organisasi, tugas dan tata kerja Badan Pengelola Pembangunan Kawasan

Perkotaan Baru ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Keanggotaan, struktur organisasi,

tugas dan tata kerja Badan Pengelola Pembangunan kawasan perkotaan baru yang berlokasi

di dua atau lebih daerah Kabupaten yang berbatasan langsung diatur dengan Keputusan

Bersama Bupati.

Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru melaporkan

pelaksanaan tugasnya secara berkala dan atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada bupati

dan terbuka bagi masyarakat.Bupati melaksanakan evaluasi, pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan pembangunan kawasan perkotaan baru.

2.2 Visi dan Misi Perkotaan

A. Visi Dan Misi Pengembangan Perkotaan

Visi dan misi pengembangan perkotaan didasarkan pada Peraturan Menteri PU

no. 494/PRT/M/2005. Secara rinci visi dan misi pengembangan perkotaan adalah sebagai

berikut:

Visi

Untuk mencapai kehidupan perkotaan yang aman, damai, dan sejahtera, perlu

dirumuskan visi tentang kondisi kota yang ingin dicapai di masa depan. Kota-kota di masa

depan adalah kota yang dapat memberikan kehidupan yang sejahtera, nyaman dan aman

bagi warganya, yang layak huni bagi seluruh warganya tanpa terkecuali. Secara umum

kriteria kota yang ingin dicapai, yaitu :

1. Tempat dimana anak-anak, orang tua, dan bahkan para penyandang cacat dapat

berjalan-jalan, dan bermain-main bersama;

2. Tempat dimana kebersamaan dan canda dapat memecahkan permasalahan yang muncul

dalam lingkungan bertetangga;




3. Tempat dimana kita tidak hanya melindungi kawasan bersejarah, tetapi juga ruang

terbuka hijau dan hutanhutan kota memberikan nilai tambah tersendiri bagi kehidupan

dan keindahan permukiman;

4. Tempat dimana tingginya kualitas hidup dapat menarik kegiatan usaha dan tenaga kerja

yang berbakat dan dengan demikian menghidupkan perekonomian kota;

5. Tempat dimana kita dapat menghabiskan lebih banyak waktu bagi keluarga dan bukan

memboroskannya karena terjebak dalam kemacetan lalu-lintas;

6. Tempat dimana seluruh masyarakatnya dapat menyelenggarakan aktivitasnya sehari-

hari dengan aman dan tenang, yang terbebas dari kriminalitas serta kerusahan-

kerusahan sosial, dan ancaman terorisme.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, maka visi pengembangan pembangunan

perkotaan nasional dapat dijabarkan sebagai berikut:

Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni,berkeadilan sosial sejahtera,

berbudaya, produktif, dan berkembang secara berkelanjutan serta saling memperkuat,

dilaksanakan oleh para petaruh (stakeholders) secara partisipatif, responsif, transparan

dan akuntabel dalam mewujudkan pengembangan wilayah.

Perwujudan visi akan lebih optimal apabila terdapat kerjasama yang sinergis antar

stakeholders dari seluruh kegiata-kegiatan.

Dalam kerjasama ini pemerintah bertindak sebagai enabler dan masyarakat sebagaidoer. Untuk itu dibutuhkan perumusan misi sebagai terjemahan dari visi atau kondisi yang

diharapkan untuk mengidentifikasi arah kebijakan yang akan ditempuh.

Misi

Upaya penacapaian Visi tersebut diatas dilakukan beberapa misi berikut ini :

1. Mengembangkan Kota yang layak huni

a. Lingkungan kota yang nyaman

Tingkat kepadatan penduduk yang optimal (efisiensi pelayanan, sesuai dengan

daya dukung kota)

Ketersediaan prasarana dan sarana dasar dengan kulaitas yang memadai.

Memiliki tingkat pelayanan dan jumlah fasilitas umum yang memadai.

Memiliki penataan kawasan dan bangunan yang serasi dan terpelihara.




Lingkungan sosial budaya yang mendukung keharmonisan kehidupan masyarakat.

b. Lingkungan Kota yang aman

Tingkat polusi udara yang rendah dan terkontrol;

Tingkat pencemaran air dan tanah yang rendah dan terkontrol;

Keamanan (tingkat kriminalitas yang rendah) dan ketertiban kota yang terjaga;

Tingkat pelayanan dan fasilitas kebakaran yang baik (berfungsi dan mencukupi);

Stabilitas sosial, ekonomi, politik.

2. Mengembangkan kota yang sejahtera

Tersedianya segala kebutuhan (sarana, prasarana, pelayanan dan permukiman)

yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kebutuhan

masing- masing (orang tua, anak-anak, diffable people, dst);

Tersedianya lapangan pekerjaan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tidak adanya kesejangan pendapatan yang besar antar seluruh lapisan

masyarakat.

3. Mengembangkan lingkungan yang berkeadilan sosial, sejahtera dan berbudaya.

Kesamaan dan keadilan dalam pelindungan hukum;

Setiap individu, kelompok masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap

kesempatan berperan serta dan mengaktualisasikan aspirasinya dalam kehiduan

kota;

Setiap individu atau kelompok masyarakat memilki akses yang sama terhadap

kesempatan berusaha dan mengembangkan usaha;

Kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam pemeliharaan dan pengembangan

budaya lokal.

4. Mengembangkan pembangunan kota yang berkelanjutan

Pengembangan kota yang berkelanjutan secara umum terwujud apabila ekonomi

kota berkembang, berdaya saing global, pendapatan mayarakat dan pemeritah

bertambah dan tetap dapat mempertahankan kualitas sumber daya alam dan lingkungan.

Hal ini antara lain mencakup;

a. Aspek ekonomi

Daya saing kota; faktor faktor penentu daya saing adalah keunggulan sumber

daya dan kemampuan pengelolaan kota. Dalam hal ini pengefektifan keterkaitan




kota dan desa menjadi sangat penting alam upaya meningkatkan daya saing kota

dan mencegah menurunnya ekonomi perdesaan;

Pengembangan ekonomi kota;

1. Pengembangan produk unggulan kota melalui pengembangan iklim usaha

yang kondusif;

2. Menggali potensi kota melalui pelibatan seluruh stakeholder dalam

pembangunan

3. Mengembangkan inovasi untuk mempertahankan kualitas produk dan jasa;

4. Pengelolaan sektor informal agar mandiri dan sinergis dengan sektor

informal ;

5. Pemecahan masalah pengangguran dan semi pengangguran;

Kemampuan kota unutk siaga dan siap mengatasi bencana dan bankit dari

bencana.

b. Aspek sosial budaya

Pemanfaatan dan pengembangan sumber daya sedemikian rupa sehingga

dapat meningkatkan kesetaraan dan keadilan sosial , dan juga mengurangi

gangguan- gangguan sosial. Upaya mencapai masyarakat madani dilaksanakan

melalui;

Pemeliharaan keanekaragaman budaya Kesamaan hak bagi setiap individuataupun kelompok masyarakat untuk memenuhi aspirasi budayanya;

Peningkatan peran serta masyarakat dalam kehidupan perkotaan;

Penyelesaian masalah dislokasi penduduk perkotaan berkaitan dengan masalah

lahan.

c. Aspek lingkungan

Pengelolaan sumber daya secara efsien dan berkelanjutan;

Pembangunan kota dilakukan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan.

Pengendalian dampak lingkungan dengan tetap menjaga kulaitas lingkungan.

Pengendalian dampak lingkungan akibat pembangunan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.




5. Mengembangkan pola pengelolaan kota berdasar tata pemerintah yang baik.

a. Pengembangan serta peningkatan mekanisme pelibatan masyarakat dan dunia

usaha; antara lain melalui forum diskusi dan koordinasi, pengembangan pola- pola

kemitraan , dan sebagainya.

b. Pengembangan struktur kelembagaan pengelolaan kota; penyesuaian struktur dan

kewenangan kelembagaan dalam rangka paradigma pembangunan perkotaan yang

baru yaitu transparan, partisipatif, terdesentralisir serta efsien dan efektif.

c. Pengembangan sistem informasi; untuk medukung pola pengelolaan perkotaan

dengan penerapan tata pemerintaha yang baik maka diperlukan sistem informasi

yang interaktif dari pemerintah,masyarakat dan dunia usaha yang mudah diakses

dan dimengerti semua pihak terkait;

d. Pengembangan potensi pendanaan; upaya- upaya peningkatan kemampuan kota

unutk memperoleh dana bagi pengelolaan dan pembangunannya antara lain melalui

peningkatan daya tarik bagi investor, pengeloalaan atau manajemen perusahaan

daerah serta peningkatan penerapan konsep kewirausahaan dalam pengelolaan

pembangunan kota.

6. Mengembangkan keseimbangan dan keterkaitan antar kota dan antara kota-desa.

a. Keterkaitan desa- kota

Pengembangan perkotaan seiring dengan peningkatan efektifitas keterkaitansoaial ekonomi antara kota dan desa ( Wilayah hinterlandnya) agar saling

menguntungkan dan memperkuat dalam kerangka pengembangan kawasan;

Pembangunan kota hendakya dipadukan dengan perkembangan daerah

perdesaan di pinggirnya, karena daerah pinggiran tersebut juga terkena dampak

pembangunan dan urbanisasi.

Peningkatan kemampuan perdesaan dalam pembangunan.

b. Keterkaitan antar kota

Pengembangan sistem perkotaan dengan memperhatikan pemantaan fungsi,

peran dan hirarki kota sesuai dengan potensi dan kedudukannya dalam

pengembangan wilayah;

Pengembangan kebijakan perkotaan sebagai upaya mencegah terjadinya

ketimpangan antar wilayah dan antar kota, terutama antara kota-kota besar yang




sangat potensial terintegrasi dalam sistem perekonomian global, dengan kota-

kota menengah dan kecil lainnya.

2.3 Landasan Kebijakan Pengembangan Perkotaan

Landasan kebijakan ini adalah suatu kondisi dasar yang ingin dicapai (policy

driver) dalam pembangunan perkotaan. Landasan kebijakan tersebut adalah :

1) Terlaksananya desentralisasi secara efektif dan efisien, dilandasi dengan penerapan tata

pemerintahan yang baik (good governance).

2) Terciptanya pola pembangunan yang berkelanjutan termasuk pola pemanfaatan,

perlindungan dan pelestarian sumber daya alam.

3) Terwujudnya upaya-upaya pengentasan kemiskinan meliputi penyedian lapangan kerja,

akses pada perumahan dan modal/ sumber-sumber keuangan, serta akses pelayanan

dasar yang adil dan merata.

4) Terwujudnya kesadaran dan upaya-upaya penanganan masalah sosial budaya.

5) Terwujudnya bentuk-bentuk dukungan kota pada pembangunan nasional.

Pengembangan Indikator Kinerja Pembangunan Perkotaan pada dasarnya

diarahkan kepada sasaran pelaksanaan Pembangunan Perkotaan agar dapat :

a. Mengevaluasi pelaksanaan program Pembangunan Perkotaan yang selama ini

dilakukan;b. Mengkaji dan menganalisis program Pembangunan Perkotaan yang lalu dan yang akan

datang;

c. Menyesuaikan antara pelaksanaan program Pembangunan Perkotaan di pusat dan

daerah;

d. Sehingga dapat menilai efektifitas pelaksanaan program Pembangunan Perkotaan

dengan cermat sesuai ketentuan yang berlaku, agar memberikan hasil yang optimal bagi

negara dan masyarakat.

Dengan tersedianya kriteria dan ukuran-ukuran atau indikator-indikator

kinerja pembangunan perkotaan dalam pelaksanaan program Pembangunan Perkotaan,

akan dapat menjamin terselenggaranya pelaksanaan program Pembangunan Perkotaan

secara efesien dan efektif, dan peningkatan produktifitas secara umum bagi

terwujudnya Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana Dasar Perkotaan yang




produktif, handal dan bermanfaat, dalam pengembangan wilayah dan ekonomi dalam

Pembangunan Perkotaan.

Namun demikian, Pengembangan Indikator Kinerja Pembangunan Perkotaan

dapat berjalan secara berkesinambungan (sustainable), apabila adanya kerjasama antara

Departemen Pekerjaan Umum dengan Dinas Pekerjaan Umum di Propinsipropinsi

wilayah kajian baik dipusat maupun didaerah. Peran serta masyarakat untuk ikut dalam

Pengembangan Indikator kinerja Pembangunan Perkotaan pelaksanaan program

Pembangunan Perkotaan secara lebih transparan sesuai kriteria dan ukuran-ukuran

dalam menilai dan mengevaluasi serta mengetahui untuk mengetahui kinerja

penyedian, pengelolaan, dan penyampaian pelayanan prasarana dan sarana suatu kota

sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan :

a. Perubahan Paradigma Pembangunan

Otonomi daerah : menggeser kekuasaan regulasi, program, anggaran dan

kewenangan untuk kebijakan dari Departemen Sektoral di Pusat ke

Pemerintahan Kabupaten/Kota

Pembangunan dari pendekatan sektoral ke pendekatan kewilayahan dengan

pemberdayaan masyarakat yang bersifat partisipatoris.

b. Semangat dan Orientasi Pembangunan

Masyarakat madani, manajemen modern dan terbuka

Ekonomi yang berpihak pada rakyat banyak, unggul dan adaptif terhadap

globalisasi

c. Semangat Privatisasi

Ada trend yang menuntut bahwa pengusahaan dan pembangunan tidak lagi

dilakukan oleh Pemerintah Pusat tetapi lebih banyak dilakukan atas dasar korporasi

di daerah, dengan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota sebagai Enabler dan

masyarakat dan swasta sebagai pelaku utama.

d. Paradigma Baru Pembangunan

1. Paradigma Lama Pembangunan (Dahulu)

Top Down (Sentralistik)

Pemerintah menyiapkan, melaksanakan, mengendalikan dan

Pemerintah/Kota pasif.




Kebijakan pembangunan tertutup, diketahui sekelompok orang dan

Pemerintah/Kota pasif . Tidak melalui mekanisme yang seharusnya

partisipasif

2. Paradigma Baru

Bottom Up (Desentralistik)

Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat menyiapkan, melaksanakan

dan mengendalikan/mengevaluasi

Kebijakan pembangunan transparan, rasional dan evaluatif serta

partisipatif

Sesuai dengan mekanisme penyusunan berpartisipatif

3. Dampak Otonomi Daerah (OTDA) pada pengembangan indikator efektifitas

pelaksanaan program pembangunan perkotan. Adanya OTDAmenjadikan

pengambil keputusan di daerah harus:

Lebih proaktif dalam meberi arah dan peluang bagi dunia usaha untuk

kiprah (lokal action)

Menentukan pendekatan pegembangan indikator efektivitas pelaksanaan

program pembangunan perkotaan sebagai suatu incorporated dimana

masing-masing stakeholder peduli

4. Sosialisasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan

Indikator Kinerja Pembangunan Perkotaan.

a. Sosialisasi

Mengupayakan agar prinsip keterbukaan dalam pengembangan

Indikator pembangunan

Secara aktif mengupayakan agar proses Pengembangan Indikator

Kinerja Pembangunan Perkotaan dapat sampai kepada yang

berkepentingan (stakeholder) Mengupayakan agar proses keikutsertaan masyarakat dalam semua

tingkat proses Pengembangan Indikator Kinerja Pembangunan

Perkotaan makin lama makin terwujud, sehingga dalam tahap

implementasinya sudah dipahami alasan-alasan dilakukannya

kegiatan-kegiatan yang ada.




b. Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Indikator Kinerja

Pembangunan Perkotaan

Pemanfaatan

(1) Bantuan pemikiran/pertimbangan

(2) Penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan program Pembangunan

Perkotaan

(3) Bantuan teknis

Pengendalian

(1) Pengawasan pelaksanaan program Pembangunan Perkotaan

(2) Pemberian informasi / pelaksanaan program Pembangunan

Perkotaan menjelaskan atas hak masyarakat

(3) Menjaga konsistensi dengan daerah secara komprehensif

(4) Peningkatan peran serta masyarakat menjadi salah satu prioritas.

Fungsi dan peranan pemerintah sudah harus bergeser dari peranan sebagai

provider dengan tingkat otoritas yang besar ke arah peranan sebagai enabler sebagai

pendorong bagi tumbuhnya peran serta masyarakat yang lebih besar. Dengan demikian

program Pembangunan Perkotaan yang direncanakan akan dapat tepat pada sasaran, lebih

efektif dan efisien dalam penyelenggaraannya serta lebih sustainable bagi kepentingan

masyarakat dan negara, serta, Departemen Pekerjaan Umum Khususnya.Pengalaman selama ini masih menunjukan bahwa antara program Pembangunan

Perkotaan dipusat dan di daerah yang ada dirasa belum optimal dan tepat sasaran. Sering

terjadi ketidaksinkronan dalam kebijakan Pembangunan Perkotaan itu sendiri.

Untuk itulah pengembangan indikator efektifitas pelaksanaan program

Pembangunan Perkotaan perlu dilakukan, untuk selanjutnya dapat memberikan bahan

masukan teknis bagi perumusan indikator untuk keperluan penentuan kinerja

Pembangunan Perkotaan.




2.3 Tipologi Kota

Penetapan tipologi didasarkan pada:

a. Asumsi bahwa tingkat perkembangan suatu kota dapat dicerminkan oleh jumlah

penduduk yang tinggal di kota tersebut (berdasarkan kondisi empiris, semakin tinggi

jumlah penduduk suatu kota, ketersediaan prasaranaperkotaan, semakin kental sifat

kekotaan dari kota tersebut);

b. Fungsi utama kota ditentukan berdasarkan kelengkapan prasarana yang dimiliki suatu

kota yang dapat berfungsi sebagai outlet aliran barang atau orang, dan fungsi kota yang

telah ditetapkan dalam PP 47 tahun 1997.

c. Dominasi kegiatan wilayah kota ditentukan menurut peranan subsektor yang ada dalam

perhitungan PDRB kabupaten/kota terhadap kontribusinya dalam pembentukan nilai

PDRB regional (Provinsi).

Pengelompokan kota berdasarkan kesamaan dapat diartikan menyatukan tipe- tipe

kota dalam tipologi. Penentuan tipologi kota dapat dilakukan sesuai dengan skala kota

(magnitute) karakter kota, maupun fungsi kota. Pengelompokan kota berdasarkan skala

(magtitute) dapat dilihat dari berbagai segi, antar lain dari luas kota atau jumlah penduduk,

besar kawasan pusat kota, dan sebagainya. Sedangkan pengelompokan berdasar karakter

kota dapat didasarkan pada sifat kota sebagai daerah pesisir, daerah daratan ( secara letak

geografis), atau didasarkan pada fungsi (sesuai PP 47/1997), dimana kota dilihat darikelengkapan prasarana dalam upaya mendukung pergerakan ekonomi wilayah, dimana kota

dapat diklasifikasikan sebagai PKW, PKL, PKN.

Dalam penentuan dan pengukuran kinerja pembangunan perkotaan, salah satu aspek

yang dinilai harus dapat dilakukan dalam kelas yang sama. Dalam artian, bahwa penilaian

terhadap skala kota tidak dapat dibedakan kota dengan skala pelayanan nasional dengan

kota skala pelayanan lokal, demikian sebaliknya. Oleh karena itu dalam mengukur indikator

yang digunakan akan tergantung dengan skala kota (baik ditinjau dari fungsi dan karakter).

Penentuan tipologi kota dalam penilaian kota skala yang paling signifikan apabila

diuji adalah skala kota terhadap penduduk yang dilayaninya. Kota ditinjau dari skalanya

dapat dibedakan menjadi;

Kota Metro;

Kota Besar;




Kota Sedang;

Kota Kecil.

Pada UU No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pasal . dan penjelasannya

Tipologi kota berdasarkan jumlah penduduk, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kawasan Perkotaan Kecil yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk yang

dilayani sebesar 20.000 hingga 100.000 jiwa;

2. Kawasan Perkotaan Sedang yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk yang

dilayani sebesar 100.001 hingga 500.000 jiwa;

3. Kawasan Perkotaan Besar yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk yang

dilayani lebih besar dari 500.000 jiwa;

4. Kawasan Perkotaan Metropolitan yaitu Kawasan Perkotaan atau kota dengan penduduk >

1.000.000 jiwa.

2.4 Indikator Perkotaan

2.4.1 Konsep Dasar Indikator Perkotaan

A. Pengertian dan Fungsi Indikator perkotaan

Indikator perkotaan adalah ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran pengembangan perkotaan yang telah

ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitungdan diukur serta dipergunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja

pengembangan perkotaan. Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan

bahwa kinerja hari demi hari dari sebuah kota dapat menunjukan perubahan, terutama

untuk menuju sasaran yang telah ditentukan.

Secara umum indikator perkotaan memiliki beberapa fungsi, yaitu:

a. Memperjelas tentang aspek yang akan diukur

b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak tertentu untuk menghindari

kesalahan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan serta dapat pengukur kinerja secara

menyeluruh.

c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi guna peningkatkan

efektivitas dan effisiensi di masa datang




B. Penetapan kriteria indikator perkotaan

Penetapan kriteria indikator perkotaan (urban indicator) dengan mempertimbangkan:

a) Comprehensiveness berbagai faset kinerja perkotaan. Indikator harus mampu

digunakan sebagai alat analisis yang lengkap dan menyeluruh diberbagai aspek

pelayanan kota.

b) Applicability dan simplicity kriteria. Kriteria indikator harus bisa diterapkan

disemua wilayah Indonesia oleh semua pelaku. Oleh karena itu pertimbangan

kesederhanaan pada alat ukur sangat perlu dikedepankan.

c) Universalitas kriteria. Mengingat keragaman wilayah Indonesia maka kriteria

indikator harus bisa diterapkan disemua wilayah secara umum tanpa kecuali.

d) Fleksibilitas dan kemungkinan untuk disesuaikan dari waktu ke waktu termasuk

penyesuaian prioritas kajian.

C. Syarat-syarat Indikator Perkotaan

Penentuan indikator kinerja harus mempertimbangkan beberapa sendi sendi,

agar indikator yang ada dapat diaplikasikan secara tepat dan bermanfaat. Syarat-

syarat indikator kinerja antara lain:

a) Jelas. Artinya dapat dipahami oleh banyak aktor

b) Spesifik. Artinya untuk memperoleh penilaian yang tidak menimbulkan salah

persepsic) Dapat diukur. Artinya indikator harus dapat diukur baik secara kuantitaif

maupun secara kualitatif

d) Relevan. Artinya indikator dapat menangani dan menilai segala hal yang

berhubungan dengan kinerja

e) Fleksibel. Artinya indikator yang ditentukan harus cukup mampu

mengakomodasikan perubahan yang terjadi didalam penilaiaian dan tuntutan

lingkungan sekitar

f) Sensitif. Artinya dapat mengakomodasikan perubahan yang ada, sehingga tidak

menimbulkan kesalahan penilaian berkaitan dengan perubahan lingkungan

g) Obyektif. Artinya indikator harus dapat diukur oleh berbagai pihak dan

menghasilkan nilai yang relatif sama




h) Efektif. Hal ini terutama berkaitan dengan data dan informasi yang dibutuhkan

dalam penilaian kinerja AB III - 3

Selain itu dalam pengukuran kinerja harus dilakukan dalam waktu yang singkat

dan tepat waktu, mudah diimplementasikan, serta dapat didefinisikan dengan jelas.

Kecepatan merupakan hal penting dalam pengumpulan dan pendistribusian data. Tugas

pengumpalan data pada penilaian kinerja merupakan kegiatan utama. Seringkali penilaian

kinerja dianggap sederhana, sehingga pada tahap pengumpulan data, banyak terjadi

kesalahan dan kurangnya validitas data. Oleh karena itu untuk mengurangi kesalahan dan

meningkatkan validitas pengukuran perlu dilakukan bersama dengan stakeholder kota

yang menjadi obyek penilaian kinerja.

2.4.2 Lingkup Obyek Penilaian Indikator Perkotaan

Pada dasarnya penilaian kinerja pengembangan perkotaan ini menilai bagaimana

operasional pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan penyediaan/pembangunan

perkotaan kepada masyarakat yang berada pada wilayah administratif dari kota tersebut.

Secara umum pendekatan ini memang menjadi salah satu pembatasan dalam penilaian

kinerja pemerintahan,

dikarenakan secara umum pertumbuhan kota sudah barang tentu akan berdampak

pada area disekitar kota (urban periphery). Pendekatan ini dilakukan dengan dasar bahwapelayanan minimal yang harus disampaikan oleh pemerintah Kota minimal dapat

mencakup seluruh wilayah administrasi. Penilaian kinerja kota di dalam kegiatan ini lebih

ditekankan pada lingkup batas administrasi.

2. 4.3. Kriteria Penilaian Indikator Pengembangan Perkotaan Yang Ada.

A. Indikator Perkotaan (Urban Indikator) menurut UNHCS

Selain indikator good urban governance, UNHCS juga mengembangkan sistem

indikator yang terdiri atas 23 indikator kunci dan 9 daftar data kulitatif. Pengembangn

indikator ini didasarkan pada Habitat agenda dan Resolution 15/6 and 17/1 UNHCS.

Indikator dan data tersebut merupakan data minimum yang diperlukan untuk mengukur

sejauh mana komitmen dan konsistensi dalam pengembangan kota dan pemukiman.




Indikator yang dimaksud diklasifikasi ke dalam 5 bab dan disubklasifikasikan

menjadi 20 area kunci dari Istanbul +5 Universal Reporting Format. Selengkapnya dapat

dilihat pada tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1

Daftar Indikator Kota sebagai respon terhadap20 Habitat genda Key Areas Of Commitment




Indikator-indikator dalam Urban Indicator versi UNHCS ini memerlukan data

yang cukup banyak dan membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Data tersebut

dibagi dua, yaitu data sekunder dan data primer. Data primer diperoleh dari hasil

konsultasi dengan kelompok pakar dalam skala kecil untuk memberikan penilaian yang

merepresentasikan keadaan yang sebenarnya. Untuk itu, diperlukan :

(a) Pakar dengan kualifikasi tinggi di masing-masing Negara yang menjadi narasumber

untuk melakukan penilaian mengenai indikator-indikator tersebut.

(b) Pakar tersebut harus berkomunikasi langsung dengan UNHCS dan pekerjaannya harus

dikaji dan dikomentari melalui beberapa tahapan.

Dalam hal ini, kompleksitas perolehan data yang memenuhi persyaratan sangat

tinggi. Untuk semua data, prinsip utamanya adalah bahwa data tersebut adalah data terbaik

yang ada, termutakhir dan sepenuhnya terdokumentasi. Selain itu, yang perlu digarisbawahi

adalah bahwa penialian terhadap indikatorindikator tersebut tidak dilakukan secara

terfragmentasi mengingat adanya hubungan sistematik antar indikator untuk memperoleh

gambaran total mengenai setiap sektor dan setiap kota yang dinilai kinerjanya.

Permasalahan yang dihadapi di sini adalah bahwa data-data tersebut dimiliki oleh

dinas-dinas pemerintah yang berbeda-beda khususnya per sektor. Untuk mengantisipasi

adanya inkonsistensi pendataan, perlu koordinasi in timely manner. Untuk data pada

aspek-aspek yang relatif stabil dalam arti tidak mengalami perubahan yang signifikan daritahin ke tahun, data lama dapat digunakan dengan dilengkapi proses ekstrapolasi.

Sementara data yang menyangkut aspek yang berubah secara cepat, diharuskan

menggunakan data yang terbaru.

Indikator Perkotaan untuk manajemen Lingkungan Menurut UNHCS

Dalam skala internasional, UNHCS bekerja sama dengan World Bank,

mengembangkan satu perangkat indikator perkotaan untuk membantu negara-negara

menghadapi Konferensi Habitat II tahun 1996. indikator-indikator yang dimaksud,

dirangkum pada Tabel 2.2.




Tabel 2.2

Indikator Perkotaan Untuk Manajemen Lingkungan menurut UNHCS




B. Indikator perkotaan (urban indikators) menurut Asian Development Bank

Lebih spesifik daripada UNHCS, yang indikatornya berlaku untuk kota-kota

dalam skala internasional,Asian Development Bank (ADB) pada tahun 2000 meluncurkan

sekaligus melakukan pengukuran kinerja 18 kota di Asia. Pengukuran kinerja ini dilakukan

dengan mengangkat isu kemiskinan perkotan di negara-negara di Asia sebagai isu utama.

ADB menekankan bahwa permasalahan kemiskinan tidak hanya diindikasikan oleh

pendaatan yang rendah semata, melainkan juga menyangkut aspek human capital

development, gender equity, social protection, good governance, lack of discrimination

dangeograic location.

Pengukuran kinerja tersebut didasarkan pada 140 indikator kota yang

dikelompokkan ke dalam 13 divisi utama, yaitu :

(a) Populasi, migrasi dan urbanisasi :

Menggambarkan karakteristik kependudukan suatu kota melalui indikator-indikator

seperti jumlah penduduk (bertempat tinggal dan bekerja), angka migrasi, komposisi

penduduk menurut umur, jumlah rumah tangga, jumlah anggota keluarga rata-rata dan

jumlah rumah tangga yang tingal di pemukiman ilegal.

(b) Kesenjangan pendapatan, pengangguran dan kemiskinan :

Menggambarkan kondisi perekonomian suatu kota melalui indikator-indikator seperti

distribusi pendapatan, kemiskinan, tenaga kerja anak, tenaga kerja informal, danpenganguran

(c) Kesehatan dan pendidikan

Menggambarkan kondisi kesehatan dan pendidikan masyarakat suatu kota dilihat dari

indikator seperti jumlah orang per tempat tidur rumah sakit, angka kematian bayi. Hasil

pengukuran dirangkum dalam Cities Data Book for Asian and Pasific Region.

Sementara ringkasannya dipaparkan oleh Peter Hall dalam Urban Indicators for Asias

Cities : From Theory to Practise, 2000 angka harapan hidup, angka kematian

diakibatkan oleh penyakit menular, tingkat keluarga berencana, angka buta huruf untuk

orang dewasa, tingkat pnerimaan murid sekolah, jumlah siswa yang lulus perguruan

tinggi, rata-rata tingkat pendidikan akhir dan jumlah murid per kelas.




(d) Produktivitas dan daya saing kota :

Menggambarkan perkembangan perekonomian kota melalui penilaian terhadap

indikator-indikator seperti PDRB per kapita, struktur mata pencaharian, pengeluaran

rumah tangga pada item utama, tingkat investasi menurut sector (infrastruktur,

perumahan dan layanan publik lainnnya), tingkat pariwisata, daftar investasi utama,

biaya hidup sehari dan jumlah corporate headquarters.

(e) Teknologi dan Connectivity :

Masih berkaitan dengan perkembangan perekonomian perkotaan yang dinilai dari

tingkat pengeluaran pemerintah untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, tingkat

penggunaan telepon (lokal, interlokal, internasional dan mobile) serta tingkat koneksi

internet (jumlah dan pertumbuhan).

(f) Perumahan :

Merepresentasikan pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Namun

dalam hal ini, ukuran dan kualitas rumah tidak perlu dipentingkan, melainkan lebih

menekankan pada guna lahan dan harga lahan. Oleh karena itu, indikator-indikator yang

digunakan antara lain tipe hunian, tipe kepemmilikan, harga jual dan sewa rumah,

pembiayaan kepemilikan rumah, tingkat produksi perumahan, perlakuan terhadap

pemukiman liar, pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk yang tidak memiliki

rumah.(g) Lahan kota :

Menggambarkan sejauh mana tingkat penggunaan lahan perkotaan, apakah banyak lahan

tidur atau tidak serta apakah hal itu berkaitan dengan tingkat permintaan terhadap lahan

atau tidak, dan seterusnya.

(h) Pelayanan Umum :

Terdiri atas air, listrik, saluran air kotor/limbah, telepon dan sarana pengumpulan

sampah (TPA/TPS). Indikator yang digunakan antara lain jumlah koneksi, investasi per

kapita, pengeluaran untuk operasional dan pemeliharaan, cost recovery, tingkat

produtivitas karyawan dalam melayani publik, penyedia, tingkat kekurangan dan

gangguan dalam pelayanan, tingkat konsumsi serta tarif berlaku.




(i) Lingkungan Perkotaan :

Dinilai dengfan indikator seperti volume sampah yang dihasilkan, pengelolaan sampah,

pengolahan limbah/air kotor, tingkat polusi udara, tingkat penggunaan energi, tingkat

kebisingan dan tingkat kerusakan akibat bencana alam.

(j) Transportasi Perkotaan :

Kelompok indikator ini pada dasarnya mengukur lalu lintas barang dan jasa. Termasuk di

dalamnya, indicator-indikator seperti moda yang digunakan dari rumah ke tempat kerja,

waktu melakukan perjalan (median), tingkat kepemilikan kendaraan, tingkat aktivitas

pelabuhan dan udara, serta jumlah barang yang diangkut menurut jenis kendaraan. Selain

itu, pengukuran ini dilakukan pula terhadap aspek kebijakan seperti tingkat pengeluaran

pemerintah untuk pembangunan jalan, tingkat kemacetan, cost recoovery from fees dan

tingkat kecelakaan lalu lintas.

(k) Budaya :

Hanya diukur dari jumlah pengunjung pada setiap atraksi utama yang diselenggarakan

oleh kota.

(l) Keuangan Pemerintah Daerah :

Kelompok ini mengukur berbagai jenis indikator input dan output, antara lain sumber

pendapatan daerah, pengeluaran rutin pemerintah daerah, tingkat efisiensi penarikan

pajak, debt service charge, employment, tingkat upah dan sejauh mana komputerisasidilakukan dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

(m) Pemerintahan dan Manajemen Perkotaan :

Kelompok yang terakhir ini relatif besar dan sangat heterogen, yaitu termasuk data-data

mengenai fungsi pemerintah daerah, tingkat partisipasi, kebebasan dari pemerintah pusat,

anggota dewan, representasi, aplikasi perencanaan, berbagai indeks yang secara langsung

berkaitan dengan kualitas hidup (kepuasan pelanggan, persepsi kota sebagai tempat

hidup, tingkat kejahatan) serta indeks-indeks mengenai akses terhadap informs perkotaan,

hubungan antara administrasi kota dengan masyarakat dan eksistensi unit distrik yang

terdesentralisasi. Sayangnya, dalam pengukuran di lapangan, indikator mengenai kulaitas

hidup sulit diperoleh dan tidak memungkinkan untuk melakukan survei terhadap persepsi

secara langsung.




Metoda pengukuran ADB secara umum jauh lebih mudah dan feasible dalam hal

perolehan data daripada metoda pengukuran yang dikemukakan oleh UNDP dan

UNHCS sebelumnya. Dalam hal ini, ADB lebih banyak menggunakan data kuantitatif

dan menekankan pada proses pengolahan data statistik yang pada umumnya dimiliki oleh

instansi-instansi di negara-negara di Asia.

Formulasi Lingkup dan Kriteria Penilaian per-Kotaan

Indikator penilaian kinerja pembangunan perkotaan terdiri dari 2 (dua) indeks,

yaitu Indeks Pembangunan Kota dan Indeks Kualitas Hidup, serta beberapa aspek,yaitu:

1. Aspek Penduduk

Indikator yang digunakan:

- Tingkat pertumbuhan penduduk;

- Tingkat migrasi; dan

- Tingkat kepadatan penduduk.

2. Aspek Produktifitas Perkotaan


Tingkat kemiskinan;

Tingkat pengangguran;

Tingkat pertumbuhan PDRB Kota per pertumbuhan nasional;

Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa;

Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB; dan

Tingkat ketergantungan penduduk.

3. Aspek Kesehatan dan Pendidikan


Tingkat kematian ibu;

Tingkat kematian bayi; Angka Prevelensi Penyakit Diare;

Rata-rata usia harapan hidup warga;

Ketersediaan fasilitas Puskesmas;

Ketersediaan fasilitas Rumah Sakit; dan

Ketersediaan apotek;




Angka melek huruf;

Ketersediaan fasilitas pendidikan (SD);

Ketersediaan fasilitas pendidikan (SMP); dan

Ketersediaan fasilitas pendidikan (SMU).

4. Aspek Permukiman dan Lingkungan


Rasio penduduk kumuh per penduduk total;

Persentase permukiman kumuh;

Luasan permukiman kumuh;

Rasio Ruang Terbuka Hijau;

Pengaduan polusi/pencemaran;

Jumla kejadian kebakaran; dan

Tindak kejahatan per 1000 penduduk.

5. Aspek Ekonomi


Pertumbuhan Ekonomi (Kenaikan PDRB)

Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB

Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa 5 tahun terakhir

Analisis ICOR

Laju Produktifitas Perkapita / Pertumbuhan Pendapatan Perkapita

Rata-rata pendapatan penduduk perkapita

Disparitas Pendapatan Antarsektor

Kemandirian Kota (Keuangan Daerah/Pendapatan Daerah)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Elastisitas kesempatan Kerja

Tingkat Kemiskinan

6. Aspek Budaya


Potensi Fisik (Kuantitas dan kualitas potensi fisik bangunan cagar budaya, situs,

benda arkeologis dan kawasan bersejarah)




Potensi Non Fisik (Potensi asset budaya non-fisik berupa peninggalan atau warisan

budaya meliputi seni budaya, ritual, adat, kebiasaan)

Potensi Kelembagaan (Kelompok atau institusi sosial di tingkat masyarakat yang

melakukan pengelolaan asset budaya secara aktif)

7. Aspek Sosial

Kependudukan, Indikator yang digunakan:

Kepadatan Penduduk Kota

Kepadatan Penduduk Kelurahan

Angka Migrasi

Frekuensi penyakit infeksi per 1000 penduduk

Tingkat kematian bayi

Rata-rata usia harapan hidup warga

Ketersediaan fasilitas kesehatan (berkait luasan daerah pelayanan)

Ketersediaan jumlah tenaga medis

Ketersediaan Apotek

8. Aspek Spasial


Konversi Lahan

Ketersediaan Ruang Publik

Keberadaan lingkungan kumuh

9. Aspek Prasarana

1) Sektor Air Bersih

Aset, meliputi :

a. Sumber Air

b. Kualitas Air

c. Kebocoran Air

d. Pelayanan

Cakupan Pelayanan

Cakupan Pelanggan

Konsumsi air bersih per pelanggan rumah tangga (domestik)




Konsumsi air bersih konsumsi lain (non-domestik)

Tingkat penggunaan air

Tarif Air

2). Sektor Transportasi

Aset, meliputi :

a. Panjang Jalan Sesuai Fungsi

b. Panjang Jalan Sesuai Kewenangan

c. Kondisi Jalan

d. Terminal Angkutan Darat

e. Terminal Udara

3). Sektor Sanitasi

Aset, meliputi :

a. Kondisi pengolahan setempat (on-site system)

b. Kondisi Pengolahan terpusat (off-site system)

4). Sektor Persampahan

Aset, meliputi :

a. Pengumpulan

b. Pengangkutan

c. Kapasitas Pembuangand. Metoda Pembuangan

e. Kepemilikan Lahan TPA

f. Pelayanan, meliputi :

- Cakupan Pelayanan

- Retribusi Sampah

- Kerjasama dengan Masyarakat

10. Aspek Pengelolaan Pemerintah

a. Pewujudan Rencana Tindakan

b. Ketergantungan Dengan Pemerintah Pusat

c. Kepuasan Masyarakat

d. Akses Informasi Publik

e. Aspek Pengelolaan Prasarana air bersih




f. Aspek Pengelolaan Prasarana Persampahan

g. Aspek Pengelolaan Prasarana Air Limbah

h. Aspek Pengelolaan Prasarana Drainase

i. Aspek Pengelolaan Prasarana Jalan dan Transportasi

C. Standar Pelayanan Minimal (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana

Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001

Didalam upaya untuk menilai kualitas pelayanan suatu prasarana dan sarana

perkotaan ada baiknya kita mengulas terlebih dahulu tentang pelayanan yang minimal

harus diberikan oleh prasarana dan sarana perkotaan tersebut.

Di negara kita, khususnya di lingkungan kimpraswil, kajian tentang standar

pelayanan minimal yang harus diberikan untuk masing-masing sektor prasrana dan

sarana perkotaan telah ditetapkan standarnya.

Kajian tentang Standar Pelayanan Minimal Prasarana dan Sarana Perkotaan ini

didasarkan pada Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal bidang Penataan

Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum yang merupakan Keputusan

Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001.

Di bawah ini akan dikaji Standar Pelayanan Minimal untuk sektor Air Bersih,

Drainase, Air Kotor, Persampahan dan Jalan dan Angkutan Kota, yaitu;A. Sektor Air Bersih

Standar Pelayanan Minimal Air Bersih yang diatur dalam Kepmen Kompraswil

No 534/KPTS/M/2001 mencakup berbagai hal sebagai berikut :

1. Indikator Pelayanan: penduduk terlayani, tingkat debit pelayanan/orang dan tingkat

kualitas air minum

2. Cakupan Pelayanan: 55-75% penduduk terlayani

3. Tingkat Pelayanan: 60-220 lt/org/hari, untuk permukiman dikawasan perkotaan, 30-

50 lt/org/hari, untuk lingkungan perumahan pedesaan

4. Kualitas Pelayanan: Memenuhi standar air bersih Beberapa ukuran penilaian

kualitas pelayanan dari sumber yang lain adalah:

Kadar garam dalam air bersih:1000-3000 ppmslightly saline




3000-10000 ppm moderately saline

10000-35000 ppm very saline

lebih dari 35000 ppm brine

Ph Air Bersih normal: 6 8 Kekerasan air karena mengandung calcium dan magnesium:

0 60 ppmsoft

61 120 ppm moderately hard

121 180 ppm hard

lebih dari 180 ppm very hard

Faktor biologis yang terkait dengan kualitas air : BOD (Biochemical OxygenDemand)

Kualitas umum air : tidak berbau, berasa, berwarna dan tidak mengandungsesuatu yang menyebabkan menurunnya kualitas air.

Kemenerusan pelayanan (jam pelayanan): jam/hariB. Drainase

Standar Pelayanan Minimal Drainase yang diatur dalam Kepmen Kompraswil

No 534/KPTS/M/2001 mencakup berbagai hal sebagai berikut :

1. Indikator Pelayanan : Luas genangan banjir tertangani di daerah perkotaan dan

kualitas penangangan2. Cakupan Pelayanan : Tidak ada genangan banjir di daerah kota / perkotaan > 10 Ha

3. Tingkat Pelayanan: Di lokasi genangan dengan tinggi genangan rata-rata > 30 cm;

lama genangan > 2 jam; frekuensi kejadian banjir > 2 kali setahun

4. Kualitas Pelayanan: Tidak terjadi lagi genangan banjir, bila terjadi genangan; tinggi

genangan rata-rata < 30 cm, lama genangan < 2 jam; frekuensi kejadian banjir < 2

kali setahun.

Pedoman Standar Pelayanan Minimal untuk drainase juga menyediakan

informasi tentang Indikasi Penanganan dan kriteria desain yakni :

Genangan < 10 Ha, penanganan drainase mikro

Genangan > 10 Ha, penanganan drainase makro

Kriteria Disain/Perencanaan meliputi:




Saluran Primer/ Makro drainase untuk kawasan strategis, perdagangan, industri,

permukiman untuk penanganan > 10 Ha, PUH 10-25 tahun

Saluran sekunder untuk penanganan genangan > 10 Ha, PUH 10-25 tahun

Saluran Tersier, untuk penanganan genangan < 10 Ha, PUH 2-5 tahun

Beberapa hal lain yang dapat dipakai untuk mengindikasikan tingkat pelayanan drainase adalah:

Penanganan kualitas limbah, apabila saluran drainase terpadu dengan saluran limbah

rumah tangga. Dalam hal ini pengenceran air limbah kotor diperlukan untuk dapat

dibuang secara langsung ataupun dengan diolah terlebih dahulu.

Debit saluran pengglontor yang direncanakan harus mampu mendorong limbah air kotor

yang ada di jaringan bersangkutan.

C. Air Kotor/ Limbah

Standar Pelayanan Minimal Air Kotor/ Limbah yang diatur dalam Kepmen

Kompraswil No 534/KPTS/M/2001 mencakup berbagai hal sebagai berikut:

1. Indikator Pelayanan: Tingkat penyediaan sarana sanitasi terhadap jumlah penduduk kota/

perkotaan dan kualitas penanganan

2. Cakupan Pelayanan: 80% dari jumlah penduduk kota/perkotaan

3. Tingkat Pelayanan:

Sarana sanitasi individual dan komunal (sistem onsite): Toilet RT/ Jambang/MCK,

Septik Tank, Truk tinja, IPLT

Sistem off-site: Modular/full Sewerage System terdiri dari jaringan sewer dan IPAL

4. Kualitas Pelayanan:

Sistem On-site:

- Separasi antara grey water (mandi, cucian) terhadap black water (kakus)

- Penyaluran black water yang baik ke septik tank, tanpa ada kebocoran dan baru

- Tidak ada rembesan langsung/ pencemaran air tinja dari septik tank ke air tanah

- Efisien removal BOD dan SS > = 85%

- Tidak ada komplain terhadap permintaan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja,

pengolahan lumpur tinja selanjutnya di IPLT

Sistem Off-site:- Tidak ada separasi antara grey water terhadap black water, tetapi disain sewerage

dapat bersatu denganstorm sewer

5/22/2018 Laporan Akhir Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai

Laporan Akhir Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan

Documents

Transcript of Laporan Akhir Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan