Post on 30-May-2018
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 1/87
MODULMODUL
PELAKSANAANPELAKSANAAN
ANGGARANANGGARAN
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 2/87
22
KELEMAHAN DI BIDANGPENGANGGARAN
Fungsi perencanaan yang belum tegas benangFungsi perencanaan yang belum tegas benangmerahnya dengan penganggaran;merahnya dengan penganggaran;
Institusi penganggaran yang terbelah antaraInstitusi penganggaran yang terbelah antara
anggaran rutin dan pembangunan;anggaran rutin dan pembangunan;
Anggaran yang berorientasi pada input, bukanAnggaran yang berorientasi pada input, bukanoutput atau outcomes;output atau outcomes;
Landasan pelaksanaan hak bujet legislatif Landasan pelaksanaan hak bujet legislatif yang belum tersedia.yang belum tersedia.
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 3/87
33
KELEMAHAN DI BIDANGPELAKSANAAN ANGGARAN
FungsiFungsi financial management financial management yang tidak yang tidak terpadu, dan fungsi operasional yang belumterpadu, dan fungsi operasional yang belumoptimal (optimal (let the managers managelet the managers manage););
Dukungan pembiayaan alternatif yang belumDukungan pembiayaan alternatif yang belumtersedia setelah independensi BI;tersedia setelah independensi BI;
Duplikasi dan akumulasi sehubungan denganDuplikasi dan akumulasi sehubungan denganpemisahan anggaran rutin dan pembangunan;pemisahan anggaran rutin dan pembangunan;
Penyelenggaraan fungsiPenyelenggaraan fungsi treasury treasury (kas, piutang,(kas, piutang,utang, investasi, aset lain) yang jauh dariutang, investasi, aset lain) yang jauh darioptimal.optimal.
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 4/87
44
KELEMAHAN AKUNTANSI DANPERTANGGUNGJAWABAN
Tanggung jawab kementerian thp penggunaanTanggung jawab kementerian thp penggunaananggaran belum cukup tegas;anggaran belum cukup tegas;
Belum tersedia standar akuntansi bagiBelum tersedia standar akuntansi bagi
pelaporan keuangan pemerintah, dan belumpelaporan keuangan pemerintah, dan belum jelas otoritas pembuat standar dimaksud. jelas otoritas pembuat standar dimaksud.
Laporan keuangan hanya meliputi realisasiLaporan keuangan hanya meliputi realisasianggaran dan penyajiannya sangat lambat.anggaran dan penyajiannya sangat lambat.
Fungsi pemeriksaan yang kurang efektif danFungsi pemeriksaan yang kurang efektif dantumpang tindih;tumpang tindih;
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 5/87
55
AGENDA REFORMASI:Dari Hulu Sampai ke Hilir
Reformasi bidang Perencanaan & Penganggaran.Reformasi bidang Perencanaan & Penganggaran.
Reformasi bidang Pelaksanaan Anggaran.Reformasi bidang Pelaksanaan Anggaran.
Reformasi bidang Perbendaharaan, dan SistemReformasi bidang Perbendaharaan, dan SistemPenerimaan & Pembayaran.Penerimaan & Pembayaran.
Reformasi bidang Pengelolaan Kas, Piutang,Reformasi bidang Pengelolaan Kas, Piutang,Barang Milik Negara, dan Kewajiban PemerintahBarang Milik Negara, dan Kewajiban Pemerintah
Reformasi bidang Akuntansi, Pelaporan, danReformasi bidang Akuntansi, Pelaporan, danPertanggungjawabanPertanggungjawaban
Reformasi bidang Pemeriksaan dan SistemReformasi bidang Pemeriksaan dan Sistem
PengendalianPengendalian
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 6/87
66
AGENDA REFORMASI:Perangkat Perubahan
Perubahan Hukum & Peraturan Per-UU-anPerubahan Hukum & Peraturan Per-UU-an
Penataan ulang sistem, prosedur, dan kalenderPenataan ulang sistem, prosedur, dan kalender
Penyesuaian kelembagaan/organisasiPenyesuaian kelembagaan/organisasi
Perubahan kerangka perilakuPerubahan kerangka perilaku
Peningkatan kapasitas personilPeningkatan kapasitas personil
Penyediaan sarana kerjaPenyediaan sarana kerja
Perwujudan kepemimpinan/leadership baruPerwujudan kepemimpinan/leadership baru
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 7/87
77 02/14/1002/14/10
Fiscal planning &management
External audit &external review
Transaction accounting,
recording and reporting
Budget execution
revenue raising, expenditure, loans
Budget preparation &enactment
Budget Cycles
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 8/87
LANDASAN HUKUM PELAKSANAANLANDASAN HUKUM PELAKSANAAN
ANGGARANANGGARAN1.1. UU No.17 tahun 2004 tentang Keuangan NegaraUU No.17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara
2.2. UU No. 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUU No. 01 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3.3. UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab KeuanganUU No. 15 tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
NegaraNegara
4.4. PP Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.PP Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
5.5. PP Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/LPP Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L
6.6. PP Nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum.PP Nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum.
7.7. PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.8.8. Kepres Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danKepres Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 72 tahun 2004.Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 72 tahun 2004.
9.9. Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaKepres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 61 Tahun 2004.Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 61 Tahun 2004.
10.10. PMK No. 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN.PMK No. 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN.
11. PMK Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Bagan Perkiraan Standar.11. PMK Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Bagan Perkiraan Standar.12. PMK Nomor 80/PMK.06/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana12. PMK Nomor 80/PMK.06/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan,Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan,
Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun 2009.Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun 2009.
13. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Mekanisme Pelaksanaan13. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Mekanisme Pelaksanaan
Pembayaran atas Beban APBN.Pembayaran atas Beban APBN.
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 9/87
OVERVIEW
PERENCANAAN ANGGARAN
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 10/87
RENSTRA-KL
PAGUINDIKATIFRENJA-KL
PAGUSEMENTARA
RKA-KL
HIMPUNANRKA-KL
NOTA KEU &
RAPBN
RPJM
APBN
RINCIANAPBN
RKP
DIPA
LKPP
BAPPENAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA
BAPPENAS+DEPKEU
KEMENTERIAN/LEMBAGA
BAPPENAS
DEP.KEUANGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA
DEP.KEUANGAN
DEP.KEUANGAN
PEMERINTAH+DPR
DEP.KEUANGAN
KEMENTRIAN/L+DEPKEU
PEMERINTAH+DPR
PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PENGESAHANANGGARAN
PELAKSANAAN
PERTNGGJWB
PP
SEB
PP
SE-MK
UU
Perpres
UU
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 11/87
Pokok-pokok
Kebijakan Fiskal dan
Kerangka Ekonomi
Makro
(Pertengahan Mei) Pagu Sementara
(Pertengahan Juni)
RAPBN
(Agustus)
APBN
(Akhir Oktober)
Rincian Anggaran
Belanja K/L(Akhir November)
Perpres
UU
RUU & NK
RKP
Pagu Indikatif
(Maret)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
DIPA K/L
(31 Desember)
SIKLUS APBN
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 12/87
Pagu Sementara t+1(Pertengahan Juni)
RAPBN t+1(Agustus)
APBN T+1
(Akhir Oktober)
RAPBN-P t
(Juli)
APBN-P t
(September)
Pagu Indikatif t+1
(Maret)
(1)
(2)
(3)
(4)
(a)
(b)
(c)
LKPP t-1
PENUTUP : SIKLUS APBN
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 13/87
PLAFON
RAPBN
Asumsi
Makro
• Pertumbuhan Ekonomi• Inflasi• Nilai Tukar • Harga Minyak
• Produksi Minyak• Tk. Suku Bunga
• Depkeu• Bappenas• Bank Indonesia• BPS
Pembahasan RKA-KL
.Komisi-Komisi DPR
.Depkeu
.Kementerian/Lembaga
Departemen
Keuangan
ALUR APBN
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 14/87
TINGKAT PEMBICARAAN RUU APBN
Dilakukan dalam 2 tingkat pembicaraan: TINGKAT I
Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat BadanLegislasi, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panitia
Khusus TINGKAT II
Rapat Paripurna: pengambilan keputusan
Sebelum dilakukan pembicaraan Tingkat I dan Tingkat IIdiadakan Rapat Fraksi.
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 15/87
PELAKSANAAN ANGGARANPELAKSANAAN ANGGARAN
Siklus Anggaran :Siklus Anggaran :
1.1.Penyusunan & Penetapan APBNPenyusunan & Penetapan APBN
2.2.Pelaksanaan APBNPelaksanaan APBN3.3.Pengawasan APBNPengawasan APBN
4.4.Pertanggungjawaban APBNPertanggungjawaban APBN
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 16/87
Penyusunan & Penetapan APBNPenyusunan & Penetapan APBN
1.1. Pemerintah sampaikan pokok2 kebijakan fiskal &Pemerintah sampaikan pokok2 kebijakan fiskal &
kerangka ekonomi kpd DPR (bulan Mei)kerangka ekonomi kpd DPR (bulan Mei)
2.2. Pemerintah pusat & DPR bahas kebijaksanaanPemerintah pusat & DPR bahas kebijaksanaan
umum dan prioritas anggaran sbg acuan bagi K/Lumum dan prioritas anggaran sbg acuan bagi K/L
dalam penyusunan anggarandalam penyusunan anggaran
3.3. Menteri/Pimp. Lembaga menyusun RKA-KL danMenteri/Pimp. Lembaga menyusun RKA-KL dan
dibahas dgn DPR, hasilnya disampaikan kedibahas dgn DPR, hasilnya disampaikan ke
Menkeu sbg bahan rancangan UU APBN tahunMenkeu sbg bahan rancangan UU APBN tahun
berikutnyaberikutnya
4.4. Pemerintah Pusat sampaikan RUU APBN + NotaPemerintah Pusat sampaikan RUU APBN + Nota
Keuangan kpd DPR untuk dibahas (bulanKeuangan kpd DPR untuk dibahas (bulan
Agustus)Agustus)
5.5. DPR menyetujui RUU APBN selambat-lambatnya 2DPR menyetujui RUU APBN selambat-lambatnya 2
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 17/87
Pelaksanaan APBNPelaksanaan APBN1.1. Setelah UU APBN ditetapkan, rincian pelaksanaannyaSetelah UU APBN ditetapkan, rincian pelaksanaannya
dituangkan dlm Perpres tent. Rincian APBNdituangkan dlm Perpres tent. Rincian APBN2.2. Menkeu beritahu K/L agar sampaikan dok. PelaksanaanMenkeu beritahu K/L agar sampaikan dok. Pelaksanaananggaran berdasarkan alokasi anggaran dlm Perpresanggaran berdasarkan alokasi anggaran dlm Perprestent.Rincian APBN (termasuk RBA BLU)tent.Rincian APBN (termasuk RBA BLU)
3.3. Menkeu mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran danMenkeu mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran dan
disampaikandisampaikan menteri/pimpinan lembaga, BPK, Gubernur, Direktur menteri/pimpinan lembaga, BPK, Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, KepalaJenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, KepalaKantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan terkait, Kuasa BendaharaKantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan terkait, Kuasa BendaharaUmum Negara (KPPN) terkait, dan Kuasa Pengguna Anggaran.Umum Negara (KPPN) terkait, dan Kuasa Pengguna Anggaran.
4.4. Penanggung jawab Keg. Mengajukan dana dgn menerbitkanPenanggung jawab Keg. Mengajukan dana dgn menerbitkan
SPM kpd kuasa BUNSPM kpd kuasa BUN5.5. Pemerintah susun lap. Realisasi semester I APBN & prognosisPemerintah susun lap. Realisasi semester I APBN & prognosis
dan disampaikan ke DPR selambat-lambatnya akhir Juli TA Ybs.dan disampaikan ke DPR selambat-lambatnya akhir Juli TA Ybs.
6.6. Jika ada penyesuaian pemerintah pusat ajukan RUU perubahanJika ada penyesuaian pemerintah pusat ajukan RUU perubahanAPBNAPBN
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 18/87
1818
DPR RI PresidenPROSES PENYUSUNAN DANPROSES PENYUSUNAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARANPELAKSANAAN ANGGARAN
DJA
Kementerian
/Lembaga
UnitOrganisasi
SATKER
Dit PA/
Kanwil DJPb
DJPb
KPPN
BANK Rekanan
3a5
4
6
7
3 8a
8b
2 9a
10
1
13
a
9b
11
12
13
b
14
15
16
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 19/87
Pengawasan Pelaksanaan APBNPengawasan Pelaksanaan APBN
1.1. Pengawasan dilakukan atasan kepala kantor/satkerPengawasan dilakukan atasan kepala kantor/satker
K/LK/L
2.2. Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan atasInspektorat Jenderal melakukan pengawasan atas
pelaksanaan APBNpelaksanaan APBN3.3. Pengawasan oleh DPRPengawasan oleh DPR
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 20/87
Pertanggungjawan PelaksanaanPertanggungjawan Pelaksanaan
APBNAPBN
1.1. Menteri/pimpinan lembaga membuat laporan keuangan :Menteri/pimpinan lembaga membuat laporan keuangan :
- Laporan Realisasi AnggaranLaporan Realisasi Anggaran
- NeracaNeraca
- Catatan atas Lap. KeuanganCatatan atas Lap. Keuangan(termasuk Lap. Keuangan BLU)(termasuk Lap. Keuangan BLU)
2.2. LK disampaikan ke Menkeu paling lambat 2 bulan setelahLK disampaikan ke Menkeu paling lambat 2 bulan setelahTA berakhir.TA berakhir.
3.3. Menkeu menyusun rekapitulasi LK dan disampaikan keMenkeu menyusun rekapitulasi LK dan disampaikan kePresidenPresiden
4.4. Presiden sampaikan LK ke BPK utk diauditPresiden sampaikan LK ke BPK utk diaudit
5.5. LK (audited) disampaikan Presiden ke DPR sbg RUULK (audited) disampaikan Presiden ke DPR sbg RUUPertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN.
H l d dl P l kHal mendasar dlm Pelaksanaan
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 21/87
Hal mendasar dlm PelaksanaanHal mendasar dlm Pelaksanaan
APBNAPBN1.1. Pemisahan kewenangan administratif (Pemisahan kewenangan administratif (ordonatur ordonatur ))
yang berada pada Menteri/pimpinan lembaga danyang berada pada Menteri/pimpinan lembaga dankewenangan perbendaharaan (kewenangan perbendaharaan (comptablecomptable) yang) yang
berada pada Menkeuberada pada Menkeu
2.2. Menkeu sbg pembantu Presiden dlm bidangMenkeu sbg pembantu Presiden dlm bidang
keuangan pada hakikatnya adalahkeuangan pada hakikatnya adalah Chief FinancialChief FinancialOfficer Officer ((CFOCFO) Pemerintah) Pemerintah
3.3. Menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalahMenteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah
Chief Operasional Officer PChief Operasional Officer Pengawas keuangan danengawas keuangan dan
manajer keuangan.manajer keuangan.4.4. Kementerian Keuangan berwenang dan bertanggungKementerian Keuangan berwenang dan bertanggung
jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara
secara nasional, sementara kementeriansecara nasional, sementara kementerian
negara/lembaga berwenang dan bertanggungjawabnegara/lembaga berwenang dan bertanggungjawabatas penyelenggaraan pemerintah sesuai denganatas penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 22/87
ANGGARAN PENDAPATAN
& BELANJA NEGARA
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 23/87
ANGGARAN PENDAPATAN DANANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARABELANJA NEGARA
1.1. PengertianPengertian
2.2. Struktur dan Format APBNStruktur dan Format APBN
3.3. Format APBN bentuk I-accountFormat APBN bentuk I-account4.4. Pengelompokkan dalam PenganggaranPengelompokkan dalam Penganggaran
TerpaduTerpadu
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 24/87
PengertianPengertian
Menurut UU no. 17/2003 Pasal 1 angka 7:Menurut UU no. 17/2003 Pasal 1 angka 7:
APBN adalah rencana keuangan tahunanAPBN adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan Negara yang disetujui olehpemerintahan Negara yang disetujui olehDewan Perwakilan RakyatDewan Perwakilan Rakyat
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 25/87
Struktur dan Format APBNStruktur dan Format APBN
APBN dituangkan kedalam suatu struktur APBN dituangkan kedalam suatu struktur
dan format yang memuat pengelompokandan format yang memuat pengelompokan
jenis transaksi berkaitan dengan rencana jenis transaksi berkaitan dengan rencana
kegiatan penyelenggaraan negarakegiatan penyelenggaraan negaramenurut pengaruhnya terhadap posisimenurut pengaruhnya terhadap posisi
keuangan Negara dalam kurun waktu satukeuangan Negara dalam kurun waktu satu
tahun anggarantahun anggaran
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 26/87
Format APBN bentuk I-accountFormat APBN bentuk I-account
Terdiri dari tiga kelompok utama yaitu:Terdiri dari tiga kelompok utama yaitu:
• Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah,Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah,
•
Anggaran Belanja Negara danAnggaran Belanja Negara dan• Pembiayaan Defisit Anggaran.Pembiayaan Defisit Anggaran.
FORMAT DAN STRUKTUR
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 27/87
FORMAT DAN STRUKTURAPBN
1. APBN terdiri atas anggaran pendapatan,anggaran belanja, dan pembiayaan.
2. Pendapatan negara terdiri atas penerimaanpajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.
3. Belanja negara dipergunakan untuk keperluanpenyelenggaraan tugas pemerintahan pusat danpelaksanaan perimbangan keuangan antarapemerintah pusat dan daerah.
4. Belanja negara dirinci menurut organisasi,fungsi, dan jenis belanja
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 28/87
PendapatanPendapatan Negara dan HibahNegara dan Hibah
BelanjaBelanja NegaraNegara
Surplus/Defisit AnggaranSurplus/Defisit Anggaran
Pendapatan Negara Hibah
Belanja Pemerintah Pusat Transfer ke Daerah
-
PembiayaanPembiayaan
=
STRUKTUR APBN
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 29/87
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 30/87
Anggaran Pendapatan Negara danAnggaran Pendapatan Negara dan
HibahHibah
• Penerimaan perpajakan,Penerimaan perpajakan,
terdiri dari :terdiri dari :
- pajak dalam negeri dan- pajak dalam negeri dan
- pajak perdagangan internasional- pajak perdagangan internasional
• Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari:Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari:
- penerimaan sumber daya alam,- penerimaan sumber daya alam,
- bagian pemerintah atas laba badan usaha milik Negara- bagian pemerintah atas laba badan usaha milik Negara- penerimaan negara bukan pajak lainnya- penerimaan negara bukan pajak lainnya
• Penerimaan HibahPenerimaan Hibah
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 31/87
Anggaran Belanja Negara danAnggaran Belanja Negara dan
Pembiayaan Defisit Anggaran.Pembiayaan Defisit Anggaran.
• Anggaran Belanja Pemerintah PusatAnggaran Belanja Pemerintah Pusat
dikelompokkan menurut:dikelompokkan menurut:
- organisasi/bagian anggaran,- organisasi/bagian anggaran,- fungsi dan belanja- fungsi dan belanja
- jenis belanja- jenis belanja
•
Anggaran Belanja ke daerah terdiri dari:Anggaran Belanja ke daerah terdiri dari:- dana perimbangan dan- dana perimbangan dan
- otonomi khusus dan dana penyesuaian- otonomi khusus dan dana penyesuaian
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 32/87
Belanja pemerintah pusat menurutBelanja pemerintah pusat menurut
organisasi/bagian anggaranorganisasi/bagian anggaran
adalah semua pengeluaran negara yangadalah semua pengeluaran negara yang
dialokasikan kepada kementeriandialokasikan kepada kementerian
negara/lembaga, sesuai dengan program-negara/lembaga, sesuai dengan program-program yang akan dijalankanprogram yang akan dijalankan
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 33/87
Belanja pemerintah pusat menurutBelanja pemerintah pusat menurut
fungsifungsi
adalah semua pengeluaran Negara yang digunakanadalah semua pengeluaran Negara yang digunakanuntuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Negarauntuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Negarayang terdiri dari:yang terdiri dari:
• fungsi pelayanan umum,fungsi pelayanan umum,
• fungsi pertahanan,fungsi pertahanan,• fungsi ketertiban dan keamanan,fungsi ketertiban dan keamanan,
• fungsi ekonomi,fungsi ekonomi,
• fungsi lingkungan hidup,fungsi lingkungan hidup,
• fungsi perumahan dan fasilitas umum,fungsi perumahan dan fasilitas umum,• fungsi kesehatan,fungsi kesehatan,
• fungsi pariwisata dan budaya,fungsi pariwisata dan budaya,
• fungsi agama, fungsi pendidikkan dan perlindunganfungsi agama, fungsi pendidikkan dan perlindungan
socialsocial
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 34/87
Belanja pemerintah pusat menurutBelanja pemerintah pusat menurut
jenis belanja jenis belanja
adalah semua pengeluaran negara yangadalah semua pengeluaran negara yangdigunakan untuk membiayai belanja negaradigunakan untuk membiayai belanja negarayang terdiri dari:yang terdiri dari:
• belanja pegawai,belanja pegawai,• belanja barang,belanja barang,• belanja modal,belanja modal,• pembayaran bunga utang,pembayaran bunga utang,
• subsidi,subsidi,• belanja hibah,belanja hibah,• bantuan sosial danbantuan sosial dan• belanja lain-lain.belanja lain-lain.
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 35/87
Anggaran belanja ke daerah
Dana perimbangan;
Dana otonomi khusus dan Penyesuaian
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 36/87
Pembiayaan dalam negeriPembiayaan dalam negeri
adalah semua pembiayaan yang berasal dari:adalah semua pembiayaan yang berasal dari:
• Perbankan dalam negeri,Perbankan dalam negeri,
• Non-Perbankan dalam negeri, terdiri dari :Non-Perbankan dalam negeri, terdiri dari :
- hasil privatisasi,- hasil privatisasi,
- penjualan aset program restrukturisasi- penjualan aset program restrukturisasi
perbankan danperbankan dan
- surat utang negara- surat utang negara
- dukungan infrastruktur - dukungan infrastruktur
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 37/87
Pembiayaan luar negeri bersihPembiayaan luar negeri bersih
adalah semua pebiayaan yang berasal dariadalah semua pebiayaan yang berasal daripenarikan utang/pinjaman luar negeri yangpenarikan utang/pinjaman luar negeri yangterdiri dari:terdiri dari:
• Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)- pinjaman program,- pinjaman program,
- pinjaman proyek.- pinjaman proyek.
• dikurangi dengan pembayaran cicilandikurangi dengan pembayaran cicilanpokok utang/pinjaman luar negeri.pokok utang/pinjaman luar negeri.
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 38/87
contoh format APBN tahun anggaran 2007contoh format APBN tahun anggaran 2007
menurut UU 18/2006 sebagai berikut:menurut UU 18/2006 sebagai berikut:
A.A. Anggaran Pendapatan Negara dan HibahAnggaran Pendapatan Negara dan Hibah 723.057.922.783.000,-723.057.922.783.000,-
A.1.Penerimaan PerpajakanA.1.Penerimaan Perpajakan 509.462.000.000.000,-509.462.000.000.000,-
1. Pajak Dalam Negeri1. Pajak Dalam Negeri 494.591.600.000.000,-494.591.600.000.000,-
2. Pajak Perdagangan Internasional2. Pajak Perdagangan Internasional 14.870.400.000.000,-14.870.400.000.000,-
A.2.Penerimaan Negara Bukan PajakA.2.Penerimaan Negara Bukan Pajak 210.926.957.783.000,-210.926.957.783.000,-
1. Penerimaan Sumber Daya Alam1. Penerimaan Sumber Daya Alam 146.256.914.000.000,-146.256.914.000.000,-
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
19.100.000.000.000,-19.100.000.000.000,-
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 45.570.043.783.000,-3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 45.570.043.783.000,-
A.3.Penerimaan HibahA.3.Penerimaan Hibah 2.668.965.000.000,-2.668.965.000.000,-
B.B. Anggaran Belanja NegaraAnggaran Belanja Negara 763.570.776.199.000,-763.570.776.199.000,-
B.1.Anggaran Belanja Pemerintah PusatB.1.Anggaran Belanja Pemerintah Pusat504.776.199.968.000,-504.776.199.968.000,-
1. Menurut Organisasi/Bagian Anggaran1. Menurut Organisasi/Bagian Anggaran 504.776.199.968.000,-2. Menurut fungsi504.776.199.968.000,-2. Menurut fungsi504.776.199.968.000,-504.776.199.968.000,-
3. Menurut Jenis Belanja3. Menurut Jenis Belanja 504.776.199.968.000,-504.776.199.968.000,-
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 39/87
B.2. Anggaran Belanja untuk DaerahB.2. Anggaran Belanja untuk Daerah 258.794.599.050.000,-258.794.599.050.000,-B.2.1.Dana PerimbanganB.2.1.Dana Perimbangan 250.342.751.050.000,-250.342.751.050.000,-
1. Dana Bagi Hasil1. Dana Bagi Hasil 68.461.251.050.000,-68.461.251.050.000,-
2. Dana Alokasi Umum2. Dana Alokasi Umum 164.787.400.000.000,-164.787.400.000.000,-
3. Dana Alokasi Khusus3. Dana Alokasi Khusus 17.094.100.000.000,-17.094.100.000.000,-
B.2.2.B.2.2. Dana Otonomi khusus dan PenyesuaianDana Otonomi khusus dan Penyesuaian 8.451.848.000.000,-8.451.848.000.000,-1. Dana Otonomi Khusus1. Dana Otonomi Khusus 4.045.748.000.000,-4.045.748.000.000,-
2. Dana Penyesuaian2. Dana Penyesuaian 4.406.100.000.000,-4.406.100.000.000,-
C. Pembiayaan Defisit AnggaranC. Pembiayaan Defisit Anggaran -40.512.876.235.000,--40.512.876.235.000,-
C.1.Pembiayaan Dalam NegeriC.1.Pembiayaan Dalam Negeri 55.068.296.235.000,-55.068.296.235.000,-
1. Perbankan Dalam Negeri1. Perbankan Dalam Negeri 12.962.028.920.000,-12.962.028.920.000,-
2. Privatisasi dan penjualan asset program2. Privatisasi dan penjualan asset program 1.500.000.000.000,-1.500.000.000.000,-restruturisasi perbankanrestruturisasi perbankan
3. Surat Utang Negara Bersih3. Surat Utang Negara Bersih 40.606.000.000.000,-40.606.000.000.000,-
4. Dukungan infrastruktur -2.000.000.000.000,-4. Dukungan infrastruktur -2.000.000.000.000,-
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 40/87
C.2. Pembiayaan Luar Negeri BersihC.2. Pembiayaan Luar Negeri Bersih -14.555.420.000.000,--14.555.420.000.000,-1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri 40.274.580.000.000,-40.274.580.000.000,-
- Penarikan Pinjaman Program- Penarikan Pinjaman Program 16.275.000.000.000,-16.275.000.000.000,-
- Penarikan Pinjaman Proyek- Penarikan Pinjaman Proyek 23.999.580.000.000,-23.999.580.000.000,-
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar 2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar -54.830.000.000.000,--54.830.000.000.000,-
NegeriNegeri
BAGAN A IR PROSES PEMBAYARAN PADA SATUAN KERJA
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 41/87
4141 02/14/1002/14/10
Benar
UJIDAN
PERIK SA
PEMBEBAN
AN
PEMBEBAN
AN
ProsesSAIProsesSAI
SPMGU
BUKTI
SP2D
LAPORAN
KEUANGAN
DraftSPM -GU
PENERBIT SPMBENDAHARA
PENGELUARAN
UNIT AKUNTASI
SATKER
PENGUJITAGIHAN
PEMBUAT
KOMITMEN
SK SPK
KONTRAK
DaftarLembur
DAFTAR GAJIBA PK BA PB
BA SERAHTERIMA
BUKTIDAN
TAGIHAN
Salah
Bayar
DraftSPM -
LS
SPM
KPPN
Transfer
UP/GU
Transfer
UP/GU
BAGAN ALIR PROSES PEMBAYARAN PADA SATUAN KERJA
SPMLS
Transfer
pihak III
Transfer
pihak III
BUKTI
Pengelompokan Anggaran MenurutPengelompokan Anggaran Menurut
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 42/87
Pengelompokan Anggaran MenurutPengelompokan Anggaran Menurut
Organisasi/Bagian AnggaranOrganisasi/Bagian Anggaran
Pengelompokan organisasi yang digunakan dalamPengelompokan organisasi yang digunakan dalamanggaran belanja negara adalah klasifikasi untukanggaran belanja negara adalah klasifikasi untuk
masing-masing kementerian negara/lembagamasing-masing kementerian negara/lembaga
sebagai pemegang bagian anggaran/penggunasebagai pemegang bagian anggaran/pengguna
anggaran.anggaran.
Selanjutnya dirinci ke beberapa unit organisasiSelanjutnya dirinci ke beberapa unit organisasi
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (Satker Pusat,sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (Satker Pusat,Satker vertikal, SKPD (dana dekon dan TP), Satker Satker vertikal, SKPD (dana dekon dan TP), Satker
khusus (BAPP))khusus (BAPP))
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 43/87
Pengelompokan AnggaranPengelompokan Anggaran
Menurut Fungsi dan Sub fungsiMenurut Fungsi dan Sub fungsi
Menurut fungsi menunjukkan rincianMenurut fungsi menunjukkan rincian
anggaran menurut fungsi/subfungsi,anggaran menurut fungsi/subfungsi,
program, dan kegiatan/subkegiatan.program, dan kegiatan/subkegiatan.
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 44/87
Klasifikasi fungsiKlasifikasi fungsi
• pelayanan umum,pelayanan umum,• pertahanan,pertahanan,• ketertiban dan keamanan,ketertiban dan keamanan,•
ekonomi,ekonomi,
• lingkungan hidup,lingkungan hidup,• perumahan dan fasilitas umum,perumahan dan fasilitas umum,• kesehatan,kesehatan,
• pariwisata dan budaya,pariwisata dan budaya,• agama,agama,• pendidikkan, danpendidikkan, dan• perlindungan sosialperlindungan sosial
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 45/87
Pengelompokan Anggaran MenurutPengelompokan Anggaran Menurut
Klasifikasi EkonomiKlasifikasi Ekonomi
• belanja pegawai,belanja pegawai,
• belanja barang,belanja barang,
• belanja modal,belanja modal,• beban bunga,beban bunga,
• subsidi,subsidi,
• bantuan sosial,bantuan sosial,• hibah danhibah dan
• belanja lainnyabelanja lainnya
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 46/87
STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA KEUANGAN NEGARA
STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA KEUANGAN NEGARA
PRESIDEN
SATKERKuasa Pengguna
Anggaran
MENTERI
PENGGUNA
ANGGARAN
MENTERI KEUANGAN
BENDAHARAWAN
UMUM
SATKERKuasa Pengguna
Anggaran
KPPNKuasa Bendara
Umum
KPPNKuasa Bendara
Umum
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 47/87
KARO KEUANGAN
BENDAHARAPEMBUATKOMITMEN
PEGUJITAGIHAN
PENERBITSPM
SEKJENKUASA PENGGUNA
ANGGARAN
UNITAKUTANSI
INSTANSI
KEPALABIRO
KEPALABIRO
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 48/87
SEKDITJEN
BENDAHARAPEMBUATKOMITMEN
PEGUJITAGIHAN
PENERBITSPM
DITJENKUASA PENGGUNA
ANGGARAN
UNITAKUTANSI
INSTANSI
DIREKTUR DIREKTUR
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 49/87
SETITJEN
BENDAHARAPEMBUATKOMITMEN
PEGUJITAGIHAN
PENERBITSPM
IRJENKUASA PENGGUNA
ANGGARAN
UNITAKUTANSI
INSTANSI
INSPEKTUR INSPEKTUR
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 50/87
SEKBADAN
BENDAHARAPEMBUATKOMITMEN
PEGUJITAGIHAN
PENERBITSPM
BADANKUASA PENGGUNA
ANGGARAN
UNITAKUTANSI
INSTANSI
DEPUTY /KEPALA PUSAT
DEPUTY /KEPALA PUSAT
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 51/87
KABAG UMUM
BENDAHARAPEMBUAT
KOMITMEN
PENERBIT
SPM
PEMBUAT
KOMITMEN
ESELON 2KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
KEPALA
BIDANG
KEPALA
BIDANG
PEGUJI
TAGIHAN
UNIT
AKUTANSI
INSTANSI
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 52/87
KASUBAG TU
Penerbit SPM
BENDAHARAPEGUJI
TAGIHAN
ESELON 3KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
KEPALA SEKSI
PEMBUAT
KOMITMEN
KEPALA
SEKSI
PEGUJI
TAGIHAN
UNIT
AKUTANSI
INSTANSI
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 53/87
DAFTAR ISIANDAFTAR ISIAN
PELAKSANAANPELAKSANAAN
ANGGARANANGGARAN
(DIPA)(DIPA)
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 54/87
Pengertian DIPAPengertian DIPA1.1. Dokumen Pelaksanaan anggaran yang memuatDokumen Pelaksanaan anggaran yang memuat
uraian sasaran yang hendak dicapai, fungsi,uraian sasaran yang hendak dicapai, fungsi,
program dan rincian kegiatan, rencana penarikanprogram dan rincian kegiatan, rencana penarikan
dana tiap-tiap bulan dalam satu tahun sertadana tiap-tiap bulan dalam satu tahun serta
pendapatan yang diperkirakan oleh kementerianpendapatan yang diperkirakan oleh kementeriannegara/lembaganegara/lembaga
2.2. Sesuai PMK 80/PMK.05/2007, DIPA adalah dokumenSesuai PMK 80/PMK.05/2007, DIPA adalah dokumen
pelaksanaan anggaran yang dibuat olehpelaksanaan anggaran yang dibuat oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan olehMenteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh
Direktur Jenderal Perbendahaan atas nama MenteriDirektur Jenderal Perbendahaan atas nama Menteri
Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untukKeuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk
melakukan tindakan yang mengakibatkanmelakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran negara dan pencairan dana ataspengeluaran negara dan pencairan dana atas
beban APBN serta dokumen pendukung kegiatanbeban APBN serta dokumen pendukung kegiatan
Jenis Jenis DIPAJenis Jenis DIPA
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 55/87
Jenis-Jenis DIPAJenis-Jenis DIPAa.a. DIPA Kementerian Negara/Lembaga :DIPA Kementerian Negara/Lembaga :
1.1. DIPA Satker Pusat/Kantor PusatDIPA Satker Pusat/Kantor Pusat
2.2. DIPA Satker Vertikal/ Kantor DaerahDIPA Satker Vertikal/ Kantor Daerah
3.3. DIPA Dana Dekonsentrasi (SKPD Provinsi)DIPA Dana Dekonsentrasi (SKPD Provinsi)
4.4. DIPA Tugas Pembantuan (SKPD Prov/Kab/Kota)DIPA Tugas Pembantuan (SKPD Prov/Kab/Kota)
a.a. DIPA Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (DIPA APP)DIPA Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (DIPA APP)
1.1. DIPA Belanja Pemerintah Pusat (contoh : BA 061)DIPA Belanja Pemerintah Pusat (contoh : BA 061)
2.2. DIPA Belanja Daerah (contoh : BA 070)DIPA Belanja Daerah (contoh : BA 070)
3.3. DIPA Pembiayaan (contoh : BA 096)DIPA Pembiayaan (contoh : BA 096)
4.4. DIPA Khusus (kondisi darurat, bersifat politis)DIPA Khusus (kondisi darurat, bersifat politis)
DIPA (lengkap)DIPA (lengkap)
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 56/87
DIPA (lengkap)DIPA (lengkap)1.1. Surat Pengesahan DIPA (SP DIPA), berisi informasi mengenai halSurat Pengesahan DIPA (SP DIPA), berisi informasi mengenai hal
- hal yang disahkan dari DIPA dan ditandatangani oleh- hal yang disahkan dari DIPA dan ditandatangani oleh
DirjenPerbendaharaan atau Kakanwil DJPB atas nama MenteriDirjenPerbendaharaan atau Kakanwil DJPB atas nama MenteriKeuangan.Keuangan.
2.2. DIPA halaman I (Umum), terdiri dari halaman IA dan halaman IB.DIPA halaman I (Umum), terdiri dari halaman IA dan halaman IB.
Halaman IA memuat informasi yang bersifat umum dari setiapHalaman IA memuat informasi yang bersifat umum dari setiap
satuan kerja. Halaman IB memuat informasi umum tentangsatuan kerja. Halaman IB memuat informasi umum tentang
rincian fungsi, program dan sasarannya serta indikator keluaranrincian fungsi, program dan sasarannya serta indikator keluaranuntuk masing2 kegiatan.untuk masing2 kegiatan.
3.3. DIPA halaman II, berisi informasi setiap satuan kerja, uraianDIPA halaman II, berisi informasi setiap satuan kerja, uraian
kegiatan / sub kegiatan beserta volume keluaran yang hendakkegiatan / sub kegiatan beserta volume keluaran yang hendak
dicapai serta alokasi dana pada masing-masing belanja yangdicapai serta alokasi dana pada masing-masing belanja yang
dicerminkan dalam MAK dicerminkan dalam MAK 4.4. DIPA halaman III, berisi informasi tentang rencana penarikanDIPA halaman III, berisi informasi tentang rencana penarikan
dana dan penerimaan negara bukan pajak yang menjadidana dan penerimaan negara bukan pajak yang menjadi
tanggungjawab setiap satuan kerjatanggungjawab setiap satuan kerja
5.5. DIPA halaman IV, berisi catatan-catatan yaitu hal-hal yang perluDIPA halaman IV, berisi catatan-catatan yaitu hal-hal yang perlu
menjadi perhatian oleh pelaksana kegiatanmenjadi perhatian oleh pelaksana kegiatan
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 57/87
DIPA KANTOR PUSAT :
DIPA Kantor Pusat adalah DokumenPelaksanaan Anggaran Kantor PusatKementerian Negara/Lembaga. PenelaahanDIPA dilakukan secara bersama antara
Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan denganKementerian Negara/Lembaga terkait.Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabatyang ditunjuk menetapkan DIPA dan Direktur
Jenderal Perbendaharaan atas nama MenteriKeuangan mengesahkan DIPA
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 58/87
DIPA KANTOR DAERAH :
DIPA Kantor Daerah adalah Dokumenpelaksanaan anggaran KantorDaerah/Instansi Vertikal KementerianNegara/Lembaga. Penelaahan DIPA
dilakukan secara bersama antara KanwilDitjen Perbendaharaan dengan KantorDaerah/Instansi Vertikal KementerianNegara/Lembaga. Kepala KantorDaerah/Instansi Vertikal Kementerian Negara/Lembaga atau pejabat yang ditunjukmenetapkan DIPA dan Kepala Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 59/87
DIPA dalam rangka PelaksanaanDekonsentrasi :
DIPA dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasiadalah dokumen pelaksanaan anggaran dalamrangka pelimpahan wewenang pemerintahanoleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil
Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal diwilayah tertentu. Penelaahan DIPA dilakukansecara bersama antara Kanwil Direktorat
Jenderal Perbendaharaan dengan Dinas terkait
atas nama Gubernur. Gubernur/Kepala Dinasatau pejabat yang ditunjuk menetapkan DIPAdan Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan atas nama Menteri Keuangan
mengesahkan DIPA
DIPA dalam rangka Pelaksanaan Tugas
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 60/87
DIPA dalam rangka Pelaksanaan TugasPembantuan :
DIPA dalam rangka pelaksanaan TugasPembantuan adalah dokumen pelaksanaananggaran dalam rangka penugasan dariPemerintah kepada Daerah dan/atau Desa
untuk melaksanakan tugas tertentu.Penelaahan DIPA dilakukan secara bersamaantara Direktorat Pelaksanaan AnggaranDitjen Perbendaharaan dengan Kementerian
Negara/Lembaga terkait. Menteri/PimpinanLembaga atau pejabat yang ditunjukmenetapkan DIPA dan Direktur JenderalPerbendaharaan atas nama MenteriKeuan an men esahkan DIPA
DIPA ANGGARAN PEMBIAYAANDIPA ANGGARAN PEMBIAYAAN
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 61/87
6161
1)1) Cicilan Bunga Utang (BA 061)Cicilan Bunga Utang (BA 061)
2)2) Subsidi dan Transfer (BA 062)Subsidi dan Transfer (BA 062)
3)3) Belanja Lain-Lain (BA 069)Belanja Lain-Lain (BA 069)
4)4) Dana Perimbangan (BA 070)Dana Perimbangan (BA 070)
5)5) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (BA 071)Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (BA 071)
6)6) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negari (BA 096)Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negari (BA 096)
7)7) Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri (BA 097)Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri (BA 097)
8)8) Penerusan Pinjaman sebagai Pinjaman (BA 098)Penerusan Pinjaman sebagai Pinjaman (BA 098)
9)9) Penyertaan Modal Negara (BA 099)Penyertaan Modal Negara (BA 099)
10)10) Penerusan Pinjaman sebagai Hibah (BA 101)Penerusan Pinjaman sebagai Hibah (BA 101)
11)11) Penerusan Hibah sebagai Hibah (BA 102)Penerusan Hibah sebagai Hibah (BA 102)
DIPA ANGGARAN PEMBIAYAANDIPA ANGGARAN PEMBIAYAAN
DAN PERHITUNGANDAN PERHITUNGAN
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 62/87
PENYUSUNAN DIPAPENYUSUNAN DIPA
PENYUSUNAN DIPA
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 63/87
6363
- Pengertian :- Pengertian :
rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor/satker rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor/satker
K/L dalam mempersiapkan konsep DIPA yang akanK/L dalam mempersiapkan konsep DIPA yang akan
dimintakan pengesahannya kpd Dirjen PBN utk DIPAdimintakan pengesahannya kpd Dirjen PBN utk DIPA
kantor pusat atau Kakanwil DJPBN utk DIPA daerah.kantor pusat atau Kakanwil DJPBN utk DIPA daerah.- DIPA yg disusun oleh K/L harus berpedoman pd PerpresDIPA yg disusun oleh K/L harus berpedoman pd Perpres
tentang rincian APBN, maka struktur penganggaran dalamtentang rincian APBN, maka struktur penganggaran dalam
DIPA harus terinci unit organisasi, fungssi, program,DIPA harus terinci unit organisasi, fungssi, program,
kegiatan, sub kegiatan , jenis belanja dan lokasi.kegiatan, sub kegiatan , jenis belanja dan lokasi.
--
PENYUSUNAN DIPAPENYUSUNAN DIPA
Hal-hal yang harus diperhatikan dlmHal-hal yang harus diperhatikan dlm
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 64/87
6464
1.1. StatusStatus loanloan..
2.2. Jenis cara pembayaran. Jenis cara pembayaran.
3.3. Alokasi dana.Alokasi dana.
4.4. Standar biayaStandar biaya..
5.5. Kartu Pengawasan Alokasi Pagu PHLNKartu Pengawasan Alokasi Pagu PHLN
6.6. NPPHLN.NPPHLN.
Hal hal yang harus diperhatikan dlmHal hal yang harus diperhatikan dlm
pencantuman PHLN dalam DIPApencantuman PHLN dalam DIPA
PENYUSUNAN DIPAPENYUSUNAN DIPA
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 65/87
6565
PENYUSUNAN DIPAPENYUSUNAN DIPA
Penyusunan DIPA oleh Satker berpedoman pada :Penyusunan DIPA oleh Satker berpedoman pada :
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 80/PMK.05/2007Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 80/PMK.05/2007tanggal 18 Juli 2007 tentang : Petunjuk Penyusunan dantanggal 18 Juli 2007 tentang : Petunjuk Penyusunan dan
Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran KementerianPenelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan,Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan,
Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2008Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2008• Peraturan Menteri Keuangan No.Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.02/200781/PMK.02/2007
tanggal 23 Juli 2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggarantanggal 23 Juli 2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran
20082008
BELANJA MODALBELANJA MODAL
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 66/87
6666
BELANJA MODALBELANJA MODALBelanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukanBelanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukandalam rangka pembentukan modal yang sifatnyadalam rangka pembentukan modal yang sifatnyamenambah aset kementerian negara/lembaga denganmenambah aset kementerian negara/lembaga dengankewajiban untuk menyediakan biaya pemeliharaan.kewajiban untuk menyediakan biaya pemeliharaan.
Dengan demikian, Belanja Modal merupakanDengan demikian, Belanja Modal merupakanpengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetappengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetapdan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satudan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satuperode akuntansiperode akuntansi
Aset Tetap
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 67/87
Aset Tetap• Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik sebagai
berikut : berwujud, akan menambah aset pemerintah,mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,nilainya relatif material (di atas Rp 300.000,- per unit).Sedangkan batasan minimal kapitalisasi untukGedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi danJaringan adalah sebesar Rp 10.000.000,-.
• Ciri-ciri/karakteristik Aset Lainnya adalah tidak
berwujud, akan menambah aset pemerintah,mempunyai masa manfaat lebih dari dari 1 (satu)tahun, nilainya material.
Dikategorikan Belanja Modal apabila
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 68/87
Dikategorikan Belanja Modal apabila
memenuhi kreteria :
Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya
perolehan aset tetap atau aset lainnya;
Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimalkapitalisasi aset tetap;
Aset lainnya yang telah ditetapkan oleh
pemerintah;
Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan
untuk dijual.
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 69/87
BELANJA MODALBELANJA MODAL
1.1. belanja modal tanah,belanja modal tanah,
2.2. belanja modal peralatan danbelanja modal peralatan danmesin.mesin.
3.3. belanja modal gedung danbelanja modal gedung danbangunan,bangunan,
4.4.
belanja modal jalan, irigasi danbelanja modal jalan, irigasi dan jaringan, jaringan,
5.5. belanja modal fisik lainnya.belanja modal fisik lainnya.
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 70/87
Belanja Bunga
Bunga yaitu pembayaran yang dilakukan
atas kewajiban penggunaan pokok utang
( principal outstanding ), baik utang dalam
negeri maupun luar negeri yang dihitungberdasarkan posisi pinjaman.
Jenis belanja ini khusus digunakandalam kegiatan dari Bagian Anggaran
Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP).
Subsidi
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 71/87
Subsidi
Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan
kepada perusahaan/lembaga yangmemproduksi, menjual, mengekspor, ataumengimpor barang dan jasa untuk memenuhihajat hidup orang banyak sedemikian rupasehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh
masyarakat.
Belanja ini antara lain digunakan untukpenyaluran subsidi kepada perusahaan negara
dan perusahaan swasta.
Jenis belanja ini khusus digunakan dalamkegiatan dari Bagian Anggaran Pembiayaan danPerhitungan (BAPP).
Belanja Bantuan Sosial
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 72/87
Belanja Bantuan Sosial.Bantuan sosial yaitu transfer uang atau barang yangdiberikan kepada masyarakat guna melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggotamasyarakat dan atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan
dan keagamaan.
Yang termasuk kedalam belanja bantuan sosial adalah : bantuan kompensasi sosial,
Transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa yang diberikankepada masyarakat, sebagai dampak dari adanya kenaikanharga BBM.
Bantuan kepada lembaga pendidikan dan peribadatan. Transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa yang diberikan
kepada lembaga pendidikan dan peribadatan.
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 73/87
PENELAAHAN DIPAPENELAAHAN DIPA
PengertianPengertian
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 74/87
PengertianPengertian
Pengertian penelaahan adalah proses pencocokanPengertian penelaahan adalah proses pencocokan
SRAA, peraturan presiden tentang rincian APBNSRAA, peraturan presiden tentang rincian APBN(menurut organisasi, fungsi, sub fungsi, program,(menurut organisasi, fungsi, sub fungsi, program,
kegiatan, sub kegiatan, jenis belanja, serta lokasikegiatan, sub kegiatan, jenis belanja, serta lokasi
kegiatan/sub kegiatan) dari Direktur Jenderalkegiatan/sub kegiatan) dari Direktur Jenderal
AnggaranAnggaran dengandengan konsep DIPA dari instansikonsep DIPA dari instansi
kementerian negara/ lembaga/satuan kerja terkait.kementerian negara/ lembaga/satuan kerja terkait.
Proses penelaahan DIPA s/d penetapan SP DIPAProses penelaahan DIPA s/d penetapan SP DIPAharus telah diselesaikan selambat-lambatnya padaharus telah diselesaikan selambat-lambatnya pada
tanggal 31 Desember sebelum tahun anggarantanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran
berjalan.berjalan.
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 75/87
7575
PEMBLOKIRAN DANA KEGIATANPEMBLOKIRAN DANA KEGIATAN
1.1. Terdapat ketidaksesuaian kegiatan dan alokasi paguTerdapat ketidaksesuaian kegiatan dan alokasi pagu jenis belanja yang tercantum pada konsep DIPA yang jenis belanja yang tercantum pada konsep DIPA yang
diajukan oleh satuan kerja terkait dengan yangdiajukan oleh satuan kerja terkait dengan yang
tercantum pada SRAA dan atau Peraturan Presidentercantum pada SRAA dan atau Peraturan Presiden
tentang Rincian APBN satuan kerja yang bersangkutan.tentang Rincian APBN satuan kerja yang bersangkutan.
2.2. Keperluan biaya operasional satuan kerja baru yangKeperluan biaya operasional satuan kerja baru yang
belum mendapat persetujuan Menteri Negara PAN,belum mendapat persetujuan Menteri Negara PAN,
kecuali satuan kerja sementara.kecuali satuan kerja sementara.
3.3.
Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (NPHLN)Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (NPHLN)
belum efektif dan atau kegiatan PHLN yang belumbelum efektif dan atau kegiatan PHLN yang belum
tersedia dana pendampingnya.tersedia dana pendampingnya.
CatatanCatatan atas hasil penelaahan DIPAatas hasil penelaahan DIPA
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 76/87
7676
CatatanCatatan atas hasil penelaahan DIPAatas hasil penelaahan DIPA1.1. Dalam hal sebagian atau seluruh kegiatan DIPA dibiayai danaDalam hal sebagian atau seluruh kegiatan DIPA dibiayai dana
yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),
dalam halaman IV Catatan DIPA agar dicantumkan catatandalam halaman IV Catatan DIPA agar dicantumkan catatan
khusus.khusus.
2.2. Dalam penelaahan belanja pegawai dalam DIPA agar tetapDalam penelaahan belanja pegawai dalam DIPA agar tetap
memperhatikan dasar perhitungan gaji atas dasar gaji bulanmemperhatikan dasar perhitungan gaji atas dasar gaji bulan
April 2007 (untuk DIPA tahun 2008).April 2007 (untuk DIPA tahun 2008).3.3. Apabila dalam penelaahan DIPA dijumpai alokasi paguApabila dalam penelaahan DIPA dijumpai alokasi pagu
kegiatan pada jenis belanja tertentu yang tidak sesuai dengankegiatan pada jenis belanja tertentu yang tidak sesuai dengan
klasifikasi belanja sebagaimana diatur dalam PP 24/2005klasifikasi belanja sebagaimana diatur dalam PP 24/2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintah, DIPA tetap diprosestentang Standar Akuntansi Pemerintah, DIPA tetap diproses
dengan dengan catatan diadakan pemblokiran atau tandadengan dengan catatan diadakan pemblokiran atau tandabintang(*) sampai adanya penetapan lebih lanjut dari Direktur bintang(*) sampai adanya penetapan lebih lanjut dari Direktur
Jenderal PerbendaharaanJenderal Perbendaharaan
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 77/87
7777
PENGESAHAN DIPAPENGESAHAN DIPA
Direktur Jenderal Perbendaharaan atas namaDirektur Jenderal Perbendaharaan atas namaMenteri Keuangan selaku Bendahara UmumMenteri Keuangan selaku Bendahara UmumNegaraNegara mengesahkan DIPA Pusat setelah ditelaahmengesahkan DIPA Pusat setelah ditelaahkesesuaiankesesuaian antaraantara konsep DIPA dengan Rinciankonsep DIPA dengan Rincian
APBN yang ditetapkan dalamAPBN yang ditetapkan dalam Perpres.Perpres. Kepala Kantor Wilayah Direktorat JenderalKepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan atas nama Menteri KeuanganPerbendaharaan atas nama Menteri Keuanganselaku Bendahara Umum Negaraselaku Bendahara Umum Negara mengesahkanmengesahkan
DIPA daerah setelah ditelaahDIPA daerah setelah ditelaah kesesuaiankesesuaian antaraantarakonsep DIPA dengankonsep DIPA dengan SRAA dan/atauSRAA dan/atau RincianRincianAPBN yang ditetapkan dalamAPBN yang ditetapkan dalam Perpres.Perpres.
PETUNJUK OPERASIONALPETUNJUK OPERASIONALG ( O )
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 78/87
7878
KEGIATAN (POK)KEGIATAN (POK)
SSetelah DIPA disahkan oleh Direktur etelah DIPA disahkan oleh Direktur
Jenderal Perbendaharaan/Kepala KanwilJenderal Perbendaharaan/Kepala Kanwil
Ditjen PBN, setiap satker dapatDitjen PBN, setiap satker dapat
menerbitkan Petunjuk Operasionalmenerbitkan Petunjuk OperasionalKegiatan (POK) sebagai pedomanKegiatan (POK) sebagai pedoman
pelaksanaan lebih lanjut dari DIPA.pelaksanaan lebih lanjut dari DIPA.
Revisi POKRevisi POK dilakukan oleh satker dilakukan oleh satker sepanjang tidaksepanjang tidak bertentangan denganbertentangan dengan
DIPADIPA..
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 79/87
BELANJA NEGARABELANJA NEGARA
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 80/87
Belanja NegaraBelanja Negara
adalah semua pengeluaran negara yangadalah semua pengeluaran negara yang
digunakan untuk membiayai belanjadigunakan untuk membiayai belanjapemerintah pusat dan belanja untukpemerintah pusat dan belanja untuk
daerahdaerah
b l j i
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 81/87
belanja pegawaibelanja pegawai
yaitu kompensasi dalam bentuk uangyaitu kompensasi dalam bentuk uang
maupun barang yang diberikan kepadamaupun barang yang diberikan kepada
pegawai pemerintah yang bertugas dipegawai pemerintah yang bertugas di
dalam maupun di luar negeri sebagaidalam maupun di luar negeri sebagaiimbalan atas pekerjaan yang telahimbalan atas pekerjaan yang telah
dilaksankandilaksankan
B l j b
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 82/87
Belanja barangBelanja barang
yaitu pembelian barang dan jasa yangyaitu pembelian barang dan jasa yang
habis pakai untuk memproduksi baranghabis pakai untuk memproduksi barang
dan jasa yang dipasarkan maupun yangdan jasa yang dipasarkan maupun yang
tidak dipasarkan. Belanja ini antara laintidak dipasarkan. Belanja ini antara laindigunakan untuk pengdaan barang dandigunakan untuk pengdaan barang dan
jasa, pemeliharaan, dan perjalanan. jasa, pemeliharaan, dan perjalanan.
B l j d l
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 83/87
Belanja modalBelanja modal
yaitu pengeluaran yang dilakukan dalamyaitu pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pembentukan modal. Dalamrangka pembentukan modal. Dalam
belanja ini termasuk untuk tanah,belanja ini termasuk untuk tanah,
peralatan dan mesin, gedung danperalatan dan mesin, gedung danbangunan, jaringan, maupun dalambangunan, jaringan, maupun dalam
bentuk fisik lainnya, seperti buku, binatangbentuk fisik lainnya, seperti buku, binatang
dan lain sebagainya.dan lain sebagainya.
B b bB b b
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 84/87
Beban bungaBeban bunga
yaitu pembayaran yang dilakukan atasyaitu pembayaran yang dilakukan atas
kewajiban penggunaan pokok utangkewajiban penggunaan pokok utang
(( principal outstanding principal outstanding ), baik utang dalam), baik utang dalam
negeri maupun utang luar negeri yangnegeri maupun utang luar negeri yangdihitung berdasarkan posisi pinjaman.dihitung berdasarkan posisi pinjaman.
S b idiS b idi
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 85/87
SubsidiSubsidi
yaitu alokasi anggaran yang diberikanyaitu alokasi anggaran yang diberikan
kepada perusahaan/lembaga yangkepada perusahaan/lembaga yang
memproduksi, menjual,mengekspor, ataumemproduksi, menjual,mengekspor, atau
mengimpor barang dan jasa untukmengimpor barang dan jasa untukmemenuhi hajat hidup orang banyakmemenuhi hajat hidup orang banyak
sedemikian rupa sehingga harga jualnyasedemikian rupa sehingga harga jualnya
dapat terjangkau oleh masyarakatdapat terjangkau oleh masyarakat
HibahHibah
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 86/87
HibahHibah
yaitu transfer dana yang sifatnya tidakyaitu transfer dana yang sifatnya tidak
wajib kepada Negara lain atau kepadawajib kepada Negara lain atau kepada
organisasi internasional. Belanja ini antaraorganisasi internasional. Belanja ini antara
lain digunakan untuk hibah kepadalain digunakan untuk hibah kepadapemerintah luar negeri dan organisasipemerintah luar negeri dan organisasi
internasional.internasional.
B l j l i l iB l j l i l i
8/14/2019 Pokok-pokok Pelaksanaan Apbn2
http://slidepdf.com/reader/full/pokok-pokok-pelaksanaan-apbn2 87/87
Belanja lain-lainBelanja lain-lain
yaitu pengeluaran/belanja pemerintahyaitu pengeluaran/belanja pemerintah
pusat yang tidak diklasifikasikan kedalampusat yang tidak diklasifikasikan kedalam
jenis belanja yang telah tersebut diatas. jenis belanja yang telah tersebut diatas.