Post on 21-Nov-2020
OLEH:
RIONO SUPRAPTO
PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH
KETERLIBATAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROGRAM HIBAH JALAN DAERAH(PHJD) DAN
PROVINCIAL ROAD IMPROVEMENT AND MAINTENANCE (PRIM)
Jakarta, 18 November 2020
KEADILAN AKSESIBILITAS BAGI DISABILITAS
• Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi* dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi* secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak* : (Ketentuan Umum PP 42/2020).
• Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesetaraan dan kesamaan kesempatan.
• Makna utama PP 42/2020 : Merubah Hambatan dan Kesulitan menjadi Kemudahan.• Bagaimana “menyusun atau “membuat “indikator” kemudahan bagi penyandang
disabilitas.(Teknis/Sosiologis/Psikologis) ?
PENYANDANG DISABILITAS DALAM ANGKA• Pendataan Disabilitas masih menggunakan konsep/nomenklatur yang beragam, sehingga data tentang
disabilitas beragam, dan koordinasi/sinergi data belum optimal,seperti:
Data Bappenas pada 2018, sekitar 21 juta atau 8,56 persen penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas.
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2018, ada 22 persen pada usia 18-59 tahun yang
merupakan penyandang disabilitas, dengan 5 daerah tertinggi terdapat di: Sulawesi Tengah
(40,6%), Sulawesi Selatan (33,6%), DIY (33,2%), Sulawesi Barat (32,40%), Sulawesi
Tenggara (28,9%).
Survey Penduduk antar Sensus (SUPAS) pada 2015, ada 8,56 persen penduduk yang memiliki
disabilitas, dengan 5 daerah tertinggi terdapat di: Sulawesi Utara (11.90%), Gorontalo
(11,71%), Sulawesi Tengah (11,44%). Sulawesi Selatan (10,22%), dan Aceh (9,98%).
• Disabilitas bisa disebabkan akibat perang, kecelakaan, dll termasuk kecelakaan di jalan raya.(tertinggi)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
LATAR BELAKANG
Hak-hak Penyandang Disabilitas
Bebas dari perlakuan tidak manusiawi
Bebas dari kekerasan dan perlakuan semena-mena
Berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya
Berhak untuk dihormati atas dasar kesamaan dengan orang lain PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 42 TAHUN 2020
Berkarya dan mandiri di dalam lingkungan yang layak, dan inklusif
Hak untuk mendapatkan pelindungan
Diberikan akses dan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG
AKSESIBILITAS TERHADAP PERMUKIMAN, PELAYANAN PUBLIK, DANPELINDUNGAN DARI BENCANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS
MUATAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2020
Permukiman yang Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas
Pelayanan Publik yang Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas
Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas
Kemen. PUPRDitjen Cipta Karya
Kemen. PAN-RBKemen. Perhubungan
BNPB
Kemen. PUPRDitjen Bina Marga
Program PRIM/PHJD
Program Dir. PKP
REGULASI TERKAIT DISABILITAS DI SEKTOR JALAN
• UU No.8/2016, pasal 5 (1): Penyandang Disabilitas memiliki hak aksesibilitas dan pelayanan publik.
• UU No.8/2016, pasal 18 (a): Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. mendapatkan
aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik.
• PP No.42/2020, Pasal 8 (1) Rencana penyediaan prasarana dan sarana termasuk aksesibilitas terhadap prasarana
permukiman. (2) Aksesibilitas terhadap prasarana permukiman termasuk aksesibilitas terhadap jalan.
• PP No.42/2020, Pasal 9 Aksesibilitas terhadap jalan merupakan Aksesibilitas terhadap fasilitas pendukung
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang diterapkan pada jalur pedestrian, jembatan penghubung
gedung atau ruang terbuka, dan/atau tempat penyeberangan.
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria
Perencanaan Teknis Jalan.
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan
Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.
• SE Dirjen Bina Marga No.07/SE/Db/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.
• Lampiran Surat Direktur Bina Teknis Ditjen Bina Marga No. UM.01.11-BT/35, April 2015 Gambar Tipikal
Penampang Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan yang berwawasan Lingkungan, Berkeselamatan dan Responsif
Gender.
LATAR BELAKANG PROYEK• Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dan Provincial Road Improvement
and Maintenance (PRIM) membantu meningkatkan tata kelola dan
kualitas pemeliharaan jaringan jalan daerah yang menjadi kewenangan
masing-masing Pemda terutama pada koridor menuju Kawasan
Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
• Program ini bertujuan untuk:
a) Meningkatkan konektivitas berbasis koridor di Kawasan Strategis Nasional (KSN)
b) Meningkatkan kemantapan jalan provinsi dan jalan kabupaten di lokasi KSN
c) Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan jalan daerah (value for money) untuk mendukung perbaikan aksesibilitas pada daerah yang diprioritaskan
• Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) memberikan
bantuan teknis dalam PHJD/PRIM.
PILOT PROJECT
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG RESPONSIF TERHADAP GENDER DAN INKLUSI DISABILITAS
• PUPR melaksanakan pembangunan
infrastruktur yang terpadu, efektif, dan
efisien dengan memperhatikan
pengarusutamaan pembangunan yang
berkelanjutan, pengarusutamaan gender,
serta berlandaskan tata kelola pemerintahan
yang baik dalam proses pencapaian tujuan
pembangunan nasional.
• Penyelenggaraan infrastruktur PUPR
mengintegrasikan perspektif Gender, dengan
mempertimbangkan kebutuhan, kesulitan,
aspirasi perempuan, laki-laki, anak-anak,
penyandang disabilitas, dan kelompok
marginal.
KESETARAAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL (GESI) DALAMPROGRAM HIBAH JALAN DAERAH (PHJD) DAN PROVINCIAL ROAD IMPROVEMENT AND MAINTENANCE (PRIM)
• Program Management Manual (PMM) PHJD dan PRIM menyebutkan prasyarat program termasuk: Kesetaraan Gender, Penanganan Penyandang Disabilitas, Perlindungan Anak, keselamatan jalan.
Daerah menyampaikan Komitmen untuk menerapkan GESI dan
Rencana Aksi GESI (GAP)
• Penerapan prinsip akuntabilitas dan good governmance.
• PHJD memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan
laki-laki dalam kegiatan pengelolaan jalan, termasuk kelompok disabilitas.
• Memberikan pelatihan untuk kualitas desain jalan yang lebih baik, seperti melalui training DED yang responsif GESI.
• Mendorong Konsultasi Publik dalam PHJD dan PRIM dihadiri oleh 30% perempuan dan melibatkan penyandang disabilitas.
• Konsultasi publik termasuk melibatkan penyandang disabilitas.
• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara jalan.
• Implementasi dan percontohan atas aplikasi desain standar.
• Monitoring untuk aplikasi desain standar.
DOKUMEN KONTRAK
• Syarat-syarat khusus kontrak, termasuk: kontraktor perlu melibatkan penyandang disabilitas sesuai dengan kemampuannya dalam pekerjaan jalan.
ASPEK DISABILITAS DALAM PMM PHJD/PRIM
Penanganan dan penyediaan fasilitas bagi orang yang mempunyai keterbatasan,
untuk dapat mengakses ke infrastuktur jalan khususnya bagi penyandang disabilitas,
antara lain penyediaan:❖ Ramp
❖ Guiding block, Warning block
❖ ZoSS
❖ Railing/pegangan
❖ Halte dan kursi di lokasi yang dibutuhkan
❖ Jalur khusus kursi roda/sepeda
Ramp untuk kursi roda
Guiding block
ZoSS
Railing/pegangan
Halte dan kursi
AKTUALISASI KETERLIBATAN DISABILITAS DALAM PRIM NTB, DAN MULAI DILANJUTKAN DI PHJD
• Penyandang disabilitas terlibat dalam konsultasi publik pada pemeliharaan
rutin, berkala dan rehabilitasi di PHJD/PRIM
• Penyandang disabilitas menjadi anggota aktif dalam Forum Lalu Lintas
Angkutan Jalan (FLLAJ), dan terlibat dalam pertemuan serta kegiatan FLLAJ.
• Penyandang disabilitas mendapatkan akses informasi yang sama berkaitan
dengan kegiatan FLLAJ, misalnya: penggunaan sistem pengaduan lewat
Website, Whatsapp, SMS Center, Facebook, dll.
• Kontraktor memberi informasi tentang lowongan kerja sehingga kelompok
disabilitas mengetahui.
• Penyandang disabilitas dilibatkan sebagai anggota team verifikasi aksesibilitas
jalan PRIM.
• Studi, riset aksi terkait pelibatan penyandang disabilitas dalam desain dan
pekerjaan jalan.
• Sosialisasi keselamatan berlalu lintas termasuk bagi penyandang disabilitas.
KESEMPATAN KERJA DISABILITAS DI SEKTOR JALAN• Hasil pemetaan peluang pekerjaan bagi disabilitas di sektor jalan oleh FLLAJ Lombok Barat
tahun 2019, dari 2425 disabilitas meliputi: daksa, rungu, wicara mempunyai potensi/keahlian, dan berminat kerja di pemeliharaan jalan, sebagai berikut:
• Gap: masih sangat sedikit yang mendapatkan pelatihan (5,9%) dan belum ada yang dapat Sertifikat.
TINDAK LANJUT KEDEPAN
Jawa TimurNusa Tenggara Timur
Sulawesi TenggaraBangka Belitung
Nusa Tenggara Barat
❑ Lokasi PRIM dan PHJD yang sudah mulai memasukkan aspek disabilitas yang akan dilanjutkan di lokasi PHJD berikutnya:
KSPN Tanjung Kelayang, KSPN Bromo Tengger Semeru, KSPN Labuahn Bajo, KSPN Mandalika, dan KSPN Wakatobi
• Melanjutkan keberhasilan pilot PRIM
NTB untuk dicontoh daerah-daerah lain
lokasi PHJD:
Pilot PRIM NTB 2013-2019 meliputi
6,098 Km Jalan, dengan pekerjaan
pemeliharaan jalan yang lebih akses
termasuk buat penyandang
disabilitas, mempunyai prospek dan
peluang dilanjutkan di lokasi PHJD.
Peluang untuk aksesibilitas Jalan
yang lebih baik di sepanjang 836 Km
di 10 lokasi PHJD dengan bantuan
teknis KIAT, dan lokasi PHJD di
daerah lain.
TINDAK LANJUT KEDEPAN…
• Peningkatan keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ).
• Peningkatan partisipasi penyandang disabilitas pada program PHJD, pemeliharaan rutin, berkala, dan rehabilitasi, termasuk dalam aspek desain untuk mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas.
• Peningkatan kesempatan penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keahlian, dan terlibat dalam pekerjaan pemeliharaan jalan maupun pekerjaan konstruksi jalan lainnya sesuai kemampuannya.
• Perluasan media komunikasi, informasi, edukasi untuk aksesibilitas dan mobilitas bagi penyandang disabilitas.
Media kampanye FLLAJ NTB
TERIMA KASIH