OLEH:

RIONO SUPRAPTO

PUSAT FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH

KETERLIBATAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROGRAM HIBAH JALAN DAERAH(PHJD) DAN

PROVINCIAL ROAD IMPROVEMENT AND MAINTENANCE (PRIM)

Jakarta, 18 November 2020

KEADILAN AKSESIBILITAS BAGI DISABILITAS

• Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi* dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi* secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak* : (Ketentuan Umum PP 42/2020).

• Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesetaraan dan kesamaan kesempatan.

• Makna utama PP 42/2020 : Merubah Hambatan dan Kesulitan menjadi Kemudahan.• Bagaimana “menyusun atau “membuat “indikator” kemudahan bagi penyandang

disabilitas.(Teknis/Sosiologis/Psikologis) ?

PENYANDANG DISABILITAS DALAM ANGKA• Pendataan Disabilitas masih menggunakan konsep/nomenklatur yang beragam, sehingga data tentang

disabilitas beragam, dan koordinasi/sinergi data belum optimal,seperti:

Data Bappenas pada 2018, sekitar 21 juta atau 8,56 persen penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2018, ada 22 persen pada usia 18-59 tahun yang

merupakan penyandang disabilitas, dengan 5 daerah tertinggi terdapat di: Sulawesi Tengah

(40,6%), Sulawesi Selatan (33,6%), DIY (33,2%), Sulawesi Barat (32,40%), Sulawesi

Tenggara (28,9%).

Survey Penduduk antar Sensus (SUPAS) pada 2015, ada 8,56 persen penduduk yang memiliki

disabilitas, dengan 5 daerah tertinggi terdapat di: Sulawesi Utara (11.90%), Gorontalo

(11,71%), Sulawesi Tengah (11,44%). Sulawesi Selatan (10,22%), dan Aceh (9,98%).

• Disabilitas bisa disebabkan akibat perang, kecelakaan, dll termasuk kecelakaan di jalan raya.(tertinggi)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

LATAR BELAKANG

Hak-hak Penyandang Disabilitas

Bebas dari perlakuan tidak manusiawi

Bebas dari kekerasan dan perlakuan semena-mena

Berhak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya

Berhak untuk dihormati atas dasar kesamaan dengan orang lain PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 42 TAHUN 2020

Berkarya dan mandiri di dalam lingkungan yang layak, dan inklusif

Hak untuk mendapatkan pelindungan

Diberikan akses dan kesempatan yang sama dalam pelayanan publik

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG

AKSESIBILITAS TERHADAP PERMUKIMAN, PELAYANAN PUBLIK, DANPELINDUNGAN DARI BENCANA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

MUATAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2020

Permukiman yang Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas

Pelayanan Publik yang Mudah Diakses bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas

Kemen. PUPRDitjen Cipta Karya

Kemen. PAN-RBKemen. Perhubungan

BNPB

Kemen. PUPRDitjen Bina Marga

Program PRIM/PHJD

Program Dir. PKP

REGULASI TERKAIT DISABILITAS DI SEKTOR JALAN

• UU No.8/2016, pasal 5 (1): Penyandang Disabilitas memiliki hak aksesibilitas dan pelayanan publik.

• UU No.8/2016, pasal 18 (a): Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. mendapatkan

aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik.

• PP No.42/2020, Pasal 8 (1) Rencana penyediaan prasarana dan sarana termasuk aksesibilitas terhadap prasarana

permukiman. (2) Aksesibilitas terhadap prasarana permukiman termasuk aksesibilitas terhadap jalan.

• PP No.42/2020, Pasal 9 Aksesibilitas terhadap jalan merupakan Aksesibilitas terhadap fasilitas pendukung

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang diterapkan pada jalur pedestrian, jembatan penghubung

gedung atau ruang terbuka, dan/atau tempat penyeberangan.

• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria

Perencanaan Teknis Jalan.

• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan

Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

• SE Dirjen Bina Marga No.07/SE/Db/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan.

• Lampiran Surat Direktur Bina Teknis Ditjen Bina Marga No. UM.01.11-BT/35, April 2015 Gambar Tipikal

Penampang Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan yang berwawasan Lingkungan, Berkeselamatan dan Responsif

Gender.

LATAR BELAKANG PROYEK• Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dan Provincial Road Improvement

and Maintenance (PRIM) membantu meningkatkan tata kelola dan

kualitas pemeliharaan jaringan jalan daerah yang menjadi kewenangan

masing-masing Pemda terutama pada koridor menuju Kawasan

Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

• Program ini bertujuan untuk:

a) Meningkatkan konektivitas berbasis koridor di Kawasan Strategis Nasional (KSN)

b) Meningkatkan kemantapan jalan provinsi dan jalan kabupaten di lokasi KSN

c) Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan jalan daerah (value for money) untuk mendukung perbaikan aksesibilitas pada daerah yang diprioritaskan

• Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) memberikan

bantuan teknis dalam PHJD/PRIM.

PILOT PROJECT

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG RESPONSIF TERHADAP GENDER DAN INKLUSI DISABILITAS

• PUPR melaksanakan pembangunan

infrastruktur yang terpadu, efektif, dan

efisien dengan memperhatikan

pengarusutamaan pembangunan yang

berkelanjutan, pengarusutamaan gender,

serta berlandaskan tata kelola pemerintahan

yang baik dalam proses pencapaian tujuan

pembangunan nasional.

• Penyelenggaraan infrastruktur PUPR

mengintegrasikan perspektif Gender, dengan

mempertimbangkan kebutuhan, kesulitan,

aspirasi perempuan, laki-laki, anak-anak,

penyandang disabilitas, dan kelompok

marginal.

KESETARAAN GENDER DAN INKLUSI SOSIAL (GESI) DALAMPROGRAM HIBAH JALAN DAERAH (PHJD) DAN PROVINCIAL ROAD IMPROVEMENT AND MAINTENANCE (PRIM)

• Program Management Manual (PMM) PHJD dan PRIM menyebutkan prasyarat program termasuk: Kesetaraan Gender, Penanganan Penyandang Disabilitas, Perlindungan Anak, keselamatan jalan.

Daerah menyampaikan Komitmen untuk menerapkan GESI dan

Rencana Aksi GESI (GAP)

• Penerapan prinsip akuntabilitas dan good governmance.

• PHJD memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan

laki-laki dalam kegiatan pengelolaan jalan, termasuk kelompok disabilitas.

• Memberikan pelatihan untuk kualitas desain jalan yang lebih baik, seperti melalui training DED yang responsif GESI.

• Mendorong Konsultasi Publik dalam PHJD dan PRIM dihadiri oleh 30% perempuan dan melibatkan penyandang disabilitas.

• Konsultasi publik termasuk melibatkan penyandang disabilitas.

• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara jalan.

• Implementasi dan percontohan atas aplikasi desain standar.

• Monitoring untuk aplikasi desain standar.

DOKUMEN KONTRAK

• Syarat-syarat khusus kontrak, termasuk: kontraktor perlu melibatkan penyandang disabilitas sesuai dengan kemampuannya dalam pekerjaan jalan.

ASPEK DISABILITAS DALAM PMM PHJD/PRIM

Penanganan dan penyediaan fasilitas bagi orang yang mempunyai keterbatasan,

untuk dapat mengakses ke infrastuktur jalan khususnya bagi penyandang disabilitas,

antara lain penyediaan:❖ Ramp

❖ Guiding block, Warning block

❖ ZoSS

❖ Railing/pegangan

❖ Halte dan kursi di lokasi yang dibutuhkan

❖ Jalur khusus kursi roda/sepeda

Ramp untuk kursi roda

Guiding block

ZoSS

Railing/pegangan

Halte dan kursi

AKTUALISASI KETERLIBATAN DISABILITAS DALAM PRIM NTB, DAN MULAI DILANJUTKAN DI PHJD

• Penyandang disabilitas terlibat dalam konsultasi publik pada pemeliharaan

rutin, berkala dan rehabilitasi di PHJD/PRIM

• Penyandang disabilitas menjadi anggota aktif dalam Forum Lalu Lintas

Angkutan Jalan (FLLAJ), dan terlibat dalam pertemuan serta kegiatan FLLAJ.

• Penyandang disabilitas mendapatkan akses informasi yang sama berkaitan

dengan kegiatan FLLAJ, misalnya: penggunaan sistem pengaduan lewat

Website, Whatsapp, SMS Center, Facebook, dll.

• Kontraktor memberi informasi tentang lowongan kerja sehingga kelompok

disabilitas mengetahui.

• Penyandang disabilitas dilibatkan sebagai anggota team verifikasi aksesibilitas

jalan PRIM.

• Studi, riset aksi terkait pelibatan penyandang disabilitas dalam desain dan

pekerjaan jalan.

• Sosialisasi keselamatan berlalu lintas termasuk bagi penyandang disabilitas.

KESEMPATAN KERJA DISABILITAS DI SEKTOR JALAN• Hasil pemetaan peluang pekerjaan bagi disabilitas di sektor jalan oleh FLLAJ Lombok Barat

tahun 2019, dari 2425 disabilitas meliputi: daksa, rungu, wicara mempunyai potensi/keahlian, dan berminat kerja di pemeliharaan jalan, sebagai berikut:

• Gap: masih sangat sedikit yang mendapatkan pelatihan (5,9%) dan belum ada yang dapat Sertifikat.

TINDAK LANJUT KEDEPAN

Jawa TimurNusa Tenggara Timur

Sulawesi TenggaraBangka Belitung

Nusa Tenggara Barat

❑ Lokasi PRIM dan PHJD yang sudah mulai memasukkan aspek disabilitas yang akan dilanjutkan di lokasi PHJD berikutnya:

KSPN Tanjung Kelayang, KSPN Bromo Tengger Semeru, KSPN Labuahn Bajo, KSPN Mandalika, dan KSPN Wakatobi

• Melanjutkan keberhasilan pilot PRIM

NTB untuk dicontoh daerah-daerah lain

lokasi PHJD:

Pilot PRIM NTB 2013-2019 meliputi

6,098 Km Jalan, dengan pekerjaan

pemeliharaan jalan yang lebih akses

termasuk buat penyandang

disabilitas, mempunyai prospek dan

peluang dilanjutkan di lokasi PHJD.

Peluang untuk aksesibilitas Jalan

yang lebih baik di sepanjang 836 Km

di 10 lokasi PHJD dengan bantuan

teknis KIAT, dan lokasi PHJD di

daerah lain.

TINDAK LANJUT KEDEPAN…

• Peningkatan keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ).

• Peningkatan partisipasi penyandang disabilitas pada program PHJD, pemeliharaan rutin, berkala, dan rehabilitasi, termasuk dalam aspek desain untuk mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas.

• Peningkatan kesempatan penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keahlian, dan terlibat dalam pekerjaan pemeliharaan jalan maupun pekerjaan konstruksi jalan lainnya sesuai kemampuannya.

• Perluasan media komunikasi, informasi, edukasi untuk aksesibilitas dan mobilitas bagi penyandang disabilitas.

Media kampanye FLLAJ NTB

TERIMA KASIH