Post on 08-Aug-2019
RENCANA STARTEGIS 2015-2019
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
iii
Daftar Isi
LEMBAR PENETAPAN.................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ........................................................................................................ ii
DAFTAR ISI ...................................................................................................................... iii
BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................. 1
I.1.KONDISI UMUM ................................................................................................. 1
1.2.POTENSI DAN PERMASALAHAN .................................................................. 9
BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN ................................................................................. 17
II.1. VISI ..................................................................................................................... 18
II.2. MISI .................................................................................................................... 19
II.3. TUJUAN ............................................................................................................. 19
II.4. SASARAN STRATEGIS .................................................................................... 20
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ............................................................ 21
III.1. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN ........................................................... 21
III.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT .............................. 22
III.3. KERANGKA REGULASI ................................................................................. 23
III.3. KERANGKA KELEMBAGAAN ...................................................................... 24
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ................................ 26
IV.1. TARGET KINERJA .......................................................................................... 26
IV.2. KERANGKA PENDANAAN ........................................................................... 28
BAB V. PENUTUP ........................................................................................................... 29
LAMPIRAN
LAMPIRAN I. KERANGKA REGULASI
LAMPIRAN II. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
LAMPIRAN III. STRUKTUR ORGANISASI
RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian
1
PENDAHULUAN
Dalam Bab I ini, disajikan kondisi umum Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian merupakan penggambaran atas pencapaian-pencapaian kinerja pada Rencana
Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian periode sebelumnya (2010-
2014). Dalam Renstra periode sebelumnya, terdapat dua sasaran strategis yaitu : Meningkatnya
Budaya Organisasi Berbasis Kinerja dan Kompetensi serta Tata Kelola Organisasi yang Baik
dan Meningkatnya Produktivitas Pegawai. Selain capaian-capaian yang diraih Sekretariat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan
misi diperlukan masukan dari stakeholders untuk meningkat kinerja Sekretariat Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian. Salah satu masukan terpenting adalah dimensi pelayanan
yang harus ditingkatkan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang
diperoleh berdasarkan survey kepuasan stakeholders atas pelayanan yang telah diberikan.
Dalam rangka melayani stakeholders dan menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, terdapat potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian. Potensi dan permasalahan Sekretariat Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian yang dipaparkan lebih lanjut dalam bagian akhir Bab I ini
merupakan pertimbangan dalam proses penyusunan rencana strategis.
I.1 KONDISI UMUM
Dalam Renstra Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun
2010-2014, sasaran strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
dikelompokkan menjadi 2 yaitu Meningkatnya Budaya Organisasi Berbasis Kinerja dan
Kompetensi serta Tata Kelola Organisasi yang Baik dan Meningkatnya Produktivitas
Pegawai.
BAB
I
RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian
2
Untuk menunjang pencapaian Sasaran Strategis, Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian telah menyusun program dan kegiatan yang merupakan pilar-pilar
Reformasi Birokrasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
menyangkut penataan organisasi, penyusunan proses bisnis, peningkatan disiplin dan
manajemen SDM, pengembangan informasi dan teknologi, peningkatan layanan sarana dan
prasarana, serta Good Governance.
I.1.1. Bidang Reformasi Birokrasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor :
PER-09/M.EKON/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Renstra 2010-2014
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian difokuskan kepada
implementasi Reformasi Birokrasi yang mencakup program:
1) Penataan Organisasi dan Tata Laksana
Periode 2010-2014 Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian telah mengalami penataan berdasarkan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-
11/M.EKON/08/2012 tanggal 3 Agustus 2012. Pada akhir periode Renstra 2010-
2014 dilakukan proses reorganisasi guna menyesuaikan program kerja
pemerintahan baru 2015-2019. Proses penataan dan penguatan organisasi dan tata
laksana tersebut, secara efektif ditetapkan setelah memasuki periode perencanaan
strategis 2015-2019. Organisasi baru Setmenko Bidang Perekonomian tertuang
dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun
2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian. Bagan struktur organisasi Sekretariat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagai :
RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian
3
Kegiatan Penataan Organisasi dimaksudkan untuk mewujudkan organisasi
Sekretariat Kementerian Koordinator Perekonomian yang efektif, efisien,
responsif, transparan, akuntabel, right sizing, built in control, dan/atau check and
balances, sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Dalam rangka melaksanakan perbaikan terhadap administrasi umum yang
bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja demi pencapaian visi
dan misi, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mulai
menyusun Standard Operating Procedures (SOP) yang rinci dan dapat
menggambarkan setiap jenis output pekerjaan secara komprehensif. SOP ini
sesuai dengan nilai-nilai dasar di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian sebagai landasan bagi pimpinan dan segenap pegawai untuk
melakukan perubahan mind set dan culture set. Nilai-nilai Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan peraturan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 6 Februari 2014 adalah
sebagai berikut:
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Kelompok
Jabatan Fungsional
Biro Umum
Bagian Pengelolaan
Barang Milik Negara
Bagian Keuangan
Bagian
Sumber Daya Manusia
Biro Hukum,
Persidangan dan Humas
Bagian
Hubungan Masyarakat
Bagian Persidangan
Bagian Hukum
Biro Perencanaan
Bagian
Program dan Anggaran
Bagian
Organisasi dan Tata
Laksana
Bagian Data dan Sistem
Informasi
Bagian Fasilitasi
Penguatan Kinerja Bagian Fasilitasi Naskah
Menteri
Bagian Rumah Tangga
dan Tata Usaha
RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian
4
2) Penataan Manajemen SDM
Reformasi di bidang pengelolaan organisasi dan pemerintahan menuntut
profesionalisme dan integritas dari aparatur negara. Untuk mewujudkan aparatur
negara yang profesional dan berintegritas tinggi diperlukan sistem rekrutmen,
penempatan, dan pengembangan yang berbasis kompetensi, serta penerapan
sistem pola karier yang jelas dan terukur.
Untuk menghasilkan SDM yang profesional, Sekretariat Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian telah melaksanakan rekrutmen dengan prinsip
transparan, objektif, kompetitif, akuntabel, bebas KKN, tidak diskriminatif, efektif
dan efisien. Selanjutnya dalam pengelolaan SDM telah dilaksanakan:
Assessment Center terhadap para pejabat struktural dan pelaksana calon
pejabat struktural di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian dan penggunaan hasil Assessment Center untuk memperoleh
informasi mengenai profil kompetensi pejabat/pegawai, perencanaan karir,
mutasi jabatan, dan pengembangan berbasis kompetensi;
Identifikasi kebutuhan pelatihan (Training Need Analysis) untuk memperoleh
gambaran komprehensif tentang materi, alokasi waktu tiap materi, dan
strategi pembelajaran yang sebaiknya diterapkan dalam penyelenggaraan
pelatihan agar pelatihan bermanfaat bagi peserta pelatihan. Dari analisis ini
akan diketahui pelatihan apa saja yang relevan bagi organisasi Kementerian
RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian
5
Koordinator Bidang Perekonomian pada saat ini dan juga di masa yang akan
datang;
Pelaksanaan program pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi
pelaksanaan diklat teknis, diklat fungsional, diklat struktural, pelatihan
singkat di luar negeri (short course), dan diklat Capacity Building yang
dilaksanakan secara swakelola maupun dengan berkerjasama instansi
pemerintah lainnya, Pemerintah Negara Asing, atau Badan Internasional, atau
Badan Swasta Nasional/ Internasional, Lembaga Pelatihan Nasional serta
penyelenggaraan program beasiswa S2/S3 di dalam maupun luar negeri;
Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) bagi calon pejabat yang
akan menduduki posisi jabatan eselon I dan II di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian;
Pelaksanaan administrasi umum kepegawaian yang profesional dan bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
Pembayaran gaji dan tunjangan kinerja telah dilaksanakan tepat waktu;
Telah dikembangkan SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian),
Aplikasi Penilaian Prestasi Kinerja dan Aplikasi gaji dan tunjangan kinerja
Rekrutmen CPNS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun
2013 dan 2014 dimana dalam pelaksanaannya bekerja sama dan
berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
Penetapan kelas jabatan di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Peningkatan disiplin pegawai Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hari dan Jam Kerja di
Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian
6
Jumlah pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai
tahun 2015 berjumlah 369 orang dengan kualifikasi SD berjumlah 3 orang,
SMP berjumlah 5 orang, SMA berjumlah 30 orang , D1 berjumlah 1 orang,
D3 berjumlah 18 orang, S1/DIV berjumlah 139 orang, S2 berjumlah 152
orang dan S3 berjumlah 21 orang. Dengan rincian pada tabel berikut:
Klafikasi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan
3) Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus
melakukan perbaikan dalam pelaksanaan dan pengelolaan serta pengawasan
penggunaan anggaran yang akuntabel dan transparan untuk dapat
mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) atas laporan keuangan. Beberapa hal yang dicapai terkait dengan
upaya penguatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja, antara lain:
Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah
Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan surat anggota BPK RI Nomor:
43/S/IV-XV/05/2014 tanggal 30 Mei 2014 hal Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun
2013;
Sumber: Bagian Sumber Daya Manusia Setmenko Perekonomian
RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian
7
Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selama periode
2010-2014 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penilaian laporan kinerja
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian setiap tahunnya adalah
sebagai berikut:
NoKomponen Yang
DinilaiBobot
Nilai
2010
Nilai
2011
Nilai
2012
Nilai
2013
Nilai
2014
1 Perencanaan Kinerja 35 17,00 25,54 24,38 24,36 24,28
2 Pengukuran Kinerja 20 8,33 13,35 12,06 12,49 13,08
3 Pelaporan Kinerja 15 7,38 8,63 10,06 10,04 10,27
4 Evaluasi Kinerja 10 4,42 7,51 6,58 6,85 7,44
5 Capaian Kinerja 20 7,20 10,04 12,88 12,88 15,00
100 44,33 65,07 65,96 66,62 70,07
C B B B B
Nilai Hasil Evaluasi
Tingkat Akuntabilitas Kinerja
Pelaksanaan assessment / PMPRB Maret 2014 sebagai tindak lanjut
implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peraturan
Menteri PAN dan RB Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara online. Laporan
hasil PMPRB tersebut telah disampaikan kepada Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan perolehan
nilai total dari komponen Pengungkit dan Hasil sebesar 91,40 (level 5).
Peraturan di bidang pengendalian terhadap proses perancangan dan
pelaksanaan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran
di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah diatur
melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-
13/M.EKON/09/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
Ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor
3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan
RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian
8
Pelanggaran (Whistleblowing) di lingkungan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian pada tanggal 5 Maret 2014.
4) Informasi dan Teknologi
Arah kebijakan Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian periode 2010-
2014 di bidang informasi dan teknologi menekankan pada aspek pengembangan
e-government yang meliputi 5 (lima) aspek/dimensi, yaitu kebijakan,
kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan di bidang teknologi
informasi dan komunikasi (TIK). Pada dimensi kebijakan, telah diterbitkan
beberapa kebijakan berupa Peraturan/Keputusan Menteri, Peraturan/Keputusan
Sesmenko, dan Surat Edaran Sesmenko yang terkait dengan implementasi e-gov.
Aspek kelembagaan meliputi penataan struktur dan tata kerja unit kerja yang
menangani TIK, penyusunan SOP terkait TIK, dan penambahan dan peningkatan
komptensi SDM TIK. Pada aspek infrastruktur, berupa peningkatan/penambahan
peralatan pada ruang data center (server, UPS, switch dsb), penambahan kapasitas
bandwidth internet, penambahan peralatan keamanan jaringan dan internet, dan
peningkatan jaringan data (LAN, Wan dan Wifi). Di dimensi aplikasi, beberapa
aplikasi/system informasi yang telah dikembangka, meliputi: a. situs web (web
ekon.go.id, kek.ekon.go.id, eiti.ekon.go.id, twitter @PerekonomianRI), b. aplikasi
umum pemerintahan (SIMPEG, e-PPK, Intranet, Webmail, Sistem Informasi
Manajemen Keuangan, Tunjangan Kinerja dan Gaji, Pengelolaan Absensi,
Pengelolaan Barang Persediaan, Pengelolaan Kendaraan Dinas, Sistem
Penatausahaan Barang (Simak BMN), Penerimaan CPNS, dan Seleksi Terbuka
Jabatan Tinggi, c. Aplikasi khusus (Dashboard Informasi Perekonomian,
Datamenko: data dan informasi berbagai survey dari BPS, Traderule Book:
publikasi peraturan perundangan terkait perdagangan, Sistem Informasi Database
Perekonomian: update harian beberapa indikator perekonomian). Sedangkan pada
aspek perencanaan, telah disusunya Rencana Induk terkait TIK tertuang dalam
Rencana Induk e-Government 2012-2015.
RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian
9
I.1.2. Aspirasi Masyarakat
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah unsur
pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam lima tahun terakhir,
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus melakukan
pembenahan dan perbaikan kualitas pelayanan publik yang digunakan sebagai acuan
dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan,
dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian.
Mekanisme dan prosedur pelayanan (Standard Operating Procedure)
pelayanan publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian. Salah satu contoh peraturan adalah Persesmenko Nomor 1 Tahun
2014 tanggal 4 Juli 2014 tentang Standar Pelayanan Pemberian Informasi dan
Dokumentasi Publik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pemberitaan kebijakan di bidang perekonomian memberikan informasi, memberikan
persepsi positif terhadap keberadaan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, serta membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan
berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat. Gambaran persepsi stakeholder
terhadap pelayanan Setmenko Bidang Perekonomian terlihat dari tingginya nilai
PMPRB.
I.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN
Dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian yang ditugaskan untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang dan akan terus
RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian
10
melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pelayanan kesekretariatan dalam
kerangka reformasi birokrasi. Pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Sekretariat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai beberapa potensi yang dapat
menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kualitas pelayanan. Selain itu terdapat
beberapa permasalahan yang harus diwaspadai oleh Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian agar tidak mengganggu proses pelayanan dan dukungan administrasi
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian. Beberapa potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat berasal dari internal maupun
eksternal Sekretariat. Potensi dan permasalahan yang dihadapi Sekretariat Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian dikelompokkan dalam 5 (lima) bidang yaitu Bidang
Organisasi dan Tata Laksana, Bidang Manajemen SDM, Bidang Pengawasan dan
Akuntabilitas Kinerja, Bidang Informasi dan Teknologi, dan Bidang Hukum.
1. Bidang Organisasi dan Tata Laksana
Potensi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di bidang Organisasi
dan Tata Laksana adalah:
a. Adanya perubahan struktur organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian yang lebih ramping sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di
Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
b. Dalam rangka peningkatan kinerja pegawai dalam reformasi birokrasi di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah ditetapkan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang merupakan
perubahan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4
Tahun 2013;
c. Telah disusunnya Standard Operating Procedure (SOP) untuk setiap struktur
organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian
11
d. Tersedianya tata letak ruangan kerja, sarana dan prasana yang cukup memadai dalam
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana maupun unit pendukung.
Permasalahan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di bidang
Organisasi dan Tata Laksana adalah:
a. Belum optimalnya implementasi Standard Operating Procedure (SOP) dikarenakan
dalam tahap penyempurnaan sehingga masih dianggap formalitas;
b. Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan dan pengganggaran antar unit organisasi
di lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sehingga
dalam koordinasinya belum terintegrasi dalam satu kebijakan yang koheren;
c. Belum dilakukannya evaluasi SOP yang baik secara periodik, disebabkan belum
adanya pedoman evaluasi SOP;
d. Pengembangan e-government dan penerapan e-office masih belum diterapkan secara
optimal.
2. Bidang Manajemen SDM
Potensi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di bidang
Manajemen SDM adalah:
a. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1
Tahun 2015 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian untuk meningkatkan disiplin pegawai di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
b. Telah tersedia program pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi
penyelenggaraan diklat teknis, diklat fungsional, diklat struktural, pelatihan singkat
di luar negeri (short course), dan diklat Capacity Building untuk meningkatkan
kompetensi pegawai baik hardskill maupun softskill yang tertuang dalam kalender
program diklat tahunan;
c. Telah tersedia program beasiswa S2/S3 di dalam maupun luar negeri yang
bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, Pemerintah Negara Asing, atau
Badan Internasional;
RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian
12
d. Memiliki Sumber Daya Manusia dengan latar belakang pendidikan yang memadai
dengan persentase 38% untuk pendidikan S1/DIV, 41% untuk pendidikan S2, dan
5% untuk pendidikan S3;
e. Penyelenggaraan administrasi mutasi telah dilaksanakan secara profesional, bebas
KKN dan akuntabel, sehingga proses mutasi selesai tepat waktu sebelum jatuh
periode;
f. Telah memiliki aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai online (e-SKP) sehingga
memudahkan para pegawai untuk memasukkan data SKP.
g. Telah memiliki SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) berbasis
website;
h. Pelaksanaan Assessment Center bagi para pejabat struktural maupun pelaksana serta
pelaksanaan Open Bidding pada Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) bagi calon
pejabat yang akan menduduki posisi jabatan eselon I dan II di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
i. Penggunaan finger print (alat absensi elektronik) yang secara teknis mendukung
upaya kehadiran pegawai dengan tepat waktu.
Permasalahan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di bidang
Manajemen SDM adalah:
a. Terkait dengan perubahan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih dibutuhkan
pejabat dan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi kebutuhan formasi
pegawai agar manajemen ASN yang baik dapat terwujud;
b. Sistem informasi telah digunakan untuk perhitungan jumlah pegawai dan penyebaran
pegawai, perencanaan pegawai dan pensiun namun belum secara optimal digunakan
untuk kepentingan kepegawaian yang lebih luas, seperti kinerja, kompetensi,
promosi, pemberian intensif, digitalisasi dokumen kepegawaian, dan sistem
informasi perhitungan rekapitulasi absensi kehadiran pegawai;
RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian
13
c. Penempatan pegawai dalam jabatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar
kompetensi jabatan. Hal ini antara lain disebabkan belum sesuainya standar
kompetensi jabatan dengan spesifikasi jabatan dan juga belum adanya peraturan
mengenai pola rotasi pegawai;
d. Sistem aplikasi pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai belum sesuai dengan
struktur organisasi yang baru dan juga belum dilaksanakan secara optimal dalam
mengacu pada tugas dan fungsi organisasi pegawai;
e. Dalam bidang pendidikan dan pelatihan pegawai, perencanaan pendidikan dan
pelatihan yang berbasis kompetensi jabatan atau kebutuhan organisasi belum
dilaksanakan secara optimal;
f. Belum tersedia indikator yang dapat mengukur sejauh mana tingkat efektifitas dan
manfaat dari diklat yang telah dilaksanakan bagi organisasi;
g. Dalam hal pola karier, hingga saat ini Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian belum memiliki pedoman pola karier, terutama untuk eselon III ke
bawah. Terkait dengan itu, pola rotasi pegawai yang ada juga belum mengarah pada
peningkatan kompetensi pegawai; dan
h. Belum adanya sistem manajemen talenta yang dibangun.
3. Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja
Potensi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di bidang
Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja adalah:
a. Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang
memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian);
b. Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selama periode 2010-2014
mengalami peningkatan setiap tahunnya (nilai SAKIP);
c. Diterbitkannya berbagai peraturan perundangan-undangan yang menjadi landasan
dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan manajemen kinerja instansi pemerintah
baik menyangkut aspek akuntabilitas keuangan maupun akuntabilitas kinerja;
d. Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas melalui penguatan sistem pengawasan
dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang konsisten dan tepat;
RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian
14
e. Pelaksanaan assessment/PMPRB yang salah satunya melalui survei internal dan
eksternal kepada stakeholder Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, menunjukan nilai yang memuaskan.
Permasalahan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di bidang
Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja adalah:
a. Atasan langsung belum melakukan tinjauan kesesuaian antara SOP dengan
pelaksanaan tugas/kegiatan secara terus menerus;
b. Masih belum selesainya tindaklanjut dari hasil pengawasan dan pemeriksaan untuk
perbaikan kinerja dan manajemen organisasi;
c. Rendahnya pemahaman pegawai mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa;
d. Belum optimalnya pengukuran kinerja, diantaranya ditunjukkan dengan belum
idealnya penerapan PPK (Penilaian Prestasi Kerja) sebagaimana yang diamanatkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, dan belum efektifnya
pengukuran bulanan kinerja individu;
e. Atasan langsung belum secara terus-menerus melakukan tinjauan kesesuaian antara
SOP dengan pelaksanaan tugas/kegiatan.
4. Bidang Informasi dan Teknologi
Potensi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di bidang Informasi
dan Teknologi adalah:
a. Pengembangan sistem layanan pengaduan yang dapat merespon cepat, aktual dan
kredibel dalam penanganan pengaduan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan
dalam berbagai bentuk, baik secara langsung melalui unjuk rasa atau delegasi,
maupun tidak langsung melalui surat, website, kotak surat, isu dan pemberitaan
media aktual.
b. Pelaksanaan Sosialisasi/Diseminasi/Visualisasi/Publikasi dan Pemberitaan di Bidang
Perekonomian untuk memberikan informasi, memberikan persepsi positif terhadap
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta membangun kepercayaan dan
hubungan yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat.
RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian
15
c. Telah dikembangkannya aplikasi yang memudahkan pelaksanaan koordinasi anta
unit kerja di Kemenko Perekonomian dalam rangka peningkatan pelayanan kepada
stakeholder, antara lain webmail, intranet, SIMPEG, e-PPK, SIDP dan sebagainya.
d. Kemudahan akses internet, melalui jaringan LAN dan Wifi, yang memudahkan
pegawai dalam mencari data/informasi dan berbagi data.
Permasalahan Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian di bidang informasi dan
teknologi adalah:
a. Belum adanya pedoman yang mengatur tentang tata kelola penyelenggaraan sistem
layanan informasi dan layanan pengaduan, dan pemanfaatan teknologi informasi,
mengakibatkan masih kurangnya partisipasi dari setiap komponen/unit kerja dalam
rangka pemutakhiran data/informasi.
b. Belum tersedianya regulasi yang mengatur pengiriman/penerimaan berita/informasi
mengakibatkan masih kurangnya pemahaman dari setiap komponen/unit kerja
mengenai kriteria berita/informasi yang dikirimkan dan diterima untuk di
publikasikan/disosialisasikan.
b. Masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi dan keahlian dibidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK).
c. Budaya kerja/pemahahaman pegawai yang belum terkait sharing data/komunikasi,
pemakaian email, dan keamanan data yang masih perlu ditingkatkan.
d. Sarana dan prasarana yang belum memadai, terutama ruangan/gedung, kapasitas
bandwidth internet dan server.
5. Potensi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di bidang pelayanan
hukum adalah:
a. Sebagian besar kebijakan di bidang perekonomian dituangkan dalam bentuk peraturan
perundang undangan. Bidang hukum seringkali dilibatkan dalam penyusunan regulasi
di bidang perekonomian tersebut
b. Koordinasi dan sinkronisasi regulasi di bidang perekonomian yang tidak bisa
diselesaikan oleh kementerian teknis selanjutnya dikordinasikan oleh bidang hukum
c. Koordinasi penanganan perkara gugatan terhadap pemerintah RI di Arbitrase
internasional dilaksanakan oleh bagian hukum dengan melibatkan instansi terkait
RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian
16
lainnya seperti Kementerian luar Negeri, KemenKumHam, Kejaksaan, BKPM,
Kementerian Keuangan.
d. Terlibat dalam menyiapkan dan memantau regulasi kebijakan ekonomi yang
dituangkan dalam paket ekonomi
Permasalahan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di bidang
pelayanan hukum adalah:
a. Jumlah SDM yang menangani pelayanan hukum tidak sebanding dengan jumlah
regulasi dan pekerjaan yang ditangani
b. SDM yang menguasasi aspek legal drafting tidak sebanding dengan jumlah koordinasi
dan harmonisasi regulasi yang ditangani
c. Keterbatasan SDM dalam beracara dalam menangani gugatan terhadap Pemerintah RI
di Arbitrase Internasional
d. Terbatasnya Kemampuan bahasa Inggris SDM dalam menangani perkara di arbitrase
Internasional dan membuat kontrak-kontrak dalam bahasa Inggris.
Capaian Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas arah kebijakan
dan strategis dalam Renstra 2010-2014 secara umum menunjukkan hasil yang baik. Begitu pula
dengan aspirasi dari stakeholders atas pelayanan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian kepada stakeholders menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun dan diharapkan
lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki beberapa potensi
yang akan mendorong peningkatan pelayanan kepada stakeholders dengan beberapa
permasalahan yang harus diwaspadai agar tidak mengganggu pelayanan kepada stakeholders.
Melihat hasil pencapaian Renstra 2010-2014 dan mempertimbangkan beberapa masukan dari
stakeholders serta memperhatikan potensi dan permasalahan yang dihadapi, Sekretariat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran
strategis 2015-2019. Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian 2015-2019 akan disajikan pada Bab II berikut ini.
RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian
17
VISI, MISI, DAN TUJUAN
Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak
ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian menetapkan rencana strategis Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta
sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam
pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 20152019. Rencana strategis Sekretariat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015-2019 pada hakikatnya merupakan
pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan
kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban,
penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, termasuk pembinaan terhadap
perilaku aparatur negara serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai
efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi pada
bidang Organisasi dan Tata Kelola, Manajemen SDM, dan Pengawasan dan Akuntabilitas , serta
Teknologi dan Informasi. Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk
melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar secara bertahap dan berkelanjutan
terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah
tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin
diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan
sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target
yang ditetapkan. Adapun visi dan misi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian adalah sebagai berikut:
BAB
II
RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian
18
II.1 Visi
Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan serta
memperhatikan aspirasi dari stakeholders dan sesuai dengan tugas dan fungsi, maka visi
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk tahun 2015-2019 adalah
sebagai berikut :
”Terwujudnya peningkatan budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola
organisasi yang transparan dan akuntabel, untuk menunjang tujuan Kementerian”.
Visi tersebut disusun berdasarkan analisis potensi dan permasalahan dengan
memperhatikan perspektif pemangku kepentingan, transparansi, dan akuntabel yang
dirumuskan sebagai pernyataan keinginan pencapaian tujuan organisasi dalam periode lima
tahun ke depan. Visi ini juga merupakan hasil kristalisasi dari pernyataan komponen
organisasi itu sendiri yang disepakati sebagai nilai-nilai dasar kepribadian organisasi yang
profesional, integritas, kerjasama, inovasi dan responsibility yang disingkat dengan
“PIKIR”. Keyakinan nilai-nilai dasar organisasi akan memberikan keyakinan kepada
pegawai bahwa keinginan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dapat diwujudkan.
Visi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut mempunyai
makna tentang perubahan mindset, culture-set dan pengembangan budaya kerja para
pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan
tuntutan Reformasi Birokrasi. Di samping itu, Setmenko berusaha untuk meningkatkan
pelayanan kepada unit-unit secara optimal, yaitu memberikan pelayanan kepada unit kerja
kementerian dalam melaksanakan tugas pokok organisasi.
Kata berbasis kinerja dan kompetensi, serta tata kelola organisasi yang transparan dan
akuntabel mempunyai arti bahwa Setmenko berkepentingan mendorong potensi SDM
untuk selalu meningkatkan kapabilitasnya, yang selanjutnya akan meningkatkan kinerja,
serta menata organisasi menjadi organisasi yang modern dan sesuai dengan tuntutan
zaman. Di samping itu, Setmenko berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada unit-
unit secara optimal, yaitu memberikan pelayanan kepada unit kerja kementerian demi
RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian
19
terselenggaranya tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian seperti yang telah
ditetapkan dalam Renstra Kementerian, yaitu:
a. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
b. Terwujudnya kinerja organisasi yang baik;
II.2 Misi
Dalam rangka pencapaian visi, dibutuhkan tindakan nyata dalam penetapan Misi
yang sesuai dengan peran Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Adapun misi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu:
Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya reformasi birokrasi, serta
kebutuhan atau tuntutan dari masyarakat yang menginginkan adanya akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Misi tersebut juga mengisyaratkan adanya
upaya untuk meningkatkan efektivitas dalam pelayanan, dukungan manajemen, dan tugas
teknis lain untuk mewujudkan tujuan organisasi kepada unit-unit di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
II.3 Tujuan
Sesuai dengan visi dan misi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, maka tujuan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian periode 2015-2019 adalah:
1. Terwujudnya budaya kerja organisasi berbasis kompetensi serta tata kelola organisasi
yang baik;
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang berkualitas.
Dengan dirumuskannya tujuan strategis ini maka Sekretariat Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian dapat secara tepat mengetahui apa yang harus
dilakukan oleh organisasi untuk mewujudkan visi dan misinya dalam kurun waktu tahun
”Meningkatkan efektivitas pelayanan, dukungan manajemen, tugas teknis serta pemenuhan
sarana dan prasarana yang memadai bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian”.
RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian
20
2015-2019 dengan mempertimbangkan sumber daya, dana, sarana, dan prasarana yang
dimiliki. Selain itu, rumusan tujuan strategis ini untuk memantau dan mengukur sejauh
mana pencapaian visi, misi, dan kinerja organisasi tercapai.
II.4 Sasaran Strategis
Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan sebagaimana disebutkan di atas,
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan dua sasaran
strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk setiap sasaran strategis. Sasaran
strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Sekretariat Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian hingga tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Sasaran Indikator Kinerja Utama
Tujuan : 1. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan
2. Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Pegawai
Sasaran Strategis 1 :
Meningkatnya budaya organisasi
berbasis kinerja dan kompetensi serta
tata kelola organisasi, untuk perbaikan
pelayanan
1. Persentase kepatuhan terhadap ketentuan
dibidang perencanaan anggaran, keuangan,
perlengkapan dan kepegawaian;
2. Indeks kepuasaan pelayanan
kesekretariatan dan pengawasan;
3. Persentase penggunaan aplikasi di bidang
kesekretariatan;
4. Kualifikasi laporan keuangan tetap "Wajar
Tanpa Pengecualian";
5. Persentase sumber daya manusia yang
memenuhi standar kompetensi.
Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya produktivitas melalui
sarana dan prasarana yang berkualitas
untuk seluruh pegawai
1. Persentase pemenuhan sarana dan
prasarana yang berkualitas untuk seluruh
pegawai
RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian
21
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
III.1. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN
Berdasarkan Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai
dengan Renstra Kementerian 2015-2019, dirumuskan tujuan Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian yaitu : terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan serta terwujudnya kinerja organisasi yang baik. Mengacu pada
permasalahan yang dihadapi Bangsa dan Negara Indonesia saat ini maupun prediksi lima
tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pemerintah lima tahun ke depan adalah
mewujudkan visi dan misi pembangunan bangsa dan negara yang telah dirumuskan pada
9 (sembilan) agenda prioritas yang disebut dengan nama “NAWA CITA”. Program yang
digunakan untuk mewujudkan sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian dalam periode jangka menengah perencanaan strategis, yaitu: Program
Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian, dan Program Dukungan Manajemen dan
Tugas Teknis Lainnya.
Program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terkait langsung
dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
adalah Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya. Sekretariat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung pelaksanaan kebijakan
teknis melalui peningkatan pelayanan unit kerja dan memantapkan penyelenggaraan
organisasi yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel yang didukung dengan sumber
daya manusia yang kompeten, profesional dan berkomitmen yang tinggi maupun
pengendalian dan pengawasan yang kuat. Program ini merupakan kumpulan kegiatan-
kegiatan untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan dapat mewujudkan sasaran
program. Kinerja program/kegiatan ini akan diukur dengan indikator kinerja. Adapun
kinerja progam/kegiatan yang berupa hasil/keluaran dan indikator kinerja serta targetnya
adalah sebagai berikut:
BAB
III
RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian
22
Sasaran Program Indikator Kinerja Target
2015 2016 2017 2018 2019
Sasaran Program
(Outcome) 1:
Meningkatnya
budaya organisasi
berbasis kinerja
dan kompetensi
serta tata kelola
organisasi, untuk
perbaikan
pelayanan
Persentase kepatuhan terhadap
ketentuan dibidang perencanaan
anggaran, keuangan, perlengkapan
dan kepegawaian
90
90
90
90
90
Indeks kepuasan layanan
kesekretariatan dan pengawasan
3 3 3 3 3
Persentase penggunaan aplikasi
dibidang kesekretariatan
80 90 90 90 90
Kualifikasi laporan keuangan tetap
wajar tanpa pengecualian
100 100 100 100 100
Persentase Sumber daya Manusia
yang memenuhi standar kompetensi
75 90 90 90 90
Sasaran Program
(Outcome) 2:
Meningkatnya
produktivitas
melalui sarana
dan prasarana
yang berkualitas
untuk seluruh
pegawai
Persentase pemenuhan sarana dan
prasarana yang berkualitas untuk
seluruh pegawai
100
100
100
100
100
III.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT
Arah kebijakan Sekretariat Kementerian Koordinator pada tahun 2015-2019 dalam
rangka mendukung program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yakni demi
mewujudkan kinerja organisasi yang baik adalah :
a. Peningkatan Pelayanan Perencanaan;
b. Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum dan Humas;
c. Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum;
d. Pengawasan Inspektorat.
Strategi yang dilakukan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian dalam rangka mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan adalah:
RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian
23
a. Pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka
Pengeluaran Jangka Menengah untuk meningkatkan disiplin pengelolaan anggaran;
b. Melakukan restrukturisasi/penataan dan penajaman tugas dan fungsi unit kerja;
c. Mewujudkan transformasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi melalui
pengembangan jabatan fungsional umum dan penataan jabatan struktural;
d. Melakukan rekrutmen pejabat/pegawai Aparatur Sipil Negara melalui mekanisme
pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan seleksi terbuka jabatan fungsional umum,
jabatan administrator, dan jabatan pimpinan tinggi;
e. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM
yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai;
f. Pembangunan dan pengembangan sistem manajemen talenta (talent management);
g. Pengembangan pola karier dan pola mutasi berbasis kompetensi;
h. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan
administrasi umum kepegawaian;
i. Melakukan monitoring dan evaluasi diklat yang telah dilaksanakan;
j. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai Core Bussiness unit eselon
I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
k. Mengoptimalkan pelayanan hukum, hubungan masyarakat dan K/L dalam
koordinasi, dan informasi publik;
l. Peningkatan internalisasi Audit Kinerja dan Investigasi serta peningkatan kualitas
pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal;
m. Peningkatan indeks pelayanan Kesekretariatan melalui survei internal Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian;
n. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana bagi pejabat/pegawai Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian.
III.3. KERANGKA REGULASI
Identifikasi kerangka regulasi adalah dalam rangka memberikan gambaran umum
regulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Setmenko
Bidang Perekonomian dan peranan regulasi tersebut guna mendukung pencapaian
Sasaran Strategis Setmenko Bidang Perekonomian. Pemetaan regulasi berdasarkan arah
RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian
24
kebijakan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi. Empat arah kebijakan tersebut
merepresentasikan kewenangan unit yang berada di Setmenko Bidang Perekonomian.
Kerangka/Tema Regulasi yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis
Setmenko antara lain:
a. Regulasi yang mendukung unsur program dan anggaran, reformasi birokrasi,
implementasi SAKIP, dan penerapan sistem dan informasi;
b. Ketentuan yang mendukung unsur keterbukan informasi publik, hukum dan layanan
persidangan
c. Pedoman dan petunjuk teknis yang digunakan dasar dalam melaksanakan fungsi
pengelolaan keuangan, pengelolaan BMN, sarana dan prasarana (kerumahtanggaan),
dan pembinaan SDM.
d. Regulasi yang digunakan sebagai pijakan APIP dalam melakukan pembinaan dan
pengawasan internal organisasi.
Tema Regulasi yang dibutuhkan, tertuang dalam Lampiran.
III.4. KERANGKA KELEMBAGAAN
Organisasi yang mampu bertahan di masa depan adalah organisasi yang
melakukan proses pembelajaran (learning) dengan baik dan tumbuh sesuai tuntutan dan
perkembangan jaman. Dalam proses pembelajaran organisasi perlu mengevaluasi
berbagai aspek dalam kelembagaan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian. Salah satu hal yang penting dalam proses pembelajaran, yaitu
meningkatkan kapasitas kinerja SDM aparatur sesuai dengan nilai-nilai kementerian
(PIKIR). Nilai-nilai Kementerian akan terus menjadi landasan bertindak dalam upaya
peningkatan kinerja dan kapasitas sumber daya organisasi. Dengan pengamalan nilai-nilai
kementerian secara terus-menerus maka akan terus terjadi penguatan pola pikir (mind set)
dan budaya kerja (culture set).
Dalam hal proses pembelajaran kelembagaan, maka penataan organisasi dan tata
kerja Setmenko Bidang Perekonomian diupayakan untuk mencapai struktur kelembagaan
yang tepat ukuran dan tepat fungsi (right size and right function). Dengan organisasi yang
ideal, diarahkan menjadi birokrasi yang bersih, akuntabel dan transparan. Upaya untuk
RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian
25
mebentuk organisasi yang ideal dilakukan dengan penataan struktur organisasi dan tata
kerja. Dalam menjalankan tugas operasional organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi
akan dapat berjalan dengan lancar, bila mendapat dukungan sarana dan prasarana sebagai
infrastruktur kerja yang memadai.
Dalam rangka membangun organisasi yang efektif dan efisien, maka tahap
selanjutnya perlu dilakukan evaluasi organisasi sesuai perubahan lingkungan strategis
agar diperoleh keseimbangan beban kerja yang proporsional antara tugas dan fungsi,
jabatan struktural dan output yang dihasilkan. Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis
Beban Kerja (ABK) diperlukan sebagai masukan untuk evaluasi dan penataan struktur
organisasi yang efektif dan efesien.
Dalam hal penataan manajemen sumber daya manusia aparatur maka secara
kelembagaan proses rekrutmen dan pengadaan pejabat diteruskan sebagaimana yang
telah terimplementasi sesuai amana UU ASN, yaitu kebijakan Seleksi Terbuka Pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk Jabatan Struktural Eselon I, dan Jabatan
Struktural Eselon II. Sedangkan promosi jabatan terbuka Eselon III dan Eselon IV akan
disesuaikan dengan perkembangan semasa periode perencanaan startegis.
Penataan tata laksana dilakukan melalui kegiatan penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan pembangunan atau pengembangan e-government. Secara umum
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memiliki proses bisnis sesuai
dengan tugas dan fungsi yang dijabarkan ke dalam SOP, demikian juga dalam lingkungan
Setmenko Bidang Perekonomian. Aspek pengembangan e-government, inovasi dan
dukungan sistem informasi selalu terus dikembangkan dan infrastruktur informasi yang
ada telah cukup memadai. Setmenko Bidang Perekonomian dalam rangka learning and
growth organisasi, akan terus berupaya mengimplementasi kebijakan yang telah
dilakukan, yaitu: melalui upaya pengembangan e-government, antara lain berupa sistem
informasi perekonomian, intranet, website, sistem informasi kepegawaian, aplikasi
persuratan yang terintegrasi. Mengembang dan mengempisnya kelembagaan Setmenko
Bidang Perekonomian ditujukan agar proses pelayanan berjalan efektif dengan
memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin.
RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian
26
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
IV.1 Target Kinerja
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mendukung tercapainya kebijakan
yang telah ditetapkan, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah
menetapkan dua sasaran program utama yang akan dicapai pada tahun 2015-2019. Strategi
yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan pencapaian sasaran program dan kebijakan
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu dengan melakukan
berbagai kegiatan dan keluarannya yang diukur dengan indikator kinerja sebagaimana tabel
berikut:
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
Target
2015 2016 2017 2018 2019 UIC
1 Peningkatan Pelayanan Perencanaan
Terwujudnya layanan
perencanaan dan
pelaksanaan reformasi
birokrasi di lingkungan
Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian
Jumlah laporan
perencanaan dan
pelaksanaan reformasi
birokrasi Kemenko
Bidang Perekonomian
4 4 4 4 4 Biro
Perencanaan
2 Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum dan Humas
Tercapainya
penyampaian informasi
publik kepada
stakeholder terkait
dengan kementerian
koordinator bidang
perekonomian
Jumlah laporan
komunikasi publik
kebijakan bidang
perekonomian
2 2 2 2 2 Biro HPH
Terselenggaranya rapat
koordinasi dan rapat
pimpinan di lingkungan
kementerian
koordinator bidang
perekonomian
Jumlah laporan
kegiatan persidangan
kementerian
koordinator bidang
perekonomian
1 1 1 1 1 Biro HPH
BAB
IV
RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian
27
Terselenggaranya
dukungan kegiatan
menteri koordinator
bidang perekonomian
dan fasilitasi penyiapan
naskah menteri yang
efektif dan efisien
Jumlah laporan
dukungan kegiatan
menko perekonomian
dan fasilitasi naskah
kebijakan menteri
1 1 1 1 1 Biro HPH
Tersusunnya peraturan
perundang-undangan,
peraturan menteri, dan
surat keputusan di
lingkungan KKBP
Jumlah laporan
rancangan peraturan
perundang-undangan,
serta sistem jaringan
dokumentasi dan
informasi hokum
3 3 3 3 3 Biro HPH
3 Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum
Terselenggaranya
layanan administrasi
dan pengembangan
sumber daya manusia
Pelaksanaan
administrasi Umum
Kepegawaian,
pendidikan dan
pelatihan , dan
penempatan sumber
daya manusia
12 12 12 12 12 Biro Umum
Terselenggaranya
layanan administrasi
keuangan dan laporan
keuangan
Jumlah dokumen
Pelaksanaan Sistem
Akuntansi Instansi
(Sistem Akuntansi
Keuangan),
pengelolaan dan
pembinaan
perbendaharaan, dan
pelaksanaan/ verifikasi
dokumen anggaran
3 3 3 3 3 Biro Umum
Terselenggaranya
layanan pengelolaan
dan pemeliharaan BMN
Jumlah bulan
pengelolaan Barang
Milik Negara
12 12 12 12 12 Biro Umum
Terselenggaranya
layanan Rumah Tangga
dan Tata Usaha Pimp.
Jumlah bulan
pelayanan
kerumahtanggaan dan
tata usaha pimpinan
12 12 12 12 12 Biro Umum
Pembayaran gaji dan
tunjangan secara tepat
waktu
Jumlah bulan
pembayaran gaji dan
tunjangan secara tepat
waktu
12 12 12 12 12 Biro Umum
Pelayanan Operasional
Perkantoran
Pelayanan Operasional
Perkantoran dan
Pemeliharaan
12 12 12 12 12 Biro Umum
Terselenggaranya
layanan pengadaan
barang/jasa
Jumlah bulan
pelayanan pengadaan
Barang/Jasa
12 12 12 12 12 Biro Umum
RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian
28
4 Pengawasan Inspektorat
Terselenggaranya
pengawasan dan
pengendalian intern
yang efektif
Jumlah pelaksanaan
hasil pengawasan yang
dilaksanakan
4 4 4 4 4 Inspektorat
Jumlah laporan hasil
pemantauan tindak
lanjut hasil
pengawasan (internal
dan eksternal)
3 3 3 3 3
IV.2 Kerangka Pendanaan
Upaya untuk mencapai tujuan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan
berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari pegawai
Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang kompeten, sarana dan
prasarana yang memadai, dukungan regulasi serta sumber pendanaan yang cukup.
Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai
tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :
Program
Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp 000.000,-)
2015 2016 2017 2018 2019
Dukungan Manajemen dan
Tugas Teknis Lainnya 130.499,4 120.130,5 131.603,0 144.116,0 158.829,0
Persentase kenaikan/penurunan
(angka dasar 2015) - -8% 1% 10% 22%
Rincian target kinerja dan indikasi kebutuhan anggaran program dan masing-masing
sasaran kegiatan dari tahun 2015 s/d 2019 tertuang dalam Matriks Target Kinerja dan
Kerangka Pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
RENSTRA 2015-2019 Sekretariat Kemenko Bidang Perekonomian
29
PENUTUP
Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015-
2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mendukung program dan kebijakan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada agenda pembangunan nasional.
Tersusunnya Rencana Strategis ini tidak terlepas dari dukungan partisipasi berbagai pihak
dalam penyusunannya, baik dari dalam, maupun dari luar Sekretariat Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian. Renstra 2015-2019 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian ini disusun melalui proses yang panjang oleh para pimpinan organisasi di
lingkungan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan serangkaian
diskusi dan pembahasan yang sangat dinamis dan mendalam dengan menggunakan pendekatan
potensi yang dimiliki, dan permasalahan yang dihadapi, serta menggali nilai-nilai dasar dalam
unit organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diyakini akan
dapat mengarahkan dan menggerakkan sumber daya dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan
organisasi, dan sasaran strategis.
Pencapaian tujuan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan menjunjung tinggi nilai-
nilai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yaitu profesional, integritas, kerjasama,
inovasi dan responsibility (tanggung jawab).
BAB
V
No Arah Kerangka Regulasi/Kebutuhan Regulasi Urgensi berdasarkan Kondisi Eksisting, hasil Kajian dan PenelitianUnit
PenanggungjawabUnit terkait
Harapan Target
Penyelesaian
1 Ganti Rugi Kekayaan Negara Prosedur Pelaksanaan ganti rugi yang tidak efisien Biro Umum Kemenkeu 2016
2Tata Persuratan di Lingkungan Kemenko
Perekonomian
Belum terdapat ketentuan yang mengatur Tata Persuratan di Lingkungan
Kemenko PerekonomianBiro Umum Biro Perencanaan 2016
3Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
di Lingkungan Kemenko Perekonomian
Belum terdapat ketentuan yang mengatur Tata Cara pembentukan
Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kemenko Perekonomian,
selama ini mengacu kepada UU 12 Tahun 2011 ttg Pembentukan Perundang-
undangan
Biro Hukum,
Persidangan, dan
Humas
Unit Es.I Kemenko
Bidang Perekonomian2016
4 Reformasi Birokrasi Perlu disesuaikan dengan grand design Reformasi Birokrasi Nasional Biro Perencanaan KemenPANRB 2016
7 Roadmap RB Nasional Penyelarasan dengan Program Pemerintah yang Baru Biro Perencanaan KemenPANRB 2016
8 Evaluasi RB K/L Penyamaan mekanisme penilaian dan keadilan pemberian Remunerasi Biro Perencanaan KemenPANRB 2016
10 Standar implementasi e-Gov Penguatan dan Pembinaan implementasi e-gov bagi instansi pemerintah Biro Perencanaan KemenKominfo 2016
11 Pembinaan Kepegawaian Petunjuk Teknis ASN Biro Umum KemenPANRB,BKN Semasa Renstra
12 Pembinaan APIP Penguatan Pembinaan kepada K/L guna Pemberantasan Korupsi Inspektorat BPK, BPKP Semasa Renstra
KERANGKA REGULASI
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Program/kegiatan Sasaran Program/sasaran kegiatan Indikator kinerja
Target Alokasi dalam juta rupiah
Unit Organisasi Pelaksana
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya 130.499,4 120.130,5 131.603,0 144.116,0 158.829,0
Sasaran Program (Outcome)1
Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi, untuk perbaikan pelayanan
Setmenko
Indikator Persentase kepatuhan terhadap ketentuan
dibidang perencanaan anggaran, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian
90
90
90
90
90
Indeks kepuasan layanan kesekretariatan 3 3 3 3 3
Persentase penggunaan aplikasi dibidang kesekretariatan
80 90 90 90 90
Kualifikasi laporan keuangan tetap wajar tanpa pengecualian
100 100 100 100 100
Persentase Sumber daya Manusia yang memenuhi standar kompetensi
75 90 90 90 90
Sasaran Program (Outcome)2 Meningkatnya produktivitas melalui sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai Indikator:
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai
100
100
100
100
100
1. Peningkatan Pelayanan Perencanaan 5.150 4.500 4.730 4.960 5.210 Biro
Perencanaan
Sasaran kegiatan (output) 1
Terwujudnya layanan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Indikator:
Jumlah laporan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenko Bidang Perekonomian
4 4 4 4 4
2. Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum dan Humas
9.150 7.500 8.080 8.650 9.240 Biro Hukum, Persidangan dan Humas
Sasaran kegiatan (output) 1
Tercapainya penyampaian informasi publik kepada stakeholder terkait dengan KKBP
Indikator:
Jumlah laporan komunikasi publik kebijakan bidang perekonomian
2
2
2
2
2
Sasaran kegiatan (output) 2
Terselenggaranya rapat koordinasi dan rapat pimpinan di lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian
Indikator: Jumlah laporan kegiatan persidangan
kementerian koordinator bidang perekonomian
1
1
1
1
1
Sasaran kegiatan (output) 3
Terselenggaranya dukungan kegiatan menteri koordinator bidang perekonomian dan fasilitasi penyiapan naskah menteri yang efektif dan efisien
Indikator: Jumlah laporan dukungan kegiatan
menko perekonomian dan fasilitasi naskah kebijakan menteri
1
1
1
1
1
Sasaran kegiatan (output) 4
Tersusunnya peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, dan surat keputusan di lingkungan kementerian bidang perekonomian
Indikator: Jumlah laporan rancangan peraturan
perundang-undangan, serta SJDIH
3
3
3
3
3
3. Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum
113.099
105.030,4
115.533,0
127.086,0
139.799,0
Biro Umum
Sasaran kegiatan (output) 1
Terselenggaranya layanan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia
Indikator: Pelaksanaan administrasi Umum
Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan , dan penempatan sumber daya manusia
12
12
12
12
12
Sasaran kegiatan (output) 2
Terselenggaranya layanan administrasi keuangan dan laporan keuangan
Indikator: Jumlah dokumen Pelaksanaan Sistem
Akuntansi Instansi (Sistem Akuntansi Keuangan), pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan, dan pelaksanaan/ verifikasi dokumen anggaran
3
3
3
3
3
Sasaran kegiatan (output) 3
Terselenggaranya layanan pengelolaan dan pemeliharaan barang milik Negara
Indikator: Jumlah bulan pengelolaan Barang Milik
Negara
12
12
12
12
12
Sasaran kegiatan (output) 4
Terselenggaranya layanan Rumah Tangga dan Tata Usaha Pimpinan
Indikator: Jumlah bulan pelayanan
kerumahtanggaan dan tata usaha pimpinan
12
12
12
12
12
Sasaran kegiatan (output) 5
Pembayaran gaji dan tunjangan secara tepat waktu
Indikator: Jumlah bulan pembayaran gaji dan
tunjangan secara tepat waktu
12
12
12
12
12
Sasaran kegiatan (output) 6
Pelayanan Operasional Perkantoran
Indikator: Pelayanan Operasional Perkantoran dan
Pemeliharaan
12
12
12
12
12
Sasaran kegiatan (output) 7
Terselenggaranya layanan pengadaan barang/jasa
Indikator: Jumlah bulan pelayanan pengadaan
Barang/Jasa
12
12
12
12
12
4. Pengawasan Inspektorat
600
600
630
660
690
Inspektorat
Sasaran kegiatan (output) 1
Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian intern yang efektif
Indikator: Jumlah pelaksanaan hasil pengawasan
yang dilaksanakan
4
4
4
4
4
Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan eksternal)
3
3
3
3
3
5. Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian
2.500
2.500
2.630
2.760
2.890
Staf Ahli
Sasaran kegiatan (output) 1
Terwujudnya laporan hasil telaahan yang mendukung upaya pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Indikator: Jumlah laporan hasil telaahan yang
dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
5
5
5
5
5