Post on 02-May-2019
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
i
TINJAUAN TENTANG PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUTUMUM
TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARATERORISME BOM HOTEL
JW. MARRIOT DAN RITZ CARLTONDENGAN TERDAKWA
AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. ALIAS ALI
(Studi kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2524K/Pid.Sus/2011)
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh
LIYA LISTIANA
NIM. E0008381
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2012
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
MOTTO
Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-
Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan
orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang berderang dengan
seizin-Nya, dan menunjuki mereka kejalan yang lurus.
(Q.S. Al-Maidah: 16)
Jika kita dapat mensyukuri sukses kecil yang kita peroleh dan tetap mau melanjutkan
perjuangan secara konsisten, maka sukses besar pasti akan kita raih
(Andrie Wongso)
Hargai apa yang kamu miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada
mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki.
(Penulis)
Setiap saat dalam hidupmu adalah ibarat gambar yang belum pernah terlihat, dan
gambar yang tidak akan pernah terlihat lagi. Jadi, nikmati hidupmu dan jadikan
setiap momen menjadi indah.
(Penulis)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
PERSEMBAHAN
Dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati... sebuah karya yang sederhana
ini, penulis persembahkan kepada:
Dzat yang Maha Agung, هللا SWT, penguasa
alam semesta & pemilik hidupku
Nabi Muhammad SAW, teladan bagi umat
yang senantiasa kita nantikan safaatnya di
akhirat kelak
Ibu dan Bapak, doamu adalah semangatku
dan harapanmu adalah motivasiku
Teman-temanku angkatan 2008 , yang
selalu mendukungku
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum wr. wb.
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat
dan karunia-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum
(skripsi) yang berjudul “TINJAUAN TENTANG PENGAJUAN KASASI OLEH
PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA
TERORISME BOM HOTEL JW. MARRIOT DAN RITZ CARLTON
DENGAN TERDAKWA AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. ALIAS ALI
(Studi kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2524 K/Pid.Sus/2011)”.
Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari
sempurna, oleh karena itu penulis dengan besar hati akan menerima segala masukan
yang dapat memperkaya pengetahuan penulis di kemudian hari.
Dengan selesainya penulisan hukum ini, maka dengan segala kerendahan hati
penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-
pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penulisan hukum ini :
1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan, beserta Bapak/Ibu
Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dalam
penyusunan penulisan hukum ini.
2. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. yang telah memberikan segala ilmu dan
dengan penuh kesabaran membimbing serta mengarahkan penulis dalam
menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini dengan baik.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang telah
membantu menyelesaikan penulisan hukum ini.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
4. Bapak Ismunarno, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah
memberikan bimbingan, motivasi dan arahan selama penulis belajar di kampus
Fakultas Hukum UNS.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang
dengan keikhlasan dan kemuliaan hati telah memberikan bekal ilmu kepada
penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum UNS.
6. Ayahanda Suwanto dan Ibunda Sri Jayati yang telah memberikan kasih sayang,
perhatian, pengajaran tentang hidup dan bersusah payah untuk memenuhi
kebutuhan penulis, hanya doa dan kepatuhan yang penulis dapat berikan, semoga
Allah membalas semua amal baik Ayahanda dan Ibunda tercinta.
7. Adik-adikku Wisnu Nanda Hutama dan Amandha Sheilla Rahma Z. tersayang
yang memberikan keceriaan dan kebahagiaan kepada penulis dengan penuh
keikhlasan, serta keluarga besar atas doa dan dukungan yang luar biasa kepada
penulis.
8. Prizky Darmawan Driandita, seseorang yang selalu ada dan direpotkan penulis
menyelesaikan penulisan ini, senantiasa membantu serta memberi dukungan
penuh kepada penulis, terima kasih atas setiap bantuan, doa yang selalu diberikan
kepada penulis.
9. Keluarga Besar M3 : Nisa Filia, Diannuri ayuningtyas, Ali lesmana, Maharto
Prastowo, S.H., Gegana Wisnu Yanotama, Imron Nurul Kolbi dan Ghiaz Yuniar
Mareta yang senantiasa berbagi senyum, tawa, canda serta bantuan-bantuan
kepada penulis yang tidak pernah ada putus-putusnya.
10. Nur Saefudin, S.H., Bambang Priyatno dan Corrie Pardosi, S.H. terima kasih atas
setiap bimbingan dan bantuan yang selalu diberikan kepada penulis.
11. Sahabat perjuangan skripsi yang berawal dari asisten dosen PLKH Pidana Dani
Yuli Azhari, S.H., Oki Trisnani, S.H., Gesti Kadhesta, Anisa Murtiyanti, S.H.
dan Adiputro Pangarso S.H.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
12. Teman-teman kos ANGGUN : Nisa Filia, Shelma Yusmina Hajar, Very Puspita
Indriyati dan Niken yang selalu berbagi kebahagiaan, makanan dan selalu
membantu penulis dalam hal apapun.
13. Teman-teman yang selalu memberikan kebahagiaan, keceriaan, senyuman, dan
tawa di masa-masa kuliah : oktivia, mega titis, oni (hunny), kaka, prila, mbak
jeje, karlina dyah, goestania, bambink, dewa bebek, dani (jule), ika ,gesti, oki
(cimmy), dewi, dara, dani (botak), johan, titis, semangat teman, Semoga kita
menjadi orang-orang yang sukses.
14. Teman-teman BEM FH UNS dan KSP PRINCIPIUM FH UNS yang telah
memberikan kesempatan dan pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan dan
tergantikan.
15. Teman-teman angkatan 2008 Fakultas Hukum. Tak pernah ada kata sesal pernah
berada diantara kalian, terima kasih atas kebahagiaan dan kegembiraan yang kita
rangkai, sukses buat kita semua kawan.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan ini. Semoga
segala kebaikan bapak, ibu dan teman-teman semua mendapat balasan kebaikan
dari Allah SWT. Amin.
Demikian, semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan
ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
Surakarta, Juli 2012
Penulis
Liya Listiana
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ............................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ............................................... iii
HALAMAN PERNYATAAN ................................................................ iv
HALAMAN MOTTO ............................................................................. v
HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................. vi
KATA PENGANTAR ............................................................................ vii
DAFTAR ISI ........................................................................................... x
DAFTAR SKEMA .................................................................................. xii
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................... xiii
ABSTRAK .............................................................................................. xiv
BAB I. PENDAHULUAN ........................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ........................................... 1
B. Perumusan Masalah .................................................. 7
C. Tujuan Penelitian ...................................................... 7
D. Manfaat Penelitian .................................................... 8
E. Metode Penelitian ..................................................... 9
F. Sistematika Penelitian .............................................. 14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .................................................. 16
A. Kerangka Teori .......................................................... 16
1. Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum Kasasi .. 16
2. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim ............ 21
3. Tinjauan Umum tentang Terorisme .................... 27
4. Tinjauan Umum tentang Terdakwa ..................... 36
B. Kerangka Pemikiran .................................................. 39
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ............... 41
A. Hasil Penelitian ......................................................... 41
1. Deskripsi Kasus ................................................... 41
2. Identitas Terdakwa .............................................. 44
3. Dakwaan Penuntut Umum................................... 44
4. Tuntutan Penuntut Umum ................................... 53
5. Amar Putusan Pengadilan Negeri........................ 55
6. Amar Putusan Pengadilan Tinggi ........................ 56
7. Alasan Pengajuan Kasasi..................................... 56
B. Pembahasan .............................................................. 59
1. Kesesuaian Alasan Pengajuan Kasasi terhadap
Putusan Bebas dalam Perkara Terorisme Bom
Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton dengan
Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A.
Alias ALI dengan Ketentuan Pasal 244 KUHP. 59
2. Argumentasi Hukum Hakim Kasasi dalam
Memeriksa dan Memutus Pengajuan Kasasi
Terhadap Putusan Bebas dalam Perkara
Terorisme Bom Hotel JW Marriot dan Ritz
Carlton dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI
ABDULLAH A. Alias ALI ............................... 67
BAB IV. PENUTUP ....................................................................... 78
A. Simpulan .................................................................... 78
B. Saran .......................................................................... 79
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. 80
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
DAFTAR SKEMA
Halaman
Skema 1. Skematik Kerangka Pemikiran .......................................... 39
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
DAFTAR LAMPIRAN
Halaman
Lampiran 1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2524 K/Pid.Sus/2011… 83
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiv
ABSTRAK
Liya Listiana, E0008381. 2012. TINJAUAN TENTANG PENGAJUAN KASASI
OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM
PERKARA TERORISME BOM HOTEL JW. MARRIOT DAN RITZ
CARLTON DENGAN TERDAKWA AL KHELAIW ALI ABDULLAH A.
ALIAS ALI (Studi kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2524
K/Pid.Sus/2011)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi hukum hakim kasasi
dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam
perkara terorisme tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif.Jenis
bahan yang digunakan adalah sumber hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder.Teknik pengumpulan bahan hukum dalam
penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan melalui pengumpulan peraturan
perundang-undangan, buku, dan dokumen lain yang mendukung, diantaranya Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2524 K/PID.SUS/2011. Dalam penulisan
hukum ini, penulis menggunakan analisis dengan metode deduksi yang berpangkal
dari pengajuan premis mayor yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan
Premis Minor yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. No. 2524
K/PID.SUS/2011.Dari kedua hal tersebut, kemudian dapat ditarik suatu konklusi
guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah apakah pengajuan kasasi terhadap
putusan bebas dalam perkara terorisme Bom Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton
dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI tidak bertentangan
dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP serta argumentasi hukum hakim kasasi dalam
memeriksa dan memutus pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara
terorisme tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan : Pertama,
Alasan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara terorisme Bom Hotel
JW. Marriot dan Ritz Carlton denganTerdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A.
alias ALI adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP karena
adanya kesamaan antara Putusan No. 2524 K/ PID.SUS/ 2010 dengan yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 275 K/ Pid/ 1983 dalam kasus
Natalegawa. Kedua, argumentasi hukum hakim kasasi dalam memeriksa dan
memutus pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara terorisme Bom
Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI
ABDULLAH A. alias ALI sudah sesuai dengan KUHAP karena Mahkamah Agung
selaku pengadilan tertinggi yang mempunyai tugas dan wewenang membina dan
menjaga agar semua hokum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara
diterapkan secara tepat dan adil.
Kata kunci : Upaya Hukum Kasasi, Putusan Hakim, Terorisme, Terdakwa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xv
ABSTRACT
Liya Listiana, E0008381. 2012. REVIEW OF THE PROSECUTOR GENERAL
appeals FREETO THE DECISIONSIN TERRORISM CASE JW HOTEL BOM.
Marriot and Ritz Carlton with the defendant AL KHELAIW ALI ABDULLAH A.
alias ALI (CASE STUDY THE VERDICT OF THE SUPREME COURT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NO. No. 2524 K/Pid.Sus/2011). Law Faculty of
Surakarta Sebelas Maret University.
This studyaims to determinethe legal argumentsin the appeal judge shear and
rule onappeals against the acquittalin the case of terrorism.
This research is anormative legal research, to be prescriptive. Types of
materials used aresecondary legal sources which consistof primary legal materials
and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials in this
study is to study literature through the collection of laws, books, and other supporting
documents, including the Supreme Courtof the Republic of Indonesia No.
K/PID.SUS/20112524. Inlegal writing, the author uses themethod of analysis
deduction stemming from the major premise, namely the submission of the Book of
the Law of Criminal Law and the Minor Premise Supreme Court of the Republic of
Indonesia No. No.K/PID.SUS/20112524. Of the two,then aconclusioncan be drawnin
order toget answers to the formulation of the issue of whether the appeals against the
acquittalin the case of terrorist bombing of JW. Marriot and Ritz Carlton with the
defendant AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI does not conflict with the
provisions of Article 244 Criminal Procedure Codeandthe legal argumentsin the
appeal judges hear and rule onappeals against the acquittalin the case of terrorism.
Based on the results of research and discussion of the resulting conclusions:
First, thereason for filingan appeal against the acquittalin the case of terrorist
bombing of JW.Marriot and Ritz Carlton with the defendant AL KHELAIW ALI
ABDULLAH A. alias ALI is not contrary to the provisions of Article 244 Criminal
Procedure Code because of the similarities between the Decision No.
2524K/PID.SUS/2010 with the jurisprudence of the Supreme Court of Republic of
Indonesia. 275K/pid/1983 in the case Natalegawa. Second, the legal arguments in the
appeal judges hear and rule onappeals against the acquittalin the case of terrorist
bombings of JW. Marriot and Ritz Carlton with the defendant AL KHELAIW ALI
ABDULLAH A. alias ALI is in conformity with the Criminal Code because the
Supreme Courtas the supreme courth as the duty andauthority to establish and keep
all the law and the Constitutionin all regions of the State appliedaccurately and
fairly.
Keywords : Remedies Cassation, Verdict, Terrorism, Defendant
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia menempatkan hukum dalam supremasi tertinggi serta menjamin
perlakuan yang sama di dalam hukum terhadap setiap warga negaranya tanpa
terkecuali (equality before the law). Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa segala
warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.Persamaan
kedudukan dalam hukum tersebut tidak hanya berlaku untuk hukum dalam arti
materiil namun juga berlaku dalam hukum dalam arti formil atau yang kita kenal
sebagai hukum acara. Hukum materiil dan hukum formil memiliki hubungan yang
sangat erat khususnya dalam penegakan hukum. Hukum materiil yang hanya berisi
substansi atau isi atau aturan-aturan hukum merupakan hukum yang diam, dan yang
menggerakkan hukum materiil yang diam tersebut untuk melaksanakan tugasnya
adalah hukum formil.
Salah satu hukum formil yang belaku sebagai hukum positif di Indonesia
adalah Hukum Acara Pidana yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP). Hukum acara pidana didefinisikan sebagai hukum yang mengatur
bagaimana alat-alat kelengkapan negara menjalankan kewenangannnya untuk
menegakkan hukum pidana materiil. Dari definisi yang telah disampaikan, sekilas
dapat dilihat bahwa hukum acara pidana hanya mengatur tentang alat-alat
kelengkapan negara yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum pidana
meliputi Penyelidik, Penyidik, Jaksa sebagai Penuntut Umum danHakim. Namun
ternyata didalam KUHAP juga diatur tentang tersangka, Terdakwa, maupun terpidana
terutama tentang hak-hak asasi mereka sebagai tersangka, Terdakwa dan terpidana.
Hal tersebut menunjukkan bahwa KUHAP menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
terutama hak asasi manusia dan menjunjung tinggi asas equality before the law.
KUHAP dalam menerapkan asas equality before the law diwujudkan salah satunya
dalam bentuk kesamaan hak antara Penuntut Umum dan Terdakwa/terpidana dalam
mengajukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.
Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada
seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim
sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang
dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan,
karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan
sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.Ada beberapa upaya
hukum biasa yang dapat diajukan oleh penuntut umum yakni pertama: upaya hukum
Banding. Secara formal ada dua jenis upaya hukum yang dapat diajukan untuk
diperiksa oleh Pengadilan Tinggi sebagai instansi pengadilan tingkat banding.Hal ini
perlu dijelaskan untuk mengetahui garis yang tegas antara dua upaya hukum tersebut,
sehingga pencari keadilan tidak mencampur aduk antara keduanya. Jadi, disamping
upaya hukum banding yang sedang dibahas, ada lagi upaya hukum lain yang dapat
diajukan ke Pengadilan Tinggi yang disebut “perlawanan” atau verzet. (M. Yahya
Harahap, 2008: 456)
Kedua,upaya hukum Kasasi, kata kasasi sendiri berasal dari bahasa Perancis
yakni Cassation, dengan kata kerja casser, yang berarti membatalkan atau
memecahkan putusan pengadilan, karena dianggap mengandung kesalahan dalam
penerapan hukum, yang tunduk pada kasasi hanyalah kesalahan-kesalahan di dalam
penerapan hukum saja. (Henry P. Panggabean, 2001 : 82). Sebagaimana disebutkan
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, bahwa
salah satu tugas dan wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus
permohonan kasasi. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung
menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan
atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan
c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
bersangkutan.
Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini yaitu
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta
tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah
Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan
menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme. (http://www.scribd.com/doc/4683235/terorisme-,diakses
tgl 20 September 2011, pukul 19.30 WIB).
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-
Undangmenerangkan bahwa seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi
global menjadikan dunia kriminalitas semakin beragam jenis dan bentuknya.Salah
satu perkembangan tindak kejahatan yang menjadi semakin kompleks adalah tindak
pidana terorisme.Perkembangan kejahatan terorisme telah menunjukkan peningkatan
yang cukup signifikan baik modus, kuantitas maupun kualitasnya, Indonesia tidak
lepas dari sasaran terorisme. Rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah
Negara Republik Indonesia telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas,
mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan
pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan
hubungan Indonesia dengan dunia Internasional.
Sesuai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-
Undang, peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang
telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan suatu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana
Internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan
keamanan nasional maupun internasional.Selain ancaman terorisme, ancaman non
tradisional lainnya yang muncul saat ini telah merebak pula lewat pintu sendi
kehidupan bangsa.Aktifitas teroris telah membidik dan memanfaatkan ideologi serta
agama bagi masyarakat dunia sebagai garapan agar memihak kepada perjuangan
mereka.Oleh sebab itu perlu ditangani secara bijak.Untuk mencegah dan
menanggulangi segala bentuk tindakan dan kegiatan teroris, Pemerintah Indonesia
menyikapi fenomena terorisme secara arif, menganilisis berbagai aspek kehidupan
bangsa saat ini, guna memerangi aksi terorisme, bersama dunia internasional. Dengan
memanfaatkan kemampuan teknologi modern saat ini teroris dapat menghancurkan
sasaran yang diijinkan dari jarak jauh, seperti telepon genggam atau bom bunuh diri
seperti yang terjadi di Jakarta, Bali dan kota - kota lainnya.
Menurut Achmad Faesol Aksi penangkapan maupun penembakan anggota
teroris sebenarnya bukanlah hal yang baru karena sejak tragedi bom Bali, gerakan
terorisme menjadi musuh semua negara termasuk Indonesia. Sebagai bukti kongkrit
kesungguhan pemerintah dalam memberantas terorisme, maka dibentuklah tim dan
perundang-undangan khusus yang membahas terorisme. Sejak itu pula, aksi aksi
dramatis tim khusus anti teror ini senantiasa diliput media massa dalam proses
penangkapan anggota terorisme.
Setelah dibentuknya tim khusus yang memberantas terorisme oleh
pemerintah, apakah dapat dengan serta merta memusnahkan akar-akar terorisme?
Apakah setelah sekian banyak korban tewas dan sebagian pelaku tertangkap
pertumbuhan gerakan-gerakan teroris mulai redup? Ternyata persoalannya tidak
semudah itu. Terorisme bukanlah sekedar gerakan kekerasan yang terorganisir, tapi
aksi kekerasan termasuk pengeboman hanyalah bagian dari bentuk eksistensi gerakan
bukan jantung pertahanan dari terorisme itu sendiri. Apabila fokus pemerintah hanya
ertuju pada pelaku pengeboman an sich maka upaya memerangi terorisme itu ibarat
menghilangkan asap tanpa terlebih dahulu mematikan api yang menyebabkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
munculnya asap itu (Asfar, 2003:39). Untuk itulah diperlukan pengetahuan yang
cukup tentang sebab-sebab munculnya terorisme sehingga upaya-upaya preventif bisa
berjalan maksimal, efektif dan efisien (Achmad Faesol. 2010.Rekonstruksi Kekuatan
Sosial Masyarakat Lokal Sebagai Strategi Preventif Menanggulangi Terorisme.Jurnal
Salam. Vol.13, No.1)
Terorisme adalah istilah yang digunakan berkaitan dengan tindak kekerasan
melawan hukum untuk tujuan politik dan ideologi, sebagaimana dikemukakan oleh
Jay Albanise sebagai berikut :
Terrorism is a term used to connote unlawful violence used for the purpose of
political or other ideological objectives. The violence is often inflicted on
noncombatants in order to create f e a r o r t e r r o r a m o n g
t h e g e n e r a l p u b l i c a n d d e s t a b i l i z e
e x i s t i n g g o v e r n m e n t a n d i n s t i t u t i o n a l
s t r u c t u r e s . I t h a s b e c o m e t h e p r o v i n c e
o f c r i m i n o l o g y , a s t e r r o r i s m h a s
s h i f t e d f r o m s t a t e - s p o n s o r e d a c t i v i t y
t o t h e a c t i o n s o f m o r e l o o s e l y - f o r m e d
n e t w o r k s a n d c e l l s l i n k e d b y
i d e o l o g y , r a t h e r t h a n b y g o v e r n m e n t
s p o n s o r s . T h i s s h i f t f r o m a f o c u s o n
“ o u t l a w n a t i o n s ” t o “ o u t l a w
i n d i v i d u a l s a n d n e t w o r k s ” h a s
c r e a t e d a n e w s p o t l i g h t o n t h e
m o t i v a t i o n s a n d a c t i o n s o f
i n d i v i d u a l s , r a t h e r t h a n s o l e l y o n t h e
a c t i o n s o f s t a t e s . T h e r e i s a l o n g
h i s t o r y i n c r i m i n o l o g y o f
e x p l a n a t i o n s w h i c h a t t e m p t (Albanise. 2008.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
N e w P e r s p e c t i v e o f T e r r o r i s m . Journal of
National Defense Studies. No. 6 May)
Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan
membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan
perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu
pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali
merupakan warga sipil. Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan
merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang
dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut.Aksi terorisme
juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak
berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para
pelakunya "teroris" layak mendapatkan pembalasan yang kejam
(http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme, diakses tanggal 20 September 2011 pukul
19:30 WIB).
Salah satu contoh kasus terorisme yang terjadi pada tahun 2003 silam yakni
kasus tindak pidana terorisme Bom Hotel JW.Marriot dan Ritz Carlton dengan
Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI. Dimana Terdakwa kasus
terorisme tersebut dinyatakan bersalah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri
dan putusan Pengadilan Tinggi oleh putusan Mahkamah Agung atas upaya hukum
kasasi yang diajukan Penuntut Umum yang sebelumnya dalam Upaya Hukum yang
telah dijalaninya menyatakan bahwa Terdakwa bebas dan hanya terbukti melakukan
kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian ijin keimigrasian yang
diberikan kepadanya. Akibat dari meledaknya Bom Hotel JW. Marriot dan Ritz
Carlton, kerugian yang diderita kedua pihak Hotel sebesar Rp 18.500.000.000,-
(delapan belas miliar lima ratus juta rupiah) dan penurunan tingkat hunian mencapai
70 %. Sedangkan korban jiwa/meninggal dunia di Hotel JW.Marriot 8 (delapan)
orang dan di Hotel Ritz Carlton 3 (tiga) orang, dan jumlah luka- luka mencapai 36
(tiga puluh enam) orang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
pidana dalam Pasal 13 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun
2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis tertarik
untuk mengadakan penelitianlebih lanjut tentang Pengajuan Kasasi Oleh Penuntut
Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme melalui penulisan hukum yang
berjudul :TINJAUAN TENTANG PENGAJUAN KASASI OLEH PENUNTUT
UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TERORISME
BOM HOTEL JW. MARRIOT DAN RITZ CARLTON DENGAN
TERDAKWA AL KHELAIW ALI ABDULLAH ALIAS ALI (Studi kasus
dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2524 K/Pid.Sus/2011).
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis merumuskan
masalah untuk dikaji secara lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam
penelitian iniyaitu :
1. Apakah pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara terorisme Bom
Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI
ABDULLAH A. alias ALI tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 244
KUHAP?
2. Bagaimanakah argumentasi hukum hakim kasasi dalam memeriksa dan memutus
pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara terorisme Bom Hotel
JW. Marriot dan Ritz Carlton dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI
ABDULLAH A. alias ALI ?
C. Tujuan Penelitian
Setiap kegiatan penelitian haruslah mempunyai tujuan yang jelas sebagai
target yang ingin dicapai sebagai pemecahan atas permasalahan yang dihadapi (tujuan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
obyektif) maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif).Adapun
tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Tujuan Obyektif
a. Untuk mengetahui secara jelas pengajuan kasasi terhadap putusan bebas
dalam perkara terorisme Bom Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton dengan
Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI tidak
bertentangan dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP.
b. Untuk mengetahui secara jelas argumentasi hukum hakim kasasi dalam
memeriksa dan memutus pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam
perkara terorisme Bom Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton dengan
Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI.
2. Tujuan Subyektif.
a. Untuk memperoleh data yang lengkap sebagai bahan utama guna
penyusunan penulisan hukum (skripsi) sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
b. Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek
hukum di dalam teori dan praktek dalam lapangan hukum khususnya tentang
pengajuan pemeriksaan kasasi.
D. Manfaat Penelitian
Dalam suatu penelitian diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna,
khususnya bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut.Adapun manfaat yang
diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
a. Mengetahui deskripsi secara jelas mengenai pengajuan kasasi terhadap
putusan bebas dalam perkara terorisme Bom Hotel JW. Marriot dan Ritz
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
Carlton dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias Ali
tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP.
b. Mengetahui deskripsi secara jelas argumentasi hukum hakim Kasasi dalam
memeriksa dan memutus pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam
perkara terorisme Bom Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton dengan
Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias Ali.
2. Manfaat Praktis
a. Memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan
hukum pidana padakhususnya, yang berkaitan dengan pengajuan kasasi
terhadap putusan bebas dalam perkara terorisme Bom Hotel JW. Marriot dan
Ritz Carlton dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias
ALI tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP.
b. Memberikan gambaran secara jelas mengenai argumentasi hukum hakim
Kasasi dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi terhadap putusan
bebas dalam perkara terorisme Bom Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton
dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI.
E. Metode Penelitian
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum
yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori
atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi
(Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35).
Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian ilmiah
dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan yakni peneliti harus terlebih dahulu
memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin ilmunya (Johnny
Ibrahim, 2006: 26).Di dalam suatu penelitian, konsep ilmu hukum dan metodologi
yang digunakan memainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya
(Johnny Ibrahim, 2006: 28).
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan
metode penelitian sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini
termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum
doktrinal (doctrinal research), yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum
(library based) yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan
hukum primer dan sekunder. Sehingga penelitian hukum normatif adalah suatu
prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika
keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Johnny Ibrahim, 2006: 57).
Pendapat ini kemudian dipertegas oleh Sudikno Mertokusumo yang
menyatakan bahwa disiplin ilmiah dan cara kerja ilmu hukum normatif adalah
pada obyeknya, obyek tersebut adalah hukum yang terutama terdiri atas
kumpulan peraturan-peraturan hukum yang tampaknya bercampur aduk
merupakan chaos: tidak terbilang banyaknya peraturan perundang-undangan
yang dikeluarkan setiap tahunnya. Dan ilmu hukum (normatif) tidak melihat
hukum sebagai suatu yang chaos atau mass of rules, tetapi melihatnya sebagai
suatu structured whole of system (Johnny Ibrahim, 2006: 57).
Penulis memilih penelitian hukum normatif atau penelitian hukum
doktrinal (doctrinal research) karena menurut penulis, sumber penelitian yang
digunakan adalah sumber hukum sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder. Selain itu, menurut Johnny Ibrahim, berkenaan
dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengenai kesesuaian alasan
pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara terorisme Bom Hotel
JW. Marriot dan Ritz Carlton dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI
ABDULLAH A. alias ALI dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP dan argumentasi
hukum hakim kasasi dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi terhadap
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
putusan bebas dalam perkara terorisme Bom Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton
dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI, yang
mensyaratkan kemampuan penalaran dari aspek hukum normatif yang
merupakan ciri khas ilmu hukum normatif (Johnny Ibrahim, 2006: 127).Oleh
karena itu, berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian
hukum normatif yang dipilih oleh penulis telah sesuai dengan obyek kajian atau
isu hukum yang diangkat.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian hukum ini tentunya sejalan dengan sifat ilmu hukum itu
sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang bersifat preskriptif.
Artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan
hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan
norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 22).
Dalam penelitian ini, penulis akan memberikan preskriptif mengenai
tinjauan tentang pengajuan kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan bebas
dalam perkara terorisme Bom Hotel JW. Marriot Dan Ritz Carlton dengan
Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI (Studi kasus dalam
Putusan Mahkamah Agung No. 2524 K/Pid.Sus/2011).
3. Pendekatan Penelitian
Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, terdapat beberapa
pendekatan penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (statute
approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical
approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan
konseptual (conseptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 93).
Dari beberapa pendekatan di atas, pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatankasus (case approach), yaitu kasus tindak pidana
terorisme dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2524
K/Pid.Sus/2011.Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
oleh peneliti adalah ratio decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan
oleh hakim untuk sampai kepada putusannya (Peter Mahmud Marzuki, 2005:
119).
4. Jenis dan Sumber Data Penelitian
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-
sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan
hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.Bahan-bahan hukum primer terdiri
dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.Sedangkan bahan-bahan
sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan
dokumen-dokumen resmi.Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,
kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan
pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 141).
Jenis bahan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sumber hukum
sekunder.Kemudian sumber bahan hukum penelitian adalah bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder. Dalam bukunya, Penelitian Hukum, Peter Mahmud
Marzuki mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal
adanya data. Sehingga yang digunakan adalah bahan hukum. Dalam hal ini
adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud
Marzuki, 2005: 141).
a. Bahan Hukum Primer
”Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat
autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri
dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim” (Peter Mahmud
Marzuki, 2005: 141). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian
ini adalah :
1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
2) Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 2524
K/PID.SUS/2011.
b. Bahan Hukum Sekunder
”Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi” (Peter Mahmud Marzuki, 2005:
141). Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang akan
digunakan di dalam penelitian ini yaitu :
1) Buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum;
2) Jurnal-jurnal hukum;
3) Artikel; dan
4) Bahan dari media internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi
untuk mendukung penelitian ini.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan bahan hukum dalam suatu penelitian yang bersifat
preskriptif adalah sesuatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh
bahan hukum, secara lengkap dan relevan. Prosedur pengumpulan bahan hukum
yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu
pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan, membaca,
mempelajari dan mengutip dari bahan-bahan hukum yang meliputi peraturan
perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang
erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum
sekunder.
6. Teknik Analisis Data
Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan
metode deduksi.Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan
premis mayor.Kemudian diajukan premis minor.Dari kedua premis ini kemudian
ditarik suatu kesimpulan atau conclusion.Selanjutnya,Hadjon dalam
pemaparannya mengemukakan bahwa di dalam logikasilogistik untuk penalaran
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
14
hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan premis
minornya adalah fakta hukum.Dari kedua hal tersebut kemudian dapat ditarik
suatu konklusi (PeterMahmud Marzuki, 2005: 47).
Sehingga dalam penelitian hukum ini yang menjadi premis mayor adalah
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan premis
minornya adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2524
K/Pid.Sus/2011. Dari kedua hal tersebut, kemudian dapat ditarik suatu konklusi
guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalahapakah pengajuan kasasi
terhadap putusan bebas dalam perkara terorisme Bom Hotel JW. Marriot dan
Ritz Carlton dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI
tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP serta bagaimanakah
argumentasi hukum hakim kasasi dalam memeriksa dan memutus pengajuan
kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara terorisme Bom Hotel JW. Marriot
dan Ritz Carlton dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias
ALI.
F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM
Untuk menjabarkan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka
penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika ini
terdiri dari 4 (empat) bab. Tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang
dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian
ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode
penelitian dan sistematika penulisan hukum.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
Dalam bab ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori dan
kerangka pemikiran. Kerangka teori tersebut meliputi tinjauan
umum tentang Upaya Hukum Kasasi, tinjauan umum tentang
Putusan Hakim, tinjauan umum tentang Terorisme, dan tinjauan
umum tentang Terdakwa.Sedangkan dalam kerangka pemikiran
penulis akan menampilkan skematik kerangka pemikiran yang
menggambarkan logika hukum untuk menjawab permasalahan
penelitian.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini penulis membahas mengenai kesesuaian alasan
pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara terorisme
Bom Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton dengan Terdakwa AL
KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI dengan ketentuan Pasal
244 KUHAP dan argumentasi hukum hakim kasasi dalam
memeriksa dan memutus pengajuan kasasi terhadap putusan bebas
dalam perkara terorisme Bom Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton
dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI.
BAB IV PENUTUP
Pada bab ini penulis menguraikan mengenai simpulan yang
diperoleh dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan, serta
saran yang dapat penulis kemukakan kepada para pihak yang terkait
dengan pembahasan penulisan hukum ini.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
1. Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum Kasasi
a. PengertianUpayaHukum Kasasi
Upaya hukum adalah upaya atau alat untuk mencegah atau
memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan
(http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/pdf).Terhadap putusan Pengadilan,
Terpidana berhak melakukan upaya hukum berupa menerima atau menolak
putusan tersebut. Menurut Pasal 153 ayat (12) KUHAP, upaya hukum adalah
hak Terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan
yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk
mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) dalam hal serta menurut
cara yang diatur-dalam undang-undang ini.
Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari
Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari
Pengadilan-pengadilan terdahulu, dan ini merupakan peradilan terakhir.
(J.C.T Simorangkir, 2000:81). Kasasi berarti pembatalan dan hanya dapat
dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pihak yang melakukan
pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan yang lain.
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, oleh Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, kata “kasasi” diartikan: “pembatalan atau
pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan Hakim karena
putusan hakim itu tidak sesuai benar dengan undang-undang. Dengan
demikian apabila pengertian kasasi dan upaya hukum sebagaimana dijelaskan
diatas dihubungkan dengan Pasal 153 ayat (1), maka dapat dirumuskan
bahwa yang dimaksud upaya hukum kasasi adalah hak Terdakwa atau
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan Pengadilan pada tingkat
akhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna
membatalkan putusan Pengadilan tersebut, dengan alasan (secara alternatif
/kumulatif) bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut, peraturan
hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara
mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang,
Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (Harun M. Husein, 1992:
47-48).
Menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP, Terhadap putusan perkara
pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain
daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut umum dapat
mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung
kecuali terhadap putusan bebas.
b. Upaya Hukum Kasasi Merupakan Hak
Hak mengajukan permintaan kasasi diberikan Undang-Undang
kepada Terdakwa dan penuntut umum, dengan sendirinya hak tersebut
menimbulkan kewajiban bagi pejabat pengadilan untuk menerima
permintaan kasasi. Tidak ada alasan bagi pejabat pengadilan untuk menolak
permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung (M. Yahya Harahap,
1988:1101)
c. Tujuan Upaya Hukum Kasasi
Berdasarkan pemahaman tujuan ini kita akan dapat melihat
kegunaan dan sasaran yang hendak diwujudkan oleh putusan-putusan
Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi. Adapun tujuan utama dari
upaya hukum kasasi ini adalah :
(1) Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan yang berada dibawahnya,
memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar
peraturan hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut peraturan
Undang-Undang.
(2) Menciptakan dan membentuk hukum baru, disamping tindakan koreksi
yang dilakukan Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi ada kalanya
tindakan koreksi sekaligus menciptakan kaidah hukum baru dalam
bentuk yurisprudensi. Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada
padanya dalam bentuk judge making law, Mahkamah Agung
menciptakan hukum baru guna mengisi kekosongan hukum, maupun
dalam rangka mensejajarkan makna dan jiwa ketentuan Undang-Undang
sesuai dengan elastisitas pertumbuhan kebutuhan lajunya perkembangan
nilai dan kesadaran masyarakat.
(3) Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum, dengan adanya
putusan kasasi yang menciptakan adanya yurisprudensi, sedikit banyak
akan mengarahkan keseragaman pandangan dan titik tolak dalam
penerapan hukum.
d. Alasan-alasan Pengajuan Permohonan Upaya Hukum Kasasi
Alasan kasasi adalah dasar atau landasan dari pihak pemohon kasasi
terhadap putusan Pengadilan yang dimohonkan kasasinya kepada Mahkamah
Agung. Alasan alasan kasasi tersebut oleh pemohon kasasi diuraikan dalam
memori kasasi.
Ketentuan Pasal 248 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa pemohon
kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan
kasasinya, maka sejalan dengan ketentuan tersebut pengajuan memori kasasi
harus secara jelas mengemukakan alasan-alasan permohonan kasasinya.
Terkabul atau tidaknya permohonan kasasi disamping digantungkan pada
syarat-syarat formil (tentang tata cara dan tenggang waktu pengajuan
permohonan kasasi) juga digantungkan pada syarat material, yaitu tentang
alasan-alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
Secara yuridis dikatakan bahwa alasan-alasan pengajuan
permohonan kasasi tersebut diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.
Berdasarkan ketentuan Pasal 253 (1) KUHAP tersebut, Pemeriksaan dalam
tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak
guna menentukan :
(1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan
tidak sebagaimana mestinya;
(2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan
undang-undang; dan
(3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.
Alasan-alasan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 ayat
(1) KUHAP tersebut bersifat limitatif. Oleh karena pemohon kasasi baik
pihak Terdakwa/kuasa hukumnya maupun pihak jaksa penuntut umum yang
mengajukan permohonan kasasi harus menggunakan alasan-alasan
sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP tersebut, pemohon
kasasi tidak dapat mempergunakan alasan-alasan lain selain dari yang telah
ditetapkan dalam Undang-Undang (Harun M. Husein, 1992: 74). Apabila
alasan-alasan yang digunakan diluar ketentuan yang diatur dalam Pasal 253
ayat (1) KUHAP atau dengan kata lain pemohon kasasi menggunakan alasan
lain selain yang telah ditentukan Undang-Undang maka Mahkamah Agung
tidak dapat melakukan pemeriksaan pada tingkat kasasi atas permohonan
tersebut karena kewenangan Mahkamah Agung pada pemeriksaan tingkat
kasasi hanya terbatas pada masalah-masalah penerapan hukum sebagaimana
dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Jika yang demikian itu terjadi
maka secara yuridis alasan kasasi tersebut tidak dibenarkan oleh ketentuan
Undang-Undang sehingga alasan-alasan tersebut akan dinyatakan tidak
diterima oleh Mahkamah Agung.
Alasan-alasan kasasi yang dalam praktik sering digunakan tetapi
diluar ketentuan secara yuridis yaitu ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
sehingga permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung,
diantaranya sebagai berikut :
(1) Pemohon kasasi keberatan atas penilaian hasil pembuktian yang
dilakukan oleh judex factie;
(2) Sifat permohonan kasasi adalah pengulangan fakta atau diajukannya
suatu bukti baru;
(3) Sifat memori kasasi yang tidak menyangkut persoalan atau materi
perkara; dan
(4) Memori kasasi terhadap berat ringannya pidana, jenis pidana, dan besar
kecilnya jumlah denda.
e. Tata Cara Pemeriksaan Kasasi
Prosedur dan tata cara pemeriksaan kasasi diatur dalam Pasal 253
ayat (2) KUHAP, tata cara pemeriksaan tersebut dapat dijabarkan sebagai
berikut :
(1) Pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya oleh tiga orang hakim.
Dalam praktik tidak jarang dilakukan pemeriksaan tingkat kasasi oleh
lebih dari tiga orang hakim dan jika hal ini dilakukan maka disebut
dengan Majelis Lengkap; dan
(2) Pemeriksaan kasasi dilakukan atas dasar berkas perkara. Berdasarkan
ketentuan pasal 253 ayat (2) KUHAP, dalam berkas perkara yang
diterima oleh Mahkamah Agung terdapat hal sebagai berikut :
(a) Berita acara pemeriksaan penyidik;
(b) Berita acara pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri;
(c) Semua surat-surat yang timbul dalam persidangan yang berhubungan
dengan perkara yang bersangkutan;
(d) Putusan Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri);
(e) Putusan tingkat banding (Pengadilan Tinggi) khususnya terhadap
perkara yang diputus dengan pemidanaan (veroordeling); dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
(f) Jika dianggap perlu Mahkamah Agung dapat melakukan
pemeriksaan tambahan. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 253 ayat
(3) KUHAP, pemeriksaan tambahan tersebut dapat dilakukan
dengan dua cara, yaitu:
(i) Dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri.
Apabila pemeriksaan tambahan dilakukan sendiri oleh
Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung mengeluarkan
putusan sela (tussen vonis) yang memerintahkan dirinya sendiri
untuk melakukan pemeriksaan tambahan dengan langsung
menunjuk melalui putusan sela itu majelis hakim yang akan
bertindak melakukan pemeriksaan tambahan tersebut.
(ii) Dilakukan oleh judex factie atas perintah dari Mahkamah Agung
melalui Putusan sela.
Majelis hakim di Mahkamah Agung disini tidak
mengeluarkan putusan, Mahkamah Agung akan memutus
perkara tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Negeri
terdahulu dan hasil pemeriksaan tambahan sesuai isi perintah
putusan sela yang bersangkutan.
2. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim
a. Pengertian Putusan
Pengertian putusan menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktik
yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI tahun 1985 adalah hasil atau
kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan
semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula
yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil
akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan (Evi Hartanti, 2006:
52).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
Sedangkan pengertian putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11
KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan
terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala
tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini.
Dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP diatur bahwa putusan sedapat
mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan permufakatan yang
bulat, kecuali hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak tercapai, maka
ditempuh dengan dua cara :
a. putusan diambil dengan suara terbanyak.
b. jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang
dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi
Terdakwa.
Menurut Yahya Harahap bahwa putusan akan dijatuhkan pengadilan,
tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang
mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang
terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan(M.Yahya Harahap, 2005:
347).
b. Jenis Putusan
Ada beberapa bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan pada
perkara pidana, yaitu sebagai berikut:
a) Putusan Bebas;
Putusan bebas, berarti Terdakwa dijatuhi hukuman bebas atau
dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (vrij spraak).Inilah pengertian
Terdakwa diputus bebas, Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum,
dalam arti dibebaskan dari pemidanaan.Tegasnya Terdakwa “tidak
dipidana” (M.Yahya Harahap, 2000: 347).
Berdasarkan Pasal 191 KUHAP, ada 2 (dua) alasan Terdakwa
dapat diputus bebas:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
a. Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan
Hal ini terkait dengan pembuktian yang dilakukan oleh
penuntut umum pada persidangan. Dalam hal ini, dikarenakan
kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa sama sekali tidak
terbukti, atau, secara nyata hakim menilai pembuktian kesalahan
Terdakwa tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian
sesuai Pasal 183 KUHAP (misalnya, alat bukti yang diajukan hanya
terdiri dari seorang saksi saja), atau atas dasar penilaian kesalahan
yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim.
b. Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi
perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana
Terhadap hal ini, maka Terdakwa diputus lepas dari segala
tuntutan hukum.Hal ini terkait dengan syarat-syarat pembebasan
atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam KUHP
(M. Yahya Harahap, 2000: 348). Dia antara lain:
1) Pasal 44, apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan
Terdakwa “tidak dapat dipertanggungjawabkan” kepadanya,
disebabkan:
a) Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya (gebrekkige
ontwikkeling) atau mental disorder, sehingga akalnya tetap
sebagai anak-anak, atau
b) Jiwanya terganggu karena penyakit (zieklyk storing) seperti
sakit gila, hysteria, epilepsi, melankolik, dan sebagainya.
2) Pasal 45, perbuatan tindak pidana yang dilakukanolehorang yang
belum cukup umurnya 16 tahun.
3) Pasal 48, orang yang melakukan tindak pidana atau melakukan
perbuatan dalam keadaan “pengaruh daya paksa” (overmacht)
baik bersifat daya paksa, batin atau fisik.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
4) Pasal 49, orang yang terpaksa melakukan perbuatan pembelaan
karena ada serangan ancaman seketika itu juga baik terhadap diri
sendiri maupunterhadap orang lain atau terhadap kehormatan
kesusilaan.
5) Pasal 50, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan
ketentuan undang-undang, tidak dapat dipidana, Terdakwa harus
diputus dengan putusan bebas.
Perkembangan saat ini, praktiknya putusan bebas menjadi
diperbolehkan untuk diajukan upaya hukum kasasi dikarenakan “tidak
adil” jika hanya putusan “bersalah” saja yang boleh naik banding dan
kasasi. Putusan bebas/lepas pun bila perlu diwajibkan naik banding ke
pengadilan tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung. Kita bukan
bermaksud tidak percaya kepada putusan hakim tingkat bawah
(pengadilan tingkat pertama dan banding). Jika putusan bebas atau lepas
dianggap sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa harus naik
banding atau kasasi, kekhawatiran para hakim tingkat bawah akan
sering memutus bebas/lepas yang selalu dicurigai masyarakat (Binsar
Gultom, Polemik Putusan Bebas.
http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/polemik-putusan-bebas/).
b) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum;
Putusan ini dijatuhkan jika Pengadilan berpendapat bahwa
perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan
tersebut bukan tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala
tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Terdakwa lepas dari
segala tuntutan hukum dapat disebabkan karena :
1) Materi hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak
pidana; dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
2) Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan Terdakwa
tidak dapat dihukum. Keadaan istimewa tersebut antara lain :
(a) Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
(b) Melakukan dibawah pengaruh daya paksa atau overmacht (Pasal
48 KUHP);
(c) Adanya pembelaan Terdakwa (Pasal 49 KUHP);
(d) Adanya ketentuan Undang-Undang (Pasal 50 KUHP); dan
(e) Adanya perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).
c) Putusan Pemidanaan;
Pemidanaan dapat dijatuhkan jika pengadilan berpendapat
bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan
padanya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).Hakim dalam hal ini
membutuhkan kecermatan, ketelitian serta kebijaksanaan memahami
setiap yang terungkap dalam persidangan.
d) Penetapan Tidak Berwenang Mengadili;
Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat
terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum
membacakan surat dakwaan maka Terdakwa atau penasihat hukum
Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan).
Eksepsi tersebut antara lain dapat memuat bahwa Pengadilan Negeri
tersebut tidak berkompetensi (wewenang) baik secara relatif maupun
absolut. Jika majelis hakim berpendapat sama dengan penasehat hukum
maka dapat dijatuhkan putusan bahwa Pengadilan Negeri tidak
berwenang mengadili (Pasal 156 ayat (2) KUHAP).
e) Putusan yang Menyatakan dakwaan tidak dapat diterima;
Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima
pada dasarnya termasuk kekurangcermatan penuntut umum sebab
putusan tersebut dijatuhkan karena :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
1) Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan dalam delik aduan,
tidak ada;
2) Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sudah pernah diadili
(ne bis in idem); dan
3) Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa (verjaring).
f) Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum
Dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan karena Jaksa Penuntut
Umum dalam menyusun surat dakwaan tidak cermat, kurang jelas dan
tidak lengkap. Mengenai surat dakwaan yang batal demi hukum ini
dapat didasari oleh yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung
Registrasi Nomor: 808/K/Pid/1984 tanggal 6 Juni yang menyatakan :
“Dakwaan tidak cermat, kurang jelas, dan tidak lengkap harus
dinyatakan batal demi hukum”.
c. Putusan yang Dapat Dikasasi
Berdasarkan Pasal 244 KUHAP, maka Terdakwa atau Penuntut
Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah
Agung terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir
oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung kecuali terhadap
Putusan Bebas.
Menurut M.Yahya Harahap (2000: 543-544), mengenai putusan yang
dapat dikasasi maka dapat diajukan pada semua putusan perkara pidana yang
diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan kecuali putusan bebas,
dijelaskan sebagai berikut:
1) Terhadap semua putusan Pengadilan Negeri yang dalam kedudukannya
sekaligus sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir, yang terhadap
putusan tidak dapat diajukan permohonan banding.
2) Terhadap semua putusan Pengadilan Tinggi yang diambilnya pada tingkat
banding, yang terhadap putusan tingkat banding tersebut, Pengadilan
Tinggi telah mengambil putusan pada tingkat banding, terhadap putusan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
banding tersebut diajukan permohonan kasasi. Putusan inilah yang
dikualifikasikan sebagai Putusan Pengadilan “Tingkat Terakhir”.
3) Terhadap Putusan Bebas, berdasarkan Pasal 244 KUHAP, terhadap
Putusan Bebas tidak dapat diajukan permohonan kasasi. Akan tetapi,
kenyataan praktek larangan Pasal 244 KUHAP tersebut telah disingkirkan
oleh Mahkamah Agung secara Contra Legem.
3. Tinjauan Umum tentang Terorisme
a. Pengertian Terorisme
Hingga saat ini, defenisi terorisme masih menjadi perdebatan
meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan dirumuskan didalam
peraturan perundang-undangan.Amerika Serikat sendiri yang pertama kali
mendeklarasikan”Perang melawan teroris” belum memberikan defenisi yang
yang gamblang dan jelas sehingga semua orang bisa memahami makna
sesungguhnya tanpa dilanda keraguan, tidak merasa didiskriminasikan serta
dimarjinalkan.Kejelasan defenisi ini diperlukan agar tidak terjadi salah
tangkap dan berakibat merugikan kepentingan banyak pihak, disamping
demi kepentingan atau target meresponsi hak asasi manusia (HAM) yang
seharusnya wajib dihormati oleh semua orang beradab.
Kata “teroris”(pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata
latin‟terrere‟ yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau
menggetarkan.Kata „teror‟ juga bisa menimbulkan kengerian.Tentu saja,
kengerian dihati dan pikiran korbannya.Akan tetapi, hingga kini tidak ada
defenisi terorisme yang bisa diterima secara universal.Pada dasarnya, istilah
“terorisme” merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat
sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan
penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
Untuk memahami makna terorisme lebih jauh dan mendalam,
kiranya perlu dikaji terlebih dahulu terorisme yang dikemukakan baik oleh
beberapa lembaga maupun beberapa pakar ahli, yaitu :
a) Terorisme Act 2000, UK., Terorisme mengandung arti sebagai
penggunaan atau ancaman tindakan, dengan ciri-ciri:
1) Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang , kerugian
berat terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang,
bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan
resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagi
tertentu yang didesain secara serius untuk campur tangan atau
menggangu sistem elektronik;
2) Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah
atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik;
3) Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama, atau
ideology;
4) Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang
melibatkan senjata api dan bahan peledak.
b) Menurut Konvensi PBB, Terorisme adalah segala bentuk tindak
kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud
menciptakan bentuk teror tehadap orang-orang tertntu atau kelompok
orang atau masyarakat luas.
c) Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Terorisme adalah penggunaan
kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti
dan menakutkan terutama untuk tujuan politik.
d) Dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme, bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara
sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan
Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda
dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
suasana teror atau rasa tacit terhadap orang secara meluas, sehingga
terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan
pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara,
kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian,
fasilitas umum, atau fasilitas internasional (Abdul Wahid, dkk, 2004: 29-
30).
Sedangkan berbagai pendapat dan pandangan mengenai pengertian
yang berkaitan dengan terorisme diatas dapat ditarik kesimpulan,
bahwasanya terorisme adalah kekerasan terorganisir, menempatkan
kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian
tujuan. Dari berbagai pengertian diatas, menurut pendapat para ahli
bahwasanya kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri
utamanya, yaitu :
1) Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk
menciptakan ketakutan publik;
2) Ditujukan kepada Negara, masyarakat atau individu atau kelompok
masyarakat tertentu;
3) Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga;
4) Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan
cara yang sistematis dan terorganisir.
Sedangkan terdapat perbedaannya yaitu mengenai tujuan daripada
gerakan terorisme bahwasanya ada yang mengecualikan selain dari tindakan
pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik,
tindak pidana dengan motif politik, dan juga seperti yang ada dalam perpu
terorisme yang telah berubah menjadi undang-undang. Dari berbagai
pengertian tersebut semua memasukkan apa yang disebut dengan unsur
kekerasan. Teror sendiri memiliki defenisi umum dan hal itu sesuai dengan
cirri utama diatas bahwasanya terorisme sebagai kekerasan atau ancaman
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
kekerasan yang dilakukan untuk menciptakan rasa takut dikalangan sasaran,
biasanya pemerintahan, kelompok etnis, partai politik dan sebagainya.
b. Karakteristik Terorisme
Menurut Loudewijk F. Paulus, karakteristik terorisme ditinjau dari
4(empat) macam pengelompokan yaitu terdiri dari :
a) Karakteristik organisasi yang meliputi: organisasi, rekruitmen,pendanaan
dan hubungan internasional;
b) Karakteristik Operasi yang meliputi: perencanaan, waktu, taktik dan
kolusi;
c) Karakteristik perilaku yang meliputi: motivasi, dedikasi, disiplin,
keinginan membunuh dan keinginan menyerah hidup-hidup;
d) Karakteristik sumber daya yang meliputi: latihan/kemampuan,
pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan
dan transportasi.
Motif terorisme, teroris terinspirasi oleh motif yang berbeda. Motif
terorisme dapat diklarifikasikan menjadi 3(tiga) katagori yaitu :
a) Rasional;
b) Psikologi;
c) Budaya.
Menurut Terrorism Act 2000 UK, bahwasanya terorisme
mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri
yaitu:
a) Aksi yang melibatkan kekeasan serius terhadap seseorang, kerugian berat
terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan
kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius
bagi kesehatan atau keselamatan publik tertentu bagi publik atau didesain
secara serius untuk campur tangan atau menggangu sistem elektronik;
b) Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah
atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
c) Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama atau
ideology;
d) Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan
senjata api dan bahan peledak.
Menurut Wilkinson, Tipologi terorisme ada beberapa macam antara
lain:
a) Terorisme Epifenomenal (teror dari bawah) dengan ciri-ciri tak rencana
rapi, terjadi dalam kontek perjuangan yang sengit;
b) Terorisme Revolusioner (teror dari bawah) yang bertujuan revolusi atau
perubahan radikal atas sistem yang ada dengan konspirasi, elemen para
militer;
c) Terorisme Sybrevolusioner (teror dari bawah) yang bermotifkan politis,
menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang
politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu yang
mempunyai ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu,
sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau
criminal;
d) Terorisme Represif (teror dari atas/terorisme Negara) yang bermotifkan
menindas individu atau kelompok yang tak dikehendaki oleh penindas
dengan cara likuidasi dengan ciri-ciriberkembang menjadi teror massa,
ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, peyebaran rasa
kecurigaan dikalangan rakyat, wahana untuk paranoia pemimpin.
Menurut pendapat James H. Wolfe menyebutkan beberapa
karakteristik terorisme sebagai berikut:
a) Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun
nonpolitis;
b) Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil
(supermarket, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas
umum lainnya) maupun sasaran non-sipil (fasilitas militer, kamp militer);
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
c) Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi
kebijakan pemerintah Negara;
e) Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati
hukum internasional atau etika internasional. (Abdul Wahid, dkk, 2004:
29-30).
Kalau melihat ciri-ciri terorisme yang terdapat undang-undang
pemberantasan tindak pidana terorisme pasal 6 adalah bahwa suatu perbuatan
yang dilakukan dengan sengaja menggunakan kekeerasan atau ancaman
kekeerasan menimbul suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara
meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara
merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain,
atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital
yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas
internasional.
c. Bentuk-Bentuk Terorisme
Ada beberapa bentuk terorisme yang dikenal, yang perlu kita bahas
dari bentuk itu antara lain teror criminal dan teror politik. Kalau mengenai
teror criminal biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya
diri sendiri. Teroris kriminal bisa menggunakan cara pemerasan dan
intimidasi. Mereka menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan
ketakutan atau teror psikis.Lain halnya dengan teror politik bahwasanya teror
politik tidak memilih-milih korban. Teroris politik selalu siap melakukan
pembunuhan terhadap orang-orang sipil: laki-laki, perempuan, dewasa atau
anak-anak dengan tanpa mempertimbangkan penilaian politik atau moral,
teror politik adalah suatu fenomena sosial yang penting. Sedangkan terorisme
politik memiliki karakteristik sebagai berikut:
a) Merupakan intimidasi koersif;
b) Memakai pembunuhan dan destruktif secara sistematis sebagai sarana
untuk tujuan tertentu;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
c) Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat
syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”;
d) Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah
publisitas;
e) Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri
secara personal;
f) Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealism yang cukup keras,
misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”, maka hard-core
kelompok teror adalah fanatikus yang siap mati (Juliet Lodge, 1988:49).
Kalau dilihat dari sejarahnya maka, tipologi terorisme terdiri dari
beberapa bentuk yaitu:
1) Terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah itu terjadi
sebelum perang dunia II;
2) Terorisme dimulai di Al-jazair ditahun limapuluhan, dilakukan oleh FLN
yang mempopulerkan “serangan yang bersifat acak” terhadap masyarakat
sipil yang tidak berdosa;
3) Terorisme muncul pada tahun enampuluhan dan terkenal dengan istilah
“terorisme media”, berupa serangan acak atau random terhadap siapa saja
dengan tujuan publisitas.
Mengenai tipologi terorisme, terdapat sejumlah versi penjelasan,
diantaranya tipologi yang dirumuskan oleh “National Advisory Committee”
(komisi kejahatan nasional Amerika) dalam The Report of the Task Force of
the on Disorders and Terrorism, yang mengemukakan sebagai berikut, ada
beberapa bentuk terorisme yaitu:
1) Terorisme Politik yaitu perilaku kekerasan criminal yang dirancang guna
menumbuhkan rasa ketakutan di kalangan masyarakat demi kepentingan
politik;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
2) Terorisme nonpolitis yakni mencoba menumbuhkan rasa ketakutan
dengan cara kekerasan, demi kepentingan pribadi, misalnya kejahatan
terorganisasi;
3) Quasi terorisme, digambarkan dengan “dilakukan secara incidental”,
namun tidak memiliki muatan ideology tertentu, lebih untuk tujuan
pembayaran contohnya dalam kasus pembajakan pesawat udara atau
penyanderaan dimana para pelaku lebih tertarik kepada uang tebusan
daripada motivasi politik;
4) Terorisme politik terbatas, diartikan sebagai teroris, yang memiliki motif
politik dan ideology, namun lebih ditujukan dalam mengendalikan
keadaan (Negara). Contohnya adalah perbuatan teroris yang bersifat
pembunuhan balas dendam (vadetta-type executions);
f) Terorisme Negara atau pemerintahan yakni suatu Negara atau
pemerintahan, yang mendasarkan kekuasaannya dengan ketakutan dan
penindasan dalam mengendalikan masyarakatnya. (Abdul Wahid, dkk,
2004: 29-30).
Terorisme yang dilakukan oleh Negara merupakan salah satu bentuk
kejahatan yang tergolong sangat istimewa. Sebab Negara adalah suatu
organisasi besar yang dipilari oleh kekuatan rakyat, namun disisi lain punya
kewajiban mengatur, melindungi, dan menyejahterakan kehidupan rakyat
secara material maupun non material. Tatkala Negara itu, melalui pejabat
pemerintahannya terlibat dalam tindakan criminal secara vertical, horizontal,
regional, nasional maupun internasional, maka otomatis rakyatlah yang
dikorbankan. (Abdul Wahid, dkk, 2004: 29-30).
d. Motif dilakukannya Terorisme
Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena
motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda
dengan motif-motif dari tindak pidana lain. Tidak jarang, tindak pidana
terorisme dilakukan berdasarkan motif-motif tertentu yang patut dihormati.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
A.C. Manullang menyatakan bahwa pemicu terorisme antara lain
adalah pertentangan agama, ideologi dan etnis serta makin melebar jurang
pemisah antara kaya-miskin. Salah satu pemicu dilakukannya terorisme
adalah kemiskinan dan kelaparan. Rasa takut akan kelaparan dan kemiskinan
yang ekstrim akan mudah menyulut terjadinya aksi-aksi kekerasan dan
konflik, yang juga merupakan lahar subur bagi gerakan terorisme.Terorisme
dan gerakan-gerakan radikal juga terjadi pada Negara-negara maju dan kaya.
Ketidakpuasan atau sikap berbeda akibat kecemburuan sosial yang terus
hadir dan berkembang antara kelompok yang dominan dan kelompok
minoritas dan terpinggirkan (dinegara maju), serta mengalami marginalisasi
secara kontinyu dalam jangka panjang akibat kebijakan pemerintah pusat,
terlebih lagi karena kebijakan multilateral yang membuat kelompok marginal
tersebut tidak dapat lagi mentoleransi keadaan tersebut melalui jalur-jalur
formal dan legal, memotivasi mereka secara lebih kuat lagi untuk mengambil
jalur alternative melalui aksi kekerasan.
Di samping itu, dengan mengingat latar belakang faktor dan motif
yang mendorong dilakukannya tindak pidana terorisme, yang notabene
berbeda dengan pelaku-pelaku kejahatan konvensional, maka kebijakan
legislasi perlu memperhatikan covering both side antara sisi pelaku dan
korban dalam perumusan kebijakan kriminalnya. Penanggulangan terorisme
akan lebih baik, apabila sebelum langkah penal ditempuh, diupayakan dahulu
langkah-langkah alternative nonpenal lainnya. Andaikan saja langkah penal
memang harus ditempuh, artinya diadakan kriminalisasi terhadap perbuatan
terorisme sebagaimana tertuang dalam undang-undang terorisme, haruslah
senantiasa diadakan pertimbangan dan kajian yang lebih masak, dan
komprehensif.Terorisme lebih sering dilakukan karena adanya motif-motif
yang patut dihormati.Tidak jarang terorisme terkait dengan tindak pidana
politik, tindak pidana dengan motif politik atau tindak pidana dengan tujuan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
politik (meskipun latarbelakang ini tidak diakui oleh undang-undang
terorisme). (Abdul Wahid, dkk, 2004: 29-30).
4. Tinjauan Umum tentang Terdakwa
a. Pengertian Terdakwa
Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa diadili
dan disidang pengadilan (Rusli Muhammad, 2007: 11).Sedangkan dalam
KUHAP dibedakan mengenai istilah “Tersangka” dan “Terdakwa”.
Perbedaan tersebut dapat ditemukan pada ketentuan Bab I tentang Ketentuan
Umum Pasal 1 angka 14 dan 15 KUHAP yang menentukan bahwa
:“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”
(Pasal 1 angka 14 KUHAP) dan“Terdakwa adalah seorang tersangka yang
dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan” (Pasal 1 angka 15
KUHAP).
Dari ketentuan tersebut dapatlah dijabarkan bahwa apabila seseorang
diduga melakukan suatu tindak pidana kemudian dilakukan penyelidikan
oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya berkas perkara (BAP) diserahkan
kepada Penuntut Umum maka status orang tersebut masih sebagai
“Tersangka”, sedangkan apabila perkara itu telah dilimpahkan ke Pengadilan
untuk diperiksa, dituntut dan diadili maka berubahlah status “Tersangka” itu
menjadi “Terdakwa”. Apabila diperbandingkan penyebutan istilah
“Tersangka” atau “Terdakwa” ini, maka dalam ketentuan Wetboek van
Strafvordering Belanda (Ned.Sv.)kedua istilah tersebut tidak dibedakan,
akan tetapi hanya disebut dalam satu istilah saja yaitu “verdachte”.Pada
ketentuan Pasal 27 ayat (1) Ned.Sv.Istilah “Tersangka” ditafsirkan secara
lebih luas dan lugas yaitu dipandang sebagai orang karena fakta-fakta atau
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
keadaan-keadaan menunjukan patut diduga bersalah melakukan suatu tindak
pidana.
b. Hak- hak Terdakwa
Dalam praktek pemeriksaan perkara pidana hal yang paling
mendasar dikedepankan adalah mengenai hak-hak Tersangka/Terdakwa baik
dari tingkat penyidikan sampai dengan tingkat peradilan. Mengenai hal ini,
KUHAP telah memberikan jaminan terhadap hak-hak Tersangka/Terdakwa
antara lain :
a) Hak untuk dengan segera mendapatkan pemeriksaan oleh Penyidik,
diajukan ke Penuntut Umum dan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan
untuk diadili (Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP);
b) Hak agar diberitahukan secara jelas dengan bahasa yang dimengerti
olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya dan didakwakan pada
waktu pemeriksaan (Pasal 51 butir (a) dan (b) KUHAP);
c) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan
kepada hakim pada waktu tingkat penyidikan dan pengadilan (Pasal 52
KUHAP);
d) Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) KUHAP);
e) Hak untuk mendapatkan bantuan Hukum guna kepentingan pembelaan
selama dan waktu dan setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP);
f) Hak untuk memilih Penasehat Hukumnya sendiri (Pasal 55 KUHAP)
serta dalam hal tidak mampu berhak didampingi Penasihat Hukum
secara cuma-cuma/prodeo sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal
56 ayat (1) dan (2) KUHAP;
g) Hak tersangka apabila ditahan untuk dapat menghubungi Penasihat
Hukum setiap saat diperlukan dan hak tersangka/Terdakwa warga
negara asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan
negaranya (Pasal 57 ayat (1) dan (2) KUHAP);
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
h) Hak tersangka atau Terdakwa apabila ditahan untuk menghubungi dan
menerima kunjungan dokter pribadinya (Pasal 58 KUHAP);
i) Hak agar diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang
serumah denga tersangka/Terdakwa apabila ditahan untuk memperoleh
bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak
berhubungan dengan keluarga sesuai maksud di atas (Pasal 59 dan Pasal
60 KUHAP);
j) Hak tersangka atau Terdakwa secara langsung atau dengan perantaraan
penasihat Hukumnya menerima kunjungan sanak keluarganya guna
kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan (Pasal 61 KUHAP);
k) Hak tersangka atau Terdakwa mengirim atau menerima surat dengan
Penasihat Hukumnya (Pasal 62 KUHAP);
l) Hak tersangka atau Terdakwa menghubungi dan menerima kunjungan
rohaniawan (Pasal 63 KUHAP);
m) Hak agar Terdakwa diadili di sidang pengadilan secara terbuka untuk
umum (Pasal 64 KUHAP);
n) Hak tersangka atau Terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang a
de charge (Pasal 65 KUHAP);
o) Hak tersangka atau Terdakwa agar tidak dibebani kewajiban
pembuktian (Pasal 66 KUHAP);
p) Hak tersangka atau Terdakwa mendapatkan ganti kerugian dan
rehabilitasi (Pasal 68 jo Pasal 95 ayat (1) jo Pasal 97 ayat (1) KUHAP);
q) Hak Terdakwa mengajukan keberataan tentang tidak berwenang
mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat
dakwaan harus dibatalkan (Pasal 156 ayat (1) KUHAP); dan
r) Hak Terdakwa untuk mengajukan banding, kasasi dan melakukan
Peninjauan kembAli (Pasal 67 jo Pasal 233, Pasal 244 dan Pasal 263
ayat (1) KUHAP).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
B. Kerangka Pemikiran
Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran
Tindak Pidana
Terorisme
Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan
Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta
(Menguatkan Putusan PN
Jakarta Selatan)
Putusan Bebas
Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan
Kasasi dan Membatalkan Putusan Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta No.
228/PID/2010/PT.DKI.jo Putusan Pengadilan
Negeri No. 190/Pid.B/2010/PN. Jkt Sel.
Kesesuaian dengan
Pasal 244 KUHAP
Argumentasi
Hukum Hakim
Kasasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
40
Pada kasus diatas Penuntut Umum telah melakukan dua upaya hukum yakni
upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi terhadapTerdakwaAL KHELAIW
ALI ABDULLAH A. alias ALI dalam kasus tindak pidana terorisme.Dimana masing-
masing putusan tersebut telah diputus bebas pada pengadilan tingkat pertama di
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor putusan 190/Pid.B/2010/PN.Jkt Sel
tertanggal 28 Juni 2010 kemudian Penuntut Umum mengajukan upaya hukum
banding pada Pengadilan tingkat dua di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang
menyatakan bahwa putusannya memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan dengan nomor 228/PID/2010/PT.DKI tertanggal 08 September 2010.
Upaya hukum yang selanjutnya dilakukan Penuntut Umum adalah upaya
hukum kasasi dimana atas pertimbangan hakim Mahkamah Agung dan yurisprudensi
yang membatalan Putusan Pengadilan Tinggi sehingga Terdakwa diputus bersalah
berdasarkan putusan nomor 2524 K/PID.SUS/2010. Sesuai dengan hukum acara yang
berlaku di Indonesia yakni KUHAP dimana pada Pasal 244 menyatakan bahwa
“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh
Pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat
mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali
terhadap Putusan Bebas” maka hakim Mahkamah Agung sudah sepenuhnya
melaksanakan segala kewenangannya berdasarkan KUHAP.
KUHAP sebagai sumber hukum dalam melaksanakan dan menegakkan
hukum dalam persidangan kasus pidana harus menjadi acuan bagi hakim, penuntut
umum, dan penasehat hukum dalam melakukan kewenangannya, begitu pula pada
kasus tindak pidana terorisme dengan TerdakwaAL KHELAIW ALI ABDULLAH A.
alias ALI perlu mendapat kajian agar dapat diketahui apa saja yang menjadi argumen
dan dasar hukum hakim memberikan putusan bebas terhadap TerdakwaAL
KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI dan yang menjadi kewenangan hakim
Mahkamah Agung telah sesuai dengan KUHAP.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Deskripsi Kasus
Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI pertama kali
datang ke Indonesia pada bulan Nopember 2008 dengan menggunakan Visa
Turis dan Passport Saudi Arabia No. G 699287 atas nama AL KHELAIW ALI
ABDULLAH A. alias ALI dan Visa on Arrival di Bandara Soekarno Hatta yang
berlaku hanya untuk satu bulan saja, Terdakwa kemudian menginap di Hotel Alia
Matraman Jakarta, selanjutnya Terdakwa pergi ke Padang untuk bertemu dengan
ABU HAMZAH alias MUHAMAD ULIL ALBAB dan menginap di Hotel
Padang 1 (satu) hari, kemudian ke Solok selama 3 (tiga) hari dan kembali ke
Jakarta di jemput oleh ULIL ALBAB di Bandara Soekarno Hatta yang di temani
oleh SAEFUDIN ZUHRI yang kemudian menginap di rumahnya di Telaga
Kahuripan Parung. Dengan bantuan saksi FIRMAN, Terdakwa tinggal di sebuah
rumah kontrakan di daerah Bogor selama 3 (tiga) minggu, yang dikontrakkan
oleh SAEFUDIN ZUHRI.Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias
ALI sekitar bulan Nopember 2008 melaksanakan Sholat Ied di Masjid Raya
Telaga Kahuripan bersama- sama dengan SAEFUDIN ZUHRI dan DANI DWI
PERMANA.
Pada sekitar akhir bulan Nopember 2008, Terdakwa AL KHELAIW ALI
ABDULLAH A. alias ALI diperkenalkan dengan saksi FIRMAN
KURNIAWAN alias YUSUF selaku pemilik Klinik Thibun Nabawi Al Iman di
Klinik Thibun Nabawi Al Iman di Jalan Pajajaran No. 43 B Bogor, kemudian
Terdakwa menyatakan keinginannya untuk menginvestasikan uangnya di Klinik
Thibun Nabawi Al Iman milik saksi FIRMAN KURNIAWAN senilai 30.000 US
$, untuk meyakinkan saksi FIRMAN KURNIAWAN,Terdakwa memperlihatkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
uang tunai pecahan 100 US $ yang digulung kecil lebih dari 10 (sepuluh) lembar.
Kemudian pada tanggal 21 Desember 2008 untuk yang kedua kalinya Terdakwa
datang ke Indonesia, yang mana Terdakwa masuk melalui Malaysia dengan
mempergunakan Passport dan Visa Budaya yang disponsori oleh SAEFUDIN
ZUHRI yang berlaku untuk tinggal di Indonesia selama 6 (enam) bulan. Sekitar
bulan Desember 2008 atau Januari 2009 Terdakwa diperkenalkan dengan saksi
IWAN HERDIYANSYAH alias IWAN selaku pemilik toko mainan di Pasar
Cibingbin Kuningan, kemudian Terdakwa menyatakan keinginannya untuk
membeli toko mainan milik saksi IWAN seharga Rp 90.000.000,- (sembilan
puluh juta rupiah) tunai, namun saksi IWAN HERDIANSYAH alias IWAN
menolaknya dan menyarankan kepada Terdakwa untuk membuka usaha lain saja,
yaitu membuka warnet sambil jual- beli komputer.
Sekitar bulan Pebruari 2009, Terdakwa bersama SAEFUDIN ZUHRI
datang kembali ke Pasar Cibingbing dengan mengendarai mobil Daihatsu warna
hitam yang disopiri oleh AMIR ABDILAH alias AWAN alias FERY alias
AHMAD FERY RAMDHANI, bertemu dengan saksi IWAN HERDIANSYAH
alias IWAN, yang bertindak sebagai perantara sekaligus saksi adalah
SAEFUDIN ZUHRI dan saksi AMIR ABDILLAH alias JALI. Beberapa hari
kemudian Terdakwa mentransfer uang ke Rekening BNI Kuningan milik saksi
ENJUN JUNARI mertua laki- laki dari saksi IWAN HERDIANSYAH sebesar
Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2008, selanjutnya
beberapa hari kemudian mentransfer kembali sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah) tertanggal 24 Desember 2008, dan terakhir mentransfer kembali
sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta) tertanggal 05 Januari 2009
sehingga seluruh jumlah uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada saksi
IWAN HERDIANSYAH alias IWAN adalah sebesar Rp 45.000.000,- (lima
puluh empat juta rupiah) dan telah ditarik tunai oleh saksi IWAN
HERDIANSYAH alias IWAN melalui ATM yang di antara lain terdapat uang
yang akan diserahkan kepada SAEFUDIN ZUHRI. Pada tanggal 06 Januari 2009
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke
Rekening BCA dengan No. Rekening :4212438557 atas nama SAEFUDIN
ZUHRI. Satu bulan kemudian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang
diserahkan langsung oleh saksi IWAN HERDIANSYAH alias IWAN kepada
SAEFUDIN ZUHRI. Sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) yang diserahkan
langsung oleh saksi IWAN HERDIANSYAH alias IWAN kepada AMIR
ABDILAH untuk diserahkan kepada SAEFUDIN ZUHRI. Sekitar bulan April
2009 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan langsung
oleh IWAN HERDIANSYAH alias IWAN untuk diserahkan kepada SAEFUDIN
ZUHRI.
Pada sekitar bulan Mei 2009 di Hotel Santi Jalan Sangkan Urip Kuningan
Jawa Barat di kamar No. 15, SAEFUDIN ZUHRI, IBRAHIM alias BO‟IM,
NOORDIN M. TOP dan DANI DWI PERMANA, mengadakan rapat dan dalam
rapat tersebut disepakati akan diadakan penyerangan di Hotel JW. Marriot
(DANI DWI PERMANA sebagai Bomber atau Eksekutor dalam penyerangan di
Hotel JW. Marriot) dan Hotel Ritz Carlton (NANA IKHWAN MAULANA alias
NANA SUPRIA TNA alias HERI sebagai bomber di Hotel Ritz Carlton)
tertanggal 17 Juli 2009.Akibat dari meledaknya bom di Hotel Ritz Carlton dan
JW. Marriot, kerugian yang diderita kedua pihak Hotel sebesar Rp
18.500.000.000,- (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah) dan penurunan
tingkat hunian mencapai 70 %. Sedangkan korban jiwa / meninggal dunia di
Hotel JW.Marriot 8 (delapan) orang dan di Hotel Ritz Carlton 3 (tiga) orang, dan
jumlah luka- luka mencapai 36 (tiga puluh enam) orang. Perbuatan Terdakwa
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf (a) Undang-
Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
2. Identitas Terdakwa
Nama : AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI
Tempat lahir : Ar Raiss
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 23 Pebruari 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Saudi Arabia
Tempat tinggal : Di Indonesia : Cirendang RT.16 / RW. 06,
Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan,
Jawa Barat ;
Di Saudi Arabia : Hy Mug Hara Zab, Ryaddh, Saudi Arabia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan Guru
3. Dakwaan Penuntut Umum
TerdakwaAL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI, diajukan ke
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :
PERTAMA
Bahwa Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A.aliasALI , pada
hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar akhir Nopember 2008 atau
setidak- tidaknya pada bulan Nopember 2008 sampai dengan 14 Agustus 2009
atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun
2009, bertempat di Klinik Thibun Nabawi Al Iman, Jalan Pajajaran No. 43 B
Bogor, di Perumahan Telaga Kahuripan Gugus Candra loka CC - 3 / 10 RT. 005
/ RW. 010, Kelurahan Tegal, Kecamatan Kemang- Bogor, di Pasar Cibingbin
Kuningan Jawa Barat, berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia No. 018 / KMA / SK / I / 2010 tertanggal 20 Januari
2010, Memutuskan menetapkan :Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk
memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa : AL KHELAIW ALI
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
ABDULLAH A. alias ALI, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja
memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme,
dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan
lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme, dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa pada awalnya Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias
ALI, pertama kali datang ke Indonesia pada bulan Nopember 2008 dengan
menggunakan Visa Turis dan Passport Saudi Arabia No. G 699287 atas
nama : AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI dan Visa on Arrival
di Bandara Soekarno Hatta yang berlaku hanya untuk satu bulan saja, pada
saat itu di jemput oleh ALI IRFAN (WNI) kemudian menginap di Hotel Alia
Matraman Jakarta, selanjutnya Terdakwa pergi ke Padang untuk bertemu
dengan ABU HAMZAH alias MUHAMAD ULIL ALBAB dan menginap di
Hotel Padang 1 (satu) hari, kemudian ke Solok selama 3 (tiga) hari dan
kembali ke Jakarta di jemput oleh ULIL ALBAB di Bandara Soekarno Hatta
yang di temani oleh SAEFUDIN ZUHRI, kemudian menginap di rumahnya
di Telaga Kahuripan Parung. Selanjutnya dengan bantuan saksi FIRMAN,
Terdakwa tinggal di sebuah rumah kontrakan di daerah Bogor selama 3
(tiga) minggu, yang dikontrakkan oleh SAEFUDIN ZUHRI.
- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2008 di Perumahan Telaga Kahuripan
Gugus, Chandra Loka CC3 / 10 RT. 05 / RW. 10, Kelurahan Tegal,
Kecamatan Kemang Bogor, Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A.
alias ALI bersama- sama dengan SAEFUDIN ZUHRI dan DANI DWI
PERMANA bersama- sama melaksanakan Sholat Ied di Masjid Raya Telaga
Kahuripan.
- Pada sekitar akhir bulan Nopember 2008, Terdakwa AL KHELAIW ALI
ABDULLAH A. alias ALI diperkenalkan dengan saksi FIRMAN
KURNIAWAN alias YUSUF selaku pemilik Klinik Thibun Nabawi Al Iman
oleh SAEFUDIN ZUHRI di Klinik Thibun Nabawi Al Iman di Jalan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
Pajajaran No. 43 B Bogor, kemudian Terdakwa menyatakan keinginannya
untuk menginvestasikan uangnya di Klinik Thibun Nabawi Al Iman milik
saksi FIRMAN KURNIAWAN senilai 30.000 US $, untuk meyakinkan
saksi FIRMAN KURNIAWAN Terdakwa memperlihatkan uang tunai
pecahan 100 US $ yang digulung kecil lebih dari 10 (sepuluh) lembar.
- Bahwa selajutnya pada tanggal 21 Desember 2008 untuk yang kedua kalinya
Terdakwa datang ke Indonesia, yang mana Terdakwa masuk melalui
Malaysia dengan mempergunakan Passport dan Visa Budaya yang
disponsori oleh SAEFUDIN ZUHRI yang berlaku untuk tinggal di Indonesia
selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2008 atau Januari 2009 Terdakwa
diperkenalkan dengan saksi IWAN HERDIYANSYAH alias IWAN selaku
pemilik toko mainan di Pasar Cibingbin Kuningan oleh SAEFUDIN ZUHRI,
kemudian Terdakwa menyatakan keinginannya untuk membeli toko mainan
milik saksi IWAN HERDIANSYAH alias IWAN seharga Rp 90.000.000,-
(sembilan puluh juta rupiah) tunai, namun saksi IWAN HERDIANSYAH
alias IWAN menolaknya dan menyarankan kepada Terdakwa untuk
membuka usaha lain saja, yaitu membuka warnet sambil jual- beli komputer,
kemudian SAEFUDIN ZUHRI menyatakan uang tunai senilai Rp
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dapat digunakan untuk usaha apa, dan
di jawab oleh saksi IWAN HERDIANSYAH alias IWAN bahwa modal Rp
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut baru cukup untuk sewa counter
saja, kemudian saksi menyarankan untuk membuka warnet sambil jual-beli
komputer yang diperkirakan membutuhkan modal minimal Rp 55.000.000,-
(lima puluh lima juta rupiah) dengan omset / pendapatan kotor sekitar Rp
5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya.
- Bulan sekitar bulan Pebruari 2009, SAEFUDIN ZUHRI menghubungi saksi
AMIR ABDILAH alias JALI untuk menjemput Terdakwa di stasiun Cirebon
kemudian mengantar ke daerah Cibingbing- Kuningan, setibanya di
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
Kuningan keesokan harinya Terdakwa minta diantarkan ke Jalan Sangkan
Urip Kuningan dan kemudian Terdakwa menginap di salah satu Hotel.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa bersama SAEFUDIN ZUHRI datang kembali
ke Pasar Cibingbing dengan mengendarai mobil Daihatsu warna hitam yang
disopiri oleh AMIR ABDILAH alias AWAN alias FERY alias AHMAD
FERY RAMDHANI (Terdakwa dalam perkara terpisah), bertemu dengan
saksi IWAN HERDIANSYAH alias IWAN, yang bertindak sebagai
perantara sekaligus saksi adalah SAEFUDIN ZUHRI dan saksi AMIR
ABDILLAH alias JALI.
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mentransfer uang ke Rekening
BNI Kuningan milik saksi ENJUN JUNARI mertua laki- laki dari saksi
IWAN HERDIANSYAH sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
tertanggal 15 Desember 2008, selanjutnya beberapa hari kemudian
mentransfer kembali sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
tertanggal 24 Desember 2008, dan terakhir mentransfer kembali sebesar Rp
34.000.000,- (tiga puluh empat juta) tertanggal 05 Januari 2009 sehingga
seluruh jumlah uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada saksi IWAN
HERDIANSYAH alias IWAN adalah sebesar Rp 45.000.000,- (lima puluh
empat juta rupiah) dan telah ditarik tunai oleh saksi IWAN
HERDIANSYAH alias IWAN melalui ATM yang di antara lain terdapat
uang yang akan diserahkan kepada SAEFUDIN ZUHRI secara bertahap :
1. Pada tanggal 06 Januari 2009 sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat
ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke Rekening BCA dengan No.
Rekening : 4212438557 atas nama SAEFUDIN ZUHRI.
2. Satu bulan kemudian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang
diserahkan langsung oleh saksi IWAN HERDIANSYAH alias IWAN
kepada SAEFUDIN ZUHRI.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
3. Sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) yang diserahkan langsung oleh
saksi IWAN HERDIANSYAH alias IWAN kepada AMIR ABDILAH
untuk diserahkan kepada SAEFUDIN ZUHRI.
4. Sekitar bulan April 2009 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
yang diberikan langsung oleh IWAN HERDIANSYAH alias IWAN
untuk diserahkan kepada SAEFUDIN ZUHRI.
- Bahwa setelah mendapatkan uang dari Terdakwa tersebut, pada sekitar bulan
Mei 2009 di Hotel Santi Jalan Sangkan Urip Kuningan Jawa Barat di kamar
No. 15, SAEFUDIN ZUHRI, IBRAHIM alias BO‟IM, NOORDIN M. TOP
dan DANI DWI PERMANA, mengadakan rapat dan dalam rapat tersebut
disepakati akan diadakan penyerangan di Hotel JW.Marriot dan DANI DWI
PERMANA bersedia menjadi Bomber atau Eksekutor dalam penyerangan di
Hotel JW. Marriot, dalam rapat tersebut juga diputuskan bahwa tugas saksi
AMIR adalah untuk menjemput NOORDIN M. TOP di Ajibarang Cirebon
dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios B 8442 MQ warna hitam
metalik bersama dengan SAEFUDIN ZUHRI, selain itu IBROHIM
menjelaskan teknik atau cara memasukkan bom kedalam Hotel JW. Marriot
dengan penyamaran dengan menggunakan busa atau spon, yang biasanya
digunakan oleh Floris untuk merangkai/menyusun/menata bunga dengan
ukuran panjang 100 cm x tinggi 60 cm x lebar 40 cm, busa/spon dibuat
lubang pada bagian tengahnya untuk menempatkan bom yang akan
dimasukkan ke Hotel yang menjadi target peledakan. Selanjutnya selesai
rapat saksi AMIR mengantarkan NOORDIN M. TOP dan SAEFUDIN
ZUHRI ke daerah Pekalongan dan selama dalam perjalanan NOORDIN M.
TOP menceritakan tentang Fatwa Osama bin Laden yang menyatakan “kita
harus menyerang Amerika dan sekutunya, tidak ada sipil, setiap orang
Amerika harus diserang atas perlakuan orang Amerika terhadap orang
Islam”. Selanjutnya SAEFUDIN ZUHRI mengatakan kepada saksi untuk
menunggu rencana selanjutnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
- Bahwa dalam kegiatan peledakan bom di Hotel JW. Marriot dan Hotel Ritz
Carlton pada tanggal 17 Juli 2009, dilakukan pembagian tugas, yaitu:
1. NORDIN M. TOP sebagai pimpinan kelompok yang mengatur seluruh
rencana peledakan yang akan dilakukan oleh kelompok khususnya
menyiapkan orang yang akan membuat bom rakitan yang diperlukan
untuk dilakukannya peledakan ;
2. SAEFUDIN ZUHRI sebagai kordinator lapangan pelaksana atas rencana
peledakan bom terhadap Hotel JW. Marriot dan Rizt Carlton Mega
Kuningan, meliputi :melakukan pembagian tugas atas anggota
kelompok; perekrutan/penyiapan calon Amaliah (bomber) survey atas
sasaran; memastikan orang/pihak yang akan membantu memasukkan
bom kedalam sasaran; menunjuk/memerintahkan orang yang akan
mengantar/menjemput/menyembunyikan anggota kelompok sebelum
dan sesudah peledakan bom termasuk orang yang
mencari/menyiapkanrumah/penampungan/persembunyian (save
house);mengatur cara bersembunyi atau melarikan diri;
3. DAYAT dan TONO adalah orang yang bertugas dan bertanggung jawab
atas kesiapan atas bom rakitan yang akan diledakkan, termasuk
menjelaskan cara-cara meledakkannya kesasaran, kepada calon Amaliah
(bomber);
4. IBROHIM alias BO‟IM alias MANSYUR adalah orang yang bertugas
dan bertanggung jawab untuk mengatur cara memasukkan bom rakitan
ke sasaran (Hotel) agar tidak terpantau oleh pengawas dan pemeriksaan
yang dilakukan oleh pihak Security Hotel, karena kebetulan karyawan
Floris yang sudah bisa keluar masuk di kedua Hotel yang menjadi
sasaran tersebut;
5. AMIR ABDILAH alias JALI alias AWAN alias FERY alias AHMAD
FERY RAMDHANI ditugaskan oleh SAEFUDIN ZUHRI sebagai yang
akan mengantar/menjemput/menyembunyikan anggota kelompok
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
sebelum dan sesudah peledakan bom termasuk dalam orang yang
mencari/menyiapkan rumah penampungan/ persembunyian (save
house);
6. DANI DWI PERMANA dan NANA IKHWAN MAULANA sebagai
orang yang ditugaskan untuk membawa bom rakitan dan meledakkan ke
sasaran dengan cara melaksanakan bom bunuh diri (Amaliah) tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2009 saksi AMIR ABDILAH alias JALI alias
AWAN alias FERY alias AHMAD FERY RAMDHANI menjemput
IBRAHIM alias BO‟IM dan SAEFUDIN ZUHRI dan pada keesokan
paginya di hari pelaksanaan eksekusi peledakan, yaitu tertanggal 17 Juli
2009 NANA IKHWAN MAULANA alias NANA SUPRIA TNA alias HERI
bertugas sebagai bomber di Hotel Ritz Carlton, DANI DWI PERMANA
alias IQBAL alias NUR SABIT bertugas sebagai bomber di Hotel JW.
Marriot, sedangkan SAEFUDIN ZUHRI bertugas sebagai kordinator
lapangan.
- Bahwa akibat dari meledaknya bom di Hotel Ritz Carlton dan JW. Marriot,
kerugian yang diderita kedua pihak Hotel sebesar Rp 18.500.000.000,-
(delapan belas miliar lima ratus juta rupiah) dan penurunan tingkat hunian
mencapai 70%. Sedangkan korban jiwa/meninggal dunia di Hotel
JW.Marriot 8 (delapan) orang dan di Hotel Ritz Carlton 3 (tiga) orang, dan
jumlah luka-luka mencapai 36 (tiga puluh enam) orang.Perbuatan Terdakwa
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf (a) Undang-
Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003, tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme.
KEDUA
Bahwa TerdakwaAL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI, pada
hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2008
sampai dengan bulan Januari 2009 atau setidak- tidaknya pada suatu waktu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, di Pasar Cibingbin Kuningan Jawa
Barat, atau setidak- tidaknya pada tempat- tempat lain dalam wilayah hukum
Pengadilan Negeri Kuningan, berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 018 / KMA / SK / I / 2010 tertanggal
20 Januari 2010, Memutuskan menetapkan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Terdakwa : AL KHELAIW ALI
ABDULLAH A. alias ALI, dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan
kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian ijin keimigrasian yang
diberikan kepadanya, dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa TerdakwaAL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI, pertama
kali datang ke Indonesia pada bulan Nopember 2008 dengan menggunakan
Visa Turis dan Passport Saudi Arabia No. G 699287 atas nama : AL
KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI dan visa on arrival di Bandara
Soekarno Hatta yang berlaku hanya untuk satu bulan saja, dan di jemput oleh
ALI IRFAN (WNI) menginap di Hotel Alia Matraman Jakarta, selanjutnya
Terdakwa pergi ke Padang untuk bertemu dengan ABU HAMZAH alias
MUHAMAD ULIL ALBAB dan menginap di Hotel Padang 1 (satu) hari,
kemudian ke Solok selama 3 (tiga) hari dan kembali ke Jakarta dijemput
oleh ULIL ALBAB di Bandara Soekarno Hatta yang ditemani oleh
SAEFUDIN ZUHRI, kemudian Terdakwa diajak menginap oleh
SAEFUDIN ZUHRI dirumahnya di Telaga Kahuripan Parung, selanjutnya
dengan bantuan saksi FIRMAN Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di
Bogor selama 3 (tiga) minggu.
- Bahwa TerdakwaAL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI di Klinik
Thibun Nabawi Al Iman di Jalan Pajajaran No. 43 B Bogor, diperkenalkan
oleh SAEFUDIN ZUHRI dengan saksi FIRMAN KURNIAWAN alias
YUSUF, yaitu pemilik KlinikThibun Nabawi Al Iman, kemudian Terdakwa
menyatakan keinginannya untuk investasi di Klinik Thibun Nabawi Al Iman
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
milik saksi FIRMAN KURNIAWAN senilai 30.000 US $ (tiga puluh ribu
dollar Amerika) dan diperlihatkan uang tunai pecahan 100 US $ (seratus
dollar Amerika) yang digulung-gulung kecil lebih dari 10 (sepuluh) lembar.
- Bahwa kedatangan Terdakwa yang kedua kali ke Indonesia pada tanggal 21
Desember 2008, Terdakwa masuk dari Malaysia dengan mempergunakan
Passport dan Visa Budaya yang disponsori oleh SAEFUDIN ZUHRI yang
berlaku untuk tinggal di Indonesia selama 6 (enam) bulan.
- Pada sekitar bulan Desember 2008 atau Januari 2009, setelah Terdakwa
melihat toko mainan milik saksi IWAN di Pasar Cibingbin Kuningan,
Terdakwa diperkenalkan oleh SYAIFUDIN ZUHRI dengan saksi IWAN
HERDIANSYAH alias IWAN seorang pedagang mainan anak-anak,
kemudian Terdakwa menyatakan keinginannya untuk investasi dan
bermaksud membeli toko mainan milik seharga Rp 90.000.000,- (sembilan
puluh juta rupiah) tunai, namun saksi menolaknya dan menyarankan untuk
membuka usaha lainnya saja, yaitu membuka warnet sambil jual- beli
komputer. Kemudian SAEFUDIN ZUHRI menyatakan uang tunai senilai Rp
15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dapat digunakan untuk usaha apa, dan
dijawab oleh saksi IWAN HERDIANSYAH “bahwa modal Rp 15.000.000,-
(lima belas juta rupiah) tersebut baru cukup untuk sewa counter saja,
kemudian saksi menyarankan untuk membuka Warnet sambil jual beli
komputer yang diperkirakan membutuhkan modal minimal Rp 55.000.000,-
(lima puluh lima juta rupiah), dengan omset kotor sekitar Rp 5.000.000,-
(lima juta rupiah) perbulannya”.
- Bahwa sekitar dua minggu kemudian, SAEFUDIN ZUHRI bersama
Terdakwa datang kembali ke Pasar Cibingbin dengan mengendarai mobil
Daihatsu warna hitam yang disopiri oleh saksi AMIR ABDILAH alias JALI
alias AWAN alias FERY alias AHMAD FERY RAMDHANI, sepakat
membuat perjanjian kerjasama dengan pembagian keuntungan 50% dari
keuntungan bersih yang akan diperoleh, dan sebagai perantara sekaligus
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
saksi adalah SAEFUDIN ZUHRI dan AMIR ABDILLAH, kemudian
sepuluh hari setelah tandatangan kontrak tersebut Terdakwa mentransfer
uang ke Rekening BNI Kuningan milik saksi ENJUN JUNARI mertua laki
dari saksi IWAN HERDIANSYAH sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) 15 Desember 2008 selanjutnya beberapa hari kemudian kembali
mentransfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 24 Desember 2008 dan
terakhir mentransfer sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta) pada
tanggal 05 Januari 2009 sehingga seluruh modal yang ditransfer oleh
Terdakwa kepada IWAN adalah sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat
juta rupiah) dan telah ditarik tunai melalui ATM oleh saksi IWAN.
Sedangkan SAEFUDIN ZUHRI mendapat komisi sebesar Rp 1.400.000,-
(satu juta empat ratus ribu rupiah) yang disetor melalui Rekening Bank BCA
Kuningan ke Rekening atas nama SAEFUDIN ZUHRI di BCA Parung, dan
komisi yang secara tunai diberikan oleh IWAN kepada SAEFUDIN ZUHRI,
yaitu Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan kemudian, Rp 500.000,-
(lima ratus ribu) diberikan melalui AMIR ABDILAH, dan terakhir sekitar
bulan April 2009 diberikan oleh IWAN kepada SAEFUDIN ZUHRI melalui
AMIR ABDILAH.
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha membuka warnet dan jual- beli
komputer di Negara Republik Indonesia tidak sesuai dengan Passport dan
Visa Budaya dengan disponsori oleh SAEFUDIN ZUHRI, yang
dipergunakan oleh Terdakwa untuk masuk dan tinggal di Wilayah Republik
Indonesia.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
50 Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
4. Tuntutan Penuntut Umum
Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta
Selatan tanggal 21 Juni 2010 adalah sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
1. Menyatakan TerdakwaAL KHELAIW ALI ABDULAH A. alias ALI,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana
“memberikan bantuan ataukemudahan terhadap pelaku tindak pidana
Terorisme denganmemberikan atau meminjamkan uang sebagaimana
dalamdakwaan Pertama Pasal 13 huruf a Perpu RI No. 1 Tahun2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 15
Tahun 2003 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
UndangNo. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
menjadi Undang-Undang, dan Menyalahgunakanizin keimigrasian yang
diberikan, sebagaimana dakwaan Kedua Pasal 50 Undang-Undang Republik
Indonesia No. 9Tahun 1991, tentang Keimigrasian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AL KHELAIW ALIABDULLAH
A. alias ALI, dengan pidana penjara selama 9(sembilan) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- Akta Perjanjian Musyakarah tertanggal 22 Desember 2008antara
Terdakwa dengan IWAN HERDIANSYAH tentang UsahaWarnet ;
- ATM BCA No. 6019001 ;
- Formulir Pengiriman BNI tanggal 15 Desember 2008sebesar Rp
10.000.000,- (sepuluh jutarupiah) ;
- Formulir Pengiriman BNI tanggal 24 Desember 2008sebesar Rp
10.000.000,- (sepuluh jutarupiah) ;
- Formulir Pengiriman BNI tanggal 05 Januari 2009sebesar Rp
34.000.000,- (tigapuluh empat juta rupiah) ;
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
- 2 Unit CPU di rampas untuk Negara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa AL KHELAIWALI
ABDULLAH A. alias ALI masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu
rupiah).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
5. Amar Putusan Pengadilan Negeri
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.190 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt
Sel tanggal 28 Juni 2010 yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI
tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Pertama;
3. Menyatakan Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
Menyalahgunakan ijin Keimigrasian;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini
mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
1. Akta Perjanjian Musyakarah tertanggal 22 Desember 2008 antara
Terdakwa dengan IWAN HERDIANSYAH tentang Usaha Warnet;
2. ATM BCA No. 6019001 ;
3. Formulir Pengiriman BNI tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp
10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ;
4. Formulir Pengiriman BNI tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
5. Formulir Pengiriman BNI tanggal 05 Januari 2009 sebesar Rp
34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 2 Unit CPU : digunakan untuk perkara lain ;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah).
6. Amar Putusan Pengadilan Tinggi
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 228 / PID / 2010 / PT.DKI tanggal
08 September 2010 yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri
Jakarta Selatan tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, No.
190/Pid.B/2010/PN.Jkt Sel tanggal 28 Juni 2010 yang dimintakan banding
tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.000,- (dua
ribu rupiah).
7. Alasan Pengajuan Kasasi
Alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada
pokoknya adalah sebagai berikut :
Bahwa judex factitelah salah dalam mempertimbangkan dakwaan
Pertama atas nama Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI
melanggar Pasal 13 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun
2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-
Undang sehingga judex factimembebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama
tersebut karena berdasarkan fakta persidangan, judex factitelah mengabaikan
dasar pertimbangan pada Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, di mana dalam
putusan judex factilebih menitikberatkan kepada alat bukti keterangan Terdakwa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli
serta alat bukti petunjuk dalam perkara ini sebagai berikut ;
- Bahwa Terdakwa mengenal SAEFUDIN ZUHRI di Bandara Soekarno Hatta
dan menjadi sponsor bagi diri Terdakwasaat melakukan perpanjangan paspor
selama 2 (dua) bulandan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus
ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi IWAN HERDIANSYAH
memberikan uang sebesar 4% dari uangnya sebesar Rp 54.000.000,- (lima
puluh empat juta rupiah) kepada SAEFUDIN ZUHRI sebagai jasa perantara
sebagaimana tertulis dalam Akta Perjanjian Musyakarah dalam Bahasa
Indonesia sementara dalam Akta Musyakarah dalam berbahasa Arab yang di
tandatangani tidak menyebutkan success fee untuk SAEFUDIN ZUHRI.
- Bahwa SAEFUDIN ZUHRI tidak pernah menceritakan kegiatannya tentang
Terorisme.
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika mengetahui ada Terorisme di Indonesia,
maka Terdakwa tidak akan datang ke Indonesia.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang pemberian uang sebesar Rp
400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
dari IWAN kepada AMIR ABDULLAH.
Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas judex factimenyatakan bahwa
Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI tidak terbukti
melanggar Pasal 13 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun
2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No. 1
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-
Undang dikarenakan unsur ke 2 (dua), yaitu “Sengaja” tidak terpenuhi sehingga
memebebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama tersebut.
Judex factisama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi IWAN
HERDIANSYAH yang kembali diperiksa dipersidangan pasca pemeriksaan
Terdakwa hanya untuk menggali kebenaran apa menyebabkan 2 (dua) buah Akta
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
Musyakarah dalam 2 (dua) bahasa Arab baik Indonesia maupun Arab bisa
berbeda saat itu saksi IWAN HERDIANSYAH menerangkan bahwa perbedaan
antara kedua Akta Musyakarah di mana dalam bahasa Indonesia yang
menyebutkan adanya fee sebesar 4% dari uang Rp 54.000.000,- (lima puluh
empat juta rupiah)sementara dalam Musyakarah berbahasa Arab tidak
dicantumkan diktum tersebut secara faktual atas pengetahuan dan seizin dari
Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI. Perbedaan itu terjadi
hanya karena Akta Musyakarah dalam bahasa Arab tidak sempat diganti saja
redaksionalnya dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.
Sementara itu keterangan saksi / Ahli NASIR ABBAS sebagai mantan
Ketua WaMantiqi III Jamiatul Al- Islamiyah (JI) yang menerangkan bahwa
Anggota Jamiatul Al-Islamiyah (JI) tidak seorangpun yang berkewarganegaraan
Mesir atau Saudi Arabia namun hubungan kerjasama antara Jamiatul Al-
Islamiyah (JI) dengan Luar Negeri pernah terjadi saat Hambali mendapatkan
bantuan dalam aksi Bom Bali tahun 2000 dari Osama bin Laden. Saksi Ahli juga
menjelaskan pula bahwa secara kelompok mereka menerapkan jaring sel yang
terputus, yaitu menerapkan suatu pola yang dalam kelompok tersebut tidak boleh
saling mengenal dan tidak diperkenankan bagi anggota kelompok tersebut untuk
saling bertanya apa peran anggota lainnya dalam kegiatan Amaliyah (operasi)
yang akan atau telah mereka lakukan. Keterangan lain yang diberikan saksi, yaitu
bahwa gerakan yang mereka lakukan tersebut merupakan gerakan rahasia atau
yang biasa disebut Tanzim Sirri, sehingga antar satu kelompok kecil diantara
mereka dimungkinkan untuk tidak saling mengenal.
Bahwa judex factijuga tidak mempertimbangkan dan menggali alat bukti
petunjuk dari fakta persidangan seperti Terdakwa AL KHELAIW ALI
ABDULLAH A. alias ALI dari Arab Saudi datang ke Indonesia dengan sponsor
dari SAEFUDIN ZUHRI dan sebelumnya Terdakwa sewaktu menetap di rumah
Syahrir sering mengikuti pengajian bersama-sama dan beberapa kali bermalam di
rumah SAEFUDIN ZUHRI di Bumi Kahuripan Parung sebagaimana diterangkan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
saksi Amir Abdillah, IWAN HERDIANSYAH, NUR JAMALUDIN, REVIE
ACHEBA, kehadiran Terdakwa ditengah kehidupan para pelaku teror baik saat
keseharian maupun saat berusaha membuka bisnis di Indonesia via AMIR
ABDIILAH dan SAEFUDIN ZUHRIuntuk membuka warnet merupakan fakta
tak terbantahkan bahwaantara Terdakwa dan para pelaku pemboman Hotel JW.
Marriot dan Ritz Carlton memiliki kedekatan serta kesamaan kehendak dan
pengetahuan atas diri SAEFUDIN ZUHRI yang dikenal Terdakwa sejak pertama
kali di Indonesia bahkan menjadi sponsor bagi Terdakwa datang ke tanah air dan
fakta lain yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kesengajaan melakukan
pembantuan keuangan kepada SAEFUDIN ZUHRI selaku otak pemboman Hotel
JW. Marriot dan Ritz Carlton adalah masalah izin masuk dan tinggal di Indonesia
yang hanya menggunakan Visa Kunjungan Budaya atau turis saja sebagaimana
diterangkan saksi LK. I RADEMOR GREG, SH., jika memang Terdakwa ingin
melakukan suatu usaha tentunya Terdakwa menyadari bahwa ia harus
menggunakan Visa Bisnis dan bukan Visa Turis, dan fakta yang tidak bisa
dibantah bahwa kedatangan Terdakwa ke Indonesia sponsornya adalah
SAEFUDIN ZUHRI.
B. Pembahasan
1. Kesesuaian Alasan Pengajuan Kasasi terhadap Putusan Bebas dalam
Perkara Terorisme Bom Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton dengan
TerdakwaAL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI dengan Ketentuan
Pasal 244 KUHAP 2 Berdasarkan pengertian diatas bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat
dilakukan upaya hukum kasasi.Hal ini juga diperkuat dengan adanya keputusan
dari Menteri Kehakiman dalam angka 19 Lampiran Keputusan Menteri
Kehakiman No.M.14-PW. 07.03 Tahun 1983 yang memberikan pedoman tentang
putusan bebas dalam hubungannya dengan banding dan kasasi.Petunjuk pedoman
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
itu, tetap bertitik tolak dari ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP. Dari
kedua ketentuan Pasal itu ditarik pedoman pelaksanaan yang harus diterapkan
dalam kehidupan peradilan yaitu :
1. Terhadap putusan bebas “tidak dapat diminta banding”;
2. Tetapi berdasar situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran,
terhadap putusan bebas “dapat diminta kasasi”;
3. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.
Pada tanggal 15 Desember 1983 Reg. No. 275 K/Pid/1983 Mahkamah
Agung menerima dan memeriksa serta memutus perkara dalam peradilan kasasi
terhadap putusan bebas pengadilan tingkat pertama dalam kasus Terdakwa
Natalegawa.Jika ditelusuri beberapa pertimbangan yang terungkap dalam
putusan ini hampir sejalan dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam
angka 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut antara lain:
1. Memang benar Pasal 244 KUHAP telah menegaskan putusan terakhir dari
pengadilan lain yang berupa putusan bebas, tidak dapat dimintakan kasasi;
2. Namun Mahkamah Agung berpendapat, Mahkamah Agung selaku
pengadilan tertinggi yang mempunyai tugas dan wewenang membina dan
menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah negara
diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila
ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan
bawahannya yang membebaskan Terdakwa, guna menetapkan sudah tepat
dan adilkah putusan bawahan itu.
Mengetahui lebih lanjut dalam menentukan apakah suatu putusan bebas
dapat dikasasi atau tidak, tampaknya Mahkamah Agung masih betitik tolak dari
jiwa yurisprudensi lama, yaitu meninjau apakah putusan itu bebas murni atau
tidak.Hanya terhadap putusan bebas yang tidak murni yang dapat diperiksa dan
diputus dalam pengadilan kasasi. Hal tersebut dapat dibaca dari pertimbangan
berikut ini, antara lain :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
1. Namun demikian sesuai dengan yurisprudensi yang ada, apabila ternyata
putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan
“pembebasan murni” sifatnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 244
KUHAP, permohonan kasasi tersebut dinyatakan “tidak dapat diterima”;
2. Sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru
terhadap sebutan tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan
bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang
didakwakan atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah
melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang
menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tapi juga dalam hal apabila ada
unsur-unsur “nonyuridis” yang turut dipertimbangkan dalam putusan itu, hal
mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak
diajukan sebagai keberatan kasasi oleh jaksa, Mahkamah Agung wajib
menelitinya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang
murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut;
3. Dalam perkara banding ini jaksa dan memori bandingnya dianggap sebagai
permohonan dan memori kasasi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Agung
seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri
itu, jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung.
4. Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk
membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh
wilayah negara diterapkan secara adil;
5. Demi melakukan tugas itu yang tak dimiliki oleh peradilan tinggi, suatu
putusan bebas yang mutlak tidak dapat banding, masih dapat dimohonkan
kasasi ke Mahkamah Agung.
Kekeliruan yang paling utama dijumpai Mahkamah Agung dalam putusan
pembebasan TerdakwaNatalegawa tersebut adalah :
1. Pengadilan Negeri telah keliru menafsirkan sebutan “melawan hukum”.
Pengadilan Negeri telah menafsirkan sebutan melawan hukum secara tidak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
tepat. Mahkamah Agung berpendapat, penafsiran terhadap sebutan melawan
hukum adalah tidak tepat jika hal itu hanya dihubungkan dengan
policyperkreditan direksi yang menurut Pengadilan Negeri tidak melanggar
peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan
pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu
diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang
bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.
2. Mahamah Agung berpendapat, menurut kepatutan dalam masyarakat,
khususya dalam perkara tindak pidana korupsi, “apabila seorang pegawai
negeri menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari
seorang lain” yang bermaksud agar pegawai negeri itu menggunakan
kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara
menimpang, hal itu sudah merupakan “perbuatan melawan hukum” karena
menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan tercela atau perbuatan
yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak.
Beberapa pertimbangan yang tertuang dalam putusan tanggal 15
Desember 1983 Reg. No. 275 K/Pid/1983.Yang ingin disoroti hanya dari segi
yuridis formalnya yakni dari segi hukum acara dikaitkan dengan Pasal 67 dan
Pasal 244 KUHAP. Bertitik tolak dari segi peninjauan ini :
1. Putusan bebas pengadilan tingkat pertama mutlak tidak dapat diminta
banding, tapi langsung dapat diminta permohonan kasasi,
2. Memang Pasal 244 KUHAP tidak memperkenankan putusan bebas diminta
kasasi sepanjang putusan bebas itu bersifat “pembebasan murni”, dan
permintaan kasasi terhadap putusan bebas yang bersifat pembebasan murni
harus dinyatakan tidak dapat diterima,
3. Jika sifat pembebasan itu “tidak murni”, putusan bebas tersebut dapat diminta
kasasi, demi melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku badan peradilan
tertinggi dalam membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-
Undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara adil,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
4. Suatu putusan bebas yang dianggap tidak bersifat pembebasan murni, antara
lain :
a. Apabila dalam putusan itu terdapat kekeliruan penafsiran terhadap sebutan
tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan
pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau
b. Apabila dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas
wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut
kompetensi absolut atau relatif, tapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur
“nonyuridis” yang turut dipertimbangkan dalam putusan pembebasan
dimaksud.
Apabila diperhatikan pengertian putusan pembebasan yang bersifat tidak
murni dalam putusan Mahkamah Agung ini, telah diperluas dari pengertian yang
selama ini dianut oleh yurisprudensi lama.Perluasan pengertian tersebut dalam
putusan ini, telah meliputi pelanggaran batas wewenang yang bukan hanya
melampaui batas wewenang dalam arti kompetensi absolut dan relatif, tapi
meliputi unsur-unsur nonyuridis.Artinya, jika putusan pembebasan didasarkan
pada alasan-alasan di luar hukum atau Undang-Undang, berarti pengadilan dalam
mengambil putusan telah dianggap melampaui batas wewenangnya.Memasukkan
unsur-unsur nonyuridis dalam putusan, dianggap sebagai tindakan yang
melampaui batas wewenang.Akibatnya putusan pembebasan tersebut tidak
bersifat pembebasan murni.Barangkali contoh yang paling mudah menanggapi
makna pertimbangan yang tidak berupa unsur nonyuridis ialah pembebasan
Terdakwa didasarkan atas alasan pertimbangan politik, perikemanusiaan, agama
dan sebagainya.Pemasukan unsur politik, perikemanusiaan atau agama menurut
keputusan tersebut, harus dianggap unsur nonyuridis, dan hal ini berarti
pengadilan dalam menjatuhkan putusan bebas, dianggap melampaui batas
wewenangnya.Putusan bebas itu harus dianggap tidak bersifat murni.
Melihatyurisprudensi lama masalah pembebasan murni boleh dikatakan
hanya berkisar pada masalah penilaian pembuktian dan lingkungan hukum atau
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
peraturan perundang-undangan.Dari kedua titik tolak itu lahirlah pengertian
pembebasan tidak murni atau verkapte vrijspraak dan pelepasan dari segala
tuntutan hukum yang tidak murni atau verkapte onslag van rechts
vervolging.Menurut yurisprudensi lama :
1. Suatu putusan dianggap tidak bersifat pembebasan murni atau verkapte
vrijspraakapabila amar putusan menyatakan Terdakwa dilepas dari segala
tuntutan hukum, padahal amar putusan yang semestinya ialah membebaskan
Terdakwa. Misalnya, kesalahan yang didakwakan tidak terbukti sehingga
semestinya putusan harus berupa pembebasan Terdakwa. Akan tetapi
pengadilan berpendapat apa yang didakwakan bukan merupakan kejahatan
atau pelanggaran, oleh karena itu pengadilan menjatuhkan putusan dilepas
dari segala tuntutan hukum.
2. Suatu putusan diartikan sebagai pelepasan dari segala tuntutan hukum yang
tidak murni, apabila pengadilan dalam amar putusannya menjatuhkan putusan
bebas, padahal menurut semestinya harus berupa pelepasan dari segala
tuntutan hukum.
Semua hal itu dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan
permintaan kasasi terhadap putusan bebas pengadilan tingkat pertama baik dilihat
dari yurisprudensi baru maupun yurisprudensi lama.Sesuai pedoman petunjuk
angka 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman dan putusan Mahkamah
Agung Reg. No. 275 K/Pid/1983 tersebut, bersifat contra legematau bertentangan
dengan bunyi Undang-Undang yang diatur Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP.
Pasal 244 sendiri tegas menyatakan, terhadap putusan bebas tidak dapat
dimintakan kasasi.Secara redaksional angka 19 Lembaran Keputusan Menteri
Kehakiman dan putusan Mahkamah Agung tersebut contra legem, apabila hanya
melihat dari bunyi redaksi Undang-Undang.Akan tetapi, tinjauan terhadap
Undang-undang bukan semata-mata dari bunyi redaksi.Apalagi jika meninjau
redaksi itu sebagai kalimat mati.Jangan menjadikan bunyi Undang-undang
sebagai Kristal yang membeku.Sekalipun umur KUHAP masih baru, jangan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
dijadikan Kristal.Dari sejak kelahirannya harus diterapkan secara dinamis serta
aktual dan jangan statis. Oleh karena itu, agar KUHAP berdaya guna :
1. Harus diterapkan sesuai dengan dinamika yang nyata, kondisi dan keadaan
yang berkembang dalam jiwa dan perasaan masyarakat,
Secara nyata apabila dalam proses peradilan Teroris dinyatakan bebas begitu
saja oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat kedua, maka
sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP, putusan itu final. Bukankah hal tersebut
lebih bertentangan dengan rasa keadilan dan kebenaran, serta keamanan dan
kenyamanan warga masyarakat akan sangat terganggu. Akan tetapi, hal itu
tidak akan terjadi lagi, sebab angka 19 Lampiran tadi, dan kemudian diperkuat
dengan yurisprudensi, kondisi yang meliputi pasal itu didinamisir, sehingga
Pasal 244 benar-benar dapat mengemban fungsinya mengoreksi kesalahan
yang dilakukan pengadilan tingkat pertama.
2. Juga suatu Undang-Undang yang aktual yang dapat menampung kepentingan
masyarakat ialah Undang-Undang yang mempunyai sifat “kekenyalan” atau
“elastisitas”. Undang-Undang yang dapat bernilai sebagai hukum yang aktual,
harus bersifat kenyal menampung kepentingan masyarakat, karena hukum itu
adalah “pakaian masyarakat”. Demikian yang diajarkan oleh sosiologi hukum.
Hukum sebagai pakaian masyarakat, harus cocok ukuran dan bahannya
dengan masyarakat yang bersangkutan. Baik secara rasional atau aktual,
ketentuan Pasal 67 dan Pasal 244 yang tidak memperkenankan putusan bebas
ditinjau kembali dalam pemeriksaan peradilan yang lebih tinggi, tidak sesuai
dengan rasa keadilan dan budaya bangsa. Kedua pasal itu hanya cocok dipakai
oleh masyarakat yang memuja individualisme secara ekstrem. Bagi
masyarakat yang menempatkan individualism diatas segalanya, memang
cocok memakai ukuran dan nilai yang demikian. Keadilan dikorbankan demi
pemujaan individu, barangkali disinilah letak dilema pembuat Undang-
Undang pada waktu merumuskan Pasal 67 dan Pasal 244. Mungkin pada saat
itu terjebak dan tergoda oleh hiruk pikuk tema-tema hak asasi yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
dilontarkan oleh sementara pihak. Maka terperosok meniru dunia sana,
dengan mengambil alih pakaian yang tidak sesuai ukuran dan kondisi
warnanya dengan cita-cita keselarasan yang mereka taburkan dalam KUHAP.
Menurut pendapat Alm. Satjipto Raharjo Guru Besar Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, bahwa hukum dapat bersifat progresif yang artinya
bahwa seorang hakim dalam mengambil keputusan dapat melakukan terobosan-
terobosan hukum. Hal ini sebagaimana terdapat dalam putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia No. 2524 K/ PID.SUS/ 2010 dengan Terdakwa AL
KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI. Untuk menghindari adanya
ketidakkonsistenan hukum maka seorang hakim dalam mengambil keputusannya
dapat mengacu/melihat pada putusan-putusan sebelumnya, dalam hal ini yaitu
yurisprudensi pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 275 K/
Pid/ 1983 dalam kasus Terdakwa Natalegawa. Berdasarkan putusan tersebut,
bahwa seorang Penuntut Umum terhadap putusan bebas dapat mengajukan upaya
hukum kasasi meskipun hal tersebut tidak diperbolehkan menurut Pasal 244
KUHAP.
Mencermati putusan No. 2524 K/ PID.SUS/ 2010dengan Terdakwa AL
KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI dalam perkara tindak pidana
terorisme yang telah di proses pada pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan
oleh pengadilan tingkat kedua tersebut adalah merupakan putusan bebas tidak
murni, hal ini jelas terlihat bahwa judex factitelah salah dalam
mempertimbangkan dakwaan Pertama atas nama AL KHELAIW ALI
ABDULLAH A. alias ALI melanggar Pasal 13 huruf a Undang-Undang
Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sehingga judex factimembebaskan
Terdakwa dari dakwaan Pertama tersebut karena fakta persidangan, judex
factitelah mengabaikan dasar pertimbangan pada Tuntutan Jaksa/Penuntut
Umum, di mana dalam putusan judex factilebih menitikberatkan kepada alat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
bukti keterangan Terdakwa dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-
saksi dan keterangan Ahli serta alat bukti petunjuk dalam perkara tersebut.
Dengan adanya kesamaan dalam Putusan No. 2524 K/PID.SUS/2010
dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 275K/Pid/1983 maka Penuntut
Umum dapat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap perkara No. 2524 K/
PID.SUS/2010. hal ini dikuatkan dengan adanya yurisprudensi Mahkamah
Agung No. 275K/Pid/1983 dalam kasus Terdakwa Natalegawa. Sehingga
pengajuan upaya hukum Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas
dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI tidak
bertentangan dengan Pasal 244 KUHAP.
2. Argumentasi Hukum Hakim Kasasi dalam Memeriksa dan Memutus
Pengajuan Kasasi terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Terorisme Bom
Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton dengan TerdakwaAL KHELAIW ALI
ABDULLAH A. alias ALI
Untuk mengetahui argumentasi hukum hakim kasasi dalam memeriksa
dan memutus pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara terorisme
bom hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI
ABDULLAH A. alias ALI, sebelum penulis mencantumkan hal-hal yang
menjadi pertimbangan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam
putusannya, terlebih dahulu penulis mencantumkan alasan-alasan yang diajukan
oleh PemohonKasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa judex factitelah salah dalam mempertimbangkan dakwaan pertama
atas nama TerdakwaAL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI
melanggar Pasal 13 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 15
Tahun 2003 tentang Penetapan Peratiran Pemerintah Pengganti Undang-
Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
menjadi Undang-Undang sehingga judex factimembebaskan Terdakwa dari
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
68
dakwaan pertama tersebut karena berdasarkan fakta persidangan, judex
factitelah mengaaikan dasar pertimbangan pada Tuntutan Jaksa/Penuntut
Umum, dimana dalam putusan judex factilebih menitikberatkan kepada alat
bukti keterangan Terdakwa dengan tidak mempertimbangkan keterangan
saksi-saksi dan keterangan Ahli serta alat bukti petunjuk dalam perkara ini
sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa mengenal SAEFUDIN ZUHRI di Bandara Soekarno
Hatta dan menjadi sponsor bagi diri Terdakwa saat melakukan
perpanjangan paspor selama 2 (dua) bulan dan memberikan uang sebesar
Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi IWAN HERDIANSYAH
memberikan uang sebesar 4% dari uangnya sebesar Rp. 54.000.000,-
(lima puluh empat juta rupiah) kepada SAEFUDIN ZUHRI sebagai jasa
perantara sebagaimana tertulis dalam Akta Perjanjian Musyakarah dalam
Bahasa Indonesia sementara dalam Akta Musyakarah dalam berbahasa
Arab yang ditandatangani tidak menyebutkan success fee untuk
SAEFUDIN ZUHRI.
- Bahwa SAEFUDIN ZUHRI tidak pernah menceritakan kegiatannya
tentang Terorisme.
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika mengetahui ada Terorisme di
Indonesia, maka Terdakwa tidak akan datang ke Indonesia.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang pemberian uang sebesar Rp.
400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) dari IWAN kepada AMIR ABDULLAH.
Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas judex factimenyatakan bahwa
TerdakwaAL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI tidak terbukti
melanggar Pasal 13 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 15
Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
Undang-Undang dikarenakan unsur ke 2 (dua), yaitu “sengaja” tidak
terpenuhi sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama tersebut.
Judex factisama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi
IWAN HERDIANSYAH yang kembali diperiksa di persidangan pasca
pemeriksaan Terdakwa hanya untuk menggali kebenaran apa menyebabkan 2
(dua) buah Akta Musyakarah dalam 2 (dua) bahasa Arab baik Indonesia
maupun Arab bias berbeda saat itu saksi IWAN HERDIANSYAH
menerangkan bahwa perbedaan antara kedua Akta Musyakarah dimana
dalam bahasa Indonesia yang menyebutkan adanya feesebesar 4 % dari uang
Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) sementara dalam
Musyakarah berbahasa Arab tidak dicantumkan dictum tersebut secara
faktual atas pengetahuan dan seizin dari Terdakwa AL KHEILAW ALI
ABDULLAH A. alias ALI. Perbedaan itu terjadi hanya karena Akta
Musyakarah dalam bahasa Arab tidak sempat diganti saja redaksionalnya dan
Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.
Sementara itu keterangan saksi/Ahli NASIR ABBAS sebagai
mantan ketua WaMantiqi III Jamaitul Al-Islamiyah (JI) yang menerangkan
bahwa Anggota Jamaitul Al-Islamiyah (JI) tidak seorangpun yang
berkewarganegaraan Mesir atau Saudi Arabia namun hubungan kerjasama
antara Jamaitul Al-Islamiyah (JI) dengan Luar Negeri pernah terjadi saat
HAMBALI mendapatkan bantuan dalam aksi Bom Bali tahun 2000 dasi
OSAMA BIN LADEN. Saksi Ahli juga menjelaskan pula bahwa secara
kelompok mereka menerapkan jaring sel yang terputus, yaitu menerapkan
suatu pola yang dalam kelompok tersebut tidak boleh saling mengenal dan
tidak diperkenankan bagi anggota kelompok tersebut untuk saling bertanya
apa peran anggota lainnya dalam kegiatan Amaliyah (operasi) yang akan atau
telah mereka lakukan. Keterangan lain yang diberikan saksi, yaitu nahwa
gerakan yang mereka lakukan tersebut merupakan gerakan rahasia atau yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
70
biasa disebut Tanzim Sirri, sehingga antar satu kelompok kecil diantara
mereka dimungkinkan untuk tidak saling mengenal.
Bahwa judex factijuga tidak mempertimbangkan dan menggali alat
bukti petunjuk dari fakta persidangan seperti TerdakwaAL KHELAIW ALI
ABDULLAH A. alias ALI dari Arab Saudi datang ke Indonesia dengan
sponsor dari SAEFUDIN ZUHRI dan sebelumnya Terdakwa sewaktu
menetap di rumah SYAHRIR sering mengikuti pengajian bersama-sama dan
beberapa kali bermalam di rumah SAEFUDIN ZUHRI di Bumi Kahuripan
Parung sebagaimana diterangkan Saksi AMIR ABDILLAH, IWAN
HERDIANSYAH, NUR JAMALUDIN,REVIE ACHEBA, kehadiran
Terdakwa di tengah kehidupan para pelaku teror baik saat keseharian
maupun saat berusaha membuka bisnis di Indonesia via AMIR ABDILLAH
dan SAEFUDIN ZUHRI untuk membuka warnet merupakan fakta tak
terbantahkan bahwa antara Terdakwa dan para pelaku pemboman Hotel JW.
Marriot dan Ritz Carlton memiliki kedekatan serta kesamaankehendak dan
pengetahuan atas diri SAEFUDIN ZUHRI yang dikenal Terdakwa sejak
pertama kali di Indonesia bahkan menjadi sponsor bagi Terdakwa datang ke
tanah air dan fakta lain yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki
kesengajaan melakukan pembantuan keuangan kepada SAEFUDIN ZUHRI
selaku otak pemboman Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton adalah masalah
ijin masuk dan tinggal di Indonesia yang hanya menggunakan Visa
Kunjungan Budaya atau turis saja sebagaimana diterangkan saksi LK.
Irademor Greg, SH., jika memang Terdakwa ingin melakukan suatu usaha
tentunya Terdakwa menyadari bahwa ia harus menggunakan Visa Bisnis dan
bukan Visa Turis, dan fakta yang tidak bias dibantah bahwa kedatangan
Terdakwa ke Indonesia sponsornya adalah SAEFUDIN ZUHRI.
Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung
Republik Indonesia berpendapat :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
71
Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, judex factitelah
salah dalam menerapkan hukum, karena judex factitidak mempertimbangkan
fakta-fakta yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :
1. Bahwa Terdakwa datang ke Indonesia pada Nopember tahun 2008 dengan
Visa Turis, dan dalam waktu singkat Terdakwa kenal dengan SAEFUDIN
ZUHRI (Teroris) dan bergaul, menginap dan kemudian dicarikan rumah
kontrakan oleh SAEFUDIN ZUHRI tersebut :
- Terdakwa juga kenal DANI DWI PERMANA (bom Hotel Marriot) dan
akrab ;
- Bahwa Terdakwa selama 1 (satu) bulan ini bergaul selalu dengan orang-
orang yang kemudian dikenal sebagai teroris :
2. Pada Desember 2008 Terdakwa datang lagi ke Indonesia dengan disponsori
oleh SAEFUDIN ZUHRI. Bahwa selama kunjungan Terdakwa yang kedua
ini, tidak pernah terungkap apa sebenarnya maksud kedatangan Terdakwa ke
Indonesia, yang jelas Terdakwa berada dalam lingkungan yang dikenal
sebagai Teroris dan Terdakwa beberapa kali mengikuti pengajian dan
bermalam dirumah SAEFUDIN ZUHRIdi Kahuripan Parung. Terdakwa
hidup ditengah kehidupan para Teroris dalam keseharian dengan mengikuti
kegiatan yang ada, Nampak adanya samen spel (kehidupan bersama yang
akrab) antara mereka, sehingga ada kesengajaan Terdakwa memberi bantuan
keuangan kepada SAEFUDIN ZUHRI sebagai otak pemboman Hotel JW.
Marriot dan Ritz Carlton ;
3. Bahwa Terdakwa ada menyalurkan uang sekitar Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) dengan alasan membuka warnet dan dagang computer
bekas namun dalam kenyataannya, uang dari Terdakwa juga mengalir kepada
:
- Tanggal 06 Januari 2009 Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu
rupiah) ke Rekening BCA SAEFUDIN ZUHRI.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
72
- Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada SAEFUDIN ZUHRI via
AMIR ABDILLAH.
- April 2009 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui
IWAN HERDIANSYAH kepada SAEFUDIN ZUHRI.
4. Bahwa Terdakwajauh-jauh dari Arab datang ke Indonesia dengan alasan
akan menginvestasikan uangnya/berbisnis akan tetapi nyatanya modal bisnis
Terdakwa hanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah alasan
yang sangat ganjil, apalagi Terdakwa masuk ke Indonesia dengan
menggunakan Visa Turis, yang seharusnya apabila benar ia akan
menanamkan modal dengan berbisnis di Indonesia dari Arab Saudi tentu
Terdakwa menggunakan Visa Bisnis ;
5. Bahwa kedatangan Terdakwa ke Indonesia dengan sejumlah uang tertentu
adalah tidak jelas untuk apa, tetapi faktanya Terdakwa hidup/berada di
tengah-tengah manusia yang kita kenal kemudian sebagai Teroris yang
disergap/ditembak mati oleh Densus 88, apalagi jelas ada uang yang beredar
yang berasal dari Terdakwa ;
6. Perbuatan Terdakwa memberi bantuan atau kemudahan terhadap pelaku
tindak pidana Terorisme dengan memberikan atau meminjamkan uang dan
menyalahgunakan Ijin keimigrasian sebagaimana dakwaan Pertama dan
Kedua tersebut ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus
dikabulkan dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana dalam
dakwaan Pertama dan Kedua tersebut ;
Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Anggota
Majelis, yaitu Hakim Agung Dr. Salman Luthan, SH.MH. menyatakan
pendapat yang berbeda (dissenting opinion), maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan
Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
73
tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda tersebut
wajib dimuat dalam putusan ;
Menimbang, bahwa Dr. Salman Luthan berpendapat bahwa
permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak dengan alasan
bahwa judex factitidak salah menerapkan hukum, karena pertimbangan
hukum dan putusan judex factitelah dibuat berdasarkan fakta- fakta hukum
yang benar, yaitu :
1. Bahwa tidak terdapat cukup bukti Terdakwa melakukan pembantuan
terhadap SAEFUDIN ZUHRI dalam kegiatan pengeboman Hotel JW.
Marriot yang dilakukan oleh DANI PERMANA ;
2. Terdakwa terbukti menyalahgunakan ijin keimigrasian, karena
Terdakwa yang masuk ke Indonesia dengan menggunakan Visa Turis
tetapi ternyata melakukan praktek bisnis di Indonesia ;
3. Bahwa alasan- alasan Pemohon Kasasi bahwa judex factitidak
mempertimbangkan keterangan saksi- saksi, Ahli, dan Alat bukti
petunjuk, alasan- alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan
semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena
pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak
diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak
diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak
dilaksanakan menurut ketentuan Undang- Undang, dan apakah
Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang
dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;
Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat diantara
Majelis Hakim tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo. Pasal 30
Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 14 Tahun
1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan dengan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
74
suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon
Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung
akan mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan
sebagai berikut :
Hal- hal yang memberatkan :
- Perbuatan Terdakwa membahayakan terciptanya perdamaian dunia
Internasional dan Nasional khususnya di Indonesia ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan nama baik Indonesia di dunia
Internasional dan berakibat pada menurunnya pendapatan Negara
karena kurangnya rasa aman dan nyaman untuk berinvestasi dan
kunjungan pariwisata ;
Hal- hal yang meringankan :
- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan- alasan pertimbangan tersebut
diatas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta No. 228/PID/2010/PT.DKI tanggal 08 September 2010 yang
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 190/Pid.
B/2010/PN. Jkt. Sel tanggal 28 Juni 2010 tidak dapat dipertahankan lagi,
oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili
sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut
Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi
pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan
kepada Terdakwa ;
Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang
No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana
yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
75
2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009
serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan.
MENGADILI :
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT
UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN tersebut ;
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI
JakartaNo.228/PID/2010/PT.DKI.tanggal 08 September 2010 yangmenguatkan
putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.190/Pid.B/2010/PN.Jkt Sel tanggal 28
Juni 2010 ;
MENGADILI SENDIRI :
- Menyatakan Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI tersebut
diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“MEMBERIKAN BANTUANATAU KEMUDAHAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN MEMBERI ATAU
MEMINJAMKAN UANG DAN MENYALAHGUNAKAN IZIN
KEIMIGRASIAN YANG DIBERIKAN”,sebagaimana dakwaan Pertama dan
Kedua ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara
selama 9 (sembilan) tahun ;
- Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- Akta Perjanjian Musyakarah tertanggal 22 Desember 2008 antara Terdakwa
dengan Iwan Herdiansyah tentang Usaha Warnet ;
- ATM BCA No. 6019001 ;
- Formulir Pengiriman BNI tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
76
- Formulir Pengiriman BNI tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Formulir Pengiriman BNI tanggal 05 Januar i 2009 sebesar Rp 34.000.000,-
(tiga puluh empat juta rupiah) ;
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
- 2 Unit CPU dirampas untuk Negara.
- Membebankan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa membayar biaya perkara
dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar
Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
Sebagaimana yang menjadi pertimbangan hakim kasasi pada putusan kasasi
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2524 k/Pid.Sus/2010 tanggal 12 Januari
2011, bahwajudex factitelah salah dalam mempertimbangkan dakwaan Pertama atas
nama AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI melanggar Pasal 13 huruf a
Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sehingga judex
factimembebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama tersebut karena fakta
persidangan, judex factitelah mengabaikan dasar pertimbangan pada Tuntutan Jaksa /
Penuntut Umum, di mana dalam putusan judex factilebih menitikberatkan kepada alat
bukti keterangan Terdakwa dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi
dan keterangan Ahli serta alat bukti petunjuk dalam perkara tersebut. Hal ini sama
seperti pertimbangan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 257 K/ Pid/ 1983 yang
menyatakan bahwa apabila pembebasan didasarkan pada penafsiran yang keliru
terhadap sebutan tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan bukan
didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan atau
apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas
wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut
dan relatif, tapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur “nonyuridis” yang turut
dipertimbangkan dalam putusan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
77
pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh jaksa,
Mahkamah Agung wajib menelitinya bahwa pembebasan itu bukan merupakan
pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi
tersebut.
Mencermati putusan kasasi Mahkamah AgungRepublik Indonesia No.257 K/
Pid/ 1983 apabila dikaitkan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 2524 k/Pid.Sus/2010 maka pengajuan kasasi yang dilakukan oleh
Penuntut Umum terhadap putusan bebas dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI
ABDULLAH A. alias ALI adalah tidak bertentangan dengan Pasal 244 KUHAP.
Terhadap putusan No. 2524 k/Pid.Sus/2010 penulis berpendapat bahwa apa
yang menjadi pertimbangan majelis hakim kasasi dalam perkara No. 2524
k/Pid.Sus/2010telah sesuai dengan tugas dan kewenangan Mahkamah Agung selaku
pengadilan tertinggi yang harus membina dan menjaga agar semua adil, Mahkamah
Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, guna
menetapkan sudah tepat dan adilkah putusan bawahan itu. Hal demikian dikarenakan
meskipun Pasal 244 KUHAP melarang Penuntut Umum untuk mengajukan upaya
hukum kasasi terhadap putusan bebas, namun dalam hal ini telah ada yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Putusan No. 257 K/Pid/1983 yang
membolehkan Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap
putusan bebas yaitu hanya terhadap putusan bebas tidak murni.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
78
BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka
penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :
1. Alasan pengajuan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara terorisme Bom
Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI
ABDULLAH A. alias ALI adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 244
KUHAP karena adanya kesamaan antara Putusan No. 2524 K/PID.SUS/2010
dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 275K/Pid/1983
dalam kasus Natalegawa maka Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hokum
kasasi. Memang benar Pasal 244 KUHAP telah menegaskan putusan terakhir dari
pengadilan lain yang berupa putusan bebas, tidak dapat dimintakan kasasi.
Namun dalam hal ini seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara tidak harus
bersikap normatif, tetapi dapat bersikap progresif yaitu seorang hakim dalam
mengambil keputusan dapat mengacu/melihat pada putusan-putusan sebelumnya
atau seorang hakim dapat melakukan terobosan-terobosan hukum, seperti
mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
275K/Pid/1983 dalam kasus Natalegawa.
2. Argumentasi hukum hakim kasasi dalam memeriksa dan memutus pengajuan
kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara terorisme Bom Hotel JW. Marriot
dan Ritz Carlton dengan Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias
ALI sudah sesuai dengan KUHAP karena Mahkamah Agung selaku pengadilan
tertinggi yang mempunyai tugas dan wewenang membina dan menjaga agar
semua hokum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara
tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
79
membebaskan Terdakwa, guna menetapkan sudah tepat dan adilkah putusan
bawahan itu. Dalam hal ini hakim Mahkamah Agung sudah tepat dalam
memberikan pendapat hukumnya, karena melihat putusan pengadilan negeri dan
pengadilan tinggi yang sebelumnya memutus perkara ini adalah judex facti telah
salah dalam menerapkan Pasal.
B. Saran
1. Terhadap ketentuan pasal 244 KUHAP yang bunyinya adalah “Terhadap putusan
perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain
Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan
permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap
Putusan Bebas”, harus segera dilakukan amandemen dikarenakan bunyi Pasal
tersebut telah menimbulkan kontroversi, sehingga untuk menciptakan univikasi
Pasal 244 KUHAP, harus ditambahkan “bahwa Penuntut Umum hanya dapat
mengajukan upaya hokum kasasi terhadap putusan bebas tidak murni”. Jadi
dengan penambahan pada Pasal 244 KUHAP itu nantinya tidak akan
menimbulkan multitafsir atas Pasal tersebut.
2. Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa kasus terorisme
khususnya kasus terorisme Bom Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton dengan
Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A. alias ALI yang sedang ditangani,
meskipun sudah ada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka
harus selalu dilakukan gelar perkara di Mahkamah Agung Republik Indonesia
terhadap kasus yang terjadi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
80
DAFTAR PUSTAKA
Dari Buku:
Abdul Wahid, dkk. 2004. Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum.
Bandung: PT. Rafika Aditama.
Harun M. Husein. 1992. Kasasi sebagai Upaya Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Henry P. Panggabean, 2001. Fungsi Mahkamah Agung dalam praktik sehari-hari
:upaya penanggulangan tunggakan perkara dan pemberdayaan fungsi
pengawasan MA .Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, 2001
J.C.T Simorangkir, dkk. 2000. Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Johnny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Jawa
Timur: Banyumedia Publishing.
M. YahyaHarahap. 2008. PembahasanPermasalahandanPenerapan KUHAP,
PemeriksaanSidang, Banding, Kasasi, danPeninjauanKembali,EdisiKedua.
Jakarta: SinarGrafika.
____________. 1988. PembahasanPermasalahandanPenerapan KUHAP,
PemeriksaanSidang, Banding, Kasasi, danPeninjauanKembali,EdisiKedua.
Jakarta: SinarGrafika.
____________. 2000.PembahasanPermasalahandanPenerapan KUHAP,
PemeriksaanSidang, Banding, Kasasi, danPeninjauanKembali,EdisiKedua.
Jakarta: SinarGrafika.
Peter Mahmud Marzuki. 2005. PenelitianHukum.
Cetakanpertama.Jakarta:KencanaPrenada Media Group.
Rusli Muhammad. 2007. HukumAcaraPidanaKontemporer. Bandung: Citra
AdityaBakti
Dari PeraturanPerundang-undangan :
Undang-UndangNomor 8 Tahun 1981 tentangHukumAcaraPidana;
Undang-UndangNomor 3 Tahun 2009 tentangMahkamahAgung;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
81
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang
PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor 1 Tahun
2002 tentangPemberantasanTindakPidanaTerorismeMenjadiUndang-Undang.
Undang-Undang Nomo 48 Tahun 2009 tentangKekuasaanKehakiman.
PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor 1 Tahun 2002
tentangPemberantasanTindakPidanaTerorisme, menjadiUndang-Undang; dan
PutusanMahkamahAgungNomor 2524 K/Pid.Sus/2010.
Dari Internet :
http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme, diaksestanggal 20 September 2011 pukul
19:30
http://www.hukumonline.com, diakses tanggal 20 September 2011 pukul 19.30 WIB
http://www.scribd.com/doc/4683235/terorisme-,diakses tanggal20 September
2011pukul 19.30 WIB
http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/pdf, diaksestanggal 20 September 2011,
pukul 19.30 WIB
BinsarGultom, PolemikPutusanBebas.
http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/polemik-putusan-bebas/,
diaksestanggal5 Mei 2012 pukul 20.00 WIB
http://www.suaramerdeka.com/harian/kha1.htm> ,diaksestanggal 5 Mei 2012, pukul
20.00 WIB
Dari Jurnal
Achmad Faesol.
2010.RekonstruksiKekuatanSosialMasyarakatLokalSebagaiStrategiPreventif
MenanggulangiTerorisme.Jurnal Salam. Vol.13, No.1
Albanise. 2008. New Perspective of Terrorism. Journal of National Defense Studies.
No. 6 May