HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

DasarHukum :

a. Undang – UndangNomor 20 Tahun 2003 TentangSistemPendidikanNasional;b. Undang-UndangNomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen;c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi

kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja kementerian negara RI sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan

Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor;

h. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilingkungan Departemen Agama;

i. Peraturan Dirjen Pendis Nomor Dj.I/01/2010 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Dirjen Pendis Kementerian Agama RI Tahun 2010;

j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;

k. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;

l. SK DirjenPendis No. DJ.I/DT.I.I/166/2012 tenganPedomanTeknisPenghitunganBebanKerja Guru RA/Madrasah

m. Permendikbud No. 68 Tahun 2014 tentang Guru TIK pada K-13.

Sertifikatpendidik yang diakuiuntuk MI adalah, SertifikatpendidikMapel Guru Kelas MI, MapelPenjaskes, Mapel Agama (Fikih, AqidahAkhlaq, Qur’an Hadits, SKI, Bahasa Arab)

Jika di MI ada guru bersertifikatpendidikMapel IPA, Matematika, Bhs. Indonesia, IPS,PKn, makapendmatidakakanmencairkantunjanganprofesinya.

Guru Kelas MI minimal mengajarlebihdari 1 Mapel Penentuanjumlah jam minimal 24 JTM

harussesuaidenganstrukturkurikulumataudomnisTahun 2015. Untuk Guru yangmemilikisertifikatpendidik TIK

bisadicairkantunjanganprofesinyajikamemenuhiaturanPermendikbud No. 68 Tahun 2014 tentang Guru TIK pada K-13.

Untukpenentuanpenghitunganbebankerja agar berpedomankepada SK DirjenPendis No. DJ.I/DT.I.I/166/2012 tenganPedomanTeknisPenghitunganBebanKerja Guru RA/Madrasah

PeraturanMenteri Agama RI No.42 Tahun 2015Tentang :- PerubahanAtasPeraturanMenteri Agama No. 43 Tahun 2014 - Tata caraPembayaranTunjanganProfesi Guru

BukanPegawaiNegeriSipilpadaKementeria Agama. KeputusanMenteri Agama RI No 103 Tahun 2015

tentangpedomanpemenuhanbebankerjabagi guru madrasah yang bersertifikatpendidik

CATATAN :Bagi Guru yang tidak memenuhi persyaratan pada periode Januari – Juni maka periode Juli – September cukup diusulkan 2 bulan (Agustusdan September).