Penataan Ruang sebagai Pendekatan Mitigasi Bencana - Bahan Informasi Menteri Pekerjaan Umum pada Rakornas BKPRD 2014
Sambutan Menteri Dalam Negeri pada Rapat Koordinasi Nasional BKPRD 2014
Urgensi Pemetaan dalam Penataan Ruang Kawasan Perbatasan
Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak 2014
Pengukuhan Dan Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan
PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM BIDANG PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Rancangan PERPREs tentang Batas Sempadan Pantai
Laporan Tim Kerja Konektivitas KP3EI Tahun Anggaran 2013
Kementerian Kehutanan Kalah Di Pengadilan
Rencana Struktur, Pola, Dan Strategi Operasionalisasi RTR Pulau Sumatera
Kriteria, Prinsip Dasar dan Mekanisme Perijinan dalam Pelaksanaan Reklamasi Wilayah Perairan
Penerapan Prinsip Penghormatan Terhadap Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang PENUNJUKAN BADAN-BADAN HUKUM YANG DAPAT MEMPUNYAI HAK MILIK ATAS TANAH
Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
Keputusan Menteri Negara agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Pelaksanaan Pembinaan,Pengawasan,Monitoring dan Pelaporan izin Lokasi,Kosolidasi Tanah
Intruksi Menteri Negara agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pendataan dan Monitoring Pemanfaatan Tanah Kosong untuk Penanaman Tanaman Pangan
Penilaian Properti Untuk Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum
REFORMASI PERATURAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SERTA PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM MELALUI KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN SWASTA (KPS)
DRAFT PEDOMAN RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI
Panduan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kota