iirepository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/588/2/211610134...KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji...
Transcript of iirepository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/588/2/211610134...KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji...
ii
iii
iv
v
بسم الله الرحمن الرحيم
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT. atas segala
limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulisan tesis ini
dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa
tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.; juga kepada
keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia.
Penulisan tesis ini sebagai bagian dari tugas akhir penulis dalam
menyelesaikan studi penulis untuk memperoleh gelar magister dalam Studi
Ilmu Agama Islam, Konsentrasi Ilmu Syari’ah, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ)
Jakarta. Banyak hal yang telah penulis lewati dalam penyelesaian tesis ini,
kendala-kendala, serta keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian
merupakan bagian dari penyelesaian tesis ini yang akhirnya dengan izin Allah
tesis yang berjudul, “Keputusan-Keputusan Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy Ad-
Dualy (MFID) Tentang likuiditas Perbankan Syaraih” dapat terselesaikan dan
tentunya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki di masa yang akan
datang.
Betapapun hasil penelitian ini sangat jauh dari sempurna, akan tetapi
merupakan hasil maksimal yang dapat penulis lakukan. Penulis menyadari
dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik
langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis
ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Ibu Prof. DR. Hj. Khuzaimah Tahido Yanggo, MA. Rektor Institut Ilmu
Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Yang telah memberi kesempatan kepada penulis
untuk menimba ilmu dalam proses penambahan keilmuan dan spiritual
penulis;
vi
2. Bapak DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA, Direktur Program
Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta. Yang telah banyak
memberikan pelayanan, pengalaman, pembelajaran selama penulis
menimba ilmu di Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ)
Jakarta.
3. Bapak Prof. DR.H. Jaih Mubarok, MA. dan Bapak DR. H.
Hasanuddin, M. Ag. selaku pembimbing atas waktu, kritik, saran,
kesempatan dan motivasi yang beliau berikan kepada penulis dalam
penyusunan tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
4. Bapak Prof. Dr. H. Said Agil Husen Al-Munawar, MA. dan Bapak Dr.
KH. Muhammad Yusup, MA. selaku penguji tesis penulis, terima kasih
atas segala kritikan dan saran yang telah diberikan kepada penulis dalam
rangka menjadikan tesis ini agar lebih baik ke depannya dan menjadi karya
ilmiah yang bermanfaat bagi orang lain.
5. Dosen-dosen penulis selama mengikuti Program Pascasarjana Institut
Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan
yang sangat berharga bagi penulis dan kelak menjadi modal yang sangat
penting bagi penulis untuk mengabdi di tengah-tengah masyarakat.
6. Kepada istri tercinta Fatimah Mahmud dan anak-anak tersayang, Afro
Zakiyah, Al-Iz Abdussalam, Nabilah Dzatunnitoqhoini, Zulfa Aliyah,
Fawaz Sulaeman Al-Balkhi dan Ahmad Faris Ar-Rozi yang telah
memberikan dorongan kuat dan penyemangat kepada penulis sehingga
berbagai kendala dapat dilalui.
7. Teman-teman semua yang telah membantu dan memberikan dukungan
serta doanya kepada penulis sehingga terselesainya tesis ini.
vii
Semoga penelitian ini memberikan manfaat, terutama bagi penulis sendiri,
kemudian bagi lembaga, pembaca dan semoga memberikan kontribusi dalam
khazanah kajian keislaman khususnya dalam bidang perbankan syariah.
Dan yang terakhir, penulis sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik
dari pihak manapun untuk kesempurnaan penelitian ini. Semoga Allah s.w.t.
senantiasa membimbing kita untuk senantiasa berkarya dalam rangka
meninggikan kalimat Allah s.w.t..
Jakarta, 23 Januari 2017 M
24 Rabi’ul Akhir 1437 H
Penulis
viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
Fonem konsonan Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, dalam translitarasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan
huruf dan tanda sekaligus.
Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf latin:
1. Konsonan
Arab Latin Arab Latin
Dh ض A أ
Th ط B ب
Zh ظ T ت
‘ ع Ts ث
Gh غ J ج
F ف H ح
Q ق Kh خ
K ك D د
L ل Dz ذ
M م R ر
N ن Z ز
W و S س
H هـ Sy ش
Y ي Sh ص
Contoh:
â = a panjang contoh الكتاب = al-Kitâb
î = I panjang contoh الحديث = al-Hadîts
û = u panjang contoh العلوم = al-‘Ulûm
ix
2. Kata Sandang
a. Kata sandang yang diikuti al-Qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh al-Qamariyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf (el) diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
Contoh:
al-Baqarah : البقرة
al-Madînah :المدينة
b. Kata sandang yang diikuti al-Syamsiyah
Kata sandang yang diikuti al-Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan
aturan yang digariskan di depan dengan sesuai dengan bunyinya.
Contoh:
ar-rajul :الرجل
ad-dîn :الدين
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL..................................................................................... i
LEMBAR PENGESAHAN...........................................................................ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING............................................................... iii
PERNYATAAN PENULIS..........................................................................iv
KATA PENGANTAR .................................................................................v
PEDOMAN TRANSLITERASI............................................................... viii
DAFTAR ISI............................................................................................ ....x
ABSTRAK................................................................................................. xii
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah...........................................................................1
B. Permasalahan:
1. Identifikasi Masalah.....................................................................17
2. Batasan Masalah...........................................................................19
3. Rumusan Masalah .......................................................................19
C. Tujuan Penelitian...........................................................................19
D. Kajian Pustaka...............................................................................20
E. Metodologi Penelitian ......................................... ........................23
F. Sistematika Penulisan...................................................................23
BAB II PERBANKAN SYARIAH
A. Pengertian Bank Syariah .............................................................25
B. Karakteristik dan Prinsip Bank Syariah.......................................29
C. Produk dan Jasa Perbankan Syariah.............................................36
D. Konsep Keuangan Syariah...........................................................59
xi
BAB III LIKUIDITAS PERBANKAN SYARIAH
A. Likuiditas Bank Syariah...................................... ........................73
B. Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah................79
C. Instrumen Likuiditas Bank Syariah..............................................83
D. Pengembangan Akad Likuiditas Bank Syariah ...........................89
BAB IV KEPUTUSAN-KEPUTUSAN MAJMA’ AL-FIQH AL-ISLAMY
Al-DUALY (MFID) TENTANG LIKUIDITAS PERBANKAN SYARIAH
A. Pandangan Ulama MFID Tentang Likuiditas.............................107
B. Keputusan MFID Tentang Likuiditas.........................................120
C. Keputusan MFID Tentang Instrumen Likuiditas........................125
D. Akad-Akad Likuiditas.................................................................139
E. Gambaran Implementasi Instrumen Likuiditas ..........................145
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan................................................................................154
B. Saran .........................................................................................155
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN:
Salinan Keputusan MFID Tentang Likuiditas Perbankan Syariah
xii
Abstrak
Pengelolaan likuiditas merupakan masalah yang sangat kompleks
dalam operasional kegiatan suatu bank. Pemicu utama kebangkrutan bank,
baik bank yang besar maupun bank yang kecil, bukanlah karena kegagalan
pada pembiayaan yang menyebabkan kerugian, melainkan lebih kepada
ketidakmampuan bank untuk melakukan pengelolaan likuiditas.
Dalam pengelolaan dana, bank akan mengalami salah satu dari tiga hal,
yaitu; pertama, Posisi seimbang dimana persediaan dana sama dengan
keperluan dana yang tersedia; kedua, Posisi lebih dimana persediaan dana
lebih dari keperluan dana yang tersedia; ketiga, Posisi kurang di mana
persediaan dana kurang dari keperluan. Bank syariah menghadapi kendala
likuiditas karena kurangnya akses untuk memperoleh pendanaan jangka
pendek, kurangnya akses ke pasar uang, sehingga bank syariah hanya dapat
memelihara likuiditas dalam bentuk kas dan kesulitan melakukan
pengendalian likuiditas secara efesien.
Sementara pengembangan produk untuk mengatasi kelebihan dan
kekurangan likuiditas perbankan syariah masih belum memadai. Diharapkan
melalui penelitian terhadap keputusan-keputusan Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy
Ad-Dualy (MFID) dapat melahirkan pengembangan instrumen dan akad
likuiditas perbankan syariah. Sehingga pada gilirannya perbankan syariah
semakin dipercaya dan dapat berperan signifikan dalam mendongkrak
perekonomian umat.
Penelitian ini difokuskan pada keputusan-keputusan Majma’ Fiqh Al-
Islmay Ad-Dualy (MFID) terkait dengan masalah likuiditas perbankan syariah
dengan melakukan pengumpulan data untuk mendapatkan konsep yang utuh
melalui buku-buku fikih kontemporer, keputusan-keputusan MFID dan
lembaga lain, hasil penelitian, jurnal, dan artikel yang relevan dengan tema
pembahasan seputar likuiditas perbankan syariah. Adapun untuk pengolahan
datanya penulis akan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif
digunakan untuk menggambarkan data terpilih yang relevan secara objektif
dan apa adanya.
(Kata Kunci: Likuiditas, perbankan syariah dan keputusan MFID)
xiii
Abstract
Liquidity management is extremely complex issue in operating bank
activities. The main trigger bankruptcies of banks, both large banks and small
banks, not because of a failure on the financing that causing harm, but rather
the inability of banks to manage liquidity.
In managing the fund, banks will experience one of three things; First,
balanced position where the supply of funds is the same as the purpose of the
funds available; The second, more position where the supply of funds in excess
of the purposes of the funds available; The third, less position in which the
supply of funds is less than necessary. Islamic banks face liquidity constraints
due to lack of access to short-term funding, lack of access to the money market,
so that Islamic banks can only maintain liquidity in the form of cash and face
difficulty in the management liquidity.
While the development of products to address the advantages and
disadvantages of Islamic banking liquidity is still inadequate. Hopefully,
through research on decisions Majma 'Al-Fiqh Al-Islamy Ad-Dualy (MFID)
can give birth to the development of instruments and Islamic banking liquidity
contract. Islamic banking, which in turn is getting reliable and can play a
significant role in boosting the economy of the people.
This study focused on decisions Majma' Al-Fiqh Al-Islmay Ad-Dualy
(MFID) associated with liquidity problems on Islamic banking by collecting
data to get the whole concept through books of contemporary fiqh, decisions
MFID and other institutions, the results research, journals, and articles relevant
to the theme of the discussion around sharia banking liquidity. As for the data
processing writer will use descriptive method. Descriptive method used to
describe the selected data relevant objectively as it is.
xiv
ص خ ل م ي ت ال يح ف ك ل ذ و ة ي و ب ر الك و ن ب ل ل ة ب س لن با ة ل ك ش م ل ث م ي ل ة ل و ي الس ع و ض و م ن إ ف
اذ ه و ة ي و ب الر ل ائ س و ال ب ن ي ت ل اح ال ن م لك ه اج و ت ن أ ع ي ط ت س ي ث ي ح ص ق الن و ض ائ ف ال .ة ي م ل س ال ف ر ال م ص اهع ي ط ت س ت ال م
ة ل و ي الس ض ائ ىف ف ف ر ص الت ة ع ر س ب ع ي ط ت س ي ل ي م ل س ال ف ر ص ل م ان أ ف و ر ع م ال و ي أ ع ي ط ت س ي ث ي ،ح ة ي و ب الر ة د ائ ف ال ام ظ ن ب ل ام ع ت ىت ت ال ة ي د ي ل ق الت ك و ن ب ال ع ن ص ات م ل ث م و ت ق و ي أ فى ه ي د ل ة ل و ي الس ض ائ ف ع د و ي ن أ ى د ي ل ق ت ك ن ب ت ر ص ق و أ ت ال ط ة د م ي ل ك ق و الس فى د ائ الس ة د ائ ف ال ر ع س ب ر آخ ك ن ب ي د ل ي م ، ز ج ع ال ة ال ىح ف ع ي ط ت س ا
ل ك ل ىذ ل اع س ي س أ ت ,و ي ز ك ر م ال ك ن ب ال ن م و أ ر آخ ي د ي ل ق ت ك ن ب ي أ ن م اض ر ت ق ال و ة ي د ي ل ق الت ك و ن ب ال ي د ل ة ر ي ط خ ة ل ك ش م ة ل و ي الس ل ث م ت ت ه ن ك ل ، ح ف ر ه ظ ا ة ال ىال و م ال ر م ث ت س ت ن ك ل ،و ة ي و ب الر د ائ و الف ام ظ ن ب ل ام ع ت ت ىل ت ال ة ي م ل س ال ف ار ص م ال
ة ي م ن الت فى م اه س ت و ة ار س الخ و ح ب الر فى ة ك ار ش م ىال ل ع م و ق ت ة ي اد ص ت ق ا ات ع و ر ش م فى .ة ل و ي ىس ل إ اج ت ت ح ات ع و ر ش م ال ه ذ ه و
ة ي م ال ع ال و ة ي ل ح م ل اة ي م ل س ال ف ار ص م ال ة ك ب ش ت ال از م اك ذ او ذ ىه ل إ ة اف ض ل ا ب ة د و د م ح م ه م ظ ع م ن أ و ز ا و ل و ال ار و ط ال فى ال ا ت ال از م ة ي ار م ث ت س ال اه ت ب ر تج ى
ىل إ ي مل س إ ف ر ص م ن م ض ائ الف ل ي و ح ىت ف ة ي ب س ن ة ب و ع ص اك ن ه ك ل ذ ل و ة د و د ح م ك ر آخ ي مل س إ ف ر ص م ق ف و ة ي ز ك ر م ال ك و ن الب ع ام ه ل ام ع ت ن اأ م , ئ اد ب م و ام ك ح ال
ف ار ص م ال ة ع ي ب ط ع م ق ف ت ت ات ع ي ر ش يت ل إ اج حت ي و د ع ب ر ق ت س ي م ل ة ي م ل الس ة ع ي ر الش .ة ي م ل الس
اق و س أ افي ه ي ف ل او د الت م ت ي ة ر ش ت ن م ة ي م ل س إ ة ي د ق ن و ة ي ال م ات و د أ د ج و ت ال م ك .ز ج ع ال ة ال ح افي ه ل ي ي س ت و أ ة ل و ي الس ض ائ ف ف ي ظ و ت ل ة ي م ال ع ال و ة ي ل ل م ح اال و م ال
xv
ار م ث ت ىاس ل ع ك ن ب ال ة ر د ق ي ه ة ل و ي الس ة ار د إ ات ب ل ط ة ل اب ق لم ه ل ة ح ا لمت اال و م ال
يف اك ب ت ار ك ل ىذ ل ع ب ت ر ت ي ن أ ر ي غ ن م و أ ر ي خ أ ىت ن د أ ن و د ع ائ د و ىال ل ع ب ح الس اظ ف ت ح ال ن ي ب ن از و الت ىل ع م و ق ت ة ر م ث ت س ل م اال و م ال ه ذ ه ل ز ج م د ائ ع ق ي ق ح ت ع م ه ال م ع أ .ك ن ب ل ال يز ج ام د ائ ع ق ق ح يي ذ ال ار م ث ت س ال و ة ي اف ك ال ة ل و ي الس ب
و أ ة ي م ل س ال ة ي ف ر المص ة ل و ي الس ض ائ ف ر ي ف و ت ل ات ج ت ن م ال ر ي و ط ت ن أ ن ي ح في ع م ج م ات ار ر ىق ل ع ث ح الب ل ل خ ن ،م ل م أ .ن ة ي اف ك ر ي غ ت ال از ام ه ص ق ن ة ج ال ع ل م ة ل و ي الس د و ق ع ف يات و د أ ر ي و ط ت د ل ي ن أ ن ك يم (MFID)يل و يالد م ل س ال ه ق ف ال
و ة ي م ل الس ة ي ف ر المص ة ي م ل س ل اك و ن ب ل ل ة م ال ة ق ىث ل ع ل و ص الح و ه ه ر و د يب ذ ال .
.ة م ال اد ص ت ق إ ز ي ز ع ت افي اماه ر و د ب ع ل ت ن أ ن مك ي و
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Lembaga Keuangan bank1 maupun lembaga keuangan bukan bank2
sangat berperan pada perekonomian masyarakat karena lembaga tersebut
sebagai lembaga penyedia jasa keuangan bagi masyarakat seperti jasa
penyimpanan dana, jasa penyediaan kredit, jasa penyediaan sistem
pembayaran dan bentuk jasa lainnya.3 Bank merupakan lembaga yang
dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam
menempatkan dananya secara aman. Pada dasarnya bank memiliki peran
dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung dari masyarakat
yang sedang kelebihan dana, dan menyalurkannya kepada yang
membutuhkan, sehingga bank disebut dengan Financial Depository
Institutional.4
Bank merupakan perusahan yang bergerak dalam bidang keuangan,
artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.
Aktivitas utamanya yang pertama adalah menghimpun dana masyarakat luas
yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan funding.
Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka
oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali dalam bentuk pinjaman
atau lebih dikenal dengan istilah kredit (lending).
Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip
konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada
penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan
1 Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank
adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut pengertian ini bahwa bank merupakan
perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. 2 Semua lembaga atau badang keuangan yang menyelenggarakan jasa layanan keuangan
selain bank seperti penggadaian, perusahaan sewa guna, koperasi simpan pinjam, pasar
modal dan lembaga penyelenggara dana pensiun. 3 Iwayan Sudirman, Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional Yang Profesional,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal.10 4 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal.30
2
dari selisih bunga ini di bank dikenal dengan istilah spread based. Apabila
bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, dimana suku bunga
simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan
nama negative spread.5
Bank konvensional memandang uang sebagai sesuatu yang sangat
berharga dan dapat berkembang dalam suatu waktu tertentu. Anggapan ini
kemudian melahirkan konsep time value of money yang digunakan bank
konvensional sebagai dasar operasi. Time value of money atau para ekonom
menyebutnya sebagai positive time preference mendalilkan bahwa “nilai
komoditas pada saat ini lebih tinggi dibanding nilainya di masa yang akan
datang.”6
Adapun bank syariah7 menggunakan konsep profit and loss sharing.
Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai
organisasi perantara antara yang berkelebihan dana dan yang kekurangan
dana yang dalam produk-produknya harus sesuai dengan prinsip-prinsip
Islam. Bank syariah dengan sistem bagi untung dan rugi (profit and loss
sharing) memiliki konsep yang sangat tepat di tengah kondisi ketidakadilan
yang dialami oleh masyarakat.8 Dalam operasionalnya, berkat konsep ini
tentu nasabah yang mengelola dana dari pembiayaan bank syariah tidak akan
mengalami beban berlipat.9
Suatu Negara yang menganut sistem ekonomi Islam secara kâffah
(fully Islamic Economic System) berbeda kemajuannya dengan Negara yang
menerapkan sistem ekonomi ganda (dual economic system). Tetapi yang
paling penting dari keduanya adalah memiliki infrastruktur keuangan yang
variatif.10 Infrastruktur keuangan yang tidak lengkap akan menghambat
5 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Rajawali Pers: 2013), hal. 25 6 Muhamad Nadratuzzaman, Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal.3 7 Awal mula kegiatan bank syariah yang pertama sekali dilakukan adalah di Paksitan dan
Malaysia pada sekitar tahun 1940-an. Kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri Islamic
Rural Bank. Di Uni Emirat Arab, baru berdiri Dubai Islamic Bank. Kemudian di Kuwait
pada tahun 1977 bediri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Langkah ini
kemudian diikuti oleh Islamic International Bank For Investment and Development Bank.
Sementara di Indonesia atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1991
berdiri PT. Bank Muamalat Indonesia (MBI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal
1 November 1991. Lih. Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (2013), hal. 166-167 8 Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal.63 9 Muhamad Nadratuzzaman, Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia, hal.3 10 Infrastruktur keuangan yang variatif dengan syarat menentukan profil keuntungan dan
berkekuatan hukum syariah yang tidak mengandung riba dan unsur-unsur yang diharamkan.
3
kemajuan ditengah persaingan head to head dengan bank konvensional
dalam merebut pangsa pasar.
Bank syariah memiliki empat fungsi: pertama, sebagai penerima
amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang dipercayakan oleh
pemegang rekening investasi atau deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai
dengan kebijakan investasi bank; kedua, sebagai pengelola investasi atas
dana yang dimiliki pemilik dana atau shâhibul mâl sesuai dengan arahan
investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana; ketiga, sebagai penyedia jasa
lalulintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah; keempat, sebagai pengelola fungsi sosial.11
Dalam beberapa hal bank konvensional dan bank syariah memiliki
persamaan, terutama dari sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer,
teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh
pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan
sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara
keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha
yang dibiayai dan lingkungan kerja.12
Sebagian besar dana operasional sebuah bank adalah milik orang lain,
maka dana tersebut harus tersedia setiap saat apabila pemiliknya
memerlukan. Dengan demikian, bank harus berusaha agar posisinya tetap
dalam keadaan likuid setiap saat untuk memelihara kepercayaan masyarakat
terhadap bank tersebut. Tetapi terlalu likuid, akan menyebabkan
berkurangnya keuntungan, bahkan bisa menimbulkan kerugian. Sebaliknya,
jika bank terlalu mengutamakan keuntungan, bisa menyebabkan kehilangan
kepercayaan masyarakat, akibatnya bisa pula menimbulkan kerugian yang
besar.13
Dengan kata jika sebuah instrumen keuangan mengandung riba atau elemen yang
diharamkan, maka hukum transaksinya tidak sah. Seperti seorang yang berinvestasi kepada
perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol, meskipun menggunakan akad investasi
yang diperbolehkan menurut hukum syariah, tetapi karena investasinya untuk memproduksi
barang haram maka hukumnya menjadi tidak sah. Belum lagi model transaksi yang sudah
jauh dikembangkan dalam dunia perekonomian moderen, menuntut para ahli fikih ekonomi
Islam dapat menjawab dengan merekonstruksi model-model akad klasik agar aktual
menjawab masalah zaman. 11 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 112 12 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema
Insani:2001), hal.29 13 Herman Darmawi, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Bumi Aksara: 2012), hal. 16
4
Karena bank menggunakan dana orang lain, maka sesungguhnya bank
bertanggungjawab atas dana tersebut pada saat pemiliknya menarik dananya.
Meskipun, penarikan dana tergantung pada situasi subjektif pemiliknya. Bank
mendapatkan dana bukan dengan cara hibah dan bukan pula dengan cara
pinjaman tanpa bunga. Tetapi umumnya bank memperoleh dana dengan cara
pinjaman berbunga.14 Bank menghadapi dua keadaan yang berlawanan
antara likuiditas (suyûlah) dan keuntungan (ribhiyyah), maka bank harus
menjaga keseimbangan dan tidak mengorbankan tuntutan diantara
keduanya.15
Gambaran tentang likuiditas bank, yaitu gambaran kemampuan bank
dalam memenuhi kewajibannya setiap saat. Jumlah alat bayar yang dimiliki
oleh bank yang tertuang dalam akun aktiva bank merupakan kekuatan
membayar di balik kewajiban keuangan yang ada. Alat likuid tersebut
meliputi kas, simpanan giro di bank lain, tabungan di bank lain, deposito di
bank lain, pinjaman di bank lain dan sejenisnya.16
Sulit untuk mengatakan berapakah sebenarnya tingkat likuiditas yang
ideal untuk suatu bank. Tingkat likuiditas yang ideal berarti posisi likuiditas
yang seimbang. Tetapi baik bank konvensional maupun bank syariah wajib
mengelola likuiditasnya karena pengelolaan likuiditas tersebut diperlukan
untuk memenuhi kewajiban bank, terutama kewajiban jangka pendek.17
Likuiditas adalah suatu istilah yang dipakai untuk menunjukan
persediaan uang tunai dan aset lain yang dengan mudah dijadikan uang tunai
atau suatu keadaan yang berhubungan dengan persediaan uang tunai dan alat-
alat likuid lainnya yang dikuasasi bank yang bersangkutan. Secara lebih luas
likuiditas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi
kebutuhan dana (cash flow) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai.
14 Abdul Mun’im Radhi dan Faraz Izzat, Iqtishadiyât al-Nuqûd wal Bunûq, (Kairo:
Maktabah ‘Ain as-Syams: 2001), hal. 3 15 Abdul Ghoffar Hanafy, Al-Aswâq wal-Muassasât al-Mâliyah, (Iskandariyah: Dâr al-
Jâmiah:2008), hal.53 16 Aset yang likuid adalah aset yang berupa uang tunai dan yang dengan mudah dapat
diuangkan dengan sedikit atau tanpa risiko kerugian. Aset dalam neraca disusun mulai dari
aset yang paling likuid sampai aset yang paling tidak likuid. Kas termasuk aset yang paling
likuid dan dibawah kas adalah aset yang lain yang mudah diubah menjadi kas (melalui
penjualan atau penagihan) dikategorikan sebagai aset yang likuid. Lih. Herman Darmawi,
Manajemen Perbankan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal.58., dan lih. I Wayan Sudirman,
Manajemen Perbankan, (Jakarta: Kencana: 2013), hal.158 17 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia: 2013), hal.185
5
Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnis
sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan
permintaan nasabah terhadap pinjaman, memberikan fleksibilitas dalam
meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan. Likuiditas
yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu
kebutuhan sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan
menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas.18
Studi yang disponsori oleh Bahrain Monetary Agency (BMA, 2001)
menunjukan bahwa secara umum, bank syariah menghadapi fenomena
kelebihan likuiditas. Total aset bank syariah dalam sampel sebesar 13,6
miliar dolar, dan sebesar 6,3 miliar dolar ditemukan sebagai aset yang likuid.
Lembaga keuangan syariah yang memiliki aset gabungan sebesar 40 miliar
dolar, aset likuidnya adalah sebesar 18,61 miliar dolar. Hasil penelitian
menunjukan bahwa bank konvensional, secara rata-rata memegang likuiditas
46,5% lebih rendah dari bank syariah.19
Bank syariah menghadapi masalah likuiditas lebih besar jika
dibandingkan dengan bank konvensional,20 hal ini disebabkan karena
beberapa alasan; pertama, sebagian besar investasi dalam bank syariah
disalurkan dalam bentuk profit and loss sharing, konsep ini sesungguhnya
mengakibatkan pendapatan yang tidak tetap bagi perbankan. Meskipun,
pendapat ini tidak sepenuhnya benar karena sesungguhnya dalam
kenyataannya, investasi unggulan bank syariah bukan sistem profit and loss
sharing; kedua, bank syariah seringkali mengalami masalah likuiditas karena
besarnya bagian untuk asset dalam bentuk non-liquid; ketiga, bank syariah
kesulitan untuk menghadapi risiko perubahan suku bunga, karena dalam
sistem ini tidak dibenarkan praktik hadging; terakhir, risiko yang timbul
18 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema
Insani:2001), hal.179 19 Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah,
diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin, (Jakarta: Bumi Aksara:2008), hal.188 20 Guna menjawab masalah likuiditas perbankan syariah harus ditempuh beberapa strategi
diantaranya; pertama, melakukan penyebaran informasi secara luas kepada masyarakat
bahwa dana yang disimpan di bank syariah dijamin oleh pemerintah, hal ini guna menjaga
keseimbangan antara dana simpanan dengan dana pembiayaan, jangan sampai ada anggapan
bahwa meminjam uang di bank syariah lebih nyaman dibanding dengan menyimpan uang.
Karena tingkat risiko pembiayaan ditanggung bersama; kedua,menjalin kerjasama antar bank
syariah, terutama dengan perbankan syariah luar negeri yang memiliki dukungan
permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen dan ketersediaan lukuiditas yang cukup
seperti IDB, Faisal Islamic Bank dan Bank Islam Malaysia Barhad. Kerjasama bisa berupa
pembelian saham atau MoU tentang kerjasama teknologi, operasi, konsolidasi dan merger.
6
akibat perubahan kebijakan fiskal dan moneter dari pemerintah yang
berakibat bukan hanya pada bank konvensioanl tapi juga pada bank syariah
yang menerapkan sistem bagi hasil.21
Selain itu, masalah likuiditas bank syariah disebabkan karena
lambatnya pengembangan instrumen keuangan syariah. Bank syariah tidak
akan mampu mendapatkan dana dari pasar secara cepat. Besarnya risiko yang
dihadapi oleh bank syariah, diperlukan alat likuditas yang memadai. Bank
syariah wajib mengelola likuiditasnya karena pengelolaan likuiditas tersebut
diperlukan untuk memenuhi kewajiban bank.
Selain itu dapat kita lihat dari gejala yang antara lain; tidak
tersedianya kesempatan investasi segera atas dana-dana simpanan yang
diterimanya. Dana-dana tersebut terakumulasi dan menganggur untuk
beberapa hari sehingga mengurangi rata-rata pendapatan. Kesulitan
mencairkan dana investasi yang sedang berjalan, pada saat ada penarikan
dana dalam situasi kritis. Akibatnya bank-bank syariah menahan alat likuid-
nya dalam jumlah yang lebih besar dari pada rata-rata pebankan
konvensional.22
Rekayasa dan inovasi finansial merupakan kekuatan yang mendorong
sistem keuangan global ke arah efisiensi ekonomi yang lebih besar. Era 1980-
an menjadi saksi pengenalan inovasi finansial dalam pasar finansial global.
Inovasi finansial mentransformasikan pasar perbankan dan finansial
konvensional menjadi pasar yang kompleks, yang menghadirkan likuiditas
tingkat tinggi.23
Tantangan dunia perbankan syariah adalah dapat menghadirkan
produk-produk finasial yang inovatif dan mampu menjawab kebutuhan
finansial di tengah kompleksitas dan persaingan bisnis di sektor keuangan.
Instrumen keuangan bank syariah terus dikaji sesuai dengan tuntutan bisnis
dan kebutuhan masyarakat. Secara literatur produk-produk finasial
21 Mohd Daud Bakar, “Essensial Reading In Islamic Financial” dalam Sumar’in, Konsep
Kelembagan Bank Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal.110 22 Veithzal Rifai, at al, Islamic Banking and Finance, (Yogyakarta:BPFE, 2012),h. 485 23 Tuntutan terhadap peningkatan likuiditas muncul dari makin tidak pastinya harga aset
finansial akibat runtuhnya sistem fixed exchange rate, guncangan minyak, pengeluaran
pemerintah yang berlebihan, dan kebijakan yang memicu inflasi. Inovasi dan pertumbuhan
dalam pasar finansial dipengaruhi lebih jauh oleh kemajuan teori keuangan, terobosan dalam
pemerosesan informasi dan teknologi komunikasi serta deregulasi pasar finansial. Lih.Zamir
Iqbal dan Abas Mirakhor, An Intriduction To Islamic Finance Theory And Practice, terj.
A.K. Anwar, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 255.
7
perbankan syariah dapat digali dari kitab-kitab fikih klasik yang kemudian
disinkronkan dengan tuntutan transaksi keuangan moderen. Walaupun
seringkali produk perbankan syariah pada akhirnya harus menyerah dengan
kondisi sosio etik masyarakat yang rasional dan pragmatis.24
Bank Indonesia yang didukung oleh Dewan Syariah Nasional telah
menerbitkan beberapa instrumen keuangan yang berprinsip syariah dengan
peraturan pelaksanaannya. Instrument tersebut adalah Sertifikat Wadiah Bank
Indonesia (SWBI)25, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)26 dan Fasilitas
Pembiyaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah (FPJPS).27
24 Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus
memenuhi karakteristik diantaranya, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan
pengukur nilai, bukan sebagai komoditas, tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang,
karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat
pada kegiatan usaha tersebut dengan prinsip al-ghunmu bil ghurmi, transaksi dilakukan
berdasar
kan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa
merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk
satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang memiliki keterkaitan
dalam satu akad. Lih. IAI, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
Syariah, (2007) 25 Dilatarbelakangi oleh pentingnya pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dan
sebagai salah satu upaya mengatasi kelebihan likuiditas bank syariah, sehingga diperlukan
instrumen yang diterbitkan bank sentral yang sesuai dengan syariah. SBI (Sertifikat Bank
Indonesia) yang didasarkan pada sistem bunga tidak boleh dimanfaatkan oleh bank syariah,
maka DSN-MUI mengeluarkan fatwa No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi’ah
Bank Indonesia (SWBI). Dalam fatwa tersebut dikatakan bahwa Bank Indonesia selaku Bank
Sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan
SWBI, yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan
likuiditasanya. Akad yang digunakan dalam SWBI adalah akad wadi’ah dan SWBI tidak
boleh diperjualbelikan. Lih. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: DSN-
MUI,2006), Cet.IV, jilid 1, hal.236 26 Adalah Surat Berharga Negara atau dapat disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga
Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian
dari aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Aset SBSN adalah (حصة)
objek pembiayaan SBSN dan/atau Barang Milik Negara (BMN) yang memiliki nilai
ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan
dasar penerbitan SBSN. Imbalan adalah semua pembayaran yang diberikan kepada
Pemegang SBSN yang dapat berupa ujroh (uang sewa), bagi hasil, atau bentuk pembayaran
lain sesuai dengan akad yang digunakan sampai dengan jatuh tempo SBSN. Lih. Himpunan
Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: DSN-MUI,2006), Cet.IV, jilid 2, hal.174
27 Bank syariah yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dapat mengajukan
FPJPS apabila memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minum paling rendah 8 persen
8
Instrumen yang saat ini tersedia untuk melakukan manajemen
likuiditas bank syariah melalui pasar uang antarbank syariah (PUAS) 28
antara lain, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Deposito Antar Bank
Syariah, Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syriah (SIMA),
Fasilitas Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Fasilitas Pembiayaan Jangka
Pendek Bagi Bank Syariah (FPJPS) dan Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi
Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS).29
Sementara pemerintah Sudan telah mengeluarkan beberapa instrumen
nonfiskal syariah dalam rangka pengendalian likuiditas perekonomian.
Insrtumen pertama adalah Central Bank Musharaka Certificates (CMCs)
yang dikeluarkan pada Juni 1998. Instrumen ini setara dengan sertifikat bank
sentral, seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yang menggunakan akad
berpola bagi hasil, yaitu musyârakah. Instrument kedua adalah Government
Musharaka Certifikates (GMCs) yang dikeluarkan pada kuartal terakhir
tahun 1998. Instrument ini setara dengan Treasury Bills atau Surat Utang
Negara (SUN) yang juga menggunakan akad berpola bagi hasil musyârakah.
Instrument ketiga yang dikeluarkan pemerintah Sudan adalah Government
Investment Certificates (GICs) yang diperkenalkan pada tahun 2003.
Instrument ini setara dengan Government Bonds atau obligasi pemerintah
yang menggunakan akad berpola bagi hasil.30
Malaysia sejak awal periode 1980-an, setelah berlakunya undang-
undang seperti Securities Commission Act (Act 498) 1983 dan kemudian
Securities Trading System (STS) pada 1993, telah memberikan peluang yang
sangat besar bagi Islamic Money Market Islamic Money Market yang lebih
maju dan dapat diterima dalam transaksi perdagangan. Demikian juga di
kawasan Timur-Tengah, seperti Bahrain, Qatar, Kuwait, dengan model
dan memenuhi modal sesuai profil risiko bank. (Peraturan BI No. 14/20/PBI/2012 tentang
Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Umum Syariah) 28 Bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas disebabkan perbedaan jangka waktu
antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas yang dapat terjadi karena
dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan. Sehingga
dalam rangka efisiensi pengelolaan dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antarbank. Sementara pasar yang ada
berdasarkan bunga. Pasar uang antar bank yang dibenarkan adalah yang berdasarkan prinsip-
prinsip syariah dan peserta pasar uang syariah adalah:pertama, bank syariah sebagai pemilik
atau penerima dana; kedua, bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. Adapun akad
yang digunakan dalam PUAS adalah mudhârabah, musyârakah, qard, wadî’ah dan sharf.
Lih. Lih. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (2006), Cet.IV, jilid 1, hal.237 29 Adiwarman A. Karim, Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2011), hal.446 30 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 136
9
pembiayaan pengamanan Islam yang lebih popular dalam bentuk sertifikat
murâbahah, sertifikat ijârah, dan sertifikat musyârakah.31
Berikut daftar instrumen keuangan bank syariah dapat dilihat dalam
tabel sebagai berikut:32
Sertifikat Penjelasan Singkat
Declining
Partisipation Certificate
Sertifikat musyârakah yang didesain oleh
IFC untuk menyediakan dana bagi
perusahaan yang menggunakan akad
mudhârabah di Pakistan
Islamic Deposit Certificate Berdasarkan prinsip mudhârabah,
dengan menerbitkan sertifikat ini
perusahaan penerbit bisa
memanfaatkannya untuk tujuan umum
Installment Sale Debt
Certificate
Ditujukan untuk membiayai pembelian
big-ticket dengan membuat kumpulan
dana (pool) untuk kontribusi dana-dana
kecil. Sertifikat ini merepresentasikan
jumlah pokok dana yang diinvestasikan
plus pendapatan murabahah, kebanyakan
diterbitkan di Malaysia sebagai Islamic
Debt Certificates
Islamic Investment Certificates Hampir mirip dengan Islamic Deposit
Certificate, tetapi dana yang
dikumpulkan hanya untuk proyek
tertentu
31 Nazaruddin Abdul Wahid, Sukuk;Memahami dan Membedah Obligasi Pada Perbankan
Syariah, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media: 2010), hal.15 32 Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah,
diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin, (Jakarta: Bumi Aksara:2008), hal.189-190
10
Istishna’ Debt Certificate Seperti halnya Installment Debt
Certificate, sertifikat ini
merepresentasikan modal pokok
investasi investor dalam proyek istishna’
plus pendapatan murâbahah dan
ditujukan untuk membiayai proyek
infrastruktur
Leasing Certificates Merepresentasikan kepemilikan aset
yang disewakan dalam periode tertentu.
Karena aset itu marketable sehingga
sertifikat dapat diperjualbelikan
Mudhârabah Certificate Merepresentasikan kepemilikan dalam
perusahaan tanpa adanya hak suara, dan
bisa diterbitkan beberapa perusahaan
Muqâradhah Certificates Merupakan hibridasi antara mudharabah
Certificates dan Declining Partisipation
Certificates Declining Partisipation
Certificates yang diterbitkan pemerintah
untuk pengembangan proyek sarana
publik. Sistem regulasi terkait dengan
sertifikat ini telah diaplikasikan di Jordan
periode 80-an, tetapi kemudian tidak
diterbitkan lagi
Musyarakah Certificates Diterbitkan untuk saham biasa bagi
bisnis syariah. Di Iran, instrumen ini
diterbitkan untuk mengembangkan
proyek infrastruktur. Sedangkan di
Sudan, sertifikat ini merupakan
instrumen kebijakan moneter
National Partisipation Diajukan oleh staf IMF sebagai
instrumen untuk memobilisasi sumber
11
Certificates dana untuk sektor publik. Sertifikat ini
berdasarkan konsep musyarakah
certificates yang diterbitkan di Iran.
Sertifikat ini merepresentasikan
kepemilikan aset sektor publik di sebuah
negara
Property Income Certificates Merupakan nota pendapatan
mudharabah dengan jaminan pendapatan
dari pemilik property dan tidak memiliki
hak suara
Partisipation Term Certificates Diterbitkan Bankers’ Equity Pakistan
pada tahun 80-an. Sertifikat ini memiliki
karakteristik layaknya sertifikat declining
musyarakah dan muqaradah
Rent Sharing Certificates Pemegang sertifikat ini berhak
mendapatkan bagian income dari aset
yang disewakan oleh perusahaan yang
menerbitkan aset
Revenue Sharing Certificates Diterbitkan di Turki untuk membiayai
proyek infrastruktur swasta
Salam Certificates Pemegang sertifikat ini bisa mengklaim
komoditi, barang, jasa yang dispesifikasi
pada tanggal tertentu; sebagai
kompensasi dari pembayaran yang
dilakukan
Two-step Contracts- Leasing,
Murabahah, Istishna’, Salam
Dalam kontak ini, bank membayar
kepada supplier secara berkala (cicilan)
dan menciptakan fixed-liability dalam
neraca, karena telah melakukan
12
pembayaran di muka kepada supplier
Hyibrid Certificates Instrumen ini memungkinkan pemegang
debt certificates untuk menukarkan
sertifikat dengan aset lain yang
diterbitkan perusahaan, atau entitas lain
yang disetujui dalam hybrid certificates
Pada tahun 2010 Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy menyelenggarakan
sidang ke-2033 dengan menghadirkan nara sumber tokoh-tokoh pemikir
perbankan syariah dengan tema pembahasan likuiditas perbankan syariah
(idâratussuyûlah). Mereka antara lain berpendapat:
1. Ali Muhyiddin Al-Qurrah Daghi34 berpendapat bahwa likuiditas dalam
perspektif fikih dibagi menjadi dua; pertama, nuqûd (uang tunai) dan
berikutnya adalah masalah yang tengah dikaji oleh para ahli fikih tentang
urgensi bagaimana cara mendapatkan dana liquid dengan menggunakan
skema mudhârabah, syirkatul amwâl, likuidasi perusahan dengan cara
pengalihan semua aset menjadi uang tunai, zakat emas dan perak,
komoditas perdagangan, saham perusahaan dimana zakatnya dibayar
dalam bentuk uang tunai, begitu juga zakat binatang ternak yang
dibayarkan dengan uang tunai; kedua, kemampuan lembaga keuangan
memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam bentuk pengalihan aset menjadi
33 Sidang ke-20 Lembaga Fikih Islam-Râbithah ‘Alam Islâmy yang dilaksanakan di Mekkah,
KSA. Pada 25-29 Desember 2010 dengan menghadirkan nara sumber diantaranya Aliy
Muhyiddn Al-Qurrah Dhagi dengan makalah berjudul, “Idarâratussuyûlah fil Muassasat al-
Mâliyah al-Islamyah”, Sauqi Ahmad Dunya dengan makalah berjudul, Idarâratussuyûlah fil
Mashraf al-Islamy, Husaen Husaen Syahatah dengan makalah berjudul, “Idâratussuyûlah fil
Masharif al-Islâmiyah; Al-Ma’âyîr wal-Adawât”, Akram Laluddin dengan makalah
berjudul, “Idâratussuyûlah fil Masharif al-Islâmiyah;Dirâsah Tahlîliyah Naqdiyah” dan Ali
Ahmad Assalus dengan judul, “Idarâratussuyûlah fil Mashraf al-Islamy”. 34 Lahir di desa Daghi pada tahun 1949, silsilah nasabnya menyambung sampai ke Sayyidina
Husein, menyelesaikan S1 dari Fakultas Syariah Wal Qonus, Universitas Al-Azhar, Mesir
pada tahun 1975, meraih gelar master pada Universitas yang sama pada tahun 1980, begitu
juga dengan gelar doktornya pada tahun 1985 dengan desertasi masalah muâmalah mâliyah
dengan predikat imtiyah bimartabatisysyarof, sejumlah jabatan ia duduki diantaranya sebagai
anggota Majelis Syari’ Haiatul Muhâsabah Wal Murâja’ah Lil Muassasât Al-Mâliyah Al-
Islâmiyah/AAOIFI (sumber: https://ar.wikipedia.org/wiki/ diakses pada tanggal 14 Agustus
2016)
13
uang tunai baik secara hakikat maupun hukum. Jadi instrumen keuangan
yang berupa uang tunai dalam pengelolaan likuiditas adalah neraca
berjalan, giro, saham dan sukuk Islam. Sedangkan transaksi keuangan
yang bukan berupa uang tunai untuk pengelolaan likuiditas adalah
transaksi istishna’, istishna’ muwaji, salam dan salam muwaji’. Dan
alangkah sempurna jika akad-akad tersebut diimplementasikan dalam
penerbitan sukûk.
2. Muhammad Taqiy Al-Usmani35 berpendapat bahwa sukûk merupakan
instrumen pengelolaan likuiditas. Dasar pemikiran dibalik penerbitan
sukûk adalah bekerjasama dengan para pemegang sukûk untuk
mendapatkan keuntungan dalam pembentukan perusahaan berskala besar
di bidang perdagangan dan industri. Dan jika perusahaannya sudah
berjalan, maka penerbitan sukûk harus mencerminkan kepemilikan yang
sempurna bagi para pemegangnya.
3. Syauqi Ahmad Dunya36 berpendapat bahwa menuju kepada sistem yang
komprehensif dalam penanganan masalah likuiditas perbankan syariah
yaitu dengan mengembangkan instrumen likuiditas yang diterima secara
hukum syariah yaitu; pertama, sukûk investasi seperti sukûk muqâradhah,
sukûk ijârah dan sukûk salam sebagai pengganti dari anjak piutang (ba’i
al-duyûn); kedua, takhshîs wadâ’i semacam giro khusus yang berjangka
waktu pendek tetapi memiliki fungsi waktu yang sedang dan bahkan
panjang. Skema akad yang digunakan adalah mudhârabah musytarokah
muthlaqoh; ketiga, membangun kerjasama antar bank syariah dengan
mendirikan sundûq musytarak lissuyûlah dengan menggunakan skema
akad qardulhasan.
4. Akram Laluddin37 berpendapat bahwa likuiditas dibagi menjadi dua;
pertama likuiditas naqdiyah yaitu meliputi uang tunai dalam bentuk mata
uang negara atau asing yang tersedia di bank, giro di bank lain dan di
bank sentral serta sejumlah cek; kedua, likuiditas syibhunnaqdiyah yaitu
saham dan sukûk yang memiliki jangka waktu pendek dan mudah
dicairkan baik dengan cara dijual atau digadaikan.
35 Nama lengkap Muhammad Taqiy bin Muhammad Syafi’ bin Muhammad Yasin bin
Khalifah Tahsin Aliy bin Mayanji Imam Aliy, kelahiran India pada tahun 1943, salah
seorang ulama Sunny yang kini menjabat sebagai wakil ketua MFI. (sumber:
https://ar.wikipedia.org/wiki/ diakses pada tanggal 14 Agustus 2016) 36 Mantan Dekan Fakultas Bisnis Universitas Al-Azhar Mesir/Dosen Ekonomi 37 Penasehat ISRA (International Shari’ah Research Academy For Islamic Finance) Malaysia
14
5. Ali Ahmad Assalus berpendapat bahwa sudah maklum perbankan syariah
dihadapkan pada kelebihan dan kekurangan likuiditas. Sukûk, saham,
surat-surat komersial termasuk instrumen likuid atau semi likuid yang
dengan mudah membeli atau menjualnya sehingga dapat memenuhi
kebutuhan likuiditas. Begitu termsuk aset likuid yaitu giro di bank lain
dan di bank sentral.
6. Husain Husain Syahatah38 berpendapat bahwa instrumen keuangan untuk
likuiditas perbankan syariah adalah: pertama, sertifikat investasi yang
dikeluarkan oleh lembaga penjaminan investasi Islam yang mengacu
kepada lembaga keuangan Islam; kedua, sertifikat investasi Islam yang
dikeluarkan oleh sebagian lembaga keuangan Islam yang dalam
implementasinya mudah untuk dijual diantara individu dan lembaga;
ketiga, sukûk investasi yang dikeluarkan oleh sebagian lembaga keuangan
Islam berdasarkan ketentuan syariah Islam yang dapat dijual pada
lembaga keuangan Islam ketika membutuhkan pengelolaan likuiditas;
keempat, obligasi mudhârabah Islam yang dikeluarkan oleh lembaga
keuangan Islam. Adapun instrumen yang paling likuid adalah saldo kas di
bank syariah, saldo kas di bank sentral, valuta asing dan uang kartal, cek,
nota tagihan, surat-surat komersial dan surat-surat berharga seperti saham
dan sukuk investasi.
Pada tahun 2009 Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy Ad-Dualy (MFID)
menyelenggarakan sidang di Dubai dengan mengundang Syaikh ‘Ajil Jasim
Annasyami39 untuk membahas masalah tauriq dan taskik (skuritas) dan
implementasinya. Dalam kesimpulannya ia mengusulkan agar segera
dilakukan pengkajian strategis terhadap pasar perdagangan Islam, pasar
modal Islam, penerbitan sukûk, surat-surat berharga Islam yang memiliki
nilai keuntungan ekonomis dan dapat diperjualbelikan. Sehingga terutama
sukûk dapat memenuhi kebutuhan likuiditas. Pada saat kelebihan likuiditas
sukuk dibeli dari pasar modal syariah dan pada saat kekurangan likuiditas
sukuk dijual kembali.
38 Kelahiran Mesir pada tahun 1939, penasehat pada lembaga Muamalah Mâliyah
Assyar’iyyah dan Konsultan Keuangan serta dosen Universitas Al-Azhar (sumber:
https://ar.wikipedia.org/wiki/ diakses pada tanggal 14 Agustus 2016) 39 Nama lengkap Syaikh Ajil Jasim Sa’ud Al-Nasami Abu Yasir berasal dari Kuwait. Belajar
tentang fikih sampai program doktoral. Gelar doktornya diperoleh dari Universitas Al-Azhar
Mesir dalam bidang ushul fikih. Ia mendedikasikan keilmuannya pada Universitas Kuwait.
(sumber:https://ar.wikipedia.org/wiki/, diakses tanggal 15 Agustus 2016)
15
Selama kurun waktu antara tahun 1984 hingga 2015, MFID telah
mengeluarkan 216 keputusan. Terkait masalah likuiditas sebagaimana yang
telah dipaparkan oleh para ahli fikih muamalah di atas, berikut beberapa
keputusan yang relevan dengan likuiditas perbankan syariah:40
1. Keputusan MFID No. 86 (9/3) tentang Alwada’i almashrafiyah (giro
bank)
2. Keputusan MFID No. 196 (21/2), 188 (20/3), 178 (19/4), 156 (17/5) dan
137 (15/3) tentang sukûk
3. Keputusan MFID No. 60 (6/11), 22 (3/10) dan 30 (4/3) tentang sanadat,
sanadat muqâradhah dan sanadat investasi
4. Keputusan MFID No. 179 (19/5) tentang tawarruq
5. Keputusan MFID No. 74 (8/5) tentang instrumen al-sûq al-islâmiyah
(saham, sukuk, akad salam, akad istishna’ dan al-wa’d dan al-
mu’âwadah).
Fatwa Ulama pada simposium yang disponsori oleh Dallah al-Baraka
Group pada bulan November 1984 di Tunis menyatakan:41 “Adalah
dibolehkan menjual bagian modal dari setiap perusahaan di mana
manajemen prusahaan tetap berada di tangan pemilik nama dagang yang
telah terdaptar secara legal. Pembeli hanya mempunyai hak atas bagian
modal dan keuntungan tunai atas modal tersebut tanpa hak pengawasan atas
manajemen atau pembagian aset kecuali untuk menjual bagian saham yang
mewakili kepentingannya.
Dana yang telah dihimpun oleh bank syariah dalam bentuk mudhârabah
investment deposit sebagian besar diinvestasikan dalam transaksi murâbahah,
salam, istishna’, ijârah, ijârah muntahiya bittamlik dan lain-lain. Aset
tersebut kemudian disekuritisasi oleh Special Purpose Companes (SPC)
yang dikelola oleh bank sebagai the securitization vechicles. Bila bank
mengalami mismacth maka bank dapat menarik dana-dana melalui penjualan
unit-unit penyertaan yang diterbitkan oleh SPC tersebut. Bank-bank lain
termasuk bank sentral juga dapat membeli unit-unit penyertaan tersebut
sebagai penempatan dananya. SPC dapat mengumumkan harga dari unit-unit
40 http://www.iifa-aifi.org/rr/d11bh , diakses tanggal 14 Agustus 2016 41 Veithzal Rivai, at al, Banking And Finance Dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan
Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif, (Yogyakarta:BPFE,2012), hal.487
16
penyertaan tersebut setiap bulan, setiap minggu atau setiap hari berdasarkan
perhitungan nilai aset bersih yang dilakukannya, sehingga unit-unit
penyertaan tersebut memiliki level likuiditas yang tinggi.42
Dua abad terakhir, sudah dipertimbangkan bahwa hanya pasar ekuitas
yang mungkin dalam kerangka kerja pembiayaan Islam untuk proyek jangka
panjang. Hal ini mungkin benar, utang tidak dapat dijual seperti prinsip
Islami kecuali perdagangan tersebut sesuai aturan hiwâlah. Tetapi munculnya
sukûk yang menekankan beberapa keistimewaan dan keuntungan dari pasar
utang yang mungkin dalam struktur keuangan Islam. Di antara bank-bank
syariah yang ada, terdapat dua pendapat yang berbeda dalam menyikapi surat
berharga. Pertama, mayoritas bank syariah menolak perdagangan surat
berharga. Kedua, bank syariah di Malaysia, dalam beberapa kondisi termasuk
juga bank syariah di Indonesia, menerima transaksi surat berharga.
Selain sukûk, produk bank syariah yang masih kontroversial dipentas
global adalah tawarruq. Secara teori dan praktek, bentuk kontrak ini dapat
menjawab kebutuhan likuiditas bank syariah, financing dan akhirnya meluas
untuk funding dan hedging. Konsekwensi bank sebagai lembaga perantara
antara nasabah dan pengelola dana (intermediary) dan seiring dengan
tuntutan eksternal dan internal perbankan yang sangat pesat, bank syariah
akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko.43
Sementara Indonesia perkembangan perbankan syariah masih belum
signifikan jika dibandingkan dengan pesaingnya bank konvensional. Keadaan
tersebut menuntut keberanian untuk menciptakan instrumen-instrumen
keuangan yang inovatif namun tetap mengacu kepada kaidah-kaidah syariah.
Produk-produk tersebut dapat efektif meningkatkan profitabilitas perbankan
syariah dengan tingkat likuiditas yang tinggi sehingga perbankan syariah
semakan mendapatkan kepercayaannya dari masyarakat.
Lembaga-lembaga fikih dunia seperti Majma’ Al-Fiqh Al-Islâmiy,
Majma’ Fiqh Al-Islâmiy Ad-Dualy (MFID) dan Haiatul Muhâsabah wal
Murâja’ah Lilmuassasah al-Mâliyah al-Islâmiyah (AAOIFI) telah
memberikan pendasaran bagi apa yang disebut dengan rekayasa finansial.
Karena lembaga keuangan syariah yang masih beroperasi dengan
42 Veithzal Rivai,at al., Banking And Finance Dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan
Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif, hal.488 43 Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta: Fajar Media Press,
2012), hal. 117
17
menggunakan instrumen perbankan konvensional tidak dapat memuaskan
kebutuhan, khususnya dalam masalah likuiditas.
Proses rekayasa keuangan syariah dipandang sebagai proses
membangun instrumen yang kompleks dan sensitif, karena proses tersebut
harus melibatkan para pakar multidisipliner yang tidak hanya mencakup ahli
ekonomi dan perbankan tetapi juga ahli fikih yang menguasai metode
istinbath.
Diharapkan penelitan ini dapat menjadi salah satu proses dari
pembangunan instrumen keuangan syariah di Indonesia. MFID sebagai
lembaga yang kredibel di bidang fikih dunia menarik untuk diteliti lebih jauh
hasil-hasil fatwanya, terutama terkait dengan masalah likuiditas perbankan
syariah. Semoga hasilnya dapat menjadi penguat terhadap instrumen
keuangan yang sudah diputuskan oleh DSN-MUI dan menjadi dasar
pengembangan yang inovatif dalam melahirkan instrumen baru bagi
likuiditas perbankan syariah di Indonesia.
B. Permasalahan
1. Identifikasi Masalah
Dari pemaparan di atas, dapat diidentifikasi permasalahan likuiditas
perbankan syariah sebagai berikut:
a. Sebagian besar dana operasional sebuah bank adalah milik orang lain,
maka dana tersebut harus tersedia setiap saat apabila pemiliknya
memerlukan. Dengan demikian, bank harus berusaha agar posisinya
tetap dalam keadaan likuid setiap saat untuk memelihara kepercayaan
masyarakat terhadap bank tersebut.
b. Bank syariah mempunyai risiko lebih besar jika dibandingkan dengan
bank konvensional, hal ini disebabkan karena beberapa alasan;
pertama, sebagian besar investasi dalam bank syariah disalurkan
dalam bentuk profit and loss sharing, konsep ini sesungguhnya
mengakibatkan pendapatan yang tidak tetap bagi perbankan. kedua,
bank syariah seringkali mengalami risiko likuiditas karena besarnya
bagian untuk asset dalam bentuk non-liquid.
c. Kelebihan dana likuditas dapat menggungan ragam produk investasi
yang dimiliki oleh perbankan syariah seperti murobahah internasional,
jual beli dengan cara dicicil, ijarah yang berakhir dengan kepemilikan,
18
dan lain-lain. Tetapi instrumen ketika kekurangan dana likuiditas masih
terbatas, para ahli menawarkan diantaranya dengan memanfaatkan
menerbitkan sertifikat investasi, sukuk dan skuritisasi.
d. Bank Indonesia yang didukung oleh Dewan Syariah Nasional telah
menerbitkan beberapa instrumen keuangan yang berprinsip syariah
dengan peraturan pelaksanaannya. Instrument tersebut adalah Sertifikat
Wadiah Bank Indonesia (SWBI), Surat Berharga Syariah Negara
(SBSN) dan Fasilitas Pembiyaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah
(FPJPS). Sementara pemerintah Sudan telah mengeluarkan beberapa
instrumen nonfiskal syariah dalam rangka pengendalian likuiditas
perekonomian. Insrtumen pertama adalah Central Bank Musharaka
Certificates (CMCs) yang dikeluarkan pada Juni 1998.
e. Pada tahun 2009 Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy Ad-Dualy (MFID)
menyelenggarakan sidang di Dubai dengan mengundang Syaikh ‘Ajil
Jasim Annasyami untuk membahas masalah tauriq dan taskik (skuritas)
serta implementasinya dalam mengatasi masalah likuiditas perbankan
syariah. disusul pada tahun 2010 Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy (MFI)
menyelenggarakan sidang ke-20 dengan menghadirkan para ulama
fikih perbankan syariah dengan mengangkat isu likuiditas perbankan
syariah (idâratussuyûlah).
f. Lembaga-lembaga fikih dunia seperti Majma’ Al-Fiqh Al-Islâmiy,
Majma’ Fiqh Al-Islâmiy Ad-Dualy (MFID) dan Haiatul Muhâsabah
wal Murâja’ah Lilmuassasah al-Mâliyah al-Islâmiyah (AAOIFI) telah
memberikan pendasaran bagi apa yang disebut dengan rekayasa
finansial. Karena lembaga keuangan syariah yang masih beroperasi
dengan menggunakan instrumen perbankan konvensional tidak dapat
memuaskan kebutuhan, khususnya dalam masalah likuiditas.
g. Ulama MFID seperti Ali Muhyiddin Al-Qurrah Daghi berpendapat
bahwa likuiditas dalam perspektif fikih dibagi menjadi dua; pertama,
nuqûd (uang tunai) dan; kedua, kemampuan lembaga keuangan
memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam bentuk pengalihan aset
menjadi uang tunai baik secara hakikat maupun hukum.
h. Munculnya sukuk dan tawarruq dijagat perbankan syariah dunia
memicu perbedaan pendapat; pertama, mayoritas bank syariah menolak
perdagangan surat berharga; kedua, bank syariah di Malaysia, dalam
beberapa kondisi termasuk juga bank syariah di Indonesia, menerima
transaksi surat berharga.
19
2. Batasan Masalah
Terlalu banyaknya pembahasan tentang masalah likuiditas perbankan
syariah membuat penulis perlu menentukan pembatasan masalah yang
ingin dijawab, penulis hanya akan mengkaji pandangan ulama Majma’
Al-Fiqh Al-Islamy Ad-Dualy (MFID) tentang masalah likuiditas
perbankan syariah.
Selanjutnya penulis ingin menjelaskan keputusan-keputusan Majma’
Al-Fiqh Al-Islamy Ad-Dualy (MFID) tentang masalah likuiditas
perbankan syariah dan gambaran implementasi keputusan-keputusan
MFID tersebut dalam mengatasi masalah likuiditas perbankan syariah.
3. Rumusan Masalah
Agar penelitian ini terfokus, maka permasalahannya dapat dirumuskan
sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan ulama Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy Ad-Dualy
tentang likuiditas perbankan syariah?
2. Apa keputusan-keputusan Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy Ad-Dualy
tentang likuiditas perbankan syariah?
3. Bagaimana gambaran implementasi keputusan-keputusan Majma’ Al-
Fiqh Al-Islamy Ad-Dualy tentang likuiditas perbankan syariah?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keputusan-keputusan Majma’
Al-Fiqh Al-Islamy Ad-Dualy (MFID) tentang bagaimana mengatasi masalah
likuiditas perbankan syariah yang instrumennya masih terbatas jika
dibandingkan dengan perbankan konvensional. Penelusuran melalui
penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan produk pengembangan
keuangan syariah yang memiliki tingkat likuiditas tinggi. MFID sebagai
lembaga yang kredibel di bidang fikih dunia menarik untuk dijadikan objek
penelitian. Karena banyak para ahli ekonomi syariah yang mendasarkan
pendapatnya pada hasil keputusan MFID. Seolah apa yang sudah menjadi
keputusan MFID merupakan hasil keputusan yang sulit untuk dibantah
karena pada setiap keputusan fatwa yang dihasilkan MFID telah melalui
diskusi dan pengkajian yang mendalam.
20
Semoga upaya penulis melakukan penelitan terhadap keputusan
MFID tentang masalah likuiditas dapat membuka pengetahuan dan
memberikan pengayaan bagi pengkajian fikih muamalah, khususnya yang
berkaitan dengan masalah likuiditas perbankan syariah. Semoga penelitian ini
pula dapat memberikan pendasaran bagi pengembangan produk inovatif yang
memiliki nilai likuiditas tinggi dengan tetap berpijak pada akad-akad syariah.
D. Kajian Pustaka
Dari penelusuran peneliti tentang masalah yang relevan untuk membahas
topik diatas adalah diantaranya sebuah desertasi yang diajukan oleh
Muhammad Shabri Zakariya44 dengan judul, Idâratussuyûlah Fil Mashârif
Al-Islâmiyah: Malaysia Namudzajan, (Internatonal Islamic University
Malaysia, Malaysia, 2007) menuliskan bahwa likuiditas perbankan syariah
adalah keadaan yang sangat sulit dimana perbankan syariah dihadapkan pada
kemampuan perbankan konvensional dalam persoalan yang sama dapat
mengatasinya meskipun dengan dasar ribawi, tetapi perbankan syariah tidak
boleh menyerah terhadap sistem ribawi. Maka perbankan syariah harus
menjaga investasi likuiditas di tengah tidak adanya instrumen liquiditas
syariah (fiqdânul alîyat al-islâmiyah). Muhammad Shabri Zakariya
menerangkan konsep likuiditas perbankan konvensional lalu
memperbandingkannya dengan contoh penerapan likuiditas pada bank-bank
syariah di Malaysia dan menilainya dari sudut pandang fikih.
Berbeda dengan penelitan Muhammad Shabri Zakariya dengan yang
akan penulis lakukan terkait masalah likuiditas. Dari rumusan pertanyaan
yang diajukan oleh Muhammad Shabri Zakariya bermuara pada bagaimana
contoh implementasi likuiditas perbankan syariah pada bank-bank syariah di
Malaysia. Sementara penulis akan memfokuskan pada penelitian hasil
keputusan Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy Ad-Dualy (MFID) terkait masalah
likuiditas perbankan syariah. Metode yang digunakan oleh Muhammad
Shabri Zakaria adalah metode analisis kritis untuk dapat menjawab rumusan
pertanyaan. Sementara penulis akan menggunakan Metode deskriptif.
Motede deskriptif digunakan untuk menggambarkan data terpilih yang
relevan secara objektif dan apa adanya.
Selain karya Muhammad Shabri Zakaria ada beberapa karya lain yang
relevana diantaranya:
44 Muhammad Shabri Zakariya, Idâratussuyûlah fil mashârif al-islâmiyah;Malaysia
namûdzan, (IIU Malaysia: Malaysia: 2007)
21
1. Sirin Samih Abu Rahmah dalam tesisnya yang berjudul, Al-Suyûlah
Al-Mashrafiyah Wa atsaruhâ Fil-‘âid Wal-Mukhâtharah;Dirâsah
Tathbîqiyah ‘Alal Mashârif Al-Tijâriyah Al-Falasthîniyah,
(Universitas Islam Ghaza, 2009) menyimpulkan bahwa tidak ada
pengaruh antara likuiditas dan risiko atau indikator risiko likuiditas
pada Bank Komersial Palestina. Penulis menyarankan agar Bank
Komersial Palestina melakukan pengembangan produk investasi
untuk meningkatkan profitabilitas dan menekan risiko kerugian.
Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan dari sisi
tujuan bahwa Sirin Samih Abu Rahmah ingin mengetahui
kemampuan manajemen perbankan dalam mengelola likuditas dan
pengaruhnya terhadap pendapatan dan kerugian (return and risk)
dengan objek penelitian Bank Komersial Palestina. Sementara yang
akan ditulis oleh penulis adalah untuk mengetahui keputusan Majma’
Al-Fiqh Al-Islamy Ad-Dualy (MFID) terkait masalah likuditas
perbankan syariah. Dari sistematika penulisan, Sirin Samih Abu
Rahmah merunut permasalahan likuiditas dari manajemen likuditas
perbankan. Sementara penulis tidak menyinggung masalah konsep
manajemen likuditasnya. Penulis fokus pada bahan-bahan yang
berkaitan dengan likuiditasnya saja.
2. Usamah Abdul Halim45 dalam tesisnya yang berjudul, Sukûkul
istismâr wa dauruha attanmawî fil iqtishâd, (Ma’had Dakwah Al-
Jami’i Liddirosah Al-Islamiyah, Libanon, 2009) menuliskan bahwa
sanadât dasar portofolio investasi dalam sistem kapitalisme yang
termasuk dalam kategori riba. Sebagai penggantinya ada dua skema
yang bisa dikembangkan yaitu; pertama, qardul hasan (pinjaman);
kedua, berserikat dalam keuntungan dan kerugian, prinsip ini berlaku
pada semua transaksi bisnis, perserikatan dan akad sewa (ijârah).
Sebagai pengganti dari sanadât adalah sukûk investasi dengan segala
macam-macamnya (sukûk istismâr bianwâ’iha al-mukhtalifah).
Usamah Abdul Halim menyimpulkan bahwa sukûk akan menjadi
instrumen penting dalam realitas bisnis karena ia di satu sisi
menyempurnakan konsep saham dan pada sisi lain melengkapi bursa.
Penelitian Usamah Abdul Halim berbeda dengan yang akan
penulis teliti dari sisi pembatasan masalah. Usamah Abdul Halim
membatasi permasalahan sukûk pada apa yang sudah menjadi
45 Usamah Abdul Halim Al-Jauriyah, Sukûkul istsmâr wa daûruha al-tanmawî fil iqtishâd,
(Mahad Dakwah Al-Jami Liddirosah Islamiyah: Libanon, 2009)
22
kesepekatan ulama pada lembaga-lembaga fikih global, sementara
penulis akan memfokuskan pada keputusan Majma’ Al-Fiqh Al-
Islamy Ad-Dualy (MFID), meskipun ketika meneliti tentang masalah
sukûk yang menjadi pembahasan para ulama MFID menjadi rujukan
yang sama, hanya pengembangannya yang berbeda, karena penelitian
penulis bukan kepada sukûk-nya tetapi pada masalah likuiditas
perbankan syariah yang di dalamnya terkait permasalahan sukûk. Dari
sisi metode penulisan, Usamah Abdul Halim menggunakan metode
kombinasi antara metode deskriptif dan induktif. Berbeda dengan
penulis yang akan menggunkan metode deskriftif.
3. Hasil riset Ibrahim Abdul Latif Al-Abidi46 yang berjudul, Haqîqatu
bay’ al-tawarruq al-fikhi wa al-tawarruq al-mashrafi, (Uni Emirat
Arab: Dâirotussyuunil Islamiyyati wal-‘Amal al-Khairi, 2008) yang
membahas tentang masalah konsep tawarruq. Menurutnya telah
terjadi kekeliruan di kalangan praktisi perbankan dalam
mengimplementasikan tawarruq. Sehingga menimbulkan
kebingungan dan kontradiksi antara teori dan praktek. Karena itu ia
berkesimpulan bahwa tawarruq yang telah dibahas oleh para ulama
klasik adalah sesuatu yang berbeda dengan tawarruq yang
diimplementasikan oleh bank. Karena itu tawarruq fiqhi hukumnya
boleh, sedangkan tawarruq mashrafi hukumnya haram karena telah
keluar jauh dari substansi tawarruq fiqhi. Alasan keharamannya
adalah formasi jual beli dalam tawarruq perbankan bertujuan riba dan
pihak bank tidak memenuhi syarat sebagai wakil serta barang yang
diperjualbelikan tidak ada di tangan bank.
Berbeda dengan hasil penelitian Ibrahim Abdul Latif Al-Abidi
tentang praktik tawarruq dalam dunia perbankan syariah yang ramai
diperpincangkan seputar keabsahannya menurut hukum fikih. Penulis
memandang terlepas dari perdebatan para ulama mutakhir seputar
hukum fikih tawarruq, yang pasti tawarruq dapat menjadi solusi bagi
kesulitan perbankan syariah dalam mengatasi masalah likuiditas. Hal
ini dapat dirujuk pada keputusan MFID tentang masalah tawarruq.
Tinggal bagaimana pengembangan implementasinya dalam dunia
perbankan syariah.
46 Ibrahim Abdul Latif, Haqîqatu Bay’ al-Tawarruq al-Fiqhi wal-Tawarruq al-Mashrafi,
(Uni Emirat Arab: Dâirotu al-Syuuni al-Islamiyyati wal-‘Amal al-Khairi: 2008)
23
E. Metodologi Penelitan
Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif
berupa penelitian perpustakaan (library research)47 yang menekankan pada
narasi, diskursus dan pemahaman terhadap teks dan sumber-sumber yang
relevan.
Sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
hasil keputusan Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy Ad-Duali (MFID), hasil
keputusan lembaga-lembaga fiqh, hasil penelitian, jurnal, buku-buku dan
artikel yang terkait dengan tema pembahasan.
Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik studi
dokumentasi dengan cara mencari data mengenai hal atau variabel berupa
penelaahan terhadap referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan
penelitian.48 Kemudian data tersebut akan digunakan penulis untuk
menjawab permasalahan yang sedang diteliti.
Adapun untuk pengolahan datanya, penulis akan menggunakan
metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan data
terpilih yang relevan secara objektif dan apa adanya.
F. Sistematika Penulisan
Supaya penelitian ini terarah dan hasilnya dan hasilnya dapat dengan
mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka sistematika
penulisan disusun sebagai berikut:
Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pada
latar belakang dijelaskan tentang pentingnya likuiditas dalam dunia
perbankan baik konvensional maupun syariah. tetapi bank syariah berpotensi
menghadapi masalah likuiditas lebih besar dibanding bank konvensional
karena masih terbatasnya intstrumen keuangan syariah. Dalam bagian ini
pula dijelaskan rumusan metodologis seperti identifikasi masalah, batasan
47 Jenis-jenis metode penelitian kualitatif adalah penelitian fenomenologi, penelitian sejarah, studi kasus, penelitian etnografi,grounded theory, penelitian tindakan dan penelitian pustaka (library research). Lih. Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: GP Press, 2009), hal.50 48 Teknik studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung pembuktian suatu masalah. Lih. Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, hal. 134
24
dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian
dan sistematika penulisan.
Bab II berisi gambaran umum tentang definisi, fungsi, produk jasa
perbankan syariah dan konsep dasar keuangan syariah.
Bab III berisi pembahasan tentang likuiditas perbankan syariah, faktor
yang mempengaruhi likuiditas perbankan syariah, instrumen likuiditas
perbankan syariah dan pengembangan akad-akad likuiditas perbankan
syariah.
Bab IV merupakan inti pembahasan. Bab ini berisi pandangang para
ulama Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy Ad-Dualy (MFID) tentang likuiditas
perbankan syariah, Keputusan-keputusan MFID tentang likuiditas perbankan
syariah dan instrumen likuiditas perbankan syariah serta gambaran
implementasinya.
Bab V berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah
dan saran-saran.
154
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan dan uraian yang telah penulis kemukakan pada
bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan beberapa hal yang
berkaitan dengan keputusan-keputusan Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy Ad-
Duawly (MFID) sebagai berikut:
1. Menurut ulama MFID likuiditas dibagi menjadi dua; pertama,
Naqdiyah (uang), yaitu uang tunai dalam bentuk mata uang dalam
negeri atau mata uang asing yang tersedia di bank (uang kas), giro di
bank lain dan bank sentral serta sejumlah surat-surat komersial; kedua,
Ghairu/syibhu naqdiyah, yaitu saham, sukûk, sertifikat investasi dan
akad-akad keuangan seperti istishna’, istishna’ muwâzi, salam dan
salam muwâji serta sejumlah akad investasi.
2. Keputusan-keputusan Majma’ Al-Fiqh Al-Islamy Ad-Dualy terkait
likuiditas perbankan syariah yaitu:
a. Keputusan No.76 (7/8) pada sidang ke-8 tanggal 21-27 Juni
1993 di Brunei tentang musykilatul bunûk al-islâmiyah
b. Keputusan No.86 (3/9) pada sidang ke-9 tanggal 1-6 April 1995
di Abu Dabi, Uni Emirat Arab tentang masalah deposito
(wadâ’i mashrafiyah).
c. Keputusan MFID No. 74 (8/5) tanggal 21-27 Juni 1993 tentang
implementasi syar’i pasar modal syariah (sanadât/sukûk),
keputusan MFID No. 178 (4/19) pada sidang ke-19 tanggal 26-
30 April 2009 di Uni Emirat Arab tentang masalah sukûk dan
keputusan-keputusan MFID terkait dengan sukûk. d. Keputusan No. 85 (9/2) pada sidang ke-9 tanggal 1-6 April
1995 di Abu Dabi, Uni Emirat Arab tentang salam dan
implementasinya dalam dunia perbankan moderen.
e. Keputusan MFID No.65 (3/7) pada sidang ke-6 tanggal 9-14 1992 di
Jeddah, Saudi Arabia tentang istishna’. f. Keputusan MFID No.179 (19/5) pada sidang ke-19 tanggal 26-
30 April 2009 tentang tawarruq; hakikat dan jenis-jenisnya.
3. Gambaran implementasi keputusan-keputusan MFID tentang likuiditas
sebagai berikut:
155
a. Wadâ’i Mashrafiyah atau deposito merupakan elemen yang
paling mudah diimplementasikan dalam menjaga likuiditas
perbankan syariah.
b. Sukûk memiliki eksistensi sebagai surat berharga yang
disamakan dengan mata uang, sebagai aset kekayaan, dan
sebagai modal. Sukûk dapat dijaminkan atau dipinjamkan.
c. Bank syariah dapat menggunakan skema salam ketika
kelebihan likuiditas. Dan ketika bank syariah kekurangan
likuiditas maka dapat menggunakan salam pararel. Begitu juga
dengan istishna’.
d. Implementasi tawarruq adalah bank melakukan penjualan
barang (selain emas dan perak) dari pasar komoditas
internasional atau yang lainnya kepada pembeli (mustauriq)
dengan harga tidak tunai dengan syarat bank tersebut
berkewajiban mewakili mustauriq untuk menjualnya kembali
kepada pembeli yang lain dengan harga tunai dan menyerahkan
uangnya kembali kepada mustauriq.
B. Saran
1. Perbankan syariah menghadapi tantangan yang berat dalam
menghadapi persaingan dengan perbankan konvensional yang
secara konseptual dan aplikasi sudah mapan. Sementara
perbankan syariah masih perlu pengembangan konseptual dan
aplikasinya.
2. Sebagian besar aset bank syariah dalam bentuk non liquid dan
diinvestasikan dalam bentuk profit and loss sharing. Sehingga
diperlukan inovasi pengembangan produk yang secara literatur
fikih terdapat pendapat ulama yang membolehkan seperti
masalah tawarruq dimana Malaysia berpegang kepada
madzhab Syafi’i mengenai kebolehan tawarruq dan
menjadikannya sebagai akad likuiditas perbankan syariah.
Meskipun dipentas global, apalagi dengan keputusan haram
tawarruq munazzam oleh lembaga-lembaga fikih dunia. Begitu
Malaysia berhasil merekayasa sukûk yang akhirnya disusul oleh
dunia Islam yang lain. Indonesia memiliki peluang besar dalam
mempelopori pengembangan produk keuangan syariah apabila
negara powerfull memperkokoh eksistensi dan mendukung
penuh perkembangan perbankan syariah di Indonesia.
Keputusan DSN-MUI No.64/DSN-MUI/XII/2007 Tentang
Sertifikat Bank Syariah Ju’alah (SBIS Ju’alah) sebagai
156
instrumen pengendalian moneter dan pengelolaan likuiditas
merupakan langkah maju.
3. Penguatan konsolidasi dan kerjasama antar bank syariah di
tingkat nasional dan internasional melalui kerja sama investasi
dan pembentukan institusi tingkat dunia untuk mengatasi
masalah likuiditas yang jamak dialami oleh perbankan syariah.
4. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi dasar pengembangan
likuiditas bank syariah dalam pandangan fikih yang lebih utuh
sehingga likuiditas tidak dimaknai hanya sekedar bagaimana
menguangkan aset. Tetapi karakter akad dalam fikih Islam
dapat menjadi solusi masalah likuiditas perbankan syariah.
Seluruh produk investasi syariah dapat dijadikan instrumen
pengelolaan kelebihan likuiditas. Sementara akad salam,
istishna’ dan tawarruq lebih spesifik dapat mengatasi
kekurangan likuiditas. Selanjutnya tinggal memperkuat
institusi atau wadah penyalurannya.
157
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan, Asepk Hukum dalam Investasi di Pasar Modal Syariah
Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009)
Abdul Mun’im, Iqtishâdiyâtunnuqûd wasshairofah wattijârah al-duwaliyah,
(Iskandaria: Darul Jâmi’ah, 1996).
Ahmad Annazzar, Dr., Manhaj al-Shahwah al-Islâmiyah, Bunûk bilâ Fawâid,
(Kairo: Ittihad Dauly Lilbunûk Al-Islamiyah, 1979)
Al-Ghozali, Abdul Hamid, Asâsiyât Al-Iqtishâdiyat Annaqdiyah Wad’iyyah
Waislâmiyan Ma’al Isyârah ilal Ajmah Al-Mâliyah Al-‘âlamiyah, (Kairo:
Darun Nassyr Liljamiah, 2009).
Al-Ba’ali, Abdul Hamid Mahmud, Al-ististmâr Warriqâbah al-Syar’iyyah fil
Bunûk wal Muassâsah al-Mâliyah al-Islâmiyah, (Kairo: Maktabah Wahbah,
1991).
Al-Tanthawi, Usamah, Tathowwurun Nidzâm Al-Mashrafy Al-Islâmiy,
(Majalah Rabithoh Alam Islamiy:1995), vol. 365, hal.27
Al-Jazîri, Abdul Rahman, Kitâbul Fiqh ‘Alâl Madzâhib Al-‘Arba’ah, (Bairut:
Darul Fikr,tt.)
Andri Seomitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana
Prenada Media, 2009).
Amir Machmud dan Rukmana, Bank Syariah; Teori, Kebijakan dan Studi
Empiris di Indonesia, (Jakarta: Air Langga, 2010)
Adrian Sutedi, Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan
Prinsip Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),
158
Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank,
(Jakarta: Indeks Gramedia, 2006).
Ali Fikri, Al-mu’âmalah Al-Maddiyah Wal-Adabiyah, (Mesir: Musthafa Al-
Babil Halaby, 1939).
Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, Naylul Authâr, (Bairut: Darul Fikri, t.t.).
Ahmad Muhammad Mahmud Nasshar, Dhawâbuth Ijârah Maushûfah
Fidzdzimmah Wa Tathbîqâtuhâ Fi Tamwîlil Khidmât Fil Muassâsah Al-
Mâliyah Al-Islâmiyah, paper disampaikan pada seminar Al-Barakah Untuk
Ekonomi Islam, ke-30 (Bahrain:2009).
Adi Warman Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah
Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
Al-Kasani, Alaudin Badâi’ Ash-Shanâi’ fi Tartîb Asy-Syarâi’, (Darul fikri:
Bairut, 1996)
Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Ensiklopedi Muamalah,
(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009).
Al-Azhary, Ibnu Manshur, Al-zâhir Fî Gharîb Al-fâdzil Imâm Al-Syafi’i,
(Bairut: Darul Basyair Al-Islamiyah, 1998).
Al-Sadr, Muhammad Baqir, Al-Bank Alle Ribawy Fil Islam Uthrûhah
litta’wîdh ‘Anirriba Wadirâsah Lika\âffati Aujuh Nasyathâtil bunûk Fî Dhauil
Fiqh Al-Islâmiy, (Bairut: Darutta’awun Lilmatbu’ah, 1990).
Andri Soemitra, Masa Depan Pasar Modal Syariah Di Indonesia, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2014)
Asri Sitompul, Reksa Dana: Pengantar dan Pengenalan Umum, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2000).
Al-Salus, Ali Ahmad, Prof. Dr., “Idâratul Al-Suyûlah Fil Mashârif Al-
Islamiyâh,” paper disampaikan pada sidang ke-20 Majma’ Al-Fiqh Al-Islami
OKI., Mekkah Al-Mukarromah 25-29 Desember 2010. Tidak diterbitkan (t.d).
159
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).
Dewi Gemala, at.al., Hukum Perikatan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2005).
Dahlan Siamat, Manajer Lembaga Keuangan, (Jakarta: Lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004).
Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, (Bogor: Berkat
Mulia Obor, 2012).
Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukium Perjanjian Dalam Transaksi di
Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012).
Falah Al-Husaeni dan Muayyid Al-Dauri, Idâratul Bunûk: Madkhal Kammy
Wastratîjî Muâshir, (Aman: Dar El-Wail, 2000).
Ferry N. Idroes Sugioarto, Manajemen Risiko Perbankan, (Jakarta: Graha
Ilmu, 2006).
Frianto Pandia, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2012), hal. 113
Gerald O. Hatler, Bank Investment and Fund Management, dalam Antonio, M.
S. , Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta:Gema Insani,2001).
Hasan Abdullah Amin, Al-Wadâ’i Al-Mashrafiyah An-Naqdiyah Wa
Istismâriha Fil-Islâm, (Jeddah: Darusy Syuruq, 1983).
Hempel, George H., Simouson, dkk, Bank Management, (U.S.A.: John Wiley
& Son’s Inc, 1994).
Herman Darmawi, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).
Husain Husain Syahathah, Iftirâat alalbunûk Al-islâmiyah,Syattan mâ baina
mashraf islâmi wa mashraf ribâwi, (Majalah Iqtishad Islami: Bank Islam
Dubai, 1981), vol.3, hal. 23
160
Hulwati, Ekonomi Islam, Teori dan Praktiknya Dalam Perdagangan Obligasi
Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia, (Jakarta: Ciputat Press
bekerjasama dengan Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang, 2009).
I Wayan Sudirman, Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional
Yang Profesional, ((Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
Ibrahim Abdul Latif, Haqîqatu Ba’i al-Tawarruq al-fqhi wattawarruq al-
mashrafi, (Dubai: Dairoh Syuun Al-Islamiyah Wal Amal Khaeri, 2008)
Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011).
Ibnu Juzay, Qawânînul Al-Ahkâm Al-Syar’iyyah, (Kairo: Alam Al-Fikr, 1975).
Ibnu Rusyd, Bidâyatul Mujtahid wa Nihâyatul Muqtashid, (Mesir: Maktabah
Syuruq Al-Dauliyah, 2011).
Ibnu Abidin, Hasyiyah Raddul Mukhtâr, (Bairut: Darul Fikr, 1992).
Jaka E. Cahyono, Cara Jitu Memilih Untung dari Reksa Dana, (Jakarta: Elex
Media Komputindo, 2000).
Karnaen A. Perwataatmadja, Bank Syariah; teory, praktik dan peranannya,
(Jakarta: Calestial Publishing, 2007).
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Raja Grafinfo
Persada, 2008).
Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia,
2013).
Kamaluddin, Muhammad bin Abdul Wahid bin Hammam, Syarh Fathul
Qadîr, (Bairut: Darul Fikr,tt.)
Muhammad Hilmi Sayyid, at.al., (Kairo: Universitas Al-Azhar, 2003)
Muhammad Said Sulthan, at al, Idâratul Bunûk, (Iskandaria: Muassasah
Syababul Jâmiah, 1989).
161
Mahmud Hasan Showan, Asâsiatul ‘Amal Al-Mashrafi Al-Islâmy, (Oman: Dar
Wail Linnasyr,2001).
Muhammad Ali Al-Shâbuni, Shafwatuttafâsîr, (Mesir: Darusshabuni, 1997).
Muhammad Abdul Mun’im Abu Zaed, Dr., Al-Dhamâm Fil-Fiqh Al-Islâmy
wa Tathbiqâtuhu Fil mashârif al-Islâmiyah, (Kairo: Ma’had Alami Lil Fiqr
Al-Islamy, 1996).
Muhammad Rawas Qal’ah Ji, Al-Mu’âmalah al-Mâliyah al-Muâ’shirah Fî
Dhau’il Fiqh wal-Syarî’ah, (Bairut: Darunnafâis,1999).
Muhammad Utsman Syibir, Al-mu’amalât al-Mâliyah al-Mu’âshirah Fil fiqh
Al-Islâmy, (Yordania: Darunnafâis, 1999).
Muhammad Utsman Syibir, (Yordania: Darunnafâis, 1999).
Muhamad Nafik HR, Bursa Efek dan Investasi Syariah, (Jakarta: Serambi Ilmu
Semesta, 2009).
Muhammad bin Ismail, Subulussalam, (Mesir: Maktabah Musthofa Al-bab Al-
Halaby, 1969).
Musthafa Ahmad Zarqa, ‘Aqdul istishna’ wa mudâ ahammiyatihi fil istitsmârât
al-islâmiyah, (Jeddah:IDB, 1420 H.).
M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan, (Jakarta,
Tazkia Instutut, 1999).
----------------------------, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema
Insani, 2001).
Michael J.T. McMillen, “Contractual Enforceability Issues: Sukuk and
Capital Markets Development,” dalam jurnal Chicago Journal of
International Law. Academic Research Librari, 2007, hal.427.
Muhammad Nadratuzzaman, Produk keuangan Islam di Indonesia dan
Malaysia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).
Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Raja Grapindo, 2014).
162
----------------, Audit Dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah,
(Yogyakarta: UII Press, 2011).
----------------, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam,
(Jakarta:Salemba Empat, 2002).
Muhammad Abdul Karim Mustofa, Kamus Bisnis Syariah, (Yogyakarta:
Asnalitera, 2012)
Moh. Rifa’i, Konsep Perbankan Syariah, (Semarang: Wicaksana, 2002)
Nazaruddin Abdul Wahid, Sukuk; memahami dan membedah Obligasi pada
Perbankan Syariah, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2010).
Nurul Huda, at al, Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2009).
Nazaruddin Abdul Wahid, Sukuk: Memahami dan Membedah Obligasi pada
Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010).
Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, Maqhasid Bisnis dan Keuangan Islam,
(Jakarta: Raja Grapindo Persada,2015).
Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2012).
Rizal Yaya,at.al., (Jakarta: Salemba, 2014)
Ramat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
Sayyid Hawari, Mâ makna bank islâmî, (Kairo: Ittihad Dauly Lilbunûk Al-
Islamiyah, 1982).
Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam Dan Kedudukan Dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999).
Sadono Sukirno, Makro Ekonomi Pengantar Teori, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004).
163
Sayyid Sabiq, Fiqhussunnah, (Bairut: Darul Fikri, 1981).
Salman Syed Ali, Islamic Capital Market Products:Developments and
Challengges, (IRTI: IDB Group, 2005), Occasional paper No.9, hal.28.
Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih
Ekonomi, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012).
Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, Manajemen Risiko Lembaga Keuangan
Syariah, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Bumi Aksara,
2008).
WJS. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indoensia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2006)
Wahbah Zuhaili, Fiqh Al-Islam Waadillatuh, (Damaskus: Darul Fikri, 1989).
------------------- Al-Mu’âmalat Al-Mâliyyah al-Mu’âshirah, (Bairut: Darul
Fikri Al-Mu’ashir, 2002).
Widyaningsih, at.al., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 2006).
Warkum Sumitro, Azas-Azas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait, BMUI
dan Takaful Di Indonesia (Jakarta: Grafindo Perasada, 1996).
Vetizal at al, Islamic Banking, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2012).
--------------------, Islamic Risk Management For Islamic Bank, (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2013).
Zaenudin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
Zaenul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka
Alvabet, 2006).
Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, An Introduction To Islamic Finance Theori
And Practice, terj. A.K. Anwar, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2008).
164
Ziaudin Ahmed (1984), Concept and Model of Islamic Banking: An Assesment,
dalam Sukri Isa, Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta: Fajar
Media Press, 2012).
http://aaoifi.com/standard/sha/No.18:4/2002
http://www.iifa-aifi.org/1845.html
http://aaoifi.com/standard/sha/No.18:4/2002
www.kantakji.com/media/7276/494.doc.
https://dosen.perbanas.id/reserve-requirement-rr/
https://ar.wikipedia.org/wiki.
Tim Dewan Syariah Nasonal, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional,
(Jakarta: DSN-MUI, 2006), jilid 1, hal.29
Majalah Al-Majma’, Vol.9, hal. 667, www. Islamtoday.net,
Al-ma’âyir al-Syar’iyyah No 21 tentang saham, Haiatul Muhâsabah Wal
murâja’ah Lil Muassasah al-Islamiyah, (Bahrain: 2010).