© PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja...

104
© PN Pelalawan

Transcript of © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja...

Page 1: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

© PN P

elalaw

an

Page 2: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman i dari 75

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas terselesaikannya

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri

Pelalawan tahun 2018 ini dengan baik. Penyusunan laporan ini berpedoman kepada

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Penyampaian LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) Pengadilan Negeri

Pelalawan Tahun 2015-2019 di maksudkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2018. Pencapaian sasaran strategis Pengadilan

Negeri diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana terdapat dalam

RENSTRA Tahun 2015-2019 yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kinerja. Sesuai dengan

Perjanjian Kinerja tahun 2018 Pengadilan Negeri Pelalawan menetapkan 4 Sasaran Strategis

dan 14 Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan untuk

menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Capaian IKU tersebut secara umum mengindikasikan bahwa kinerja organisasi

Pengadilan Negeri Pelalawan dapat dicapai sesuai dengan tujuan organisasi. Namun disadari

bahwa kinerja yang telah dicapai masih belum optimal dan memerlukan kerja keras untuk

mewujudkan perbaikan yang diharapkan. Oleh karena itu, dengan semangat perubahan dan

visi yang ingin dicapai sebagai rujukan bagi pembaharuan administrasi, Pengadilan Negeri

akan terus berupaya melakukan perbaikan organisasi dan mengembangkan inovasi baik

untuk mendukung produktivitas internal maupun perbaikan pembangunan administrasi ke

depan.

Harapan kami, kiranya LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Pengadilan Negeri

Pelalawan Tahun 2018 ini, dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan

menjadi bahan pembelajaran yang baik bagi Lembaga Administrasi Negara untuk

© PN P

elalaw

an

Page 3: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

© PN P

elalaw

an

Page 4: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman iii dari 75

Ringkasan Eksekutif

ahun 2018, merupakan tahun ke empat Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II

melaksanakan Renstra Pengadilan Tahun 2015-2019. Secara umum program dan

kegiatan Pengadilan Negeri Pelalawan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi

dan profesionalisme ASN, mengembangkan ilmu administrasi baik secara struktural

maupun fungsional, meningkatkan kualitas kebijakan, dan meningkatkan pengembangan

dan praktek inovasi sesuai tupoksi Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai salah satu

Pelaksana Kekuasaan Kehakiman menerima, memutus dan menyelesaikan setiap perkara

yang diajukan dalam tingkat pertama dengan peraturan perundang – undangan yang

berlaku.

Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan pada tahun 2018, di indikasikan dengan capaian

sejumlah Indikator kinerja utama yang telah di Reviu sehingga terdapat beberapa

perbedaan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun sebelumnya. Terdapat 4

Sasaran Strategis yang dicapai melalui sejumlah kegiatan sepanjang tahun 2018. Untuk

mengukur sejauh mana capaian sasaran tersebut, digunakan 14 IKU yang ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan 2018.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat

di ilustrasikan dalam tabel berikut :

T

© PN P

elalaw

an

Page 5: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman iv dari 75

SASARAN STRATEGIS 1 :

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi % Capaian

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

1. Perdata

2. Pidana 3. Perdata

100%

100%

100%

100%

100%

100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

1. Perdata

2. Pidana

70%

95%

94%

92.56%

134%

97.43% c. Persentase Penurunan sisa perkara

1. Pidana

2. Perdata

6%

6%

-37%

41%

-6,1%

6,8%

d. Persentase Perkara yang tidak

mengajukan upaya Hukum

1. Banding 2. Kasasi 3. PK

55% 55%

90%

89% 96.22%

100%

161% 174%

111%

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang

Diselesaikan dengan Diversi

20%

5.8%

29%

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

90%

96%

106%

RATA RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS I 93.21%

© PN P

elalaw

an

Page 6: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman v dari 75

Sasaran Strategis 2

PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi % Capaian

a. Persentase isi putusan yang diterima olah para pihak tepat waktu

100% 100% 100%

b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

1% 5.8% 580%

c. Persentase berkas perkara yang diajukan :

- Banding - Kasasi - PK

secara lengkap dan tepat waktu

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

d. Persentase putusan perkara yang

menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

100%

100%

100%

RATA RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS 180%

Sasaran Strategis 3

MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi % Capaian

a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan

- - -

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

- - -

c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan

hukum

100% 100% 100%

RATA RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS III 100%

© PN P

elalaw

an

Page 7: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman vi dari 75

Sasaran Strategis 4 MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi % Capaian

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti

(eksekusi)

10% 0% 0%

RATA RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS IV 0%

© PN P

elalaw

an

Page 8: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman vii dari 75

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................................................................................... I

RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................................................................................................... III

DAFTAR ISI .............................................................................................................................................................................. VII

DAFTAR TABEL .........................................................................................................................................................................IX

DAFTAR GAMBAR....................................................................................................................................................................XI

PENDAHULUAN .........................................................................................................................................................1 BAB I.

A. LATAR BELAKANG......................................................................................................................................................1

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ........................................................................................................................3

C. STRUKTUR ORGANISASI ...........................................................................................................................................4

D. ISU STRATEGIS ........................................................................................................................................................ 10

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN...................................................................................................................................... 11

PERENCANAAN KINERJA ................................................................................................................................. 14 BAB II.

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 ........................................................................................................................ 14

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018 ......................................................................................................................... 26

C. PERJANJI AN KINERJA TAHUN 2018 ..................................................................................................................... 27

AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................................................................... 30 BAB III.

A. CAPAI AN KINERJA ORGANISASI ........................................................................................................................... 30

B. CAPAI AN KINERJA ORGANISASI ........................................................................................................................... 33

Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel ....................................... 33

Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan ............................................................................ 33 Indikator I

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu ............................................................ 35 Indikator II

Persentase Penurunan Sisa Perkara ........................................................................................ 37 Indikator III

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum............................................... 38 Indikator IV

Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi................................. 41 Indikator V

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan .................. 43 Indikator VI

Sasaran II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ......................................................... 47

Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu ............................... 47 Indikator I

Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Secara Mediasi......................................... 49 Indikator II

Persentase jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi,dan PK secara lengkap dan Indikator III

tepat waktu. 51

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses Indikator IV

secara online dalam jangka waktu 1 hari setelah putus................................................................................. 53

© PN P

elalaw

an

Page 9: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman viii dari 75

Sasaran III : Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan ............................. 54

Persentase Perkara Prodeo yang di selesaikan...................................................................... 54 Indikator I

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan ..................................... 54 Indikator II

Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Indikator III

Hukum (Posbakum) ............................................................................................................................................... 54

Sasaran IV : Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan............................................................. 57

Persentase Putusan Perkara perdata yang di tindak lanjuti (eksekusi)............................. 57 Indikator I

C. REALISASI ANGGARAN .......................................................................................................................................... 58

KESIMPULAN ..................................................................................................................................................... 63 BAB IV.

A. KESIMPULAN........................................................................................................................................................... 63

B. REKOMENDASI........................................................................................................................................................ 64

© PN P

elalaw

an

Page 10: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman ix dari 75

DAFTAR TABEL

TABEL 1. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI PELALAWAN .............................................................. 17

TABEL 2. HUBUNGAN PROGRAM UTAMA, KEGIATAN POKOK, SASARAN, INDIKATOR ........................................ 19

TABEL 3. MATRIK REVIU RENSTRA PN.PELALAWAN 2015-2019............................................................................... 22

TABEL 4. MATRIK HUBUNGAN TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA25

TABEL 5. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2018 .................................................... 27

TABEL 6. PERJANJI AN KINERJA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN 2018............................................................... 29

TABEL 7. TABEL PENYELESAIAN SISA PERKARA............................................................................................................ 34

TABEL 8. PENANGANAN PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU................................................................ 36

TABEL 9. PERSENTASE PENURUNAN SISA PERKARA ................................................................................................... 37

TABEL 10. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM................................................ 39

TABEL 11. PERSENTASE PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI............................... 41

TABEL 12. RUANG LINGKUP INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ............................................................................ 44

TABEL 13. SKALA PENILAIAN ........................................................................................................................................ 46

* PERBANDINGAN JUMLAH ISI PUTUSAN YANG DITERIMA TEPAT WAKTU DENGAN JUMLAH PUTUSAN............ 47

TABEL 14. PERSENTASE ISI PUTUSAN YANG DITERIMA OLEH PARA PIHAK TEPAT W AKTU.............................. 47

TABEL 15. REALISASI ANGGARAN BELANJA DIPA (03) PERKARA PIDANA YANG DI SELESAIKAN DI TINGKAT

PERTAMA DI WILAYAH RIAU................................................................................................................................................ 48

TABEL 16. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI ....................................................... 50

* PERBANDINGAN JUMLAH PERKARAYANG DIAUKAN BANDNG,KASASI,DAN PK SECARA LENGKAP DENGAN

JUMLAH BERKAS PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING,KASASI,DAN PK. ........................................................... 51

TABEL 17. PERSENTASE JUMLAH PERKARA YANG DIAJUKAN BANDING, KASASI,DAN PK SECARA LENGKAP

DAN TEPAT WAKTU ............................................................................................................................................................... 51

TABEL 18. REALISASI ANGGARAN BELANJA DIPA (03) PERKARA PIDANA YANG DI SELESAIKAN DI TINGKAT

PERTAMA DI WILAYAH RIAU................................................................................................................................................ 52

TABEL 19. PERSENTASE PUTUSAN PERKARA YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YANG DAPAT

DIAKSES SECARA ONLINE DALAM JANGKA WAKTU 1 HARI SETELAH PUTUS. ............................................................ 53

TABEL 20. PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN

HUKUM (POSBAKUM) ........................................................................................................................................................... 55

© PN P

elalaw

an

Page 11: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman x dari 75

TABEL 21. REALISASI ANGGARAN BELANJA DIPA (03) POS BANTUAN HUKUM.................................................. 55

TABEL 22. PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DI TINDAK LANJUTI (EKSEKUSI) ....................... 57

TABEL 23. REALISASI BELANJA PEGAWAI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI ...................................... 59

TABEL 24. REALISASI BELANJA BARANG OPERASIONAL DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINSTRASI .............. 60

TABEL 25. REALISASI BELANJA BARANG NON OPERASIONAL DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINSTRASI ..... 60

TABEL 26. REALISASI BELANJA MODAL DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINSTRASI ........................................... 60

TABEL 27. REALISASI ANGGARAN BELANJA DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM........................................... 61

TABEL 28. REALISASI BELANJA BARANG DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM ................................................ 61

TABEL 29. REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM ............................................................................... 62

© PN P

elalaw

an

Page 12: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman xi dari 75

DAFTAR GAMBAR

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PELALAWAN .................................................................5 GAMBAR 1.

GRAFIK PENYELESAIAN PERKARA ............................................................................................................. 35 GAMBAR 2.

GRAFIK PENANGANAN PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU ............................................ 37 GAMBAR 3.

GRAFIK PENURUNAN SISA PERKARA ....................................................................................................... 38 GAMBAR 4.

GRAFIK PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM ................................. 40 GAMBAR 5.

GRAFIK PERKARA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI ....................................................... 43 GAMBAR 6.

GRAFIK REALISASI ANGGARAN BELANJA DIPA (03) PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN DI GAMBAR 7.

TINGKAT PERTAMA DI WILAYAH RIAU............................................................................................................................... 48

GRAFUIK PERSENTASE P ERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDI ASI ...................................... 50 GAMBAR 8.

GRAFIK PERSENTASE REALISASI ANGGARAN BELANJA DIPA (03) PERKARA PIDANA YANG GAMBAR 9.

DISELESAIKAN DI TINGKAT PERTAMA DI WILAYAH RIAU ............................................................................................... 52

GRAFIK PERSENTASE PUTUSAN PERKARA YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT ........... 54 GAMBAR 10.

GRAFIK PERSENTASE REALISASI ANGGARAN BELANJA DIPA (03) POS BANTUAN HUKUM ...... 56 GAMBAR 11.

GRAFIK PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YG DITINDAKLANJUTI (EKSEKUSI) ........... 58 GAMBAR 12.

GRAFIK REALISASI ANGGARAN BELANJA DIPA – 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI .............. 59 GAMBAR 13.

© PN P

elalaw

an

Page 13: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

BA

B I

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

C. STRUKTUR ORGANISASI

D. ISU STRATEGIS

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS II

© PN P

elalaw

an

Page 14: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

1

PENDAHULUAN BAB I.

Bagian ini membahas beberapa hal yang berkaitan dengan penjelasan umum organisasi

dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic

issues) yang sedang dihadapi organisasi.

A. LATAR BELAKANG Pengadilan Negeri Pelalawan merupakan lingkungan peradilan umum di bawah

Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok

menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Kekuasaan Kehakiman seperti disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2004 Tentang Kekusaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila,

demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia dan penyelenggaraannya

disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yaitu dilakukan oleh sebuah

Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan

Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan

Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung

dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan

salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas

mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai

kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi

merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam

rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para

birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Negeri Pelalawan dapat

mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan

untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa

bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

© PN P

elalaw

an

Page 15: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 2 dari 75

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam Pasal

3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan

negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan

umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah

asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan

negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik

Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu

perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban

dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-

Iembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden

selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah

yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Pengadilan Negeri

Pelalawan dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik,

apalagi Pengadilan Negeri Pelalawan juga menggunakan dana APBN. Baik, tugas -tugas yang

bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Oleh karena itu Pengadilan Negeri Pelalawan mempunyai kewajiban untuk menyusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

© PN P

elalaw

an

Page 16: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 3 dari 75

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai lembaga peradilan dan pelaksana

kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup

kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan

tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut :

1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai lembaga peradilan dan pelaksanan

kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang

kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan

yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan

Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai salah satu Badan

Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dalam tingkat pertama

sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan

tugasnya, PengadiLan Negeri Pelalawan terlepas dari pengaruh pemerintah dan

pengaruh luar lain sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan

Kehakiman.

Fungsi Pengadilan Negeri Pelalawan untuk melaksanakan tugas pokok

tersebut, maka Pengadilan Negeri Pelalawan mempunyai fungsi antara lain sebagai

berikut :

a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa dan mengadili

perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Tingkat Pertama di

wilayah Hukumnya.

© PN P

elalaw

an

Page 17: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 4 dari 75

b. Fungsi Administrasi, yaitu menyelenggarakan administrasi umum, Keuangan

dan Kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok

Teknis Peradilan dan Administrasi Peradilan.

c. Fungsi pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung

jawabnya.

d. Fungsi Pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

e. Fungsi penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang

Tugas dan fungsinya kepada Pengadilan Tinggi Pelalawan.

f. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk

kepada Pegawai Pengadilan Negeri Pelalawan, baik menyangkut teknis

yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum.

C. STRUKTUR ORGANISASI Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur organisasi

Pengadilan Negeri Pelalawan berdasarkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun

1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan.

Secara garis besar struktur organisasi Pengadilan Negeri Pelalawan adalah sebagai berikut:

© PN P

elalaw

an

Page 18: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 5 dari 75

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pelalawan Gambar 1.

© PN P

elalaw

an

Page 19: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 6 dari 75

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing jabatan sesuai struktur organisasi

di atas, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan adalah sebagai

berikut :

1. KETUA PENGADILAN, yaitu memiliki tanggung jawab dalam hal melakukan

pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat

Kepaniteraan,pejabat Kesekretariatan, masalah-masalah hukum yang timbul,

masalah tingkah laku/perbuatan Hakim, pegawai dan staf di Peradilan Tingkat

Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan sebagai Top

Manager dalam Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Pelalawan.

2. WAKIL KETUA PENGADILAN, melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua

berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

3. HAKIM, bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas

perkara yang diberikan padanya kemudian melakukan pemeriksaan

tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim

bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta

menandatanganinya, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib

menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan

pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang

ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Pelalawan yang ditugaskan

kepadanya serta melaksanakan audit internal .

4. PANITERA, adalah melaksanakan pemberian dukungan di Bidang Teknis dan

Administrasi Perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan Perkara

dan menyelenggarakan fungsi :

a) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas

dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Perdata;

c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Pidana;

d) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan

e) transparansi perkara;

© PN P

elalaw

an

Page 20: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 7 dari 75

f) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan

perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan,

minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

g) Pelaksanaan Mediasi;

h) Pembinaan teknis dan Kepaniteraan dan Kejurusitaan;

i) Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

5. SEKRETARIS, adalah melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Administrasi,

Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana di

Pengadilan Negeri Pelalawan dan menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran;

b) Pelaksanaan Urusan Kepegawaian;

c) Pelaksanaan Urusan Keuangan;

d) Penyiapan Bahan Pelaksanaan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;

e) Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik;

f) Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga,

Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan;

g) Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi serta

Pelaporan pada Pengadilan Negeri Pelalawan;

6. PANITERA MUDA PERDATA, adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a) Melaksanakan Administrasi Perkara di Bidang Perdata pada Pengadilan Negeri

Pelalawan;

b) Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara

Perdata;

c) Melaksanakan Registrasi Perkara Gugatan dan Permohonan;

d) Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di Register untuk diteruskan kepada

Ketua Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari

Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan;

e) Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang sudah Diputus dan

Diminutasi;

f) Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama kepada Para Pihak

yang Tidak Hadir;

© PN P

elalaw

an

Page 21: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 8 dari 75

g) Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat banding, Kasasi dan

Peninjauan Kembali kepada Para Pihak;

h) Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkarayang Dimohonkan

Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;

i) Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum

kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan Kepada

Pengadilan Negeri Pelalawan dan Mahkamah Agung;

j) Melaksanakan Penerimaan Konsinyasi;

k) Melaksanakan Penerimaan Permohonan Eksekusi;

l) Melaksanakan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan

Hukum Tetap;

m) Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum

Tetap Kepada Panitera Muda Hukum;

n) Melaksanakan Urusan Tata Usaha Kepaniteraan Perdata;

o) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan

selaku Panitera Pengganti;

p) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

7. PANITERA MUDA HUKUM, adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a) Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Perkara, Penataan

Arsip Perkara serta Pelaporan pada Pengadilan Negeri Pelalawan;

b) Melaksanakan Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Data Perkara;

c) Melaksanakan Penyajian Statistik Perkara;

d) Melaksanakan Penyusunan dan Pengiriman Pelaporan Perkara;

e) Melaksanakan Penataan, Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Perkara;

f) Melaksanakan Kerja Sama dengan Arsip Daerah untuk Penitipan Berkas Perkara;

g) Melaksanakan Penyiapan, Pengelolaan dan Penyajian Bahan-bahan yang

berkaitan dengan Transparansi Perkara;

h) Melaksanakan Penghimpunan Pengaduan dari Masyarakat;

i) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya Sidang Pengadilan

selaku Panitera Pengganti;

j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

© PN P

elalaw

an

Page 22: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 9 dari 75

8. KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA mempunyai tugas dan

tanggung jawab :

a) Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian: Bezetting,

DUK, DUS, Daftar Hadir, SK, Kenaikan Pangkat, Sikep, KGB, SKP, Cuti, Pelantikan;

b) Melaksanakan Penataan Organisasi dan Tata Laksana.

9. KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a) Melaksanakan Penyiapan Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat dan Arsip;

b) Perlengkapan Rumah Tangga;

c) Keamanan;

d) Keprotokolan;

e) Hubungan Masyarakat;

f) Perpustakaan;

g) Pengelolaan Keuangan.

10. KASUBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN adalah mempunyai tugas dan

tanggung jawab :

a) Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan;

b) Program, dan Anggaran;

c) Pengelolaan Teknologi Informasi / SIPP;

d) Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Dokumentasi;

e) Pelaporan.

11. PANITERA PENGGANTI adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a) Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan pada

pengadilan tingkat pertama;

b) Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;

c) Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;

d) Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;

e) Minutasi Perkara dan memasukan Data Perkara ke CTS (SIPP);

f) Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;

g) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan

diminutasi;

© PN P

elalaw

an

Page 23: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 10 dari 75

h) Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera

Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda

Hukum.

12. JURU SITA / JURU SITA Pengganti adalah mempunyai tugas dan tanggung jawab :

a) Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan

pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

pada pengadilan tingkat pertama;

b) Membuat / melaksanakan Relas Panggilan dan Pemberitahuan, Delegasi,

Penetapan Aanmaning, Sita Eksekusi, Eksekusi;

c) Mendampingi Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat, serta

menyampaikan Penawaran / Pemberitahuan Konsinyasi;

d) Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;

e) Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;

f) Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;

g) Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara;

h) Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

D. ISU STRATEGIS Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai pengadilan tingkat pertama di daerah

kabupaten Pelalawan memiliki peran yang sangat penting. Mengingat Pengadilan Negeri

Pelalawan memiliki peran strategis dalam hal mengadili perkara pada tingkat pertama

sehingga dapat menjaga supaya peradilan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan

seksama dan sewajarnya.

Dalam menjalanka tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Negeri Pelalawan masih

dihadapkan dalam beberapa kondisi yang objektif yang harus diselesaikan untuk

meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa yang menjadi isu strategis dan

menjadi sorotan masyarakat pada Pengadilan Negeri Pelalawan pada umumnya :

1. Produktifitas Penyelesaian perkara. Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya

tidak pernah berhenti meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara setiap

tahunnya. Oleh karena itu tingkat penyelesaian perkara setiap tahunnya terus dipacu

© PN P

elalaw

an

Page 24: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 11 dari 75

agar tidak terjadi tunggakan perkara ataupun penyelesaian perkara yang lebih dr 3

(tiga) bulan.

2. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen

aparatur untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi kolusi dan

nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud.

3. Putusan Pengadilan yang dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan

masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan

pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum masih terus berlanjut ke tingkat

banding, yang terkadang pun naik ke tingkat kasasi dan peninjauan kembali.

4. Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa,diputus,

hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan dapat berlangsung

cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum akuntabel dan transparan.

5. Masing sering dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti lemahnya etos

kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi

informasi,pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi.

6. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, masih banyak masyarakat

yang memahami mekanisme pengaduan,dan belum adanya regulasi jaminan

mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.

7. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan tama dan pendukung yang

butuh penambahan dan pembaharuan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian

kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan selama tahun 2018. Capaian kinerja 2018 tersebut

diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2018 sebagai

tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan

diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja

dimasa mendatang. Dengan demikian sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

© PN P

elalaw

an

Page 25: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 12 dari 75

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek

strategis organisasi serta permasalahan utama (strategisc issued) yang sedang

dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaa Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja o rganisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis

capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

© PN P

elalaw

an

Page 26: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 13 dari 75

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian

Kinerja.

Bab III Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.

© PN P

elalaw

an

Page 27: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

BA

B II

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS II

© PN P

elalaw

an

Page 28: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 14 dari 75

PERENCANAAN KINERJA BAB II.

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Rencana strategis Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pelalawan 2015

– 2019 merupakan merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja

perencanaan jangka menengah Pengadilan Negeri Pelalawan yang berisi tentang

gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun

oleh Pengadilan Negeri Pelalawan beserta startegi yang akan dilakukan untuk mencapai

sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri

Pelalawan telah diselarasakan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan

RPJM Nasional Tahun 2015 – 2019 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait

dengan prioritas pembangunan di bidang hukum dan aparatur. Sebagai salah satu

agenda utama pembangunan dalam RPJM 2015 – 2019, pembangunan bidang hukum

dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam

rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi

manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola

pemerintah yang baik (good governance), Proses penyusunan Rencana Strategis

(Renstra) Pengadilan Negeri Pelalawan telah dilakukan secara partisipatif antara unit

satker dilingkungan hukum Pengadilan Negeri Pelalawan maupun stakeholder eksternal.

Untuk memberi gambaran subtansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan

Negeri Pelalawan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. VISI dan MISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2015 – 2019

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan

yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban,

perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan

perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

© PN P

elalaw

an

Page 29: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 15 dari 75

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan diselaraskan dengan

arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana

pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 , sebagai pedoman dan pengendalian

kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi

dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yakni :

“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Pelalawan Yang Agung”

Misi Pengadilan Negeri Pelalawan mengacu pada Misi Mahkamah Agung RI, yakni

sebagai berikut :

1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pelalawan;

2) Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Pelalawan;

4) Meningkatkan Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Pelalawan;

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a) Tujuan

Tujuan adalah suatu yang adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan

mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Pelalawan.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Pelalawan adalah

sebagai berikut:

1) Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;

2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;

3) Publik Percaya bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan telah memenuhi

butir 1 dan 2 diatas.

b) Sasaran Strategis

© PN P

elalaw

an

Page 30: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 16 dari 75

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari

tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak

dicapai Pengadilan Negeri Pelalawan adalah sebagai berikut :

1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan

Akuntabel. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian

sasaran tersebut dan sebagai Indikator kinerja utama adalah:

- Pesentase sisa perkara yang diselesaikan

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu

- Persentase penurunan sisa perkara

- Persentase perkara tidak mengajukan upaya hokum

- Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan

diversi

- Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap

layanan peradilan.

2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran

tersebut dan sebagai Indikator kinerja utama adalah:

- Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu

- Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

- Persentase brkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan

PK secara lengkap dan tepat waktu

- Persentase ptusan perkara yang diperhatikan masyarakat yang

dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah

diputus.

3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian

sasaran tersebut dan sebagai Indikator kinerja utama adalah:

- Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan

- Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung

pengadilan

© PN P

elalaw

an

Page 31: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 17 dari 75

- Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran

tersebut dan sebagai Indikator kinerja utama adalah:

- Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti

(eksekusi).

3. Program Dan Kegiatan

Program utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu

kegiatan. Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh

satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur

pada suatu program. Untuk mencapai tujuan dan ntuk mencapai tujuan dan

sasaran strategis , Pengadilan Negeri Pelalawan menggunakan program dan

kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

Tabel 1. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pelalawan

Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis:

No PROGRAM KEGIATAN KEBIJAKAN

1 Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum

Peningkatan manajemen

peradilan umum

1. Batas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan

2. Pemberlakuan template putusan

3. Standar pelayanan peradilan 4. Pemberlakuan SOP Eksekusi

5. Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu

6. Penerapan Sistem informasi penelusuran perkara

2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

1. Pola promosi Hakim dan Kepaniteraan di lingkungan peradilan

2. Pembinaan tenaga teknis dan non teknis peradilan

3. Pedoman pengawasan di Lingkungan Peradilan

4. Kepuasan masyarakat pencari keadilan

© PN P

elalaw

an

Page 32: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 18 dari 75

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

PROGRAM UTAMA

KEGIATAN POKOK

SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum

Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum

Terwujudnya Proses

Peradilan yang Pasti,

Transparan, dan Akuntabel

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

-Perdata - Pidana

Persentase perkara:

- Perdata - Pidana

yang diselesaikan tepat waktu

Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

- Banding - Kasasi

- PK

Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Index responden pencari keadilan

yang puas terhadap layanan peradilan

Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

Pembinaan Administrasi

dan Pengelolaan

Keuangan Badan Urusan

Administrasi

Peningkatan Efektifitas

Pengelolaan Penyelesaian

Perkara

a.

b.

c.

d.

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat

waktu Persentase perkara yang

diselesaikan melalui mediasi Persentase berkas perkara yang

diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat

yang dapat diakses secara online

© PN P

elalaw

an

Page 33: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 19 dari 75

dalam waktu 1 hari setelah diputuS

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. b.

Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Meningkatnya Kepatuhan

Terhadap Putusan Pengadilan

a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti

(dieksekusi)

Tabel 2. Hubungan Program Utama, Kegiatan Pokok, Sasaran, Indikator

© PN P

elalaw

an

Page 34: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 20 dari 75

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Pelalawan Yang Agung

Misi :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

No

Tujuan Target Jangka Meneng

ah

Sasaran

Target

Strategis

Uraian Indikator kinerja Uraian Indikator kinerja 2015

2016

2017

2018

2019

Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Anggaran

1.

Pencari Keadil;an Merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana

b. Persentase perkara :

- Perdata - Pidana yang

diselesaikan tepat waktu

c. Persentase penurunan sisa perkara:

- Perdata - Pidana d. Persentase

perkara yang Tidak Mengajukan

100% 100%

70 % 95%

6% 6%

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana

b. Persentase perkara :

- Perdata - Pidana yang

diselesaikan tepat waktu

c. Persentase penurunan sisa perkara:

- Perdata - Pidana d. Persentase

perkara yang Tidak Mengajukan

100% 100% 60% 90% 5% 5%

100% 100% 60% 90% 5% 5%

100% 100% 60% 90% 5% 5%

100% 100% 70% 95% 6% 6%

100% 100% 70% 95% 6% 6%

1. Program peningkatan manajemen peradilan umum

2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahakamah Agung

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

2. Pembinaan

administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi

1. Pos Bantuan Hukum

2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu

3. Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasa biaya perkara

1. Layanan Dukungan manajemen

satker daerah 2. Layanan Perkantoran Gaji dan

tunjangan 3. Operasional dan pemeliharaan

kantor

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rp.24.000.000,- Rp. 233.042.000,- Rp. 1.460.000,- Rp. 56.402.000,- Rp.3.713.926.000,- Rp. 881.414..000,-

© PN P

elalaw

an

Page 35: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 21 dari 75

Upaya Hukum :

Banding

Kasasi

PK e. Persentase

Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

60% 60% 90% 20%

95%

100%

1%

100%

100%

2. Peningkatan

Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Upaya Hukum :

Banding

Kasasi

PK e. Persentase

Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

b. Persentase

Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

50% 50% 90% 10% 80% 100% 1% 100% 100%

50% 50% 90% 10% 80% 100% 1% 100% 100%

50% 50% 90% 10% 80% 100% 1% 100% 100%

55% 55% 90% 20% 90% 100% 1% 100% 100%

60% 60% 90% 20% 95% 100% 1% 100% 100%

3. Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

3. Pengadaan

Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

1. Layanan Internal

100%

Rp.213.000.000,-

© PN P

elalaw

an

Page 36: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 22 dari 75

2.

Setiap Pencari Keadilan Dapat Menjangkau Badan Peradilan

a. Persentase

Perkara Prodeo yang diselesaikan

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung

- -

10%

3. Meningkatnya

Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

a. Persentase

Perkara Prodeo yang diselesaikan

b. Persentase

Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

-

- 100% 10%

-

- 100% 10%

-

- 100% 10%

-

- 100% 10%

-

- 100% 10%

© PN P

elalaw

an

Page 37: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 23 dari 75

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran

strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Negeri Pelalawan telah menetapkan

Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam

sasaran strategis.

Keterkaitan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai

berikut :

MATRIK HUBUNGAN TUJUAN STRATEGIS, SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS INDIIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: – Perdata

– Pidana

2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: – Perdata – Pidana

3. Persentase

penurunan sisa perkara:

– Perdata

– Pidana

4. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum:

– Banding

– Kasasi – PK

1. Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan

2. Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada

3. Perbandingan sisa

perkara tahun sebelumnya dikurangi dengan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa peraka tahun sebelumnya.

4. Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara

© PN P

elalaw

an

Page 38: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 24 dari 75

2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

5. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan secara Diversi

6. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

5. Perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak

6. Survey index kepuasan pencari keadilan

1. Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan Jumlah putusan

2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

3. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu

4. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses

2. Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakuka mediasi

3. Perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK secara lengkap dengan Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK

4. Perbandingan jumlah putusan perkara Tipikor yang diupload di website dengan jumlah perkara Tipikor yang diputus.

© PN P

elalaw

an

Page 39: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 25 dari 75

2. Setiap Pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

2. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

1. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

1. Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaika dengan jumlah perkara prodeo

2. Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung dengan jumla perkara yang diselesaikan di pengadilan

3. Perbandingan antara jumlah Pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu

1. Perbandingan jumlah temuan hasil pemeriksaaan eksternal yang ditindaklanjuti dengan temuan yang dilaporkan

Tabel 4. Matrik Hubungan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama

© PN P

elalaw

an

Page 40: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 26 dari 75

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018 Rencana Kinerja tahun 2018 Pengadilan Negeri Pelalawan memuat angka target

kinerja tahun 2018 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan

kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam

periode tahun 2018. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi

penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi

(performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN TAHUN 2018

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

- Perdata 100%

- Pidana 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan

- Perdata 70%

- Pidana 95%

c. Persentase penurunan sisa perkara

- Perdata 6%

- Pidana 6%

d. Persentase perkara yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum :

- Banding - Kasasi

- PK

55% 55%

90%

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

20%

f. Index responden pencari keadilan

yang puas terhadap layanan peradilan

90%

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

100%

© PN P

elalaw

an

Page 41: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 27 dari 75

b. Persentase Perkara yang

Diselesaikan melalui Mediasi

1%

c. Persentase berkas perkara yang

diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

100%

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

100%

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat

Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

-

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

-

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

100%

4. Meningkatnya Kepatuhan

Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang

Ditindaklanjuti (dieksekusi)

10%

Tabel 5. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2018

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2018 merupakan tolak

ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018. Penetapan Kinerja disusun

berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2018.

© PN P

elalaw

an

Page 42: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 28 dari 75

PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN 2018

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Terwujudnya Proses

Peradilan yang Pasti,

Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

- Perdata 100%

- Pidana 100%

b. Persentase perkara yang diselesaikan

- Perdata 70%

- Pidana 95%

c. Persentase penurunan sisa perkara

- Perdata 6%

- Pidana 6%

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :

- Banding - Kasasi

- PK

55% 55% 90%

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

20%

f. Index responden pencari keadilan yang

puas terhadap layanan peradilan

90%

2. Peningkatan Efektivitas

Pengelolaan Penyelesaian

Perkara

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

100%

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

1%

c. Persentase berkas perkara yang

diajukan Banding, Kasasi dan PK secara

100%

© PN P

elalaw

an

Page 43: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 29 dari 75

lengkap dan tepat waktu

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

100%

3. Meningkatnya Akses

Peradilan bagi Masyarakat

Miskin dan Terpinggirkan

d. Persentase Perkara Prodeo yang

diselesaikan

-

e. Persentase Perkara yang

diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

-

f. Persentase Pencari Keadilan

Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum

(Posbakum)

100%

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang

Ditindaklanjuti (dieksekusi)

10%

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan 2018

© PN P

elalaw

an

Page 44: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

BA

B III

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

C. REALISASI ANGGARAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS II

© PN P

elalaw

an

Page 45: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 30 dari 75

AKUNTABILITAS KINERJA BAB III.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Capaian kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2018 merupakan pencapaian

atas target kinerja tahun ke dua dari Renstra Pengadilan Negeri Pelalawan tahun 2015-

2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara antara realisasi dengan target yang

telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah di tetapkan tercapai atau

tidak.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian

kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan pada tahun 2018 adalah sebesar 93.30% .

Urutan sasaran yang memperoleh capaian kinerja dari yang paling tinggi hingga

terendah adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel (93.21%)

2. Peningkatan afektivitas pengelolaan penyelesaian perkara ( 180% )

3. Meningkatnya Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (100%)

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ( 0% )

Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator sasaran

sebagai mana dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

𝑪𝑨𝑷𝑨𝑰𝑨𝑵 = 𝑹𝑬𝑨𝑳𝑰𝑺𝑨𝑺𝑰

𝑻𝑨𝑹𝑮𝑬𝑻 × 𝟏𝟎𝟎%

© PN P

elalaw

an

Page 46: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 31 dari 75

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi *Capaian

1 Terwujudnya

Proses peradilan

yang

pasti,transparan

dan akuntabel

a. Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan

1. Perdata 2. Pidana

100%

100%

100%

100%

100%

100%

b. Persentase Perkara

1. Perdata 2. Pidana

Yang diselesaikan tepat waktu

70 % 95%

94% 92.56%

134% 97.43%

c. Penurunan sisa perkara

1. Perdata

2. Pidana

6%

6%

-37%

41%

-6,1%

6,8%

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum

1. Banding 2. Kasasi

3. PK

55% 55% 90%

89% 96.22% 100%

161% 174% 111%

e. Persentase perkara pidana

anak yang diselesaikan dengan diversi

20%

5,8%

29%

f. Indeks Respon pencari keadilan

yang puas terhadap layanan peradilan

90%

96%

106%

Rata-rata Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara 93.21%

*Perbandingan antara realisasi dengan target

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi *Capaian

2 Peningkatan

efektifitas

pengelolaan

a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak

100% 100% 100%

b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

1% 5.8 580%

© PN P

elalaw

an

Page 47: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 32 dari 75

penyelesaian

perkara

c. Persentase berkas perkara yang diajukan :

a. Banding b. Kasasi c. PK Secara lengkap dan tepat waktu

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

d. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1

hari setelah putus

100%

100%

100%

Rata-rata Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara 180%

*Perbandingan antara realisasi dengan target

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi *Capaian

3 Meningkatnya

akses peradilan

bagi masyarakat

miskin dan

terpinggirkan

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

-

-

-

b. Persentase perkara yang diselesaikan digedung pengadilan.

-

-

-

c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).

100%

100%

100%

Rata-rata Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara 100%

*Perbandingan antara realisasi dengan target

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi *Capaian

4 Meningkatnya

Kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan

Persentase putusan perkara perdata

yang ditindak lanjuti (eksekusi)

10 %

0 0

Rata-rata Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara 0

*Perbandingan antara realisasi dengan target

© PN P

elalaw

an

Page 48: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 33 dari 75

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sasaran I : Terwujudnya Proses Peradilan yang past i,

Transparan dan Akunt abel

Sasaran strategis Peningkatan Penyelesaian Perkara merupakan sasaran

utama dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Pelalawan. Sasaran ini

dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan

peradilan di Pengadilan Negeri Pelalawan dengan mengukur tingkat penyelesaian

perkara, sisa perkara, maupun ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara yaitu

maksimal 5 bulan.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di

tahun 2017 yang diselesaikan pada tahun 2018. Sasaran ini diukur menggunakan 4

indikator kinerja utama.

Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Indikator I

Indikator persentase penyelesaian sisa perkara adalah perbandingan sisa

perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan. Pada tahun

2018, realisasi penyelesaian sisa perkara pidana, maupun perdata mencapai target

100%.

Adanya sisa perkara pada tahun sebelumnya sering disebabkan karena

perkara yang masuk pada akhir tahun, dan tidak dapat diselesaikan pada tahun

berjalan.

Jumlah keseluruhan sisa perkara pada tahun 2017 adalah 61 perkara, pidana

biasa sebanyak 51 perkara, pidana anak sebanyak 2 perkara, dan perdata gugatan

sebanyak 8 perkara, dan dimana seluruh sisa perkara tersebut dapat diselesaikan

pada tahun 2018, sehingga tidak menjadi tunggakan lagi di tahun 2019.

© PN P

elalaw

an

Page 49: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 34 dari 75

*Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya)

Tahun Perkara

Sisa perkara

yang harus

diselesaikan

(tahun

sebelumnya)

Sisa perkara

yang

diselesaikan

tahun

berikutnya

*Realisasi Target Capaian

2014 Perdata 21 21 100% 100% 100%

Pidana 48 48 100% 100% 100%

2015 Perdata 12 12 100% 100% 100%

Pidana 42 42 100% 100% 100%

2016 Perdata 4 4 100% 100% 100%

Pidana 48 48 100% 100% 100%

2017 Perdata 7 7 100% 100% 100%

Pidana 66 66 100% 100% 100%

2018 Perdata 8 8 100% 100% 100%

Pidana 53 53 100% 100% 100%

Tabel 7. Tabel Penyelesaian Sisa Perkara

Pada Tabel diatas menunjukkan realisasi penyelesaian sisa perkara pada tahun-tahun

sebelumnya selalu mencapai taget 100%, hal ini tentunya dapat menggambarkan

konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Pelalawan untuk selalau menyelesaikan sisa perkara

tahun sebelumnya, sehingga tidak menjadi tunggakan di tahun berikutnya.

© PN P

elalaw

an

Page 50: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 35 dari 75

Grafik Penyelesaian Perkara Gambar 2.

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Indikator II

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penyelesaian perkara adalah

perbandingan perkara yang telah diselesaikan dengan perkara yang harus

diselesaikan (sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada

tahun berjalan).

Mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014

tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding

yang mengatur bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling

lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Maka wajar pada umumnya perkara yang masuk

pada bulan Oktober, November dan Desember belum bisa putus pada akhir tahun

2018, sehingga menjadi tunggakan perkara pada tahun 2019.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2014 2015 2016 2017 2018

Pe

rse

n

Tahun

Perdata

Pidana

© PN P

elalaw

an

Page 51: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 36 dari 75

*sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan

**Perbandingan perkara yang telah diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaika n

Tahun Perkara

Sisa

perkara

tahun

sebelumnya

Perkara

Masuk

*Perkara

yang harus

diselesaikan

Perkara

yang telah

diselesaikan

**Realisasi Target Capaian

2014 Perdata 21 56 77 65 84.41% 60% 140%

Pidana 48 300 348 306 87.93% 90% 97%

2015 Perdata 12 30 42 38 90.47% 60% 150%

Pidana 42 297 339 291 85.84% 90% 95.37%

2016 Perdata 4 35 39 32 68.75% 60% 114%

Pidana 48 411 459 393 85.62% 90% 95.13%

2017 Perdata 7 108 115 107 93% 60% 155%

Pidana 66 363 429 374 87.17% 90% 96.85%

2018 Perdata 8 175 183 172 94% 70% 134%

Pidana 53 364 417 386 92.56% 95% 97.43%

Tabel 8. Penanganan Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Pada Tabel diatas dapat dilihat penanganan perkara yang diselesaikan tepat

waktu beberapa tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2017

penyelesaian perkara perdata sebesar 93% sedangkan realisasi penyelesaian perkara

perdata pada tahun 2018 sebesar 94% dari 183 perkara yang masuk, ini

menunjukkan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya terhadap penanganan

penyelesaian perkata tepat waktu pada tahun 2018. Tentunya hal ini menunjukkan

kinerja yang masih tetap terjaga baik dalam proses peningkatan penanganan perkara

perdata yang dapat di selesaikan dengan tepat waktu. Begitu pula dengan perkara

pidana pada tahun 2017 dengan persentase penyelesaian perkara mencapai 87.17%,

dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 92.56% dari total 417 perkara

yang diselesaikan. Hal ini menggambarkan konsistensi kinerja Pengadilan Negeri

Pelalawan yang selalu berusaha untuk meningkatkan peyelesaian Perkara tepat

waktu.

© PN P

elalaw

an

Page 52: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 37 dari 75

Grafik Penanganan Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Gambar 3.

Persentase Penurunan Sisa Perkara Indikator III

Indikator persentase penurunan Sisa perkara adalah perbandingan perkara

yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada.

Tahun Perkara

Sisa perkara

tahun

sebelumnya

Sisa

perkara

tahun

berjalan

Realisasi Target Capaian

2017 Perdata 7 8 -14.28 5% -2.85%

Pidana 66 53 19.70 5% 3.94%

2018 Perdata 8 11 -37 6% -6.1%

Pidana 53 31 41 6% 6.8%

Tabel 9. Persentase penurunan sisa perkara

Pada Tabel diatas menunjukkan sisa perkara Pengadilan Negeri Pelalawan tahun

2018 pada perkara perdata sebesar -6.1%, dan pada perkara Pidana sebesar 6.8%. Ini

menunjukkan adanya peningkatan pada penurunan sisa perkara pidana dan berhasil

mencapai target yang ditentukan, beda halnya dengan perkara perdata yang belum

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

2014 2015 2016 2017 2018

140% 150%

114%

155%

134%

97% 95.37% 95.13% 96.85% 97.43%

Pe

rse

n

Tahun

Perdata

Pidana

© PN P

elalaw

an

Page 53: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 38 dari 75

mencapai target dalam penurunan sisa perkara dikarenakan banyaknya perkara perdata

permohonan yang masuk pada akhir tahun 2018. Keadaan ini tentunya menggambarkan

belum tercapainya kinerja dalam upaya penurunan sisa perkara di tahun 2018.

Grafik Penurunan Sisa Perkara Gambar 4.

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Indikator IV

Indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah

perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan

perkara. Pada Tabel ini terlihat persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum pada tahun sebelumnya, ini menggambarkan konsistensi kinerja Pengadilan

Negeri Pelalawan yang selalu berupaya meningkatkan pelayanan dimana secara

hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas

putusan pengadilan.

-8.00%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

2017 2018

-2.85%

-6.10%

3.94%

6.80%

Pe

rse

n

Tahun

Perdata

Pidana

© PN P

elalaw

an

Page 54: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 39 dari 75

Tahun Perkara

Jumlah

Perkara

yang

Putus

Perkara

yang

mengajukan

Upaya

Hukum

Perkara

yang tidak

mengajukan

Upaya

Hukum

*Realisasi Target Capaian

2015 Banding 327 18 309 94.50% 50% 189%

Kasasi 327 13 314 96.02% 50% 192%

PK 327 - 327 100% 90% 111%

2016 Banding 446 16 430 96.41% 50% 192%

Kasasi 446 10 436 97.75% 50% 195%

PK 446 1 445 99.77% 90% 199%

2017 Banding 398 18 380 95.50% 50% 190%

Kasasi 398 7 391 98.24% 50% 196%

PK 398 - 398 100% 90% 111%

2018 Banding 371 41 330 89% 55% 161%

Kasasi 371 14 357 96.22% 55% 174%

PK 371 0 371 100 90% 111%

Tabel 10. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian persentase

perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK tahun 2018 dari

jumlah perkara yang putus sebagai berikut :

Jumlah perkara yang mengajukan banding pada tahun 2018 sebanyak 41

perkara dari 330 perkara yang putus, sehingga capaian persentase perkara yang

tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2018 sebesar 89% , jika dibandingkan

dengan pengajuan upaya hukum banding di tahun 2017 ada kenaikan sebesar 6.56%

. Hal ini menunjukkan bahwa belum seluruhnya putusan Hakim tingkat pertama

dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan, sehingga meneruskan perkara

pada tingkat banding.

Jumlah perkara yang mengajukan kasasi pada tahun 2018 sebanyak 14

perkara dari 357 perkara yang putus, sehingga capaian persentase perkara yang

tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2018 sebesar 96.22% , jika

© PN P

elalaw

an

Page 55: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 40 dari 75

dibandingkan dengan pengajuan upaya hukum Kasasi di tahun 2017 ada Penurunan

pengajuan upaya hukum kasasi sebesar 2.02% . Hal ini menunjukkan bahwa belum

seluruhnya putusan tingkat banding dapat diterima oleh masyarakat atau oleh para

pihak yang berperkara.

Untuk jumlah perkara yang mengajukan PK pada tahun 2018 tidak ada,

sehingga persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum PK untuk tahun

2018 sebesar 100% .

Grafik Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Gambar 5.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi dan capaian persentase

perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK tahun 2018 dari

jumlah perkara yang putus sebagai berikut :

Jumlah perkara yang mengajukan banding pada tahun 2018 sebanyak 41

perkara dari 330 perkara yang putus, sehingga capaian persentase perkara yang

tidak mengajukan upaya hukum pada tahun 2018 sebesar 89% , jika dibandingkan

dengan pengajuan upaya hukum banding di tahun 2017 ada kenaikan sebesar 6.56%

Hal ini menunjukkan bahwa belum seluruhnya putusan Hakim tingkat pertama dapat

diterima oleh masyarakat pencari keadilan, sehingga meneruskan perkara pada

tingkat banding.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

2015 2016 2017 2018

Banding 189% 192% 190% 161%

Kasasi 192% 195% 196% 168%

PK 111% 199% 111% 106%

Banding

Kasasi

PK

© PN P

elalaw

an

Page 56: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 41 dari 75

Jumlah perkara yang mengajukan kasasi pada tahun 2018 sebanyak 14

perkara dari 357 perkara yang putus, sehingga capaian persentase perkara yang

tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2018 sebesar 96.22% , jika

dibandingkan dengan pengajuan upaya hukum Kasasi di tahun 2017 ada Penurunan

pengajuan upaya hukum kasasi sebesar 2.02% . Hal ini menunjukkan bahwa belum

seluruhnya putusan tingkat banding dapat diterima oleh masyarakat atau oleh para

pihak yang berperkara.

Untuk jumlah perkara yang mengajukan PK pada tahun 2018 tidak ada,

sehingga persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum PK untuk tahun

2018 sebesar 100% .

Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Indikator V

Indikator persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

adalah perbandingan jumlah perkara Anak yang diselesaikan secara Diversi dengan

jumlah perkara Pidana anak. Pada Tabel dibawah dapat di simpulkan bahwa capaian

Perkara anak yang berhasil diversi tahun 2018 sebanyak 1 perkara dari jumlah

perkara anak 17 perkara dengan persentase capaian 29%. Hal ini disebabkan belum

tercapainya kesepakatan oleh kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan

diversi.

Tahun Perkara

Jumlah

Perkara

Pidana

Anak

Perkara yang

berhasil

Diversi

*Realisasi Target Capaian

2016 Anak 14 2 14,28% 10% 143%

2017 Anak 13 1 7,7% 10% 77%

2018 Anak 17 1 5.8% 20% 29%

Tabel 11. Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses

peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam

© PN P

elalaw

an

Page 57: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 42 dari 75

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi

diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18

tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur

18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan

diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat

dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan

sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai

dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Dari Uraian diatas dapat di simpulkan bahwa capaian Perkara anak yang

berhasil diversi tahun 2018 sebanyak 1 perkara dari jumlah perkara anak 17 perkara

dengan persentase capaian 29%. Hal ini disebabkan belum tercapainya kesepakatan

oleh kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan diversi.

© PN P

elalaw

an

Page 58: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 43 dari 75

Grafik Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Gambar 6.

Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan Indikator VI

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

diukur berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan

Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Indikator kinerja

persentase responden yang puas terhadap pelayanan peradilan adalah

perbandingan responden yang puas terhadap pelayanan peradilan dengan jumlah

responden yang memperoleh pelayanan peradilan.

Pada Tahun 2018 (Januari s/d Desember) Pengadilan Negeri Pelalawan

melakukan survey melalui kuisioner terhadap 420 masyarakat pencari keadilan yang

puas terhadap layanan peradilan. Berdasarkan hasil survey dan hasil analisis data

yang telah dilakukan,maka indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan

Negeri Pelalawan Tahun 2018 sebesar 95.91 berada pada Karagori “Sangat Baik”

(Pada Interval 88.31-100.00).

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut di ukur dengan ruang lingkup sebagai

berikut :

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Capaian

2016 143%

2017 77%

2018 29%

143%

77%

29%

2016

2017

2018

© PN P

elalaw

an

Page 59: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 44 dari 75

Tabel 12. Ruang Lingkup Indeks Kepuasan Masyarakat

Realisasi Target Capaian

96 90 106%

Variabel Pengukuran ini di dasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman survey Kepuasan

Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public dari 19 ruang lingkup antara lain:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberidan penerima

pelayanan, termasuk pengaduan.

No. Ruang Lingkup Rata- rata

Skor Katagori

1 Persyaratan 3,87 Sangat Baik

2 Prosedur 3,85 Sangat Mudah

3 Waktu Penyelesaian 3.83 Sangat Cepat

4 Perilaku Pelaksana 3.76 Sangat Sopan dan Ramah

5 Sarana dan Prasarana 3.64 Sangat Baik

6 Produksi Spesifikasi Jenis Pelayanan 3.80 Sangat Sesuai

7 Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

3.88 Maksimal dikelola dengan baik

8 Maklumat Pelayanan 3.88 Sangat Sesuai

9 Kompetensi Pelaksana 3.88 Sangat Kompeten

10 Integritas Pelaksana 3.78 Sangat Berintegritas

11 Waktu Sidang 3.60 Tepat Waktu

12 Salinan Putusan 3.76 Sangat Cepat

13 Profesionalitas Hakim 3.78 Sangat Profesional

14 SIPP dan Web Pengadilan 3.88 Sangat Efektif

15 Biaya Pelayanan 3.86 Gratis

16 Panduan Informasi 3.88 Sangat Mudah

17 Akses Difabel 3.88 Sangat baik

18 Prodeo 3.88 Sangat Baik

19 Bantuan Buta Huruf 3.88 Sangat Baik

© PN P

elalaw

an

Page 60: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 45 dari 75

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh

proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Perilaku Pelaksana.

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

5. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai

maksud dan tujuan.Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang

utama terselenggarannya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

6. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan

diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini

merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

7. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan

penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

8. Maklumat Pelayanan.

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pelayanan kesanggupan dan kewajiban

penyelenggaraan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. Kompetensi Pelaksana.

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana

meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

10. Integritas Pelaksana.

Pelaksana bekerja dengan iklas tapi tidak mengharapkan sesuatu berupa pungli.

11. Waktu Sidang.

Waktu persidangan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Majelis Hakim.

12. Salinan Putusan.

Salinan Putusan diberikan kepada yang berhak dan sesuai aturannya.

13. Profesionalitas Hakim.

Dalam persidangan Hakim selalu Profesionalitas.

© PN P

elalaw

an

Page 61: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 46 dari 75

14. SIPP dan Web Pengadilan.

SIPP dan Web Pengadilan selalu Efektif dan Efisien dalam memberikan informasi

perkara ;

15. Biaya/Tarif.

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

16. Panduan informasi.

Pengguna layanan pengadilan dengan mudah mengetahui denah/jalur bangunan

sehingga mengetahui tujuan kebutuhannya.

17. Akses Difabel.

Pengadilan mempunyai jalur sehingga orang difabel dapat memasuki Pengadilan

Negeri Pelalawan Kelas II untuk memperoleh layanan.

18. Prodeo.

Pengadilan menyediakan pelayanan bagi pengguna layanan yang tidak mampu

secara ekonomi dengan pelayanan prodeo dan bantuan hokum.

19. Bantuan Buta Huruf.

Pengadilan memberikan bantuan kepada pengguna layanan pengadilan yang tidak

pandai menulis maupun membaca.

Terhadap ruang lingkup tersebut, diberikan penilaian dengan katagori skala skor :

No. Mutu Pelayanan Norma Skor

Skala 100 Skala 1 - 4

1. A ( Sangat Baik ) 81,26 – 100,00 3,26 – 4.00

2. B ( Baik ) 62,51 – 81,25 2,51 – 3,25

3. C (Kurang Baik ) 43,76 – 62,50 1,76 – 2,50

4. D ( Tidak Baik ) 25,00 – 43,73 1,00 – 1,75

Tabel 13. Skala Penilaian

© PN P

elalaw

an

Page 62: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 47 dari 75

Sasaran II : Peningkat an Efekt ivit as Pengelolaan

Penyelesaian Perkara

Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dimaksudkan

untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi upaya Pengadilan Negeri Pelalawan dalam

memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, dengan mengukur tertib administrasi

putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, persentase perkara yang diselesaikan

secara mediasi, berkas perkara yang diajukan banding,kasasi dan PK secra tepat waktu dan

putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online

dalam waktu 1 hari putus.

Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu Indikator I

Tahun Perkara

Jumlah Perkara Yang Putus

Isi Putusan yang diterima para pihak

*Realisasi Target Capaian

2014 Perdata 65 65 100% 100% 100%

Pidana 306 306 100% 100% 100%

2015 Perdata 38 38 100% 100% 100%

Pidana 291 291 100% 100% 100%

2016 Perdata 32 32 100% 100% 100%

Pidana 393 393 100% 100% 100%

2017 Perdata 108 108 100% 100% 100%

Pidana 363 363 100% 100% 100%

2018

Perdata 172 172 100% 100% 100%

Pidana 386 386 100% 100% 100%

* Perbandingan Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan Tabel 14. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dari 558 jumlah perkara yang telah

putus pada tahun 2018 secara langsung isi putusan dapat diterima oleh para pihak secara

tepat waktu, sehingga persentase penyampaian putusan yang diterima para pihak tepat

waktu adalah 100%. Hal ini menggambarkan konsistensi kinerja Pengadilan Negeri

© PN P

elalaw

an

Page 63: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 48 dari 75

Pelalawan yang selalau menyampaikan putusan perkara di terima oleh para pihak dengan

tepat waktu.

Adapun Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) sebagai pendukung Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dalam hal Pengiriman salinan putusan kepada

JPU dan terdakwa selama tahun 2018 dapat dilihat dalam Tabel realisasi dibawah ini :

Realisasi Anggaran Belanja Dipa (03) Perkara Pidana Yang di selesaikan di Tingkat

Pertama di Wilayah Riau

NO. JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI %

054 Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa 13.200.000 13.200.000 100

Tabel 15. Realisasi Anggaran Belanja Dipa (03) Perkara Pidana Yang di selesaikan di Tingkat Pertama

di Wilayah Riau

Grafik Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Gambar 7.

Pertama Di Wilayah Riau

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2014 2015 2016 2017 2018

Pe

rse

nta

se

Tahun

Pidana

Perdata© PN P

elalaw

an

Page 64: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 49 dari 75

Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Secara Mediasi Indikator II

Dalam mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi, Mahkamah

Agung telah merancang revisi Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan, Pokja Mediasi yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung melalui SK

KMA Nomor KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013, berhasil merampungkan tugas

dan tanggung jawab yang diamanatkan kepada Pokja tersebut dengan lahirnya

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan.

Beberapa hal baru yang diatur dalam Perma Mediasi ini adalah mengenai

ketentuan mediasi dijalankan dengan iktikad baik. Jangka waktu pelaksanaan

mediasi juga sekarang ditentukan menjadi 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai

kesepakatan sampai 30 hari berikutnya. Keterlibatan tokoh masyarakat dan

kemungkinan pejabat pengadilan non-hakim untuk menjadi mediator juga

diakomodasi dalam Perma ini.

Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi

masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif

penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui

mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi

yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada

tanggal 17 Juni 2016 KMA mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2016

tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. SK KMA ini mengandung berbagai

instrumen dan petunjuk teknis yang detail mengenai pelaksanaan mediasi.

Diharapkan dengan terbitnya aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan

mediasi dapat meningkat.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan

jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang

dilakukan mediasi.

© PN P

elalaw

an

Page 65: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 50 dari 75

Tahun

Perkara yang

diajukan mediasi

Mediasi yang berhasil

*Realisasi Target Capaian

2014 19 0 0 1% 0 2015 13 0 0 1% 0 2016 6 0 0 1% 0 2017 27 2 7.4% 1% 740%

2018 17 1 5.8 1% 580%

* Perbandingan jumlah pekara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi

Tabel 16. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkara perdata gugatan yang diajukan

mediasi pada tahun 2018 sebanyak 17 perkara, namun yang berhasil diselesaikan

melalui proses mediasi hanya 1 (satu) perkara, sehingga persentase capaian pada

perkara perdata yang berhasil diselesaikan dengan mediasi pada tahun 2018 sebsesar

580%. Adapun jenis perkara yang ditangani adalah mengenai perkara perdata gugatan

dimana para pihak tetap pada keninginan semula, tawaran perdamaian yang diajukan

oleh pihak lawan (tergugat) maupun pihak penggugat belum bisa dilaksanakan dan

dipenuhi oleh para pihak. Dan adapun perkara lainnya adalah perkara perceraian

dimana kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perceraian. Sehingga pada

tahun 2018 upaya mediasi belum dapat terlaksana secara maksimal.

Grafuik Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Gambar 8.

0% 0% 0%

7%

6%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

2014 2015 2016 2017 2018

Pe

rse

nta

se

Tahun

Capaian

© PN P

elalaw

an

Page 66: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 51 dari 75

Persentase jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi,dan PK Indikator IIIsecara lengkap dan tepat waktu.

Tahun Perkara

Jumlah

perkara yang

diajukan

banding,

kasasi PK

jumlah perkara

yang diajukan

banding, kasasi

PK secara

lengkap dan

tepat waktu

*Realisasi Target Capaian

2016 Pidana

Perdata 29 29 100% 100% 100%

2017 Pidana

Perdata 25 25 100% 100% 100%

2018 Pidana

Perdata 55 55 100% 100% 100%

* Perbandingan jumlah perkarayang diaukan bandng,kasasi,dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas

perkara yang dimohonkan banding,kasasi,dan PK. Tabel 17. Persentase jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi,dan PK secara lengkap dan tepat

waktu

Jumlah perkara pada pengadilan negeri pelalawan yang diajukan banding,kasasi dan

PK pada tahun 2018 adalah sebanyak 55 berkas, dari berkas yang diajukan banding, kasasi

dan PK tersebut sudah disampaiakan secara lengkap sebanyak 55 berkas sehingga

persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK dan disampaikan secara lengkap

adalah 100%.

Adapun Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) sebagai pendukung Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dalam hal Pengiriman berkas perkara banding,

berkas perkara kasasi dan berkas peninjauan kembali selama tahun 2018 dapat dilihat

dalam Tabel realisasi dibawah ini :

© PN P

elalaw

an

Page 67: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 52 dari 75

Realisasi Anggaran Belanja Dipa (03) Perkara Pidana Yang di selesaikan di Tingkat Pertama di

Wilayah Riau

NO. JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI %

PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN DI TINGKAT PERTAMA DI WILAYAH RIAU

056 Penangan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama

5.715.000 5.505.000 96.32

057 Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Tingkat Pertama

3.996.000 2.907.200 72.8

Tabel 18. Realisasi Anggaran Belanja Dipa (03) Perkara Pidana Yang di selesaikan di Tingkat Pertama

di Wilayah Riau

Grafik Persentase Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Perkara Pidana yang diselesaikan di Gambar 9.

Tingkat Pertama di Wilayah Riau

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Persentase

96.32%

72.80%

Penangan Perkara

Banding di Pengadilan

Tingkat Pertama

Penanganan Perkara

Kasasi dan Peninjauan

Kembali di Pengadilan

Negeri Tingkat Pertama

© PN P

elalaw

an

Page 68: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 53 dari 75

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang Indikator IVdapat diakses secara online dalam jangka waktu 1 hari setelah putus.

Indikator Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat

yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah

perbandingan jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang

dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus dengan Jumlah

Perkara yang diputus.

Tahun Perkara

Jumlah putusan

perkara

yang diupload dalam

website

Jumlah perkara yang

menarik perhatian

masyarakat dan

dapat diakses secara

online dalam waktu 1

hari setelah di putus

*Realisasi Target Capaian

2017 Pidana 20 20 100% 100% 100%

2018 Perdata

Pidana 10 10 100% 100% 100%

Tabel 19. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam jangka waktu 1 hari setelah putus.

Perkara yang menarik perhatian masyarakat dalam hal ini perkara yang banyak

menyita perhatian dan minat masyarakat untuk dapat mengikuti jalannya persidangan,

baik melalui media cetak, media online pada Pengadilan Negeri Pelalawan untuk tahun

2018 sebanyak 10 perkara. Dimana perkara yang menarik perhatian masyarakat ini

didominasi oleh perkara Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang terjadi di sekitar

Kabupaten Pelalawan. Banyaknya perkara Kehutanan yang menarik perhatian

masyarakat ini karena sengketa perebutan lahan tanah adat yang di yakini masyarakat

melawan sebuah perusahaan, konservasi sumber daya alam menggarap Hutan P roduksi

Terbatas (HPT) dan lain-lain. Selain itu Perkara yang menarik perhatian masyarakat

lainnya adalah perkara praperadilan, perkara penipuan, dan kepemilikan Narkoba.

Adapun putusan perkara yang manarik perhatian masyarakat tersebut dapat

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus, sehingga persentase capaian

pada indikator ini sebesar 100%.

© PN P

elalaw

an

Page 69: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 54 dari 75

Grafik Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Gambar 10.

Sasaran III : Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin

dan t erpinggirkan

Persentase Perkara Prodeo yang di selesaikan Indikator I

Pada tahun 2018 tidak ada permohonan perkara prodeo yang masuk pada

kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan, sehingga tidak adanya capaian target

yang diselesaikan pada indikator ini.

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan Indikator II

Pada tahun 2018 tidak ada permohonan yang masuk pada Pengadilan Negeri

Pelalawan untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan atau dapat di sebut sidang

keliling sehingga tidak adanya capaian target yang diselesaikan pada indikator ini.

Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Indikator IIILayanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan

bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan

tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari

keadilan golongan tertentu.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018

100% 100% 100% 100%

Pidana

Perdata

© PN P

elalaw

an

Page 70: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 55 dari 75

Tahun Perkara

Jumlah

pencari

keadilan

golongan

tertentu

Jumlah pencari

keadilan golongan

tertentu yang

mendapat bantuan

hukum

*Realisasi Target Capaian

2016 48 48 100% 100% 100%

2017 120 120 100% 100% 100%

2018 240 240 100% 100% 100%

Tabel 20. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Pelalawan mendapatkan alokasi dana

DIPA Badilum untuk Dana Pos Bantuan Hukum, dimana sepanjang tahun 2018 dana

tersebut telah terserap untuk layanan jasa bantuan hukum bagi masyarakat pencari

keadilan sebanyak 240 layanan Orang/Jam. Sehingga realisasi capaian pencari

keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum sebesar 100%.

Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pelalawan selalu memberikan

pelayanan Bantuan Hukum bagi pencari keadilan golongan tertentu.

Adapun Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) sebagai pendukung Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dalam hal Layanan Pos bantuan Hukum di

Pengadilan Negeri Pelalawan selama tahun 2018 dapat dilihat dalam Tabel realisasi

dibawah ini :

Jenis Belanja Pagu (Rp)

Volume Realisasi Target Capaian

Belanja Jasa Konsultan 24.000.000 240/OJ 100% 100% 100%

Tabel 21. Realisasi Anggaran Belanja Dipa (03) Pos Bantuan Hukum

© PN P

elalaw

an

Page 71: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 56 dari 75

Grafik Persentase Realisasi Anggaran Belanja DIPA (03) Pos Bantuan Hukum Gambar 11.

100% 100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2016 2017 2018

Pe

rse

nta

se

Tahun

Capaian

© PN P

elalaw

an

Page 72: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 57 dari 75

Sasaran IV : Meningkatnya Kepat uhan t erhadap putusan

pengadilan

Persentase Putusan Perkara perdata yang di tindak lanjuti (eksekusi) Indikator I

Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah

perbandingan jumlah putusan perkara perdata sudah berkekuatan hukum tetap

yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara

perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap. Indikator ini untuk mengukur

kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.

Tabel 22. Persentase Putusan Perkara perdata yang di tindak lanjuti (eksekusi)

Tahun Jumlah Putusan

Perkara Perdata

Yang Sudah BHT

Jumlah Putusan

Perkara Perdata

Yang

Ditindaklanjuti

(Eksekusi)

*Realisasi Target Capaian

2017 2 1 5% 10% 50%

2018 2 - 0% 10% 0%

*Perbandingan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang dieselesaikan dengan jumlah permohonan eksekusi perkara perdata yang diajukan

Pada tahun 2018 jumlah putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum

tetap sebanyak 2 perkara, namun belum dapat terlaksana walaupun sudah dilakukan

Aanmaning termohon eksekusi belum bersedia membayar panjar biaya pelaksanaan

eksekusi sehingga proses pelaksanaannya menunggu biaya pelaksanaan eksekusi

dari pihak termohon. Oleh karena itu persentase capaian putusan perkara perdata

yang ditindaklanjuti pada tahun 2018 sebesar 0% / belum dapat terlaksana.

© PN P

elalaw

an

Page 73: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 58 dari 75

Grafik Persentase Putusan Perkara Perdata Yg Ditindaklanjuti (Eksekusi) Gambar 12.

C. REALISASI ANGGARAN Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Pelalawan Tahun 2018 adalah sebesar Rp.

4.241.830.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga

Puluh Ribu Rupiah) bersumber dari APBN yang terdiri dari DIPA Badan Urusan

Administrasi (DIPA 01) Mahkamah Agung RI dengan jumlah sebesar 3.983.328.000,-

(Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tigaratus Dua Puluh Delapan Ribu

Rupiah) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (DIPA 03) Mahkamah

Agung RI dengan jumlah sebesar Rp. 258.502.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta

Limaratus Dua Ribu Rupiah).

1. Realisasi Anggaran Belanja DIPA – 01 Badan Urusan Administrasi

Jenis Belanja Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Sisa (Rp)

Capaian %

Belanja Pegawai 2.832.512.000 2.832.508.277 3.723 99

Belanja Barang 881.414.000 879.767.695 1.646.305 99.81

Belanja Modal 213.000.000 211.171.900 1.828.100 99

Non Operasional 56.402.000 56.364.809 37.191 99

Total 3.983.328.000 3.979.812.681 3.515.319 99.91%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Capaian (%)

50

0

2017

2018

© PN P

elalaw

an

Page 74: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 59 dari 75

Grafik Realisasi Anggaran Belanja DIPA – 01 Badan Urusan Administrasi Gambar 13.

NO. JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI %

51 Belanja Pegawai

Belanja Gaji Pokok PNS 1.130.308.000 1.130.307.080 99.99

Belanja Pembulatan Gaji PNS 21.000 20.237 96.36

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 72.883.000 72.882.520 100

Belanja Tunj. Anak PNS 23.034.000 23.033.420 99.99

Belanja Tunj. Struktural PNS 28.140.000 28.140.000 100

Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.089.250.000 1.089.250.000 100

Belanja Tunj. Pph PNS 121.123.000 121.122.460 100

Belanja Tunj. Beras PNS 59.240.000 59.239.560 100

Belanja Uang Makan PNS 201.483.000 201.483.000 100

Belanja Tunj. Umum PNS 16.580.000 16.580.000 100

Belanja Tunj. Kemahalan Hakim 90.450.000 90.450.000 100

Total 2.832.512.000 2.832.508.277 100

Tabel 23. Realisasi Belanja Pegawai Dipa (01) Badan Urusan Administrasi

94.86

99.81

99 99

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

Realisasi

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Non Operasional

© PN P

elalaw

an

Page 75: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 60 dari 75

NO JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI %

52 Belanja Barang Operasional

Belanja Keperluan Perkantoran

307.044.000 318.194.000 103

Belanja Barang Pesediaan Barang Konsumsi

58.520.000 58.519.900 99

Belanja Langganan Daya dan Jasa 41.228.000 38.110.259 92

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat

16.800.000 16.718.550 99

Belanja Langganan Listrik 82.800.000 82.800.000 100

Belanja Langganan Telepon 3.420.000 3.344.134 97

Beban Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

156.476.000 156.461.745 99

Beban Biaya Pemeliharaan Gedung dan Banguna lainnya

19.900.000 19.900.000 100

Beban pemeliharaan peralatan dan mesin

129.586.000 126.564.607 97

Honor Operasional satua kerja 50.040.000 48.840.000 98

Belanja barang operasional lainnya (Pakaian dinas pegawai)

18.600.000 18.600.000 100

Total 881.414.000 866.981.214 99.81

Tabel 24. Realisasi Belanja Barang Operasional Dipa (01) Badan Urusan Adminstrasi

NO. JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI %

51 Belanja Barang Non Operasional

Belanja Bahan (Konsumsi rapat) 5.402.000 5.402.000 100

Beban Perjalanan Dinas Biasa (Konsultasi) 15.000.000 14.962.809 99

Beban Perjalanan Dinas Biasa (Kanwil/KPPN) 36.000.000 36.000.000 100

Total 56.402.000 56.364.809 99

Tabel 25. Realisasi Belanja Barang Non Operasional Dipa (01) Badan Urusan Adminstrasi

NO JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI %

Belanja Modal

051 Pembangunan/Renovasi Gedung dan bangunan 55.000.000 54.998.900 99

052 Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor 84.000.000 82.885.000 97

053 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

74.000.000 73.288.000 99

Total 213.000.000 211.171.900 99

Tabel 26. Realisasi Belanja Modal Dipa (01) Badan Urusan Adminstrasi

© PN P

elalaw

an

Page 76: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 61 dari 75

2. Realisasi Anggaran Belanja DIPA – 03 Badan Peradilan Umum

Anggaran DIPA (03) berupa Belanja Barang sebesar Rp. 258.502.000,- (Dua

Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Ribu Rupiah). Belanja barang pada

DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional

persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan

menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

Jenis Belanja Pagu

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Sisa

(Rp)

Capaian

% Belanja Barang/Bahan 258.502.000 242.456.100 16.045.900 93.79

Total 258.502.000 242.456.100 16.045.900 93.79

Tabel 27. Realisasi Anggaran Belanja Dipa (03) Badan Peradilan Umum

NO JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA REALISASI %

POSBAKUM

51 Pos Bantuan Hukum

Belanja Jasa Konsultan 24.000.000 24.000.000 100

PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN DI TINGKAT PERTAMA DI WILAYAH RIAU

051 Pendaftaran Berkas Perkara 87.500.000 87.499.050 100

052 Pemeriksaan Disidang Pengadilan 89.431.000 76.155.000 85.15

053 Minutasi 20.000.000 19.999.850 100

054 Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa

13.200.000 13.200.000 100

055 Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan

13.200.000 13.190.000 99

056 Penangan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama

5.715.000 5.505.000 96.32

057 Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Tingkat Pertama

3.996.000 2.907.200 72.8

PERKARA PERADILAN UMUM YANG DISELESAIKAN MELALUI PEMBEBASAN BIAYA PERKARA DI WILAYAH RIAU

051 Biaya Perkara 1.160.000 0 0

052 Biaya Eksekusi 300.000 0 0

Total 258.502.000 242.456.100 93.79

Tabel 28. Realisasi Belanja Barang Dipa (03) Badan Peradilan Umum

© PN P

elalaw

an

Page 77: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 62 dari 75

DIPA (01) digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) program kerja yaitu :

1. (005.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

Mahkamah Agung dan ;

2. (005.01.02) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Sedangkan DIPA (03) digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu :

(005.03.07) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

No Jenis Belanja Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Sisa (Rp)

Capaian %

1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung

3.770.328.000 3.768.640.781 1.687.219 99.95

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung

213.000.000 211.171.900 1.828.100 99.14

3 Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Umum

258.502.000 242.464.100 16.037.900 93.79

Tabel 29. Realisasi Anggaran Berdasarkan Program

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Capaian

Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas

Teknis lainnya Mahkamah

Agung

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah

Agung

Program Peningkatan

Manajemen Peradilan

Umum

© PN P

elalaw

an

Page 78: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

BA

B IV

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

B. SARAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS II

© PN P

elalaw

an

Page 79: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 63 dari 75

KESIMPULAN BAB IV.

A. KESIMPULAN Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II sebagai Pengadilan Negeri Tingkat pertama

telah berupa secara maksimal untuk mewujudkan visi dan misi pengadilan yang telah di

tetapkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang

terbatas telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari

keadilan. Proses penyelenggaraan administrasi peradilan maupun administrasi umum

telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), walaupun masih

terdapat berbagai kekurangan karena terbatasnya sumber daya manusia maupun sarana

dan prasarana pendukung lainnya. Seluruh Kegiatan Penyelenggaraan peradilan juga

tidak terlepas dari pengawasan internal, pembinaan dan monitoring yang dilakukan oleh

ketua pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II, wakil ketua dan serta jajaran Hakim

pengawas pada Pengadilan Negeri Pelalawan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Pelalawan

Kelas II tahun 2018 telah menyajikan berberapa keberhasilan maupun kendala dalam

mencapai sasaran strategis pada capaian indikator kinerja masing-masing sasaran yang

telah ditetapkan. Namun secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan

peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dari 4

(empat) sasaran yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 terdapat 2

(dua) sasaran yang capaiannya mencapai 100%, antara lain: Peningkatan Efektivitas

Pengelolaan Penyelesaian Perkara (108%) dan meningkatnya akses peradilan bagi

masyarakat miskin dan terpinggirkan (100%). Selain itu terdapat 2 (dua) sasaran yang

capaianya dibawah 100% yaitu Terwujudnya Proses peradilan yang pati, transparan dan

akuntabel ( 93.21% ) dan Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan (0% ).

Dari hasil capaian tersebut secara umum telah menunjukkan bahwa selama

tahun 2018 Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II sudah melaksanakan tugas dan

fungsinya sebagai lembaga peradilan yang memberikan bukti nyata atas capaian kinerja

yang terlaksana dan berjalan dengan sebagai mana mestinya baik dari aspek

© PN P

elalaw

an

Page 80: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018

Halaman 64 dari 75

pengelolaan administrasi perkara maupun administrasi umum. Walaupun dalam

pelaksanaannya masih menemukan berbagai kendala baik dari segi sarana prasarana

yang belum mendukung dan sumberdaya manusia yang sangat terbatas dibandingkan

dengan jumlah beban kerja yang semakin meningkat.

B. REKOMENDASI 1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi penyelenggaraan

peradilan, maka perlu secara bertahap di upayakan peningkatan ketersediaan sarana

dan prasarana yang memadai guna menunjang kelancaran, kenyamanan dan kualitas

kinerja serta perlu ditambah anggaran untuk pemeliharaan mengingat sarana dan

prasarana yang digunakan sudah mulai rusak dimakan usia.

2. Dengan volume perkara dan beban kerja yang terus meningkat diharapkan adanya

penambahan pegawai pada Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II mengingat sumber

daya manusia yang dimiliki saat ini masih sangat terbatas sehingga menimbulkan

rangkap jabatan dan pekerjaan tidak dapat dilakukan dengan maksimal.

3. Agar dilakukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada Pejabat

Struktural maupun pejabat Fungsional dan seluruh pegawai baik teknis maupun non

teknis agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan

baik dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik.

© PN P

elalaw

an

Page 81: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2018

LAMPIRAN

© PN P

elalaw

an

Page 82: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

© PN P

elalaw

an

Page 83: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

© PN P

elalaw

an

Page 84: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PELALAWAN KELAS II BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015

© PN P

elalaw

an

Page 85: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGU

NG JAWAB

SUMBER

DATA

1. Terwujudnya Proses Peradilan

yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :

- Perdata - Pidana

Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya

Panitera Laporan Bulanan

dan Laporan Tahunan

b. Persentase perkara :

-

Perdata

- Pidana

yang diselesaikan tepat waktu

Catatan : perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara

yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun

berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya

Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan

tahun berjalan

Panitera Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

c. Persentase penurunan sisa perkara:

- Perdata - Pidana

Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan:

Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan

Panitera

Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan

Jumlah Perkara yang ada x 100%

Tn.1− Tn

Tn.1 x 100%

Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan

Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan x 100%

© PN P

elalaw

an

Page 86: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya

Hukum : Banding

Kasasi

PK

Catatan : Upaya hukum = Banding, kasasi, PK

Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka

semakin puas atas putusan pengadilan

Panitera Laporan Bulanan

dan Laporan Tahunan

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Catatan:

Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban

Panitera Laporan Bulanan dan

Laporan Tahunan

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan :

PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun

2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Panitera Laporan Semesteran dan Laporan

Tahunan

2. Peningkatan Efektivitas

Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase Isi Putusan Yang

Diterima Oleh para pihak

Tepat Waktu

Panitera Laporan Bulanan

dan Laporan Tahunan

b. Persentase Perkara yang

Diselesaikan melalui Mediasi

Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Panitera

Laporan

Bulanan dan Laporan

Tahunan

Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Jumlah Putusan Perkara x 100%

Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi

Jumlah Perkara Pidana Anak x 100%

x 100% Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu

Jumlah Putusan

Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi x 100% © P

N Pela

lawan

Page 87: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding,

Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

Panitera Laporan Bulanan

dan Laporan Tahunan

d. Persentase putusan perkara

yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Panitera Laporan

Bulanan dan Laporan Tahunan

3 Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Catatan :

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Panitera Laporan Bulanan dan Laporan

Tahunan

b. Persentase Perkara yang

diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Catatan :

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor

pengadilan (zetting plaatz, sidang kelil ing maupun gedung-gedung lainnya)

Panitera Laporan

Bulanan dan Laporan Tahunan

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan

Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan

Bantuan Hukum Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu

Catatan : PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)

Panitera Laporan Bulanan

dan Laporan Tahunan

x 100% Jumlah berkas perkara yang diajukan banding

kasasi dan PK secara lengkap

Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding,

kasasi dan PK

Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan

Jumlah Perkara Prodeo x 100%

Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar

gedung pengadilan

x 100%

x 100%

x 100%

Jumlah putusan perkara Tipikor yang

di upload dalam website

Jumlah perkara Tipikor

yang diputus

© PN P

elalaw

an

Page 88: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

© PN P

elalaw

an

Page 89: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Pelalawan Yang Agung

Misi :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

No Tujuan Target

Jangka

Menengah

Sasaran

Target

Strategis

Uraian Indikator kinerja Uraian Indikator kinerja 2015

2016

2017

2018

2019

Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Anggaran

1.

Pencari

Keadil;an Merasa kebutuhan dan kepuasannya

terpenuhi

a. Persentase sisa

perkara y ang diselesaikan : - Perdata

- Pidana b. Persentase

perkara : - Perdata

- Pidana y ang diselesaikan tepat w aktu

c.Persentase penurunan sisa perkara:

- Perdata

- Pidana d. Persentase

perkara y ang

Tidak Mengajukan Upay a Hukum :

Banding

Kasasi

PK

100% 100%

70 % 95%

6% 6%

60% 60% 90%

1. Terw ujudnya

Proses Peradilan y ang Pasti, Transparan

dan Akuntabel

a. Persentase sisa

perkara y ang diselesaikan : - Perdata

- Pidana b. Persentase

perkara : - Perdata

- Pidana y ang diselesaikan tepat w aktu

c.Persentase penurunan sisa perkara:

- Perdata

- Pidana d. Persentase

perkara y ang

Tidak Mengajukan Upay a Hukum :

Banding

Kasasi

PK

100% 100%

60% 90%

5% 5%

50% 50% 90%

100% 100%

60% 90%

5% 5%

50% 50% 90%

100% 100%

60% 90%

5% 5%

50% 50% 90%

100% 100%

70% 95%

6% 6%

55% 55% 90%

100% 100%

70% 95%

6% 6%

60% 60% 90%

1. Program

peningkatan manajemen peradilan umum

2. Program dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainny a Mahakamah

Agung

3. Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana

1. Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum

2. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan

Urusan Administrasi

3. Pengadaan

Sarana dan Prasarana di Lingkungan

1. Pos Bantuan Hukum

2. Perkara Peradilan Umum yang

diselesaikan ditingkat pertama dan banding y ang tepat w aktu

3. Perkara peradilan umum yang

diselesaikan melalui pembebasa biay a perkara

1. Lay anan Dukungan manajemen

satker daerah

2. Lay anan Perkantoran Gaji dan tunjangan

3. Operasional dan pemeliharaan kantor

1. Lay anan Internal

100%

100%

100%

100%

100% 100%

100%

Rp.24.000.000,-

Rp. 233.042.000,-

Rp. 1.460.000,-

Rp. 56.402.000,-

Rp.3.713.926.000,- Rp. 881.414..000,-

Rp.213.000.000,-

© PN P

elalaw

an

Page 90: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

2.

Setiap Pencari

Keadilan Dapat Menjangkau Badan

Peradilan

e. Persentase Perkara Pidana Anak y ang Diselesaikan

dengan Div ersi f. Index responden

pencari keadilan y ang puas

terhadap lay anan peradilan

a. Persentase Isi

Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

b. Persentase

Perkara y ang Diselesaikan melalui Mediasi

c. Persentase

berkas perkara y ang diajukan

Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat w aktu

d. Persentase

putusan perkara y ang menarik

perhatian masy arakat yang dapat diakses secara online

dalam w aktu 1 hari setelah diputus

a. Persentase

Perkara Prodeo y ang diselesaikan

b. Persentase Perkara y ang diselesaikan di luar Gedung

20%

95%

100%

1%

100%

100%

-

-

2. Peningkatan

Efektiv itas Pengelolaan Peny elesaian Perkara

3. Meningkatny a

Akses Peradilan bagi Masy arakat Miskin dan

Terpinggirkan

e. Persentase Perkara Pidana Anak y ang Diselesaikan

dengan Div ersi f. Index responden

pencari keadilan y ang puas

terhadap lay anan peradilan

a. Persentase Isi

Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

b. Persentase

Perkara y ang Diselesaikan melalui Mediasi

c. Persentase

berkas perkara y ang diajukan

Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat w aktu

d. Persentase

putusan perkara y ang menarik

perhatian masy arakat yang dapat diakses secara online

dalam w aktu 1 hari setelah diputus

a. Persentase

Perkara Prodeo y ang diselesaikan

b. Persentase Perkara y ang diselesaikan di luar Gedung

10%

80%

100%

1%

100%

100%

-

-

10%

80%

100%

1%

100%

100%

-

-

10%

80%

100%

1%

100%

100%

-

-

20%

90%

100%

1%

100%

100%

-

-

20%

95%

100%

1%

100%

100%

-

-

Aparatur Mahkamah Agung

Mahkamah Agung

© PN P

elalaw

an

Page 91: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

10%

4. Meningkatny a

Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pengadilan

c. Persentase Pencari Keadilan

Golongan Tertentu y ang Mendapat Lay anan

Bantuan Hukum (Posbakum) Persentase

Putusan Perkara Perdata y ang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

100%

10%

100%

10%

100%

10%

100%

10%

100%

10%

© PN P

elalaw

an

Page 92: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

© PN P

elalaw

an

Page 93: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

© PN P

elalaw

an

Page 94: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

© PN P

elalaw

an

Page 95: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

RENCANA KINERJA TAHUN 2018

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

Sasaran Strategis Indikator kinerja Utama Target Program Kegiatan Indikator Kegiatan Target Anggaran

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,

Transparan dan Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata

- Pidana

100 %

100%

1. Program Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum

2. Program

Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya

1. Peningkatan Manajemen Peradilan

Umum

2. Pembinaan

Administrasi dan

Pengelolaan Keuangan Badan Urusan

Administrasi

1. Perkara Pradilan Umum yang diselesaikan

ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu

2. Penyelenggaraan

Operasional dan Non Operasional

Satker Daerah

- 240 Jam Layanan

- 373 Perkara

- 12 layanan

Rp. 258.502.000

Rp 4.136.592.000

b. Persentase perkara :

- Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat

waktu

70% 95%

c. Persentase penurunan sisa perkara:

- Perdata - Pidana

6% 6%

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding

Kasasi

PK

55%

55% 90%

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

20 %

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

90 %

Peningkatan

Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian

a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima

Oleh para pihak Tepat Waktu

100 % 1. Program

Peningkatan Manajemen Peradilan

1. Peningkatan

Manajemen Peradilan Umum

1. Perkara Pradilan

Umum yang diselesaikan ditingkat pertama

- 240 Jam

Layanan - 373

Rp. 258.502.000

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

1 %

© PN P

elalaw

an

Page 96: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

Perkara

c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu

100 % Umum

2. Program

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

3. Program

Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung

2. Pembinaan

Administrasi dan Pengelolaan

Keuangan Badan Urusan Administrasi

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di

Lingkungan Mahkamah Agung

dan banding secara tepat waktu

2. Penyelenggaraan

Operasional dan Non Operasional Satker Daerah

3. Pengadaan Teknologi Informasi,

Pengadaan Alat Pengolah Data dan komunikasi da pendukung

SIPP

Perkara - 12

layanan - 12 Bulan

- 1 Layanan

Rp 4.136.592.000

Rp. 213.000.000

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang

dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

100 %

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat

Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

- Program Peningkatan Manajemen

Peradilan Umum

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

1. Pos Bantuan hukum

2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan

ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu

3. Perkara Peradilan yang diselesaikan melalui pembebasan

biaya perkara Di Wilayah Riau

- 240 Jam Layanan

- 373 Perkara

- 2 perkara

Rp. 24.000.000

Rp. 258.502.000

Rp. 1.160.000

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

-

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat

Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

100 % © PN P

elalaw

an

Page 97: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

© PN P

elalaw

an

Page 98: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN 2018

Sasaran Indikator kinerja Target

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

Target Reali sasi

Capaian

Target Reali sasi

Capaian

Target Reali sasi

Capaian

Target Reali sasi

Capaian

1. Terwujudnya

Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan

Akuntabel

a. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan : - Perdata

- Pidana

100%

100%

25%

50%

25%

50%

100%

100%

50%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

-

100%

-

100%

-

-

-

-

-

-

-

b. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan :

- Perdata

- Pidana

yang diselesaikan tepat waktu

70%

95%

25%

25%

25%

25%

100%

100%

50%

50%

50%

50%

100%

100%

70%

80%

70%

80%

100%

100%

87%

95%

94%

92.56%

134%

97.43%

c. Persentase penurunan sisa perkara:

- Perdata

- Pidana

6%

6%

-

1%

-

1%

-

100%

-

3%

-

3%

-

100%

-

5%

-

5%

-

100%

6%

6%

-37%

41%

-6.1%

6.8%

d. Persentase perkara yang Tidak

Mengajukan Upaya Hukum - Banding

- Kasasi

- PK

55%

55%

90%

10%

10%

25%

10%

10%

25%

100%

100%

25%

25%

25%

50%

25%

25%

50%

100%

100%

50%

50%

45%

75%

50%

45%

75%

100%

100%

75%

55%

55%

90%

89%

96.22%

100%

161%

174%

111%

e. Persentase Perkara Pidana Anak

yang Diselesaikan dengan Diversi

20%

1%

1%

100%

3%

3%

100%

5%

5%

100%

20%

5.8%

29%

f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap

© PN P

elalaw

an

Page 99: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

layanan peradilan 90% 30% 30% 100% 50%

50%

100%

80% 80% 100% 90% 96% 106%

2. Peningkatan

Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian

Perkara

a. Persentase Isi Putusan Yang

Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu

100%

25%

25%

100%

50%

50%

100%

80%

80%

100%

100%

100%

100%

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

1% 1% 1% 100% 3% 3% 100% 5% 5% 100% 1% 5.8% 580%

c. Persentase berkas perkara yang diajukan

- Banding,

- Kasasi

- PK

secara lengkap dan tepat waktu

100%

100%

100%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

100%

100%

100%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

100%

100%

100%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses

secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

100%

25%

25%

100%

50%

50%

100%

70%

70%

100%

100%

100%

100%

3. Meningkatnya

Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan

Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo

yang diselesaikan

- - - - - - - - - - - - -

b. Persentase Perkara yang

diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

- - - - - - - - - - - - -

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

100%

25%

25%

100%

50%

50%

100%

70%

70%

100%

100%

100%

100%

4. Meningkatnya Kepatuhan

Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)

10% - - - - - - - - - 10% 0% 0%

© PN P

elalaw

an

Page 100: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

© PN P

elalaw

an

Page 101: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas

II untuk tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi

informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen

Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas II.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan

secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan

dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pangkalan Kerinci, 07 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

NELSON ANGKAT, SH,.MH NIP. 19770313 200012 1 001

© PN P

elalaw

an

Page 102: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

CHECKLIST REVIU

No Pernyataan Check list

I Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP

2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja

3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan

6. Telah menyajikan akuntablitas keuangan

II Mekanisme

penyusunan

1. LKjIP disusun oleh unit kerja

yang memiliki tugas fungsi untuk itu

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai

3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari

unit kerja ke unit penyusun LKj

4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di

setiap unit kerja

5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah

diyakini keandalannya

6. Analisis/penjelasan dalam LKj

telah diketahui oleh unit kerja

terkait

7. LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.

III Substansi

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai

dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja

2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis

3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai

4. Target Indikator Kinerja

© PN P

elalaw

an

Page 103: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian

kinerja. 6. IKU pada LKj telah sesuai dengan

dokumen IKU yang ditetapkan 7. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak,

maka terdapat penjelasan yang memadai

8. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat

9. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran

10. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai

11. IKU dan IK telah SMART

© PN P

elalaw

an

Page 104: © PN Pelalawanpn-pelalawan.go.id/wp-content/uploads/2019/02/LKJIP-2018-ilovepdf...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Halaman i dari 75 KATA PENGANTAR Segala puji

PENGHARGAAN

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan Nilai A “Excellent”

© PN P

elalaw

an