LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN …setda.kulonprogokab.go.id/files/LKjIP...

i

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2017

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

2016

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2017

ii

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul ………………………………………………………………........ I

Daftar Isi ……………………………………………………………………............ Ii

DaftarTabel dan Daftar Diagram....………………………………............... Iii

Kata Pengantar ............................................................................................. Iv

Ikhtisar Eksekutif …………………………………………………………….......... V

B A B I PENDAHULUAN ........….……................................................... 1

1.1 Tugas dan Fungsi ……...................................................... 1

1.2 Struktur Organisasi .......................................................... 2

1.3 Isu Isu Strategis....... ......................................................... 3

B A B II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA……………..... 4

A. Tujuan .........………………………….………………...….... 4

B. Sasaran ........……………………….……….……..……..... 4

C. Program ………………..…............................................. 5

D. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ……..………...… 5

B A B III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………..................... 8

A. Pengukuran Kinerja ……………………………….............. 8

B. Analisis Capaian Kinerja …………….............................. 9

C. Permasalahan dan Solusi .............................................. 16

D. Analisis Efisiensi Sumber Daya...................................... 17

E. Akuntabilitas Keuangan …………….............................. 21

B A B IV PENUTUP……………………………………………….................. 24


iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1 Perubahan RKT Setda Kab. Kulon Progo Tahun 2017…....... 6

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Setda Tahun 2017......................................... 7

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja..................................................... 8

Tabel III.2 Pengukuran Kinerja Setda Kab. Kulon Progo Tahun 2017.... 9

Tabel III.3 Capaian sasaran strategis 1 .................................................... 10

Tabel III.4 Penghitungan capaian sasaran strategis 1........................... 11


Tabel III.6 Penghitungan capaian sasaran strategis 2........................... 14


Tabel III.8 Komposisi PNS Setda menurut tingkat pendidikan............... 18

Tabel III.9 Komposisi PNS Setda menurut golongan ruang.................... 19

Tabel III.10 Komposisi pejabat struktural dan fungsional Setda.............. 20

Tabel III.11 Perbandingan antara kebutuhan pegawai dengan riil 21

Tabel III.12 Target dan realisasi keuangan Setda tahun 2017 22


v

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon

Progo disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta dukungan

sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan

tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap

aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai alat umpan balik (feedback) yang dapat

digunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022. Rencana Kinerja Tahunan tahun 2017 serta

Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Dari hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat

disimpulkan bahwa semua sasaran yang telah ditetapkan telah berhasil dicapai dengan

sangat baik yaitu diatas 95%.

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Tahun 2017 sebagai berikut :

Diagram Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda Tahun 2017

74,18%

90,43%

74,00% 76,10%

90,43%

73,98%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Target Realisasi

Capaian kualitaskebijakanpenyelenggaraanpemerintahandaerah

Persentase capaianjumlah sasaranSKPD yangmemenuhi targetkinerja

Indeks KepuasanMasyarakat

Dari ketiga indikator sasaran yang telah ditetapkan, semuanya telah memenuhi target

yang telah ditetapkan .

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 dari total anggaran

sebesar Rp13.073.444.116,00 dapat diserap sebesar Rp12.445.183.698,00 atau 95,19 %.

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi


vi

Pemerintah (SAKIP) telah dilakukan berbagai perbaikan upaya meliputi :

1. Melakukan evaluasi terhadap realisasi anggaran (serapan anggaran) setiap

triwulannya;

2. Evaluasi program dan kegiatan dilakukan melalui sistem e-MONEV yang dikelola oleh

Bappeda.

.

Disamping melakukan penyempurnaan terhadap dokumen SAKIP, dalam rangka

meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja juga tetap diperlukan upaya-upaya untuk :

1. Membangun komitmen semua pimpinan di lingkungan Sekretariat Daerah

Kabupaten Kulon Progo agar dalam merencanakan program dan kegiatan selalu

mengacu pada dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJMD ditingkat

Kabupaten serta Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Setda Tahun 2017 – 2022;

2. Target yang telah direncanakan dalam dokumen Penetapan Kinerja harus benar-

benar dilaksanakan sehingga dapat tercapai secara maksimal;

3. Bahwa LKjIP bukan hanya melaporkan capaian realisasi keuangan, tapi manfaat dari

kegiatan yang telah dilaksanakan. Sehingga bagian selaku pelaksana kegiatan

agar memberikan data-data yang akurat dan tepat waktu.


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 Sekretariat Daerah

mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

4. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada

Sekretariat Daerah serta;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretaris

Daerah mempunyai tugas:

1. menyusun dan mengoordinasikan kebijakan bidang pemerintahan

dankesejahteraan rakyat;

2. menyusun dan mengoordinasikan kebijakan bidang perekonomian,

pembangunan dan sumber daya alam;

3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sebagaimana

dimaksud pada huruf 1 dan huruf 2;

4. menyusun dan menyelenggarakan pembinaan administrasi dan aparatur

Pemerintah Daerah;

5. menyelenggarakan perumusan produk hukum Daerah, organisasi dan

kerjasama;

6. menyelenggarakan kegiatan rumah tangga, protokol, hubungan

masyarakat dan layanan pengadaan;

7. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administratif kepada seluruh

Perangkat Daerah; dan

8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan

bidang tugasnya.


2

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun

2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, susunan

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat

Asisten Perekonomian

Pembangunan dan Sumber

Daya Alam

Asisten Administrasi Umum

1) Bagian Administrasi

Pemerintahan terdiri

dari :

a) Sub Bag. Tata

Pemerintahan

Umum ;

b) Sub Bag.

Pengendaian dan

Pelaporan Otda

c) Sub Bag.

Pengembangan

Pemda dan

Otonomi Desa

1) Bag. Administrasi

Pembangunan :

a) Sub Bag.

Perencanaan

Pembangunandan

Informatika;

b) Sub Bag. Pekerjaan

Umum Pertanahan

dan Tata Ruang; dan

c) Sub Bag.

Pertambangan Energi

dan Lingkungan

Hidup Perhubungan

dan Pariwisata

1) Bagian Umum terdiri dari :

a) Sub Bag. Umum dan

Kepegawaian;

b) Sub Bag. Keuangan;

dan

c) Sub Bagian

Perencanaan.

2) Bagian Hukum terdiri

dari :

a) Sub Bag. Produk

Hukum Daerah;

b) Sub Bag. Pelayanan

Hukum dan HAM;

dan

c) Sub Bag.

Dokumentasi dan

Sosialisasi Produk

Hukum.


Perekonomian terdiri dari :

a) Sub Bag. Koperasi,

Usaha Mikro Kecil

Menengah dan

Pelayanan Terpadu;

b) Sub Bag.

Perindustrian,

Perdagangan dan

Badan Usaha Daerah;

dan

c) Sub Bag. Pertanian

Panngan Kelautan

dan Perikanan

2) Bagian Organisasi teridiri

dari :

a) Sub Bag.

Kelembagaan;

b) Sub Bag.

Ketatalaksanaan; dan

c) Sub Bag.

Pengembangan

Kinerja Perangkat

Daerah.


Kesejahteraan Rakyat

dan Kemasyarakatan

terdiri dari :

a) Sub Bag.

Pendidikan dan

Kesehatan;

b) Sub Bag. Sosial;

c) Sub Bag.

Administrasi

Kemasyarakatan.

3) Bagian Layanan

Pengadaam terdiri dari :

a) Sub Perencanaan

dan Evaluasi ; dan

b) Sub Bag. Hubungan

Masyarakat; dan

c) Sub Bag. Pengadaan.

3) Bagian Rumah Tangga:

a) Sub Bag. Rumah

Tangga ;

b) Sub Bag. Humas ; dan

c) Sub Bag. Protokol.

Kelompok Jabatan Fungsional;


3

1.2 Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi

entitas dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah

keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih

besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan

peluang untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo

adalah :

a. Belum optimalnya perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintah

daerah;

b. Belum optimalnya layanan kedinasan KDH/WKDH;

c. Belum optimalnya perencanaan kinerja, pengelolaan keuangan dan aset;

d. Sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia OPD kurang

memadai;

e. Peningkatan penguatan kelembagaan;

f. Belum optimalnya pengembangan kapasitas otonomi daerah;

g. Belum optimalnya kinerja BUMD, BUM Desa dan Lembaga Keuangan;

h. Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan;

i. Belum optimalnya layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah;

j. Belum optimalnya kualitas layanan kemasyarakatan ;

k. Belum optimalnya pengelolaan JDI Hukum; dan

l. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah.


4

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1. PERENCANAAN

Perencanaan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dilingkungan

Sekretariat Daerah didasarkan pada dokumen Rencana Strategi (Renstra)

Sekretariat Daerah Tahun 2017 – 2022 sebagaimana Peraturan Bupati Kulon Progo

No 74 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Adapun dokumen Renstra tersebut memuat :

A. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai, yang rumusannya bersifat

spesifik, realitis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai

dalam periode yang direncanakan dalam waktu satu sampai lima tahun.

Adapun tujuan dari Sekretariat Daerah adalah “Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan

akuntabel”.

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang

dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka

waktu tertentu. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu

kegiatan.

Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo meliputi :

1. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan

daerah;

2. Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaran pemerintahan;

3. Meningkatnya kualitas layanan kemasyarakatan.


5

C. Program

Program Sekretariat Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategik

(Renstra) Sekretariat Daerah tahun 2017-2022 meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia SKPD

4. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

5. Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH

6. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

7. Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah

8. Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan

9. Program Penataan dan Penguatan Organisasi

10. Program Pelayanan Bantuan Hukum

11. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah

12. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa

13. Program Peningkatan BUMD,BUM Desa dan Lembaga Keuangan

14. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Sekretariat

Daerah Kabupaten Kulon Progo menargetkan indikator sasaran serta target

capain indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Target kinerja tahun

2017 direncanakan menyesuaikan dengan Renstra SKPD tahun 2017-2022

dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2017. Adapun RKT 2017 seperti dijelaskan

pada tabel berikut :


6

Tabel II.1

Perubahan Rencana Kinerja Tahunan Setda Kabupaten Kulon Progo

Tahun 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(%)

1 2 3

1 Meningkatnya kualitas kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan

daerah

Capaian kualitas

kebijakan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

74,18

2 Meningkatnya kualitas kinerja

penyelenggaraan pemerintahan

Persentase

capaian jumah

sasaran SKPD yang

memenuhi target

kinerja

90,43

3 Meningkatnya kualitas layanan

kemasyarakatan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

74,00

B. Perjanjian Kinerja

Dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2017, tertuang bahwa

untuk mencapai target-target sasaran sesuai dengan RKT 2017 Sekretariat

Daerah melaksanakan 14 Program ( 4 program setiap SKPD dan 10

program urusan).

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Daerah Tahun 2017 sebagai

berikut:


7

Tabel II

Perjanjian Kinerja Perubahan Setda Tahun 2017

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Unit Kerja

1 Meningkatnya

kualitas kebijakan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

Capaian kualitas

kebijakan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

74,18% Sekretariat Daerah

2. Meningkatnya

kualitas kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan

Persentase capaian

jumlah sasaran SKPD

yang memenuhi

target kinerja


3. Meningkatnya

kualitas layanan

kemasyarakatan

Hasil survei kepuasan

masyarakat


Program Anggaran

(Rp)

1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH

1.666.740.900,00

2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 485.234.450,00

3. Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Daerah 833.202.150,00

4. Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan 1.235.570.450,00

5. Program Penataan dan Penguatan Organisasi 281.236.400,00

6. Program Pelayanan Bantuan Hukum 276.864.500,00

7. Program Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Daerah

420.951.025,00

8. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan

Barang/Jasa 871.469.700,00

9. Program Peningkatan BUMD, BUM Desa dan

Lembaga Keuangan 173.320.450,00

10. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah 278.085.700,00

11. Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 2.184.912.850,00

12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 4.171.684.891,00

13. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja 60.270.750,00

14. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia SKPD 133.899.900,00

Jumlah 13.073.444.116,00


8

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2017

Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo sudah melaksanakan penilaian

kinerja yang berpedoman pada Perjanjian Kinerja. Penilaian ini dilakukan untuk

mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang

hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam

pencapaian tujuan dan sasaran. Tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran

strategis adalah dengan indikator kinerja. Sebagai catatan, indikator kinerja

sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja

(penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja.

Tabel III.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval Nilai Realisasi

Kinerja

Kriteria Penilaian

Realisasi Kinerja Kode

1. 91≤ Sangat Tinggi

2. 76 ≤ 90 Tinggi

3. 66 ≤ 75 Sedang

4. 51 ≤ 65 Rendah

5. ≤ 50 Sangat Rendah

Tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan

hasil pengukurannya dapat dilihat pada Tabel III.2 dibawah ini :


9

Tabel III.2

Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Kab. Kulon Progo TA 2017

Dengan demikian, ketiga sasaran tersebut terealisasi dengan “Sangat Tinggi”,

dengan interval nilai realisasi kinerja diatas 91%, namun masih ada satu sasaran

yang belum mencapai target yaitu sasaran ketiga : meningkatnya kualitas layanan

kemasyarakatan dari target 74,00 tercapai 73,98.

B. Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja pada tahun 2017 ini tidak dapat

dilakukan pembandingan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan

No. Sasaran Indikator

2017 Target

Akhir

Renstra

(2022)

(%)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2022

(%)

Kriteria Target

(%

Reali-

Sasi

(%)

%

1 Meningkatn

ya kualitas

kebijakan

penyelengg

araan

pemerintah

an daerah

Capaian

kualitas

kebijakan

penyeleng

garaan

pemerintah

an daerah

74,18 76,10 102,58 100 76,10 Sangat

Tinggi

2 Meningkat

nya kualitas

kinerja

penyelengg

araan

pemerinta

han

Persentase

capaian

jumlah

sasaran

SKPD yang

memenuhi

target

kinerja

90,43 90,43 100 100 90,43 Sangat

Tinggi

3 Meningkat

nya kualitas

layanan

kemasyarak

atan

Hasil survei

kepuasan

masyarakat

74,00 73,98 97,77 85,00 87,04 Sangat

Tinggi


10

tahun 2017 ini merupakan tahun transisi antara Renstra yang terdahulu (periode

2011-2016) dengan Renstra periode 2017-2022 dimana keduanya sangat berbeda

baik dari sasaran maupun indikatornya. Sasaran dan Indikator Renstra 2017-2022

sangat berbeda dengan Renstra 2011-2016 disebabkan adanya beberapa urusan

dan program yang sebelumnya dilaksanakan oleh Setda, namun mulai 2017

dilaksanakan oleh beberapa OPD lainnya, antara lain adalah urusan pertanahan

(dilasanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang), urusan persandian dan

program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa (Dinas Kominfo)

Berdasarkan pada Tabel hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2017 secara rinci capaian masing-masing sasaran strategis

dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Tabel III.3

Capaian sasaran strategis 1

No Indikator

2017 Target

Akhir

Renstra

(2022)

(%)

Capaian s/d

2017

terhadap

2022

(%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

Realisasi

(%)

1 Capaian kualitas

kebijakan

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

74,18% 76,10 102,58 100,00 76,10

Dari tabel diatas sasaran strategis Meningkatnya kualitas kebijakan

penyelenggaraan pemerintahan daerah terealisasi sebesar 76,10% dari target

74,18% atau prosentase capaian tahun 2017 sebesar 102,58 %. Sedangkan untuk

pencapaian sampai dengan 2017 terhadap tahun 2022 (akhir Renstra) mencapai

76,10%. Berikut penghitungan capaian sasaran strategis :


11

Tabel III.4

Penghitungan capaian sasaran strategi 1

Indikator

Sasaran Formula penghitungan

Capaian kinerja OPD

Target

(%)

Realisasi

(%)

Capaian

kualitas

kebijakan

penyelenggara

an

pemerintahan

daerah

((Jumlah kebijakan yang tidak

bermasalah/ jumlah kebijakan

yang ada (Perda, Perbup,

Keputusan Bupati, Peraturan

Bersama) x 100 + (jumlah

kebijakan yang ada/jumlah

kebijakan yang seharusnya

ada))x100/2

74,18 76,10

Jumlah kebijakan yang tidak

bermasalah

463 542

Jumlah kebijakan yang ada

(perda,perbub, keputusan

bupati, keputusan bersama)

463 542

Jumlah kebijakan yang ada 88 95

Jumlah kebijakan yang

seharusnya ada

182 182

Dari tabel diatas realisasi capaian sasaran strategi 1 sebesar 76,10% diperoleh

dari perhitungan sebagaimana berikut :

= ((542/542)+(95/182))x100/2 =(1+0,52)x100/2 =(1,52x100)/2 = 152,20/2 = 76,10%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah kebijakan tidak bermasalah sejumlah 542 buah kebijakan dengan

perincian :


12

- Perda : 15 buah

- SK Bupati : 430 buah

- Perbub : 95 buah

- Istruksi :2 buah

2. Jumlah kebijakan yang yang dihasilkan oleh Sekretariat Daerah sebanyak 95

buah kebijakan dengan rincian :

- Pelaksanaan evaluasi 1 dokumen ketatalaksanaan;

- Penyusunan 2 (dua ) dokumen RB dan SOP.

- Penyusunan dokumen anjab sejumlah 31 SKPD/UPTD

- Penyusunan dokumen kajian sejumlah 34 SKPD/UPTD

- Dokumen LKJiP dan SPM 3 dokumen

- Perumusan Kebijakan Bidang Perencanaan Pembangunan Penelitian

Pengembangan dan Kominfo 1 dokumen

- Perumusan kebijakan Bidang PU Tata Ruang dan Pertanahan 1

dokumen.

- Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Pariwisata dan

Perhubungan 1 dokumen

- Perumusan Kebijakan Bidang Pertanian, Pangan, Kelautan dan

Perikanan sebanyak 4 dokumen

- Perumusan Kebijakan Bidang Koperasi UMKM Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu sebanyak 2 dokumen

- Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebanyak

3 dokumen

- Perumusan kebijakan bidang pemerintahan umum sebanyak 1 dokumen.

- Monev Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perencanaan Pembangunan,

Litbang dan Kominfo sebanyak 1 dokumen

- Monev Pelaksanaan Kebijakan Bidang PU tata Ruang dan Pertanahan

sebanyak 1dokumen

- Monev Pelaksanaan Bidang Lingkungan Hidup Pariwisata dan

Perhubungan sebanyak 1 dokumen

- Monev Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian, Pangan, Kelautan

dan Perikanan sebanyak 4 dokumen


13

- Monev Pelaksanaan Kebijakan Bidang Koperasi UMKM , Penanaman

modal dan Pelayanan Terpadu sebanyak 2 dokumen

- Monev Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perindustrian dan

Perdagangan sebanyak 1 dokumen

- Monev Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesra dan Kemasyarakatan

sebanyak 1 dokumen

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya kualitas kenerja penyelenggaraan

pemerintahan

Tabel III.5


No Indikator

2017 Target

Akhir

Renstra

(2022) (%)

Capaian s/d

2017 terhadap

2022 (%)

Target

(%)

Realisasi

(%)

Realisasi

(%)

1 Persentase

capaian

sasaran SKPD

yang

memenuhi

target kinerja

90,43 90,43 100,00 100,00 90,43

Dari tabel diatas sasaran strategis Meningkatnya kualitas kualitas kinerja

penyelenggaraan pemerintahan terealisasi sebesar 90.43% dari target 90,43%

atau prosentase capaian tahun 2017 sebesar 100 %. Sedangkan untuk

pencapaian sampai dengan 2017 terhadap tahun 2022 (akhir Renstra) mencapai

90,43%.

Cara penghitungan realisasi capaian sasaran strategis tahun 2017 adalah

sebagaimana berikut dalam tabel :


14

Tabel III.6

Penghitungan capaian sasaran strategi 2

Indikator

Sasaran Formula penghitungan

Capaian kinerja OPD

Target

(%)

Realisasi

(%)

Persentase

capaian

jumlah sasaran

SKPD yang

memenuhi

target kinerja

((Jumlah paket yang terealisasi

/jumlah seluruh paket pengadaan

barang dan jasa secara elektronik

yang seharusnya)+(Jumlah Sasaran

SKPD yang mencapai target/

jumlah Sasaran SKPD ))x100/2

90,43 90,43

Jumlah paket yang terealisasi 230 227

Jumlah seluruh paket pengadaan

barang dan jasa secara elektronik

seharusnya

230 227

Jumlah sasaran SKPD yang

mencapai target

38 38

Jumlah sasaran SKPD 47 47

Dari tabel diatas realisasi capaian sasaran strategi 2 sebesar 90,43% diperoleh dari

perhitungan sebagaimana berikut :

= ((227/227)+(38/47))x100/2 =(1,00+0,81)x100/2 =(1,81x100)/2 = 180,85/2 =90,43%

Dari data diatas dapat dijelaskan sebagai beikut :

1. Realisasi layanan pengadaan sebanya 227 paket pengadaan terdiri dari :

- Lelang konstruksi sebanyak 144 paket

- Lelang barang dan jasa sebanyak 34 paket

- Lelang jasa konsultansi sebanyak 49 paket

2. Realiasi Sasaran OPD yang mencapai target sebanyak 38 sasaran dari 47

sasaran.


15

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya kualitas layanan kemasyarakatan

Tabel III.7


Indikator 2017 Target

Akhir Renstra

(2022)

(%)

Capaian s/d

2017 terhadap 2022

(%) Target

(%)

Realisasi

(%)

Realisasi

(%)

1 Indeks

Kepuasan

Masyarakat

74,00% 73,98 99,97 85,00 87,04

Dari tabel diatas sasaran strategis Meningkatnya kualitas layanan

kemasyarakatan terealisasi sebesar 73,98% dari target 74,00% atau prosentase

capaian tahun 2017 sebesar 99,97 %. Sedangkan untuk pencapaian sampai

dengan 2017 terhadap tahun 2022 (akhir Renstra) mencapai 87,04%.

Indek Kepuasan Masyarakat ini ada 14 Unsur Pelayanan yang dinilai, adapun

hasilnya sebagai berikut :

No Unsur Pelayanan Nilai Rata-rata

U1 Persyaratan Pelayanan 3,678

U2 Prosedur Pelayanan 3.559

U3 Ketepatan Jam Buka Pelayanan 3.265

U4 Waktu Pelayanan 3.353

U5 Kewajaran Biaya Pelayanan 3.824

U6 Kesesuaian Hasil Pelayanan 3.471

U7 Kemampuan Pelaksana 3.382

U8 Kesopanan dan keramahan petugas 3.353

U9 Kejelasan Petugas Pelayanan 2.765

U10 Maklumat Pelayanan 2.353

U11 Fasilitas Pelayanan 2.324

U12 Kondisi Fasilitas Pelayanan 2.941

U13 Sarana Pengaduan 2.265

U14 Penunjuk Arah 1.147


16

Tingkat mutu pelayanan dibagi menjadi 4 tingkatan, sebagai berikut :

- A (Sangat Baik ) : 81,26 - 100,00

- B ( Baik) : 62,51 - 81,25

- C (Kurang Baik) : 43,76 - 62,50

- D (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75

Dari katergoi nilai diatas Sekretariat mempunyai mutu pelayanan Baik (73,98),

dilihat dari nilai unsur pelayanan pada tabel diatas maka masih perlu di

tingkatkan diataranya adalah penunjuk arah, sarana pengaduan, kejelasan

petugas layanan, fasilitasi pelayanan, kondisi fasilitas layanan, dan Maklumat

layanan. Yang selanjutnya akan diperbaiki untuk waktu-waktu yang akan

datang.

B. Permasalahan dan solusi

a. Permasalahan

1. Secara kualitas dan kuantitas SDM Sekretariat Daerah belum memadai.

2. Beberapa unsur pelayanan masih rendah;

3. Untuk Layanan Pengadaan memang secara struktur sudah terbentuk

menjadi sebuah bagian, namun personil untuk melaksanakan

pengadaan masih Ad Hoc (diambil dari OPD dilingkup Pemkab Kulon

Progo);

4. Masih kurangnya ketertiban dan ketaatan terhadap aturan serta

kompetensi pengelola dan pengawas Lembaga Keuangan Pedesaan;

5. Pelaksanaan Instruksi Bupati No. 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Transaksi non tunai masih timbul banyak permasalah

6. Kualitas rumusan kebijakan pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan.

b. Solusi

1. Optimalisasi SDM yang ada;

2. Usulan penambahan personil ke BKPP Kabupaten Kulon Progo;

3. Perlu adanya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Pengadaan Barang/Jasa

di Bagian Layanan Pengadaan;

4. Perlunya penambahan intensitas pembinaan dan monitoring serta


17

pelaksanaan pelatihan/workshoop bagi pengelola maupun pengawas

Lembaga Keuangan Pedesaan;

5. Perlunya adanya bimtek/pelatihan bagi pengelola keuangan dan

meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;

6. Perlu adanya kerjasama dengan pihak ketiga yang profesional pada

bidangnya.

C. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari

adanya dukungan Sumber Daya. Penggunaan sumber daya dibedakan menjadi

3 yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasaran serta anggaran. Khusus untuk

anggaran akan dibahas dalam akuntabilitas keuangan.

Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja

organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan

organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada

didalamnya. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat Daerah

didukung oleh 149 personil. Data sumber daya manusia aparatur dilihat

dari tingkat pendidikan, golongan ruang, komposisi per jabatan (JFU,JFT,

eselon), serta kebutuhan riil pegawai sesuai dengan anjab sebagaimana

tabel berikut :


18

Tabel III.8

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah

Menurut Tingkat Pendidikan Data Desember 2017

No. Uraian SD SLTP SLTA D-III S1/D4 S2 Jumlah

1. Sekretaris Daerah 1 1

2. Asisten Sekretaris

Daerah

1 2 3

3. Staf Ahli 2 1 3

4. Bagian Adm.

Pemerintahan Umum

- - 3 2 5 3 13

5. Bagian Hukum - - 7 1 5 1 14

6. Bagian Adm. Kesra

dan Kemasyarakatan

- - 5 1 3 2 11

7. Bagian Adm.

Pembangunan

- - 3 1 3 1 8

8. Bagian Adm.

Perekonomian

- - 2 1 4 4 11

9. Bagian Layanan

Pengadaan

- - 2 1 4 - 7

10. Bagian Umum 1 8 3 7 3 22

11. Bagian Organisasi - - 6 1 4 2 13

12. Bagian Rumah

Tangga

2 1 26 - 14 - 43

Jumlah 2 2 62 11 52 20 149

Sumber Data Bagian Umum, 2017

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi SDM

Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo di dominasi oleh kualifikasi

pendidikan SLTA ( 62 orang atau 41,61%), kemudian diikuti oleh pendidikan S-

1/D4 ( 52 orang atau 34,90%), pendidikan S-2 (20 orang atau 13,42%), D III (11

orang atau 7,39%), serta SLTP dan SD masing-masing 2 orang atau 1,34%.


19

Tabel III.9 Komposisi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah

Menurut Golongan Ruang

Data Desember 2017

No Unit Gol I Gol II Gol III Gol IV Jumlah

1 Sekretaris Daerah - - - 1 1

2 Asisten Sekda - - - 3 3

3 Staf Ahli Bupati - - - 3 3

4 Bagian Pemerintahan

Umum

- 1 9 3 13

5 Bagian Kesra dan

Kemasyarakatan

- 2 8 1 11

6 Bagian Hukum - 2 12 1 14

7 Bagian Adm.

Pembangunan

- 3 4 1 8

8 Bagian

Adm.Perekonomian

- - 8 3 11

9 Bagian Layanan

Pengadaan

- 3 3 1 7

10 Bagian Organisasi - 2 9 2 13

11 Bagian Umum - 4 16 2 22

12 Bagian Rumah Tangga 1 14 27 1 43

Jumlah 1 31 96 22 149

Sumber Data : Bagian Umum, 2017

Dari data diatas pegawai Sekretariat Daerah didominasi golongan III, diikuti

golongan II, kemudian golongan IV dan golongan I.

Sedangkan Komposisi pegawai Setda berdasarkan jabatan dan eselonisasi

dapat dilihat pada tabel berikut :


20

Tabel III.10

Komposisi Pejabat Struktural (Per Eselon) dan Fungsional

Sekretariat Daerah

Data Desember 2017

No Unit JFU JFT

Eselon Jumlah

II III IV

1 Sekretaris Daerah - - 1 - - 1

2 Asisten Sekda - - 3 - - 3

3 Staf Ahli Bupati - - 3 - - 3

4 Bagian Adm.Pemerintahan 10 - 1 3 14

5 Bagian Adm. Kesra dan

Kemasyarakatan

7 - - 1 3 11

6 Bagian Hukum 10 - - 1 3 14

7 Bagian Adm. Pembangunan 4 - - 1 3 8

8 Bagian Adm.Perekonomian 7 - - 1 3 11

9 Bagian Layanan Pengadaan 4 - - 1 2 7

10 Bagian Organisasi 9 - - 1 3 13

11 Bagian Umum 18 - - 1 2 21

12 Bagian Rumah Tangga 39 - - 1 3 43

Jumlah 107 7 9 26 149


Adapun Kebutuhan pegawai Sekretariat berdasarkan Perbub Nomor 93

Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan JFU pada Pemerintah

Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut :


21

Tabel III.11

Perbandingan antara kebutuhan pegawai (berdasarkan analisa jabatan)

dengan jumlah riil pegawai

Unit Kebutuhan

pegawai Jumlah riil Kekurangan

Sekretaris Daerah 1 1 -

Asisten Sekda 3 3 -

Staf Ahli Bupati 3 3 -

Bagian Pemerintahan 19 14 5

Bagian Kesra dan Kemasyarakatan 19 11 8

Bagian Hukum 21 14 7

Bagian Adm. Pembangunan 18 8 10

Bagian Adm.Perekonomian 15 11 4

Bagian Layanan Pengadaan 11 7 4

Bagian Organisasi 19 13 6

Bagian Umum 26 22 4

Bagian Rumah Tangga 57 43 14

Jumlah 212 149 63


Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 94 Tahun Tahun 2016

tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) pada Pemerintah Daerah

Kabupaten Kulon Progo terdapat 23 Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri dari 5

orang perancang undang-undang, 3 orang pranata humas, 1 arsiparis, 14 orang

pengelola barang/jasa, namun saat ini baru ada 1 orang perancang undang-

undang dan 2 arsiparis dalam proses penetapan dari JFU ke JFT.

D. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon

Progo pada Tahun 2017, didukung dengan anggaran (belanja langsung)


22

yang direncanakan sejumlah Rp. 13.073.444.116,00 dan terealisasi sejumlah

Rp. 12.445.183.698,00 dengan capaian kinerja anggaran sebesar 95,19 %.

Secara rinci anggaran belanja per program kegiatan Sekretariat Daerah

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 dapat dilihat pada lampiran Tabel III.10

berikut:

Tabel III.12

Target dan Realisasi Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2017

No Program Keuangan

% Target (Rp) Realisasi (Rp)

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

2.184.912.850,00 2.073.067.563,00 94,88

2 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

4.171.684.891,00 3.969.690.882,00 95,16


Kapasitas Sumberdaya

Manusia SKPD

133.899.900,00 113.223.250,00 84,56

4 Program Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi

Kinerja

60.270.750,00 55.116.250,00 91,45

5 Peningkatan Pelayanan

Kedinasan KDH/Wakil KDH

1.666.740.900,00 1.616.300.550,00 96,97

6 Program Penataan

Peraturan Perundang-

undangan

485.234.450,00 478.455.794,00 98,60

7 Program Pengembangan

Kapasitas Otonomi Daerah

833.202.150,00 805.355.150,00 96,66


Pelayanan

Kemasyarakatan

1.235.570.450,00 1.188.994.200,00 96,23

9 Program Penataan dan

Penguatan Organisasi

281.236.400,00 278.333.149,00 98,97

10 Program Pelayanan

Bantuan Hukum

276.864.500,00 204.109.395,00 73,72

11 Program Perumusan dan

Pengendalian Kebijakan

Daerah

420.951.025,00 401.411.816,00 95,36


Kualitas Pengadaan

Barang/Jasa

871.469.700,00 812.670.529,00 93,25


BUMD,BUM Desa dan

Lembaga Keuangan

173.320.450,00 172.774.944,00 99,69


Akuntabilitas Kinera

Pemerintah Daerah

278.085.700,00 275,680,226 99,13

Jumlah : 13.073.444.116,00 12.445.183.698,00 95,19


23

Efisiensi anggaran dioptimalkan melalui penggunaan anggaran sesuai

dengan kebutuhan dan kondisi riil, sehingga dapat menghemat penggunaan

biaya apabila dibandingkan dengan Standarisasi Harga Barang dan Jasa

(SHBJ), dimana dalam Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan

Jasa (SHBJ) mencantumkan harga maksimal.

Disamping mengacu pada harga secara riil, efisiensi juga dilakukan

melalui penghematan biaya rapat dan perjalanan dinas.


24

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten

Kulon Progo disusun sebagai wujud berkembangnya semangat akuntabilitas serta

dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan

keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional,

efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan

lingkungan strategis. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah

sebagai alat umpan balik (feedback) yang dapat digunakan manajemen untuk

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat

Daerah Kabupaten Kulon Progo, Rencana Kinerja Tahunan tahun 2017 serta

Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Dari hasil pengukuran kinerja sasaran di atas dapat

disimpulkan bahwa semua sasaran yang telah ditetapkan telah berhasil dicapai

dengan sangat baik yaitu diatas 95%.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama Sekretariat Tahun 2017

diketahui bahwa :

1. Indikator Kinerja Utama “ Capaian kualitas kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan daerah” tercapai 76,10% dari target yaitu 74,18% (terealisasi

102,58 %);

2. Indikator Kinerja Utama “Persentase capaian jumlah sasaran SKP yang

memenuhi target kinerja” tercapai 90,43% dari target 90,43% (terealisasi 100%);

3. Indikator Kinerja Utama “Indeks Kepuasan Masyarakat” tercapai 74,00% dari

target 73,98 % (terealisasi 99,97%).

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) telah dilakukan berbagai perbaikan meliputi :

1. Melakukan evaluasi secara berkala (tiga bulanan) terhadap capaian kinerja

OPD;

2. Evaluasi program dan kegiatan dilakukan melalui sistem e-MONEV yang

dikelola oleh Bappeda;

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN …setda.kulonprogokab.go.id/files/LKjIP...

Documents

Transcript of LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN …setda.kulonprogokab.go.id/files/LKjIP...