LAPORAN SINGKAT KOMISI VIII DPR RI Bidang Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian

Pemberdayaan Perempuan & PA RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Tahun Sidang : 2015-2016

Masa Persidangan : IV

Rapat ke : --

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat

Sifat rapat : Terbuka

Hari/tanggal : Senin, 25 Mei 2015

Waktu : 20.00 – 01.45 WIB

Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI (Ged.Nusantara II Lt. 2)

Rapat dengan : Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama

RI

Acara : Tentang Persoalan Penyelenggaraan Ibadah Haji serta

Rasionalisasi Indirect Cost dan Penyelenggaraan Umrah

iKetua Rapat : HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si, M.Psi.T

Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto,SH

Hadir : 37 Anggota dari 47 Anggota Komisi VIII DPR RI

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI, Senin, 25 Mei 2015 dibuka

pukul 20.00 WIB, rapat tersebut di pimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII

DPR RI Ibu. HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si, M.Psi.T., rapat

dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Pimpinan Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat kepada

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI serta

berbagai hal yang terkait dengan Persoalan Penyelenggaraan Ibadah

Haji serta Rasionalisasi Indirect Cost dan Penyelenggaraan Umrah .

II. PEMBAHASAN

I. Pendahuluan

II. Usulan Perbaikan indirect cost BPIH tahun 1436 H/2015 M

III. Isu-isu actual Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

IV. Penutup

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Direktur

Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI,

dengan agenda “Persoalan Penyelenggaraan Ibadah Haji serta

Rasionalisasi Indirect Cost dan Penyelenggaraan Umrah”, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI bersama Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji

dan Umrah Kementerian Agama RI bersepakat bahwa komponen

indirect cost BPIH tahun 1436 H/2015 M adalah tetap sesuai dengan

kesepakatan antara Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI

pada Rapat Kerja tanggal 22 April 2015, yaitu sebesar

Rp3.735.970.884.175,- (Tiga Triliun Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima

Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Delapan

Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

2. Dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji dan

umrah, Komisi VIII DPR RI mendesak kepada Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI agar

menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh saran dan pandangan

anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain:

a. Segera mensosialisasikan secara luas Peraturan Presiden tentang

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1436 H/2015 M kepada

seluruh calon jemaah haji yang akan berangkat, sehingga

mempercepat proses pelunasan BPIH.

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

haji dan umrah yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Ibadah

Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

(PPIU) untuk menghindari penipuan atau pelayanan yang buruk

kepada jemaah.

c. Mendata dan mengumumkan kepada publik melalui Kemenag

Kabupaten/Kota dan KUA terkait perusahaan haji dan umrah yang

memiliki izin penyelenggaraan haji dan umrah secara berkala.

d. Melaporkan perusahaan penyelenggara ibadah haji dan umrah

yang tidak memiliki izin kepada Kepolisian RI untuk memberikan

sanksi dan melakukan antisipasi kepada perusahaan

penyelenggara ibadah haji dan umrah sehingga dapat menghindari

terjadinya perbuatan melawan hukum.

e. Mempercepat proses penerbitan Peraturan Menteri Agama tentang

pembatasan haji 1 kali untuk menghindari semakin banyaknya

daftar tunggu (waiting list) calon jemaah haji.

f. Melakukan antisipasi terjadinya kuota haji yang tidak dipergunakan

dengan menyiapkan mekanisme yang tepat.

g. Melakukan pendataan jemaah umrah per tahun dan menyerahkan

data kasus haji dan umrah selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.

h. Meningkatkan koordinasi dengan pihak Direktorat Jenderal Imigrasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kepolisian RI dan

Kementerian Luar Negeri RI terkait penyelenggaraan umrah untuk

mencari solusi dan jalan keluar terbaik terhadap kasus

penelantaran jemaah umrah.

i. Memprioritaskan petugas haji berasal dari Kabupaten/Kota

setempat.

3. Komisi VIII DPR RI merekomendasikan agar Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI melakukan

kajian terkait penambahan kewenangan tentang penyelenggaraan

umrah dalam struktur Ditjen PHU yang telah ada.

Rapat ditutup pukul 01.45 WIB

Jakarta, 26 Mei 2015

AN.KETUA RAPAT/ SEKRETARIS,

ttd.

YANTO SUPRIYANTO NIP. 196305241992031001