01 BAB I Pendahuluan Rev01

8/17/2019 01 BAB I Pendahuluan Rev01

1/13

Bab 1

Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam sistem transportasi pelabuhan merupakan suatu simpul dari mata rantai kelancaran muatan

angkutan laut dan darat, yang selanjutnya berfungsi sebagai kegiatan peralihan antar moda transport.

Pentingnya peran pelabuhan dalam suatu sistem transportasi mengharuskan setiap pelabuhan memiliki

kerangka dasar rencana pengembangan dan pembangunan pelabuhan. Kerangka dasar tersebut

tertuang dalam suatu rencana pengembangan tata ruang yang kemudian dijabarkan dalam suatu

tahapan pelaksanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang. Hal ini diperlukan untuk

menjamin kepastian usaha dan pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang terencana terpadu, tepat

guna, effisien dan berkesinambungan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, bahwa

setiap pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan yang memuat rencana pengembangan

pelabuhan dengan rencana pengembangan wilayah, maka dalam penyusunan Rencana Induk

Pelabuhan harus memperhatikan rencana tata ruang dan wilayah baik di tingkat kabupaten, kota maupunprovinsi.

Mengenai peran penting pelabuhan dalam mendukung kelancaran sistem transportasi sehingga setiap

pelabuhan wajib memiliki Rencana Induk Pelabuhan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

untuk menjamin kepastian usaha dan pelaksanaan pembangunan pelabuhan yang terencana terpadu,

tepat guna, effisien dan berkesinambungan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai pemahaman terhadap maksud serta tujuan dari pelaksanaan

pekerjaan sebagai pemahaman terhadap inti dari pelaksanaan pekerjaan ini yang kemudian dijabarkan

ke dalam perencanaan metodologi pelaksanaan pekerjaan.

1.2.1 Maksud

Seperti yang telah dijelaskan pada Kerangka Acuan Kerja (KAK), maksud dari pekerjaan ini yaitu

Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Subi dan Serasan Provinsi Kepulauan Riau dimana hasil dari

pekerjaan jasa konsultansi ini adalah sebagai upaya untuk menyediakan pedoman perencanaan

pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Subi dan Serasan sehingga pelaksanaan kegiatan

pembangunan dapat dilakukan secara terstruktur, menyeluruh dan tuntas, mulai dari perencanaan,

konstruksi, operasi dan pemeliharaan, pembiayaan serta partisipasi masyarakat dalam proses

pemeliharaan pelabuhan yang sudah terbentuk.

Penyusunan RIP Subi dan Serasan Provinsi Kepulauan Riau Draft Laporan Akhir 1-1


2/13

Berdasarkan pemahaman terhadap maksud pekerjaan yang telah disampaikan diatas, tahapan kegiatan

Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan diharapkan dapat memenuhi tahapan kegiatan yang meliputi :

Penyusunan pedoman pengembangan dan pembangunan pelabuhan yang terstruktur,

menyeluruh dan tuntas yang akan digunakan sebagai dasar atau acuan dalam kegiatan

selanjutnya.

Konstruksi atau pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan serta metode konstruksi

dapat dijalankan.

Operasional dan pemeliharaan sebagai bagian dari pengelolaan pelabuhan.

Pembiayaan serta partisipasi masyarakat dalam proses pemeliharaan pelabuhan yang sudah

terbentuk.

1.2.2 Tujuan

Adapun tujuan pelaksanaan pekerjaan seperti yang tercantum dalam KAK adalah sebagai acuan dalampelaksanaan penanganan Pelabuhan Subi dan Serasan, sehingga kegiatan pembangunan yang ada

dapat optimal dalam mengguranggi permasalahan yang timbul pada waktu operasional pelabuhan.

Berdasarkan uraian tujuan diatas dapat dipahami, bahwa tujuan utama yaitu sebagai acuan dalam

pelaksanaan penanganan Pelabuhan Subi dan Serasan, serta dari tujuan tersebut dapat dipakai sebagai

petujuk bagi konsultan, yang memuat masukan azas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau

diperhatikan dan diinterprestasikan dalam melaksanakan tugas dengan baik dari pemberi kerja.

1.3 LINGKUP PEKERJAAN DAN LINGKUP TUGAS

Pada bagian ini akan dibahas mengenai pemahaman KAK mengenai lingkup pekerjaan yang meliputi

lingkup pekerjaan dan biaya serta lingkup tugas. Lebih jelas mengenai pemahaman tersebut akan

diuraikan selanjutnya.

1.3.1 Persiapan

Sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan, Konsultan harus mempelajari secara seksama Kerangka

Acuan Kerja sebagai pedoman pekerjaan, dan selanjutnya menyusun Rencana Kerja yang mencakup:

1) Penjabaran maksud dan tujuan pekerjaan secara lebih detail;

2) Penyusunan keterangan secara rinci mengenai metode pelaksanaan pekerjaan;

3) Pembuatan program kerja, meliputi: urutan kegiatan, jadwal pelaksanaan pekerjaan, organisasi

pelaksana pekerjaan, penyediaan tenaga ahli, penyediaan perlengkapan/peralatan kerja;

4) Studi literatur/kepustakaan; dan

5) Penyusunan daftar kebutuhan data, rencana survey lapangan, dan formulir-formulir yang diperlukan.

1.3.2 Inventarisasi Data Dan Informasi Terkait

Inventarisasi data dan informasi meliputi data yang diperoleh melalui studi kepustakaan/literatur (datasekunder) dan melalui survey lapangan (data primer) berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait

maupun masyarakat di lokasi pekerjaan, meliputi:



3/13

1) Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah yang berkaitan dengan program pemerintah dalam

rangka mewujudkan Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS), Tatrawil dan Tatralok,

dimaksudkan untuk mendapatkan suatu tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman

dalam lingkup wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota yang mencakup transportasi jalan raya,

transportasi jalan rel dan transportasi laut yang masing-masingnya terdiri dari sarana dan prasaranayang saling berinteraksi membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan

efisien, terpadu dan harmonis, guna menunjang serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

2) Rencana Tata Guna Lahan dan Prasarana Fisik Wilayah yang ada, meliputi:

a) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dan Kabupaten/Kota (jika telah ada);

b) Jaringan prasarana transportasi dan rencana pengembangannya (jika telah ada).

3) Informasi mengenai daerah-daerah yang termasuk MP3EI, kawasan ekonomi khusus serta kawasan

strategis pembangunan nasional lainnya sesuai dengan rencana pemerintah:

4) Informasi mengenai daerah khusus, daerah rawan bencana, daerah tertinggal dan pulau terluar

5) Data Sosial Ekonomi Wilayah, meliputi:

a) Kependudukan;

b) Pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah

c) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);

d) Profil Potensi Investasi dan pengembangan industri di Daerah;

e) Potensi komoditas unggulan dan Pariwisata; dan

f) Kondisi Sosial Ekonomi lingkungan masyarakat setempat.

g) Potensi ekspor dan import

6) Fisiografi, Topografi, dan Meteorologi

a) Peta topografi pada lokasi dan kawasan di sekitar rencana pelabuhan;

b) Peta tata guna lahan di sekitar lokasi rencana pelabuhan;

c) Peta tematik wilayah perencanaan yang terkait dengan rencana pembangunan pelabuhan;

d) Data status untuk berbagai peruntukan lahan di lokasi rencana pelabuhan; dan

e) Data meteorologi dan klimatologi (suhu udara, kelembaban, arah angin dan kecepatan angin,

curah hujan).

7) Kondisi eksisting pelabuhan

8) Dokumen/hasil studi terkait

a) Dokumen terkait kawasan ekonomi khusus, kawasan pengembangan ekonomi terpadu serta

kawasan strategis pembangunan nasional lainnya:

b) Hasil studi atau perencanaan pengembangan pelabuhan yang terkait;

c) Hasil studi atau rencana pihak-pihak swasta/investor terhadap area tertentu di kawasan

pelabuhan; dan

d) Hasil studi atau perencanaan sektor-sektor lain yang terkait dengan rencana pembangunan

pelabuhan.

9) Data tentang lingkungam hidup dari hasil studi lingkungan sekitar wilayah pelabuhan (apabila ada)



4/13

1.3.3 Telaah Awal (Desk Study)

Konsultan melakukan telaah awal sebelum peninjauan lapangan dan hasil telaah awal tersebut

dilengkapi kembali setelah peninjauan lapangan. Dalam telaah awal ini, diperoleh gambaran umum

wilayah perencanaan sehingga dalam pelaksanaan peninjauan lapangan telah terdapat gambaran umum

rencana pembangunan pelabuhan dan tatanan kepelabuhanan di wilayah terkait. Dalam hal ini,

Konsultan juga melakukan telaah awal beberapa aspek teknis yang paling mendasar, yaitu: topografi

lokasi/kawasan, bathimetri, cuaca, arah dan kecepatan angin, alur pelayaran dan kawasan perairan.

1.3.4 Survey Pendahuluan (Reconnaissance Survey)

Konsultan melaksanakan peninjauan/survey pendahuluan guna melakukan observasi dan penggalian

data secara lebih mendalam terhadap wilayah perencanaan, khususnya lokasi rencana pembangunan

pelabuhan.

Dalam survey pendahuluan ini harus meliputi kegiatan sebagai berikut:

1) Wawancara/diskusi mendalam dengan berbagai pihak terkait;

2) Survey permintaan dan potensi pengembangan jasa kapal;

3) Pengamatan aspek teknis lokasi rencana pembangunan pelabuhan (topografi, ketersediaan lahan,

kondisi cuaca, arah dan kecepatan angin, ketersediaan bahan konstruksi, dan lain-lain);

4) Pengamatan aspek operasional pelabuhan, jalur pelayaran, kebutuhan peralatan SBNP dan lain-

lain);

5) Pengamatan aspek kelestarian lingkungan; dan

6) Pengumpulan data sekunder yang belum didapatkan pada tahap inventarisasi data pada awal

kegiatan.

1.3.5 Survey Lapangan

Setelah dilakukan telaah awal dan survey pendahuluan (reconnaisance survey), selanjutnya Konsultan

harus melakukan Survey Lapangan, yang terdiri dari beberapa kegiatan.

1) Survey Topografi

Pengukuran Topografi seluas 10,0 Ha dilakukan pada lokasi dan sekitar rencana pelabuhan dan

bertujuan untuk mendapatkan peta situasi wilayah daratan pada lokasi rencana pembangunan

pelabuhan.

2) Survey Bathimetri

Pengukuran Bathimetri seluas 30,0 Ha dilakukan pada lokasi dan sekitar rencana pelabuhan dan

bertujuan untuk mendapatkan peta situasi wilayah perairan pada lokasi rencana pembangunan

pelabuhan.

3) Survey Hidro-oseanografi

a) Pengamatan pasang surut

Maksud pengamatan pergerakan pasang surut adalah untuk menentukan kedudukan air

tertinggi, duduk tengah dan air terendah yang dicapai maupun kedudukan LWS.



5/13

Pengamatan/pencatatan pergerakan muka air dilakukan minimum selama 15 hari terus

menerus. Pencatatan dimulai pukul 00.00 waktu setempat pada hari pertama dan terakhir

pada pukul 24.00 hari ke-15 (atau 24 jam x 15 hari)

b) Pengukuran Arus

Pengalaman kecepatan dan arah arus dilakukan minimal pada 2 lokasi

Pengamatan dilakukan selama 25 jam terus menerus dengan interval waktu 60 menit,

menggunakan alat current meter yang dilakukan pada saat pasang tertinggi dan pasang

terendah pada bulan yang sama;

Posisi pengamatan arus adalah 0,2d; 0,6d; dan 0,8d dari permukaan air, dimana d=

kedalaman di lokasi pengamatan arus.

4) Penentuan titik koordinat dalam setiap pengukuran menggunakan GPS teliti yang sudah tervalidasi

untuk menghindari penyimpangan hasil survey dan kondisi rill lapangan.

5) Permintaan Jasa Angkutan Laut

Pekerjaan survey permintaan jasa angkutan laut dilakukan untuk mendapatkan data mengenai

kondisi/karakteristik jasa angkutan laut yang diperlukan untuk analisis kebutuhan

pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan, yang meliputi:

a) Jumlah ship call;

b) Jumlah pergerakan penumpang;

c) Volume pergerakan barang;

d) Rute/jaringan dan status pelayaran; dan

e) Tipe/jenis kapal yang beroperasi.

6) Identifikasi Dampak Lingkungan Hidup

Pekerjaan identifikasi dampak lingkungan hidup merupakan identifikasi awal kemungkinan timbulnya

dampak pada lokasi pelabuhan dan sekitarnya akibat penyelenggaraan operasi pelayaran, yang

meliputi:

a) Pencemaran udara dan air akibat pengoperasian kapal laut;

b) Dampak terhadap flora dan fauna;

c) Dampak terhadap sosial, ekonomi dan budaya;

d) Kesehatan masyarakat; dan

e) Pengendalian limbah padat dan cair.

f) Pengamatan terhadap lokasi studi pada daerah konservasi (daerah lindung) baik daratan

maupun perairan.

g) Rekomendasi jenis studi lingkungan yang akan dilakukan selanjutnya

1.3.6 Analis is Mendalam Perencanaan Pembangunan Pelabuhan

Analisis mendalam/terinci perencanaan pembangunan pelabuhan harus meliputi kelima aspek

perencanaan pembangunan pelabuhan, yaitu:

1) Analisis Teknis

Analisis/kajian teknis ini meliputi antara lain:



6/13

a) Kajian hidro-oseanografi dalam pembuatan dan penetapan arah arus dan gelombang di lokasi

rencana pelabuhan untuk penetapan arah/posisi dermaga;

b) Kajian alur dan kawasan keselamatan pelayaran (turning basin area);

c) Evaluasi jenis fasilitas pelabuhan yang dibutuhkan sampai dengan rencana pembangunan

tahap akhir (ultimate phase);d) Analisis prakiraan kebutuhan lahan sampai rencana pembangunan pelabuhan tahap akhir;

e) Evaluasi kondisi fisik dan daya dukung lahan di lokasi rencana pelabuhan;

f) Ketersediaan utilitas;

g) Evaluasi topografis permukaan lahan rencana lokasi pelabuhan;

h) Keterpaduan rencana pengembangan/pembangunan pelabuhan dengan RTRW Provinsi dan

Kabupaten/Kota setempat;

i) Kondisi dan ketersediaan lahan;

j) Potensi pendangkalan;

k) Kendala pelaksanaan konstruksi; dan

l) Ketersediaan akses/jalan masuk.

m) Kajian terhadap kendala kondisi alam yang menjadi batasan dalam pengambangan pelabuhan.

2) Analisis Operasional

Analisis/kajian operasional meliputi antara lain:

a) Kajian jenis kapal yang diperkirakan akan beroperasi di pelabuhan;

b) Kajian pengaruh gelombang terhadap operasi pelabuhan;

c) Kajian alur dan kawasan pelabuhan bila ada pelabuhan lain disekitarnya;

d) Kajian pengaturan operasi pelabuhan; dan

e) Kajian dukungan peralatan SBNP.

3) Analisis Prakiraan Permintaan Jasa Angkutan Laut (Demand Forecast Analysis), meliputi:

a) Prakiraan jumlah pergerakan kapal tahunan;

b) Prakiraan jumlah pergerakan penumpang tahunan;

c) Prakiraan volume barang tahunan; dan

d) Prakiraan jaringan/route pelayaran masa mendatang.

e) Prakiraan pergantian antar moda angkutan (moda split analysis).

f) Analisa asal tujuan lalu lintas kapal

g) Analisa pergantian antar moda angkutan.

4) Analisis kebutuhan jenis fasilitas pelabuhan meliputi:

a) Kebutuhan fasilitas wilayah perairan : dermaga, dolphin, trestle, causeway, dan penunjangnya

termasuk kebutuhan jumlah, dimensi dan sistem konfigurasinya;

b) Kebutuhan fasilitas wilayah daratan : terminal penumpang dan kantor, dsb,;

c) Kebutuhan sarana bantu navigasi pelayaran;

d) Kebutuhan fasilitas penunjang: gudang, lapangan penumpukan dan lapangan parkir; dan

e) Kebutuhan utilitas: listrik, telepon, sistem penerangan, sistem drainase, air bersih, sewagetreatment, fuel supply, dan jaringan jalan.

5) Analisis Kebutuhan Biaya dan Tahapan Pembangunan



7/13

a) Analisis kebutuhan biaya pembangunan merupakan perhitungan biaya pembangunan

pelabuhan yang dibuat secara rinci disesuaikan dengan pentahapan pembangunan fasilitas

pelabuhan yang optimal berdasarkan standar satuan harga terakhir pada saat pelaksanaan

pekerjaan pembuatan rencana induk pelabuhan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

setempat dan atau satuan harga pasar yang berlaku setelah memperhatikan hasil analisaekonomi dan finansial serta kemampuan pendanaan.

b) Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan pedoman pembangunan fasilitas pelabuhan

yang berdasarkan skala prioritas serta kemampuan pendanaan sesuai hasil analisa kebutuhan

biaya.

1.3.7 Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Subi dan Serasan Provinsi Kepulauan

Riau

Dalam tahap ini Konsultan mengkaji Rencana Induk Pelabuhan Subi dan Serasan dengan mengacu

kepada hasil evaluasi dan analisis kapasitas fasilitas pelabuhan eksisting, hasil kajian perencanaan

pendahuluan (preliminary desain) yang telah disusun dengan mempertimbangkan kondisi lahan dan

perairan yang ada, tata guna tanah, prosedur operasi pelabuhan serta identifikasi dampak lingkungan.

Penyusunan rencana induk meliputi :

1) Penyusunan alternatif konsep rencana tata letak fasilitas pelabuhan berdasarkan

kriteria/standardisasi perencanaan pelabuhan yang berlaku dengan memperhatikan aspek

kelancaran, keselamatan, keamanan serta aspek lingkungan.

2) Melakukan pengkajian terhadap alternatif rencana tata letak fasilitas pelabuhan yang telah disusun,

guna menentukan alternatif terpilih.

3) Penyusunan tahapan pembangunan pelabuhan sesuai kebutuhan untuk masing-masing fasilitas

dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomis dan operasional.

4) Penyusunan luas kebutuhan lahan untuk setiap tahapan pengembangan/pembangunan pelabuhan,

pembangunan prasarana untuk 5, 10 dan 20 Tahun.

5) Penyusunan koordinat lokasi perletakan masing – masing fasilitas pelabuhan.

6) Konsep awal Rencana Tata Guna Tanah di sekitar pelabuhan.

7) Rancangan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

(DLKp).

Dalam penyusunan rencana induk ini, Konsultan harus menyusun tata letak, konsep tahapan

pembangunan serta rancangan dasar (preliminary design) masing-masing fasilitas pelabuhan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

Penyusunan Rencana Induk fasilitas tersebut harus disesuaikan dengan kelas pelabuhan setidaknya

meliputi:

1) Fasilitas Wilayah Daratan :

a) Fasilitas Pokok

Dermaga

Gudang lini 1;

Lapangan penumpukan lini 1;



8/13

Terminal penumpang;

Terminal peti kemas;

Terminal roro;

Fasilitas penampungan dan pengolahan limbah;

Fasilitas bunker; Fasilitas pemadam kebakaran;

Fasilitas gudang untuk Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3); dan

Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran

(SBNP)

b) Fasilitas Penunjang

Kawasan perkantoran;

Fasilitas pos dan telekomunikasi;

Fasilitas pariwisata dan perhotelan;

Instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi;

Jaringan jalan dan rel kereta api;

Jaringan air limbah, drainase, dan sampah;

Areal pengembangan pelabuhan;

Tempat tunggu kendaraan bermotor;

Kawasan perdagangan;

Kawasan industri; dan

Fasilitas umum lainnya

2) Fasilitas Wilayah Perairan :

a) Fasilitas Pokok

Alur-pelayaran;

Perairan tempat labuh;

Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;

Perairan tempat alih muat kapal;

Perairan untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3);

Perairan untuk kegiatan karantina;

Perairan alur penghubung intrapelabuhan;

Perairan pandu; dan

Perairan untuk kapal pemerintah.

b) Fasilitas Penunjang

Perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;

Perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;

Perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);

Perairan tempat kapal mati;

Perairan untuk keperluan darurat; dan Perairan untuk kegiatan kepariwisataan dan perhotelan.



9/13

1.4 LOKASI PEKERJAAN

Lokasi Pekerjaan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yaitu Pelabuhan Subi dan Serasan, Provinsi

Kepulauan Riau seperti terlihat pada Gambar 1.1.

Sumber: Peta Dishidros TNI AL

Gambar 1. 1 Lokasi Pelabuhan Serasan, Provinsi Kepulauan Riau.

Gambar 1. 2 Lokasi Pelabuhan Serasan berdasarkan peta Google Earth, Provinsi Kepulauan Riau.



10/13

Gambar 1. 3 Lokasi Pelabuhan Subi berdasarkan hasil survey (peta Dishidros).

Lokasi Pelabuhan Subi

Gambar 1. 4 Lokasi Pelabuhan Subi berdasarkan hasil survey dan diletakkan pada peta Google Earth.



11/13

1.5 WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Laut Subi dan Serasan, Provinsi

Kepulauan Riau selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat

Perintah Mulai Kerja (SPMK). Berdasarkan durasi waktu yang telah ditetapkan tersebut makadirumuskan kerangka pelaksanaan kegiatanpenyusunan rencana induk pelabuhan. Kegiatan tersebut

diawali dengan persiapan awal, perumusan metode kegiatan, pengumpulan data, analisis serta

penyusunan laporan kegiatan. Laporan kegiatan terdiri dari laporan pendahuluan, laporan antara , draft

laporan akhir dan laporan akhir.

1.6 SISTEMATIKA LAPORAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup wilayah dan ruang

lingkup substansi pelaksanaan pekerjaan, lokasi studi pekerjaan, hierarki pelabuhan, waktu pelaksanaan

serta sistematika penulisan laporan antara.

BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tinjauan kebijakan serta pengaturan terkait pelabuhan yang akan dipergunakan

dalam pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan landasan hukum yang ada, dikaitkan dengan Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Rencana Induk

Pelabuhan Nasional (RIPN).

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Bab ini menggambarkan kondisi eksisting wilayah kajian yang meliputi kondisi hinterland yang

mempengaruhi pelabuhan baik kondisi ekonomi sosial budaya maupun sistem transportasi secara umum

baik dari wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota.

BAB IV HASIL SURVEY LAPANGAN

Bab ini berisi hasil survey yang dilakukan oleh konsultan di lapangan dalam rangka pelaksanaan

pekerjaan ini, yang disesuaikan terhadap tanggapan dan pemahaman terhadap Kerangka Acuan Kerja

(KAK) yang telah diberikan oleh pemilik pekerjaan dalam hal ini adalah Direktorat Pelabuhan dan

Pengerukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

BAB V KONDISI EKSISTING PELABUHAN

Bab ini memaparkan kondisi eksisting di wilayah studi Pelabuhan Biringkasi serta wilayah hinterlandnya

sesuai data yang didapatkan di lapangan untuk dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

BAB VI ANALISIS PERKEMBANGAN WILAYAH

Bab ini berisi metode analisis dan asumsi yang akan digunakan mencakup analisis dan proyeksi

kependudukan wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota serta analisis dan proyeksi pertumbuhan ekonomi

wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.



12/13

BAB VII ANALISIS PRAKIRAAN PERMINTAAN JASA ANGKUTAN LAUT

Bab ini mulai dilakukan analisis awal berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui survey di wilayah

lokasi studi. Analisis ini mencakup metode proyeksi dan asumsi yang digunakan meliputi, analisis

pergerakan barang, analisis pergerakan penumpang, dan analisis pergerakan kapal.

BAB VIII RENCANA PENGEMBANGAN PELABUHAN

Bab ini berisi rencana pengembangan pelabuhan dengan menggunakan Rencana Jangka Pendek,

Rencana Jangak Menengah dan Rencana Jangka Panjang. Bab ini menguraikan zonasi di Pelabuhan

Maccini Baji dengan mengacu kepada hasil evaluasi dan analisis yang telah dilakukan beserta layout –

layout eksisting dan rencana di wiliyah kajian.

BAB IX KAJIAN RONA AWAL LINGKUNGAN

Bab ini menguraikan mengenai kualitas udara ambien dan kebisingan, kualitas air laut, dan analisis

sumber dampak pencemaran lingkungan berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui survey di

wilayah lokasi studi.

BAB X ANALISA EKONOMI DAN FINANSIAL PELABUHAN

Bab ini menguraikan kajian finansial pada prinsipnya menghitung besaran tingkat pengembalian dana

yang akan diinvestasikan dalam pembangunan pelabuhan dan analisis kebutuhan biaya pembangunan

merupakan perhitungan biaya pembangunan pelabuhan yang dibuat secara rinci disesuaikan dengan

pentahapan pembangunan fasilitas pelabuhan yang optimal berdasarkan standar satuan harga terakhir

pada saat pelaksanaan pekerjaan pembuatan rencana induk pelabuhan yang ditetapkan oleh pemerintah

daerah setempat dan atau satuan harga pasar yang berlaku setelah memperhatikan hasil analisa

ekonomi dan finansial serta kemampuan pendanaan berdasarkan skala prioritas serta kemampuan

pendanaan sesuai hasil analisa kebutuhan biaya.



13/13

CONTENTS

1.1 LATAR BELAKANG ..................................................................................................................... 1

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN .............................................................................................................. 1

1.2.1

Maksud ................................................................................................................................ 1

1.2.2 Tujuan .................................................................................................................................. 2

1.3 LINGKUP PEKERJAAN DAN LINGKUP TUGAS ........................................................................ 2

1.3.1 Persiapan ............................................................................................................................. 2

1.3.2 Inventarisasi Data Dan Informasi Terkait ............................................................................. 2

1.3.3 Telaah Awal (Desk Study) ................................................................................................... 4

1.3.4 Survey Pendahuluan (Reconnaissance Survey) .................................................................. 4

1.3.5 Survey Lapangan ................................................................................................................. 4

1.3.6 Analisis Mendalam Perencanaan Pembangunan Pelabuhan .............................................. 5

1.3.7 Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Subi dan Serasan Provinsi Kepulauan Riau ........ 7

1.4 LOKASI PEKERJAAN ................................................................................................................. 9

1.5 WAKTU PELAKSANAAN .......................................................................................................... 11

1.6 SISTEMATIKA LAPORAN ......................................................................................................... 11

Gambar 1. 1 Lokasi Pelabuhan Serasan, Provinsi Kepulauan Riau. ........................................................... 9

Gambar 1. 2 Lokasi Pelabuhan Serasan berdasarkan peta Google Earth, Provinsi Kepulauan Riau. ........ 9

Gambar 1. 3 Lokasi Pelabuhan Subi berdasarkan hasil survey (peta Dishidros). ..................................... 10

Gambar 1. 4 Lokasi Pelabuhan Subi berdasarkan hasil survey dan diletakkan pada peta Google Earth. 10


01 BAB I Pendahuluan Rev01

Documents

Transcript of 01 BAB I Pendahuluan Rev01