1. Revisi Kepdirjen Ttg Tata Cara Pelaksanaan Dan Pengujian Bagi Pelaut Dan Tenaga Penunjang Kes Pel...

5/24/2018 1. Revisi Kepdirjen Ttg Tata Cara Pelaksanaan Dan Pengujian Bagi Pelaut Dan Tenaga Penunjang Kes Pel - 10 Des 12 (1)

1/12

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR :

T E N T A N G

TATA CARA PELAKSANAAN PENGUJIAN DAN PENILAIAN

TINGKAT KESEHATAN BAGI PELAUT DAN TENAGA PENUNJANG KESELAMATAN

PELAYARAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

MENIMBANG : a. bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66Tahun 2002 telah mengatur tentang Organisasi dan TataKerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran sebagai pelaksanapengujian, penilaian dan pemeliharaan kesehatan bagitenaga fungsional pelayaran serta penilaian dan penilikan

terhadap lingkungan kerja pelayaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan DirekturJenderal Perhubungan Laut tentang Tata Cara PelaksanaanPengujian dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bagi Pelaut danTenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang PraktekKedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4849);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5063);

4. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1996 tentangPengesahan International Convention on Standard of trainingCertification and Watchkeeping for Seaferers ( STCW )1978sebagaimana telah diubah terakhir dengan AmandementManila 2010;

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negarasebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 91 Tahun 2011;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 2002

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan KerjaPelayaran;


2/12

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPerhubungan;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGUJIAN DAN

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BAGI PELAUT DAN

TENAGA PENUNJANG KESELAMATAN PELAYARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:1. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan

sebagai awak kapal.

2. Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran adalah setiap orang yang memiliki keahliandan/atau keterampilan dibidang pelayaran dan bekerja pada bidang-bidang yangmenunjang industri pelayaran.

3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengantenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukungdinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung

yang tidak berpindah-pindah.

4. Tim Penguji dan Penilai Tingkat Kesehatan adalah tim yang ditunjuk oleh DirekturJenderal Perhubungan Laut atas usul Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran untukmelakukan pengujian dan penilaian tingkat kesehatan pelaut dan tenaga penunjangkeselamatan pelayaran dengan cara menerapkan tata cara pelaksanaan pengujian danpenilaian tingkat kesehatan tenaga pelaut dan tenaga penunjang keselamatanpelayaran yang telah ditetapkan.

5. Komite Medis adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinicalgovernance) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melaluimekanisme kredensial penjagaan mutu dan pembinaan etika dan disiplin profesi medis.

6. Rumah Sakit Type C adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanankedokteran spesialis terbatas, didirikan disetiap ibukota Kabupaten (Regency Hospital)yang menampung pelayanan rujukan dari puskesmas.

7. Klinik Utama adalah sarana pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakanpelayanan kesehatan dasar dan spesialis dengan lebih dari satu jenis tenaga kesehatandan dipimpin oleh tenaga medis.

8. Kantor Kesehatan Pelabuhan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan departemenkesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal

pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.


3/12

9. Institusi Kesehatan adalah sarana kesehatan yang diselenggarakan olehpemerintah/swasta/perorangan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagimasyarakat seperti rumah sakit, puskesmas dan klinik swasta.

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Pelaut terdiri dari:a. Orang yang bekerja di atas kapal sesuai keahlian dibidang tertentu; danb. Siswa Pelaut.

(2) Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran terdiri dari:a. Pekerja di bidang pelayaran; danb. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal.

BAB III

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KESEHATAN

Pasal 3

(1) Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 harus memenuhi persyaratan tingkat kesehatan yang sesuai dengan

pekerjaan dan tidak membahayakan lingkungan kerjanya.

(2) Penentuan tingkat kesehatan Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaranharus didasarkan pada hasil pengujian dan penilaian tingkat kesehatan yang dilakukanoleh Tim Penguji dan Penilai Tingkat Kesehatan Pelaut dan Tenaga PenunjangKeselamatan Pelayaran serta sesuai dengan tata cara pengujian kesehatan yangtelah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan pengujian dan penilaian tingkat kesehatan dilakukan terhadap Pelautdan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran.

(2) Pelaksanaan pengujian dan penilaian tingkat kesehatan terhadap Pelaut sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:a. pada saat akan bekerja di kapal;b. untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepelautan;c. masa berlaku sertifikat kesehatan habis; dand. akan bertugas kembali ke kapal, setelah menjalani proses pengobatan dan

dinyatakan pulih.

(3) Pelaksanaan pengujian dan penilaian tingkat kesehatan terhadap Tenaga PenunjangKeselamatan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai

kebutuhan.


4/12

(4) Pengujian dan penilaian tingkat kesehatan bagi Pelaut dan Tenaga PenunjangKeselamatan Pelayaran dilaksanakan oleh Balai Kesehatan Kerja Pelayaran ataurumah sakit / institusi kesehatan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1) Setiap pelaut yang akan melaksanakan pengujian dan penilaian tingkat kesehatanharus melengkapi persyaratan, paling sedikit memuat :a. fotocopyKTP/ Paspor/ Buku Pelaut dengan menunjukkan aslinya;b. fotocopySertifikat Basic Safety Training(BST) dengan menunjukkan aslinya;c. pas foto terbaru ukuran 2x3, 3x4 dan 4x6 masing-masing 1 lembar;

(2) Pemeriksaan kesehatan bagi Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran,meliputi:a. anamnesa (wawancara);b. fisik Diagnostik (pemeriksaan badan secara umum);c. pemeriksaan pada mulut dan rahang;

d. pemeriksaan Pancaindera penglihatan dan Pancaindra pendengaran;e. pemeriksaan Laboratorium;f. pemeriksaan Radiologi;g. pemeriksaan Psikologik/Psikiatri, bila dianggap perlu/ berdasarkan indikasi;h. pemeriksaan EKG, bila dianggap perlu/ berdasarkan indikasi;i. pemeriksaan Spirometri, bila dianggap perlu/ berdasarkan indikasi; danj. pemeriksaan Spesialis lain bila dianggap perlu/ berdasarkan indikasi.

(3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatatdalam Buku Catatan Medik (Medical Record) dan Buku Status Kesehatan (MedicalCheck Up Record) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 6

(1) Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang bertugas dibagiancatering selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), harusdilakukan pemeriksaan tambahan yang meliputi:a. pemeriksaan anal swab;b. pemeriksaan kulit, kuku kaki dan tangan serta rambut; danc. alloanamnesa lbh diperhatikan terhadap orang yg mempunyai riwayat sakit kulit,

diare, gangguan pencernaan dan sakit kuku.

(2) Untuk tenaga penunjang pelayaran yang melakukan pekerjaan bawah air dan sebagairescue team, selain pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2),harus dilakukan pemeriksaan tambahan yang meliputi:a. pemeriksaan di Ruang Udara Bertekanan Tinggi (RUBT);b. pemeriksaan Spirometri; danc. pemeriksaan Radiologis/ Rontgen tulang panjang.

(3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatatdalam Buku Catatan Medik (Medical Record) dan Buku Status Kesehatan (MedicalCheck Up Record) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 7

Hasil pengujian dan penilaian tingkat kesehatan ditetapkan dengan berpedoman padaPenilaian Tingkat Kesehatan Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaransebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.


5/12

Pasal 8

(1) Pelaksanaan pengujian dan penilaian tingkat kesehatan bagi Pelaut dan TenagaPenunjang Keselamatan Pelayaran dilaksanakan oleh Tim Penguji dan Penilai TingkatKesehatan.

(2) Tim Penguji dan Penilai tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari dokter, dokter gigi, perawat umum dan gigi, penata rontgen, analis laboratorium,penata administrasi, serta dokter rujukan yang mempunyai keahlian dibidang tertentudalam hal ini yaitu spesialis mata, THT, Kelautan, Radiologi, Penyakit dalam, Jantungdan Paru, Patologi Klinik, Psikolog yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas usulanKepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.

(3) Tim Penguji dan Penilai Tingkat Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya harusmencatat semua data medis pada Buku Catatan Medik (Medical Record) dan BukuStatus Kesehatan (Medical Check Up Record) Pelaut dan Tenaga PenunjangKeselamatan Pelayaran.

(4) Data Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dinilai denganberpedoman pada Lampiran ... Peraturan ini.

(5) Hasil Pengujian dan Penilaian tingkat kesehatan dituangkan dalam Buku CatatanMedik (Medical Record) danBuku Saku yang digolongkan menjadi:a. kategori 1: Sehat, tidak ada batasan pekerjaan (fit for sea services with not

restrictions);b. kategori 2: Sehat, dengan batasan pekerjaan (fit for sea services with restrictions);c. kategori 3: Tidak sehat sementara (temporarily unfit for sea service); dand. kategori 4: Tidak sehat permanen (permanently unfit for sea service).

(6) Hasil Pengujian dan Penilaian Tingkat Kesehatan Pelaut, terdiri dari:a. buku catatan kesehatan, merupakan hasil pencatatan pengujian yang

didokumentasikan oleh rumah sakit/ institusi kesehatan;b. buku saku kesehatan, merupakan hasil pencatatan pengujian yang diberikan

kepada pelaut; danc. sertifikat kesehatan, diterbitkan dalam keadaan sehat untuk bekerja diatas kapal.

BAB IV

PENETAPAN RUMAH SAKIT ATAU INSTITUSI KESEHATAN

Pasal 9

(1) Rumah sakit atau institusi kesehatan yang menyelenggarakan Pengujian danPenilaian Tingkat Kesehatan Pelaut harus ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(2) Rumah sakit atau institusi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmemenuhi sistem penyelenggaran sesuai dengan ketentuan medical standarkepelautan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini danInternational Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping forSeaferers (STCW) 1978 beserta amandemennya.

(3) Untuk memenuhi medical standar kepelautan Indonesia sebagaimana dimaksud padaayat (2), dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun

yang dilaksanakan secara terpisah dan mandiri sesuai ketentuan perundang-undangan.


6/12

Pasal 10

(1) Rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan klasifikasiserendah-rendahnya Rumah Sakit Tipe C yang ditetapkan oleh instansi yangmembidangi kesehatan dan mempunyai rujukan spesialis mata dan THT.

(2) Institusi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan klasifikasiserendah-rendahnya Klinik Utama serta Kantor Kesehatan Pelabuhan serendah-rendahnya Kelas 2 dan mempunyai rujukan spesialis mata dan THT.

Pasal 11

(1) Untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), rumahsakit atau institusi kesehatan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderalmelalui Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran menggunakan format menurutcontoh ... pada Lampiran...Peraturan ini disertai dengan melampirkan persyaratansebagai berikut:

a. fotocopy surat keterangan akreditasi Rumah Sakit atau surat ijinpenyelenggaraan Institusi Kesehatan atau SK penyelenggaraan KantorKesehatan Pelabuhan yang diterbitkan oleh instansi yang membidangikesehatan;

b. daftar anggota Tim Penguji dan Penilai Tingkat Kesehatan yang terdiri atas:1. Dokter;2. Dokter Gigi;3. Dokter Mata;4. Dokter THT;5. Dokter Kelautan;6. Dokter Radiologi;7. Dokter penyakit dalam;

8. Dokter jantung;9. Dokter patologi klinik;10. Perawat umum;11. Perawat gigi;12. Analis Laboratorium;13. Penata Rontgen;14. Penata Administrasi; dan15. Psikologi.

c. daftar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh rumah sakit atau institusikesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini; dan

d. sistem manajemen mutu (management quality system).

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BalaiKesehatan Kerja Pelayaran melakukan penelitian persyaratan dalam waktu palinglama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.

(3) Berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), timteknis terpadu melaksanakan peninjauan lokasi terhadap rumah sakit/ institusikesehatan yang mengajukan permohonan penetapan.

(4) Dalam hal hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belumterpenuhi, Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran mengembalikan permohonansecara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan

format menurut contoh 2 pada Lampiran VI Peraturan ini.


7/12

(5) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukankembali kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaransetelah permohonan dilengkapi.

(6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) telah terpenuhi, Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran menyampaikan hasilpenelitian kepada Direktur Jenderal.

(7) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran,Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menetapkan rumahsakit atau institusi kesehatan yang melakukan Pengujian Dan Penilaian TingkatKesehatan Pelaut, dengan menggunakan format menurut contoh 3 pada Lampiran VIPeraturan ini.

Pasal 12

Penetapan rumah sakit atau institusi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dapat diperpanjang selama memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 13

Balai Kesehatan Kerja Pelayaran melakukan monitoring setiap tahun dan dapat dilakukansewaktu-waktu terhadap rumah sakit atau institusi kesehatan yang telah ditetapkan untukmelakukan pelaksanaan pengujian dan penilaian tingkat kesehatan pelaut.

Pasal 14

(1) Rumah sakit/ institusi kesehatan yang tidak melaksanakan kegiatan selama 3 (tiga)tahun berturut-turut dan/atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan akan

dilakukan pencabutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ... Peraturan ini.

(2) Rumah sakit/ institusi kesehatan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadappengujian dan penilaian tingkat kesehatan pelaut akan dikenakan sanksi sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Rumah sakit/ institusi kesehatan yang telah ditetapkan sebagai pelaksana pengujiandan penilaian tingkat kesehatan harus menyampaikan laporan mengenai hal-halsebagai berikut :a. sertifikat kesehatan yang telah diterbitkan secara berkala setiap 1 (satu) bulan,

selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan format laporansebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini; dan

b. adanya perubahan nama rumah sakit/ institusi kesehatan, alamat, pimpinan,anggota tim penguji dan penilai tingkat kesehatan pelaut.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BalaiKesehatan Kerja Pelayaran.


8/12

BAB IV

SERTIFIKAT KESEHATAN DAN SURAT KETERANGAN SEHAT

Pasal 16

(1) Pelaut yang dinyatakan sehat atau sehat dengan catatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 ayat (5), diberikan sertifikat kesehatan sebagaimana tercantum dalamLampiran X Peraturan ini.

(2) Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran yang dinyatakan sehat atau sehat dengancatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), diberikan surat keterangansehat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.

Pasal 17

(1) Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diterbitkan dalamdua bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) dan terdaftar dalam database

kepelautan.

(2) Sertifikat kesehatan ditandatangani oleh Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran atasnama Direktur Jenderal.

(3) Sertifikat kesehatan yang asli harus berada di atas kapal selama yang bersangkutanbertugas di atas kapal sesuai Peraturan I/2 ayat 11 dari International Convention onStandard of Training Certification and Watchkeeping for Seaferers (SCTW) 1978.

Pasal 18

Sertifikat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Surat Keterangan

Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua)tahun.

BAB V

PEMERIKSAAN ULANG

Pasal 19

(1) Dalam hal terdapat ketidakpuasan terhadap hasil pengujian/ penilaian tingkatkesehatan, Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran dapat mengajukanpermohonan pemeriksaan ulang yang disampaikan kepada Kepala Balai KesehatanKerja Pelayaran.

(2) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KomiteMedik di Balai Kesehatan Kerja Pelayaran atau Komite Medik di rumah sakit / institusikesehatan.

(3) Hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusanakhir.


9/12

BAB V

BIAYA PEMERIKSAAN

Pasal 20

Besaran biaya pemeriksaan pengujian dan penilaian tingkat kesehatan pelaut dan tenagapenunjang keselamatan pelayaran yang dilaksanakan oleh Balai Kesehatan Kerja Pelayarandikenakan tarif yang berlaku sesuai dengan besaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

(1) Terhadap sertifikasi kesehatan pelaut yang masa berlakunya sudah habis, ketikakapal sedang dalam suatu pelayaran, maka sertifikat itu dapat terus berlaku apabilamasa kadaluarsanya tidak melebihi 3 (tiga) bulan sampai pelabuhan singgah

berikutnya dimana pelaut bisa mendapatkan sertifikat kesehatan dari rumah sakit /institusi kesehatan yang telah ditetapkan.

(2) Masa berlaku sertifikat kesehatan bagi pelaut usia dibawah 18 tahun dapat diberikandalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) Apabila ditemukan sertifikat kesehatan yang prosedur penerbitan tidak sesuai denganketentuan penerbitan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, dilakukan penarikankembali, data identitas pelaut(Seafarer Code) beserta seluruh sertifikat keahlian danketerampilan, dihapus dari database sertifikat kepelautan dan dikenakan sanksi sesuaidengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Nomor DL.22/1/1/1999-BKKP tanggal 26 Januari 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengujian danPenilaian Tingkat Kesehatan Bagi Tenaga Fungsional Pelayaran dan Keputusan DirekturJenderal Nomor UM 48/15/11-99 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Petunjuk PelaksanaanPenetapan Rumah Sakit dan Tim Penguji dan Penilai Tingkat Kesehatan Tenaga FungsionalPelayaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTAPada Tanggal : 2013

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

....................................................................Pangkat / GolNIP. ............................................................


10/12

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :1. Menteri Perhubungan;2. Menteri Kesehatan;3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;5. Para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian

Perhubungan;6. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Perhubungan;7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;8. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;9. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi;10. Para Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota;11. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;12. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan13. Para Kepala Kantor UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR :

TANGGAL :

Pasal 3 ayat (2)Tata Cara Pengujian Kesehatan Yang Telah Ditetapkan

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

PERHUBUNGAN LAUTNOMOR :

TANGGAL :Pasal 5 ayat (3)Buku Catatan Medik (Medical Record) dan Buku Status Kesehatan (Medical Check UpRecord)Pasal 6 ayat (3)Buku Catatan Medik (Medical Record) dan Buku Status Kesehatan (Medical Check UpRecord)

LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR :

TANGGAL :Pasal 7Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Pelaut dan Tenaga Penunjang KeselamatanPelayaran

LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR :

TANGGAL :Pasal 8 ayat (4)

Pedoman Penilaian DATA MEDIS


11/12

LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR :

TANGGAL :Pasal 9 ayat (2)Ketentuan Medical Standar Kepelautan Indonesia

LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR :

TANGGAL :Pasal 11 ayat (1)Contoh 1

Format Permohonan Penetapan Rumah Sakit atau Institusi KesehatanPasal 11 ayat (3)Contoh 2

Format Permohonan Untuk Melengkapi Persyaratan

Pasal 11 ayat (7)Contoh 3

Format Penetapan Rumah Sakit/ Institusi Kesehatan Oleh DIRJEN

LAMPIRAN VII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR :

TANGGAL :

Pasal 11 ayat (1) huruf dDaftar Sarana dan Prasarana

LAMPIRAN VIII PERATURAN DIREKTUR JENDERALPERHUBUNGAN LAUT

NOMOR :

TANGGAL :

Pasal 14 ayat (1)Pencabutan Rumah Sakit/ Institusi Kesehatan

LAMPIRAN IX PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR :

TANGGAL :

Pasal 15 ayat (1)Laporan Sertifikat Kesehatan

LAMPIRAN X PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR :

TANGGAL :

Pasal 16 ayat (1)Sertifikat Kesehatan


12/12

LAMPIRAN XI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR :

TANGGAL :

Pasal 16 ayat (2)Surat Keterangan Sehat

1. Revisi Kepdirjen Ttg Tata Cara Pelaksanaan Dan Pengujian Bagi Pelaut Dan Tenaga Penunjang Kes Pel...

Documents

Transcript of 1. Revisi Kepdirjen Ttg Tata Cara Pelaksanaan Dan Pengujian Bagi Pelaut Dan Tenaga Penunjang Kes Pel...