14

Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Banjir

BAB 3 KONSEP PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR

3.1 Konsep Pengendalian

Sehubungan dengan penanganan kawasan rawan banjir, terdapat2(dua)

pendekatan pengendalian, yaitu:

1. Pengendalian Struktural (Pengendalian Terhadap Banjir)

Pelaksanaan pengendalian ini dilakukan melalui kegiatan rekayasa teknis, terutama dalam penyediaan prasarana dan sarana serta penanggulangan banjir (Pedoman Penanggulangan Banjir (A-71), Ir. Y. Sudaryoko, Departemen Pekerjaan Umum);

2. Pengendalian Non Struktural (Pengendalian Terhadap Pemanfaatan Ruang)

Kegiatan ini dilakukan untuk meminimalkan kerugian yang terjadi akibat

bencana banjir, baik korban jiwa maupun materi, yang dilakukan melalui

pengelolaan daerah pengaliran, pengelolaan kawasan banjir, flood proofing,

penataan sistem permukiman, sistem peringatan dini, mekanisme perijinan,

serta kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya pembatasan (limitasi)

pemanfaatan lahan dalam rangka mempertahankan keseimbangan

ekosistem.

Pedoman yang disusun merupakan bentuk pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana banjir, yang perlu dilakukan sebagai suatu upaya untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah.

3.2 Pembagian Ruang Yang Mempunyai Potensi Rawan Bencana

Longsor dan Banjir

Pada Gambar 3.1 disajikan konsep pembagian ruang untuk kawasan yang mempunyai potensi rawan bencana banjir dan longsor, yaitu:

1. Kawasan Rawan Bencana Longsor

Meliputi Kawasan Perbukitan yang berfungsi sebagati Kawasan Lindung;

2. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Meliputi Kawasan Dataran dan Pesisir yang berfungsi sebagai Kawasan Budidaya.

3 -1


Pegunungan/PerbukitanDataran TinggiDataran Rendah

Rawan LongsorRawan Banjir

Gambar 3.1

Pembagian Ruang Kawasan Potensi Rawan Bencana Banjir dan Longsor

Berdasarkan gambaran tersebut terlihat adanya keterkaitan antara pola penanganan kawasan rawan longsor dan rawan banjir, karena pola pengelolaan kawasan rawan longsor di bagian hulu, mempunyai dampak besar terhadap kawasan rawan banjir yang ada di bagian hilir.

3.3 Kebijakan Pokok Pemanfaatan Ruang

Rencana tata ruang berisi kebijakan pokok pemanfaatan ruang berupa struktur dan pola pemanfaatan ruang dalam kurun waktu tertentu. Pola pemanfaatan ruang disusun untuk mewujudkan keserasian dan keselarasan pemanfaatan ruang bagi kegiatan budidaya dan non budidaya (lindung). Sedangkan struktur ruang dibentuk untuk mewujudkan susunan dan tatanan pusat-pusat permukiman yang secara hirarkis dan fungsional saling berhubungan.

Pemanfaatan ruang diwujudkan melalui program pembangunan, dan pola pemanfaatan ruang yang mengacu pada rencana tata ruang akan menciptakan terwujudnya kelestarian lingkungan.

Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana banjir dilakukan dengan mencermati konsistensi (kesesuaian dan keselarasan) antara rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang di kawasan yang secara umum diklasifikasikan menjadi:

3 -2


1. Daerah Pesisir/Pantai

2. Daerah Dataran Banjir (Floodplain Area)

3. Daerah Sempadan Sungai

4. Daerah Cekungan.

3.4 Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir

Pola pemanfaatan ruang kawasan lindung sangat mendukung pemanfaatan ruang di kawasan banjir. Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang, baik pada bagian kawasan hulu maupun hilir, harus bersinergi satu sama lain, sebagai kesatuan paket kebijakan.

Tujuan kebijakan pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana banjir adalah:

1. Pengendalian ruang untuk pemanfaatan, yang sangat terkait dengan pola

pengelolaan kawasan di sebelah hulu.

2. Meminimumkan korban jiwa dan harta benda, apabila terjadi bencana

banjir.

Sedangkan sasaran yang diharapkan adalah tersedianya acuan bagi pemerintah daerah dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan yang mempunyai potensi terhadap bahaya banjir.

3.5 Permasalahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir

Permasalahan banjir yang terjadi selama ini, sangat terkait dengan adanya fenomena alam dan perilaku manusia dalam penyelenggaraan/pengelolaan alam. Konsep dasar yang harus dipahami dalam penyelenggaraan/pengelolaan banjir adalah:

1. Perlu adanya pemahaman dasar terkait dengan pengertian dan ruang

lingkup keseimbangan ekosistem, yang mempunyai limitasi pemanfaatan;

2. Diperlukan pola pengelolaan ruang kawasan rawan bencana banjir, sebagai

langkah nyata dalam mendukung upaya pengendalian;

3. Terjadinya penyimpangan terhadap konsistensi, terkait dengan kesesuaian

dan keselarasan, antara rencana tata ruang dengan pemanfaatannya, baik

pada kawasan hulu maupun hilir.

Permasalahan banjir hanya dapat direduksi, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian, secara prinsip masalah banjir tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan sama sekali, sehingga menjadi

3 -3


tanggung jawab kita bersama untuk melakukan pemantauan dan penanganan melalui penyediaan sarana dan prasarana, sehingga dampak negatif dapat direduksi semaksimal mungkin.

3.6 Konsep Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir

3.6.1 Keseimbangan Ekosistem

Pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana banjir dengan upaya penanganan masalah harus merupakan satu kesatuan penataan ruang yang terpadu dan seimbang, sehingga kawasan tersebut dapat dibudidayakan seoptimal mungkin, antara aspek pendayagunaan, perlindungan (konservasi) sumberdaya alam yang ada. Keseimbangan ekosistem sangat terkait dengan limitasi atau batasan terhadap pemanfaatan, dalam rangka menghindari terjadinya eksploitasi sumber daya secara besar-besaran.

Prosedur penetapan jenis-jenis kegiatan pemanfaatan ruang kawasan yang dipilih dalam penanganan banjir harus melalui pemahaman kondisi setempat dan wilayah terkait, proses kajian penyebab/tipologi dan akhirnya arahan pemanfaatan ruang, yang mencakup upaya preventif dan mitigasi dengan pertimbangan keseimbangan ekosistem dan lingkungan, sehingga terhindar dari bencana atau paling tidak mengurangi dampaknya, yang sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat.

Beberapa faktor berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem, meliputi:

(1) Bio Fisik, terkait dengan jenis dan struktur tanah, morfologi, dan aspek

hayati;

(2) Hidrologi, menyangkut kondisi dan faktor iklim, tata air, serta sistem

pengendalian;

(3) Sosial Ekonomi/Kependudukan, meliputi aspek kepadatan, kuantitas, kualitas,

serta perilaku;

(4) Penggunaan Lahan, merupakan tutupan atau pemanfaatan lahan pada

kawasan tertentu.

3.6.2 Pengelolaan Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir

Tahapan pengelolaan ruang kawasan rawan bencana banjir, adalah meliputi:

(1) Analisis dan identifikasi penyebab utama kawasan rawan bencana

banjir

Analisis dilakukan berdasarkan rona wilayah untuk mengetahui permasalahan, potensi, peluang dan ancaman terhadap pengembangan

3 -4


kawasan rawan banjir. Adapun lingkup kegiatan rona kawasan/wilayah yang dilakukan meliputi:

a. Rona Sosial

Berkaitan dengan jumlah dan kualitas kependudukan, social management, sosial ekonomi, dan kebutuhan dasar (basic needs).

b. Rona Ekonomi dan Kegiatan Pola Usaha

Berkaitan dengan struktur dan perkembangan ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat, fasilitas perdagangan dan jasa, kesempatan kerja, ketersediaan bahan pangan, keadaan industri kecil, dan sebagainya.

c. Rona Fisik dan Lingkungan

Keadaan fisik berupa topografi wilayah, iklim, geologi tata lingkungan/ struktur batuan, erosi, abrasi dan sebagainya, ketersediaan air permukaan dan air tanah, keadaan kelestarian lingkungan, dan keadaan sumberdaya alam, bahan galian dan mineral.

d. Rona Infrastruktur

Meliputi kondisi jaringan jalan, rel kereta api, transportasi laut, dan udara, termasuk akses ke pesawat pelayanan.

e. Rona Kelembagaan

Mencakup pembahasan tentang jumlah dan sumber pendapatan asli daerah, jumlah belanja rutin dan pembangunan, jumlah dan presentasi subsidi, daya serap, dan pranata sosial kelembagaan.

Hasil kajian meliputi arah pengembangan budidaya pertanian, pertambangan, industri, permukiman serta prasarana transportasi, Identifikasi penyebab utama banjir pada kawasan ini dilakukan sedemikian sehingga dapat ditemukan faktor-faktor penyebab banjir, seperti faktor alam, peristiwa alam, dan manusia.

(2)Tipologi kawasan rawan bencana banjir

Tipologi kawasan rawan bencana banjir merupakan klasifikasi kawasan

berdasarkan penyebab, sehingga arahan/usulan pengelolaan atau

pemanfaatan ruang dapat lebih praktis.

(3)Identifikasi sebaran kawasan rawan bencana banjir dan garis

pengaruh

Penanganan kawasan rawan bencana banjir harus dilakukan dalam satu

kesatuan wilayah, mulai yang menyebabkan terjadinya banjir hingga yang

3 -5


menerima dampak. Terkait dengan hal tersebut perlu diidentifikasi sebaran kawasan dan daerah pengaruhnya, atau pembuatan batasan wilayah banjir yang dituangkan dalam bentuk peta banjir.

(4)Arahan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana

banjir

Arahan pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana banjir, baik untuk pengembangan budidaya, dan prasarana transportasi didasarkan pada tipologi kawasan. Arahan terhadap masing-masing pengembangan diklasifikasikan menjadi:

a. Dapat dibangun/dikembangkan dengan syarat;

b. Dapat dibangun/dikembangkan secara sederhana ;

c. Tidak layak dibangun/dikembangkan.

(5)Identifikasi upaya pengelolaan ruang kawasan rawan bencana

banjir

Upaya pengelolaan ruang kawasan rawan bencana banjir mengatur berbagai

tindakan yang diperlukan untuk mengaplikasi arahan pemanfaatan ruang,

termasuk penetapan beberapa kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.

3 -6

14

Documents

Transcript of 14