4.1.19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK...
Transcript of 4.1.19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK...
H a l - 3 1 9
B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
4.1.19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
4.1.19.1 KONDISI UMUM
Secara demografis kondisi wilayah Kota Semarang pada tahun 2013
memiliki penduduk yang bertempat tinggal tetap sebanyak + 1,7 juta jiwa
dengan keberagaman suku, agama, ras dan golongan (SARA). Sedangkan
secara geografis wilayah Kota Semarang memiliki luas wilayah 373,70 KM2
yang membentuk suatu kota yang memiliki ciri khas kota pegunungan dan
kota pantai. Di daerah pegunungan mempunyai ketinggian 90 - 359 meter di
atas permukaan laut sedangkan di daerah dataran rendah mempunyai
ketinggian 0,75 - 3,5 meter di atas permukaan laut. Kondisi demografis
tersebut menyimpan potensi konflik sosial, disintegrasi berlatar belakang
SARA, gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Sedangkan kondisi geografis menyimpan potensi bencana terutama banjir
dan tanah longsor.
Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
memiliki tujuan menjaga keutuhan bangsa, mempertahankan persatuan dan
kesatuan bangsa, memperkokoh NKRI, meningkatkan kehidupan demokrasi,
dan melindungi masyarakat dari ancaman keamanan, ketentraman,
ketertiban dan bencana. Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri memiliki peran dalam merumuskan dan melaksanakan
kebijakan di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan
konflik sosial, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, partisipasi
politik, pendidikan politik, pengembangan budaya politik, membina keamanan
ketentraman dan ketertiban masyarakat, mewujudkan kenyamanan
lingkungan, mencegah dan menanggulangi bencana.
Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
mempunyai pengaruh terhadap perilaku dan karakter bangsa dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kehidupan masyarakat
yang dinamis dan mengglobal membutuhkan penanganan yang intensif oleh
pemerintah agar arah perkembangan sesuai dengan arah dan tujuan negara.
Akhirnya muara dari penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri adalah stabilitas sosial politik dan terjaminnya
keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Stabilitas sosial politik
adalah kestabilan atau situasi yang kondusif di bidang sosial politik sehingga
H a l - 3 2 0
B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
pemerintahan bisa berjalan dengan baik, masyarakat bisa melakukan
aktivitasnya dengan baik, dan program-program serta kebijakan pemerintah
bisa dilaksanakan secara optimal. Sedangkan keamanan ketentraman dan
ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai
salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam
rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya
keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman
yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan
kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, menanggulangi segala
bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat
meresahkan masyarakat.
Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
di Kota Semarang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yaitu Badan Kesbangpol, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Kesbangpol dan Satuan Polisi
Pamong Praja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Semarang. Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja BPBD Kota
Semarang.
4.1.19.2 KEBIJAKAN PROGRAM
Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah pada urusan wajib
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Pemerintah Kota Semarang
pada tahun 2013, dilaksanakan melalui program penunjang dan program
pelaksanaan urusan.
Adapun program penunjang tesebut adalah sebagai berikut :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
Kebijakan program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan
administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
Kebijakan program ini diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana aparatur untuk menunjang pelaksanaan tugas.
H a l - 3 2 1
B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
3. Program peningkatan disiplin aparatur.
Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan kesadaran aparatur
dalam mematuhi ketentuan-ketentuan kepegawaian.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan kemampuan atau
kapabilitas aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan.
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan.
Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan akuntabilitas
anggaran dan pelaporan hasil kerja.
Sedangkan program pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri adalah sebagai berikut.
1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
Kebijakan program ini diarahkan kepada terciptanya kondusifitas wilayah,
stabilitas sosial politik dan keamanan wilayah.
2. Program pengembangan wawasan kebangsaan.
Kebijakan program ini diarahkan kepada pengembangan nilai-nilai
kebangsaan dan peningkatan pemahaman Ideologi Pancasila.
3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan.
Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan peran serta
masyarakat dalam menjaga kondusifitas wilayah, stabilitas sosial politik
dan keamanan wilayah.
4. Program pendidikan politik masyarakat.
Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan pemahaman
masyarakat terhadap etika berdemokrasi, hak dan kewajiban sebagai
warga negara dalam bidang politik termasuk penyampaian pendapat
dimuka umum.
5. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana.
Kebijakan program ini diarahkan kepada perlindungan kepada masyarakat
dari ancaman bencana dan pengurangan risiko bencana.
H a l - 3 2 2
B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
4.1.19.3 REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1.19.3.1 PENDANAAN
Anggaran belanja yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan
kegiatan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada
tahun 2013 adalah sebesar Rp. 15.172.168.200,-. Dengan perincian Rp.
5.136.017.000,- untuk program penunjang dan Rp. 10.036.151.200,- untuk
program pelaksanaan urusan. Adapun anggaran dan realisasi pelaksanaan
urusan adalah sebagai berikut :
Anggaran penunjang Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam
Negeri
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN
(Rp)
PERSEN TASE
(%)
SKPD: Badan Kesbangpol 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000 18.137.500 90,69 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 20.000.000 11.154.482 55,77
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
8.000.000 7.255.000 90,69
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.000.000 58.590.000 83,70 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 38.000.000 38.000.000 100,00 6. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 4.350.000 87,00
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000 36.149.000 60,25 8. Penyediaan Peratalan Rumah Tangga 3.000.000 3.000.000 100,00 9. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang – Undangan 10.000.000 7.800.000 78,00
10. Penyediaan Makanan dan Minuman 58.600.000 20.764.500 35,43 11. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah 217.187.200 212.572.200 97,88
JUMLAH SKPD 509.787.200 417.772.682 81,95
SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 159.354.000 118.494.000 74,36 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 192.000.000 163.473.196 85,14
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 33.600.000 32.900.000 97,92 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 75.000.000 75.000.000 100,00 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000 50.000.000 100,00 6. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.000.000 17.000.000 100,00
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 12.000.000 100,00 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000 30.000.000 100,00 9. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah 278.580.000 278.577.000 100,00
10. Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
10.000.000 10.000.000 100,00
11. Penyediaan Jasa Pengamanan Obyek/Tempat Vital
853.100.000 825.459.655 96,76
JUMLAH SKPD 1.710.634.000 1.612.903.851 94,29
JUMLAH PROGRAM 2.220.421.200 2.030.676.533 91,45
H a l - 3 2 3
B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI ANGGARAN
(Rp)
PERSEN TASE (%)
SKPD: Badan Kesbangpol 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 80.500.000 78.500.000 97,52 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 300.452.800 286.438.100 95,34
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
40.000.000 18.272.500 45,68
4. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
160.000.000 134.140.000 83,84
JUMLAH SKPD 580.952.800 517.350.600 89,05
SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 70.000.000 69.521.000 99,32 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor 44.613.000 44.600.000 99,97
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
938.820.000 938.530.000 99,97
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
70.000.000 70.000.000 100,00
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair 8.000.000 8.000.000 100,00 6. Operasional Website Satpol PP Kota
Semarang 5.500.000 5.500.000 100,00
7. Pengelolaan SMS Gateway Satpol PP Kota Semarang
5.500.000 5.500.000 100,00
JUMLAH SKPD 1.142.433.000 1.141.651.000 99,93
JUMLAH PROGRAM 1.723.385.800 1.659.001.600 96,26
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI ANGGARAN
(Rp)
PERSEN TASE (%)
SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
300.000.000 278.134.500 92,71
JUMLAH SKPD 300.000.000 278.134.500 92,71
JUMLAH PROGRAM 300.000.000 278.134.500 92,71
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI ANGGARAN
(Rp)
PERSEN TASE (%)
SKPD: Badan Kesbangpol
1. Pembinaan Sumber Daya Aparatur 106.150.000 90.067.000 84,85
JUMLAH SKPD 106.150.000 90.067.000 84,85
SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja 1. Bimbingan Teknis / Pembinaan Sumber Daya
Manusia 250.000.000 245.625.000 98,25
2. Pengiriman Diklat Dasar Satpol PP 250.000.000 219.775.000 87,91 3. Bintek Peningkatan Kemampuan PPNS 30.000.000 30.000.000 100,00
H a l - 3 2 4
B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI ANGGARAN
(Rp)
PERSEN TASE (%)
4. Bintek Penegakan Perda 30.000.000 30.000.000 100,00 5. Kerjasama Peningkatan Ketertiban dan
Keamanan Kota Semarang 60.000.000 60.000.000 100,00
JUMLAH SKPD 620.000.000 585.400.000 94,42
JUMLAH PROGRAM 726.150.000 675.467.000 93,02
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI ANGGARAN
(Rp)
PERSEN TASE (%)
SKPD: Badan Kesbangpol 1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2.500.000 2.500.000 100,00 2. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran 2.500.000 2.500.000 100,00
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3.500.000 3.500.000 100,00
4. Penyusunan RKA dan DPA SKPD 9.000.000 8.400.000 93,33 5. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu 32.400.000 32.400.000 100,00
6. Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
3.000.000 2.900.000 96,67
7. Penyusunan Laporan Renja (Rencana Kerja) 3.000.000 3.000.000 100,00 8. Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja
Pertanggung Jawaban) 3.500.000 2.850.000 81,43
9. Penyusunan Program Kerja SKPD 3.000.000 3.000.000 100,00 10. Penyusunan Profil SKPD 3.000.000 3.000.000 100,00
JUMLAH SKPD 65.400.000 64.050.000 97,94
SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja 1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 4.765.000 4.765.000 100,00 2. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran 4.765.000 4.765.000 100,00
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
9.000.000 9.000.000 100,00
4. Penyusunan LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
8.900.000 8.900.000 100,00
5. Penyusunan LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban)
7.980.000 7.980.000 100,00
6. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
45.540.000 44.240.000 97,15
7. Penyusunan RKA dan DPA 3.960.000 3.960.000 100,00 8. Penyusunan RKA perubahan dan DPA
perubahan 4.840.000 4.840.000 100,00
9. Penyusunan Laporan Renja (Rencana Kerja) 10.910.000 10.910.000 100,00
JUMLAH SKPD 100.660.000 99.360.000 98,71
JUMLAH PROGRAM 166.060.000 163.410.000 98,40
H a l - 3 2 5
B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
4.1.19.3.1.2 Anggaran program pelaksanaan Urusan Kesatuan Bangsa
Dan Politik Dalam Negeri
1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI ANGGARAN
(Rp)
PERSEN TASE (%)
SKPD: Badan Kesbangpol 1. Peningkatan Kewaspadaan Kegiatan Tempat
Hiburan dan Keramaian Umum 60.000.000 56.950.000 94,92
2. Pengamanan Tertutup Pejabat Negara, Hari Jadi dan Hari Besar.
115.000.000 115.000.000 100
3. Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila Bagi Generasi Muda
42.000.000 38.895.600 92,61
4. Peningkatan Pemantauan Situasi dan Kondisi Daerah terhadap Potensi Kerawanan Sosial Politik
124.000.000 124.000.000 100
5. Pemantauan / Pengawasan Terhadap Kepatuhan Norma-norma dan Aturan bagi WNA
94.000.000 91.734.100 97,59
6. Fasilitasi Optimalisasi Stabilitas Keamanan Daerah Melalui Kominda
120.000.000 120.000.000 100
7. Peningkatan Kesadaran Bela Negara 132.000.000 124.960.150 94,67
JUMLAH SKPD 687.000.000 671.539.850 97,75
SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja 1. Pengerahan Linmas 392.440.000 388.634.000 99,03
2. Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pos Kamling
100.000.000 96.660.000 96,66
3. Fasilitasi Pelatihan Linmas Yang diselenggarakan Provinsi
25.000.000 23.070.000 92,28
4. Posko Kewaspadaan Linmas 475.180.000 460.770.000 96,97
5. Pembinaan dan Peningkatan SDM Linmas 143.500.000 140.200.000 97,70
JUMLAH SKPD 1.136.120.000 1.109.334.000 97,64
JUMLAH PROGRAM 1.823.120.000 1.780.873.850 97,68
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI ANGGARAN
(Rp)
PERSEN TASE (%)
SKPD: Badan Kesbangpol 1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama 240.000.000 239.041.250 99,60
2. Fasilitasi Kegiatan Paguyuban PETAMAS 85.000.000 82.230.000 96,74 3. Kemah Kebangsaan Generasi Muda
Pembauran 206.000.000 203.500.000 98,79
4. Pengelolaan Ormas / LSM 71.160.000 61.037.500 85,78 5. Kerjasama Pemda dengan Ormas/ LSM/
Lembaga Nirlaba lainnya 50.000.000 48.065.000 96,13
6. Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan Mmasyarakat Serta Alkulturasi Budaya.
117.750.000 116.490.400 98,93
7. Pemberdayaan Korp Pegawai Kota Semarang 500.000.000 308.845.000 61,77 8. Pembinaan Organisasi Kepemudaan / OKP 300.000.000 184.254.800 61,42
H a l - 3 2 6
B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI ANGGARAN
(Rp)
PERSEN TASE (%)
9. Sosialisasi Perundang-undangan Bidang Organisasi Kemasyarakatan
61.090.000 54.945.000 89,94
JUMLAH SKPD 1.631.000.000 1.298.408.950 79,61
SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja
1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai Nilai Luhur Budaya Bangsa
150.000.000 150.000.000 100,00
JUMLAH SKPD 150.000.000 150.000.000 100,00
JUMLAH PROGRAM 1.781.000.000 1.448.408.950 81,33
Keterangan :
Dari tabel tersebut dapat dapat dilihat bahwa kegiatan pemberdayaan Korp
Pegawai Kota Semarang dan kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan /
OKP penyerapan anggarannya kurang optimal. Hal ini disebabkan karena
anggaran ini merupakan fasilitasi kegiatan bagi KORPRI dan KNPI yang
penyerapan anggaranya tergantung kepada aktivitas kedua organisasi
tersebut.
3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI ANGGARAN
(Rp)
PERSEN TASE (%)
SKPD: Badan Kesbangpol 1. Pengelolaan Bantuan Hibah 49.000.000 44.347.700 90,51 2. Dialog Interaktif Penguatan Ketahanan
Bangsa 46.000.000 45.725.000 99,40
JUMLAH SKPD 95.000.000 90.072.700 94,81
SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja 1. Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat
Terhadap Gangguan Trantibmas dan Terjadinya Bencana
622.076.000 619.201.599 99,54
2. HUT Linmas 60.000.000 56.196.000 93,66 3. Dukungan Sarana dan Prasarana Pemakaman
Anggota Linmas Non PNS 53.000.000 53.000.000 100,00
4. Penegakan Hukum dan HAM 1.591.152.000 1.560.732.800 98,09
JUMLAH SKPD 2.326.228.000 2.289.130.399 98,41
JUMLAH PROGRAM 2.421.228.000 2.379.203.099 98,26
4. Program pendidikan politik masyarakat
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI ANGGARAN
(Rp)
PERSEN TASE (%)
SKPD: Badan Kesbangpol 1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Parpol 75.000.000 66.788.600 89,05 2. Pengelolaan Bantuan Parpol 75.000.000 49.542.500 66,06 3. Pendidikan Politik bagi Masyarakat 236.700.000 217.059.630 91,70
H a l - 3 2 7
B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI ANGGARAN
(Rp)
PERSEN TASE (%)
4. Fasilitasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat 171.850.000 129.962.050 75,63 5. Penguatan Budaya dan Etika Politik Bagi
Aparatur dan Element Masyarakat 75.000.000 57.319.100 76,43
6. Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/ LSM/ Toga dan Toma
75.000.000 59.334.600 79,11
7. Fasilitasi Sukses Pilkada Gubernur Jateng 164.900.000 143.756.600 87,18 8. Penertiban Atribut Parpol Peserta Pilkada
Gubernur 93.600.000 91.427.000 97,68
9. Fasilitasi Atribut Parpol/Baliho Cagub Cawagub
123.550.000 121.054.450 97,98
JUMLAH SKPD 1.090.600.000 936.244.530 85,85
SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja
1. PAM TAKSUNG (Perlindungan Masyarakat) 500.000.000 495.446.000 99,09
JUMLAH SKPD 500.000.000 495.446.000 99,09
SKPD: Sekretariat Daerah
1. Fasilitasi dan sosialisasi hubungan antar lembaga dan refleksi hari otonomi daerah
100.000.000 87.166.700 87,17
JUMLAH SKPD 100.000.000 87.166.700 87,17
JUMLAH PROGRAM 1.690.600.000 1.518.857.230 89,84
5. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI ANGGARAN
(Rp)
PERSEN TASE (%)
SKPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1. Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam
70.688.000 56.293.000 79,64
2. Pengadaan Logistik Dan Obat-Obatan Bagi Penduduk Di Tempat Penampungan Sementara
435.910.000 418.682.000 96,05
3. Gladi Lapang Penanganan Bencana 176.950.000 156.669.000 88,54 4. Operasional Posko dan Penanganan Bencana
Kota Semarang 604.073.200 591.177.442 97,87
5. Penanggulangan dan evakuasi korban bencana
112.170.000 104.000.000 92,72
6. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penanganan Bencana
313.260.000 300.455.000 95,91
7. Pengkajian dan Verifikasi Serta Evaluasi Rekonstruksi Pra, Pasca Bencana di Wilayah Rawan
88.605.000 84.705.000 95,60
8. Monitoring dan Evaluasi Bencana 76.675.000 75.000.000 97,82 9. Pengelolaan Bantuan Korban Bencana 29.350.000 20.910.000 71,24 10 Kelurahan Siaga Bencana 237.522.000 228.748.000 96,31 11. Pembentukan Forum Pengurangan Resiko
Bencana (FPRB) Kota Semarang 75.000.000 75.000.000 100,00
12. Pengelolaan Bansos Kepada Korban Bencana 50.000.000 - - 13. Percepatan Penanganan Bencana Oleh Tim
Reaksi Cepat Dan Tim Kaji Cepat 50.000.000 49.550.000 99,10
JUMLAH SKPD 2.320.203.200 2.161.189.442 93,15
JUMLAH PROGRAM 2.320.203.200 2.161.189.442 93,15
H a l - 3 2 8
B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
Dari tabel tersebut dapat dapat dilihat bahwa kegiatan pengelolaan bansos
kepada korban bencana tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena
penganggaran kegiatan tersebut dilakukan pada perubahan anggaran tahun
2013 sehingga kesulitan untuk merealisasikanya, namun demikian bantuan
sosial berupa uang kepada korban bencana tetap diberikan.
4.1.19.3.2 HASIL YANG DICAPAI
Capaian kinerja pelaksanaan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa, Politik
dan Dalam Negeri adalah sebagai berikut :
1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan
program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan.
Program ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas sosial politik,
keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Program ini dilaksanakan
oleh Badan Kesbangpol dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan
fungsi dan perannya masing masing.Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan
Kesbangpol menjalankan peran sebagai soft security dengan melaksanakan
fungsi koordinatif vertikal dan horizontal, kewaspadaan, pendeteksian,
pencegahan, pengamanan tertutup, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat
sebagai soft security. Sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan
peran sebagai hard security dengan melaksanakan fungsi penegakan hukum
tingkat daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota), penindakan non
yustisial, pengamanan terbuka, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat
sebagai hard security.
Stabilitas bidang sosial politik selama tahun 2013 tetap terjaga dengan
baik dan kondusif, salah satunya dibuktikan dengan tidak adanya kerusuhan
sosial / konflik sosial yang berlatar belakang SARA (suku, agama, ras dan
antar golongan) selama tahun 2013.
Kondisi masyarakat Kota Semarang yang majemuk tetap menimbulkan
potensi kerusuhan sosial / konflik sosial, namun dengan berbagai macam
upaya kejadian kerusuhan sosial / konflik sosial yang berlatar belakang SARA
dapat dieliminasi. Upaya tersebut dilakukan dengan melaksanakan kegiatan
deteksi dini dan cegah dini terhadap ancaman dan gangguan stabilitas sosial
H a l - 3 2 9
B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
politik secara komprehensif dan terpadu antar Kementerian/Lembaga Negara
yang berada di wilayah Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Semarang.
Keterpaduan upaya deteksi dini dan cegah dini dilaksanakan melalui
wadah Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) yang dibentuk berdasarkan
Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 200/04/2013 tanggal 2 Januari
2012. KOMINDA terdiri beberapa Intitusi Pemerintah yang menjalankan funsi
inteligen yaitu Badan Kesbangpol, BIN Daerah Jawa Tengah, Polrestabes
Semarang, Kejaksaan Negeri Semarang, Kodim 0733/BS Semarang, Kantor
Imigrasi Semarang dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Semarang.
Pemberdayaan masyarakat untuk turut serta dalam deteksi dini dan
cegah dini dari ancaman stabilitas sosial politik diwujudkan dalam wadah
Organisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dibentuk
berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 300/253 tanggal 23
Juni 2010. Kegiatan Kominda dan FKDM adalah mencari, mengumpulkan
data, saling tukar menukar informasi dan bahan keterangan dari berbagai
sumber mengenai potensi dan gejala gangguan stabilitas sosial politik.
Dengan adanya kegiatan tersebut Kementerian/Lembaga Negara yang
berada di wilayah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Semarangdapat
mengetahui sejak dini setiap issue sosial politik yang berkembang ditengah
masyarakat dan dapat dilakukan cegah dini dan tindakan dini sesuai dengan
kewenangan masing – masing.
Sebagai negara demokrasi apabila ada kelompok masyarakat yang
ingin menyampaikan pikiran-pikiran atau pendapat-pendapat yang berbeda,
termasuk protes-protesnya di muka umum (unjuk rasa) haruslah dihormati
oleh semua pihak, akan tetapi apabila unjuk rasa dilakukan secara anarkhis
dapat mengganggu stabilitas sosial politik, ketentraman dan ketertiban
umum.
Selama tahun 2013 unjuk rasa yang terjadi sebanyak 124 kali, baik
yang ditujukan kepada Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif di level
Provinsi maupun level Kota Semarang. Dari sekian banyak kejadian unjuk
rasa, yang paling dominan adalah unjuk rasa kelompok buruh dalam
menuntut Upah Minimum Kabupaten/Kota disusul kemudian unjuk rasa
penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak dimana pada tanggal 22 Juni 2013
Pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar
Minyak bersubsidi sebesar 30% - 35%.
H a l - 3 3 0
B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
Penanganan terhadap unjuk rasa dilakukan melalui penjelasan tentang
latar belakang, maksud dan tujuan suatu kebijakan atau keputusan diambil
serta mengakomodir tuntutan para pengujuk rasa yang disesuiakan dengan
ketentuan peratuan perundang-undangan oleh pejabat yang berkompeten.
Dengan penanganan tersebut unjuk rasa yang terjadi selama tahun 2013
tidak sampai terjadi tindakan anarkis dan tidak melakukan pengerusakan
fasilitas umum sehingga tidak sampai mengganggu stabilitas sosial politik,
keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
Selain menciptakan stabilitas sosial politik, program ini juga
mempunyai tujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat yaitu suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan
tenteram, tertib, dan teratur.
Untuk mencapai tujuan tersebut Pemerintah Daerah melalui Satuan
Polisi Pamong Praja oleh peraturan perundang-undangan diberikan
kewenangan sebagai berikut :
1) Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran
atas peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah;
2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang
mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
3) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan
masyarakat;
4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas
Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
5) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda
dan/atau peraturan kepala daerah.
Dalam menggunakan kewenangan dan mencegah penyalahgunaan
kewenangan anggota Satuan Polisi Pamong Praja telah berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
Untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
dilakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap pelanggaran peraturan
H a l - 3 3 1
B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
daerah atau penegakan peraturan daerah. Pemerintah Kota Semarang
memiliki peraturan daerah yang mengandung sanksi sebanyak 54 buah,
selama tahun 2013 telah dilakukan penertiban non yustisial terhadap
pelanggaran 24 buah peraturan daerah.
Penegakan peraturan daerah tersebut difokuskan pada peraturan
daerah yang frekuensi pelanggarannya tinggi dan memiliki pengaruh strategis
terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Identifikasi
pelanggaran peraturan daerah dilakukan berdasarkan temuan lapangan
melalui patroli wilayah yang dilakukan sebanyak 139 kegiatan, selain itu
identifikasi pelanggaran perda diperoleh dari pengaduan masyarakat salah
satunya melalui SMS gateway sebanyak 37 pengaduan. Dan laporan dari
SKPD/Instansi vertikal yang ada di wilayah Kota Semarang sebanyak 294
laporan.
Selama tahun 2013 tercatat sebanyak 598 pelanggaran peraturan
daerah, dan telah dilakukan 845 operasi penertiban. Dari 54 peraturan
daerah yang mengandung sanksi, yang sering ditegakkan adalah sebanyak
24 buah peraturan daerah, yaitu :
1) Perda Kota Besar Semarang Tanggal 10 Februari 1956 Tentang
Pemberantasan Pelacuran di Jalan Dalam Kota Besar Semarang.
2) Perda Kotamadya Dati II Semarang No. 15 Tahun 1981 Tentang
Peraturan Penghijauan/pertamanan Dalam Wilayah Kota madya Dati
II Semarang.
3) Perda Kotamadya Dati II Semarang No. 6 Tahun1993 Tentang
Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Dati II Semarang.
4) Perda Kota Semarang No. 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan
Pasar.
5) Perda Kota Semarang No. 11 Tahun 2000 Tentang Pengaturan dan
Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
6) Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan
dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
7) Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan
Reklame.
8) Perda Kota Semarang No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian
Lingkungan Hidup.
9) Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan
H a l - 3 3 2
B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
Pendidikan di Kota Semarang.
10) Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2007 Tentang Kesehatan Hewan
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
11) Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan.
12) Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2009 Tentang Bangunan
Gedung.
13) Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan
Pengendalian Minuman Beralkohol.
14) Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2010 Tentang Kepariwisataan.
15) Perda Kota Semarang No. 3 Tahun2011 Tentang Pajak Hotel.
16) Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
17) Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.
18) Perda Kota Semarang No. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame.
19) Perda Kota Semarang No. 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah.
20) Perda Kota Semarang No. 20 tahun 2011 tentang Ijin Gangguan.
21) Perda Kota Semarang No. 22 tahun 2011 tentang Ijin Penyambungan
Jalan Masuk.
22) Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Umum di Kota Semarang.
23) Perda Kota Semarang No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Usaha di Kota Semarang.
24) Perda Kota Semarang No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Tertentu di Kota Semarang.
Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan telah dilakukan
pemberdayaan masyarakat melalui wadah Satuan Perlindungan Masyarakat
(Satlinmas) yang didefinisikan sebagai warga masyarakat yang disiapkan dan
dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan
penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana,
serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat,
kegiatan sosial kemasyarakatan.
Untuk membantu aparat pemerintah dalam mengatasi gangguan
keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta memelihara situasi
kondisi wilayah agar senantiasa kondusif, maka Satlinmas mempunyai fungsi
sebagai berikut :
H a l - 3 3 3
B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
1) Sebagai mobilisasi yang sewaktu-waktu siap dikerahkan dalam
membantu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2) Sebagai ujung tombak / garda terdepan dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat di bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban
masyarakat serta perlindungan masyarakat.
3) Sebagai pintu awal informasi dan memberikan laporan kepada instansi
terkait atas setiap kejadian yang mengganggu stabilitas keamanan dan
ketentraman lingkungan.
Pada tahun 2013 jumlah anggota Linmas yang telah terdaftar dan
memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota) adalah sebanyak 7.404 orang,
meningkat dibandingkan tahun 2012 sebanyak 6.667 orang.
Pemenuhan sarana anggota Linmas khususnya Pakaian Dinas
Lapangan (PDL) secara periodik 5 (lima) tahun sekali telah disediakan oleh
Pemerintah Pusat bersamaan dengan penugasan anggota linmas dalam
pengamanan TPS Pemilihan Umum Legislatif, sedangkan Pemerintah Kota
Semarang pada tahun 2013 memberikan sarana berupa Pakaian Dinas
Lapangan (PDL) beserta perlengkapannya sebanyak 310 unit.
Untuk regenerasi anggota Linmas pada tahun 2013 telah dilaksanakan
rekrutmen dilanjutkan pelatihan untuk memberikan pembekalan pengetahuan
dan keterampilan dalam membantu memelihara keamanan, ketentraman dan
ketertiban masyarakat sebanyak 150 orang yang berusia 25 – 35 tahun.
Selain itu Pemerintah Kota Semarang juga aktif mengirimkan anggota Linmas
dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jateng
guna meningkatkan kemampuan dan ketrampilan sebanyak 54 orang.
Bagi anggota Linmas yang meninggal dunia Pemerintah Kota Semarang
telah memberikan fasilitas pemakamannya, pada tahun 2013 anggota Linmas
yang meninggal dunia yang telah mendapatkan fasilitasi pemakaman
sebanyak 33 orang.
Untuk menjalankan fungsi Linmas sebagai garda terdepan pelayanan
dan pintu awal informasi bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban
masyarakat di setiap RT/RW telah berdiri Pos Keamanan Lingkungan
(Poskamling) yang dioperasionalkan dengan Sistem Keamanan Lingkungan
(Siskamling) sebanyak 3.065 unit.
Pemerintah Kota Semarang mengerahkan secara aktif anggota Linmas
dalam pengamanan terbuka beberapa obyek vital dan setiap event yang
H a l - 3 3 4
B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
melibatkan massa. Anggota Linmas dapat melaporkan setiap kejadian
gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
selama 24 jam kepada Posko Kewaspadaan Linmas yang berada di Kantor
Satpol PP. Selain berfungsi sebagai tempat melaporkan kejadian, Posko
Kewaspadaan Linmas juga melakukan pemantauan wilayah secara langsung
melalui patroli dan pemantauan tidak langsung melalui sistem radio
komunikasi.
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang
diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta
kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal
Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan tidak
dilandasi atas asal-usul kedaerahan, suku, keturunan, status sosial, agama
dan keyakinan.
Wawasan kebangsaan sangat mutlak untuk dimiliki oleh setiap warga
negara Indonesia, wawasan kebangsaan tidak timbul dengan sendirinya,
tetapi muncul secara bertahap pada diri seseorang, yaitu dengan seringnya
menegakan wawasan yang diketahuinya dan kemudian bisa diaplikasikan
pada kehidupannya sehari-hari. Diperlukan upaya-upaya untuk
mengembangkan wawasan kebangsaaan secara terus menerus agar bangsa
Indonesia tidak kehilangan jati diri atau karakternya seiring dengan dunia
yang semakin mengglobal. Karakter bangsa Indonesia tercermin dalam nilai –
nilai Pancasila oleh karena itu pelaksanaan program pengembangan
wawasan kebangsaan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai ideologi
Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bagi setiap warga
negara Indonesia.
Pada tahun 2013 telah terwujud kehidupan antar umat beragama yang
rukun berdampingan secara harmonis, saling hormat menghormati dan
bertoleransi, yang dibuktikan dengan tidak adanya konflik antar umat
beragama pada tahun 2013. Selain itu pemerintah telah memberikan jaminan
kemerdekaan setiap umat untuk beribadah sesuai dengan agamanya
masing-masing tanpa adanya diskriminasi terhadap umat minoritas dan
dominasi mayoritas. Kerukunan umat beragama tercipta berkat komunikasi
efektif antar tokoh dari enam agama yang terwadahi dalam Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB) dan komunikasi efektif antara tokoh agama, tokoh
H a l - 3 3 5
B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
masyarakat dengan pemerintah yang terwadahi dalam Paguyuban
Pemerintah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Petamas).
Selama tahun 2013 FKUB telah melakukan pertemuan antar pengurus
organisasi keagamaan sebanyak 3 kegiatan. Sedangkan Paguyuban
Petamas telah melaksanakan pertemuan antar tokoh agama, tokoh
masyarakat dan pemerintah sebanyak 2 kegiatan. Dengan adanya
pertemuan tersebut dapat menjadi media komunikasi untuk membahas
permasalahan hubungan antar umat beragama sehingga tercapai suatu
permusyawaratan.
Terkait dengan kebebasan beribadah pemerintah telah memberikan
jaminan kebebasan beribadah, perlindungan terhadap keberadaan dan
aktivitas tempat ibadah dengan menerbitkan ijin prinsip pendirian rumah
ibadah dan ijin sementara pemanfaatan bangunan gedung sebagai rumah
ibadat. Selama tahun 2013 telah diterbitkan 4 buah ijin prinsip pendirian
rumah ibadah dan telah menyelesaikan permasalahan sosial yang timbul
akibat rencana pembangunan rumah ibadat dan tempat pembinaan imam
Gereja Isa Almasih Pringgading.
Dalam rangka memberikan pendidikan wawasan kebangsaan dan
melaksanakan pembauran kebangsaan kepada generasi muda telak
dilaksanakan melalui kegiatan yang dikemas dalam bentuk perkemahan yang
diikuti oleh 200 generasi muda yang mewakili unsur suku, agama dan
kelompok yang pluralis. Melalui kegiatan ini telah mampu menyadarkan arti
pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kemajemukan serta mengingatkan
karakter asli bangsa Indonesia diera globalisasi yang penuh dengan
keterbukaan. Selain itu terkait dengan pengembangkan nilai-nilai kebangsaan
dan rasa cinta tanah air kepada generasi muda telah dilakukan melalui
kegiatan lomba lagu daerah dan lagu perjuangan yang diikuti oleh 405 orang
peserta. Dengan kegiatan tersebut telah mengingatkan para generasi muda
keberadaan seni budaya daerah ditengah pengaruh seni budaya asing serta
meningkatkan rasa cinta tanah air.
Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyaratan, Pemerintah telah mensosialiasikan UU tersebut
kepada 158 orang pengurus Ormas dan 27 orang dari unsur pemerintahan
yang ada di wilayah kota Semarang sebagai pelaksana UU tersebut. Dari
sosialisasi tersebut telah menghasilkan persamaan persepsi dari isi dan
H a l - 3 3 6
B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
makna dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Ormas.
Dengan diberlakukannya UU tersebut telah terjadi perubahan paradigma
pengaturan Ormas oleh pemerintah yang sebelumnya berbasis pembinaan
berubah menjadi berbasis pemberdayaan.
Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kota Semarang telah
melaksanakan peran pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap
Ormas yang keberadaan dan aktivitasnya ada di wilayah Kota Semarang.
Pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan Ormas bertujuan agar
keberadaan Ormas dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara
dan menghindari keberadaan Ormas yang meresahkan masyarakat,
memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, serta merongrong NKRI.
Sampai dengan tahun 2013 Ormas yang terdaftar di Pemerintah Kota
Semarang sebanyak 180 organisasi yang dibuktikan dengan kepemilikan
Surat Keterangan Terdaftar. Sedangkan pemberdayaan Ormas dilakukan
dengan 3 cara yaitu :
a. Melibatkan secara aktif pengurus dan anggota ormas dalam kegiatan-
kegiatan pemerintahan yang bersifat sosial kemasyarakatan, sosialisasi
empat pilar kebangsaan dan pendidikan politik dalam arti luas.
b. Memberikan stimulan berupa dana hibah yang bersumber dari APBD
Kota Semarang, untuk tahun 2013 dana hibah yang diberikan oleh
Pemerintah Kota Semarang kepada Ormas sebesar Rp. 415.000.000,-
(empat ratus limas belas juta rupiah).
c. Mengadakan kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang
dengan Ormas dalam penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri, dengan metode pengadaan jasa secara swakelola.
Kegiatan ini sebagai implementasi dari Permendagri Nomor 44 Tahun
2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga
Nirlaba Lainnya Dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam
Negeri. Dengan kegiatan ini keberadaan Ormas telah dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat dan membantu mensukseskan program
pemerintah.
Sedangkan pengawasan Ormas dilakukan dengan melakukan
monitoring aktivitas eksternal Ormas, monitoring ini dijadikan sebagai sarana
pengendalian terhadap keberadaan dan aktivitas ormas agar tidak melanggar
H a l - 3 3 7
B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat
Definisi politik secara luas adalah serangkaian kegiatan yang
menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu, politik
membuat konsep-konsep pokok tentang negara (state), kekuasaan (power),
pengambilan keputusan (decision marking), kebijaksanaan (policy of beleid),
dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation). Sedangkan definisi
politik secara sempit adalah cara-cara untuk meraih suatu kekuasaan.
Pendidikan politik yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang adalah
pendidikan politik secara luas, bukan hanya memberikan pemahaman
tentang seluk beluk Pemilihan Umum akan tetapi lebih ditekankan untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap etika berdemokrasi, hak
dan kewajiban sebagai warga negara dalam bidang politik termasuk
penyampaian pendapat dimuka umum.
Terkait dengan pendidikan politik, pada tahun 2013 Pemerintah Kota
Semarang telah melaksanakan 7 (tujuh) kali kegiatan berupa sosialisasi,
penyuluhan, forum diskusi dan seminar dengan sasaran aparatur pemerintah,
tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar sebagai pemilih pemula, pengurus
ormas dan pengurus parpol, telah dapat memberikan pemahaman secara
komprehensif tentang budaya politik bangsa Indonesia dan pentingnya etika
berpolitik dengan kebebasan dan keterbukaan yang bertanggungjawab.
Program pendidikan politik diaplikasikan juga dengan melaksanakan
monitoring keberadaan Partai Politik tingkat Kota Semarang, sehingga dapat
diketahui keberadaannya. Pada tahun 2013 di tingkat Kota Semarang
terdapat 37 Partai Politik. Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kota
Semarang telah diberikan bantuan keuangan sebesar Rp.788.567.125
dengan perincian sebagai berikut :
1. Partai Demokrat : Rp. 260.714.950,-
2. PDIP : Rp.152.602.900,-
3. PKS : Rp. 87.778.600,-
4. PAN : Rp. 64.895.850,-
5. Partai GOLKAR : Rp. 81.837.300,-
H a l - 3 3 8
B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
Bantuan keuangan tersebut sebagian besar digunakan untuk pendidikan
politik.
Dalam rangkaian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Tengah periode 2013 – 2018, Pemerintah Kota Semarang turut serta
memberikan dukungan dalam bentuk sosialisasi secara visual dan verbal,
penertiban atribut partai politik/calon gubenur dan wakil gubernur serta
pengamanan tidak langsung terhadap proses pemungutan dan penghitungan
suara di tempat pemungutan suara, tingkat kecamatan dan di tingkat KPU
Kota Semarang. Secara umum penyelenggaraan tahap – tahap pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 di wilayah Kota
Semarang berjalan dengan baik, tertib dan teratur sesuai dengan jadwal dan
ketentuan yang dibuat.
4. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana
Potensi utama bencana yang ada di wilayah Kota Semarang adalah
banjir baik yang disebabkan oleh curah hujan atau rob air laut, potensi
lainnya adalah tanah longsor, angin puting beliung dan kebakaran.
Pemerintah Kota Semarang telah memetakan daerah rawan bencana dan
telah mengantisipasi untuk mengurangi dampak akibat bencana yang akan
terjadi.
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana bertujuan
untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca
bencana. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan kegiatan mitigasi,
kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi dengan penjelasan sebagai
berikut :
1) Melaksanakan mitigasi, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko
bencana, melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi
ancaman bencana. Mitigasi bencana dilakukan dengan menyebarluaskan
informasi potensi bencana, gladi lapang penanganan bencana,
pembentukan kelurahan siaga bencana, penambahan sarana dan
6. Partai GERINDRA : Rp. 50.613.675,-
7. PKB : Rp. 33.208.475,-
8. Partai HANURA : Rp. 26.147.550,-
9. PPP : Rp. 30.767.825,-
H a l - 3 3 9
B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
prasarana penangangan bencana, penyiapan logistik berupa bahan
makanan dan obat-obatan serta pembentukan Forum Pengurangan
Resiko Bencana. Dengan dilaksanaakannya mitigasi bencana ini telah
dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap potensi
kerugian yang ditimbulkan apabila terjadi bencana pada suatu wilayah
yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa
aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan
kegiatan masyarakat. Selain itu juga telah meningkatkan kemampuan
aparatur dan masyarakat beserta sarana dan prasarana dalam kesiapan
menghadapi bencana.
2) Melaksanakan kesiapsiagaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui
langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan dilaksanakan
dengan mengoperasionalkan posko penanggulangan bencana yang
bersiaga 24 jam untuk memantau dan menerima laporan masyarakat.
Dengan dilaksanakannya kesiapsiagaan ini telah mampu melakukan
tindakan pertama setiap terjadi kejadian yang diakibatkan oleh bencana.
3) Melaksanakan tanggap darurat bencana, adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana, yang
meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda,
pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi dan
penyelamatan. Dalam masa tanggap darurat bencana melibatkan
berbagai unsur baik dari pemerintahan maupun masyarakat, dari unsur
pemerintahan selain tim rescuer yang dibentuk oleh Pemerintah Kota
Semarang adalah TNI, Polri, Basarnas, Linmas, Satgana dan PMI.
Sedangkan dari unsur masyarakat selaku relawan tergabung dalam
organisasi sosial seperti Ubaloka, Semargana, Granat Rescue, Bankom
dan sebagainya. Dengan dilaksanakannya tanggap darurat bencana ini
telah mampu mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan pada saat
bencana terjadi.
4) Melaksanakan rehabilitasi, yaitu serangkaian kegiatan perbaikan dan
pemulihan aspek kebutuhan dasar masyarakat korban bencana sampai
tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran
utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar aspek kehidupan
masyarakat pada wilayah pascabencana. Rehabilitasi dilakukan dengan
H a l - 3 4 0
B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
memberikan bantuan sosial baik berupa uang maupun barang kepada
para korban bencana, dengan bantuan ini masyarakat korban bencana
telah mampu bangkit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan
diharapkan secara bertahap mampu untuk kembali berjalan secara wajar
dalam segala aspek kehidupannya. Pada tahun 2013 bantuan sosial
berupa uang yang telah diberikan kepada para korban bencana adalah
sebesar Rp. 248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah).
4.1.19.4 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
1. Berdasarkan data Pemilu tahun 2009 sampai dengan data Pemilihan
Gubernur Jawa Tengah tahun 2013, tingkat partisipasi pemilih
kecenderungan menurun, hal ini akan berdampak pada turunnya tingkat
legitimasi pemilihan umum.
2. Arus urbanisasi ke Kota Semarang semakin kencang ditandai dengan
besarnya jumlah pendatang baru untuk tinggal menetap atau tinggal
sementara di wilayah Kota Semarang. Dalam mencari penghidupan, para
pendatang baru tersebut sebagian besar tidak mengetahui atau
memahami larangan-larangan yang tercantum dalam peraturan daerah
Kota Semarang, sehingga mereka cenderung melakukan pelanggaran
terhadap peraturan daerah khususnya peraturan tentang pedagang kaki
Lima, penyelenggaraan parkir tepi jalan umum, administrasi
kependudukan, pelacuran, pengemis, gelandangan dan orang terlantar.
3. Pertumbuhan pemukiman yang semakin pesat dan jumlah penduduk
yang semakin bertambah konsekuensinya membutuhkan anggota Linmas
yang semakin banyak sebagai garda terdepan dalam pelayanan bidang
keamanan. Karena masyarakat tidak tertarik dan tidak berminat untuk
menjadi anggota linmas maka jumlah kebutuhan linmas dengan jumlah
pertambahan linmas tidak sebanding mengakibatkan pelayanan bidang
keamanan tidak optimal.
4.1.19.5 RENCANA TINDAK LANJUT
1. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum dan
Pemilihan Kepala Daerah, akan ditingkatkan kuantitas dan kualitas
pendidikan politik dalam arti luas kepada aparatur pemerintah,
masyarakat dan partai politik.
H a l - 3 4 1
B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
2. Melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan daerah secara langsung
maupun tidak langsung kepada masyarakat khususnya pendatang baru,
agar memahami ketentuan dalam peraturan daerah sehingga dapat
menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum, disamping adanya
pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan sebagai upaya penegakan
hukum dan pemberian sanksi. Pemberdayaan masyarakat agar turut
serta mengawasi dan aktif melaporkan pelanggaran peraturan daerah
yang terjadi disekitarnya untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota
Semarang.
3. Meningkatkan kesejahteraan anggota linmas dengan pemberian
seragam, tali asih/santunan pemakaman dan meningkatkan peran serta
Linmas dalam kegiatan pemerintahan sehingga dapat menarik
masyarakat untuk bergabung menjadi anggota linmas.