KEABSAHAN PERJANJIAN

LUKMAN SANTOSO, MH

DASAR SAHNYA PERJANJIAN BERSIFAT TERBUKA/KEBEBASAN

BERKONTRAK, ARTINYA BEBAS MEMBUAT PERJANJIAN YANG BERISI APA SAJA ASALKAN TIDAK MELANGGAR HUKUM, KETERTIBAN UMUM DAN KESUSILAAN.

BERLAKU ASAS KONSENSUALISME ARTINYA “PERJANJIAN TIMBUL SEJAK ADANYA KESEPAKATAN”

Syarat-syarat sahnya perjanjian

Ps. 1320 KUHPer

Kesepakatan (Consensus)

Kecakapan (Capacity)

Hal tertentu (Certainty of Terms)

Sebab yang halal (Legality)

Subjektif

Objektif

Syarat sahnya perjanjian

• Causa, secara letterlijk sebab, tetapi menurut riwayatnya adl. tujuan, yaitu yg dikehendaki oleh kedua belah pihak yg mengadakan perj.

• 1337

• Yang diperjanjikan dalam perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu

• 1332, 1333, 1334

•Ps. 1330 jo 330.•Belum dewasa•Dibawah pengampuan•Badan hukum•PT•Yayasan•Koperasi

• Paksaan (dwang) takut akan ancaman (dilarang oleh UU) 13

• Khilaf (dwaling) orang, barang, negosiasi, konsep

• Penipuan (bedrog) serangkaian kebohongan yg diatur.

Sepakat kecakapan

Suatu sebab

(oorzaak) yang halal

Suatu hal tertentu

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Kedua belah pihak harus mempunyai

kemauan yg bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan

Kemauan yang bebas dianggap tidak terjadi ketika perjanjian itu terjadi karena paksaan (Dwang), kekhilafan/kekeliruan (dwaling) atau penipuan (bedrof)

Adanya kesepakatan para pihak ini diklasifikasikan sebagai persyaratan subyektif, yang bila tidak memenuhi persyaratan mempunyai sifat voidable atau dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan.

Kesepakatan ini merupakan dokumen tersendiri yaitu masuk dalam Agreement Document, yang merupakan bagian dari keseluruhan Dokumen perjanjian.

Batas waktu rnengajukan tuntutan pembatalan suatu perjanjian adalah lima tahun, kecuali UU menentukan waktu yang lebih pendek (pasal 1454 KUHPer)

Pernyataan Sepakat

PERNYATAAN SEPAKAT

SECARA TEGAS

SECARA DIAM-DIAM

TERTULIS

TANDA

AKTA DIBAWAH TANGAN

AKTA OTENTIK

LISAN

Teori Kesepakatan Ada 4 teori yang terjadinya kesepakatan (Mariam Darus Badrulzaman):a.  Teori Kehendak (wilstheorie) Mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat

dinyatakannya kehendak pihak penerima.

b.  Teori Pengiriman (verzendtheorie) Mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat

kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran. Kritik terhadap teori ini, bagaimana hal itu bisa diketahui. Bisa saja, walau sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga sangat teoretis, dianggap terjadinya kesepakatan secara otomatis.

Lanjutan...c.  Teori Pengetahuan (vernemingstheorie) Kesepakatan terjadi apabila pihak yang

menawarkan itu mengetahui adanya acceptatie (penerimaan).

d.  Teori Penerimaan (ontvangstheorie) Kesepakatan terjadi pada saat pihak yang

menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

a. Kekhilafan Periksa ps 1321 dan ps 1322 Dibedakan menjadi 2 yaitu kekhilafan

mengenai orangnya (error in persona) dan kekhilafan mengenai hakikat barangnya (error in subtansia)

b. Paksaan Lihat Pasal 1323, ps 1324 Yang dimaksud dengan paksaan adalah

kekerasan jasmani atau ancaman dgn sesuatu yg diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan kpd seseorang sehingga ia membuat perjanjian

Bandingkan dgn ps 1326 dan ps 1327

c. Penipuan Lihat ps 1328 Penipuan mensyaratkan adanya tipu

muslihat Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi

harus dibuktikan

2. Kecakapan untuk membuat perjanjian Kedua belah pihak harus cakap menurut

hukum untuk bertindak sendiri UU telah menetapkan “tidak cakap”

untuk melakukan perbuatan hukum

14

Kecakapan (Capacity)

Orang

Subjek Hukum

Badan Hukum

Ps. 1330 KUHPer:• Orang belum dewasa• Dibawah pengampuan• Orang perempuan

DEFINISI ORANG CAKAP (bekwaamheid) :

TIDAK CAKAP 1. BELUM DEWASA

(BELUM BERUMUR 21 TAHUN)

2. BERADA DIBAWAH PENGAMPUAN/CURATELE

CAKAP1. SUDAH BERUMUR

21 TAHUN ATAU BELUM BERUMUR 21 TAHUN TETAPI SUDAH MENIKAH

Lanjutan... Mengenai ketentuan ini diatur dalam

Surat Edaran Mahkamah Agung No 3/1963, tidak berlaku lagi sehingga hanya:1.Orang2 yang belum dewasa2.Mereka yang berada dibawah

pengampuan

Dewasa menurut Hukum Indonesia Ps 1330 KHUPer : 21 th/ sdh menikah Ps 47 UU Perkawinan: 18 th Ps 63 UU Adm. Kependudukan: 17 th Ps 7 UU Pemilu: 17 th Ps 1 UU Perlindungan Anak: 18 th Ps 39-40 UU Notaris: 18 th Ps 1 UU HAM: 18 th Ps 4 UU Kewarganegaraan: 18 th Dll Berlaku asas lex specialis derogat legi generaly

Lanjutan... ADANYA KECAKAPAN (& KEWENANGAN) UNTUK MEMBUAT Perjanjian

Para pihak yang membuat perjanjian dapat pula berbentuk badan usaha seperti:1. Perseroan Terbatas 2. Perusahaan Komanditer3. Perusahaan Firma4. Usaha Perorangan (UP)5. Partnership6. dll

3. Suatu Hal tertentu Yang diperjanjikan dlm suatu

perjanjian haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu

Kejelasan mengenai objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban

20

3. Hal Tertentu (Certainty of Terms)

Ps. 1333 KUHPer

Prestasi

Ps. 1234 KUHPerdata1. Memberikan sesuatu2. Berbuat sesuatu3. Tidak berbuat sesuatu

Objek PerjanjianPokok

Lanjutan... “Suatu Hal Tertentu” yaitu obyek yang

disepakati dalam perjanjian harus jelas, tegas dan berlandaskan sesuatu yang sah

4. Suatu Sebab (Causa) Yang Halal

“Causa” diartikan bahwa isi perjanjian itu yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai para pihak

23

Jadi isi dari perjanjian itu harus memuat suatu kausa/akibat yang diperbolehkan atau legal (geoorloofde oorzaak) yaitu:1.Undang-undang2.Ketertiban umum (openbare orde/public policy)

3.Kesusilaan (zenden/morality)4.Kepatutan, Ketelitian, dan Kehati-hatian

. Bila syarat obyektif “kausa yang halal” ini tidak dipenuhi, maka kontrak disebut "null and void" (batal demi hukum).

SYARAT SUBYEKTIF (1331 KUHPer)

SYARAT 1 DAN 2 ADALAH SYARAT SUBYEKTIF, APABILA TIDAK DIPENUHI SYARAT TERSEBUT MAKA PERJANJIAN YANG DIBUAT DAPAT DIBATALKAN OLEH SALAH SATU PIHAK (Voidable/ vernietigbaarheid).

Pembatalannya dapat dimintakan kepada hakim, dalam tenggang waktu 5 tahun (ps.1454)

SYARAT OBYEKTIF (Pasal 1335 KUH Per) SYARAT 3 DAN 4 MERUPAKAN

SYARAT OBYEKTIF, APABILA SYARAT TERSEBUT TIDAK DIPENUHI MAKA PERJANJIAN YANG DIBUAT ADALAH BATAL DEMI HUKUM (Void/ nietig).

Artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada, tanpa harus dibatalkan di pengadilan.

BAGAN KEABSAHAN PERJANJIAN

SYAAT SAHNYA

PERJANJIAN

SYARAT SUBYEKTIF

SYARAT OBYEKTIF

ADANYA KESEPAKATAN

KECAKAPAN

HAL TERTENTU

SEBAB YANG HALAL

NULL & VOID

VOIDABLE

KEABSAHAN KONTRAK

Menurut hukum kontrak Common Law a. Adanya offter (penawaran) dan acceptance

(penerimaan)b. Metting of minds (persesuaian kehendak).c. Consideration (prestasi)d. Competent parties and legal subject matter (kemampuan hukum para pihak dan pokok persoalan yang sah)

AKIBAT HUKUM SUATU PERJANJIAN PASAL 1338 AYAT 1 “ SEMUA PERJANJIAN

YANG DIBUAT SECARA SAH BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG BAGI MEREKA YANG MEMBUATNYA”

PASAL 1338 AYAT 2 ”PERJANJIAN HARUS DILAKSANAKAN DENGAN ITIKAD BAIK”

29

HAL-HAL YANG MERUSAK KONTRAK

Keterpaksaan (Al-Ikrah)

Kekeliruan (ghalath)

Penyamaran Cacat Obyek

(Tadlis dan Taghrir)

Tidah adanya KeseimbanganObyek dan harga (Ghaban + Taghrir)

HAL-HAL MERUSAK KONTRAK SYARIAH

Lanjutan... Pasal 1339 KUH Perdata menyebut: “

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”

SAAT DAN TEMPAT LAHIRNYA PERJANJIAN PERJANJIAN LAHIR SEJAK ADANYA

KESEPAKATAN, ARTINYA ADA PERSESUAIAN KEHENDAK ANTARA PARA PIHAK

MAKA PERJANJIAN ITU LAHIR PADA DETIK DITERIMANYA PENAWARAN (OFFERTE) OLEH PIHAK LAINNYA

TEMPAT LAHIRNYA PERJANJIAN ADALAH TEMPAT DIMANA PENAWARAN ITU DILAKUKAN

32

Pelaksanaan Perjanjian Asas itikad baik (Ps. 1338 (3)) → dalam

pelaksanaan prestasi harus bersifat objektif → mengacu pada keadilan, kepatuhan, dan kesusilaan

Harus memuat elemen dari perjanjian sesuai dengan Ps. 1339 dan 1347, yaitu:o Isi perjanjian itu sendirio Kepatutano Kebiasaano UUDalam praktek di peradilan, urutannya menjadio Isi perjanjiano UUo Kebiasaano Kepatutan

33

Penafsirano Penafsiran → maksudnya untuk mengetahui maksud

para pihak yang membuat perjanjiano UU memberikan pedoman:

Ps. 1342 → Penafsiran UU Ps. 1347 → kebiasaan Ps. 1348 → tentang kedudukan janji Ps. 1349 → penafsiran jika ada keraguan Ps. 1350 → kata perjanjian bersifat umum Ps. 1351 → tentang pengurangan & pembatasan

kekuatan perjanjian

Lanjutan... PASAL 1342 KUH Perdata“ Jika kata-kata suatu perjanjian jelas tidaklah

diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran

PASAL 1346 KUH Perdata“ Apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan

menurut apa yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat atau ditempat dimana perjanjian telah dibuat”

Eksekusi riil

o Harfiah → pelaksanaan pemenuhan kewajiban debitur

o Yuridis → kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan dengan biaya debitur berdasarkan kuasa yang diberikan hakim, apabila debitur tidak melaksanakan prestasi

o Ps. 1234 hanya mengatur mengenai eksekusi riil berupaBerbuat sesuatuTidak berbuat sesuatu

36

Tidak terlaksananya perjanjianTerdapat dua alasan tidak terlaksananya suatu perjanjian, yaitu:1. Wanprestasi2. Overmacht atau keadaan memaksa

1. Wanprestasi Pengertian → debitur tidak memenuhi apa yang diperjanjikan

atau lalai Bentuknya

1. Tidak melaksanakan perjanjian2. Tidak sempurna melaksanakan3. Terlambat melaksanakan4. Melakukan hal yang tidak boleh

Ps. 1238 KUHPerdata debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah/akta sejenis yang menyatakan lalai

Hukuman (akibat) bagi debitur lalai, yaitu:1. Ganti rugi2. Pembatalan perjanjian/pelaksanaan perjanjian3. Peralihan resiko4. Membayar biaya perkara

Terima kasih...