ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggarepository.unair.ac.id/13743/11/11. Bab 2.pdf ·...
Transcript of ADLN Perpustakaan Universitas Airlanggarepository.unair.ac.id/13743/11/11. Bab 2.pdf ·...
12
BAB II
KEWENANGAN MENGALIHKAN BENDA BERGERAK
2.1 Gadai sebagai jaminan kebendaan
2.1.1 Gadai menurut BW
Lembaga jaminan gadai masih banyak dipergunakan didalam praktik. Kedudukan
pemegang jaminan gadai lebih kuat dan aman daripada pemegang fidusia karena
benda yang dijadikan jaminan ada pada kekuasaan penerima gadai, sehingga
penerima gadai/ kreditur dapat terhindar dari itikad tidak baik.
Gadai yang pengertiannya dan persyaratan sebagai pand merupakan lembaga hak
jaminan kebendaan bagi kebendaan bergerak yang diatur didalam BW, Menurut BW,
merumuskan gadai dalam Pasal 1150 sebagai berikut:
"Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barangbergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang, atau oleh seoranglain atas namanya, dan memberi kekuasaaan kepada si berpiutang itu untukmengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orangorang berpiutang lainnya;dengan kekecualian biaya untuk melelang barangtersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatannya setelahbarang itu digadaikan ,biaya biaya mana harus didahulukan"
Dari perumusan Pasal 1150 BW di atas dapat diketahui bahwa gadai merupakan
suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur (pemilik
benda) atau seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan
pelunasan utang tertentu.
Pelunasan atas utang tersebut diberikan hak untuk didahulukan
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KEWENANGAN MENJAMINKAN ATAS OBJEK GADAI DITINJAU DARI PASAL 1152 AYAT 4 BURGERLIJK WETBOEK
ALEX CHRISTIAN WIDJAYA
13
(voorrang,preferens) kepada pemegang hak gadai atas kreditur lainnya. Gadai adalah
suatu hak yang mendahului dari seorang kreditur untuk memperoleh pelunasan
piutangnya.13 Ketentuannya terdapat dalam Pasal 1133 BW dan 1134 BW sebagai
berikut:
"Hak untuk didahulukan diantara orang orang berpiutang terbit dari hakistimewa, dari gadai dan dari hipotik"
"Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang undang diberikan kepadaseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutanglainnya, semata mata berdasarkan sifat piutangnya."
"Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa,kecuali dalam halhal dimana oleh undang undang ditentukan sebaliknya"
Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas kewajiban
tertentu misalnya perjanjian utang piutang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
perjanjian gadai mengikuti perjanjian pokoknya atau ia merupakan perjanjian yang
bersifat accessoir. Pada prinsipnya objek gadai dapat dipakai untuk menjamin setiap
pemenuhan prestasi tertentu.
2.1.2 Subjek Hukum dan Objek Hak Gadai
Berdasarkan atas ketentuan Pasal 1150 BW bahwa subjek hak gadai yaitu pihak
yang ikut serta dalam membentuk perjanjian gadai yaitu:14
a. Pihak yang memberikan jaminan gadai, dinamakan pemberi gadai (pandgever).
b. Pihak yang menerima jaminan gadai, dinamakan penerima gadai (pandnemer).
13 Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan:Hak Istimewa Gadai danHipotik,Kencana, Jakarta, 2005, h.74
14 Rachmadi Usman, Op.cit., h.116
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KEWENANGAN MENJAMINKAN ATAS OBJEK GADAI DITINJAU DARI PASAL 1152 AYAT 4 BURGERLIJK WETBOEK
ALEX CHRISTIAN WIDJAYA
14
Atas kesepakatan antara debitur dan kreditur, barang yang digadaikan berada atau
diserahkan kepada pihak ketiga. Berdasarkan ketentuan Pasal 1152 ayat (1) BW,
maka pihak ketiga tersebut juga dapat disebut sebagai pihak ketiga penerima gadai.
Barang yang digadaikan tidak harus kebendaan bergerak milik sendiri namun
juga dimungkinkan kebendaan bergerak milik orang lain, dengan kata lain seseorang
dapat menggadaikan kebendaan bergerak miliknya untuk menjadi jaminan atas utang
orang lain. Ketentuan ini dapat dilihat di Pasal 1150 BW. Bahwa Gadai dapat
diserahkan oleh yang berhutang secara langsung ataupun seorang lain atas nama yang
berhutang. Seorang lain inilah yang disebut pihak ketiga pemberi gadai.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1152 ayat (1), Pasal 1152 bis, Pasal 1153 dan Pasal
1158 ayat (1) BW bahwa pada dasarnya semua kebendaan bergerak dapat menjadi
objek hukum hak gadai. Kebendaan bergerak dapat berupa kebendaan bergerak yang
berwujud atau bertubuh (lichamelijk) dan kebendaan bergerak yang tidak berwujud
atau bertubuh (onlichamelijk) berupa piutang atau tagihan tagihan dalam bentuk surat
berharga.
2.1.3 Ciri- Ciri Gadai
Perjanjian yang melahirkan gadai dan segala akibat dari perjanjian pemberian
gadai tersebut dari sisi hukum melahirkan perikatan bagi para pihak yang
membuatnya. Hak kebendaan gadai memiliki karakteristik khusus, demikian
karakteristik gadai sebagai berikut:15
1. Gadai dapat beralih atau dipindahkan
15 Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Op.Cit, h.182
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KEWENANGAN MENJAMINKAN ATAS OBJEK GADAI DITINJAU DARI PASAL 1152 AYAT 4 BURGERLIJK WETBOEK
ALEX CHRISTIAN WIDJAYA
15
Gadai lahir dari suatu perjanjian yang bersifat accessoir, yang mana utang
menjadi dasar bagi lahirnya gadai. Hal tersebut mengindikasikan bahwa barang
gadai dapat beralih dengan terjadinya peralihan atau perpindahan hak milik atas
piutang yang dijamin dengan penanggungan-penanggungan. Ketentuan tersebut
terdapat dalam Pasal 1533 BW.
2. Gadai bersifat menyeluruh (Totaliteit)
Suatu hak kebendaan dikatakan menyeluruh jika hak kebendaan itu mengikuti
segala yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan benda terhadap mana hak
kebendaan tersebut diberikan.Misalnya ketentuan Pasal 1158 BW, bahwa bunga
yang diperoleh dari piutang yang digadaikan mengikuti piutang yang digadaikan
itu. Dengan demikian berarti menjadi juga benda yang digadaikan, meskipun
untuk itu tidak dijanjikan terlebih dahulu
3. Gadai tidak dapat dipisah-pisahkan (Onsplitsbaarheid)
Barang gadai yang menjadi objek jaminan haruslah satu kesatuan yang utuh.
Tidak dapat dibagi bagi, penyerahan benda pada kreditur haruslah seluruh benda.
4. Gadai mengikuti bendanya (droit de suite)
Kemanapun objek gadai yang telah menjadi jaminan maka penerima gadai
dapat untuk menuntut kembali atas benda tersebut. Ketentuan tersebut terdapat
pada Pasal 1152 ayat (3) BW.
5. Gadai bersifat mendahulu (droit de preference)
Gadai memiliki sifat untuk pelunasan yang didahulukan. Barang gadai yang
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KEWENANGAN MENJAMINKAN ATAS OBJEK GADAI DITINJAU DARI PASAL 1152 AYAT 4 BURGERLIJK WETBOEK
ALEX CHRISTIAN WIDJAYA
16
telah ada pada kekuasaan penerima gadai dapat langsung mengeksekusi barang
gadai tersebut apabila pemberi gadai ingkar janji. Ketentuan tersebut terdapat
dalam Pasal 1133 BW jo. Pasal 1150 BW
6. Gadai sebagai Jura in re Aliena (yang terbatas)
Gadai hanyalah sebatas atau semata mata hanya ditujukan untuk kepentingan
pelunasan hutang, pelunasan hutang dilakukan dengan cara menjual barang gadai
apabila barang gadai tersebut sudah dijual dan memperoleh hasil atas penjualan
tersebut maka pelunasannya sejumlah nilai gadai atau nilai piutang. Jadi gadai
sangatlah terbatas hanya perjanjian assessoir. penerima gadai tidak diperkenankan
berbuat lebih atas benda gadai seperti memilikinya. Ketentuan tersebut tercantum
dalam Pasal 1154 BW
2.2 Lahirnya Hak Gadai
2.2.1 Keabsahan Perjanjian Gadai
Dalam setiap pemberian gadai unsur yang penting adalah adanya suatu perjanjian
pokok, jaminan gadai adalah perjanjian ikutan /accessoir merupakan perjanjian
tambahan atas dasar suatu perjanjian utama. Dalam perjanjian pokok yang menjadi
dasar atas suatu bentuk formalitas bagi sahnya perjanjian pokok tersebut, maka gadai
juga dapat diberikan dengan cara yang sama, yaitu menurut ketentuan keabsahan
suatu perjanjian pokok.
Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu
1. Adanya Kesepakatan untuk mengikatkan diri
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KEWENANGAN MENJAMINKAN ATAS OBJEK GADAI DITINJAU DARI PASAL 1152 AYAT 4 BURGERLIJK WETBOEK
ALEX CHRISTIAN WIDJAYA
17
2. Kecakapan kedua belah pihak untuk suatu perikatan
3. Objek tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.
Dari keempat hal itu, ilmu hukum membagi menjadi 2 syarat dalam sahnya
perjanjian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Unsur pertama dan kedua
berkaitan dengan subjek oleh sebab itu disebut syarat subjektif jika syarat tersebut
tidak dipenuhi maka sebuah perjanjian dapat dibatalkan, Unsur ketiga dan keempat
berkaitan dengan objek perjanjian oleh sebab itu disebut sebagai syarat objektif jika
tidak dipenuhi maka sebuah perjanjian batal demi hukum.
a. Adanya kesepakatan untuk memberikan gadai
Sebelum terjadinya sebuah kesepakatan, dalam melaksanakan sebuah perjanjian
biasanya didahului dengan proses negoisasi, bahwa telah terjadi penawaran yang
selanjutnya penawaran tersebut di akseptasi sehingga terjadilah sebuah kesepakatan.
Penawaran berisikan kehendak dari salah satu pihak, sedangkan pihak lawan harus
memutuskan apakah kehendak itu diterima atau tidak, jika penawaran tersebut
diterima maka tercapailah kata sepakat.
Gadai sebagai suatu perjanjian riil, kesepakatan pemberian gadai lahir pada saat
benda yang hendak dijaminkan dalam bentuk gadai diserahkan, dengan pengertian
bahwa dikeluarkan penguasaannya dari pemilik benda tersebut sebagai pemberi
gadai. Adanya kesepakatan dibuktikan dengan dikeluarkannya benda gadai dari
penguasaan pemilik benda tersebut.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KEWENANGAN MENJAMINKAN ATAS OBJEK GADAI DITINJAU DARI PASAL 1152 AYAT 4 BURGERLIJK WETBOEK
ALEX CHRISTIAN WIDJAYA
18
b. Kecakapan untuk memberikan gadai
Kecakapan dalam bertindak adalah syarat subjektif kedua agar terbentuk
perjanjian yang sah. Dalam membahas masalah kecakapan yang melahirkan suatu
perjanjian yang sah maka tidak dapat dipisahkan adalah masalah kewenangan. Jika
masalah kecakapan bertindak berkaitan dengan masalah kemampuan dari orang
perorangan yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum dilihat dari umur
kedewasaan, namun masalah kewenangan berkaitan dengan kapasitas orang
perorangan yang bertindak atau berbuat dalam hukum. Jadi orang yang cakap
bertindak dalam hukum belum tentu berwenang melakukan suatu perbuatan hukum
demikian sebaliknya.
Berdasarkan rumusan Pasal 570 BW, dapat diketahui bahwa hanya seorang
pemiliklah yang berhak untuk memberikan pembebanan atas suatu benda (jura in re
aliena). Dalam ketentuan Pasal 1977 ayat (1) BW bahwa seorang yang menguasai
benda bergerak maka dianggap sebagai pemiliknya, dengan demikian bahwa
pemberian gadai hanya dapat dilakukan oleh pemilik benda yang akan digadaikan
tersebut. Hal ini menyimpulkan adanya dua hal:
1. Mengenai kapasitas dari subjek hukum yang membuat perjanjian gadai;
2. Mengenai keterkaitan hubungan objektif antara subjek hukum yang membuat
perjanjian gadai dengan benda yang menjadi objek perjanjian gadai.16
c. Objek tertentu
16 Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Op.Cit, h.103-104
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KEWENANGAN MENJAMINKAN ATAS OBJEK GADAI DITINJAU DARI PASAL 1152 AYAT 4 BURGERLIJK WETBOEK
ALEX CHRISTIAN WIDJAYA
19
Rumusan mengenai objek suatu perjanjian dapat ditemukan di Pasal 1333 BW
sebagai berikut:
"Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang palingsedikit ditentukan jenisnya.Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidaktentu asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung"
Ketentuan dalam Pasal 1332 BW bahwa hanya kebendaan yang dapat
diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian. Jadi bahwa yang menjadi
kewajiban dalam perikatan adalah kebendaan yang masuk dalam lapangan harta
kekayaan.
d. Suatu sebab yang tidak terlarang dalam pemberian gadai
Ketentuan Pasal 1337 BW bahwa suatu sebab terlarang apabila berlawanan
dengan undang- undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
Menurut Kartini Muljadi, bahwa sebab yang diperolehkan dalam ketentuan Pasal
1320 BW jo Pasal 1337 BW adalah prestasi dalam perjanjian yang melahirkan
perikatan, yang wajib dilakukan atau dipenuhi oleh para pihak, yang tanpa adanya
prestasi yang ditentukan tersebut maka perjanjian tersebut tidak mungkin dan tidak
akan pernah ada diantara para pihak.17
2.2.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak
Dalam setiap perikatan akan timbul hak dan kewajiban dari masing masing pihak
yang membuat sebuah perjanjian sebagai akibat hukum yang timbul, demikan pula
dalam perjanjian gadai, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus
17 Ibid., h.167
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KEWENANGAN MENJAMINKAN ATAS OBJEK GADAI DITINJAU DARI PASAL 1152 AYAT 4 BURGERLIJK WETBOEK
ALEX CHRISTIAN WIDJAYA
20
dipenuhi. Penerima gadai mempunyai beberapa hak sebagai berikut:18
1. Menjual dengan kekuasaannya sendiri (Parate Eksekusi).
2. Untuk melakukan penjualan ini, penerima gadai harus terlebih dahulu
memberikan peringatan (sommatie) kepada pemberi gadai supaya utangnya
dibayar. Penjualan harus dilakukan didepan umum, menurut kebiasaan setempat.
Setelah penjualan dilakukan, penerima gadai memberikan pertanggungjawaban
tentang hasil penjualan itu kepada pemberi gadai.
3. Menjual benda gadai dengan perantaraan hakim.
4. Penjual benda gadai untuk mengambil pelunasan dapat juga terjadi jika si
berpiutang menuntut dimuka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara
yang ditentukan hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya.
5. Hak retensi (Recht van terughouden).
6. Selama penerima gadai tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam
gadai, yang berutang tidak berkuasa menuntut pengembaliannya sebelum ia
membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya utangnya.
Kewajiban penerima gadai adalah sebagai berikut:
1. Bertanggung jawab untuk hilangnya atau merosotnya barang gadai, dikarenakan
telah terjadi kelalaiannya (Pasal 1157 ayat (1) BW).
2. Kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai jika barang gadai dijual (Pasal
1156 ayat (2) BW).
3. Bertanggung jawab terhadap hasil penjualan barang gadai (Pasal 1159 ayat (1)
18 Mariam Darus Badzulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, h.95
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KEWENANGAN MENJAMINKAN ATAS OBJEK GADAI DITINJAU DARI PASAL 1152 AYAT 4 BURGERLIJK WETBOEK
ALEX CHRISTIAN WIDJAYA
21
BW).
Hak pemberi gadai adalah sebagai berikut:
1. Berhak untuk menuntut apabila barang gadai itu telah hilang atau merosot
nilainya sebagai akibat dari kelalaian penerima gadai.
2. Berhak mendapat pemberitahuan terlebih dahulu dari penerima gadai apabila
barang gadai akan dijual.
3. Berhak mendapatkan kelebihan atas penjualan barang gadai setelah dikurangi
dengan pelunasan utangnya.
4. Berhak mendapat kembali barang yang digadaikannya apabila utang dibayar
lunas.
Kewajiban pemberi gadai adalah sebagai berikut:
1. Menyerahkan barang yang dipertanggungkan sampai waktu utang dilunasi .
2. Bertanggung jawab atas pelunasan utangnya.
3. Memberikan ganti kerugian atas biaya biaya yang telah dikeluarkan penerima
gadai untuk menyelamatkan barang yang digadaikan.
2.2.3 Inbezitstelling dalam Perjanjian Gadai
Perjanjian gadai akan terjadi apabila benda yang menjadi objek gadai telah
diserahkan pada kreditur atau penerima gadai. Ketentuan tersebut tercantum dalam
Pasal 1152 ayat (1) dan Pasal 1152 ayat (2) BW:
"Hak gadai atas benda benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkandengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan di berpiutang atauseorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui kedua belah pihak"
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KEWENANGAN MENJAMINKAN ATAS OBJEK GADAI DITINJAU DARI PASAL 1152 AYAT 4 BURGERLIJK WETBOEK
ALEX CHRISTIAN WIDJAYA
22
"Tidak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibairkan dalam kekuasaansi berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan siberpiutang".
Benda gadai haruslah berada dalam kekuasaan penerima gadai dikarenakan untuk
menjamin kedudukan kreditur dari risiko pengalihan benda gadai, ketentuan ini
disebut dengan pola inbezitstelling. Penyerahan benda gadai pada kreditor atau pihak
ketiga yang disetujui bukan penyerahan secara yuridis (levering), Penyerahan benda
hanyalah syarat lahirnya hak kebendaan yaitu hak gadai.
Fungsi pola inbezitstelling adalah:19
1. Perwujuan dari asas publisitas dalam gadai
2. Perjanjian gadai merupakan perjanjian riil
3. Sebagai pencerminan dari keabsahan gadai
Asas publisitas dalam gadai adalah mengasingkan benda dari pemiliknya untuk
diserahkan kepada kreditor sebagai perwujudan dari asas publisitas. Dengan adanya
pola inbezitstelling maka menjadi perlindungan hukum bagi kreditur karena objek
gadai adalah benda bergerak.
Sesuai ketentuan Pasal 1977 ayat (1) BW bahwa seseorang yang menguasai
benda bergerak yang tidak berupa bunga ataupun piutang yang tidak harus dibayar
atas tunjuk, dianggap sebagai pemiliknya sepenuhnya. Dengan demikian, jika objek
gadai tetap berada ditangan pemiliknya maka dengan mudah pemberi gadai
mengalihkan benda tersebut padahal sudah menjadi objek gadai hal ini jelas
19 Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbessy, Op.cit., h.40
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KEWENANGAN MENJAMINKAN ATAS OBJEK GADAI DITINJAU DARI PASAL 1152 AYAT 4 BURGERLIJK WETBOEK
ALEX CHRISTIAN WIDJAYA
23
merugikan kreidtur yang sudah memberikan pinjaman.20 Pasal ini menunjukkan
perlindungan bagi bezitter selaku penguasa benda. Jadi dengan adanya pasal ini,
maka inbezitstelling diperlukan agar pemberi gadai/ debitur tidak mengalihkan objek
gadai jika barang tersebut masih dalam kekuasaannya
2.3 Hak Pemilik Benda sebagai Pemegang Hak Kebendaan
2.3.1 Itikad baik dalam Hukum Benda
Dalam hukum kontrak Perancis, kehendak para pihak diwujudkan dalam
kesepakatan menjadi dasar mengikatnya suatu perjanjian. Kehendak itu dapat
dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak
dengan segala akibat hukumnya.21 Dalam setiap perjanjian, dikenal asas kebebasan
berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) BW:
"Suatu perjanjian dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagipihak yang membuatnya".
Dalam Pasal 1338 ayat (3) BW menyebutkan bahwa, "setiap perjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik". Dalam kamus bahasa Indonesia, yang dimaksud
dengan 'itikad' adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang
baik). Dalam kamus hukum Fockema Andrea dijelaskan bahwa "goede trouw" adalah
maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau
tersangkut dalam suatu hubungan hukum.22 Pengertian Good Faith menurut Black's
20 Ibid, h.4121 Suharnoko, Hukum Perjanjian :Teori dan Analisa Kasus, Kencanca, Jakarta, 2009, h.422 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dan Kontrak Komersial,
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KEWENANGAN MENJAMINKAN ATAS OBJEK GADAI DITINJAU DARI PASAL 1152 AYAT 4 BURGERLIJK WETBOEK
ALEX CHRISTIAN WIDJAYA
24
Law yaitu:23
"A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose,(2) Faithfulness toone's duty or obligation,(3) observance of reasonable comercial standards of fairdealing given trade or business,(4)absence of intent to defraud or to seekunconscioable advantage"
Terjemahannya adalah
"Sebuah pemikiran yang terdiri atas (1) kejujuran dalam keyakinan atau tujuan,(2) Kesetiaan untuk atau kewajiban, (3) ketaatan standar komersial yang wajar,kesepakatan yang adil diberikan dagang atau bisnis, (4) tidak adanya niat untukmenipu atau untuk mencari keuntungan sendiri "
Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan itikad baik dengan istilah "dengan
jujur" atau "secara jujur"24. Menurut Wirjono Prodjodikoro membagi itikad baik
menjadi dua macam, yaitu:
a. Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik
disini biasanya berupa perkiraaan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat
yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks
ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedang
bagi pihak yang beritikad tidak baik (te kwader trouw) harus bertanggung jawab
dan menanggung risiko. Itikad baik semacam ini dapat dilihat dari ketentuan
Pasal 1977 (1) BW dan Pasal 1963 BW, dimana terkait dengan salah satu syarat
untuk memperoleh hak milik atas barang melalui daluwarsa. Itikad baik ini
bersifat subyektif dan statis.
b. Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban kewajiban yang
Laksbang Mediatama,Yogyakarta, 2008, h.11623 Bryan A. Garner, Black Law Dictionary 1 Ninth Edition,West,Dallas, 2009, h.76824 Agus Yudha Hernoko,Op.Cit, h.116
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KEWENANGAN MENJAMINKAN ATAS OBJEK GADAI DITINJAU DARI PASAL 1152 AYAT 4 BURGERLIJK WETBOEK
ALEX CHRISTIAN WIDJAYA
25
termaktub dalam hubungan hukum itu. Pengertian itikad baik semacam ini
sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (3) BW adalah bersifat obyektif dan
dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat itikad baik
disini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu
tindakan sebagai pelaksanaan suatu hal.
Pengertian itikad baik menurut Pasal 1977 (1) BW, terkait dengan cara pihak
ketiga memperoleh suatu benda (kepemilikan) yang disebabkan ketidaktahuan
mengenai cacat kepemilikan tersebut dapat dimaafkan, namun dengan syarat- syarat
tertentu. Dalam penerapan, itikad baik menurut Pasal 1977 (1) BW sering diartikan
"tidak tahu dan tidak harus tahu". Maksudnya ketidaktahuan pihak ketiga mengenai
cacat kepemilikan ini dapat dimaafkan menurut asas kepatutan dan kelayakan.
Sementara itu pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 (3) BW yang berarti
melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, adalah bersifat dinamis. Artinya dalam
melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang
manusia. Jadi selalu mengingat bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus
jauh dari sifat merugikan pihak lain pada saat kedua belah pihak membuat suatu
perjanjian. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal- hal ini, dan tidak
boleh mempergunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi.25
Dalam Pasal 584 BW mensyaratkan bahwa suatu penyerahan sebagai akibat
adanya suatu alas hak berpindahnya eigendom yang berasal dari yang berhak.
Disamping suatu titel yang sah juga disyaratkan adanya beschikkingbevoegheid dari
25 Ibid, h.121
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KEWENANGAN MENJAMINKAN ATAS OBJEK GADAI DITINJAU DARI PASAL 1152 AYAT 4 BURGERLIJK WETBOEK
ALEX CHRISTIAN WIDJAYA
26
orang yang memindahkan iu sebagai suatu syarat untuk sahnya suatu penyerahaan.26
Ini adalah suatu akibat dari ketentuan yang terkenal bahwa "tiada seorangpun dapat
memindahkan hak yang lebih daripada yang dipunyainya". A tidak dapat
menyerahkan sebuah rumah yang menjadi milik B. Disamping itu, bilamana suatu
hak dibatasi oleh hak yang bersifat hak kebendaan, maka hanyalah dapat diserahkan
dengan mempertahankan perbatasan ini
Mengenai keabsahan kepemilikan hak milik, telah dikenal dua asas,27
1. asas “Nemo plus juris transfere potest quam ipse habet”, artinya tidak
seorangpun dapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain
melebihi hak miliknya atau apa yang dia punyai.
2. asas“Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest”, artinya tidak
seorangpun dapat mengubah ataupun kepentingannya sendiri, untuk tujuan dari
penggunaan objek tertentu.
Di dalam asas Nemo plus juris, perlindungan diberikan pada pemegang atas hak
sebenarnya maka dengan asas ini selalu terbuka kemungkinan adanya gugatan kepada
pemilik terdaftar dari orang yang merasa sebagai pemilik sebenarnya. Didalam asas
nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest, memberikan penjelasan bahwa
penggunaan objek dengan mengubah kepentingan atas objek tersebut adalah hal yang
dilarang.
26 Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, Bab Bab Tentang Hukum Benda, Bina Ilmu,Surabaya, 1984, h.47-48
27 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta,2006,h.8
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KEWENANGAN MENJAMINKAN ATAS OBJEK GADAI DITINJAU DARI PASAL 1152 AYAT 4 BURGERLIJK WETBOEK
ALEX CHRISTIAN WIDJAYA
27
Menurut Irawan Soerodjo, bahwa asas nemo plus juris merupakan asas bahwa
seseorang tidak dapat melakukan tindakan hukum yang melampaui hak yang
dimilikinya, dan akibat dari pelanggaran tersebut adalah batal demi hukum (van
rechts wegenietig). Akibat dari pelanggaran tersebut adalah batal demi hukum.
Perbuatan hukum tersebut dianggap tidak pernah ada dan karenanya tidak mempunyai
akibat hukum. Dengan kata lain asas ini melindungi pemegang hak sebenarnya dari
tindakan orang lain yang mengalihkan haknya tanpa diketahui oleh pemegang hak
sebenarnya.28
Menurut Sri Soedewi, Dalam Pasal 584 BW merupakan pelaksanaan dari suatu
asas hukum yaitu asas nemoplus, bahwa seorang itu tidak dapat memperalihkan hak
melebihi apa yang menjadi haknya, dan lazimnya yang wenang untuk menguasai
benda itu ialah pemilik.29.
2.3.2 Hak kebendaan dalam BW
Para pihak boleh menentukan sendiri tentang hak dan kewajiban dalam hubungan
hukum mereka demikian yang terdapat dalam hukum harta kekayaan. Dalam Hukum
harta kekayaan hal ini disebut sebagai hak perdata. Hak Perdata dapat dibagi menjadi
dua yakni hak absolut (ius in re) dan hak relatif (ius ad rem).
Hak kebendaan bersifat mutlak dan absolut (ius in re), Hak absolut artinya bahwa
suatu hak yang berlaku dan harus dihormati oleh setiap orang dan merupakan bagian
dari hak keperdataan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, Bahwa hak kebendaan itu
28 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Jakarta, 2002, h.18929 Sri Soedewi, Masjchoen Sofyan, Hukum Perdata: Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 2000,
h.75
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KEWENANGAN MENJAMINKAN ATAS OBJEK GADAI DITINJAU DARI PASAL 1152 AYAT 4 BURGERLIJK WETBOEK
ALEX CHRISTIAN WIDJAYA
28
bersifat mutlak, bahwa dalam hal gangguan oleh orang ketiga, pemilik hak benda
dapat melaksanakan hak beserta tuntutan terhadap siapapun juga. Pemilik hak benda
dapat melaksanakan haknya pada siapapun juga yang mengganggunya. Berarti bahwa
didalam hak kebendaan itu tetap ada hubungan langsung antara seorang dan benda.30
Hak kebendaan sebagai bagian dari hak keperdataan memiliki ciri-ciri yang
membedakan antara hak kebendaan dan hak perseorangan. Karakteristik hak
kebendaan sebagai berikut:31
a. Hak kebendaan merupakan hak mutlak/Jamak arah, dalam arti dapat
dipertahankan terhadap siapapun;
b. Hak kebendaan mempunyai zaaksgevolg atau droit de suite, artinya hak tersebut
diikuti benda pada siapa hak tersebut berada, atau hak yang mengikuti bendanya
ditangan siapapun (het recht volgt de eigendom van de zaak);
c. Apabila diatas suatu hak kebendaan melekat hak kebendaan lain, jika kemudian
hak kebendaan pertama dipindahtangankan, maka hak kebendaan diatasnya akan
tetap mengikutinya;
d. Hak kebendaan adalah hal prioritas (yang lebih dahulu ) terjadinya, tingkat hak
yang lebih dahulu lebih tinggi dari hak yang terjadi kemudian;
e. Hak kebendaan berupa droit de preference atau hak didahulukan;
f. Pada hak kebendaan orang mempunyai macam macam aksi sebagai cara untuk
mengatasi gangguan terhadap haknya. Gugatan yang menyangkut hak kebendaan
30 Rachmadi Usman, Op.Cit,h.10731 Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata: Hal Hal yang Memberi Kenikmatan: Jilid
I, Ind-Hil-Co, Jakarta, 2005, h.52
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KEWENANGAN MENJAMINKAN ATAS OBJEK GADAI DITINJAU DARI PASAL 1152 AYAT 4 BURGERLIJK WETBOEK
ALEX CHRISTIAN WIDJAYA
29
disebut gugat kebendaan. Misalnya penuntutan kembali oleh pemilik benda
semula atau penuntutan ganti rugi terhadap siapa yang mengganggu haknya;
g. Pemindahan hak kebendaan itu harus dilakukan secara penuh. Sedangkan dalam
hak perseorangan/pribadi kemudian pemindahan hak
perseorangan/pribadi,kekuasaan atas suatu benda milik orang lain tidak boleh
dipindahkan pada pihak ketiga.
Jika ditinjau dari sudut fungsinya hak kebendaan dapat dibagi dalam dua
kelompok yaitu:
1. Hak kebendaan yang memberi kenikmatan (zakelijk genotsrecht).
Didalam kelompok ini kenikmatan yang diberikan hak kebendaan dapat
terjadi atas benda milik sendiri maupun benda milik orang lain. Hak atas benda
milik sendiri adalah hak menguasai (bezit) dan hak milik (eigendom) sedangkan
hak atas benda milik orang lain misalnya, erfpacht, opstal,
vruchtgebruik,servituut.
2. Hak kebendaan yang memberi jaminan (zakelijk zekerheidsrecht).
Jaminan yang diberikan hak kebendaan pada dasarnya terjadi atas benda
milik orang lain. Hak jaminan atas benda milik orang lain yang diatur dalam BW
yaitu gadai (pand) dan hipotik.
2.3.3 Pemilik benda Atas Objek Gadai
Setiap benda yang digadaikan tentunya memiliki tuan atas benda tersebut.
Pemilik atas benda tersebut adalah pemilik sejati atas hak milik benda dalam bahasa
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KEWENANGAN MENJAMINKAN ATAS OBJEK GADAI DITINJAU DARI PASAL 1152 AYAT 4 BURGERLIJK WETBOEK
ALEX CHRISTIAN WIDJAYA
30
belanda disebut Eigenaar. Pemilik sejati tersebut memiliki hak yang dilindungi oleh
undang undang. Pemilik benda memiliki hak penuh atas benda tersebut termasuk
mengalihkan ataupun menjaminkan atas benda miliknya .
Dalam sistem BW, hak milik adalah hak atas sesuatu benda yang pada
hakekatnya selalu bersifat sempurna walaupun dalam kenyataannya tidak demikian.
Ketentuan hukum mengenai hak milik terdapat dalam Pasal 570 BW sebagai
berikut:
"Hak untuk menikmati manfaat suatu kebendaan dengan leluasa, dan dengankedaulatan sepenuhnya berbuat bebas terhadap kebendaan itu, asal tidak bertentangandengan undang- undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh penguasa yangberwenang dan tidak mengganggu hak hak orang lain; kesemuanya itu dengan takmengurangi kemungkinan pencabutan hak tersebut demi kepentingan umumberdasarkan atas ketentuan undang- undang dengan pembayaran sejumlah ganti rugi."
Sedangkan menurut Rachmadi Usman, Hak milik merupakan raja dari semua hak
kebendaaan lain, hak yang paling sempurna atau utama atas sesuatu kebendaan.
Pemegang hak milik diberi keleluasaan dan berbuat bebas sepenuhnya terhadap
kebendaannya itu sesuai dengan hak yang dipunyainya. Berarti bahwa pemegang hak
milik dapat menguasai suatu benda secara mutlak tanpa dapat diganggu gugat (droit
inviolable et sacre) oleh orang lain termasuk penguasa sekalipun.32 Namun atas dasar
kepentingan umum, maka seorang eigenaar tidak dapat lagi menguasai benda secara
mutlak.
Penguasaan dan penggunaan suatu benda dengan sebebas-bebasnya, diartikan
32 Rachmadi Usman, Op.Cit., h.185
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KEWENANGAN MENJAMINKAN ATAS OBJEK GADAI DITINJAU DARI PASAL 1152 AYAT 4 BURGERLIJK WETBOEK
ALEX CHRISTIAN WIDJAYA
31
sebagai:33
a. Dapat melakukan perbuatan hukum misalnya mengalihkan, membebani,
menyewakan, dan lain lain
b. Dapat melakukan perbuatan materiil misalnya memetik hasilnya, memakai,
memelihara bahkan merusak.
Karakteristik hak milik/ eigendom yaitu:34
1. Absolut artinya terkuat dan terpenuh dan dapat dipertahankan terhadap setiap
orang. Terkuat dan terpenuh maksudnya adalah bahwa dalam
mempertahankan dan melakukan perbuatan hukum
(menjaminkan,mengalihkan, dan lain lain) dan melakukan perbuatan materiil
(menikmati, memakai) dimana kedudukannya lebih kuat dari hak hak
kebendaan lainnya.
2. Merupakan hak yang paling luas, artinya pemilik (eigenaar) dapat berbuat apa
saja atas bendanya.
3. Merupakan hak induk terhadap hak-hak kebendaan lain. Hak hak lain yang
melekat diatas bersifat terbatas atau hak sampingan saja ibarat hak anak
terhadap hak induk.
4. Memiliki sifat yang tetap artinya tidak akan lenyap walaupun hak- hak lain
menimpanya, sedangkan hak kebendaan lain dapat lenyap jika menghadapi
hak eigendom.
33 Frieda Husni Hasbullah, Op.Cit., h.8834 Ibid, h.97
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KEWENANGAN MENJAMINKAN ATAS OBJEK GADAI DITINJAU DARI PASAL 1152 AYAT 4 BURGERLIJK WETBOEK
ALEX CHRISTIAN WIDJAYA
32
5. Mengandung benih dari semua hak kebendaan lain. Hak kebendaan lain hanya
merupakan bagian dari hak eigendom.
2.3.4 Hak Menguasai Atas Barang Gadai
Bezit ialah suatu keadaan lahir, bahwa seseorang menguasai suatu benda
seolah-olah kepunyaan sendiri, yang oleh hukum diperlindungi, dengan tidak
mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa.35 Dalam hal ini
bezitter dapat diinterpretasikan sebagai pemberi gadai karena pemberi gadai adalah
penguasa atas objek gadai. Mengenai bezit terhadap benda bergerak berlakulah
sebuah asas hukum terkenal sebagaimana dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal
1977 ayat (1) BW, yaitu:
"Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yangtidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasaidianggap sebagai pemilik"
Bahwa pada dasarnya undang-undang melindungi seorang pembeli atau
penerima gadai yang beritikad baik. Seorang pemegang hak berkuasa atas benda
dapat dianggap beritikad baik jika ia memperoleh hak bezit dari cara yang sah untuk
memperoleh hak kebendaan gadai.
Terhadap rumusan yang tercantum dalam Pasal 1977 ayat (1) BW kemudian
timbullah pendapat-pendapat yang memberikan penafsiran terhadap ketentuan
terssebut memberikan penafsiran terhadap kedudukan bezit mengenai benda bergerak
itu. Terdapat 2 macam pendapat yang sangat terkenal:36
35 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1994, h.6336 Sri Soedewi, Masjchoen Sofyan, Op.Cit., h.90-92
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KEWENANGAN MENJAMINKAN ATAS OBJEK GADAI DITINJAU DARI PASAL 1152 AYAT 4 BURGERLIJK WETBOEK
ALEX CHRISTIAN WIDJAYA
33
1. Eigendomtheorie
2. Legitimatietheorie
Eigendomtheorie ini dikemukakan oleh Meijers,bahwa bezit terhadap benda
bergerak berlaku alas hak yang sempurna. Sedangkan hak yang paling sempurna itu
adalah hak milik. Jadi bezit terhadap benda bergerak itu sama dengan hak milik
(bezitternya lalu sama dengan pemilik). Jadi bezit terhadap benda bergerak adalah
merupakan hal yang paling sempurna.
Jadi menurut Eigendomstheorie ini jelasnya barangsiapa yang membezit benda
bergerak tidak perduli apakah bezit itu diperoleh dengan titel yang sah atau tidak,
apakah berasal dari orang yang wenang untuk menguasai benda itu atau tidak, maka
bezit itu sama dengan hak milik. Tentu saja bezit itu harus bezit yang jujur. Kalau
disimpulkan jadi eigendomtheorie itu menghilangkan/ mengabaikan 2 syarat untuk
sahnya penyerahan yang tercantum dalam Pasal 534 BW yaitu:
1. Harus adanya titel yang sah
2. Harus dilakukan oleh orang yang wenang untuk menguasai benda itu
Sedangkan menurut Legitimatie Theorie dikemukakan oleh Scholten ,bahwa
bezit itu bukan / tidak sama dengan hak milik. Hanya saja barang siapa yang secara
jujur membezit benda bergerak, dia adalah aman, Legitimatie theorie harus ada titel
yang sah namun menghilangkan syarat kedua yaitu hanya dilakukan oleh orang
yang berwenang menguasai benda.
Itikad baik subjektif (subjective goede trouw) dikaitkan dengan hukum benda.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KEWENANGAN MENJAMINKAN ATAS OBJEK GADAI DITINJAU DARI PASAL 1152 AYAT 4 BURGERLIJK WETBOEK
ALEX CHRISTIAN WIDJAYA
34
Disini ditemui istilah pemegang yang beritikad baik atau pembeli barang yang
beritikad baik dan sebagaimana lawannya adalah orang yang beritikad buruk. Seorang
pembeli yang beritikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh
kepercayaan bahwa si penjual benar benar pemilik dari barang yang dijualnya.
Ketentuan ini dapat dijadikan acuan dalam transaksi pemberian hak gadai, bahwa
seorang penerima gadai yang beritikad baik menerima barang gadai dengan
kepercayaan bahwa pemberi gadai adalah pemilik benda atas barang yang digadaikan.
Penerima gadai sama sekali tidak mengetahui bahwa ia menerima barang dari
orang yang bukan pemiliknya, maka ia jujur. Itikad baik subjektif ini berkaitan
dengan sikap batin atau kejiwaan (pyschiche gestelheid), yakni apakah yang
bersangkutan menyadari atau mengetahui bahwa tindakannya bertentangan atau tidak
dengan itikad baik.37
37 Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, FHUI, Jakarta, 2003, h.194
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi KEWENANGAN MENJAMINKAN ATAS OBJEK GADAI DITINJAU DARI PASAL 1152 AYAT 4 BURGERLIJK WETBOEK
ALEX CHRISTIAN WIDJAYA