Disclaimer : Tulisan ini bukanlah opini hukum secara formal. Tulisan ini merupakan gagasan penulis atas suatu permasalahan. Pihak manapun yang merasa menalami kerugian tidak dapat melakukan tuntutan ataupun gugagatan atas tulisan ini kepada penulis. Penggunaan informasi ini sepenuhnya tanggung jawab si pembaca.

Aku Bukan Advokad Sekarang ???

Semenjak dikeluarkannya UU No 18 tahun 2003 tentang Advokad dimulailah tatanan baru

profesi Advokad. Pengaturan tata cara menjadi Advokad dan Lembaga yang memiliki kewenangan

mengangkat seseorang menjadi Advokad merupakan sesuatu hal mendasar yang sering

diperdebatkan dikalangan masyarakat hukum di Indonesia. Aturan main baru di profesi Advokad.

Lalu siapakah Advokad itu? Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No 18 tahun 2003, Advokad adalah

orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang

memenuhi persyaratan Undang-Undang ini. Apakah persyaratan Advokad menurut Undang-Undang

ini? Persyaratannya adalah WNI, Bukan PNS, Usia minmal 25 tahu, SH/SHi, PKPA, Lulus UPA, Magang

2 tahun, berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindak pidana dengan ancaman 5 tahun penjara

atau lebih. Calon Advokad mengucapkan sumpah profesi Advokad dan diangkat oleh Organisasi

Advokad (PERADI).

Hal diatas menunjukkan bahwa lulus sebaga Sajana Hukum saja tidak cukup untuk menjadi

seorang Advokad. Apakah ini menandakan Pendidikan Hukum di Indonesia mengalami degradasi

kualitas? Ditegaskan lagi dengan adanya PKPA, menunjukkan ketidak percayaan terhadap Institusi

Pendidikan Hukum Indonesia Karena hal yang diajarkan dalam PKPA sebenarnya sudah diajarkan

dalam matakuliah yang ada di Pendidikan Hukum Indonesia. Legitimasi kegiatan ini diteguhkan

dengan UU No 18 tahun 2003 tentang Advokad. Magang 2 tahun menunjukan bahwa Pendidikan

Hukum di Indonesia tidak mampu mencetak Sarjana Hukum yang memiliki keterampilan memadai

sebagai Advokad. Ataukah semuanya hanya Proyek untuk menghasilkan uang bagi Organisasi

Advokad dari PKPA dan UPA serta adanya Senioritas dengan magang Advokad.

Lalu apakah orang yang bukan Advokad namum memiliki pemahaman hukum yang memadai

dan memiliki keterampilan layaknya Advokad boleh memberikan jasa hukum? Berdasarkan UU No

18 tahun 2003 tentang Advokad, tidak ada satupun pasal yang melarang hal tersebut. Namun dalam

prakteknya jika akan beracara di Pengadilan harus menunjukkan kartu Advokad. Konsultan Hukum

bisa memberikan jasa hukum di luar pengadilan secara leluasa, namun ketika harus beracara di

Pengadilan biarkanlah klien beracara atas namanya sendiri, konsultan hukum bisa membantu

dengan menyiapkan dokumen hukum yang diperlukan dan memberi arahan dalam beracara di

pengadilan.

Sebenarnya apa yang dibutuhkan klien? Lisensi Advokadkah? Atau Solusi dari permaalahan

hukum yang sedang dihadapi dan cara mengunci resiko hukum yang mungkin muncul dimasa yang

akan daang? Tentunya klien lebih peduli pada diselesaikannya masalah yang sedang dihadapi dan

dikuncinya resiko hukum yang mungkin muncul dimasa depan. Klien tidak peduli atas kepemilikan

Lisensi Advokad. Penulis sebelum memiliki Lisensi Advokad mengatakan kepada calon klien “Jika

Saudara membutuhkan seseorang untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi

ataupun mengunci resiko hukum yang mungkin muncul dimasa depan, Saudara datang kepada

orang yang tepat.” “Namun jika Saudara membutuhkan seseorang yang berlisensi Advokad pergilah

ke orang lain, banyak orang yang telah berlisensi Advokad, namun permasalaan hukum yang Saudara

hadapi belum tentu terselesaikan dan resiko hukum belum tentu terkunci sepenuhnya. So,

keputusan terserah Saudara. Saudara percaya kepada Saya, Saya lakukan yang terbaik untuk

Saudara. Providing The Best Legal Services for Clients.