ANALISIS ARTIKELANALISIS ARTIKELAdanya penyebutan pemerintahan daerah, pada dasarnya merupakan pengakuan mengenai eksistensi pemerintahan daerah, nyang mana pada masa orde baru pengakuan ini sulit sekali untuk didapatkan. Skema yang dikembangkan pada masa orde baru adalah semangat pembangunan yang ditujukan untuk melayani pusat. Dengan diakuinya pemerintahan daerah, maka terbentuklah suatu pemerintahan baru yang berbasis pada pemerintahan lokal. Diambil dari pokok-pokok pemerintahan daerah, wardata I., september 2001, hal. 118-119Penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini sebaiknya berdasarkan kepercayaan yang di-perintah terhadap pemerintah sebagai ouput. Maksudnya disini adalah yang rakyat percaya kepada pemerintah karena bukti bukan janji. Kepercayaan tersebut timbul karena pemerintah mampu dan mau untuk memenuhi janji yang telah disampaikan. Kemapuan saja tanpa adanya kemauan dari pemerintah untuk menepati janji tidak akan efektif tanpa adanya keseriusan pemeritah itu sendiri. Keriusan itu juga dibarengi dengan kejujuran dan keterbukaan, untuk membuktikan bahwa pemerintah benar-benar jujur dalam mengembah amanat rakyatnya maka harus dilaksanakan pelaporan dan pwertanggung jawaban secara berkala dan dapat disaksikan masyarakat secara langsung.Kalau memang benar kenapa mesti takut, kalau memang benar dan sesuai dengan peraturan, itu adalah kata yang sering kita dengar dari orang-orang bijak dinegeri ini, akan tetapi masih banyak praktiknya yang semakin lama semakin tampak tak jelas. Entah karena takut atau memang bersalah, seringkali jika ada pemeriksaan oleh wakil-wakil KPK, para pejabat mejamu mati-matian pengawai KPK tersebut. Apa yang terjadi? Kenapa para pejabat yang diperiksa berusaha menjamu utusan KPK? Dari mana dana yang digunakan pejabat yang bersangkutan untuk kegiatan itu? Semua ini seakan memberikan titik terang bahwa ada kong-kalikong diantara keduanya. Kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji atau commitment kepada orang lain atau diri sendiri tersebut adalah tanggung jawab (responsibility) . Jadi pemerintah yang bertanggung jawab adalah pemerintah yang mampu menjawab atau memenuhi janji kepada warganya. Untuk mewujudkan pertanggung jawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah. Juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan feedback atau outcomes terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yang pertama salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan yang kedua upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik tuntutan adanya transparansi tidak hanya kepada pemerintah daerah (eksekutif) tetapi juga kepada DPRD (legislatif). Mengingat posisi DPRD yang cukup kuat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah maka dalam setiap kegiatannya DPRD harus lebih transparan (terbuka) kepada masyarakat. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pada transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sudut DPRD agar dapat melaksanakan rapat-rapat DPRD yang terbuka untuk umum agar dapat diinformasikan kepada masyarakat agenda dan jadwalnya, penyediaan risalah rapat-rapat terbuka bagi umum ditempat yang mudah diakses masyarakat, dan keputusan yang dihasilkan DPRD hendaknya dapat dipublikasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Dan tidak kalah pentingnya adalah adanya pemisah yang jelas antara parlemen daerah, yang berfungsi legislatif dan pemerintah daerah yang berfungsi eksekutif, menjadikan sangat jelas adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang berbasis prakarsa lokal. Diambil dari pokok-pokok pemerintahan daerah, wardata I., september 2001, hal. 119Sedangkan transparansi penyelenggaraan pemerin-tahan daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal berikut ; (1) publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (2) publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya, (3) publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah, (4) transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek-proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga, dan (5) kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.Darftar Pustaka ,1., Wardata I., september 2001, Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama2. www.bkksi.or.id atau Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia3. Nurjaman, Asep (2002) organisasi dan manajemen pemerintahan, Malang, Universitas Muhammadiah Malang