ANALISIS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA …/Analisis... · nature, explaining the...

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

ANALISIS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA

AGUNG, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT,

ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JEMAAT

AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DAN WARGA MASYARAKAT

DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 PNPS 1965 TENTANG

PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh DIAN RACHMA FITRIA

NIM. E0006107

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2011


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)








Oleh

Dian Rachma Fitria

NIM. E0006107

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Juli 2011

Co. Pembimbing

Agus Rianto, S.H., M.Hum

NIP. 19610813 198903 1 002

Dosen Pembimbing

Mohammad Adnan, S.H., M.Hum

NIP. 19540712 198403 1 002


commit to user

iii


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Dian Rachma Fitria

NIM : E0006107

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :








adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan

hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia

menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan

gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.


Yang membuat pernyataan,

Dian Rachma Fitria NIM. E0006107


commit to user

v

ABSTRAK

Dian Rachma Fitria, E0006107. 2011. ANALISIS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DAN WARGA MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 PNPS 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif bersifat preskriptif, menjelaskan mengenai pengaturan SKB 3 Menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan cyber media. Analisis data yang digunakan adalah silogisme dengan pendekatan deduktif.

Berdasarkan hasil pembahasan dihasilkan simpulan, Pengaturan SKB 3 Menteri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 yaitu SKB dikeluarkan bukan sebagai larangan atau pembubaran, melainkan peringatan dan perintah kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat agar mematuhi keputusan. SKB ini tidak berisi mengenai pembubaran Ahmadiyah karena pembubaran hanya dapat dilakukan oleh Presiden melalui Keppres, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Pneyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pemerintah tidak dapat membubarkan Ahmadiyah sebab keyakinan yang dianut JAI, karena Indonesia tidak memiliki pengadilan untuk mengadili suatu keyakinan. Hal yang dapat diadili adalah kegiatan penyalahgunaan maupun penodaan terhadap agama sesuai Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta bagi warga masyarakat yang terbukti melakukan tindakan berupa penyebaran permusuhan, kebencian, dan penghinaan di depan umum terhadap golongan tertentu dipidana sesuai Pasal 156 KUHP. Kata Kunci : SKB, Ahmadiyah


commit to user

vi

ABSTRACT

Dian Rachma Fitria, E0006107. 2011. AN ANALYSIS ON THE JOINTLY DECISION OF RELIGION MINISTER, HIGH ATTORNEY, AND INTERIOR MINISTER OF REPUBLIC OF INDONESIA ABOUT THE WARNING AND COMMAND TO THE FOLLOWERS, MEMBERS AND/OR ADMINISTRATOR MEMBERS OF INDONESIAN AHMADIYAH COMMUNITY (JAI) AND THE SOCIETY VIEWED FROM THE ACT NUMBER 1 PNPS 1965 ABOUT THE PREVENTION OF RELIGION ABUSE AND/OR DISGRACING. Law Faculty of Sebelas Maret University.

This law writing aims to find out the regulation of jointly decision of Religion Minister, High Attorney, and Interior Minister of Republic of Indonesia about the Warning and Command to the Followers, Members and/or Administrator Members of Indonesian Ahmadiyah Community (JAI) and the society viewed from the Act Number 1 PNPS 1965 about the Prevention of Religion Abuse and/or Disgracing.

This writing belongs to a normative law research that is prescriptive in nature, explaining the regulation of SKB 3 Menteri (3 Ministers Jointly Decision) based on the Act Number 1 PNPS 1965. The data type used was secondary data. The secondary data source employed included primary and secondary law materials. Technique of collecting data used was library study and cyber media. The data analysis used was syllogism and deductive approach.

Based on the results generated discussion conclusion, setting minister LCS 3 in terms of Act Number 1 PNPS decree issued in 1965 is not as a prohibition or dissolution, but the warnings and instructions to the Ahmadiyah Indonesia (JAI) and the Citizen in order to comply with the decision. This decree does not contain the dissolution of Ahmadiyah due to dissolution can only be done by the President through Presidential Decree (Decree), it is stipulated in Article 2 paragraph (2) of Law Number 1 PNPS in 1965 on the Prevention of Abuse and / or blasphemy. Government can not dissolve because the faith of the Ahmadiyya JAI, because Indonesia does not have a court to adjudicate a conviction. It is an activity that can be prosecuted abuse and desecration of religion in accordance with Article 156a Book of Criminal Justice Act (Penal Code) and for the citizens that are proven to act in the form of the spread of hostility, hatred, and contempt in public against a particular group shall be punished according to Article 156 of the Criminal Code.

Keywords: SKB, Ahmadiyya


commit to user

vii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih

dan Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga

penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul:

“ANALISIS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA






PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN

AGAMA”. Penulisan hukum (Skripsi) ini bertujuan untuk melengkapi

persyaratan guna memperoleh derajat sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum atau

skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan, baik materil maupun moril

yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini

dengan rendah hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya

kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan berkah-Nya

pada penulis, serta memberikan kekuatan dan segala kemudahan bagi penulis

dalam menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) ini.

2. Nabi Muhammad SAW, junjungan dan suri tauladan yang baik bagi penulis.

3. Kedua orang tua, Ibu dan Bapak yang tidak putus-putusnya mendoakan segala

kebaikan dan memberi dukungan pada penulis.

4. Seluruh keluarga: Mas Dana, Mbah putri, Bulik Witri, Fatma, Om Pur, Bulik

Pad, dan semua keluarga besar Hasyim yang tidak dapat disebutkan satu

persatu.


commit to user

viii

5. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan

kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum (skripsi)

ini.ss

6. Bapak Mohammad Adnan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi yang

disela-sela kesibukannya telah menyediakan waktu serta pikirannya, untuk

memberikan ilmu, bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini.

7. Bapak Agus Rianto, S.H., M.Hum. selaku Co Pembimbing yang telah

menyediakan waktu serta pikirannya, tidak hanya memberikan ilmu,

bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini namun juga nasihat.

8. Ibu Diana Tantri Cahyaningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik,

yang senantiasa membimbing dan memberi nasihat selama penulis menuntut

ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

9. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga

dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis

amalkan dalam kehidupan masa depan nantinya.

10. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) Fakultas Hukum yang telah membantu

dalam mengurus prosedur-prosedur skripsi berikut Segenap Staff dan

Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret terima kasih atas

bantuannya selama penulis menempuh pendidikan di FH UNS.

11. Sahabat-sahabatku tercinta, Erika Rovita Maharani, Erlina Septiyaningrum,

Hanifah Endah Setyowati, Pratami Wahyudya Ningsih. Terima kasih atas

semangat yang telah diberikan pada Penulis selama proses Skripsi dan juga

persahabatan yang menyenangkan selama duduk dalam bangku perkuliahan.

12. Seluruh teman-teman Angkatan 2006 FH UNS; Dwi dan Hastin yang ikut

menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini; Tedjo, Eko,

Puguh, Rita, Natali yang juga berjuang dalam menyelesaikan penulisan

hukum (skripsi) masing-masing dan juga Kelompok Studi dan Penelitian

(KSP) Principium yang telah menjadi keluarga selama Penulis menuntut ilmu

di bangku perkuliahan, terima kasih atas ilmu, pengalaman, dan kekeluargaan


commit to user

ix

yang telah diberikan, adik-adikku tersayang: Aya, Yovi, Trisna, Aryani, Gatot,

Yuni, Helena, Ardani, Iffa, Maya, Dna, dll... tetap semangat!?

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah

membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan

penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini terdapat banyak

kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang

membangun, sehingga dapat memperkaya penulisan hukum ini. Semoga karya

tulis ini mampu memberikan manfaat bagi penulis maupun para pembaca.


Penulis

DIAN RACHMA FITRIA


commit to user

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN ...................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... iii

HALAMAN PERNYATAAN ...................................................................... iv

ABSTRAK ..................................................................................................... v

ABSTRACT ................................................................................................... vi

KATA PENGANTAR ................................................................................... vii

DAFTAR ISI .................................................................................................. x

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xii

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1

B. Perumusan Masalah ................................................................. 5

C. Tujuan Penelitian ..................................................................... 5

D. Manfaat Penelitian ................................................................... 6

E. Metode Penelitian .................................................................... 7

F. Sistematika Penulisan Hukum ................................................. 9


commit to user

xi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori …………………............................................ 11

1. Tinjauan Tentang Agama .................................................... 11

2. Tinjauan Tentang Islam ....................................................... 14

3. Tinjauan Tentang Ahmadiyah …………………………… 18

4. Tinjauan Tentang Penodaan Agama.................................. 27

B. Kerangka Pemikiran .............................................................. 30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung,

dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia tentang Peringatan

dan Perintah kepada Penganut, Anggota dan/atau Anggota

Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga

Masyarakat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS

Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau

Penodaan Agama ............................................................................ 33

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan ................................................................................. 63

B. Saran ....................................................................................... 63

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 65


commit to user

xii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kerangka Pemikiran ……………………………………… 30


commit to user

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1980

Lampiran 2. Surat Edaran Departemen Agama Republik Indonesia tahun 1984

Lampiran 3. Hasil Munas Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2005


commit to user

1

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam

Pancasila tepatnya pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha

Esa” termaktub artian bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan

Yang Maha Esa yang syarat akan nilai religius. Begitu pula dalam Undang-

Undang Dasar tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2). Dijelaskan bahwa

Negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin

kemerdekaaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing

dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Beberapa waktu

yang lalu publik dikejutkan oleh aksi penolakan yang berujung kekerasan

yang terjadi di Cikeusik Pandeglang pada tanggal 6 Februari 2011,

permasalahan mengenai Ahmadiyah, aliran yang di tuding sesat oleh

mayoritas ulama tidak saja di Indonesia tetapi juga di dunia muslim namun

memperoleh dukungan dari sebagian kalangan HAM dan aktifis (Muslim)

tanah air.

Persoalan Ahmadiyah di Indonesia selama ini selalu menjadi “bom

waktu” yang dapat meledak setiap saat dan melahirkan kekerasan. Penolakan

umat islam Indonesia terhadap ahmadiyah telah terjadi sejak tahun 1930-an.

Penolakan terjadi baik dalam bentuk keberatan maupun perusakan bangunan

rumah, masjid, dan musholla milik Ahmadiyah di berbagai daerah, antara lain,

di Sumatera Timur (1953), Medan (1964), Cianjur (1968), Kuningan (1969),

Nusa Tenggara Barat (1976), Kalimantan Tengah (1981), Kalimantan Barat,

Surabaya (2006), Riau, Palembang, Sumatera Barat, Timor-Timur, dan

Jakarta (1990), dan lainnya. Akhir akhir ini penolakan tersebut muncul

kembali di beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Barat (2002), Parung

Bogor (2006), Kuningan dan Sukabumi (2008). (Muchlis M. Hanafi. 2011:

xviii-xix)


commit to user

2

Oleh karena itulah Pemerintah merumuskan suatu peraturan yang

dikenal dengan istilah SKB 3 Menteri (Surat Keputusan Bersama Menteri

Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) pada

tanggal 9 Juni 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut,

anggota, dan/atau anggota penggurus jemaat ahmadiyah indonesia (JAI) dan

warga masyarakat sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS

Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

yang merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang

Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai

Undang-Undang. Melalui SKB pemerintah tidak sedang mengintervensi

keyakinan masyarakat, tetapi sebagai upaya memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat yang terganggu karena adanya pertentangan dalam

masyarakat yang terjadi akibat penyebaran paham keagamaan yang

menyimpang. Di sisi lain, imbauan SKB tiga menteri agar dilakukan

pembinaan dan pengawasan oleh aparat pemerintah maupun masyarakat di

nilai belum terlaksana dengan optimal.

Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 merupakan produk

hukum zaman Orde Lama. Salah satu alasan dari pembentukan Undang-

Undang ini, bahwa pada masa-masa tersebut kondisi Negara belum stabil dan

isu penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi. Dengan demikian,

keberadaan Undang-Undang ini penting sebagai mekanisme pengamanan

negara dan masyarakat agar negara dapat terlindungi dari paham

“komunisme” (baca: atheisme). Undang-Undang ini awalnya hanya berbentuk

Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965. Melalui Undang-Undang No. 5

Tahun 1969, Penetapan Presiden itu dinyatakan menjadi Undang-Undang.

Peraturan ini merupakan realisasi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang

dikeluarkan pada masa demokrasi terpimpin.

Persoalan yang muncul terkait dengan Undang-Undang ini adalah

dibatasinya hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dari masyarakat.

Padahal, sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam beberapa

pasal, seperti Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28E Ayat (1) dan (2), Pasal 28I Ayat


commit to user

3

(1), dan Pasal 29 Ayat (2) yang secara tegas menjelaskan bahwa setiap warga

negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat

menurut agamanya. Hak tersebut merupakan Hak Asasi Manusia yang tidak

dapat dikurangi ataupun dibatasi dalam keadaan apapun (non derogable

rights). Hal ini semakin diperkuat oleh ketentuan beberapa Undang-Undang

ataupun Peraturan, baik yang bersifat nasional ataupun internasional, seperti

Dekalarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 (Pasal 18), Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention against

Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment

(Konvensi Menentang Penyiksaan/CAT), Undang-Undang Nomor 39 Tahun

1999 Tentang HAM (Pasal 4, Pasal 22 Ayat (2)), Undang-Undang Nomor 29

Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on the Elimination

of All Forms of Racial Discrimination (Konvensi Penghapusan Semua Bentuk

Diskriminasi Rasial/CERD), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang

Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

(Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya/Ecosob), dan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International

Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan

Politik/ICCPR). Semua Undang-Undang ataupun Peraturan tersebut telah

menjelaskan secara tegas keberadaan hak-hak dasar tersebut yang harus

dilindungi dan diakui negara, salah satunya adalah hak atas kebebasan

beragama dan berkeyakinan.

(www.komnasperempuan.or.id/wp.../JR-UU-No.1-Tahun-1965.pdf)

Persoalan kebebasan mengemuka pada Sidang Mahkamah Konstitusi

(MK) yang membahas Judicial Review Undang-Undang Nomor 1 PNPS

Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama,

4 Februari 2009. Menteri Agama Suryadarma Ali dan Menteri Hukum dan

HAM Patrialis Akbar pada sidang tersebut menyatakan bahwa negara

menjamin kebebasan, tetapi kebebasan yang ada batasnya dan bukan bebas

sebebas-bebasnya. Oleh karena itu, menurut keduanya, Undang-Undang

penodaan agama mutlak diperlukan untuk membatasi kebebasan. Kedua


commit to user

4

pembantu presiden tersebut bersikukuh bahwa negara hukum justru memberi

penegasan bahwa kebebasan harus dibatasi.

Dalam instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh

Indonesia, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik,

disebutkan bahwa pembatasan harus dilakukan berdasarkan lima hal, yakni

ketertiban publik (public order), kesehatan publik (public Health), moral

publik (public morals), keamanan publik (public safety) dan menjaga hak

dasar orang lain. Berdasarkan instrumen ini, para pendukung Undang-Undang

penodaan agama berpendapat bahwa penodaan agama dalam bentuk

penafsiran bebas harus dilarang karena merusak ketertiban publik.

(http://islamlib.com/id/artikel/uu-penodaan-agama-dan-kebebasan-hakiki)

Definisi mengenai ketertiban publik patut dipertanyakan, mengingat

banyak sekali kasus inisiatif untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau

kelompok lain berdasarkan argumen ketertiban publik. Kebebasan memang

memberi ruang bagi manusia untuk berekspresi dan berinovasi. Adanya ruang

kebebasan ekspresi dan inovasi telah menjadikan manusia semakin maju

dibanding masa lalu yang terbelenggu oleh sistim dunia yang menindas.

Tetapi pada saat yang sama, kata kebebasan juga bisa dipakai oleh kaum

anarkis. Seseorang yang melakukan aksi kekerasan adalah bentuk

pendobrakan hukum dan norma sosial. Dengan demikian, pelaku kekerasan

seolah-olah tidak peduli dan membebaskan diri dari hukum dan norma

sehingga ia merasa berhak melakukan apa saja semaunya. Kondisi dan mental

semacam ini bisa juga merupakan ekspresi kebebasan. Ketika seseorang boleh

melukai dan menganiaya orang lain secara semena-mena, dan tidak ada

perlindungan terhadap korban aniaya, maka dengan mudah kita mengatakan

bahwa tidak ada kebebasan di sana, yang terjadi justru adalah pembelengguan

dan perampasan hak. Kebebasan terjadi bukan karena setiap orang bebas

melakukan apapun yang ia inginkan, melainkan sejauhmana orang dibebaskan

dari represi dan tindakan semena-mena orang lain. Dengan demikian dapat

ditarik kesimpulan bahwa kebebasan untuk melakukan hal seenaknya adalah

kebebasan semu atau bukan merupakan bentuk kebebasan. Kondisi di mana


commit to user

5

orang tidak direpresi dan diperlakukan secara semena-menalah yang

merupakan kebebasan hakiki.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan

penelitian dalam bentuk penulisan hukum dengan judul :

“ANALISIS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA





DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 PNPS TAHUN 1965

TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU

PENODAAN AGAMA”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa

Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Peringatan

dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama?

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Keputusan Bersama Menteri

Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau

Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga

Masyarakat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965

tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.


commit to user

6

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang Hukum

dan Masyarakat dalam hal Pengaturan Keputusan Bersama Menteri




Masyarakat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965

tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar S1 dalam

bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada

umumnya dan Hukum dan Masyarakat (HUMAS) pada khususnya.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan

litelatur kepustakaan terkait dengan Pengaturan Keputusan Bersama

Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota,

dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan

Warga Masyarakat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS

Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan

Agama.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang di teliti.

b. Untuk mengembangakan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis

sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu

yang di peroleh.


commit to user

7

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan data-data

dalam penelitian yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat diolah dan

dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya

tujuan penelitian yang dirumuskan. Adapun rincian metode penenlitian yang

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum

normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum

kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder belaka, untuk penelitian ini penulis hanya menjawab isu hukum

dalam lapisan dogmatig hukum. Di mana penelitian hukum terdiri dari:

a) penelitian pada ranah dogmatig hukum, yaitu penelitian hukum

berkaitan dengan fakta hukum yang dihadapi; b) penelitian pada ranah

teori hukum, yaitu isu hukum dalam penelitian tersebut harus

mengandung konsep hukum; c) penelitian pada ranah filsafat hukum,

yaitu untuk memahami isu hukum yang berkaitan dengan asas hukum

(Peter Mahmud Marzuki, 2008: 65-77).

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian hukum ini tentunya sejalan dengan sifat ilmu

hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu

yang preskriptif dan terapan. Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu

mempelajari persoalan-persoalan mengenai tujuan hukum, nilai-nilai

keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-

norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 22).

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian

hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang

(statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan

historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative

approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter


commit to user

8

Mahmud Marzuki, 2008: 93). Dalam penelitian ini penulis menggunakan

pendekatan Perundang-undangan (statute approach). Pendekatan Undang-

Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan Regulasi

yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Peter

Mahmud Marzuki, 2008: 93). Pendekatan Peraturan Perundang-undangan

yang dimaksud adalah dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun

1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak mengenal adanya data, yang ada

dalam penelitian hukum adalah bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan

perundang-undangan berdasarkan hierarkinya. Bahan hukum sekunder

adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (textbooks) yang

ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh (de herseende leer), jurnal-

jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi,

dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik

penelitian. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain (Johnny

Ibrahim, 2006: 295-296).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-

Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan dan

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Keputusan Bersama Menteri




Masyarakat. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

adalah jurnal, buku, artikel internet, dan artikel media massa.


commit to user

9

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini

menggunakan teknik studi pustaka. Pengumpulan bahan hukum primer,

dan bahan hukum sekunder diinventarisasi dan diklasifikasi dengan

menyesuaikan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan

dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian

dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku (Johnny

Ibrahim, 2006: 296)

6. Tehnik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan adalah metode penalaran hukum.

Metode penalaran hukum adalah kegiatan penalaran ilmiah terhadap

bahan-bahan hukum yang dianalisis dapat menggunakan penalaran

deduksi, induksi, abduksi. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik

kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang individual,

penalaran ini bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum pada kasus

individual konkret yang dihadapi. Penalaran induktif dengan merumuskan

fakta, mencari hubungan sebab-akibat, serta mengembangkan penalaran

berdasarkan kasus-kasus terdahulu yang telah diputus kemudian

membandingkan kasus faktual yang dihadapi yang menghasilkan temuan

dan kesimpulan. Sedangkan penalaran abduktif adalah penalaran hukum

yang mengandung unsur deduksi dan induksi secara bersamaan (Johnny

Ibrahim, 2006: 249-251). Dalam penelitian ini, analisis bahan hukum

yang digunakan adalah penalaran deduktif.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Sistem penulisan hukum semata-mata disajikan untuk memberikan

gambaran yang yang menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum

sebagai karya ilmiah yang disesuaikan dengan kaidah baku penulisan suatu

karya ilmiah. Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 4(empat)

bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan

hukum ini adalah sebagai berikut:


commit to user

10

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang

meliputi tinjauan tentang Agama, Islam, Ahmadiyah dan

Penodaan Agama.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian yang

membahas tentang Pengaturan Keputusan Bersama

Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia tentang Peringatan dan Perintah

kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga

Masyarakat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS

Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau

Penodaan Agama.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil

pembahasan dan saran-saran yang terkait dengan

permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA


commit to user

11

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Agama

a. Pengertian Agama

“Agama” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem

atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama

Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebhaktian dan kewajiban-

kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Kata “agama”

berasal dari bahasa Sansekerta agama yang berarti “tradisi”. Sedangkan

kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah “religi” yang berasal dari

bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja re-ligare yang berarti

“mengikat kembali”. Maksudnya dengan ber-religi, seseorang mengikat

dirinya kepada Tuhan. (http://id.wikipedia.org/wiki/Agama)

Manusia memiliki kemampuan terbatas, kesadaran dan pengakuan

akan keterbatasannnya menjadikan keyakinan bahwa ada sesuatu yang

luar biasa diluar dirinya. Keyakinan ini membawa manusia untuk mencari

kedekatan diri kepada Tuhan dengan cara menghambakan diri, yaitu :

1) Menerima segala kepastian yang menimpa diri dan sekitarnya dan

yakin berasal dari Tuhan.

2) Menaati segenap ketetapan, aturan, hukum dll yang diyakini berasal

dari Tuhan.

Dengan demikian diperoleh keterangan yang jelas, bahwa “agama”

itu penghambaan manusia kepada Tuhannya. Dalam pengertian agama

terdapat 3 unsur, ialah manusia, penghambaan dan Tuhan. Maka suatu

paham atau ajaran yang mengandung ketiga unsur pokok pengertian

tersebut dapat disebut agama.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Agama)

Menurut L. J. Van Apeldoorn, berkenaan menjelaskan kedudukan

agama sebagai salah satu faktor dalam proses terciptanya suatu hukum

sebagaimana ia mengemukakan pandangannya terhadap agama-agama


commit to user

12

dalam arti sempit, adalah hubungan antara Tuhan dan manusia.

Hubungan ini mengandung kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan,

sebagai rasa cinta dan percaya kepada Tuhan. Kewajiban-kewajiban itu

benar-benar bersifat keagamaan sejati, yang karena isinya diperbedakan

dari kewajiban moril maupun kewajiban-kewajiban hukum. Tetapi

hubungan antara Tuhan dan manusia membawa juga kewajiban-

kewajiban untuk menuruti kehendak Tuhan. Karena itu maka agama

meliputi lapangan yang lebih luas daripada semata-mata hubungan antara

Tuhan dan manusia. Sebab berdasarkan kewajiban menurut kehendak

Tuhan maka menganggap dirinya terikat untuk melakukan perintah, tidak

semata-mata terhadap Tuhan melainkan juga terhadap diri sendiri dan

sesama manusia. Perintah yang dinyatakan oleh Tuhan kepadanya, baik

secara langsung, yaitu kepada mereka yang menempatkan dirinya

langsung dibawah Tuhan maupun tidak langsung misalnya melalui Kitab

Suci.

b. Pembagian Kelompok Agama

Agama yang ada dan berkembang di dunia cukup banyak, ada yang

timbul dan dianut oleh para pengikutnya, tapi ada pula yang tampil

disuatu waktu dan lenyap tanpa pendukung beberapa masa kemudian.

Dengan memperhatikan berbagai ciri dari berbagai agama, kalangan ahli

agama membagi menjadi dua kelompok agama, yaitu:

1) Agama Wahyu ( Agama Langit )

Agama wahyu diturunkan Allah lewat malaikat kepada para rasul-

Nya. Rasul tersebut kemudian menyampaikan pada umat manusia.

Agama wahyu disebut juga agama Samawi karena dinisbahkan

kepada tempat yang tinggi (langit).

Ciri-ciri agama wahyu (Kaelany HD. 2000: 19) :

a) Disampaikan oleh manusia yang dipilih Allah sebagai utusan-

Nya. Utusan itu bukan menciptakan agama, melainkan

menyampaikannya;

b) Memiliki kitab suci yang bersih dari campur tangan manusia;


commit to user

13

c) Ajarannya serba tetap, walaupun tafsirnya dapat berubah sesuai

dengan situasi dan kondisi, atau sesuai dengan kemajuan rasio,

kecerdasan, dan kepekaan manusia;

d) Konsep ketuhanannya adalah monoteisme mutlak (tauhid);

e) Kebenarannnya bersifat universal, yaitu berlaku untuk setiap

manusia, masa, dan keadaan.

2) Agama Budaya ( Agama Alamiah )

Agama budaya tumbuh seperti halnya kebudayaan manusia, secara

kumulatif dalam masyarakat penganutnya tanpa ada utusan Allah

yang menyampaikan ajaran tersebut.

Ciri-ciri agama budaya (Kaelany HD. 2000: 20) :

a) Tidak disampaikan oleh utusan Allah (Rasul), melainkan

tumbuh secara kumulatif dalam masyarakat penganutnya;

b) Umumnya tidak memiliki kitab suci, kalaupun ada akan

mengalami perubahan-perubahan dalam perjalanan sejarahnya;

c) Ajarannnya dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan akal

pikiran masyarakat penganutnya;

d) Konsep ketuhanannya bukan monoteisme, bisa animisme,

dinamisme, politeisme dan yang paling tinggi menganut

monoteisme nisbi;

e) Kebenaran ajarannya tidak bersifat universal, sehingga pada

keadaan dan masa tertentu dapat berubah-ubah.

c. Cara Beragama

Berdasarkan cara beragamanya (http://id.wikipedia.org/wiki/Agama) :

1) Tradisional, yaitu cara beragama berdasar tradisi. Cara ini mengikuti

cara beragamanya nenek moyang, leluhur atau orang-orang dari

angkatan sebelumnya. Pada umumnya kuat dalam beragama, sulit

menerima hal-hal keagamaan yang baru atau pembaharuan. Apalagi

bertukar agama, bahkan tidak ada minat. Dengan demikian kurang

dalam meningkatkan ilmu amal keagamaanya;


commit to user

14

2) Formal, yaitu cara beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di

lingkungannya atau masyarakatnya. Cara ini biasanya mengikuti

cara beragamanya orang yang berkedudukan tinggi atau punya

pengaruh. Pada umumnya tidak kuat dalam beragama. Mudah

mengubah cara beragamanya jika berpindah lingkungan atau

masyarakat yang berbeda dengan cara beragamnya. Mudah bertukar

agama jika memasuki lingkungan atau masyarakat yang lain

agamanya. Mereka ada minat meningkatkan ilmu dan amal

keagamaannya akan tetapi hanya mengenai hal-hal yang mudah dan

nampak dalam lingkungan masyarakatnya;

3) Rasional, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan rasio

sebisanya. Untuk itu mereka selalu berusaha memahami dan

menghayati ajaran agamanya dengan pengetahuan, ilmu dan

pengamalannya. Mereka bisa berasal dari orang yang beragama

secara tradisional atau formal, bahkan orang tidak beragama

sekalipun;

4) Metode Pendahulu, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan

akal dan hati (perasaan) dibawah wahyu. Untuk itu mereka selalu

berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan ilmu,

pengamalan dan penyebaran (dakwah). Mereka selalu mencari ilmu

dulu kepada orang yang dianggap ahlinya dalam ilmu agama yang

memegang teguh ajaran asli yang dibawa oleh utusan dari

Sesembahannya semisal Nabi atau Rasul sebelum mereka

mengamalkan, mendakwahkan dan bersabar (berpegang teguh)

dengan itu semua.

2. Tinjauan Umum Tentang Islam

Islam artinya penyerahan diri kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa,

Maha Perkasa, Maha Esa. Penyerahan itu diikuti dengan kepatuhan dan

ketaatan untuk menerima dan melakukan apa saja perintah dan larangan-Nya.

Tunduk pada aturan dan undang-undang yang diturunkan kepada manusia


commit to user

15

melalui hamba pilihan-Nya (para rasul). Aturan dan Undang-Undang yang

dibuat oleh Allah itu dikenal dengan istilah “syari’ah”. Kadang-kadang

syari’ah itu disebut juga din (agama). Innaddina ‘indallahi al-islam,

sesungguhnya agama disisi Allah adalah Islam (QS. Ali ‘Imran: 19), karena

memang agama disisi Allah ialah penyerahan yang sesungguhnya kepada

Allah (Kaelany HD, 2000: 31).

Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad

Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dengan agama inilah Allah menutup agama-

agama sebelumnya. Allah telah menyempurnakan agama ini bagi hamba-

hambaNya. Dengan agama Islam ini pula Allah menyempurnakan nikmat atas

manusia. Allah hanya meridhoi Islam sebagai agama yang harus mereka

peluk. Oleh sebab itu tidak ada suatu agama pun yang diterima selain Islam.

Allah ta’ala berfirman dalam QS. Ali ‘Imran: 19 yang artinya: “Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam.” (Al-Quran terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2004) QS. Al Ma’idah: 3 yang artinya: “Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku telah cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu.” (Al-Quran terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2004) QS. Ali ‘Imran: 85 yang artinya: “Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.” (Al-Quran terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2004)

Dalam hal kebenaran, ajaran agama wahyu bersifat universal ada kaitan

erat dengan konsep ketuhanan yang monoteisme mutlak (tauhid). Ajaran

tauhid memang merupakan pokok dan akar dari misi segala nabi utusan

Allah. Amanat inilah yang juga diemban oleh Nabi Muhammad SAW.

Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wa sallam adalah utusan Allah

yang terakhir. Baginda adalah pembawa rahmat untuk seluruh alam dan

merupakan Rasulullah bagi seluruh umat di dunia. Sesungguhnya Nabi

Muhammad merupakan satu anugerah dan karunia Allah SWT kepada umat


commit to user

16

manusia untuk menunjukkan jalan yang lurus dan benar. Baginda bukan saja

diangkat sebagai seorang rasul tetapi juga sebagai khalifah.

(http://ms.wikipedia.org/wiki/Nabi_Muhammad_s.a.w.)

Allah berfirman kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam QS. Al A’raf: 158, yang artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Wahai manusia! Sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, Yang memiliki kerajaan langit dan bumi; tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, (yaitu) Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya). Ikutilah dia, agar kamu mendapat petunjuk.” (Al-Quran terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2004) QS. Al Ahzab: 40, yang artinya: “Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang diantara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para Nabi.” (Al-Quran terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2004)

Di dalam Shahih Muslim terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan

oleh Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa

sallam. Beliau bersabda yang artinya, “Demi Zat yang jiwa Muhammad

berada di tangannya. Tidaklah ada seorang manusia dari umat ini yang

mendengar kenabianku, baik yang beragama Yahudi maupun Nasrani lantas

dia meninggal dalam keadaan tidak mau beriman dengan ajaran yang aku

bawa melainkan dia pasti termasuk salah seorang penghuni neraka.”

Hakikat beriman kepada Nabi adalah dengan cara membenarkan apa

yang beliau bawa dengan disertai sikap menerima dan patuh, bukan sekedar

pembenaran saja. Agama Islam ini telah merangkum semua bentuk

kemaslahatan yang diajarkan oleh agama-agama sebelumnya. Agama Islam

yang beliau bawa lebih istimewa dibandingkan agama-agama terdahulu

karena Islam adalah ajaran yang bisa diterapkan di setiap masa, di setiap

tempat dan di masyarakat manapun.

Allah ta’ala berfirman kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, dalam QS. Al Ma’idah: 48 yang artinya: “Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Quran) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan


commit to user

17

menjaganya.” (Al-Quran terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2004)

Maksud dari pernyataan Islam itu cocok diterapkan di setiap masa,

tempat dan masyarakat adalah dengan berpegang teguh pada agama islam

tidak akan bertentangan dengan kebaikan umat tersebut di setiap masa dan

tempat. Bahkan dengan Islamlah keadaan umat akan menjadi lebih baik.

Pernyataan Islam itu cocok bagi setiap masa, tempat dan masyarakat bukan

berarti dalam artian adalah Islam tunduk kepada kemauan setiap masa, tempat

dan masyarakat, sebagaimana yang diinginkan oleh sebagian orang.

(http://muslim.or.id/aqidah/agama-islam.html)

Agama Islam adalah agama yang benar. Sebuah agama yang telah

mendapatkan jaminan pertolongan dan kemenangan dari Allah ta’ala bagi

siapa saja yang berpegang teguh dengannya dengan sebenar-benarnya.

Allah ta’ala berfirman dalam QS. As Saff: 9, yang artinya: “Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan Agama yang benar, untuk memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya.” (Al-Quran terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2004) QS. An Nuur: 55, yang artinya: “Allah telah menjanjikan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dibumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu pun. Tetapi barangsiapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.” (Al-Quran terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2004)

Agama Islam adalah ajaran yang mencakup akidah (keyakinan) dan

syariat (hukum). Islam adalah ajaran yang sempurna, baik ditinjau dari sisi

aqidah maupun syariat-syariat yang diajarkannya

(http://muslim.or.id/aqidah/agama-islam.html) :

a. Islam memerintahkan untuk mentauhidkan Allah ta’ala dan melarang

kesyirikan;


commit to user

18

b. Islam memerintahkan untuk berbuat jujur dan melarang dusta;

c. Islam memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang aniaya;

d. Islam memerintahkan untuk menunaikan amanat dan melarang

berkhianat;

e. Islam memerintahkan untuk menepati janji dan melarang pelanggaran

janji;

f. Islam memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan

melarang perbuatan durhaka kepada mereka;

g. Islam memerintahkan untuk menjalin silaturahim (hubungan kekerabatan

yang terputus) dengan sanak famili dan Islam melarang perbuatan

memutuskan silaturahim;

h. Islam memerintahkan untuk berhubungan baik dengan tetangga dan

melarang bersikap buruk kepada mereka.

Secara umum Islam memerintahkan semua akhlak yang mulia dan

melarang akhlak yang rendah dan hina. Manusia diperintahkan untuk

mengerjakan segala macam amal salih dan melarang segala amal yang jelek

atau buruk. Allah ta’ala berfirman dalam QS. An Nahl: 90, yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, member bantuan kepada kerabat, Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Al-Quran terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2004)

3. Tinjauan Umum Tentang Ahmadiyah

a. Pengertian Ahmadiyah

Jemaat Muslim Ahmadiyah adalah satu organisasi keagamaan

Internasional yang telah tersebar ke lebih dari 185 negara di dunia.

Pergerakan Jemaat Ahmadiyah dalam Islam adalah suatu organisasi

keagamaan dengan ruang lingkup internasional yang memiliki cabang di

174 negara tersebar di Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia,

Australia dan Eropa. Saat ini jumlah keanggotaannya di seluruh dunia

lebih dari 150 juta orang. Jemaat Ahmadiyah Internasional juga telah

menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa besar di dunia dan


commit to user

19

sedang merampungkan penerjemahan Al-Quran ke dalam 100 bahasa di

dunia. Sedangkan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia telah menerjemahkan

Al-Quran dalam bahasa Indonesia, Sunda, dan Jawa.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyyah)

Ahmadiyah adalah kelompok atau jemaat yang didirikan oleh

Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) pada tahun 1889 di sebuah desa kecil

yang bernama Qadian, Punjab, India. Aliran ini kemudian disebarluaskan

oleh Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku menerima wahyu dari Tuhan

dan karena itu dianggap sebagai nabi. Di India dan Pakistan sendiri,

Ahmadiyah mendapat penentangan keras dikarenakan ajarannya yang

dianggap menyimpang dari ajaran Islam, terutama mengenai kenabian.

Karena itu, kaum ulama sedunia telah memberikan fatwa sesat dan

menetapkan Ahmadiyah bukan salah satu bagian atau aliran dalam agama

Islam. Di Indonesia, organisasi ini telah berbadan hukum dari Menteri

Kehakiman Republik Indonesia sejak tahun 1953 (SK Menteri

Kehakiman RI No. JA 5/23/13 Tgl. 13-3-1953), dan bernama Jemaat

Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang merupakan bagian dari Jemaah

Ahmadiyah Internasional.

b. Kitab Suci Ahmadiyah

Kitab suci Ahmadiyah adalah Tadzkirah. Sebagai himpunan wahyu,

Tadzkirah adalah sebuah kitab suci yang mengandung ajaran yang

diterima Mirza Ghulam Ahmad dari Tuhannya. Isinya adalah menegaskan

kenabian dan kerasulan Mirza. Orang yang kafir kepadanya akan

mendapat laknat Tuhan. Kenabian, kerasulan, dan kelebihan Mirzalah

yang ditekankan dalam Tadzkirah. Susunan lafalnya banyak yang sama

dan mirip dengan Al-Quran, tetapi maknanya disimpangkan dari yang

sebenarnya. Kata yang ditujukan kepada Nabi Muhammad dipalingkan

kepada Mirza sehingga Mirza Ghulam Ahmad lah sosok nabi yang

sebenarnya.

(http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=27230:membedah-kitab-suci-ahmadiyah-tazkirah&catid =33&Itemid=98 /)


commit to user

20

c. Syarat Bai’at Jamaat Islam Ahmadiyah

Ada sepuluh syarat bai’at bagi orang-orang yang ingin masuk

kedalam Ahmadiyah, yaitu harus berjanji dengan hati yang jujur bahwa

(Asep Burhanudin. 2005: 37-38) :

1) Di masa yang akan datang hingga masuk ke dalam kubur senantiasa

akan menjauhi syirik;

2) Akan senantiasa menghindarkan diri dari segala corak bohong, zina,

pandangan birahi terhadap bukan muhrim, perbuatan fasiq, kejahatan,

aniaya, khianat, mengadakan hura-hura, memberontak, dan tidak

akan dikalahkan oleh hawa nafsunya meskipun bagaimana juga

dorongan terhadapnya;

3) Akan senantiasa mendirikan sembahyang lima waktu tanpa putus-

putusnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, dengan sekuat

tenaga berikhtiar senantiasa akan mengerjakan sembahyang tahajud,

mengirim shalawat kepada junjungan Yang Mulia Rasulullah, dan

setiap hari akan membiasakan mengucapkan pujian dan sanjungan

terhadap Allah dengan mengingat karunia-karunia-Nya dengan hati

yang penuh rasa kecintaan;

4) Tidak akan mendatangkan kesusahan apa pun yang tidak pada

tempatnya terhadap makhluk Allah umumnya, dan kaum muslim

khususnya karena dorongan hawa nafsunya, biar pun dengan lisan,

tangan, atau dengan cara apa pun juga;

5) Akan tetap setia terhadap Allah baik dalam segala keadaan susah

ataupun senang, dalam duka atau suka, nikmat atau musibah.

Pendeknya akan rela atas putusan Allah, dan senantiasa bersedia

menerima segala kehinaan dan kesusahan di jalan Allah. Tidak akan

memalingkan mukanya dari Allah ketika ditimpa suatu musibah,

bahkan akan terus melangkah ke muka;

6) Akan berhenti dari adat buruk, dari menuruti hawa nafsu, dan benar-

benar akan menjunjung tinggi perintah Al-Quran yang suci di atas


commit to user

21

dirinya. Firman Allah dan sabda Rasul-Nya itu akan jadi pedoman

baginya dalam setiap langkahnya;

7) Meninggalkan takabur dan sombong, akan hidup dengan

merendahkan diri, beradat lemah lembut, berbudi pekerti yang halus,

dan sopan santun;

8) Akan menghargai agama, kehormatan agama, dan mencintai islam

lebih dari jiwanya, harta-bendanya, anak-anaknya, dan dari segala

yang dicintainya;

9) Akan selamanya menaruh belas kasih terhadap makhluk Allah

umumnya, dan akan sejauh mungkin mendatangkan faedah kepada

umat manusia dengan kekuatan dan nikmat yang dianugerahkan

Allah kepadanya;

10) Akan mengikat tali persaudaraan dengan hamba Allah semata-mata

karena Allah, dengan pengakuan taat dalam hal ma’ruf dan akan

berdiri di atas perjanjian ini hingga maut. Tali persaudaraan ini begitu

tinggi wawasannya, sehingga tidak akan diperoleh bandingannya,

baik dalam ikatan persaudaraan dunia maupun dalam kekeluargaan,

bahkan dalam segala macam hubungan antara hambanya dengan

tuannya.

d. Tujuan dan Akidah Jemaat Ahmadiyah

Tujuan Jemaat Ahmadiyah adalah Yuhyiddiyna wayuqiymus-syariah.

Menghidupkan kembali agama Islam, dan menegakkan kembali Syariat

Qur'aniah. Dalam arti yang lebih mendalam adalah untuk menghimbau

ummat manusia kepada Allah Ta'ala dengan memperkenalkan mereka

sosok sejati Rasulullah SAW, dan menciptakan perdamaian serta

persatuan antar berbagai kalangan manusia. Ahmadiyah berusaha

menghapuskan segala kendala yang timbul karena perbedaan ras dan

warna kulit sehingga umat manusia dapat bersatu dan mengupayakan

perdamaian semesta.

Kami beriman bahwa Allah itu Mahaesa dan tidak mempunyai

sekutu dalam zat-Nya maupun dalam sifat-sifat-Nya, dan tidak dilahirkan


commit to user

22

maupun melahirkan. Dia bebas dari segala jenis kekurangan dan

kelemahan dan sempurna di dalam segala sifat-Nya. Dia mengabulkan

doa-doa para hamba-Nya dan membantu mereka dalam memenuhi segala

keperluan mereka. Nikmat-nikmat-Nya, baik secara materi ataupun

rohani, tidak terbatas, dan tidak hanya dilimpahkan kepada suatu bangsa

atau kaum tertentu. Jemaat Ahmadiyah menganggap sebagai

kewajibannya untuk mengimbau umat manusia menerima Tauhid Ilahi,

sebab, penerimaan Tauhid Ilahi dapat mewujudkan perdamaian dan

persatuan diantara umat manusia.

Kami percaya bahwa semua agama besar pada awalnya mempunyai

landasan kebenaran dan masih mengandung banyak nilai keindahan.

Kami menolak dan menyangkal sikap yang bahwa tidak ada agama selain

agamanya sendiri yang mengandung suatu kebenaran atau nilai

keindahan. Kendatipun demikian, kami menganggap sebagai kewajiban

kami untuk mengumandangkan bahwasanya Islam mengandung tuntunan

Samawi dengan bentuknya yang utuh dan sempurna guna membimbing

umat manusia mencapai hubungan kedekatan dengan Allah Ta'ala.

Kami menjunjung tinggi kebebasan suara hati lebih dari segala

kemerdekaan dan sebagai hak hidup setiap makhluk manusia. Kami

memandang tidak ada dosa yang begitu keji seperti tindakan paksa atau

kekerasan dalam urusan agama. Kami memandang haram untuk

berperang atau memerangi pemerintah atau bangsa yang memberi

kemerdekaan penuh kepada penyuaraan kata hati dan agama orang-orang

yang menghuni wilayah-wilayahnya. Kami memandang orang-orang

Islam yang mensahkan perang disebabkan perbedaan dalam urusan agama

adalah sebagai kesalahan besar dalam memegang akidah yang sama-

sekali tidak sesuai dengan jiwa agama Islam yang hakiki ini.

Kami menganggap sebagai kewajiban agama yang pokok untuk

mentaati sepenuhnya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tempat

kami bernaung. Kami memandang pemberontakan dan pembangkangan

terhadap pemerintah yang berkuasa sebagai sesuatu yang sama-sekali


commit to user

23

tidak dibenarkan dan bertentangan dengan ajaran Islam. Kami memegang

prinsip ini dengan seteguh-teguhnya dimana pun kami berada.

Kami percaya bahwa janji Tuhan yang diberikan-Nya kepada umat

manusia melalui semua agama besar mengenai turunnya seorang nabi di

akhir zaman telah menjadi kenyataan di dalam diri Hz.Mirza Ghulam

Ahmad as., pendiri Jemaat Ahmadiyah. Beliau adalah Almasih yang

ditunggu-tunggu oleh umat Kristen; Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu

oleh umat Islam; dan Krishna yang dinanti-nantikan oleh umat Hindu.

(Dikutip dari: Akidah Dan Tujuan Jemaat Ahmadiyah; Suvenir

Peringatan Seabad Gerhana Bulan & Gerhana Matahari 1894-1994,

Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1994, h.46-47)

(http://www.alislam.org/indonesia/latar.html)

e. Kelompok Ahmadiyah

Pada tahun 1914 Ahmadiyah pecah menjadi dua golongan, yang

pertama berpusat di Qadian di bawah pimpinan Mirza Basyiruddin

Mahmud Ahmad, putra almarhum Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

(sekarang berpusat di Rabwah Pakistan). Dan satunya lagi berpusat di

Lahore Pakistan, di bawah pimpinan Maulana Muhammad Ali M.A.

LL.B., sekretaris almarhum Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. (Muchlis M

Hanafi, 2011: 2).

1) Ahmadiyah Qadian, di Indonesia dikenal dengan Jemaat Ahmadiyah

Indonesia (berpusat di Bogor), yakni kelompok yang mempercayai

bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang mujaddid (pembaharu)

dan seorang nabi yang tidak membawa syariat baru.

Pokok-Pokok Ajaran Ahmadiyah Qadian sebagai berikut

(http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyyah) :

a) Mengimani dan meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad, laki-laki

kelahiran India yang mengaku menjadi nabi, adalah nabinya;

b) Mengimani dan meyakini bahwa “Tadzkirah” yang merupakan

kumpulan sajak buatan Mirza Ghulam Ahmad adalah kitab sucinya.


commit to user

24

Mereka menganggap bahwa wahyu adalah yang diturunkan kepada

Mirza Ghulam Ahmad;

c) Mengimani dan meyakini bahwa kitab “Tadzkirah” derajatnya

sama dengan Al-Quran;

d) Mengimani dan meyakini bahwa wahyu dan kenabian tidak terputus

dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Mereka beranggapan

bahwa risalah kenabian terus berlanjut sampai hari kiamat;

e) Mengimani dan meyakini bahwa Rabwah dan Qadian di India

adalah tempat suci sebagaimana Mekah dan Madinah;

f) Mengimani dan meyakini bahwa surga berada di Qadian dan

Rabwah. Mereka menganggap bahwa keduanya sebagai tempat

turunnya wahyu;

g) Wanita Ahmadiyah haram menikah dengan laki-laki di luar

Ahmadiyah, namun laki-laki Ahmadiyah boleh menikah dengan

wanita di luar Ahmadiyah;

h) Haram hukumnya salat bermakmum dengan orang di luar

Ahmadiyah.

2) Ahmadiyah Lahore, di Indonesia dikenal dengan Gerakan Ahmadiyah

Indonesia (berpusat di Yogyakarta). Secara umum kelompok ini tidak

menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, melainkan hanya

sekedar mujaddid dari ajaran Islam.

Selengkapnya, Ahmadiyah Lahore mempunyai keyakinan bahwa

mereka (http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyyah) :

a) Percaya pada semua aqidah dan hukum-hukum yang tercantum

dalam Al-Quran dan Hadits, dan percaya pada semua perkara agama

yang telah disetujui oleh para ulama salaf dan ahlus-sunnah wal-

jama'ah, dan yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang

terakhir;

b) Nabi Muhammad SAW adalah khatamun-nabiyyin. Sesudahnya

tidak akan datang nabi lagi, baik nabi lama maupun nabi baru;


commit to user

25

c) Sesudah Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril tidak akan

membawa wahyu nubuwat kepada siapa pun;

d) Apabila malaikat Jibril membawa wahyu nubuwwat (wahyu risalat)

satu kata saja kepada seseorang, maka akan bertentangan dengan

ayat: walakin rasulillahi wa khatamun-nabiyyin (QS. Al-Ahzab:

40), dan berarti membuka pintu khatamun-nubuwwat;

e) Sesudah Nabi Muhammad SAW silsilah wahyu nubuwwat telah

tertutup, akan tetapi silsilah wahyu walayat tetap terbuka, agar iman

dan akhlak umat tetap cerah dan segar;

f) Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa di dalam umat

ini tetap akan datang auliya Allah, para mujaddid dan para

muhaddats, akan tetapi tidak akan datang nabi;

g) Mirza Ghulam Ahmad adalah mujaddid abad 14 H. Dan menurut

Hadits, mujaddid akan tetap ada. Dan kepercayaan kami bahwa

Mirza Ghulam Ahmad bukan nabi, tetapi berkedudukan sebagai

mujaddid;

h) Percaya kepada Mirza Ghulam Ahmad bukan bagian dari Rukun

Islam dan Rukun Iman, maka dari itu orang yang tidak percaya

kepada Mirza Ghulam Ahmad tidak bisa disebut kafir;

i) Seorang muslim, apabila mengucapkan kalimah thayyibah, dia tidak

boleh disebut kafir. Mungkin dia bisa salah, akan tetapi seseorang

dengan sebab berbuat salah dan maksiat, tidak bisa disebut kafir;

j) Ahmadiyah Lahore berpendapat bahwa Mirza Ghulam Ahmad

adalah pelayan dan pengemban misi Nabi Muhammad SAW.

Perpecahan terjadi karena timbulnya perbedaan pendapat yang

prinsipil. Golongan Ahmadiyah Qadian berpendapat bahwa Hazrat Mirza

Ghulam Ahmad adalah seorang nabi dan beliaulah Ahmad yang

diramalkan dalam Al-Quran surah As-Saff: 6. Kaum muslim yang tidak

berbaiat padanya dianggap kafir dan murtad, sekalipun belum pernah

mendengar namanya. Kelompok ini berpandangan bahwa Ahmadiyah

harus dipegang oleh seorang khalifah yang memegang kekuasaan


commit to user

26

tertinggi. Sedangkan golongan Ahmadiyah Lahore berpendapat bahwa

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah mujaddid, bukan nabi, dan tidak

pernah mengaku sebagai nabi. Nabi terakhir adalah nabi Muhammad,

tidak akan datang sesudahnya nabi lain karena beliau adalah qattaman

nabiyyin. Seseorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat adalah

muslim, bukan kafir walaupun tidak berbaiat pada Hazrat Mirza Ghulam

Ahmad. Gerakan Ahmadiyah menurut kelompok ini dipegang oleh

Pedoman Besar (Shadr Anjuman Ahmadiyah).

f. Metode Tafsir Ahmadiyah

Tafsir Jemaat Ahmadiyah banyak merujuk ke buku-buku tafsir yang

popular dikalangan umat islam, seperti al-Kasysyaf, al-Bahr al-Muhith,

Ruh al-Ma’ani, dan sebagainya. Namun dalam mengutip pendapat para

ulama dari buku-buku tersebut, ditemukan beberapa kutipan yang tidak

tepat atau sempurna, sehingga terkesan sekedar mencari pembenaran

klaim tertentu yang sesungguhnya tidak terkandung dalam kutipan

tersebut. Tafsir tersebut juga menggunakan hadist sebagai penjelas

makna-makna Al-Quran, demikian juga pandangan para sahabat dan

tabi’in sering dikutip dalam tafsir tersebut. Selain menggunakan hadist,

pandangan sahabat dan tabi’in, yang menjadi sumber penafsiran dengan

riwayat (tafsir bi al-ma’tsur), tafsir ahmadiyah juga menggunakan

pendekatan tafsir isyari, yaitu sebuah penafsiran yang berusaha menagkap

isyarat yang terkandung dibalik lafal atau zhahir ayat. Tafsir isyari atau

batin, menurut asy-Syathibi dapat diterima sebagai sebuah penafsiran jika

memenuhi dua syarat:

1) Secara kebahasaan makna tersebut dimungkinkan, yaitu ada hubungan

antara lafal tersebut dengan makna isyarat yang di tangkap.

2) Ada dalil lain yang mendukung makna isyarat tersebut dan tidak

bertentangan dengan ayat-ayat lain.

Secara lebih rinci, Ibnu al-Qayyim, seperti dikutip Muhammad

Salim, menjelaskan empat syarat diterimanya sebuah tafsir isyari

(Muchlis M. Hanafi, 2011:11) :


commit to user

27

1) Tidak bertentangan dengan makna ayat.

2) Makna isyarat tersebut dibenarkan dan tidak bertentangan dengan

prinsip ajaran agama.

3) Lafal ayat mengisyaratkan makna tersebut walau terkesan jauh.

4) Terdapat hubungan yang erat antara lafal ayat dengan makna batin.

Ketentuan tersebut dirumuskan para ulama untuk mencegah metode

penafsiran isyari menjadi liar, sebab dengan mudah orang akan

menafsirkan untuk kepentingan tertentu.

4. Tinjauan Umum Tentang Penodaan Agama

Dalam pergaulan antar agama, semakin rutin terjadi pertemuan antar

agama. Seperti yang kita ketahui agama di Indonesia yang diakui ada 6 yaitu,

Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu. Pada tingkat

pribadi, hubungan antar tokoh-tokoh agama di Indonesia terjalin semakin

baik dikarenakan adanya keterlibatan yang sungguh-sungguh dalam usaha

memecahkan persoalan-persoalan dalam masyarakat khususnya yang

menyangkut kemungkinan disintegrasi bangsa akibat konflik-konflik SARA

yang berkepanjangan. Tetapi pada tingkat theologis, yang merupakan dasar

dari agama muncul kebingungan menyangkut bagaimana kita mendefinisikan

diri di tengah agama-agama lain yang eksis dan punya keabsahan. Padahal

teologi lama telah di set-up dan kemudian sejarah mengekstrimkannya dalam

suatu kondisi non-pluralitas, bahwa hanya agama dirinyalah yang benar dan

yang lain salah atau menyimpang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa kata

“menyimpang” memiliki banyak makna, antara lain adalah : 1) membelok

menempuh jalan yang lain, 2) membelok supaya jangan melanggar atau

terlanggar, 3) tidak menurut apa yang sudah ditentukan, 4) menyalahi

kebiasaan, 5) menyeleweng (dari hukum, kebenaran, agama, dan sebagainya)

Dari adanya penyimpangan itulah kemudian muncul perbuatan yang

dikenal dengan istilah “penodaan agama”. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 1 PNPS Tahun 1965, dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa :


commit to user

28

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan,

menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan

penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan

kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan

dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok

ajaran agama itu.”

Sedangkan Franz Magnis-Suseno, yang dikenal sebagai pastor Katolik

ordo Jesuit dan seorang profesor filsafat di Indonesia mengkritik pasal

tersebut. Pertama, penistaan agama disebut sebagai “ajaran menyimpang”. Ini

merupakan definisi keliru penistaan agama. Penistaan agama adalah

menghina suatu agama, yang pelakunya bisa dihukum, tapi bukanlah

perbedaan dari keyakinan mayoritas. Kedua, kebebasan beragama juga harus

berlaku bagi kaum minoritas.

(http://id.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-769/_nr 76/i.html)

Sebelumnya dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dijelaskan “Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan,

kebencian dan penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan

penduduk Negara Indonesia, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun

dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus

rupiah). Yang dikatakan golongan dalam pasal ini ialah tiap-tiap bahagian

dari penduduk Negara Indonesia yang berbedaan dengan sesuatu atau

beberapa bahagian dari penduduk itu lantaran bangsanya (RAS), agamanya,

tempat aslinya, keturunannya, kebangsaanya atau hukum negaranya.

Kemudian pada Pasal 4 Undang-Undang No. 1 PNPS Tahun 1965

tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama,

dijelaskan lebih lanjut pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan

pasal baru yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 156a :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa

dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan

perbuatan:


commit to user

29

a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan

terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga,

yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."


commit to user

30

B. Kerangka Pemikiran

Pancasila

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau

Penodaan Agama

Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Peringatan dan Perintah

kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat

Bagaimana Pengaturan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama?


commit to user

31

Keterangan :

Negara Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebebasan beragama dijamin

dalam Pancasila yaitu sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan Pasal

29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

1945, bahwa Negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

dan menjamin kemerdekaaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Hingga beberapa saat muncul kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah yang

diduga merupakan aliran sesat oleh sebagian besar warga masyarakat.

Sebenarnya penolakan Ahmadiyah oleh umat islam di Indonesia telah

terjadi sejak tahun 1930-an. Penolakan terjadi baik dalam bentuk keberatan

maupun perusakan bangunan rumah, masjid, dan musholla milik

Ahmadiyah di berbagai daerah.

Oleh karena itulah Pemerintah merumuskan suatu peraturan yang

dikenal dengan istilah SKB 3 Menteri (Surat Keputusan Bersama Menteri

Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia) pada

tanggal 9 Juni 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut,

Anggota, dan/atau Anggota Penggurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)

dan warga masyarakat sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1

PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan

Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan

Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-

Undang. SKB 3 Menteri ini dimaksudkan pemerintah tidak untuk

mengintervensi keyakinan masyarakat, tetapi sebagai upaya memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat yang terganggu karena adanya

pertentangan dalam masyarakat yang terjadi akibat penyebaran paham

keagamaan yang menyimpang. Di sisi lain, imbauan SKB tiga menteri agar

dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh aparat pemerintah maupun

masyarakat di nilai belum terlaksana dengan optimal.


commit to user

32

Dalam persoalan Ahmadiyah di Indonesia ada permasalahan yang

harus diselesaikan yaitu Ahmadiyah adalah penyebab lahirnya pertentangan

dalam masyarakat yang berakibat terganggunya keamanan dan ketertiban

masyarakat, sementara dilain pihak warga JAI adalah korban tindakan

kekerasan sebagian masyarakat. Hal inilah menyebabkan penulis tertarik

untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaturan SKB 3 Menteri terhadap

JAI berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965.


commit to user

33

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Peringatan dan

Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat

Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat ditinjau dari


Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut,

Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan

Warga Masyarakat, terdiri dari 7 butir keputusan, yang isinya:

1. Kesatu : Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat

untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum

melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau

melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari

agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu;

2. Kedua : Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota,

dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang

mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan

kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu

penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah

Nabi Muhammad SAW;

3. Ketiga : Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah

Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat

dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

termasuk organisasi dan badan hukumnya;

4. Keempat : Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat

untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman


commit to user

34

dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan

dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau

anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI);

5. Kelima : Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT dapat

dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Keenam : Memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan pemerintah daerah

untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan

pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini;

7. Ketujuh : Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

(merahitam.com/isi-skb-3-mentri.html)

Sebelum menganalisis SKB tersebut, Penulis hendak menjelaskan mengenai

sejarah atau awal mula dirumuskan dan diterbitkannya SKB 3 Menteri tersebut:

Ahmadiyah adalah kelompok atau jemaat yang didirikan oleh Mirza

Ghulam Ahmad (1835-1908) pada tahun 1889 di sebuah desa kecil yang bernama

Qadian, Punjab, India. Aliran ini kemudian disebarluaskan oleh Mirza Ghulam

Ahmad yang mengaku menerima wahyu dari Tuhan dan karena itu dianggap

sebagai nabi. Di India dan Pakistan sendiri, Ahmadiyah mendapat penentangan

keras dikarenakan ajarannya yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam,

terutama mengenai kenabian. Karena itu, kaum ulama sedunia telah memberikan

fatwa sesat dan menetapkan Ahmadiyah bukan salah satu bagian atau aliran

dalam agama Islam. Di Indonesia, organisasi ini telah berbadan hukum dari

Menteri Kehakiman Republik Indonesia sejak tahun 1953 (SK Menteri

Kehakiman RI No. JA 5/23/13 Tgl. 13-3-1953), dan bernama Jemaat Ahmadiyah

Indonesia (JAI) yang merupakan bagian dari Jemaah Ahmadiyah Internasional.

Pada tahun 1914 Ahmadiyah pecah menjadi dua golongan, yang pertama

berpusat di Qadian di bawah pimpinan Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, putra

almarhum Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (sekarang berpusat di Rabwah Pakistan).

Dan satunya lagi berpusat di Lahore Pakistan, di bawah pimpinan Maulana


commit to user

35

Muhammad Ali M.A. LL.B., sekretaris almarhum Hazrat Mirza Ghulam Ahmad.

(Muchlis M Hanafi, 2011: 2).

a) Ahmadiyah Qadian, di Indonesia dikenal dengan Jemaat Ahmadiyah Indonesia

(berpusat di Bogor), yakni kelompok yang mempercayai bahwa Mirza Ghulam

Ahmad adalah seorang mujaddid (pembaharu) dan seorang nabi yang tidak

membawa syariat baru.

Pokok-Pokok Ajaran Ahmadiyah Qadian sebagai berikut:

1. Mengimani dan meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad, laki-laki kelahiran

India yang mengaku menjadi nabi, adalah nabinya;

2. Mengimani dan meyakini bahwa “Tadzkirah” yang merupakan kumpulan

sajak buatan Mirza Ghulam Ahmad adalah kitab sucinya. Mereka

menganggap bahwa wahyu adalah yang diturunkan kepada Mirza Ghulam

Ahmad;

3. Mengimani dan meyakini bahwa kitab “Tadzkirah” derajatnya sama dengan

Alquran;

4. Mengimani dan meyakini bahwa wahyu dan kenabian tidak terputus dengan

diutusnya Nabi Muhammad SAW. Mereka beranggapan bahwa risalah

kenabian terus berlanjut sampai hari kiamat;

5. Mengimani dan meyakini bahwa Rabwah dan Qadian di India adalah tempat

suci sebagaimana Mekah dan Madinah;

6. Mengimani dan meyakini bahwa surga berada di Qadian dan Rabwah.

Mereka menganggap bahwa keduanya sebagai tempat turunnya wahyu;

7. Wanita Ahmadiyah haram menikah dengan laki-laki di luar Ahmadiyah,

namun laki-laki Ahmadiyah boleh menikah dengan wanita di luar

Ahmadiyah;

8. Haram hukumnya salat bermakmum dengan orang di luar Ahmadiyah.

b) Ahmadiyah Lahore, di Indonesia dikenal dengan Gerakan Ahmadiyah

Indonesia (berpusat di Yogyakarta). Secara umum kelompok ini tidak

menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, melainkan hanya sekedar

mujaddid dari ajaran Islam.

Selengkapnya, Ahmadiyah Lahore mempunyai keyakinan bahwa mereka:


commit to user

36

1. Percaya pada semua aqidah dan hukum-hukum yang tercantum dalam Al-

Quran dan Hadits, dan percaya pada semua perkara agama yang telah

disetujui oleh para ulama salaf dan ahlus-sunnah wal-jama'ah, dan yakin

bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir;

2. Nabi Muhammad SAW adalah khatamun-nabiyyin. Sesudahnya tidak akan

datang nabi lagi, baik nabi lama maupun nabi baru;

3. Sesudah Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril tidak akan membawa

wahyu nubuwat kepada siapa pun;

4. Apabila malaikat Jibril membawa wahyu nubuwwat (wahyu risalat) satu

kata saja kepada seseorang, maka akan bertentangan dengan ayat: walâkin

rasûlillâhi wa khâtamun-nabiyyîn (QS. Al-Ahzab: 40), dan berarti

membuka pintu khatamun-nubuwwat;

5. Sesudah Nabi Muhammad SAW silsilah wahyu nubuwwat telah tertutup,

akan tetapi silsilah wahyu walayat tetap terbuka, agar iman dan akhlak umat

tetap cerah dan segar;

6. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa di dalam umat ini tetap

akan datang auliya Allah, para mujaddid dan para muhaddats, akan tetapi

tidak akan datang nabi;

7. Mirza Ghulam Ahmad adalah mujaddid abad 14 H. Dan menurut Hadits,

mujaddid akan tetap ada. Dan kepercayaan kami bahwa Mirza Ghulam

Ahmad bukan nabi, tetapi berkedudukan sebagai mujaddid;

8. Percaya kepada Mirza Ghulam Ahmad bukan bagian dari Rukun Islam dan

Rukun Iman, maka dari itu orang yang tidak percaya kepada Mirza Ghulam

Ahmad tidak bisa disebut kafir;

9. Seorang muslim, apabila mengucapkan kalimah thayyibah, dia tidak boleh

disebut kafir. Mungkin dia bisa salah, akan tetapi seseorang dengan sebab

berbuat salah dan maksiat, tidak bisa disebut kafir;

10. Ahmadiyah Lahore berpendapat bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah

pelayan dan pengemban misi Nabi Muhammad SAW.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyyah)


commit to user

37

Persoalan Ahmadiyah di Indonesia selama ini selalu menjadi “bom waktu”

yang dapat meledak setiap saat dan melahirkan kekerasan. Penolakan umat islam

Indonesia terhadap Ahmadiyah telah terjadi sejak tahun 1930-an. Penolakan

terjadi baik dalam bentuk keberatan maupun perusakan bangunan rumah, masjid,

dan musholla milik Ahmadiyah di berbagai daerah, antara lain, di Sumatera

Timur (1953), Medan (1964), Cianjur (1968), Kuningan (1969), Nusa Tenggara

Barat (1976), Kalimantan Tengah (1981), Kalimantan Barat, Surabaya (2006),

Riau, Palembang, Sumatera Barat, Timor-Timur, dan Jakarta (1990), Nusa

Tenggara Barat (2002), Parung Bogor (2006), Kuningan dan Sukabumi (2008).

Hingga beberapa waktu yang lalu terjadi aksi penolakan yang berujung kekerasan

di Cikeusik Pandeglang pada tanggal 6 Februari 2011. (Muchlis M. Hanafi. 2011:

xviii-xix)

Menyikapi permasalahan Ahmadiyah, Pemerintah Pusat melalui

Departemen Agama bersama-sama dengan Kejaksaan Agung, Departemen Dalam

Negeri, Mabes POLRI dan beberapa tokoh agama telah melakukan dialog dengan

Pengurus Besar Jamaah Ahmadiyah Indonesia (PBJAI) sejak tanggal 7 September

2007 sampai dengan 14 Januari 2008. Pertemuan tersebut menghasilkan 12 butir

penjelasan PB JAI tentang pokok-pokok keyakinan dan kemasyarakatan warga

JAI. Dalam 12 butir pernyataan tersebut pada dasarnya pihak JAI menyatakan diri

masih menjadi bagian dari Islam dan akan melakukan tindakan yang mendukung

agama Islam. Berikut ini 12 butir pernyataan tersebut :

1. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sejak semula meyakini dan mengucapkan

dua kalimah syahadat sebagaimana yang diajarkan oleh Yang Mulia Nabi

Muhammad Rasulullah SAW, yaitu Asyhaduanlaa-ilaaha illallahu wa

asyhadu anna Muhammadar Rasullulah, artinya: aku bersaksi bahwa

sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya

Muhammad adalah Rasulullah;

2. Sejak semula kami warga Jemaat Ahmadiyah meyakini bahwa Muhammad

Rasulullah adalah Khatamun Nabiyyin (nabi penutup);


commit to user

38

3. Di antara keyakinan kami bahwa Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad adalah

seorang guru, mursyid, pembawa berita dan peringatan serta pengemban

mubasysyirat, pendiri dan pemimpin Jemaat Ahmadiyah yang bertugas

memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad

SAW;

4. Untuk memperjelas bahwa kata Rasulullah dalam 10 syarat bai’at yang harus

dibaca oleh setiap calon anggota Jemaat Ahmadiyah bahwa yang dimaksud

adalah nabi Muhammad SAW, maka kami mencantumkan kata Muhammad

didepan kata Rasulullah;

5. Kami warga Ahmadiyah meyakini bahwa:

a. Tidak ada wahyu syariat setelah Al-Quranul Karim yang diturunkan

kepada nabi Muhammad.

b. Al-Quran dan sunnah nabi Muhammad SAW adalah sumber ajaran Islam

yang kami pedomani.

6. Buku Tadzkirah bukan lah kitab suci Ahmadiyah, melainkan catatan

pengalaman rohami Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad yang dikumpulkan dan

dibukukan serta diberi nama Tadzkirah oleh pengikutnya pada 1935, yakni 27

tahun setelah beliau wafat (1908);

7. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan mengkafirkan

orang Islam di luar Ahmadiyah, baik dengan kata maupun perbuatan;

8. Kami warga Jemaat Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan menyebut

Masjid yang kami bangun dengan nama Masjid Ahmadiyah;

9. Kami menyatakan bahwa setiap masjid yang dibangun dan dikelola oleh

Jemaat Ahmadiyah selalu terbuka untuk seluruh umat Islam dari golongan

manapun;

10. Kami warga Jemaat Ahmadiyah sebagai muslim melakukan pencatatan

perkawinan di Kantor Urusan Agama dan mendaftarkan perkara perceraian

dan perkara lainnya berkenaan dengan itu ke kantor Pengadilan Agama sesuai

dengan Perundang-undangan;

11. Kami warga Jemaat Ahmadiyah akan terus meningkatkan silaturahim dan

bekerja sama dengan seluruh kelompok/golongan umat Islam dan masyarakat


commit to user

39

dalam perkhidmatan sosial kemasyarakat untuk kemajuan Islam, Bangsa dan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

12. Dengan penjelasan ini, kami pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia

mengharapkan agar warga Jemaat Ahmadiyah khususnya dan umat Islam

umumnya serta masyarakat Indonesia dapat memahaminya dengan semangat

ukhuwah Islamiyah, serta persatuan dan kesatuan bangsa.

(http://turunkebumi.wordpress.com/2008/01/16/12-butir-pernyataan-jemaat-

ahmadiyah/)

Kemudian pada tanggal 15 Januari 2008 diadakan rapat Bakor Pakem yang

dihadiri oleh sejumlah perwakilan, antara lain, Departemen Agama (Depag),

Kejaksaan Agung (Kejagung), Mabes Polri, Badan Inteljen Negara (BIN),

Departemen Dalam Negeri (Depdagri), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Rapat ini membahas tentang aliran Ahmadiyah yang dianggap menyimpang dari

pokok ajaran Islam. Menurut Jaksa Agung Muda Inteljen (JAM Inteljen), Wisnu

Subroto, ada lima poin hasil rapat Bakor Pakem tersebut. Pertama, Bakor Pakem

sudah membaca dan memahami isi 12 butir penjelasan Pengurus Besar (PB)

Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang disampaikan dan ditandatangani oleh

amirnya, Abdul Basit, serta diketahui pejabat Depag dan sejumlah tokoh. Kedua,

Bakor Pakem telah membahas 12 butir penjelasan PB JAI tersebut, serta memberi

waktu kepada pengikut Ahmadiyah untuk melaksanakannya secara konsisten dan

bertanggung jawab. Ketiga, Bakor Pakem terus memantau dan mengevaluasi

pelaksanaan isi 12 butir penjelasan PB JAI di seluruh Indonesia. Keempat, apabila

terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya, Bakor Pakem

mempertimbangkan penyelesaian lain sesuai ketentuan berlaku. Kelima, Bakor

Pakem menghimbau semua pihak dapat memahami maksud dan niat baik PB JAI

sebagai bagian membangun kerukunan umat beragama sekaligus menghindari

aksi anarkis. Wisnu menegaskan dengan hasil rapat tersebut, maka tidak ada

pelarangan pengembangan aliran Ahmadiyah. Sebab dari paparan tujuh kali

dialog yang telah dilakukan Depag dan Ahmadiyah, tidak ditemukan keyakinan

yang bertentangan dengan Islam. Kejagung juga tidak menemukan indikasi

penodaan agama sebagaimana yang dituduhkan sejumlah kelompok. Tidak ada


commit to user

40

yang melanggar, termasuk saat dibandingkan dengan ciri-ciri aliran sesat yang

dikeluarkan MUI. Ahmadiyah, selaku ormas keagamaan juga telah mendaftarkan

diri ke Depdagri sejak 1953 sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa

Ahmadiyah selama ini telah dikembangkan dan diterima dengan baik oleh

berbagai lapisan masyarakat. Hasil rapat Bakor Pakem ini menimbulkan reaksi

dari sejumlah kalangan. Ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi

Umat Islam Jawa Barat menggelar aksi di depan Gedung Sate Bandung. Aksi ini

menuntut pemerintah segera membubarkan Ahmadiyah karena posisi Ahmadiyah

berada di luar ajaran Islam dan sesat. Majelis Ulama Indonesia dan Forum Umat

Islam (FUI) juga masih mempermasalahkan JAI. Menurut mereka pernyataan PB

JAI adalah rumusan kompromi untuk meredam kemarahan umat Islam dan

menyelamatkan muka pemerintah dari rakyat. JAI juga diminta untuk bertaubat.

(www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/128578-T%2026773...Analisis.pdf)

Setelah melakukan pemantauan selama tiga bulan di 33 kabupaten dan 55

komunitas JAI serta bertemu dengan 277 warga JAI, Bakor Pakem menyatakan

bahwa JAI tidak melaksanakan 12 butir PB JAI secara konsisten dan bertanggung

jawab. Bakor Pakem berpendapat bahwa Ahmadiyah telah melakukan kegiatan

dan penafsiran keagamaan menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam

yang dianut di Indonesia dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Bakor

Pakem merekomendasikan agar warga JAI diberi peringatan keras untuk

menghentikan perbuatan tersebut. Peringatan keras itu harus dibuat dalam Surat

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung.

Apabila peringatan keras tersebut tidak diindahkan maka Bakor Pakem

merekomendasikan untuk membubarkan organisasi JAI dengan segala kegiatan

dan ajarannya. Bakor Pakem juga meminta semua tokoh agama, ormas Islam,

serta semua lapisan masyarakat agar menjaga ketertiban dengan menghormati

penyelesaian Jemaat Ahmadiyah.

Menanggapi masalah ini pengurus JAI menyatakan tidak melakukan hal-

hal yang dianggap tidak konsisten tersebut dan menunggu langkah selanjutnya

yang akan diambil oleh pemerintah. Dari pemantauan di lapangan, butir yang

tidak sesuai dengan 12 butir pernyataan JAI adalah: Pertama, tetap meyakini ada


commit to user

41

nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kedua, tetap meyakini bahwa Mirza Ghulam

Ahmad adalah Nabi, Masih Ma’ud, dan Imam Mahdi. Ketiga, tetap meyakini isi

buku Tadzkirah tentang kewahyuan dan kebenarannya, termasuk klaim tentang

kenabian Mirza Ghulam Ahmad di dalamnya. Keempat, tetap menafsirkan Al-

Quran sesuai dengan buku Tadzkirah. Kelima, tetap tidak bersedia bermakmun

dalam sholat kepada orang Islam non JAI karena dianggap kufur (ingkar) kepada

kenabian Mirza Ghulam Ahmad yang berarti JAI mengkafirkan Muslim non JAI

secara perbuatan. Hal tersebut dianggap dapat menimbulkan pertentangan

ditengah masyarakat sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Pemerintah segera menyusun Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk

menghentikan kegiatan Ahmadiyah. Penerbitan SKB ini merupakan tindak lanjut

dari hasil rapat Bakor Pakem tenntang pelaksanaan 12 butir pernyataan JAI. Dan

hasil rapat Bakor Pakem dengan jajaran Kementerian Politik, Hukum, dan

Keamanan. Rapat Koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi

Bakor Pakem. Jaksa Agung, Hendarman Supandji mengatakan bahwa surat

keputusan tersebut baru disusun dan segera diselesaikan. Surat keputusan tersebut

akan ditandatangani oleh Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri

Agama. Jaksa Agung menegaskan bahwa surat keputusan tersebut bukan untuk

melarang aliran kepercayaan Ahmadiyah tapi agar pengikut Ahmadiyah

menghentikan kegiatannya. Widodo AS, menyatakan polisi sudah menyiapkan

pengamanan untuk menghindari tindak kekerasan oleh pihak yang tidak puas

terkait dengan pelarangan Ahmadiyah.


Menurut Hendarman Supandji, Pemerintah tidak dapat langsung

membubarkan JAI karena berdasarkan aturan yang ada mereka harus

diperingatkan terlebih dahulu. Jusuf Kalla menyatakan yang dilarang Bakor

Pakem adalah pengertian, ajaran, dan tata cara Jemaat Ahmadiyah yang dinilai

tidak sejalan dengan ajaran Islam yang benar. Jadi larangan terhadap ajaran

Ahmadiyah bukan berarti harus ditindaklanjuti dengan penangkapan. Sementara

itu, Jaksa Agung menyatakan bahwa SKB bukan membubarkan Ahmadiyah,

melainkan menghentikan semua aktivitas warga Ahmadiyah. Apabila SKB itu


commit to user

42

telah diteken, Jemaat ini tak mungkin lagi melakukan aktivitas publik. Jika

Presiden mengeluarkan keputusan pembubaran, secara kelembagaan

organisasinya harus bubar, meski penganutnya tidak dilarang tetap berkeyakinan

Ahmadiyah. Tiga Menteri itu bekerja berdasarkan Penetapan Presiden RI Nomor

1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama

(PNPS Nomor 1 Tahun 1965). Di situ disebutkan, pelaku kegiatan yang

menyerupai kegiatan agama menyimpang diberi peringatan keras untuk

menghentikan dalam SKB 3 Menteri.


Berdasarkan uraian tersebut, Penulis hendak menganalisis lebih lanjut SKB

3 Menteri tersebut ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965

tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dapat dilihat

pada butir Kesatu SKB tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang

Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau

Penodaan Agama, yaitu :

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan,

menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran

tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan

keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu,

penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.

Dengan kata-kata "Dimuka Umum" dimaksudkan apa yang lazim diartikan

dengan kata-kata itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Seperti yang

kita ketahui agama yang diakui di Indonesia ada 6 yaitu : Islam, Kristen, Katholik,

Hindu, Budha dan Khong Hu Chu (Confusius), mereka akan mendapat jaminan

seperti yang diatur dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

dimana Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan

kepercayaannya. Hal ini juga berlaku terhadap agama diluar tersebut diatas,

misalnya Yahudi, Shinto, dll juga memperoleh jaminan penuh dan dibiarkan

adanya asal tidak bertentangan atau melanggar ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. Terhadap badan atau aliran kebatinan, Pemerintah berusaha


commit to user

43

menyalurkannya kearah pandangan yang sehat dan kearah Ke-Tuhanan Yang

Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960, lampiran

A. Bidang I, angka 6. Dengan kata-kata “Kegiatan keagamaan” dimaksudkan

segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menamakan suatu

aliran sebagai Agama, mempergunakan istilah-istilah dalam menjalankan atau

mengamalkan ajaran-ajaran kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya dan

sebagainya. Pokok-pokok ajaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama

yang untuk itu mempunyai alat-alat atau cara-cara untuk menyelidikinya.

(Penjelasan Pasal demi Pasal dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PnPs Tahun

1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama).

Butir kesatu dari SKB 3 Menteri tersebut menjelaskan bahwa “Memberi

peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak

menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan

penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan

keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang

menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”.

Dalam penjelasan butir kesatu tersebut terdapat kalimat “menafsirkan

tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan

keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang

menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”, jelas disini Ahmadiyah

melakukan penafsiran menyimpang terhadap pokok-pokok ajaran agama islam.

Meskipun aliran ini memang terbukti sesat, namun sulit dibubarkan karena

didukung oleh negara-negara kuat, salah satunya adalah Inggris. Dan bagi orang

awam akan cukup sulit membedakan ajaran mereka dengan ajaran Islam yang

sebenarnya. Karena di awal merekrut anggota mereka akan mengatakan Nabi

Muhammad juga nabi mereka, dan syahadatnya juga sama. Hanya saja mereka

mengatakan/menafsirkan Khataman Nabiyyin sebagai nabi termulia, bukan

penutup para Nabi dan Rasul.

(http://agama.kompasiana.com/2011/02/08/mengapa-ahmadiyah-harus

dibubarkan-oleh pemerintah/)


commit to user

44

Sebuah "rekomendasi" dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) 1976

memberikan ide yang lebih luas dari pertanyaan mengenai dimensi, politik, global

Ahmadiyah. Dokumen ini mengacu pada asal-usul Ahmadiyah di India :

“Qadianiyah (Ahmadiyah) is a sect that is extremely destructive, that makes Islam its motto in order to veil its malicious aims. The most obvious of its difference with Islam are a) Its leader claims to be a prophet, b) the text of the Qur’an is altered, c) there is no jihad. Qadianiyah is the golden offspring of English imperialism and it did not emerge other than with the protection of this imperialism. Qadianiyah deceives the concerns of the Muslim community and it supports imperialism and Zionism. It works together with forces that oppose Islam, which struggle to destroy and distort the Islamic faith…” ( Bernhard Platzdasch. 2011: 6-7 )

Kesimpulannya adalah “Ahmadiyah Qadian adalah sekte yang sangat

merusak, yang mengusung motto Islam dalam rangka untuk menutupi tujuan yang

jahat. Perbedaan yang paling jelas dengan Islam adalah a) Pemimpinnya mengaku

sebagai nabi, b) teks Qur'an diubah, c) tidak ada jihad. Qadianiyah adalah

keturunan emas imperialisme Inggris dan tidak muncul selain dengan

perlindungan imperialisme ini. Qadianiyah menipu keprihatinan komunitas

Muslim dan mendukung imperialisme dan Zionisme. Ia bekerja sama dengan

kekuatan-kekuatan yang menentang Islam, yang berjuang untuk menghancurkan

dan mendistorsi agama Islam...”

Butir Kedua dari SKB 3 Menteri adalah “Memberi peringatan dan

memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat

Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk

menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-

pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi

dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW”.

Butir kedua dapat ditafsirkan bahwa bagi anggota kelompok JAI dapat

melakukan penyebaran agama jika tidak mengatakan bahwa ajaran tersebut

sebagai Islam. Jika JAI tidak mengakui nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi

Muhammad SAW, maka JAI dapat melakukan kegiatan dan penyebaran

penafsirannya. Ini merupakan butir pembatasan terhadap kelompok JAI dan

menjadi penegasan secara implisit oleh Negara bahwa JAI memang menyimpang,


commit to user

45

terutama dari pokok-pokok ajaran Islam. Jika kelompok JAI menjalankan

kegiatan tetapi tidak menyebut sebagai Islam, maka dapat diperbolehkan.

(www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/128578T%2026773...Analisis.pdf)

Ahmadiyah sendiri terbagi menjadi dua golongan atau kelompok yaitu

Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore, dari penjelasan sebelumnya

mengenai dua kelompok tersebut jelas terdapat perbedaan prinsipil, sehingga

terjadi perpecahan. Golongan Ahmadiyah Qadian berpendapat bahwa Hazrat

Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi dan beliaulah Ahmad yang diramalkan

dalam Al-Quran surah As-Saff: 6 yang artinya “Dan (ingatlah) ketika putra

Maryam berkata “Wahai Bani Israil! Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu,

yang membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi

kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya

Ahmad (Muhammad)”. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan

menbawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata : ini adalah sihir yang nyata”.

Kaum muslim yang tidak berbaiat padanya dianggap kafir dan murtad, sekalipun

belum pernah mendengar namanya. Kelompok ini berpandangan bahwa

Ahmadiyah harus dipegang oleh seorang khalifah yang memegang kekuasaan

tertinggi. Sedangkan golongan Ahmadiyah Lahore berpendapat bahwa Hazrat

Mirza Ghulam Ahmad adalah mujaddid, bukan nabi, dan tidak pernah mengaku

sebagai nabi. Nabi terakhir adalah nabi Muhammad, tidak akan datang

sesudahnya nabi lain karena beliau adalah Qattaman Nabiyyin. Seseorang yang

mengucapkan dua kalimat syahadat adalah muslim, bukan kafir walaupun tidak

berbaiat pada Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Gerakan Ahmadiyah menurut

kelompok ini dipegang oleh Pedoman Besar (Shadr Anjuman Ahmadiyah). Dari

penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Ahmadiyah Qadianlah yang

melakukan penyimpangan terhadap ajaran agama islam. Hal ini dikuatkan dengan

adanya Surat Edaran Departemen Agama Republik Indonesia tahun 1984.

Dalam buku yang dikeluarkan oleh Jemaat Ahmadiyah yang berjudul

“Analisa Tentang Khataman Nabiyyin”, dinukil beberapa perkataan Mirza: “Kami

beriman bahwa Nabi Muhammad berpangkat Khataman dan sesudah beliau tidak

akan ada seorangpun terkecuali yang dipelihara oleh faidh dan berkatnya dan


commit to user

46

sudah dinyatakan oleh janjinya”, ada juga yang menjelaskan “Sesungguhnya nabi

kita (Muhammad SAW) adalah Khatamul Anbiyaa, sesudah beliau tidak ada

seorang nabi pun terkecuali orang yang diterangi oleh nur beliau, dan yang

penzahirannya adalah bayangan dari penzahiran beliau”. Kesimpulannya menurut

kepercayaan Ahmadiyah Nabi Muhammad SAW memang berpangkat Khataman

Nabiyyin, tidak ada lagi nabi sesudah beliau, terkecuali nabi yang mendapat

pangkat kenabian berkat mengikut pada beliau. Sudah disebutkan bahwa nabi

pengikut itu adalah sebagai anak bagi nabi yang diikuti. Kemudian diakhir

tulisannya, penulis buku itu menyimpulkan: “Yang menjadi perbedaan antara

kami jemaat Ahmadiyah dengan golongan Islam lain hanyalah satu, kami percaya

bahwa nabi yang dijanjikan sudah datang, yakni Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad”.

(Muhammad Sadiq H.A. 1999: 49-50).

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keyakinan Ahmadiyah

bertentangan dengan firman Allah yang berbunyi “Muhammad itu bukanlah

bapak dari seorang diantara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan Penutup

para Nabi” (Al-Ahzab: 40). Nabi Muhammad SAW juga menegaskan dalam

sabdanya “Dan sesungguhnya akan datang di kalangan umatku tiga puluh

pendusta, semuanya menganggap dirinya sebagai nabi, dan aku adalah Penutup

para Nabi dan tidak ada Nabi sesudahku” (H.R. Bukhari). ( Abdul Halim Mahally.

2006: 84)

Ahmadiyah mempercayai Mirza Ghulam Ahmad tidak saja sebagai Imam

Mahdi, tetapi juga Nabi Isa. Hal ini didasarkan sebagaimana dalam Hadist

Musnad Ahmad bin Hanbal jilid II hal 156: “Sudah dekat saatnya bahwa orang

yang hidup diantara kamu, akan bertemu dengan Isa Ibnu Maryam, yang menjadi

Imam Mahdi dan Hakim Adil”. Begitupula dalam Ibnu Majah Bab Ayidatusz-

zaman: “Tidak ada Mahdi kecuali Isa”. (Zaenal Abidin EP. 2007: 68-69)

Sementara mayoritas muslim meyakini bahwa Imam Mahdi dan Nabi Isa

adalah dua manusia yang berbeda. Ahmadiyah yakin kalau Mirza Ghulam Ahmad

adalah Imam Mahdi, padahal dia bukan keturunan keluarga Nabi Muhammad

SAW dan tidak pula sempat menjadi pemimpin di wilayah arab. Sementara sesuai

dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Tarmidzi tentang turunnya Imam


commit to user

47

Mahdi, Rasulullah telah bersabda “Dunia ini tidak akan berlalu sampai suatu masa

akan hadir di muka bumi ini keturunan dari keluargaku, yang namanya akan

menggunakan namaku dan memimpin wilayah Jazirah Arab”. Intinya, Imam

Mahdi akan datang dan ciri-cirinya antara lain adalah beliau berasal dari

keturunan Fatimah (Putri Rasullullah SAW), bertempur dalam peperangan,

memimpin jazirah arab selama tujuh tahun, serta memimpin shalat di Mekah

sementara Nabi Isa akan menjadi makmumnya. (Abdul Halim Mahally. 2006: 79).

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) berkeyakinan bahwa Nabi Isa telah

wafat. Nabi Isa telah menyempurnakan tugasnya dan meninggal dunia,

sebagaimana biasanya manusia dan di kuburkan di Srinagat, Kashmir. Atas

penyelidikannya, Mirza Ghulam Ahmad menunjukkna kuburan Nabi Isa yaitu di

Mohalla Khan Yar di kota Srinagar. (Syafi R. Batuah. 1999: 31). Atas dasar itu,

JAI mengklaim hadist-hadist tentang turunnya Al-Masih di akhir zaman, yang

kebenaran informasinya tidak diragukan lagi (Mutawatir Ma’nawi), ditujukan

kepada Pemimpin Jemaat Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad.

Dalam Surat Al-Maidah: 117 yang artinya “Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (yaitu), “Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu,” dan aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkaulah yang yang mengawasi mereka. Dan Engkaulah Yang Maha menyaksikan atas segala sesuatu”. (Al-Quran terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2004)

Ayat tersebut dalam tafsir Ahmadiyah adalah selama Nabi Isa hidup beliau

mengamati dengan cermat pengikut-pengikut beliau dan menjaga agar mereka

jangan menyimpang dari jalan yang benar, tetapi beliau tidak mengetahui betapa

mereka telah berbuat dan itikad-itikad palsu apa yang dianut mereka sesudah

beliau wafat. Karena pengikut-pengikut beliau telah sesat maka dapat diambil

kesimpulan bahwa beliau telah wafat. (Muchlis M. Hanafi. 2011: 46)

Menurut pendapat Penulis, jelas hal ini bertentangan dengan firman Allah

dalam QS. An-Nisa’: 157-158, yang artinya: “…padahal mereka tidak

membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh adalah)

orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih

pendapat tentang (pembunuhan) Isa, selalu dalam keragu-raguan tentang yang


commit to user

48

dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu (siapa sebenarnya yang dibunuh itu),

melainkan mengikuti persangkaan belaka, jadi mereka tidak yakin telah

membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadirat-Nya…” (Al-Quran

terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2004)

Dalam keyakinan Ahmadiyah Qadiani, haji bukan hanya di Mekkah al-

Mukarrohmah, tetapi juga di Qadian, tempat kelahiran Mirza Ghulam Ahmad.

Khalifah kedua Ahmadiyah Qadiani. Mirza Mahmood Ahmad, menyatakan “Saya

sungguh-sungguh mengatakan kepada kalian bahwa Tuhan memberitahuku

tentang kesucian tanah Qadian dan ia memiliki keistimewaan seperti halnya

Mekkah al-Mukarrohmah dan Madinah al-Munawarah” (al-azl, 10 Desember,

1932). (Abdul Halim Mahally. 2006: 85)

Sama halnya dengan umat muslim, Ahmadiyah Qadiani juga mempunyai

kitab suci sendiri, yaitu “Al-Mubin”, yang lebih dikenal dengan sebutan

“Tadzkirah” di Indonesia. Mirza Ghulam Ahmad menyatakan “Dengan

Keagungan Tuhan, saya meyakini wahyu yang diturunkan kepadaku seperti

keyakinanku kepada Al-Quran dan Kitab-Kitab Suci lain yang diturunkan dari

Surga” (Haqiqat-al-Wahyu, h.211). (Abdul Halim Mahally. 2006: 87)

Para pengikut Ahmadiyah tidak diperbolehkan menikah dengan non-

Ahmadiyah. Mirza Bashiruddin Mahmood yang menjadi petinggi Ahmadiyah

Qadiani sepeninggal Mirza Ghulam Ahmad mengeluarkan pernyataan tegas

bahwa “Pengikut Ahmadiyah tidak diizinkan menikahkan anak gadisnya dengan

non-Ahmadiyah”. Tetapi Mirza membolehkan pernikahan laki-laki Ahmadiyah

dengan perempuan non-Ahmadiyah. Menurut pandangannya, perempuan non-

Ahmadiyah statusnya sama seperti Ahlul Kitab, yang dalam syariat islam bisa

dinikahi. (Abdul Halim Mahally. 2006: 90-91)

Dalam paham Ahmadiyah Qadiani, shalat di belakang orang non-

Ahmadiyah tidak diperbolehkan. Khalifah al-Masih II yang tidak lain adalah putra

pendiri Ahmadiyah juga menyatakan secara tegas bahwa pengikut ahmadiyah

dilarang menjadi makmum di belakang non-Ahmadiyah, larangan ini bersifat

mutlak. Menurut Khalifah al-Masih I, Maulvi Nuruddin Bhairwi, pengikut

Ahmadiyah boleh bermakmum dengan non-Ahmadiyah hanya dalam keadaan


commit to user

49

darurat atau karena ada kemaslahatan, tetapi setelah itu wajib mengulang kembali

shalatnya. (Abdul Halim Mahally. 2006: 94-95)

Dari keterangan atau uraian diatas sedikit banyak Penulis dapat menarik

kesimpulan mengenai paham dari Ahmadiyah, terkhusus Qadiani. Di Indonesia

sendiri lebih dikenal dengan sebutan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Dari

berbagai penjelasan tersebut, ajaran Ahmadiyah banyak yang menyimpang atau

bertentangan dengan Syariat Islam yang dianut mayoritas muslim tidak hanya di

Indonesia tetapi juga di berbagai belahan dunia.

A.M. Fatwa menyarankan agar Jemaat Ahmadiyah keluar dari Islam dan

mendirikan agama baru tanpa terkait dengan Islam, baik secara roh maupun

aktivitasnya. Secara konstitusional, di Indonesia tidak ada aturan pelarangan

keyakinan beragama. Namun untuk Ahmadiyah, aktivitas keyakinannya jelas

menyakiti dan menodai Islam sehingga Ahmadiyah harus menjelaskan dan

menegaskan bahwa Ahmadiyah bukan bagian dari Islam.

Sedangkan Butir Ketiga menjelaskan “Penganut, anggota, dan/atau anggota

pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan

peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan

Diktum KEDUA dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya”.

Butir ini merupakan butir ancaman kepada JAI jika tidak mematuhi

peringatan dan perintah di butir sebelumnya. Hal ini berarti Negara, dalam hal ini

Pemerintah sudah memasukkan agama dan keyakinan dalam ranah kekuasaan

secara yuridis formal dikarenakan ada kalimat pemberian sanksi sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan. Di lain pihak ada ketentuan Peraturan

Perundang-undangan yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan di

Indonesia sehingga seperti ada kontradiksi terkait ketentuan Peraturan Perundang-

undangan mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Hal ini

juga memberikan ruang bagi kriminalisasi terhadap ranah beragama dan

berkeyakinan yang sebenarnya merupakan ranah personal bagi setiap orang.



commit to user

50

Karena dirasa Ahmadiyah masih mengembangkan ajarannya, sesuai dengan

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama: “Barang siapa melanggar ketentuan

tersebut dalam Pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan

perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama,

Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri”. Oleh karena itu Pemerintah

merumuskan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Peringatan dan Perintah kepada

Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia

(JAI) dan Warga Masyarakat. Dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang

menjelaskan: “Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh

Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia

dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran

tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden

mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri

Dalam Negeri.

Berdasarkan Penjelasan Pasal demi Pasal dari Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau

Penodaan Agama, sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-

orang ataupun penganut penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota

atau anggota Pengurus Organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam Pasal

1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, untuk permulaannya dirasa cukup

diberi nasehat seperlunya. Apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi

atau penganut-penganut aliran kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup

serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang untuk

membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan sebagai organisasi atau aliran

terlarang dengan akibat-akibatnya (jo pasal 169 K.U.H.P.).

Pasal 169 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: (1) Turut serta perkumpulan yang tujuannya melakukan kejahatan, atau turut

serta perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.


commit to user

51

(2) Turut serta perkumpulan yang tujuannya melakukan pelanggran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(3) Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga.

Kemudian pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965

dijelaskan bahwa: “Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama

bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh

Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam Pasal 2 terhadap orang,

organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan

dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus

Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara

selama-lamanya lima tahun”. Hal ini sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Pasal 156a yaitu: “Dipidana dengan pidana penjara

selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum

mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang ada pada pokoknya

bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama yang dianut di

Indonesia”. Pemberian ancaman pidana yang diatur dalam pasal ini, adalah

tindakan lanjutan terhadap anasir-anasir yang tetap mengabaikan peringatan

tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1965 tentang Pencegahaan

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Penyusunan SKB ini mengacu pada Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1

PNPS (Penetapan Presiden) Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan

dan/atau Penodaan Agama yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1965. Terlepas dari itu isi SKB yang dikeluarkan tidak akan

berujung pada pembubaran JAI karena kewenangan untuk memutuskan

membubarkan ada ditangan Presiden melalui Keppres, sesuai dengan ketentuan

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Menurut Jaksa Agung, Undang-

Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tidak memuat soal pembubaran organisasi

semacam Ahmadiyah. Yang diatur hanya perintah dan peringatan. Oleh karena itu

beliau menyatakan bahwa SKB tidak berisi pembubaran Ahmadiyah, tetapi lebih

kepada memberi peringatan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1)


commit to user

52

Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965. SKB ini merupakan amanat

Perundang-undangan yang diperintahkan kepada Jaksa Agung demi keadilan

masyarakat. Proses penyusunan SKB harus berdasarkan rumusan-rumusan sesuai

Perundang-undangan. Hendarman Supandji mengatakan instruksi bagi JAI untuk

menghentikan kegiatan seperti yang tertuang didalam SKB tidak ada

deadlinenya. Di dalam Undang-Undang tidak ada batas waktu berapa kali diberi

peringatan. Ketentuan Undang-Undangnya tidak ada. Jika tidak mematuhi

peringatan, Ahmadiyah dinilai menodai agama dan termasuk Pasal 156a tentang

Penodaan Agama. Sementara itu Menteri Agama menegaskan bahwa

dikeluarkannya SKB tersebut bukan merupakan intervensi Negara terhadap

keyakinan seseorang. Namun langkah tersebut sebagai upaya Pemerintah sesuai

kewenangan yang diatur Undang-Undang dalam rangka menjaga ketentraman

beragama dan ketertiban kehidupan masyarakat. Menteri Agama mengharapkan

agar masyarakat tetap tenang dan tidak berunjuk rasa lagi terkait kontroversi

pembubaran Ahmadiyah.

Butir Keempat SKB menjelaskan : “Memberi peringatan dan

memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara

kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan

bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan

hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat

Ahmadiyah Indonesia (JAI)”.

Butir ini diperuntukkan bagi warga masyarakat secara umum untuk tidak

melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum terhadap anggota JAI. Hal ini

memperlihatkan dualisme upaya pemerintah melalui SKB ini, di satu sisi

membatasi kegiatan JAI tetapi disisi lain melindungi anggota JAI yang selama ini

mendapatkan banyak tindak kekerasan dari warga masyarakat umum yang

menganggap JAI menyimpang.


Kontroversi seputar Ahmadiyah, semakin meluas. Ada yang beranggapan

bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1980 sebagai awal atau

pemicu timbulnya aksi kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Indonesia.


commit to user

53

Terlebih dalam Munas MUI tanggal 26-29 Juli 2005, Ahmadiyah kembali divonis

sebagai aliran sesat dan karenanya harus dilarang. Reaksi keras bermunculan ,

sekelompok orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Madani (AMM)

menuntut MUI untuk mencabut fatwanya. Mereka beranggapan bahwa fatwa MUI

tersebut tidak saja bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) melainkan

juga sering dijadikan landasan bagi sejumlah kalangan untuk melakukan aksi

kekerasan dan main hakim sendiri.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak pernah memerintahkan kekerasan

terhadap siapapun termasuk Ahmadiyah. Tuduhan miring bahwa fatwa MUI yang

menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat sebagai penyebab munculnya

kekerasan merupakan tidak mendasar. Menurut MUI, MUI sudah lama

mengatakan kepada publik secara lisan dan tulisan agar umat Islam tidak

melakukan tindak kekerasan atau anarkisme. MUI berpegang kepada dalil Al-

Quran dan Hadis bahwa pada kondisi perang sekalipun dilarang membakar tempat

ibadah. MUI prihatin atas terjadinya perusakan asset Jemaat Ahmadiyah oleh

pihak yang tidak bertanggungjawab dan meminta kepada pemerintah untuk

mengusut sampai tuntas.

Menurut Penulis, tidak seharusnya aksi kekerasan dilakukan terhadap

Warga JAI, Bahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

dalam Pasal 28I ayat (2) dijelaskan: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan

yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Seperti yang

kita ketahui Jemaat Ahmadiyah Indonesia sering mendapat perlakuan

diskriminatif dari masyarakat sekitar akibat ajaran yang mereka yakini, terkadang

mereka juga mendapat perlakuan yang meresahkan dari masyarakat. Seperti

pengrusakan tempat ibadah dan tindak kekerasan yang tidak jarang

mengakibatkan kematian dari warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Merujuk Pasal

28D ayat (1) dijelaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum. Dari pasal tersebut sudah selayaknya Pemerintah melindungi


commit to user

54

warga Jemaat Ahmadiyah, yang notabene mereka merupakan bagian dari

Penduduk Indonesia yang wajib dilindungi keberadaannya oleh Pemerintah.

Butir Kelima dari SKB 3 Menteri menjelaskan: “Warga masyarakat yang

tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU dan Diktum KEEMPAT dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan”.

Butir ini menegaskan kembali bahwa pemerintah dengan kekuasaannya

telah memasukan isu kerukunan umat beragama ke dalam ranah hukum dengan

pemberian sanksi secara hukum kepada warga masyarakat umum yang tidak

mematuhi butir pertama dan keempat.


Terhadap warga masyarakat yang terbukti melakukan kekerasan terhadap

Jemaat Ahmadiyah diancam pidana penjara paling lama empat tahun, hal ini

sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) yaitu: “Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan,

kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat

Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda

paling banyak tiga ratus rupiah”. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal

berikutnya berarti, tiap-tiap bagian masyarakat Indonesia, yang berbeda dengan

suatu atau beberapa bagian lainnya karena rasnya, negeri asalnya, agamanya,

tempat asalnya, keturunannya, kebangsaannya atau kedudukannya menurut

hukum tata negara.

Butir Keenam menjelaskan : “Memerintahkan kepada Aparat Pemerintah

dan Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam

rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini”.

Butir ini memberikan kewenangan kepada Aparat Pemerintah untuk

mengawasi pelaksanaan dari SKB ini, hal ini dapat diartikan bahwa permasalahan

Ahmadiyah di Indonesia telah menjadi satu hal yang masuk dalam ranah

kekuasaan Pemerintah. Butir ini juga belum secara jelas menyatakan langkah-

langkah pembinaan seperti apa yang dimaksudkan sehingga jika tidak segera


commit to user

55

dibuat aturan pelaksanaan teknis dapat dilakukan sesuai penafsiran masing-

masing aparat Pemerintah.


Sementara itu menurut Ahmadiyah adanya berbagai Peraturan Daerah

(Perda) dan Keputusan Pemerintah Daerah yang melarang aktivitas keagamaan

Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam segala bentuknya jelas merupakan

pengingkaran dan pelanggaran terhadap SKB 3 menteri yang bersangkutan.

Bahkan, lebih dari itu merupakan pelanggaran konstitusional terhadap jaminan

hak beragama menurut Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan hak

beragama adalah salah satu “…. hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi

dalam keadaan apa pun atau non-derogable rights”. Di samping itu, sesuai dengan

Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, urusan agama merupakan urusan Pemerintah Pusat yang

tidak dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah baik

Gubernur maupun Bupati tidak berwenang mengurus urusan agama, termasuk

melarang kegiatan Ahmadiyah dalam bentuk apa pun di daerah masing-masing.

Apalagi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin Hak Asasi Manusia, yakni

setiap orang: bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya (Pasal 28E

UUD 1945); berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran

dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat 2 UUD 1945); berhak

atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta

perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D UUD 1945); berhak hidup

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup

yang baik dan sehat (Pasal 28H UUD 1945); berhak bebas atas perlakuan yang

bersifat diskriminatif (Pasal 28I ayat 2 UUD 1945). Semua hak asasi tersebut

berlaku bagi semua warga negara, tidak terkecuali bagi Jemaat Ahmadiyah

Indonesia dan merupakan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi (non-

derogable rights) dalam keadaan apa pun (Pasal 28I UUD 1945). Perlu disadari

bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia

adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.


commit to user

56

Dilain sisi, SKB merupakan peringatan Pemerintah. Peringatan tersebut

untuk individu dan kelompok masyarakat yang secara sengaja melakukan

penodaan agama didepan umum. Karena itu SKB merupakan dasar hukum yang

akan memperberat sanksi bagi para pelanggar. Menteri Agama menegaskan

bahwa kewenangan pejabat setara Menteri hanya terbatas pada penerbitan SKB.

Sementara untuk peningkatan hingga Keppres merupakan kewenangan Presiden.

Akan tetapi SKB ternyata memicu tafsir sepihak dan membingungkan

kalangan aparatur pelaksana di daerah. Kanwil Departemen Agama di daerah

menunggu instruksi lebih lanjut dari Pemerintah Pusat mengenai implementasi

SKB. Dalam rapat kerja komisi VIII DPR dengan Menteri Agama, Menteri dalam

Negeri, dan Jaksa Agung pemerintah meyakinkan SKB kuat secara hukum dan

efektif dalam implementasinya. Jaksa Agung mengakui bahwa SKB tidak dikenal

dalam hierarki kedudukan hukum. Baik dalam Tap MPR No. III/MPR/2000

tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan maupun

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan. Namun SKB merupakan amanat dari Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan

Agama.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari implementasi SKB, Menteri Agama

berjanji akan mengefektifkan pembinaan terhadap Jemaat Ahmadiyah. Jaksa

Agung juga yakin pengawasan terhadap implementasi SKB bisa efektif. Sebab

infrasruktur dalam sistem pengawasan cukup kuat hingga ke tingkat daerah.


Pemerintah memastikan tidak akan menerbitkan Keputusan Presiden

(Keppres) tentang pembubaran JAI. SKB dinilai masih berfungsi sehingga tidak

membutuhkan Keputusan Presiden. Sejumlah organisasi massa menuntut

Pemerintah menerbitkan Keppres untuk membubarkan Ahmadiyah. SKB dinilai

tidak cukup kuat untuk mencegah penyebaran aliran Ahmadiyah di Indonesia.

Menanggapi desakan tersebut Menteri Agama menegaskan bahwa SKB

merupakan peringatan pada tokoh aliran Ahmadiyah untuk tidak menyebarkan


commit to user

57

keyakinannya. Karena itu harus dilihat dulu efektivitas pelaksanaan SKB di

lapangan.

Butir Ketujuh dari SKB 3 Menteri menjelaskan: “Keputusan Bersama ini

berlaku sejak tanggal ditetapkan”.

Butir ini memberikan penetapan bahwa SKB ini secara hukum memiliki

kekuatan untuk dilaksanakan sejak dibuat pada tanggal 9 Juni 2008 sampai nanti

terdapat pencabutan terhadap SKB ini.

Dari penafsiran butir per butir SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah,

sementara dapat ditafsirkan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah telah

memasukkan isu Ahmadiyah ke dalam ranah kewenangan negara secara hukum

sehingga ini tidak lagi menjadi ranah personal bahkan dapat membuka ruang

untuk terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.


Dilain pihak, keluarnya SKB disesalkan oleh JAI. Untuk itu JAI akan

berkonsolidasi kedalam sebelum melakukan perlawanan hukum. Alasannya,

Indonesia adalah Negara yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila, bukan

Negara Islam sebagaimana Pakistan yang menyatakan Ahmadiyah bukan bagian

dari Islam sejak tahun 1974. Nabi mengatakan jika Islam nanti akan terbagi

menjadi 73 golongan. Lalu bagaimana satu golongan bisa memaksakan pendapat

kepada golongan yang lain. Menyinggung soal tuduhan menodai agama, JAI

mempertanyakan kenapa tuduhan tersebut baru muncul setelah adanya fatwa

MUI. Kenapa tidak dari dulu. Apakah ulama dulu tidak pandai. Mereka

beranggapan ini adalah politisasi.

Menurut mereka, Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun

1965 bertentangan dengan ketentuan beberapa pasal dalam UUD 1945, seperti

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) & ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29

ayat (2) UUD 1945, khususnya bertentangan dengan hak untuk memeluk agama,

beribadat, meyakini keyakinan, serta menyatakan sikap sesuai dengan hati

nuraninya. Selain itu, ketentuan Pasal 1 ini bertentangan dengan ketentuan Pasal

18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948 yang secara

tegas menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani


commit to user

58

dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan ,

dan kebebasan untuk menyatakan agama atau keyakinan dengan cara

mengajarkannya, mempraktikannya, melaksanakan ibadahnya dan menaatinya,

baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun

sendiri”. Pasal 1 ini juga bertentangan dengan dua Kovenan Internasional yang

telah diratifikasi Pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2005 tentang ICCPR (Pasal 18) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang HAM (Pasal 4) dan (Pasal 22 Ayat (2)). Namun, pendapat ini pernah

dibantah oleh Tim Pengacara Muslim (TPM). Anggota TPM Mahendradatta

meminta agar para pendukung aliran sesat melihat Pasal 18 ayat (3) ICCPR.

Ketentuan itu menyatakan kebebasan beragama dapat dibatasi oleh hukum dalam

rangka melindungi keselamatan publik, kesehatan, hak-hak fundamental dan

kebebasan pihak lain.

(http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4af83c7554820/uu-penodaan-agama-

diuji-ke-mahkamah-konstitusi)

Article 18 of the Declaration of Human Rights (UDHR) arguably became a

peremptory norm of international law in 1966 with the passing of Articles 18, 19,

20, and 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

The covenant concretized the basic freedoms of religion and conscience

articulated in the UDHR and made its signatories legally bound by it. In addition

to prohibiting state coercion that would impair a person’s freedom to practice or

adopt a religion or belief of one’s choice, the ICCPR also prohibits states from

denying religious minorities the right, in community with other group members,

to enjoy their own culture, profess or practice their own religion, or to use their

own language. These rights are non-derogable except if the interests of public

safety, order, health or morals, or the fundamental rights and freedoms of others,

if prescribed by law, justies their limitation. Yang artinya adalah Pasal 18 dari

DUHAM boleh dibilang menjadi norma-norma hukum Internasional pada tahun

1966 dengan disahkannya Pasal 18, 19, 20, dan 27 dari Kovenan Internasional

tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Perjanjian diwujudkan dalam kebebasan

dasar agama dan hati nurani diartikulasikan dalam DUHAM dan membuat


commit to user

59

penandatangan yang secara hukum terikat oleh itu. Selain melarang pemaksaan

negara yang akan mengganggu kebebasan seseorang untuk berlatih atau

mengadopsi suatu agama atau kepercayaan pilihan seseorang, ICCPR juga

melarang negara dari menyangkal hak minoritas agama, dalam komunitas dengan

anggota kelompok lainnya, untuk menikmati budaya mereka sendiri, mengakui

atau praktek agama mereka sendiri, atau untuk menggunakan bahasa mereka

sendiri. Hak-hak non-derogable, kecuali jika kepentingan keselamatan publik,

ketertiban, kesehatan atau moral, atau hak-hak dasar dan kebebasan orang lain,

jika ditentukan oleh hukum, justies keterbatasan mereka. (Amjad Mahmood Khan.

2003: 231)

Sementara itu ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

PNPS Tahun 1965, dirasa bertentangan dengan prinsip negara hukum karena

prosedur pembubaran organisasi dimaksud bertentangan dengan prinsip toleransi,

keagamaan, dan pemikiran terbuka. Proses pembubaran organisasi dan pelarangan

organisasi seharusnya dilakukan melalui proses peradilan yang adil, independen,

dan terbuka, dengan mempertimbangkan hak atas kebebasan beragama,

keberagaman dan toleransi. (http://www.ingateros.com/2010/04/uu-penodaan-

agama-isi-bunyi-uu-penodaan-agama.html)

Sementara itu, menurut Nicola Corban: Law No.1/PNPS/1965 unacceptably

allows the limitation of freedom of religion or belief and has become a

justification for restricting the freedoms and actions of minority groups and

indigenous peoples. By facilitating the recognition of six religions only, it gives

rise to violations of both civil and political rights, as well as economic, social and

political rights, for followers of religions or beliefs outside these six religions, and

also for those who do not have a religion. This Law also means that legal

instruments and policies protecting freedom of religion or belief only protect

followers of recognised religions. The concept of ‘defamation of religions’

introduced in Law No.1/PNPS/1965 and reinforced in Article 156a of the

Criminal Code is controversial from a human rights perspective. At the

international level many states argue it has no place in human rights protection,

while other states such as Indonesia argue that defamation of religions and


commit to user

60

religious discrimination, hatred and intolerance are two interconnected issues. At

the domestic level, defamation of religions has proven to be an abstract concept

that can lead to conflict and intolerance, especially towards followers of non-

mainstream religions or belief.

Yang artinya adalah Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tidak dapat diterima,

memungkinkan pembatasan kebebasan beragama atau keyakinan dan telah

menjadi justifikasi untuk membatasi kebebasan dan tindakan kelompok minoritas

dan masyarakat adat. Dengan memfasilitasi pengakuan enam agama saja, itu

menimbulkan pelanggaran hak-hak sipil dan politik, serta hak-hak ekonomi, sosial

dan politik, bagi pengikut agama atau kepercayaan di luar enam agama, dan juga

bagi mereka yang tidak memiliki agama. Undang-Undang ini juga berarti bahwa

instrumen hukum dan kebijakan perlindungan kebebasan beragama atau

kepercayaan hanya melindungi penganut agama yang diakui. Konsep 'pencemaran

nama baik agama' yang diperkenalkan dalam Undang-Undang No.1/PNPS/1965

dan diperkuat dalam Pasal 156a KUHP menimbulkan kontroversi dari perspektif

Hak Asasi Manusia (HAM). Pada tingkat internasional banyak negara

berpendapat ia tidak punya tempat dalam perlindungan Hak Asasi Manusia,

sementara negara-negara lain seperti Indonesia berpendapat bahwa pencemaran

nama baik agama dan diskriminasi agama, kebencian dan intoleransi adalah dua

masalah yang saling berhubungan. Pada tingkat domestik, pencemaran nama baik

agama telah terbukti menjadi sebuah konsep abstrak yang dapat menyebabkan

konflik dan intoleransi, khususnya terhadap pengikut agama-agama non-

mainstream atau kepercayaan. (Nicola Colbran. 2010: 695)

Penerbitan SKB 3 Menteri sendiri mendapat perhatian khusus dari Majelis

Ulama Indonesia (MUI). Untuk itu MUI akan membentuk tim untuk memantau

penerapan SKB tersebut. MUI tidak mempermaslahkan jika JAI hendak

membawa SKB ke jalur hukum. Pengurus Besar NU siap merangkul warga JAI

untuk kembali ke ajaran Islam yang benar. Sebagai keyakinan, kepercayaan warga

JAI tak bisa dihilangkan dengan menggunakan kekerasan atau pendekatan

keamanan. Hanya melalui dakwah dengan hikmah keyakinan warga JAI dapat

diluruskan.


commit to user

61

Menurut Hasyim Muzadi, mewakili PBNU menyatakan bahwa kalau

Ahmadiyah terbukti menyebarkan faham bahwa ada nabi setelah nabi Muhammad

SAW, bisa dipastikan hampir semua ulama di Indonesia akan menyatakan

Ahmadiyah diluar Islam. Dalam hal semacam ini MUI, sebagai lembaga

keislaman tentu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengingatkan kaum

muslimin serta mengembalikannya ke jalur Islam. Tapi jalur yang ditempuh

haruslah melalui nasihat dan bimbingan. Siapapun tidak mempunyai hak

konstitusional untuk berbuat kasar dan aniaya terhadap mereka karena kekerasan

dan aniaya itu sendiri telah bertentangan dengan ajaran Islam tentang hak hidup.

(Ahmad Subakir. 2009: 71)

PBNU mengecam kekerasan fisik yang dilakukan FPI untuk mencapai

tujuannya. PBNU berharap FPI dapat mengubah pola perjuangannya, karena

tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik pula. FPI juga diajak untuk

mengembangkan Islam yang sesuai dengan tatanan hukum dan nilai

keindonesiaan. Namun PBNU juga menolak kekerasan ideologi dan keyakinan

yang dilakukan JAI, yang dianggap sebagai penodaan terhadap ajaran Islam.

Kekerasan ideologi rawan menimbulkan rentetan kekerasan lainnya. Keyakinan

JAI tidak menjadi masalah jika Ahmadiyah menjadi agama tersendiri dan keluar

dari Islam. Pancasila memberi kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan tetapi

tidak dapat menjadi alat untuk untuk bebas menodai ajaran agama lain.

Pemerintah ingin berdiri di atas semua golongan. Itu sebabnya pemerintah

tidak membuat keputusan tentang pelarangan atau pembubaran. Pemerintah

membuat keputusan untuk memberikan peringatan dan perintah kepada penganut,

anggota, dan/atau anggota pengurus Jamaat Ahmadiyah Indonesia. SKB

diharapkan tidak menimbulkan ekses yang luas. SKB disusun dengan menjaga

keamanan dan ketertiban hidup bermasyarakat dan berbangsa. SKB ini bukan

intervensi dari mana pun tetapi dipikirkan bersama-sama secara hati-hati karena

cukup rumit persoalannya. Ahmadiyah bisa mengajukan Judicial Review kepada

Mahkamah Konstitusi jika tidak menerima isi SKB. Nasarudin Umar, Direktur

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag menyatakan pemerintah tidak ingin


commit to user

62

SKB soal Ahmadiyah bersifat premature. Keputusan tersebut harus permanen dan

mengakomodasi semua kepentingan.

SKB soal Ahmadiyah tidak hanya disosialisaikan didalam negeri.

Pemerintah Indonesia juga langsung menjelaskan kebijakan ini didepan Dewan

HAM PBB. Masalah Ahmadiyah ini dilaporkan delegasi Indonesia dalam sidang

Pleno Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss. Sidang Pleno mengagendakan

pengesahan laporan akhir Univesal Periodic Review (UPR) Indonesia dalam

sidang ke-8 Dewan HAM PBB. Laporan ini memuat sejumlah isu antara lain

perdagangan perempuan, hukuman mati, dan perlindungan HAM. Dalam rilis

Perutusan Tetap RI pada PBB delegasi RI secara khusus memberikan penjelasan

terkait dengan SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah. Kepada Dewan HAM PBB

disampaikan Ahmadiyah diminta menghentikan aktivitasnya dan dihimbau

kembali ke ajaran yang sesuai agama Islam. Masyarakat Indonesia juga diminta

menghindari tindak kekerasan kepada pengikut Ahmadiyah. Keputusan tersebut

tidak bermaksud untuk melarang Ahmadiyah atau dikategorikan sebagai upaya

pemerintah untuk mencampuri kebebasan beragama warga negara. Keputusan ini

justru untuk menjaga ketentraman kehidupan beragama, termasuk melindungi

pengikut Ahmadiyah sesuai dengan kondisinya.



commit to user

63

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan

Pengaturan SKB 3 Menteri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS

tahun 1965 yaitu SKB dikeluarkan bukan sebagai larangan atau pembubaran,

melainkan peringatan dan perintah kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan

Warga Masyarakat agar mematuhi keputusan. SKB ini tidak berisi mengenai

pembubaran Ahmadiyah karena pembubaran hanya dapat dilakukan oleh Presiden

melalui Keputusan Presiden (Keppres), hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2)


Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pemerintah tidak dapat

membubarkan Ahmadiyah sebab keyakinan yang dianut JAI, karena Indonesia

tidak memiliki pengadilan untuk mengadili suatu keyakinan. Hal yang dapat

diadili adalah kegiatan penyalahgunaan maupun penodaan terhadap agama sesuai

Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta bagi warga

masyarakat yang terbukti melakukan tindakan berupa penyebaran permusuhan,

kebencian, dan penghinaan di depan umum terhadap golongan tertentu dipidana

sesuai Pasal 156 KUHP.

B. Saran

1. Pentingnya sosialisasi tentang jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan

di Indonesia, sehingga diharapkan dapat menghindarkan dari adanya tindakan-

tindakan anarkis yang sering kali berujung pada kekerasan dan pengrusakan

yang dilakukan satu kelompok agama terhadap kelompok agama yang lain.

2. Pentingnya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektifitas pelaksanaan

SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah, dan penelusuran terhadap kelompok yang

terkena dampak SKB 3 Menteri, dalam hal ini adalah kelompok Ahmadiyah.

Untuk melihat dampak positif dan negative dari penerbitan SKB 3 Menteri.

3. Untuk warga masyarakat diharapkan lebih bersikap tenang dalam memandang

persoalan Ahmadiyah, dengan tidak melakukan kekerasan terhadap JAI,


commit to user

64

sebagaimana mereka juga Warga Negara Indonesia yang berhak bebas dari

perlakuan diskriminatif dan memperoleh jaminan perlindungan hukum.

4. Untuk JAI sejauh masih mengaku beragama islam untuk segera kembali pada

ajaran Islam yang lurus.

5. Diharapkan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam bisa lebih bijaksana

dengan merangkul saudara kita (JAI) untuk dibimbing kembali pada syariat

keislaman yang benar.

ANALISIS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA …/Analisis... · nature, explaining the...

Documents

Transcript of ANALISIS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA …/Analisis... · nature, explaining the...