Nawakerja Menteri Solo
description
Transcript of Nawakerja Menteri Solo
-
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
Oleh : Marwan Jafar (Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, & Transmigrasi dalam acara Semiloka Nasional Revitalisasi Peran Pendamping Desa Menuju Desa Kuat dan Mandiri (AFPM IPPMI HAPMI)
SOLO, 30 NOPEMBER 2014
-
A. KERANGKA PIKIR ARAH KEBIJAKAN
B. VISI & MISI PRESIDEN RI
C. AGENDA STRATEGIS PRIORITAS (NAWACITA)
D. PRIORITAS DAN LANGKAH MEWUJUDKAN NAWA CITA
E. TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN DESA
F. KERANGKA PIKIR NAWAKERJA PRIORITAS
G. PERSPEKTIF PEMBERDAYAAN DALAM PEMBANGUNAN
H. REVOLUSI MENTAL PELAKU PEMBERDAYAAN
I. PENUTUP
2
-
TRISAKTI
Berdaulat di Bidang Politik;
Berdikari di Bidang Ekonomi;
Berkepribadian dalam Kebudayaan
ISU-ISU STRATEGIS
KESEJAHTERAAN
(Desa)
DISPARITAS
(PDT)
PEMERATAAN
(Transmigrasi)
NAWACITA (Sembilan Agenda Prioritas)
TUJUH MISI PRESIDEN
VISI PRESIDEN
INDONESIA YANG
DITUJU
3
-
MISI
VISI TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
TUJUH MISI PRESIDEN
1 Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2 Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;
3 Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara Maritim;
4 Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5 Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6 Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7 Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
4
-
VISI MISI AGENDA PRIORITAS
No NAWA CITA
1 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2 Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3 MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN.
4 Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7 Mewujudukan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8 Melakukan revolusi karakter bangsa.
9 Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
5
-
PRIORITAS KARENA WAJIB DENGAN
SENDIRINYA
Pendidikan
Kesehatan
Perumahan
PRIORITAS SEKTORAL (FOCUS)
Pangan
Energi
Maritim dan kelautan
Pariwisata
PRIORITAS KEWILAYAHAN
(LOCUS)
Desa
Daerah Pinggir
Kawasan Timur
Desa di Kawasan Pulau Terluar, Terdepan, Terpencil & Perbatasan
Sumber: Paparan Menteri PPN/ Kepala Bappenas, tgl 7 November 2014 di Kemenkeu
6
-
Berdasarkan Perpres No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, pada Pasal 6, menegaskan bahwa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memimpin dan mengkoordinasikan :
Penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang desa yang meliputi kelembagaan dan pelatihan masyarakat desa, pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat desa, usaha ekonomi masyarakat desa, dan sumber daya alam dan teknologi tepat guna perdesaan;
Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi
7
-
8
TRISAKTI
NAWACITA
NAWAKERJA PRIORITAS QUICKWINS PRESIDEN RI
-
9
1 Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi agroindustri
2 Peluncuran program sertifikasi penyerahan hak kelola lahan hutan perhutani kepada desa untuk pemanfaatan oleh kelompok petani hutan.
3 Pembangunan 5000 pasar tradisional
4 Penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) pada 8200 pembudidayaan ikan tersertifikasi.
5 Pengembangan 100 kebun bibit rumput laut
6 Penjaminan Mutu benih unggul pada 465 unit pembenihan rakyat (UPR)
7 Persiapan Program 1000 Desa Mandiri Benih
8 Pilot project pengembangan pusat informasi desa/balai rakyat dengan melibatkan relawan, di Lampung, Kalbar, NTT, Jateng, Sulsel
9 PP Sistem Keuangan Desa
10 Program Desa Nelayan Berdaya (92.323 sambungan listrik)
11 Program penanggulangan dampak pengurangan subsidi BBM
12 Program Pendampingan Desa pada 50 Kabupaten/Kota dengan 10 Pilot Project Kabupaten/Kota
13 Rekrutmen atau penempatan kembali dan pembekalan calon Pendamping Desa dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa
14 Rekrutmen dan pelatihan tenaga pendamping kelompok petani hutan.
15 Sistem informasi nelayan pintar untuk akses informasi cuaca, wilayah tangkap, dan pasar di 100 sentra nelayan.
-
10
No NAWAKERJA PRIORITAS
1 Perluncuran Gerakan Desa Mandiri di 5000 desa pada tahun 2015
2 Pendampingan dan Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur di 5000 desa pada tahun 2015;
3 Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES;
4 Revitalisasi Pasar Desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan;
5 Pembangunan Infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 5000 Desa Mandiri;
6 Penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp. 1,4 miliar per desa secara bertahap;
7 Penyaluran Modal bagi Koperasi/UMKM di 5.000 Desa;
8 Pilot project sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 5000 desa;
9 Save villages di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil.
-
GOALS
Kelompok masyarakat
11
- merencanakan
- memutuskan
- mengelola
PENDAMPINGAN
Individu
Transformasi sumber daya
PEMENUHAN KE BUTUHAN
SECARA MANDIRI
-
Membongkar dan mendobrak mentalitas para pendamping untuk secara sukarela berjuang melawan korupsi, intoleransi terhadap perbedaan, sifat rakus, ingin menang sendiri, cenderung menggunakan kekerasan, pelecehan hukum, dan oportunistik
12
-
1. Revitalisasi Peran Pendamping dalam Mewujudkan Desa Kuat dan Mandiri adalah pilihan strategis yang diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kemandirian desa dalam proses implementasi UU Desa.
2. Peran pendamping desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat ini sangatlah penting apabila para pendamping mampu menempatkan desa sebagai subyek pembangunan.
3. Karenanya, kemampuan pendamping sebagai pengorganisasi masyarakat merupakan sebuah prasyarat yang mutlak untuk dikuasai. Untuk itu tidak kata lain bahwa para pendamping memperbaharui diri agar mampu menjadi pendamping-pendamping masyarakat yang handal dan profesional, dan menjadi sejarah penting dalam proses implementasi UU Desa.
13
-
12/1/2014 12/1/2014
14