Annual Report 2019 - Indonesia Stock Exchange · 19 Laporan Direksi Board of Directors Report 28...

2

Annual Report 2019

PT Danasupra Erapacific Tbk

3

Annual Report 2019


Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

Laporan Manajemen Management Report

15 Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

19 Laporan Direksi Board of Directors Report

28 Pengesahan Laporan Tahunan oleh

Dewan Komisaris dan Direksi Ratification of Annual Report by BOC

AND BOD

Profil Perseroan Corporate Profile

31 Riwayat Singkat Perseroan Corporate Brief History

32 Informasi Perseroan Corporate Information

33 Bidang Usaha Business Sectors

35 Struktur Organisasi Perseroan Company Organisation Structure

36 Visi, Misi, Nilai Perusahaan dan Kode

Etik Vision, Mission, Corporate Values and

Ethics Code

40 Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile

44 Profil Direksi Board of Directors Profile

48 Profil Komite Audit Audit Committee Profile

49 Sumber Daya Manusia Human Resources

51 Struktur Pemegang Saham Shareholder’s Structure

53 Kronologis Pencatatan Saham Share Listing Chronology

57 Lembaga dan Profesi Penunjang

Pasar Modal Capital Market Profesional and

Institution Suport

58 Penghargaan Awards

Analisis dan Pembahasan

Manajemen terhadap Kinerja

Perusahaan Management Analysis and Discussion

of Company Performance

61 Tinjauan Operasi Per Segmen

Usaha Operational Review Per Business

Segment

65 Kinerja Keuangan Perusahaan Company Financial Performance

70 Kemampuan Membayar Utang

dan Tingkat Kolektibilitas The Ability Of The Payment Of Loans

and Collectability Levels

71 Struktur Modal dan Kebijakan

Manajemen atas Struktur Modal Capital Structure and Management

Policy on Capital Structure

DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS

4

Annual Report 2019


72 Target dan Realisasi Tahun Buku

serta Target Tahun Buku Berikutnya Target and Realization of the Book

Year and Target of the Next Financial

Year

72 Informasi dan Fakta Material yang

Terjadi setelah Tanggal Laporan

Akuntan Material Information and Facts that

Occur after the Date of the

Accountant Report

72 Aspek Pemasaran Marketing Aspect

74 Kebijakan Dividen Dividend Policy

74 Informasi Transaksi yang

Mengandung Benturan

Kepentingan Transaction Information Containing

Conflict of Interest

74 Perubahan Peraturan Perundang-

Undangan yang Berpengaruh

pada Perusahaan Changes in the Influential Laws and

Regulations of the Company

75 Uraian Mengenai Perubahan

Kebijakan Akuntansi yang

Diterapkan Perusahaan pada

Tahun Buku Terakhir Description of Changes in Accounting

Policies that the Company Applied in

the Last Financial Year

75 Informasi Kelangsungan Usaha Business Continuity Information

Tata Kelola Perseroan Corporate Governance

79 Tata Kelola Perseroan Corporate Governance

84 Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

88 Direksi Directors

96 Dewan Komisaris Board of Commissioners

109 Komite Audit Audit Commitee

116 Sekretaris Perseroan Corporate Secretary

121 Audit Internal Internal Audit

123 Akuntan Independen Independent Accountants

124 Manajemen Resiko Risk Management

137 Perkara Penting Important Case

138 Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistle Blower System

5

Annual Report 2019


6

Annual Report 2019


Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

7

Annual Report 2019


Ikhtisar Keuangan Tahun 2016, 2017 dan 2018.

Financial Highlight 2016, 2017 and 2018.

dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain

in thousands rupiah, unless stated otherwise

LAPORAN POSISI KEUANGAN/ FINANCIAL REPORT Tahun/Year

2016 2017 2018

Aset / Assets

Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalent 2.683.708 2.416.096 4.612.983

Penempatan Jangka Pendek / Short Term Investments 31.637.450 - -

Tagihan Anjak Piutang Bersih / Factoring Receivable Net 19.950.000 19.800.000 19.800.000

Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih / Consumer Financing

Receivable – Net

5.796.229 15.356.704 13.582.542

Investasi efek tersedia untuk dijual / Investment in Makertable

Securities Available For Sale

- 45.120.800 37.867.250

Aset Tetap Bersih / Fixed Asset – Net 31.172 97.660 176.622

Aset Pajak Tangguhan Bersih / Deferred Tax Assets – Net 80.485 147.743 -

Lain-lain / Others 839.772 865.279 710.503

Jumlah Aset / Total Assets 61.018.816 83.804.282 76.749.900

Liabilitas / Liabilities

Liabilitas Pajak Tangguhan / Deferred Tax Liabilities - - -

Liabilitas Lancar / Current Liabilities 480.054 708.159 591.952

Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan / Benefit-post-

employment Liability

351.586 436.005 479.506

Jumlah Liabilitas / Total Liabilities 1.053.541 1.144.164 1.071.458

Jumlah Ekuitas / Total Equity 59.965.275 82.660.118 75.678.442

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity 61.018.816 83.804.282 76.749.900

LABA RUGI KOMPREHENSIF /COMPREHENSIVE INCOME Tahun/Year

2016 2017 2018

Pendapatan / Revenues

Pembiayaan Konsumen / Consumer Financing 782.296 1.046.494 1.278.376

Anjak Piutang / Factoring 2.901.104 2.886.451 2.887.472

Lain-lain Bersih / Others-net 8.592.352 8.770.309 1.537.467

Jumlah Pendapatan / Total Revenues 12.275.752 12.703.254 5.703.315

Beban / Expenses

Umum dan Administrasi / General and Administrative 2.924.564 3.627.171 3.977.844

Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai / Provision for

impairment losses

(3.574) 246.570 (17.921)

Jumlah Beban / Total Expenses 2.920.990 3.873.741 3.959.923

Laba sebelum beban pajak penghasilan / Income Before Tax

Expenses

9.354.761 8.829.513 1.743.392

Beban Pajak penghasilan – Tangguhan / IncomeTax Expense

deffered

(510.281) (135.866) (92.707)

Laba Tahun Berjalan / Income for the Year 8.844.481 8.693.647 1.650.685

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive

Income for the Year

8.813.304 22.694.842 (6.981.676)

Laba Usaha per saham / Earning per Share

Laba Bersih per Saham Dasar / Basic Earnings per Share 13,04 33,57 (10.33)

8

Annual Report 2019


RASIO KEUANGAN (Financial Ratio)

RASIO KEUANGAN

FINANCIAL RATIO

Tahun/Year

2016 2017 2018

Rasio Usaha / Operating Ratios (%)

Laba sebelum pajak / Pendapatan usaha

Profit Before Tax / Operating Revenue

76.21% 69,51% 30,57%

Laba Bersih / Pendapatan Usaha

Net Income / Operating Revenue

72.05% 68,44% 28,94%

Laba Bersih / Ekuitas

Net Income / Total Equity

14.75% 10,52% 2,18%

Laba Bersih / Jumlah Aset

Net Income / Total Assets

14.49% 10,37% 2,15%

Pendapatan / Aset

Revenue / Total Assets

20.18% 15,16% 7,43%

Ratio Keuangan / Financial Ratios (%)

Liabilitas / Ekuitas

Total Liabilities / Total Equity

1.76% 1,38% 1,42%

Liabilitas / Aset

Total Liabilities / Total Assets

1.73% 1,37% 1,40%

Gearing Ratio

Gearing Ratio

0.00% 0,00% 0,00%

Rasio Pertumbuhan / Growth Ratio (%)

Jumlah pendapatan usaha

Total Operating Revenue

212.27% 3,48% -55,10%

Laba bersih

Net Income

1.321.20% -1,71% -81,01%

Jumlah Aset

Total Assets

17.28% 37,34% -8,42%

Jumlah Liabilitas

Total Liabilities

20.01% 8,60% -6,35%

Jumlah Ekuitas

Total Equity

17.23% 37,85% -8,45%

9

Annual Report 2019


Grafik / Graphic 2016 - 2018

Pendapatan ( dalam miliar rupiah )

12.2812.7

5.7

Laba Usaha ( dalam miliar rupiah )

9.35 8.83

1.74

2016

2017 2018

2017 2018

2016

10

Annual Report 2019


Laba Bersih ( dalam miliar rupiah )

8.84 8.69

1.65

ROA ( Laba Bersih / Total Asset )

0.14

0.1

0.02

2016 2017 2018

2016 2017 2018

11

Annual Report 2019


ROE ( Laba Bersih / Total Ekuitas )

0.14

0.1

0.02

Liabilities to Asset ( dalam miliar rupiah )

1.73

1.37 1.40

2016 2017 2018

2016 2017 2018

12

Annual Report 2019


13

Annual Report 2019


14

Annual Report 2019


Laporan Manajemen

Management Report

15 Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report

19 Laporan Direksi

Board of Directors Report

28 Pengesahan Laporan Tahunan oleh

Dewan Komisaris dan Direksi

Ratification of Annual Report by

BOC and BOD

15

Annual Report 2019


Para Pemegang Saham dan Pemangku

Kepentingan yang Terhormat, Kondisi

pemulihan perekonomian, baik domestik

maupun global, masih dibayangi

ketidakpastian sepanjang tahun 2018.

Meskipun demikian pertumbuhan

perekonomian Indonesia dapat mencapai

5,17%. Pertumbuhan ekonomi 2018

merupakan yang tertinggi dalam lima tahun

terakhir.

Total penyaluran pembiayaan industri

pembiayaan di tahun 2018 meningkat 5,16%

menjadi Rp 436,26 triliun dari tahun 2017 yang

mencapai Rp415 triliun. Hal ini diikuti oleh

perolehan laba bersih yang meningkat

signifikan menjadi Rp 16,02 triliun pada 2018.

Padahal di tahun sebelumnya, perolehan laba masih di angka Rp 13,26 triliun.

Pada kesempatan ini izinkan saya atas nama

Dewan Komisaris menyampaikan laporan

tugas dan fungsi Dewan Komisaris, penilaian

atas kinerja Direksi, penilaian atas kinerja

komite-komite di bawah Dewan Komisaris,

serta saran dan rekomendasi.

KINERJA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris menilai kinerja Direksi

sepanjang 2018 belum cukup efektif, Direksi

telah menjalankan organisasi dengan baik,

tetapi masih perlu ada berbagai perbaikan

dalam beberapa hal, khususnya

mengantisipasi perubahan teknologi dan

selera konsumen/pasar. Hal ini dapat dilihat

dari volume penjualan yang belum

mencapai target, produk-produk baru yang

belum digarap secara optimal.

Secara kinerja keuangan, aset Perseroan

pada tahun 2018 mengalami penurunan

sebesar 8,42% dibandingkan dengan tahun

sebelumnya. Sementara pendapatan pada

tahun 2018 mengalami penurunan sebesar

55,10% dibandingkan tahun 2017, atau turun

menjadi sebesar Rp 5,7 miliar.

Dear Shareholders and Stakeholders, The

condition of economic recovery, both

domestic and global, is still overshadowed by

uncertainty throughout 2018. Nevertheless,

Indonesia's economic growth can reach

5.17%. 2018 economic growth is the highest in

the last five years.

The total distribution of financing for the

financing industry in 2018 increased 5.16% to

Rp 436.26 trillion from 2017 which reached Rp

415 trillion. This was followed by the

acquisition of net profit which increased

significantly to Rp. 16.02 trillion in 2018. Even

though in the previous year, profitability was

still at Rp. 13.26 trillion.

On this occasion, allow me on behalf of the

Board of Commissioners to submit the duties

and functions of the Board of Commissioners,

assess the performance of the Board of

Directors, evaluate the performance of the

committees under the Board of

Commissioners, as well as recommendations

and recommendations

BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE

The Board of Commissioners considers that

the performance of the Board of Directors

throughout 2018 is not effective enough, the

Board of Directors has run the organization

well, although there still needs to be various

improvements in several respects, especially

anticipating changes in technology and

consumer / market tastes. This can be seen

from the sales volume that has not yet

reached the target, new products that have

not been optimally worked on.

In terms of financial performance, the assets

of the Company in 2018 decreased by 8.42%

compared to the previous year. While

revenues in 2018 decreased by 55.10%

compared to 2017, or decreased to Rp. 5.7

billion.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

The Board of Commissioners Report

16

Annual Report 2019


Sementara itu, laba (rugi) komprehensif

Perseroan untuk tahun yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2018 adalah

Rp (6,98) miliar, mengalami penurunan

sebesar 130,76% dibandingkan posisi yang

sama pada tahun sebelumnya.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE

Komite Audit

Sepanjang tahun 2018, Komite Audit telah

menjalankan tugas dan fungsinya dengan

baik. Adapun kegiatan yang dilakukan pada

tahun 2018, di antaranya:

Mengadakan pertemuan secara regular

dengan Internal Audit Division.

Menindaklanjuti temuan-temuan yang

berulang dan mengambil langkah tegas

terhadap penyimpangan penyimpangan

yang terjadi.

PROSPEK USAHA

Perkembangan ekonomi global di tahun 2019

diproyeksikan optimis akan tumbuh lebih

baik. Diharapkan stabilitas ekonomi, dari

inflasi, nilai tukar rupiah terus terjaga di tahun

2019. Prospek ekonomi 2019 ditandai dalam

asumsi APBN 2019 pertumbuhan ekonomi

sebesar 5,3 persen. Walaupun demikian

ekonomi dalam negeri pada tahun ini masih

harus diwaspadai karena akan

mendapatkan banyak tantangan dari

ketidakpastian ekonomi global. Sebab,

perang dagang yang berkecamuk antara AS

dan China masih belum mereda

sepenuhnya.

Untuk menghadapi tantangan dan peluang

usaha di 2019, Dewan Komisaris telah

mengevaluasi rencana dan strategi yang

telah dirumuskan Direksi. Dewan Komisaris

mendukung arah kebijakan yang telah Direksi

rumuskan, serta merekomendasikan untuk

terus mencari peluang pasar dan

menjalankan manajemen risiko yang efektif.

Dewan Komisaris terus berharap agar

Perseroan tetap bertumbuh dan

menghasilkan imbal hasil yang memadai,

serta terus meningkatkan nilainya bagi semua

pemangku kepentingan.

Meanwhile, the Company's comprehensive

profit (loss) for the year ended December 31,

2018 was Rp. (6.98) billion, a decrease of

130.76% compared to the same position in

the previous year.

ASSESSMENT OF COMMITTEE PERFORMANCE

Audit Committee

Throughout 2018, the Audit Committee has

carried out its duties and functions properly.

The activities carried out in 2018 include:

• Hold regular meetings with the Internal

Audit Division.

• Follow up on repeated findings and take

decisive steps against deviations from

deviations.

BUSINESS PROSPECT

Global economic development in 2019 is

projected to be optimistic that it will grow

better. Economic stability is expected, from

inflation, the rupiah exchange rate will be

maintained in 2019. The economic outlook for

2019 is marked by the 2019 state budget

assumption that economic growth is 5.3

percent. Nevertheless, the domestic

economy this year still has to be wary

because it will get many challenges from

global economic uncertainty. Because, the

trade war that raged between the US and

China still had not completely subsided.

To face the challenges and business

opportunities in 2019, the Board of

Commissioners has evaluated the plans and

strategies that have been formulated by the

Board of Directors. The Board of

Commissioners supports the direction of the

policies that the Directors have formulated,

and recommends continuing to seek market

opportunities and implementing effective risk

management.

The Board of Commissioners continues to

hope that the Company will continue to grow

and produce adequate returns, and

continue to increase its value for all

stakeholders.

17

Annual Report 2019


PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG

BAIK

Dewan Komisaris memprioritaskan

penerapan prinsip-prinsip tata kelola

perusahaan yang baik atau Good Corporate

Governance (GCG) dalam setiap aspek

bisnis Perseroan. Dewan Komisaris menilai

bahwa manajemen telah menjalankan

seluruh kegiatan operasi sesuai dengan

prinsip GCG dalam rangka memastikan

keberlanjutan usahanya. Menyadari bahwa

masih terdapat beberapa aspek yang dapat

disempurnakan di bidang ini, Dewan

Komisaris bersama dengan Direksi

berkomitmen melanjutkan upaya ini di tahun

2019. Dewan Komisaris fokus dalam mengawasi

jalannya kegiatan usaha dan kepatuhan

Direksi dalam pengelolaan Perseroan. Secara

simultan Dewan Komisaris membantu Direksi

dalam membina hubungan baik dengan

pihak-pihak eksternal. Selama 2018, Komisaris

Independen menjalankan amanat dan

tugas-tugas yang diberikan mewakili

kepentingan minoritas dan eksternal,

sehingga penilaian terhadap kinerja direksi

dalam menjalankan tugasnya tetap

independent, tidak dipengaruhi oleh

berbagai pihak baik yang berkepentingan

maupun yang tidak berkepentingan, serta

tidak ada hal-hal yang menimbulkan

kerugian pemegang saham ataupun pihak

eksternal lain.

PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Hingga akhir tahun 2018 tidak ada

perubahan pada komposisi Dewan Komisaris.

Sesuai keputusan RUPS Tahunan tanggal 29

Juni 2018, komposisi Dewan Komisaris

Perseroan, sebagai berikut:

Komisaris Utama : Eko Hartono

Komisaris Independen : Yugi Prayanto

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE

GOVERNANCE

The Board of Commissioners prioritizes the

application of the principles of good

corporate governance (GCG) in every

aspect of the Company's business. The Board

of Commissioners considers that

management has carried out all operational

activities in accordance with the principles of

GCG in order to ensure the sustainability of its

business. Recognizing that there are still

several aspects that can be improved in this

field, the Board of Commissioners together

with the Board of Directors are committed to

continuing this effort in 2019.

The Board of Commissioners focuses on

overseeing the business activities and

compliance of the Board of Directors in

managing the Company. Simultaneously the

Board of Commissioners assists the Board of

Directors in fostering good relations with

external parties. During 2018, Independent

Commissioners carried out the mandate and

duties assigned to represent minority and

external interests, so that the assessment of

the performance of directors in carrying out

their duties remained independent, not

influenced by various parties, both interested

and unauthorized, and there were no matters

cause loss to shareholders or other external

parties.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE

BOARD OF COMMISSIONERS

Until the end of 2018 there were no changes

to the composition of the Board of

Commissioners. In accordance with the

decision of the Annual GMS on June 29, 2018

the composition of the Company's Board of

Commissioners is as follows:

• President Commissioner: Eko Hartono

• Independent Commissioner: Yugi Prayanto

18

Annual Report 2019


19

Annual Report 2019


Para Pemegang Saham dan Pemangku

Kepentingan yang Terhormat,

Sepanjang 2018, perusahaan pembiayaan

menyalurkan kredit sebesar Rp 436,3 triliun,

tumbuh 5,16%, dibandingkan tahun 2017

sebesar Rp 414,8 triliun. Perkembangan

industri pembiayaan secara umum masih

menunjukkan pertumbuhan yang

positif walaupun demikian tren pertumbuhan

industri pembiayaan masih dibayangi

sejumlah tantangan.

Tinjauan Ekonomi dan Industri

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan

ekonomi global akan meningkat hingga 3,1

persen pada 2018 setelah pertumbuhan

ekonomi pada 2017 jauh lebih kuat dari

perkiraan, akibat pemulihan berlanjut pada

investasi, manufaktur, dan perdagangan,

dan juga negara-negara berkembang yang

mengekspor komoditas mendapatkan

keuntungan dari menguatnya harga

komoditas.

Pemulihan luas pada pertumbuhan global

sangat menggembirakan, tapi ini bukan saat

untuk berpuas diri," Presiden Kelompok Bank

Dunia Jim Yong Kim mengatakan. "Ini adalah

kesempatan besar untuk berinvestasi pada

sumber daya manusia dan fisik. Jika pembuat

kebijakan di seluruh dunia fokus pada

investasi utama ini, mereka dapat

meningkatkan produktivitas negaranya,

meningkatkan partisipasi angkatan kerja, dan

mendekati tujuan untuk mengakhiri

kemiskinan ekstrem dan meningkatkan

kemakmuran bersama."

Pertumbuhan di kawasan Asia Timur dan

Pasifik diperkirakan akan turun menjadi 6,2

persen pada tahun 2018 dari sekitar 6,4

persen pada tahun 2017. Perlambatan

struktural di Tiongkok terlihat mengimbangi

kenaikan siklis sederhana di wilayah lainnya.

Risiko terhadap prospek menjadi lebih

seimbang. Pertumbuhan yang lebih kuat dari

perkiraan di antara negara maju dapat

menyebabkan pertumbuhan yang lebih

cepat dari perkiraan

Dear Shareholders and Stakeholders,

Throughout 2018, finance companies

channeled loans of Rp 436.3 trillion, growing

by 5.16%, compared to 2017 of Rp 414.8

trillion. The development of the financing

industry in general still shows positive growth

even though the growth trend in the

financing industry is still overshadowed by a

number of challenges.

Economic and Industrial Overview

The World Bank estimates that global

economic growth will increase to 3.1 percent

in 2018 after economic growth in 2017 is far

stronger than expected, due to the

continued recovery in investment,

manufacturing and trade, and also

developing countries that export

commodities to benefit from a stronger

commodity prices.

Extensive recovery in global growth is very

encouraging, but this is not a time for

complacency, "World Bank Group President

Jim Yong Kim said." This is a great opportunity

to invest in human and physical resources. If

policy makers around the world focus on

these main investments, they can increase

the country's productivity, increase labor

force participation, and approach the goal

of ending extreme poverty and increasing

shared prosperity. "

Growth in the East Asia and Pacific region is

expected to decline to 6.2 percent in 2018

from around 6.4 percent in 2017. The

structural slowdown in China seems to offset

modest cyclical increases in other regions.

Risks to prospects are more balanced.

Stronger-than-expected growth among

developed countries can lead to faster-than-

expected growth in the region.

LAPORAN DIREKSI

The Board of Directors Report

20

Annual Report 2019


di kawasan ini. Pada sisi negatifnya,

meningkatnya tekanan geopolitik,

meningkatnya proteksionisme global,

pengetatan kondisi keuangan global yang

tiba-tiba mendadak, dan perlambatan yang

lebih tajam dari perkiraan di negara-negara

besar, termasuk Tiongkok, menimbulkan risiko

penurunan pada prospek regional.

Pertumbuhan di Tiongkok diperkirakan akan

mencapai 6,4 persen pada 2018 dari 6,8

persen pada 2017. Indonesia diperkirakan

akan meningkat menjadi 5,3 persen pada

2018 dari 5,1 persen pada 2017.

Perekonomian Indonesia 2018 menghadapi

tantangan yang tidak ringan dipicu

ketidakpastian global yang meningkat.

Sebagai negara dengan perekonomian

terbuka, ketidakpastian global memberikan

tantangan bagi pengelolaan ekonomi di

sektor eksternal, baik dari jalur perdagangan

maupun jalur finansial. Dari jalur finansial,

tantangan berkaitan dengan menurunnya

aliran masuk modal asing ke negara

berkembang, termasuk Indonesia, karena

dipicu kenaikan suku bunga kebijakan

moneter Amerika Serikat (AS) dan

ketidakpastian pasar keuangan global.

Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi

2018 merupakan yang tertinggi dalam lima

tahun terakhir. Ekonomi Indonesia

berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto

(PDB) 2018 atas dasar harga berlaku

mencapai Rp 14.837,4 triliun. Sementara

berdasarkan atas dasar harga konstan

tumbuh 5,17% menjadi Rp 10.425,3 triliun

dibanding 2017 sebesar Rp 9.912,7 triliun.

Industri pembiayaan terus menunjukkan

kinerja baik pada 2018. Peningkatan jumlah

penyaluran pembiayaan dan laba bersih

pelaku usaha telah menopang pertumbuhan

pendapatan industri. Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) mencatat, hingga 2018, industri sukses

memperoleh pendapatan sebesar Rp 107,78

triliun, naik 8,26% dibandingkan tahun 2017,

yaitu Rp 99,55 triliun.

Pangsa pasar pembiayaan multiguna

mencapai 60%. Sedangkan 40% masuk ke

modal kerja, investasi, dan lainnya. Secara

aset, industri pembiayaan tumbuh 9%

menjadi Rp 504,1 triliun.

On the negative side, rising geopolitical

pressure, rising global protectionism, a

sudden tightening of global financial

conditions, and a sharper-than-expected

slowdown in major countries, including China,

pose downside risks to regional prospects.

Growth in China is expected to reach 6.4

percent in 2018 from 6.8 percent in 2017.

Indonesia is expected to increase to 5.3

percent in 2018 from 5.1 percent in 2017.

The 2018 Indonesian economy faces

challenges that are not mild triggered by

increasing global uncertainty. As a country

with an open economy, global uncertainty

poses a challenge for the management of

the economy in the external sector, both

from the trade and financial channels. From

the financial channel, challenges related to

the decline of foreign capital inflows to

developing countries, including Indonesia,

were triggered by an increase in US (US)

monetary policy rates and the uncertainty of

global financial markets.

Nevertheless, economic growth in 2018 was

the highest in the last five years. The

Indonesian economy is based on the 2018

Gross Domestic Product (GDP) on the basis of

the current price of Rp. 14,837.4 trillion. While

based on constant prices grew 5.17% to Rp.

10,425.3 trillion compared to 2017 amounting

to Rp. 9,912.7 trillion.

The finance industry continued to perform

well in 2018. The increase in the number of

financing disbursements and net income of

business actors has sustained industrial

revenue growth. The Financial Services

Authority (OJK) noted, until 2018, the industry

succeeded in gaining revenues of Rp 107.78

trillion, up 8.26% compared to 2017, which

was Rp 99.55 trillion.

Multipurpose financing market share reaches

60%. While 40% goes to working capital,

investment and others. As an asset, the

finance industry grew 9% to Rp 504.1 trillion.

21

Annual Report 2019


Meski meningkat, industri multifinance masih

menghadapi tantangan, di saat masih

berjuang meningkatkan pembiayaan,

perusahaan multifinance juga menghadapi

ancaman kesulitan pendanaan dari bank.

Kesulitan ini akan diatasi dengan penerapan

sistem pendaftaran agunan atau

disebut asset registry.

KINERJA PERSEROAN TAHUN 2018

1. Kebijakan Strategis

Persaingan usaha yang makin kompleks

pada iklim perekonomian nasional yang

lesu menjadi pertibangan Perseroan untuk

mengambil beberapa kebijakan bisnis

strategis. Tahun 2018, Perseroan bertindak

sangat hati-hati dalam memberikan

pembiayaan.

Terkait kebijakan bisnis sepanjang tahun

2018, seluruh kebijakan strategis yang

diambil Perseroan merupakan langkah

Perseroan untuk meningkatkan kinerja

Perseroan. Di dalam pengambilan

keputusan terkait kebijakan strategis,

Direksi mengkaji dari berbagai aspek.

Untuk itu Direksi mengambil keputusan

unruk lebih selektif di dalam pembiayaan

roda empat. Selain itu, dalam setiap

pengambilan keputusan terhadap

kebijakan strategis, Direksi juga melakukan

pembahasan dengan Dewan Komisaris

untuk menjaga kepentingan Pemegang

Saham Perseroan.

2. Perbandingan hasil dan target

Tahun 2018, Perseroan tetap

mempertahankan skema bisnis

pembiayaan terhadap 2 (dua) kategori

pembiayaan yaitu pembiayaan modal

kerja diberikan dalam bentuk anjak

piutang dengan pemberian jaminan dari

pemberi penjual piutang (factoring with

resource) dan untuk pembiayaan

multiguna dilakukan melalui pembelian

dengan pembayaran secara angsuran.

Perseroan telah menyalurkan pembiayaan

sebesar Rp 21,68 Miliar atau mengalami

penurunan 35,25% dibanding tahun 2017,

yang mencapai Rp. 33,48 Miliar.

Penyaluran pembiayaan hanya

mencapai 48,07% dari target yang

dicanangkan. Permintaan pembiayaan

Although increasing, multi-finance industry still

faces challenges, while still struggling to

increase financing, multi-finance companies

also face the threat of funding difficulties

from banks. This difficulty will be overcome by

applying a collateral registration system or

called an asset registry.

COMPANY PERFORMANCE IN 2018

1. Strategic Policy

Increasingly complex business competition

in the sluggish national economic climate

has become the Company's engagement

to take several strategic business policies.

In 2018, the Company acts very carefully in

providing financing.

Regarding business policies throughout

2018, all strategic policies taken by the

Company are the Company's steps to

improve the Company's performance. In

making decisions related to strategic

policy,

Directors review from various aspects. For

this reason, the Board of Directors makes a

decision to be more selective in financing

four wheels. In addition, in every decision

on strategic policies, the Board of Directors

also conducts discussions with the Board of

Commissioners to safeguard the interests

of the Company's Shareholders.

2. Comparison of results and targets

In 2018, the Company maintains a

financing business scheme for 2 (two)

financing categories, namely working

capital financing given in the form of

factoring by providing guarantees from

the seller of receivables (factoring with

resource) and for multipurpose financing

through purchases in installments.

The company has channeled financing of

Rp. 21.68 billion or decreased by 35.25%

compared to 2017, which reached Rp.

33.48 billion. Funding only reaches 48,07%

of the planned target. The demand for

working capital financing is strongly

influenced by the performance of the

22

Annual Report 2019


modal kerja sangat dipengaruhi kinerja

sektor industri yang banyak membutuhkan

modal kerja dalam jangka pendek. Sektor

pertambangan bangkit menjadi kendala

bagi perseroan untuk memberikan

pembiayaan modal kerja dan multiguna.

Secara kinerja keuangan, aset Perseroan

pada tahun 2018 mencapai Rp 76,75

miliard atau mengalami penurunan

sebesar 8,42% dibandingkan dengan posisi

pada tahun sebelumnya. Jumlah aset

perseroan tidak mencapai dari angka

yang ditargetkan yaitu sebesar Rp 102,16

miliar. Sementara pendapatan pada

tahun 2018 mengalami penurunan

sebesar 55,10% dibandingkan tahun 2017,

atau menjadi sebesar Rp 5,70 miliar, atau

hanya mencapai 45,32% dari target.

Jumlah Rugi Komprehensif Perseroan untuk

tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2018 sebesar (Rp 6.98 miliar),

mengalami penurunan sebesar 130,76%

dibandingkan posisi yang sama pada

tahun sebelumnya atau hanya mencapai

target -35,71%. Penurunan ini terutama

disebabkan oleh penurunan atas investasi

efek tersedia untuk dijual yang belum

terealisasi.

Dari sisi kredit bermasalah (Non Performing

Financing/NPF), Perseroan dapat

mempertahankan nilai 0% (nol %) dimana

ini berarti tidak ada kredit macet atau

kredit bemasalah.

Walaupun pencapaian kinerja keuangan

tahun 2018 lebih redah dari tahun 2017,

tetapi perseroan juga mempunyai

kesempatan untuk memperkuat internal

basis. Adapun yang dikerjakan mengarah

pada peningkatan produktivitas, kualitas,

dan pengembangan bisnis yang

semuanya berujung pada peningkatan

kinerja.

Sepanjang 2018, Perseroan melakukan

implementasi sistem komputerisasi untuk

pembiayaan, HRD dan kepentingan-

kepentingan lain dalam rangka

mendukung program OJK. Selain itu

perseroan terus berupaya untuk

melakukan inovasi terkait produk dan

kinerja pemasaran Perseroan. Inovasi

produk yang dilakukan Perseroan ialah

dengan menciptakan variasi pada pola

industrial sector which requires a lot of

working capital in the short term. The rising

mining sector has become an obstacle for

the company to provide working capital

and multipurpose financing.

In terms of financial performance, the

Company's assets in 2018 reached

Rp. 76.75 billion or decreased by 8.42%

compared to the position in the previous

year. The total assets of the company did

not reach the targeted figure of Rp 102,16

bilion. While revenues in 2018 decreased

by 55.10% compared to 2017, or toRp 5.70

billion, or only reach 45,32% of the target.

The Company's Comprehensive loss for the

year ended December 31, 2018

amounted to (Rp. 6.98 billion), decreased

by 130.76% compared to the same

position in the previous year or only

reached the target -35,71%. This decrease

was mainly due to a decrease in

available-for-sale securities investments

that have not been realized.

From the side of Non Performing Financing

(NPF), the Company can maintain a value

of 0% (zero%) which means that there is no

bad credit or bad credit.

Although the achievement of financial

performance in 2018 is lower than in 2017,

the company also has the opportunity to

strengthen its internal base. As for what is

do leads to increased productivity, quality,

and business development all of which

lead to improved performance.

Throughout 2018, the Company

implemented a computerized system for

financing, HRD and other interests in order

to support the OJK program. In addition,

the company continues to strive to

innovate related to the Company's

products and marketing performance.

Product innovation made by the

Company is to create variations in the

Company's marketing pattern.

23

Annual Report 2019


pemasaran Perseroan. Inovasi pola

pemasaran Perseroan salah satu nya ialah

dengan sistem kemitraan penjualan

produk Perseroan. Hal ini untuk

memberikan kesempataan kepada

konsumen menjadi bagian pemasaran

Perseroan dan memberikan nilai lebih bagi

konsumen.

3. Kendala yang dihadapi

Selama tahun 2018, Perseroan mengalami

kendala dalam menjalankan kegiatan

bisnis. Kendala yang dihadapi oleh

Perseroan salah satunya adalah

persaingan yang semakin ketat di dalam

industri pembiayaan. Pemerintah

memang membuka peluang usaha yang

makin besar, tetapi perusahaan

pembiayaan masih kalah dalam hal

tingkat bunga bank.

Dari sisi pemasaran, Perseroan mengalami

kendala akibat masih rendahnya daya

beli masyarakat. Nilai tukar rupiah

terhadap dolar AS pada 2019 diatas

Rp14.000/ USD, Salah satu indikator

membaiknya pembangunan manusia di

Indonesia adalah meningkatnya standar

hidup layak yang direpresentasikan oleh

pengeluaran per kapita. Badan Pusat

Statistik (BPS) merilis pengeluaran per

kapita masyarakat Indonesia pada 2018

mencapai Rp 11,06 juta/tahun (harga

konstan 2012). Angka tersebut naik Rp 395

ribu (3,7%) dari tahun sebelumnya yang

mencerminkan kenaikan ini tidak

signifikan.

Selain itu, faktor demografi menjadi

kendala Perseroa. Demografi industri

pembiayaan yang masih terpusat di

wilayah Jawa khususnya Jabodetabek

dimana wilayah tersebut memang

menjadi wilayah kerja utama Perseroan.

Pengembangan ke wilayah lain masih

terkendala oleh daya beli masyarakat dan

keberadaan infrastruktur penunjang.

One of the innovations in the Company's

marketing pattern is the Company's

product sales partnership system. This is to

provide consumers with the opportunity to

become part of the Company's marketing

and provide more value to consumers

3. Constraints faced

During 2018, the Company experienced

obstacles in carrying out business activities.

One of the obstacles faced by the

Company is the increasingly fierce

competition in the financing industry. The

government does open bigger business

opportunities, but the finance company

still loses in terms of bank interest rates.

In terms of marketing, the Company

experienced problems due to the low

purchasing power of the community. The

exchange rate of the rupiah against the

US dollar in 2019 is above Rp14,000 / USD.

One indicator of improving human

development in Indonesia is the increase

in decent living standards represented by

per capita expenditure. The Central

Statistics Agency (BPS) released

Indonesia's per capita expenditure in 2018

to reach Rp. 11.06 million / year (constant

price in 2012). This figure rose Rp 395

thousand (3.7%) from the previous year

which reflected this increase was not

significant.

In addition, demographic factors are

constraints for the Persero. The financing

industry demographics are still

concentrated in the Java region,

especially Jabodetabek, where the region

is indeed the Company's main working

area. Development into other regions is still

constrained by people's purchasing power

and the existence of supporting

infrastructure.

24

Annual Report 2019


PROSPEK USAHA

Industri pembiayaan diprediksi tumbuh datar

di tahun 2019, walaupun demikian industri

pembiayaan masih tetap optimistis

menyambut tahun politik 2019. Pemilu tahun

2019 diyakini bisa mendatangkan peluang-

peluang baru, terkait usaha-usaha yang

berhubungan dengan pesta politik.

Prinsip kehati-hatian perbankan ini akan

berlanjut hingga tahun 2019. Perbankan bisa

jadi akan lebih teliti dan selektif dalam

menyalurkan pinjaman ke multifinance

walaupun perbankan akan melihat kinerja

per perusahaan. Dengan kata lain, tidak

mengganggap semua perusahaan

pembiayaan memiliki kondisi yang sama.

Dari sektor industri pembiayaan,

pertumbuhan perekonomian ini diharapkan

meningkatkan daya beli konsumen terhadap

kendaraan bermotor yang sangat terkait

dengan industri pembiayaan. Masih

rendahnya kualitas kenyamanan dan

keamanan serta infrastruktur transportasi

massal di kota-kota besar juga menjadi

pemicu bagi konsumen untuk tetap memiliki

kendaraan bermotor. Perseroan melihat

bahwa pengadaan kendaraan bermotor

oleh masyarakat masih akan meningkat.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG

BAIK

Perseroan terus menerus berupaya

meningkatkan kualitas penerapan prinsip-

prinsip Good Corporate Governance (GCG)

untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (POJK) Nomor 30/POJK.05/2014

tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik

bagi Perusahaan Pembiayaan, Peraturan

OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang

Rencana dan Penyelenggaraan Rapat

Umum Pemegang Saham Perusahaan

Terbuka, Peraturan OJK Nomor 33/

POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan

Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,

Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015

tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola

Perusahaan Terbuka, Surat Edaran OJK

Nomor 32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman

Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan Surat

Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.05/2016

tentang Laporan Penerapan Tata Kelola

dengan cara mengevaluasi dan

memperbaiki kebijakan Perseroan yang ada.

BUSINESS PROSPECT

The finance industry is predicted to grow flat

in 2019, although the finance industry is still

optimistic that it welcomes the 2019 political

year. The 2019 election is believed to bring

new opportunities, related to businesses

related to political parties.

The banking prudence principle will continue

until 2019. Banks may be more thorough and

selective in channeling loans to multi-finance

companies even though banks will see

performance per company. In other words, it

does not assume that all finance companies

have the same conditions.

From the financing industry sector, this

economic growth is expected to increase

consumer purchasing power towards

motorized vehicles which are strongly

associated with the finance industry. The low

quality of comfort and security as well as

mass transportation infrastructure in big cities

is also a trigger for consumers to continue to

own motorized vehicles. The company sees

that the procurement of motorized vehicles

by the community will still increase.

GOOD CORPORATE GOVERMANCE

IMPLEMENTATION

The Company continuously strives to improve

the quality of the application of the principles

of Good Corporate Governance (GCG) to

comply with the Financial Services Authority

(FSA) Regulations Number 30/POJK.05/2014

about Good Corporate Govermance, FSA

Regulations Number 32/POJK.04/2014 about

Plans and Implementation of Public Meeting

of Shareholders of Public Companies, FSA

Regulations Number 33/ POJK.04/2014 concerning Directors and Commissioners of

Issuers or Public Companies, FSA Regulations

Number 21/POJK.04/2015 about teh

implementation of Good Corporate

Govermance in Public Companies, FSA

Circular letter Number 15/SEOJK.05/2016

about Corporate Govermance

Implementation by evaluating and improving

the Company's existing policies.

25

Annual Report 2019


Perseroan melakukan sosialisasi pengenalan

tata kelola perusahaan, sehingga

pelaksanaan tata kelola perusahaan yang

baik dapat diterapkan di semua lapisan

organisasi.

Manajemen turut serta meningkatkan

penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan

Perseroan, sehingga prinsip-prinsip GCG

dapat menyatu dalam proses bisnis yang

dijalankan, Dengan penerapan tata kelola

perusahaan yang baik, manajemen yakin

bahwa dalam jangka panjang, stabilitas dan

pertumbuhan bisnis Perseroan dapat lebih

baik.

Berdasarkan penilaian sendiri atas

Penerapan GCG, manajemen Perseroan

secara umum telah melakukan penerapan

tata kelola perusahaan dengan baik, yang

tercermin dari pemenuhan atas prinsip-prinsip

GCG. Perseroan akan terus

mengembangkan penerapan GCG, demi

terciptanya kegiatan bisnis yang

berkelanjutan.

MANAJEMEN RESIKO

Direksi sangat memperhatikan manajemen

risiko pada kegiatan Perseroan sepanjang

tahun 2018, terutama karena kondisi

perekonomian Indonesia dan global pada

umumnya belum berhasil meningkat dengan

signifikan. Bisnis pembiayaan yang memiliki

resiko sehat akan tercermin dalam tingkat

Non Performing Financing - nya. Pada akhir

tahun 2018, non performing financing

Perseroan tercatat sebesar 0% sama dengan

tahun 2017.

Sistem manajemen resiko pada pemberian

fasilitas pembiayaan dilakukan melalui

metode Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip

pertama yang dijadikan acuan dalam

pemberian kredit kepada konsumen adalah

prinsip 5C. Prinsip ini terdiri dari lima kriteria

yang harus dipenuhi oleh calon konsumen,

yaitu :

1. Karakter

- Dilakukan melalui wawancara

- Dapat diperkirakan reputasi calon

konsumen, apakah pernah memiliki

catatan tindak kriminal atau kebiasan

buruk dalam keuangan seperti tidak

melunasi pinjaman.

The company socializes the introduction of

corporate governance, so that the

implementation of good corporate

governance can be applied in all levels of

the organization.

Management also participates in improving

the implementation of GCG principles in the

Company, so that GCG principles can be

integrated into the business processes that

are carried out. With the implementation of

good corporate governance, management

believes that in the long term, the Company's

stability and business growth can be better

Based on its own assessment of GCG

Implementation, the Company's

management in general has implemented

the implementation of good corporate

governance, which is reflected in the

fulfillment of GCG principles. The company

will continue to develop GCG

implementation, in order to create

sustainable business activities

RISK MANAGEMENT

The Board of Directors is very concerned

about risk management in the Company's

activities throughout 2018, especially

because the Indonesian and global

economic conditions in general have not

succeeded in significantly increasing. The

financing business that has healthy risks will be

reflected in its Non Performing Financing

level. At the end of 2018, the Company's non-

performing financing was recorded at 0%,

equal to 2017.

The risk management system for providing

financing facilities is carried out through the

Know Your Customer Principle method. The

first principle that is used as a reference in

giving credit to consumers is the 5C principle.

This principle consists of five criteria that must

be met by prospective customers, namely :

1. Character

- Conducted through interviews

- It can be estimated the reputation of

prospective customers, whether they

ever have a record of criminal acts or

bad habits in finance such as not

paying off a loan.

26

Annual Report 2019


2. Capacity (capability)

- kemampuan calon peminjam dalam

membayar kreditnya.

- dapat diperkirakan apakah calon

konsumen tersebut dapat

menjalankan usahanya atau seberapa

besar penghasilan yang diterima tiap

bulannya.

3. Capital (modal)

- Khususnya diberlakukan pada calon

konsumen yang meminjam untuk

usaha atau bisnisnya.

- Dengan mengetahui modal atau aset

yang dimiliki usaha calon konsumen,

Perseroan dapat mengetahui sumber

pembiayaan yang dimiliki.

4. Collateral (jaminan)

- Jaminan yang diberikan pada calon

konsumen saat mengajukan kredit.

- Jaminan ini akan menjadi penjamin

atau pelindung bagi Perseroan jika

nantinya nasabah tidak dapat

membayar pinjaman yang diambil.

5. Condition

- condition, yaitu kondisi perekonomian

baik yang bersifat general atau khusus

pada bidang usaha yang dijalankan

calon konsumen.

- Kondisi perekonomian sektor usaha

calon konsumen menjadi

pertimbangan pemberian kredit.

Selain itu perseroan juga memperhatikan

pembayaran angsuran konsumen. Perseroan

melakukan sistem collection yang ketat mulai

dari keterlambatan 2 hari konsumen sudah

diingatan bahwa angsuran sudah jatuh

tempo.

Perseroan juga telah melaksanakan penilaian

mandiri (self assessment) manajemen resiko

sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan No.4/SEOJK.05/2015 tentang

Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan

Pembiayaan. Penilaian mandiri (self

assessment) manajemen resiko untuk

Perseroan per akhir Desember 2018 ialah

Sedang Tinggi.

PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian internal Perseroan dilakukan

sebagai bagian pengawasan terhadap

kegiatan operasional Perseroan. Sistem

pengendalian internal Perseroan terus

ditingkatkan sehingga dapat

mengoptimalkan kinerja perseroan.

2. Capacity (capability)

- the ability of prospective borrowers to

pay their credit.

- can be estimated whether the

prospective customer can run the

business or how much income is

received each month.

3. Capital (capital)

- Speifically applied to prospective

customrs who borrow for their business

or business.

- By knowing the capital or assets owned

by the prospective consumer's business,

the Company can find out the sources

of financing owned.

4. Collateral (guarantee)

- Guarantees given to prospective

customers when applying for credit.

- This guarantee will be a guarantor or

protector for the Company if later the

customer cannot pay the loan taken.

5. Condition

- condition, that is the economic

cOndition both general or specific in

the field of business run by prospective

customers.

- The economic condition of the

rospective business sector becomes a

consideration for giving credit

In addition, the company also pays attention

to consumer installments. The Company

carries out a strict collection system starting

from the delay of 2 days the consumers have

been reminded that the installments are due.

The Company has also carried out a risk

management self assessment in accordance

with the Financial Services Authority Circular

Letter No.4 / SEOJK.05 / 2015 concerning the

Risk Level Assessment of Financing

Companies. The risk management self

assessment for the Company as of the end of

December 2018 is Medium High.

INTERNAL CONTROL

The Company's internal controls are carried

out as part of the supervision of the

Company's operational activities. The

Company's internal control system continues

to be improved so that it can optimize the

company's performance.

27

Annual Report 2019


28

Annual Report 2019


29

Annual Report 2019


30

Annual Report 2019


Profil Perseroan

Corporate History

31 Riwayat Singkat Perseroan Corporate Brief History

32 Informasi Perseroan Corporate’s Information

33 Bidang Usaha Business Sectors

35 Struktur Organisasi Perseroan Corporate’sOrganization Structure

36 Visi, Misi, Nilai Perseroan dan Kode Etik Vision, Mission, Corporate Values and Ethics Code

40 Profil Dewan Komisaris Board of Comisioners Profile

44 Profil Direksi Board of Directors Profile

48 Profil Komite Audit Audit Committee Profile

49 Sumber Daya Manusia Human Resources

51 Struktur Pemegang Saham Shareholder’s Structure

53 Kronologis Pencatatan Saham Share Listing Chronology

57 Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Profession and Institutions

58 Penghargaan Awards

31

Annual Report 2019


PT Danasupra Erapacific Tbk (Perseroan)

didirikan pada tahun 1994, berdasarkan Akte

Notaris Elliza, SH No. 65 tanggal 11 Nopember

1994 dan telah memperoleh status hukum

dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia

melalui Surat Keputusan No. C2-1.101.HT.01.01

Th.95 tanggal 25 Januari 1995 dan

diumumkan dalam Berita Negara RI No. 15

tertanggal 22 Februari 2000, Tambahan No.

913.

Perseroan telah memperoleh ijin sebagai

Perusahaan Pembiayaan dari Menteri

Keuangan Republik Indonesia melalui Surat

Keputusan No. 439/KMK.017/1995 tanggal 14

September 1995. Perseroan mulai beroperasi

secara komersial pada tahun 1995.

Pada tanggal 18 Januari 2000 Perseroan

menjadi perusahaan publik dengan

mencatatkan sahamnya di Bursa Efek

Surabaya

Efektif tanggal 6 Juli 2001, saham Perseroan

juga dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (Bursa

Efek Indonesia).

Pada tanggal 19 Juni 2008 Anggaran Dasar

Perseroan telah disesuaikan dengan UU No.

40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sehubungan dengan adanya Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor

29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan

Usaha Perusahaan Pembiayaan, OJK

memberikan perluasan pembiayaan kepada

perusahaan pembiayaan untuk melakukan

pembiayaan investasi, modal kerja dan

multiguna. Maka anggaran dasar Perseroan

telah disesuaikan pada tanggal 22 Juni 2016

melalui RUPSLB yang diaktakan oleh Notaris

Rudy Siswanto, SH dengan Akta No. 31

PT Danasupra Erapacific Tbk (Perseroan) was

incorporated in 1994, based on Notarial Deed

No. Elliza, SH. 65 dated November 11, 1994

and has obtained the legal status of the

Minister of Justice of the Republic of

Indonesia through Decision Letter no. C2-

1.101.HT.01.01 Th.95 dated January 25, 1995

and published in State Gazette of the

Republic of Indonesia no. 15 dated 22

February 2000, Supplement no. 913

The Company has obtained a license as a

Financing Company from the Minister of

Finance of the Republic of Indonesia through

its Decision Letter no. 439 / KMK.017 / 1995

dated 14 September 1995. The Company

commenced its commercial operation in

1995.

On January 18, 2000 the Company became

a public company by listing its shares on the

Surabaya Stock Exchange

Effective July 6, 2001, the Company's shares

are also listed on the Jakarta Stock Exchange

(Indonesia Stock Exchange).

On June 19, 2008, the Company's Articles of

Association have been adjusted to Law No.

40 of 2007 concerning Limited Liability

Companies

In connection with the existence of the

Financial Services Authority Regulation (POJK)

number 29 / POJK.05 / 2014 concerning the

Implementation of Business Financing

Companies, OJK provides funding expansion

to finance companies to finance investment,

working capital and multipurpose financing.

Then the Company's articles of association

have been adjusted to date 22 June 2016

through the EGMS notarized by Notary Rudy

Siswanto, SH with Deed No. 31

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Corporate Brief History

32

Annual Report 2019


NAMA PERUSAHAAN

PT. Danasupra Erapacific Tbk

NAMA PANGGILAN

Danasupra

SEKTOR INDUSTRI

Keuangan

BIDANG USAHA

Perusahaan Pembiayaan

TANGGAL PENDIRIAN

11 November 1994

Berdasarkan Akta Notaris Elliza SH CN

Pengganti Asmawel SH, Akta No. 65,

Keputusan Menteri Kehakiman Republik

Indonesia No. C2-01.101 HT.01.Th.95, tanggal

25 Januari 1995 dan Berita Negara Republik

Indonesia No. 913 Tambahan No. 15 tanggal

22 Februari 2000. Mulai beroperasi tahun

1995.

IJIN USAHA

Keputusan Menteri Keuangan Republik

Indonesia No. 439 / KMK.017 / 1995 tanggal

14 September 1995.

MODAL DASAR

Rp. 100.000.000.000,-

PENAWARAN UMUM PERDANA

8 April 2000 di Bursa Efek Surabaya

6 Juli 2001 di catatkan Bursa Efek Jakarta

KODE SAHAM

BEI : DEFI

KANTOR PUSAT

Tower C Lantai 5, 18 Parc Place SCBD

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53

Jakarta 12190

Telp. : (021) 51401157

Fax. : (021) 51401159

Email. : [email protected]

Website : www.danasupra.com

COMPANY’S NAME

PT. Danasupra Erapacific Tbk

BRAND NAME

Danasupra

INDUSTRIAL SECTOR

Finance

MAIN BUSSINESS

Multifinance Company

DATE OF ESTABLISHMENT

November 11, 1994

Pursuant to Notarial Deed Elliza SH CN

Replacement Asmawel SH, Deed No. 65,

Decree of the Minister of Justice of the

Republic of Indonesia No. C2-01.101

HT.01.Th.95, dated January 25, 1995 and State

Gazette of the Republic of Indonesia No. 913

Supplement No. 15 dated February 22, 2000.

Commenced operations in 1995.

OPERATING LICENSE

Decree of the Minister of Finance of the

Republic of Indonesia No. 439 / KMK.017 /

1995 dated September 14, 1995.

AUTHORIZED CAPITAL

Rp. 100,000,000,000, -

INITIAL PUBLIC OFFERING

April 8, 2000 at the Surabaya Stock Exchange

July 6, 2001 is listed on the Jakarta Stock

Exchange

SHARE’S CODE

BEI: DEFI

HEAD OFFICE

Tower C Lantai 5, 18 Parc Place SCBD

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53

Jakarta 12190

Tel. : (021) 51401157

Fax. : (021) 51401159

E-mail. : [email protected]

Website : www.danasupra.com

INFORMASI PERSEROAN

Corporate’s Information

mailto:[email protected]

http://www.danasupra.com/


http://www.danasupra.com/

33

Annual Report 2019


Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang

Penyelengaraan Usaha Perusahaan

Pembiayaan, maka Perseroan

menyelaraskan bidang usaha melalui

perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Pada

Pasal 3 mengenai maksud dan tujuan

Perseroan adalah :

1. Pembiayaan Investasi

Adalah pembiayaan untuk pengadaan

barang-barang modal beserta jasa yang

diperlukan untuk aktivitas

usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi,

ekspansi atau relokasi tempat

usaha/investasi yang diberikan kebada

debitur dalam jangka waktu lebih dari 2

(dua) tahun.

Pembiayaan Investasi dilakukan dengan

cara :

a. Sewa Pembiayaan

b. Jual dan Sewa-Balik

c. Anjak Piutang Dengan Pemberian

Jaminan Dari Penjual Piutang

d. Pembelian dengan Pembayaran

Secara angsuran

e. Pembiayaan Proyek

2. Pembiayaan Modal Kerja

Adalah pembiayaan untuk memenuhi

kebutuhan pengeluaran-pengeluaran

yang habis dalam satu siklus aktivitas

usaha debitur dan merupakan

pembiayaan dengan jangka waktu

paling lama 2 (dua) tahun.

Pembiayaan Modal Kerja dilakukan

dengan cara :

a. Jual dan Sewa Balik

b. Anjak Piutang dengan Pemberian

Jaminan dari Penjual Piutang

c. Anjak Piutang Tanpa Pemberian


d. Fasilitas Modal Usaha

3. Pembiayaan Multi Guna

Adalah pembiayaan untuk pengadaan

barang dan/atau jasa yang diperlukan

oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi

dan bukan untuk keperluan usaha

(aktivitas produktif) dalam jangka waktu

yang diperjanjikan.

Under the Regulation of the Financial Services

Authority No. 29/POJK.05/2014 concerning

Financing Company Financing, the Company

aligns its business through the amendment of

the Company's Articles of Association. In

Article 3 the aims and objectives of the

Company are:

1. Investment Financing

Is the financing for the procurement of

capital goods and services necessary for

business / investment activities,

rehabilitation, modernization, expansion

or relocation of place of business /

investment given to the debtor in more

than 2 (two) years.

Investment Financing is done by:

a. Leasing Financing

b. Sell and Lease

c. Factoring with Receivables from

Receivable Sellers

d. Purchase by Payments In installments

e. Project Financing

2. Working Capital Financing

Is the financing to meet the needs of

expenditures that run out in a cycle of

business activities of the debtor and is a

financing with a period of maximum 2

(two) years.

Working Capital Financing is done by:

a. Sale and Lease Back

b. Factoring with Receivables from

Receivable Sellers

c. Factoring Without Guarantee from

Receivable Seller

d. Business Capital Facility

3. Multi-Use Financing

Is the financing for the procurement of

goods and / or services required by the

debtor for consumption / consumption

and not for business purposes

(productive activity) within the agreed

timeframe.

BIDANG USAHA

Business Sectors

34

Annual Report 2019


Pembiayaan Multiguna dilakukan dengan

cara :

a. Sewa Pembiayaan

b. Pembelian dengan Pembayaran Secara

angsuran

c. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu

mendapatkan persetujuan dari Otoritas

Jasa Keuangan.

Produk dan jasa

Produk dan jasa yang ditawarkan Danasupra

adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan Mobil Bekas dan Mobil Baru

Fasilitas pembiayaan mobil bekas dan

mobil baru roda 4 dan lebih dengan

berbagai merk, tipe, dan kategori, yaitu

Sedan, Multi Purpose Vehichle (MPV),

Sport Utility Vehicle (SUV), Pick Up, Truck

dan Bus. Konsumen dapat berbentuk

badan usaha atau perorangan, dengan

suku bunga tetap dan Jangka waktu

kredit 1 hingga 5 tahun.

2. Pembiayaan KPR dan KPA

Fasilitas pembiayaan kepemilikan Rumah

Tinggal, Rumah Toko, Rumah Kantor,

Kondominium/Apartemen, SOHO (Small

Office Home Office) dengan kondisi unit

baru atau bekas dengan jangka waktu

kredit 1 hingga 5 tahun.

3. Pembiayaan Alat Berat

Fasilitas pembiayaan untuk pengadaan

barang modal, seperti alat-alat berat

untuk pertambangan, industri,

perkebunan, kehutanan.

4. Pembiayaan Multiguna

Fasilitas yang memberikan segala

kemudahan dan solusi keuangan bagi

para konsumen untuk berbagai

keperluan konsumsi, seperti Pernikahan,

Renovasi Rumah, Perjalanan Wisata,

Perjalanan Ibadah, Pendidikan dan

keperluan konsumsi lainnya.

5. Pembiayaan dengan jaminan piutang

Fasilitas khususnya penyediaan dana

untuk keperluan investasi dan modal

kerja.

Multipurpose financing is done by:


b. Purchase by Payments In installments

c. Other financing after obtaining approval

from the Financial Services Authority first.

Products and services

Products and services offered by Danasupra

are as follows:

1. Financing of Used Cars and New Cars

Used car financing facility and 4 and

more new cars with various brands, types

and categories, namely Sedan, Multi

Purpose Vehichle (MPV), Sport Utility

Vehicle (SUV), Pick Up, Truck and Bus.

Consumers may take the form of business

entities or individuals, with fixed interest

rates and a loan period of 1 to 5 years.

2. Financing of KPR and KPA

Housing Financing Facility, Home Store,

Home Office, Condominium /

Apartment, SOHO (Small Office Home

Office) with new or used unit condition

with 1 to 5 year credit term.

3. Heavy Equipment Financing

Financing facilities for procurement of

capital goods, such as heavy equipment

for mining, industry, plantation, forestry.

4. Multipurpose Financing

Facilities that provide all the

conveniences and financial solutions for

consumers for various consumption

purposes, such as Marriage, Home

Renovation, Travel, Worship, Education

and other consumption purposes.

5. Account guarantee financing

Facilities specifically provide funds for

investment and working capital

purposes.

35

Annual Report 2019


STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Corporate’s Organization Structure

Sri Juminah

(Vacant)

Kolektor

Suyanto

(Komisaris Independen)

Yunia

Analis Kredit

Direksi

Euodia

Corporate Secretary

Surveyor

Marjan

Komite Audit

Yugi Prayanto

Magdalena A W

Akunting

Bing Sofyan

(Presiden Direktur)

Euodia

Komite Nominasi &

Remunerasi

(Presiden Komisaris)

Yugi Prayanto

Dewan Komisaris

Eko Hartono

(Direktur)

Odang Muchtar

Divisi Marketing

Komite Kredit

Odang Muchtar

Odang Muchtar Odang Muchtar Euodia Euodia

APU PPTAudit Internal

Retta

Divisi KepatuhanDivisi Accounting &

Finance

Divisi Operasional

& Manajemen Risiko

Desi Riana

Diana

Keuangan

Desi

HRD

Marini

IT

(Vacant)

Legal

Kepatuhan

36

Annual Report 2019


Visi Perseroan

Menjadi lembaga pembiayaan terbaik.

Misi Perseroan

Membantu meningkatkan perekonomian

dalam bentuk penyediaan dana untuk

penambahan modal kerja, investasi dan

pembiayaan konsumen.

NILAI-NILAI PERSEROAN

Nilai-nilai utama adalah prinsip-prinsip dasar

perusahaan yang menjadi landasan moral

dalam bekerja, berpola pikir, berkomunikasi

dan bertindak, yang harus ditaati, dihayati,

dilaksanakan serta diyakini oleh seluruh

karyawan selama bekerja di PT Danasupra

Erapacific Tbk.

Nilai-Nilai Utama tersebut adalah:

Kejujuran

Kemitraan

Keadilan

Saling Menghormati

Menjaga Reputasi Perseroan.

Untuk lebih jelasnya, maka Nilai-nilai Utama

tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai

berikut:

Kejujuran

Kejujuran adalah sifat atau keadaan

karyawan yang lurus hati dan tulus, tanpa

ada niatan untuk berbuat kebohongan,

kecurangan atau keinginan merugikan

Perseroan dan pihak lain.

Nilai-nilai ini diwujudkan dalam perilaku:

o Memberikan kemampuan yang terbaik

dalam bekerja

o Tidak melakukan pencurian,

penggelapan, pemalsuan selama bekerja

di Perseroan.

o Memberikan informasi yang jelas dan

benar.

o Tidak menerima imbalan dalam bentuk

The Company's Vision

Become the best financial institution.

The Company's Mission

Help improve the economy in the form of

providing funds for additional working capital,

investment and consumer financing

CORPORATE VALUES

Core values are the basic principles that

underlie moral enterprise at work, patterned

think, communicate and act, which must be

adhered to, lived, performed and believed

by all employees during working at

Danasupra Erapacific Tbk, PT.

Core Values are:

Honesty

Partnership

Justice

Mutual Respect

Maintain Corporate Reputation

For more details, the main values mentioned

above can be explained as follows:

Honesty

Honesty is a trait or a state employee upright

and sincere, and never intended to do the

lies, cheating or desire harm to the Company

and other parties.

These values are manifested in behavior:

o Provide the best capability to work

o Not committed theft, embezzlement,

forgery while working at the Company.

o Provide clear and accurate information.

o Not receive compensation in any form

VISI, MISI, NILAI PERSEROAN dan KODE ETIK

Vision, Mission, Corporate Values and Ethics Code

37

Annual Report 2019


apapun baik uang atau barang dari

customer, pemasok atau pihak lain yang

menjalin hubungan bisnis dengan

Perseroan.

o Tidak menyalahgunakan jam kerja

Perseroan.

Kemitraan

Kemitraan adalah suatu hubungan kerja

sama yang baik dan saling menguntungkan

dengan siapapun yang menjalin hubungan

bisnis dengan Perseroan.


o Responsif terhadap kebutuhan dan

keinginan mitra Perseroan.

o Memberikan penjelasan yang baik dan

benar kepada mitra Perseroan.

o Tidak merugikan pihak lain.

o Menerima dan menyelesaikan dengan

baik keluhan mitra Perseroan.

Keadilan

Keadilan adalah tindakan yang tidak

membeda-bedakan siapapun dan tidak

memihak siapapun demi kepentingan

tertentu.


o Tidak membeda-bedakan sesama rekan

kerja, atasan, customer, pemasok atau

pihak lain yang menjalin hubungan bisnis

dengan Perseroan.

o Tegas dan berani dalam menyatakan

kebenaran dan ketidakbenaran.

Saling Menghormati

Saling menghomati adalah sikap yang

menghargai, taat dan tidak mengabaikan

siapapun baik di dalam maupun di luar

Perseroan.


o Melaksanakan instruksi atasan dengan

sungguh-sungguh.

o Bertutur kata dan bertingkah laku sopan

terhadap sesama rekan kerja.

o Menghargai siapapun yang berhubungan

bisnis dengan Perseroan.

either money or goods from customers,

suppliers or other parties who establish a

business relationship with the Company.

o Not abuse its working hours

Partnership

Partnership is a good working relationship and

mutual benefit with anyone who establish a

business relationship with the Company.


o Responsive to the needs and desires of

Corporate partners.

o Give a good description and true to the

partner Company.

o Do not harm others.

o Receive and resolve complaints with both

partner Companies.

Justice

Justice is an act that does not discriminate

against anyone and does not favor any

particular sake.


o Make no distinction between co-workers,

bosses, customers, suppliers or other

parties who establish a business

relationship with the Company.

o Decisive and bold in declaring the truth

and untruth.

Mutual Respect

Respect for each other is the attitude of

respect, obey and not overlook anyone

either inside or outside the Company.


o Implement superior instruction in earnest.

o Spoken word and act polite to fellow co-

workers.

o Reward those who do business with the

Company.

38

Annual Report 2019


Menjaga Reputasi Perseroan

Menjaga reputasi Perseroan adalah tindakan

pribadi karyawan yang senantiasa

menjunjung tinggi nama baik Perseroan.


o Tidak melakukan tindakan yang dapat

menodai citra Perseroan.

o Menjaga rahasia Perseroan.

o Tidak menjelek-jelekan Perseroan kepada

siapapun.

o Adanya perasaan turut memiliki

Perseroan.

KODE ETIK

Sebagai pedoman serta panduan Perseroan

dalam menjalankan kegiatan usaha

Perseroan sesuai dengan prinsip Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik, Perseroan memiliki

kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota

organisasi Perseroan.

Kode etik Perseroan menjadi pedoman

dalam melakukan tindakan yang sesuai

dengan nilai-nilai Perseroan dan etika bisnis .

Di bawah ini adalah beberapa hal penting

dalam Kode Etik yang berlaku bagi Dewan

Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan.

Nepotisme

Karyawan dilarang untuk melibatkan diri dan

terlibat dalam suatu transaksi apabila

memiliki hubungan saudara dengan rekan

usaha, konsumen atau karyawan lain yang

terlibat dalam transaksi tersebut. Jika

karyawan memiliki hubungan keluarga

dengan karyawan lain dalam Perseroan,

maka karyawan tersebut wajib untuk

melaporkan hal tersebut kepada divisi HRD

dalam rangka menghindari benturan

kepentingan.

Usaha Pribadi

Karyawan dilarang untuk terlibat dalam

usaha pribadi di lingkungan Perseroan

karena mengganggu jalannya aktivitas kerja

dan dapat menimbulkan penyalahgunaan

kewenangan dan fasilitas kantor untuk

kepentingan pribadi.

Keeping Corporate Reputation

Keeping the Company's reputation is a

personal act of employees who continue to

uphold the good name of the Company.


o No action that could tarnish the

Company's image.

o Keep company secrets.

o Not to demonize the Company to

anyone.

o A sense of co-owns the Company.

ETHICS CODE

As a guideline, and guide the Company in

the conduct of business activities of the

Company in accordance with the principles

of Good Corporate Governance, the

Company has a Code of Conduct that

applies to all members of the organization of

the Company.

Company's code of conduct to guide the

action in accordance with the Company's

values and business ethics. Below are some

important things in the Code of Conduct that

apply to the Board of Commissioners, Board

of Directors and all employees.

Nepotism

Employees are prohibited to engage

themselves and engage in a transaction if it

has your relationship with business partners,

customers or other employees involved in the

transaction. If the employee has a family

relationship with other employees in the

Company, then the employee is obliged to

report the matter to the Division of HRD in

order to avoid conflicts of interest.

Private Business

Employees are forbidden to engage in

private business in the Company due to

disrupt the work activities and can lead to

abuse of authority and office facilities for

personal gain.

39

Annual Report 2019


Kerahasiaan

Karyawan wajib merahasiakan seluruh

informasi rahasia Perseroan, termasuk

rencana dan strategi Perseroan, informasi

mengenai pemasaran, keuangan, kegiatan

operasional dan informasi strategis lainnya,

sejak karyawan dalam masa percobaan dan

atau karyawan dengan status kontrak,

hingga tidak lagi bekerja sebagai karyawan

Perseroan.

Persaingan yang Sehat

Karyawan dalam melaksanakan seluruh

kegiatan usaha dan kerja, harus berdasarkan

persaingan yang sehat dan berlandaskan.

Confidentiality

Employees shall keep all confidential

information of the Company, including the

Company's plans and strategies, information

about marketing, finance, operations and

other strategic information, since the

employee on probation and or employees

with contract status, until it no longer works as

an employee of the Company.

Fair Competition

Employees in performing all business activities

and work, should be based on fair

competition and based on ethical and moral

force in society.

40

Annual Report 2019


Warga Negara Indonesia lahir di Jakarta,

pada tahun 1960. Eko Hartono meraih gelar

sarjana Keguruan Bahasa Inggris di IKIP

Rawamangun Jakarta pada tahun 1984,

Master Educational Management dari Simon

Fraser University Vancouver, Kanada pada

tahun 1987. Beliau mengambil program S3

dari Teknologi Pendidikan IKIP Rawamangun

Jakarta pada tahun 1988, dan meraih Master

Human Resource Managemen dari IBM

Jayakarta, Jakarta pada tahun 1994.

Menjabat sebagi Presiden Komisaris sejak

bulan Juni 2010, berdasarkan keputusan RUPS

Tahunan tanggal 23 Juni 2010. Sesuai dengan

keputusan RUPS Tahunan tanggal 29 Mei

2017 beliau diangkat kembali sebagai

Presiden Komisaris untuk periode tahun 2017-

2020.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi

dengan anggota Direksi, anggota Dewan

Komisaris lain dan Pemegang Saham.

Indonesian citizen was born in Jakarta, in

1960. Eko Hartono earned his bachelor's

degree in English Teaching at IKIP

Rawamangun Jakarta in 1984, Master

Educational Management from Simon Fraser

University Vancouver, Canada in 1987. He

took Doctoral Program from IKIP

Rawamangun Jakarta in 1988, and achieved

Master Human Resource Management from

IBM Jayakarta, Jakarta in 1994.

Appointed as President Commissioner since

June 2010, based on the resolution of the

AGMS on June 23, 2010. In accordance with

the decision of the Annual GMS on May 29,

2017 he was reappointed as President

Commissioner for the period 2017-2020.

He has no affiliation relationship with

members of the Board of Directors, other

members of the Board of Commissioners and

Shareholders.

Eko Hartono

Presiden Komisaris

PROFIL DEWAN KOMISARIS

The Board of Commissioners Profile

41

Annual Report 2019


PERIODE / PERIOD JABATAN POSITION

2007 - 2009 Direktur di PT Delta Mandiri Sentosa Director of PT Delta Mandiri Sentosa

2005 - 2007 Direktur di PT Anugerah Buana

Raya

Director of PT Anugerah Buana Raya

2001 - 2004 Vice Presiden di PT Yokogawa

Indonesia (Japanese Multinational

Company

Vice President of PT Yokogawa

Indonesia (Japanese Multinational

Company

1997 - 2000 Direktur Human Resource di Hotel

Borobudur Inter-Continental

Jakarta

Human Resource Director of

Borobudur Inter-Continental Hotel,

Jakarta

1996 HR dan GA Manager di PT Sony

Indonesia

HR and GA Manager of PT Sony

Indonesia

1994 - 1996 HR dan GA Manager di PT

Cikarang Listrindo

HR and GA Manager of PT Cikarang

Listrindo

1984 - 1994 Wakil Direktur Divisi Gudang dan

Distribusi di Universitas Terbuka

Indonesia

Vice Director of Warehouse and

Distribution Divisio, The Indonesia

Open University

Hubungan Afiliasi

Affiliate Relations

Tidak memiliki hubungan afiliasi

dengan Anggota Direksi, Anggota

Dewan Komisaris, dan Pemegang

Saham.

No affiliation relationship with the

Board of Director Member, Board of

Commissioner Member and

Shareholders.

PENGALAMAN KERJA

WORK EXPERIENCE

42

Annual Report 2019


Warga Negara Indonesia lahir di Palembang

pada tahun 1967. Lulus dari Houston

University, Texas (Bachelor of Science Business

& Commerce) pada tahun 1988, belajar di

Massachuset Institute of Technology (MIT)

Sloan of Management, “Management

Program” Cambridge, Massachusset 2011.

Mengikuti Lembaga Ketahanan Nasional

(Lemhanas) National Resilience Institute Of

Republic of Indonesia dan Eksekutif Program

pada Tsinghua University School of

Management, Beijing, China pada tahun

2012

Menjabat sebagi Komisaris Independen sejak





Komisaris Independen untuk periode tahun

2017-2020.




Indonesian citizen was born in Palembang in

1967. Graduated from Houston University,

Texas (Bachelor of Science Business &

Commerce) in 1988, studying at

Massachusetts School of Management (MIT)

Sloan of Management, Cambridge's

"Management Program", Massachusetts.

Following the National Resilience Institute

(Lemhanas) National Resilience Institute Of

Republic of Indonesia and Executive Program

at Tsinghua University School of

Management, Beijing, China in 2012

Appointed as Independent Commissioner

since June 2010, based on the resolution of

the AGMS on June 23, 2010. In accordance

with the decision of the Annual GMS on May

29, 2017 he was reappointed as Independent

Commissioner for the period 2017-2020.




Shareholders.

Yugi Prayanto

Komisaris Independen

43

Annual Report 2019


PENGALAMAN KERJA

WORK EXPERIENCE

PERIODE /

PERIOD JABATAN POSITION

2015 - sekarang Pengurus Ikatan Sarjana

Ekonomi ISEI bidang Maritim

Board of Association ISEI Economy ISEI

Maritim Sector

2015 - sekarang Pengurus Ikatan Alumni

Lemhanas bidang Hubungan

antar Lembaga

National Defense Institute Alumni

Association Board Relations between

Institutions

2012 - Sekarang Advisor di PT Bukit Baiduri

Energy (Mahakam Coal

Mining)

Advisor at PT Bukit Baiduri Energy

(Mahakam Coal Mining)

2010 - Sekarang Vice Chairmant PT Indonesia

Prima Property

Vice Chairmant PT Indonesia Prima

Property

2005 - Sekarang Presiden Direktur PT Sinar Mitra

Karsa

President Director of PT Sinar Mitra

Karsa

2005 - Sekarang Vice Chairman PT Asuransi

Dayin Mitra Tbk

Vice Chairman PT Asuransi Dayin Mitra

Tbk

2001 - 2005 Direktur Marketing di PT

Asuransi Dayin Mitra Tbk

Director of Marketing at PT Insurance

Dayin MitraTbk

1999 – 2001 Vice President PT Equity

Development Securities – Stock

Broker, Fund Manager and

underwriter

Vice President of PT Equity

Development Securities-Stock Brokers,

Fund Manager and Underwriter

Hubungan Afiliasi

Affiliate Relations


dengan Anggota Direksi,

Anggota Dewan Komisaris,

dan Pemegang Saham.




Shareholders.

No. Tanggal Nama Peserta Tema Seminar Penyelenggara

Seminar

1 07/03/2018 Eko Hartono Seminar Nasional " Mengenali

Debitur Pembiayaan di Tahun

Politik "

APPI

2 08/05/2018 Eko Hartono Seminar Nasional " Perusahaan

Pembiayaan di Mata

Perbankan"

APPI

3 07/03/2018 Yugi Prayanto Seminar Nasional " Mengenali

Debitur Pembiayaan di Tahun

Politik "

APPI

4 13/12/2018 Yugi Prayanto Seminar Nasional " Pembiayaan

Mikro Nelayan Oleh Badan

Layanan Umum Lembaga

Pengelola Modal Usaha

Kelautan dan Perikanan”

Kementrian

Kelautan dan

Perikanan

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEWAN KOMISARIS

Education And Training Of Board Of Commissioners

44

Annual Report 2019


Warga Negara Indonesia lahir di Ketapang

pada tahun 1945. Lulus Sekolah Tinggi

Administrasi Negara (LAN) Jakarta pada

tahun 1975.

Menjabat sebagi Presiden Direktur sejak





Presiden Direktur untuk periode tahun 2017 –

2020.




Indonesian citizen was born in Ketapang in

1945. Graduated State Administration High

School (LAN) Jakarta in 1975.

Appointed as President Director since June

2011, based on the resolution of the AGMS on

28 June 2011. In accordance with the

decision of the Annual GMS on May 29, 2017

he was reappointed as President Director for

the period 2017 – 2020.




Shareholders.

Odang Muchtar

Presiden Direktur

PROFIL DIREKSI

The Board of Directors Profile

45

Annual Report 2019


PENGALAMAN KERJA

WORK EXPERIENCE

PERIODE / PERIOD JABATAN POSITION

2008 - 2011 Presiden Direktur PT Asuransi Jiwa

Kresna

President Director of PT Kresna Life

Insurance

1994 - 1999 Kakanwil Jamsostek Jawa Timur,

Bali, NTB, NTT dan Timor Timur

Kakanwil Jamsostek East Java, Bali,

NTB, NTT and East Timor

1977 -1994 Direktur Muda Perum Astek Junior Director of Perum Astek

1972 - 1977 Kepala Perwakilan DJS di

Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta

Chief Representative DJS at Tanjung

Priok

Hubungan Afiliasi

Affiliate Relations


dengan Anggota Direksi,

Anggota Dewan Komisaris, dan

Pemegang Saham.




Shareholders.

No. Tanggal Tema Seminar Penyelenggara

Seminar

1 20/02/18 CEO Gathering" Optimalisasi Peran Sektor Keuangan

Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi " IDX, AEI

2 28/02/2018 Workshop : Ketentuan Literasi dan Inklusi Keuangan

Bagi Perusahaan Pembiayaan OJK

3 07/03/2018 Seminar Nasional " Mengenali Debitur Pembiayaan

di Tahun Politik " APPI

4 13/04/2018 World Bank East Asia and Pacific Economic Update :

Enhancing Potential

5 26/06/2018

Sosialisasi BMPPVI dan OJK tema “Meningkatkan

Peran Mediasi Sebagai Sarana Alternatif

Penyelesaian Sengketa Disektor Pembiayaan,

Pergadaian dan Modal Ventura”

BMPPVI

6 11/07/2018 Seminar " Proses Kerja Sistem Yang Efektif untuk

Perusahaan Pembiayaan " AdIns

7 19/07/2018 SIMPOSIUM NASIONAL: Peningkatan Manfaat dan

Layanan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

BPJS

Ketenagakerjaan

8 13/08/2018 Seminar Nasional " Big Data : Changing The Way of

NBFI Businesses" OJK

9 14/08/2018 Seminar Nasional " Seminar Terkait Transaksi Material

dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama" ICSA, IDX

10 15/11/2018 Seminar Nasional " Peluang dan Tantangan Tahun

2019" APPI

11 13/12/2018 Overview Kebijakan Industri dalam Akselerasi Disrupsi

Ekonomi AEI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIREKSI (Odang Muchtar)


46

Annual Report 2019


Warga Negara Indonesia lahir di Semarang

pada tahun 1964. Lulusan Fakultas Teknologi

Pangan dan Gizi di Institut Pertanian Bogor

tahun 1987. pernah belajar di Institut Bisnis

Indonesia (Program MDP PT. Indofood Interna

Corp) tahun 1989 -1990, mengikuti program

pendidikan pasar modal tahun 2000 di Institut

Bina Insan, Jakarta.

Menjabat sebagi Direktur sejak bulan Juni

2010, berdasarkan keputusan RUPS Tahunan

tanggal 23 Juni 2010. Sesuai dengan

keputusan RUPS Tahunan tanggal beliau

diangkat kembali sebagai Direktur untuk

periode tahun 2017 – 2020.




Indonesian citizen was born in Semarang in

1964. Graduated from the Faculty of Food

and Nutrition Technology at the Bogor

Agricultural Institute in 1987. studied at the

Indonesian Institute of Business (MDP Program

of PT Indofood Interna Corp.) 1989-1990,

attended the capital market education

program in 2000 at the Bina Insan Institute,

Jakarta.

Appointed as Director since June 2010, based

on the resolution of the AGMS on June 23,

2010. In accordance with the decision of the

Annual GMS on May 29, 2017 he was

reappointed as Director for the period 2017 –

2020.




Shareholders.

Euodia Dewajanti

Direktur

47

Annual Report 2019


PENGALAMAN KERJA

WORK EXPERIENCE

PERIODE /


2016 - Sekarang Komisaris PT Cipta Graha

Persada Jaya

Commissioner of PT Cipta Graha

Persada Jaya

2014 - Sekarang Komisaris PT Primacipta

Anugrah Lestari

Commissioner of PT Primacipta

Anugrah Lestari

2010 - Sekarang Komisaris Utama PT

Primacipta Saranajaya

President Commissioner of PT

Primacipta Saranajaya

2005 - Sekarang Komisaris Utama PT

Primacipta Grahasentosa

President Commissioner of PT


1999 - 2009 Presiden Direktur PT

Pentamuda Grahasarana

President Director of PT Pentamuda

Grahasarana

1994 - 2005 Direktur Keuangan di PT


Finance Director at PT Primacipta

Grahasentosa

1987 - 1994

Manager Food Flavour

Scientist di PT Indofood

Interna Corporate

Manager of Food Flavour Scientist PT

Indofood Interna Corporate

Hubungan Afiliasi

Affiliate Relations

Tidak memiliki hubungan

afiliasi dengan Anggota

Direksi, Anggota Dewan

Komisaris, dan Pemegang

Saham.

No affiliation relationship with the Board

of Director Member, Board of


Shareholders.

No. Tanggal Tema Seminar Penyelenggara

Seminar

1 18/01/2018 Seminar "Globalization in Uncertain Times" oleh Prof. Allen J.

Morrison, MBA, PhD. IDX

2 30/01/2018 Sosialisasi Penerapan dan Perkembangan APU PPT APPI

3 13/02/2018

Seminar " Pendalaman POJK No.29/POJK.04/2016 tentang

Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik & SE OJK No.

30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan

Emiten atau Perusahaan Publik, serta Kriteria Annual Roport

Award 2017"

ICSA

4 07/03/2018 Seminar Nasional " Mengenali Debitur Pembiayaan di Tahun

Politik " APPI

5 17/04/2018

Workshop " POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan

Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik & POJK No.

58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan

Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik"

AEI

6 18/04/2018 Seminar " POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan

Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan HMETD" ICSA

7 08/05/2018 Seminar Nasional " Perusahaan Pembiayaan di Mata

Perbankan" APPI

8 26/07/2018 Seminar Nasional " Industri Pembiayaan di Pasar Modal " APPI

9 10/12/2018 Workshop " PSAK No. 71 (IFRS 9) : Klasifikasi, Pengukuran &

Penurunan Nilai di Perusahaan Pembiayaan " APPI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIREKSI (Euodia Dewajanti)


48

Annual Report 2019


Yugi Prayanto

Ketua Komite Audit

Saat ini beliau juga menjabat sebagai

Komisaris Independen Perseroan. Profil Yugi

Prayanto telah tersedia di bagian profil

Dewan Komisaris.

Magdalena Aristianti Widjaja

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia lahir di Jakarta

tahun 1966, lulus Diploma III, Akademi

Manajemen Kesatuan Bogor.

Bing Sofyan

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandar

Lampung tahun 1976, lulus Sarjana Akuntansi

UNISMA Bekasi.

Yugi Prayanto

Chairman of Audit Committee

He is also serving as the Company’s

Independent Commissioner. The profile of

Yugi Prayanto is available in the profile of

Board of Commissioner

Magdalena Aristianti Widjaja

Member of Audit Committee

Indonesian citizen was born in Jakarta in 1966,

graduated from Diploma III, Bogor Institute of

Management Academy.

Bing Sofyan

Member of Audit Committee

Indonesian citizen, born in Bandar Lampung

in 1976, graduated in Accounting Degree

UNISMA Bekasi.

PROFIL KOMITE AUDIT

Audit Committee Profile

PERIODE /


2014 - 2016 PT Radja Bangunan

Manager Finance dan Accounting

PT Radja Bangunan

Finance dan Accounting Manager

2009 – 2013 PT Primacipta Grahasentosa

Internal Audit

PT Primacipta Grahasentosa

Internal Audit

1994 – 2008 PT. Solitronindo Tolsemesta Manager

Keuangan

PT. Solitronindo Tolsemesta

Finance Manager

1986 – 1994 PT Gelael Pasar Swalayan Prima

Staff Accounting

PT Gelael Pasar Swalayan Prima

Accounting Staff

PERIODE /


2007 – sekarang

(present)


Manager Accounting


Accounting Manager

2006 – 2007 PT Tongyang Indonesia

Kepala Accounting

PT Tongyang Indonesia

Chief Accounting

1996 – 2006 PT Graha Taruna Dwipa

Kepala Accounting

PT Graha Taruna Dwipa

Chief Accounting

49

Annual Report 2019


Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Usia

Employee Composition based on Age

Keterangan

Information

31 Desember 2018 31 Desember 2017 31 Desember 2016

Jumlah

Ammount

% Jumlah

Ammount

% Jumlah

Ammount

%

21 - 30 0 0 0 0.00 0 0.00

31 - 40 4 30.77 3 33.33 3 42.85

41 - 50 6 46.15 4 44.45 2 28.57

51 - 60 2 15.38 1 11.11 1 14.29

61 - 70 1 7.7 1 11.11 1 14.29

Jumlah (Total) 13 100 9 100 7 100

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Manajemen

Employee Composition based on Managerial Level

Keterangan

Information


Jumlah

Ammount %

Jumlah

Ammount %

Jumlah

Ammount %

Manajemen Puncak

Director 2 15.39 2 22.22 2 28.57

Manajemen

GM 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Manajemen Madya

Manager 1 7.69 1 11.11 1 14.29

Penyelia Supervisor 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Tenaga Pelaksana

Staf 10 76.92 6 66.67 4 57.14

Jumlah

Total 13 100 9 100 7 100

Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan

Employee Composition based on Education Level

Keterangan

Information


Jumlah

Ammount

% Jumlah

Ammount

% Jumlah

Ammount

%

Pasca Sarjana

Master 3 23.08 2 22.22 1 14.29

S1

Bachelor 6 46.16 4 44.45 3 42.85

D3 Diploma 2 15.38 1 11.11 1 14.29

SMA

High School 2 15.38 2 22.22 2 28.57

Jumlah

Total 13 100 9 100 7 100

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

50

Annual Report 2019


Pendidikan Dan Pelatihan Karyawan

No. Tanggal Nama Peserta Tema Seminar Penyelenggara

Seminar

1 09/01/2018 Yunia Masitorini Pendalaman POJK No. 51/POJK.03/2017

tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan

Perusahaan Terbuka

ICSA

2 28/02/2018

&

01/03/2018

Yunia Masitorini Workshop : Ketentuan Literasi dan Inklusi

Keuangan Bagi Perusahaan Pembiayaan

OJK

3 13/03/2018 Diana Suwito

&

Desi Riana

- Pendalaman POJK No. 32/POJK.04/2014

tentang Rencana dan Penyelenggaraan

RUPS Perusahaan Terbuka dan

- POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang

Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan

Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa

Keuangan

ICSA

4 15/03/2018 Diana Suwito Workshop Implementasi PSAK OJK

5 21/03/2018 Diana Suwito Forum Diskusi Laporan Keuangan Audited APPI

6 28/03/2018

&

29/03/2018

Yunia Masitorini Pelatihan Pelaporan dan Permintaan

Informasi Debitur melalui Sistem Layanan

Informasi Keuangan (SLIK)

OJK

7 08/05/2018 Diana Suwito

&

Desi Riana

Temu Konsultasi Emiten

- " POJK No. 3/POJK.04/2018 tentang

Perubahan atas POJK No. 18/POJK.04/2018

Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk"

- " POJK No.7/POJK.04/2018 tentang

Penyampaian Laporan Melalui Sistem

Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik"

AEI

8 09/05/2018 Desi Riana Seminar " The 1st Indonesian Green Finance

Summit"

Kementrian

PPN/Bappenas

9 07/06/2018 Diana Suwito Training Persiapan Penerapan PSAK 71 APPI

10 06/07/2018 Desi Riana Rapat Dengar Pendapat Konsep Peraturan

Bursa Nomor I-V tentang Ketentuan Khusus

Pencatatan Saham di Papan Akselerasi

IDX

11 11/07/2018 Yunia Masitorini Seminar " Proses Kerja Sistem Yang Efektif

untuk Perusahaan Pembiayaan "

AdIns

12 08/08/2018

&

09/08/2018

Yunia Masitorini GCG Self Assessment: "Scoring Penilaian GCG

dan Pendalaman Materi Indikator

Berdasarkan SK 16"

PT DPS

13 08/08/2018 Diana Suwito Diskusi Panel " Restatement Laporan

Keuangan: Sejauhmana Tanggung Jawab

Hukum Direksi dan Dewan Komisaris"

LKDI

14 09/08/2018

&

10/08/2018

Desi Riana Penerapan Program APU PPT Untuk Industri

Keuangan Berbasis POJK No.12/POJK.01/2017

The President

15 14/08/2018 Diana Suwito Seminar Terkait Material Transaksi Material

dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

ICSA, IDX, BEI

16 12/09/2018 Yunia Masitorini Sosialisasi Peranan Aplikasi Maleo dalam

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

APPI

17 27/09/2018 Desi Riana Seminar POJK Nomor 9/POJK.04/2018 dan

POJK Nomor 11/POJK.04/2018

ICSA, IDX, AEI

18 17/10/2018

&

18/10/2018

Diana Suwito Workshop PSAK No. 71 (IFRS 9): Klasifikasi,

Pengukuran & Penurunan di Perusahaan

Pembiayaan

APPI

51

Annual Report 2019


Struktur pemegang saham dan presentase

kemilikannya berdasarkan catatan dari Biro

Administrasi Efek (PT. Adimitra Jasa Korpora)

per tanggal 31 Desember 2018 adalah

sebagai berikut :

The structure of shareholders and their

percentage of ownership based on records

from the Securities Administration Bureau (PT

Adimitra Jasa Korpora) as of December 31,

2018 are as follows:

STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Ownership Structure and Composition of Shareholders

21,30%

20,41%

10,43%

19,32%

5,66%

63,50%

15,18%

25,96%

19,30% 6,09%

67,95%

90,04%

5,00%

9,96%

19,90%

PT Kresna Prima Invest

Suryandy Jahja

Masyarakat

Wecash Holdings LTD

Chan Lianghong James

PT Mega Inti Supra

PT Kresna Prima Invest

PT Kresna Asset Management

Masyarakat

PT Intan Sakti Wiratama

PT Asuransi Jiwa Kresna

PT Jesivindo Juvatama

PT Kresna Graha Investama Tbk

Wecash (Asia Pacific) PTE LTD

Masyarakat


52

Annual Report 2019


KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM ≥ = 5% dan

MASYARAKAT

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan

Direktur adalah :

1. Eko Hartono (Presiden Komisaris) = 200

lembar

Kepemilikan saham lokal dan asing:

1. Institusi Lokal : 18 institusi – 5,98%

kepemilikan saham.

2. Institusi Asing : 1 institusi – 0,33%

kepemilikan saham.

3. Individu Lokal : 280 individu – 93,02%

kepemilikan saham.

4. Individu Asing : 2 individu – 0,67%

kepemilikan saham.

COMPOSITION OF SHAREHOLDERS ≥ = 5% and

COMMUNITIES

Shareholders of the Board of Commissioners

and Directors are :

1. Eko Hartono (President Commissioners) =

200 share

Local and foreign share ownership:

1. Local Institution : 18 institutions –

5,98% share ownership.

2. Foreign Institution : 1 institutions – 0,33%

share ownership.

3. Individu Lokal : 280 individuals –

93,02% shareholding.

4. Foreign Individuals : 2 individual – 0,67%

share ownership.

ang Saham

Shareholder

NPemegilai Nominal Rp. 50,00 per saham

Par value Rp. 50,00 per share Persentase Kepemilikan

Percentage of

Ownership Jumlah Saham

Number of Share

Jumlah (Rp)

Amount (Rp.)

PT. Intan Sakti Wiratama 144.000.000 7.200.000.000 21,30 %

PT. Jesivindo Juvatama 102.600.000 5.130.000.000 15,18 %

PT. Asuransi Jiwa Kresna 130.582.800 6.529.140.000 19,32 %

PT. Kresna Graha Investama Tbk 130.500.000 6.525.000.000 19,30 %

Wecash (Asia Pacific) PTE LTD 33.800.000 1.690.000.000 5,00 %

Masyarakat / Public 134.517.200 6.725.860.000 19.90 %

Total 676.000.000 33.800.000.000 100,00 %

Sumber : Biro Administrasi Efek (PT. Adimitra Jasa Korpora)

Source : Securities Administration Bureau (PT. Adimitra Jasa Korpora)

53

Annual Report 2019


PT Danasupra Erapacific Tbk (Perseroan)

adalah Perusahaan Publik yang tercatat di

Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan kode

transaksi (DEFI).

Pada tahun 2000 Perseroan melakukan

Pendaftaran Emisi Efek kepada Ketua Badan

Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

sehubungan dengan penawaran umum

5.000.000 saham kepada masyarakat

dengan nilai nominal Rp. 500 per saham.

Pernyataan ini telah menjadi efektif

berdasarkan surat Ketua Badan Pengawas

Pasar Modal (BAPEPAM) No.S-768/PM/2000

tanggal 8 April 2000.

Akta Pendirian Perseroan tersebut telah

diubah dalam rangka Penawaran Umum

Perdana Saham kepada masyarakat

berdasarkan Akta No. 12 tanggal 18 Januari

2000 dibuat dihadapan Refizal, SH, notaris di

Jakarta dan telah memperoleh persetujuan

dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia

melalui surat Keputusan No. C-1248.HT.01.04

Th. 2000 tanggal 3 Pebruari 2000, serta telah

diumumkan dalam Berita Negara RI No. 99

tanggal 12 Desember 2000, Tambahan

No.7586.

Perubahan tersebut antara lain mengubah

nama PT. Danasupra Erapacific menjadi

PT. Danasupra Erapacific Tbk.

Penawaran dan pencatatan saham

dilakukan di Bursa Efek Surabaya efektif

berdasarkan surat Ketua BAPEPAM

No. S-768/PM/2000 tanggal 18 April 2000.

Efektif tanggal 6 Juli 2001, saham Perseroan

juga dicatatkan di Bursa Efek Jakarta (Bursa

Efek Indonesia).

Dalam rangka pemenuhan Peraturan Bursa

No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek

Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan

oleh Perusahaan Tercatat (Persyaratan bagi

Perusahaan Tercatat untuk Tetap Tercatat di

Bursa), maka Perseroan melakukan

pemecahan nilai nominal saham (Stock Split)

melalui RUPSLB yang diaktakan oleh Notaris

Hannywati Gunawan SH dalam Akta Berita

PT Danasupra Erapacific Tbk (Perseroan) is a

Public Company listed on Indonesia Stock

Exchange (BEI), with transaction code (DEFI).

In 2000 the Company conducted Securities

Emission Registration to the Chairman of the

Capital Market Supervisory Agency

(BAPEPAM) in connection with the public

offering of 5,000,000 shares to the public with

a nominal value of Rp. 500 per share.

This declaration has become effective based

on the letter of the Chairman of the Capital

Market Supervisory Agency (BAPEPAM) No.S-

768 / PM / 2000 dated April 8, 2000.

The Company's Deed of Establishment was

amended in the framework of the Initial

Public Offering to the public based on Deed

No. 12 dated January 18, 2000 drawn up

before Refizal, SH, notary public in Jakarta

and has obtained approval from the Minister

of Justice of the Republic of Indonesia

through Decision Letter no. C-1248.HT.01.04

Th. 2000 dated 3 February 2000, and has

been published in the State Gazette of the

Republic of Indonesia no. 99 dated

December 12, 2000, Supplement No. 7586.

These changes include changing the name

of PT. Danasupra Erapacific becomes PT.

Danasupra Erapacific Tbk.

Bidding and listing of shares in Surabaya

Stock Exchange effective based on letter of

Chairman of BAPEPAM. S-768 / PM / 2000

dated April 18, 2000.

Effective July 6, 2001, the Company's shares

are also listed on the Jakarta Stock Exchange

(Indonesia Stock Exchange).

In order to comply with the Regulation of

Stock Exchange no. I-A concerning Stock

Recording and Equity Securities in addition to

Shares Issued by Listed Company

(Requirement for Listed Company to Keep

Listed in Stock), the Company performs a

stock split through the EGM which is notarized

by Notary Hannywati Gunawan SH in the

Deed of News Meeting No. Event 60 dated

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM

Share Listing Chronology

54

Annual Report 2019


Akta Rapat No. 60 tanggal 21 Oktober 2015

mengenai Pemberitahuan Perubahan

Anggaran Dasar Perseroan yang telah

diterima dan dicatat oleh Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-

AH.01.03.976292 tanggal 30 Oktober 2015

dan terdaftar dalam daftar Perseroan

No.AHU-3573059.AH.01.11. TAHUN 2015

tanggal 30 Oktober 2015.

Berdasarkan surat dari Bursa

No. S-04792/BEI.PNG/09-2015 yang

menyatakan bahwa Bursa dapat menyetujui

pelaksanaan pemecahan nilai nominal

saham (Stock Split) dengan rasio 1 : 10 maka

Perseroan mengadakan Rapat Umum

Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada

tanggal 21 Oktober 2015 yang memberikan

persetujuan untuk melaksanakan perubahan

nilai nominal saham Perseroan dengan rasio

1 : 10 yaitu dari nominal lama Rp. 500,- per

lembar saham menjadi Rp. 50,- per lembar

saham.

Pada tanggal 26 November 2016 dimulailah

awal perdagangan saham dengan nilai

nominal baru di Pasar tunai dengan

perubahan dari nominal lama yaitu Rp. 500,-

per lembar saham menjadi Rp. 50,- per

lembar saham.

Pada awal Januari 2017, harga saham DEFI

tercatat sebesar Rp144 di titik tertinggi.

Sementara pada akhir tahun 2017 harga

saham DEFI terkoreksi dan ditutup pada

harga Rp93 per saham.

Pergerakan nilai saham DEFI tidak signifikan

dibandingkan dengan saham-saham

perusahaan publik lainnya yang disebabkan

sebagian pemegang saham DEFI

mempunyai tujuan jangka panjang dalam

memiliki saham DEFI.

October 21, 2015 concerning Notification of

Amendment of the Company's Articles of

Association which have been received and

recorded by the Ministry of Justice and

Human Rights of the Republic of Indonesia in

its Decision Letter N.AHU-AH.01.03.976292

dated October 30, 2015 and listed in the

Company's No.AHU- 3573059.AH.01.11. YEAR

2015 dated October 30, 2015.

Based on the letter from the Exchange

No. S-04792/BEI.PNG/09-2015 stating that the

Exchange may approve the implementation

of stock split with ratio of 1:10 then the

Company holds an Extraordinary General

Meeting of Shareholders (EGMS) on 21

October 2015 which gives approval to

implement the change in the nominal value

of shares of the Company with a ratio of 1:10

ie from the old nominal Rp. 500, - per share to

Rp. 50, - per share.

On November 26, 2016 commenced initial

trading of shares with new nominal value in

the cash market with changes from the old

nominal of Rp. 500, - per share to Rp. 50, - per

share.

In early January 2017, the price of DEFI's

shares was recorded at Rp144 at the highest

point. While at the end of 2017 DEFI stock

prices were corrected and closed at a price

of Rp93 per share.

The movement of the value of DEFI shares is

not significant compared to the shares of

other public companies due to some DEFI

shareholders having a long-term goal in

having DEFI shares.

55

Annual Report 2019


Penghargaan 2018

Awards 2018

Kinerja Saham Perseroan (DEFI) di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018

2018 Stock Performance of Company (DEFI) on the Indonesia Stock Exchange

Bulan /

MONTH

HARGA SAHAM/STOCK’S PRICE

VOLUME

TRANSAKSI

NILAI

JUMLAH SAHAM

BEREDAR

KAPITALISASI

PASAR

TERTINGGI TERENDAH HARGA

PENUTUPAN

HIGHEST LOWEST CLOSING TRANSACTION

VOLUME

MARKET CAPITAL

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Unit) (Rp.) (Rp.Juta)

Januari 695 650 695 1.163 808.285 676 469.820

Februari 705 680 690 152.725 105.380.250 676 466.440

Maret 1.750 670 1.260 1.111 1.399.860 676 851.760

April 1.395 725 820 74 60.680 676 554.320

Mei 1.360 615 1.160 63 73.080 676 784.160

Juni 1.670 1.160 1.660 4.516 7.496.560 676 1.122.160

Juli 1.665 1.200 1.260 16 20.160 676 851.760

Agustus 1.600 1.240 1.280 228 291.840 676 865.280

September 1.715 1.245 1.715 41 70.315 676 1.159.340

Oktober 1.715 845 1.145 33.895 38.809.775 676 774.020

November 1.320 1.150 1.320 11 14.520 676 892.320

Desember 1.820 1.320 1.820 3.798 6.912.360 676 1.230.320



56

Annual Report 2019


Kinerja Saham Perseroan (DEFI) di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017

2017 Stock Performance of Company (DEFI) on the Indonesia Stock Exchange

Bulan /

MONTH

HARGA SAHAM/STOCK’S PRICE

VOLUME

TRANSAKSI

NILAI

JUMLAH SAHAM

BEREDAR

KAPITALISASI

PASAR

TERTINGGI TERENDAH HARGA

PENUTUPAN

HIGHEST LOWEST CLOSING TRANSACTION

VOLUME

MARKET CAPITAL

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Unit) (Rp.) (Rp.Juta)

Januari 775 730 730 52.116 38.044.680 676 493.480

Februari 735 685 685 108 73.980 676 463.060

Maret 685 630 665 66.304 44.092.160 676 445.550

April 695 660 695 144 100.080 676 469.820

Mei 715 670 690 119 82.110 676 466.440

Juni 715 675 700 185 129.500 676 473.200

Juli 695 665 690 37.685 26.002.650 676 466.440

Agustus 700 650 690 16.497 11.382.930 676 466.440

September 695 670 675 19.262 13.001.850 676 456.300

Oktober 700 660 695 147.957 102.830.115 676 469.820

November 705 660 690 40.422 27.891.180 676 466.440

Desember 690 630 675 2.150 1.451.250 676 456.300



57

Annual Report 2019


Bursa Efek

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower 1

Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53

Jakarta 12190 Indonesia

Biro Administrasi Efek

PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana Boutiqe Office

Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5

Kelapa Gading

Jakarta Utara 14250

Telp. : (021) 29365287, (021) 29365298

Fax. : (021) 29289961

Email : [email protected]

Lembaga Penyelesaian Transaksi Efek

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lt. 15

Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53


Akuntan Publik

Drs. Bambang Sudaryono & Rekan

Jl Wisma Jaya No. 2, Rawamangun

Jakarta 13220

Telp. : (021) 4700635

Fax. : (021) 4700635


Notaris

Rudi Siswanto, S.H.

Ruko Kelapa Cengkir Raya

Jl. Gading Elok Timur I Blok BK1 No. 23

Jakarta Utara 14240

Telp. : (021) 29745610, 29745765

Fax. : (021) 29745765


Stock Exchange

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower 1

Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53


Securities Administration Bureau

PT Adimitra Jasa Korpora

Rukan Kirana Boutiqe Office

Jl. Kirana Avenue III Block F3 No. 5

Kelapa Gading

North Jakarta 14250

Tel. : (021) 29365287, (021) 29365298

Fax. : (021) 29289961


Securities Transaction Settlement Institution

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower 1 Lt. 15

Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53


Public Accountant

Drs. Bambang Sudaryono & Rekan

Jl Wisma Jaya no. 2, Rawamangun

Jakarta 13220

Tel. : (021) 4700635

Fax. : (021) 4700635


Notary Public

Rudi Siswanto, S.H.

Ruko Kelapa Cengkir Raya

Jl. East Ivory I Block No. BK1 No. 23

North Jakarta 14240

Tel. : (021) 29745610, 29745765

Fax. : (021) 29745765


LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Capital Market Profesional and Institution Support .







58

Annual Report 2019


Penghargaan Tahun 2017

Awards 2017

Emiten Terbaik Tahun 2017

Penghargaan atau Awards dari majalah

Investor

Penghargaan Tahun 2019

Awards 2019

Best Leader in Leveraging Financial

Technology Category Less than 100 Billion

Indonesia Multifinance Top Leader Award

2019

The Best Multifinance Company Tahun 2017

Financial Award Bisnis Indonesia

PENGHARGAAN Awards

59

Annual Report 2019


60

Annual Report 2019


Analisis dan Pembahasan

Manajemen terhadap Kinerja

Perseroan Analysis and Discussion of Management on the Company’s

Performance

61 Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha Operations Review Toward Each Business Segment

65 Kinerja Keuangan Perseroan Company Financial Performance

70 Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas

The Ability Of The Payment Of Loans and Collectibility Level

71 Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas

Struktur Modal Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

72 Target dan Realisasi Tahun Buku serta Target Tahun Buku

Berikutnya Target and Realization of Fiscal Year and the Next Target of Fiscal

Year

72 Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal

Laporan Akuntan Informations and Material Facts Which Occurred After the Date of

Accountant Report

72 Aspek Pemasaran Marketing Aspect

74 Kebijakan Deviden Dividend Policy

74 Informasi Transaksi yang Mengandung Benturan

Kepentingan Information of Conflict of Interest Transaction

74 Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang

Berpengaruh pada Perseroan Regulation of Change Which Impact to The Company

75 Uraian Mengenai Perubahan Kebijakan Akuntansi yang

Diterapkan Perseroan pada Tahun Buku Terakhir The Explanantion of the Change in Accounting Policy Which

Implemented by Company in the Last Fiscal Year

75 Informasi Kelangsungan Usaha Information of Business Continuity

61

Annual Report 2019


Kinerja Segmen Usaha

Didirikan pada tahun 1994, PT Danasupra

Erapacific berusaha di bidang Anjak Piutang,

Sewa Guna Usaha dan Pembiayaan

Konsumen dengan ijin sebagai Perusahaan

Pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik

Indonesia melalui Surat Keputusan No.

439/KMK.017/1995 tanggal 14 September

1995. Pada waktu itu Perseroan bergerak di

bidang Anjak Piutang dan Sewa Guna

Usaha.

Pada tahun 2000 Perseroan melakukan

Penawaran Umum Perdana menjadi

PT Danasupra Erapacific Tbk, yang

selanjutnya memusatkan usaha ke segmen

Pembiayaan Konsumen untuk kendaraan

roda dua, roda empat, truk serta KPR/KPA.

Pada tahun 2010 sampai dengan 2014

Perseroan memfokuskan diri pada

segmen/bidang usaha Pembiayaan

Konsumen khususnya kendaraan roda empat

dan KPR serta Anjak Piutang.

Untuk mematuhi Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No.29/POJK.05/2014 tentang

Penyelengaraan Usaha Perusahaan

Pembiayaan, maka Perseroan menyesuaikan

segmen/bidang usaha melalui perubahan

Anggaran Dasar Perseroan yang diputuskan

dalam Keputusan Rapat Umum Luar Biasa

No. 3646 tanggal 24 Juni 2015 dengan Notaris

Rudy Siswanto, S.H, maka Pasal 3 anggaran

Dasar mengenai maksud dan tujuan

Perseroan diubah menjadi:

1. Pembiayaan Investasi, yang dilakukan

dengan cara :

a. Sewa Pembiayaan

b. Jual dan Sewa-Balik

c. Anjak Piutang Dengan Pemberian

Jaminan Dari Penjual Piutang

d. Pembelian dengan Pembayaran

Secara angsuran

e. Pembiayaan Proyek

Business Segment Performance

Established in 1994, PT Danasupra Erapacific

tries in the field of Factoring, Leasing and

Consumer Financing with a license as a

Financing Company from the Minister of

Finance of the Republic of Indonesia through

its Decision Letter no. 439 / KMK.017 / 1995

dated 14 September 1995. At that time the

Company was engaged in Factoring and

Leasing.

Then in 2000 the Company conducted its

Initial Public Offering to PT Danasupra

Erapacific Tbk, which subsequently

developed into the Consumer Financing

segment for two and four-wheeled vehicles,

truck and housing in the form of KPR / KPA.

In 2010 until 2014 the Company focuses on

the segment of Consumer Financing,

especially four-wheeled vehicles and KPR

and Factoring.

In order to comply with the Financial Services

Authority Regulation No.29 / POJK.05 / 2014

regarding Financing Company Financing, the

Company adjusts the business segment

through the amendment of the Articles of

Association of the Company decided in the

Extraordinary General Meeting of

Shareholders No. 3646 June 24, 2015 with

Notary Rudy Siswanto, S.H, then Article 3 of

the Company's Articles of Association

concerning the purpose and objectives of

the Company is changed to:

1. Investment Financing, which is done by

the way:


b. Sell and Lease

c. Factoring with Receivables from

Receivable Sellers

d. Purchase by Payments In installments

e. Project Financing

TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA Operations Review Toward Each Business Segment

62

Annual Report 2019


2. Pembiayaan Modal Kerja yang dilakukan

dengan cara :

a. Jual dan Sewa Balik

b. Anjak Piutang dengan Pemberian


c. Anjak Piutang Tanpa Pemberian


d. Fasilitas Modal Usaha

3. Pembiayaan Multiguna, yang dilakukan

dengan cara :

a. Sewa Pembiayaan

b. Pembelian dengan Pembayaran

Secara angsuran

c. Pembiayaan lain setelah terlebih

dahulu mendapatkan persetujuan

dari Otoritas Jasa Keuangan.

Tahun 2018 Perseroan masih menjalankan

bidang usaha Pembiayaan Modal Kerja,

khususnya Anjak Piutang dan Pembiayaan

Multi Guna khususnya pembelian dengan

pembayaran secara angsuran (mobil).

Di tengah kelesuan ekonomi yang masih

belum membaik, hal ini sangat

mempengaruhi kinerja Perseroan.

Total Pembiayaan

Pembiayaan Modal Kerja

Anjak Piutang

Mengingat kegiatan ini merupakan

pembiayaan dalam bentuk pembelian dan

atau pengalihan piutang suatu perusahaan

dari transaksi perdagangan, maka dalam

melaksanakan anjak piutang dilakukan

seleksi dengan mempertimbangkan jenis,

ukuran/proporsi dan sumber tagihan

vendor/nasabah serta analisis proses bisnis

yang bersangkutan.

Sampai dengan 31 Desember 2018

pembiayaan Anjak Piutang sebesar masih

Rp. 19.80 Miliar, sama dengan tahun 2017.

Total pembiayaan Anjak Piutang per 2018

mencapai 23,63% dari total asset.

2. Working Capital Financing is done by the

way:

a. Sale and Lease Back

b. Factoring with Receivables from

Receivable Sellers

c. Factoring Without Guarantee from

Receivable Seller

d. Business Capital Facility

3. Multipurpose Financing, which is done in

a way:

a. Financing Lease

b. Purchase by Payments In installments

c. Other financing after obtaining

approal from the Financial Services

Authority firt.

In 2018 the Company is still running the

Business Capital Financing business field,

specifically Factoring and Multi-Purpose

Financing, especially purchases with

installments (cars).

In the midst of an economic downturn that

still hasn't improved, this has greatly affected

the Company's performance.

Total Financing

Working Capital Financing

Factoring Receivables

Considering that this activity is a financing in

the form of purchase and / or transfer of a

company's receivable from trading

transaction, then in conducting factoring is

selected by considering the type, size /

proportion and source of vendor / customer

billing as well as analysis of the business

process concerned.

As of December 31, 2018 factoring financing

is still Rp. 19.80 Billion, the same as 2017. The

total financing of factoring per 2018 reached

23.63% of total assets.

2018 2017 Kenaikan/ (Penurunan)

%

33.382.542.362 35.156.704.238 (5,05)

63

Annual Report 2019


Total Anjak Piutang

Total Factoring

Tagihan Anjak Piutang

Factoring Receivables

PEMBIAYAAN MULTI GUNA

Pembelian dengan Pembayaran Secara

Angsuran

Pada segmen usaha pembiayaan dengan

cara Pembelian dengan Pembayaran secara

Angsuran, Perseroan masih berpusat pada

penjualan kendaraan bermotor roda empat

dan KPR.

Kinerja pembiayaan dengan cara Pembelian

dengan Pembayaran secara Angsuran

Perseroan turun sebesar 11,55% pada tahun

2018 dari Rp. 15,36 milyar pada tahun 2017

menjadi Rp. 13,58 milyar.

MULTIPURPOSE FINANCING

Purchase by Installment Payments

In the financing business segment by way of

Installment with Installment Payments, the

Company is still centered on sales of four-

wheeled vehicles and mortgages.

Financing performance by way of Payment

by Payments Installment of the Company

decreased by 11,55% in 2018 from Rp. 15,36

billion in 2017 to Rp. 13,58 billion.

Rp. Milliar/Billion

KETERANGAN

INFORMATION

2018 2017

Pihak Pihak

Yang Berelasi

Related

Parties

Pihak Ketiga

Third Parties

Jumlah

Ammount

Pihak Pihak

Yang Berelasi

Related

Parties

Pihak Ketiga

Third

Parties

Jumlah

Ammount

Tagihan Anjak Piutang

Factoring Receivables 0 22,513 22,513 0 28,150 28,150

Pendapatan Bunga Yang Belum Diakui

Unearned interest Income 0 0 0 0 0 0

Retensi

Retention 0 (2,513) (2,513) 0 (8,150) (8,150)

Total Pembiayaan

Total Financing 0 20,000 20,000 0 20,000 20,000

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Allowance For Doubtful Accounts 0 (0,200) (0,200) 0 (0,200) (0,200)

Jumlah Bersih

Total Netto 0 19,800 19,800 0 19,800 19,800

2018

(Rp.)

2017

(Rp.)

Kenaikan/ (Penurunan)

%

20.000.000.000 20.000.000.000 0

64

Annual Report 2019


Total Pembiayaan Konsumen

Total Consumer Financing

Tagihan Pembiayaan Konsumen

Consumer Financing Receivables

2018 2017

Kenaikan/ (Penurunan)

increase/decrease %

13.582.542.362 15.356.704.235 (11,55)

Rp. Milliar/Billion

KETERANGAN

INFORMATION

2018 2017

Pihak Pihak

Yang Berelasi

Related

Parties

Pihak Ketiga

Third Parties

Jumlah

Ammount

Pihak Pihak

Yang Berelasi

Related

Parties

Pihak Ketiga

Third

Parties

Jumlah

Ammount

Piutang Pembiayaan Konsumen Bruto

Consumer Financing Receivables-

Gross 2,883 20,993 23,887 0,862 25,693 26.555

Pendapatan Pembiayaan Konsumen

Yang Belum Diakui

Unearned Income on Consumer

Financing

(10,157) 0 0 (11.043)

Total Pembiayaan

Total Financing 13,730 15.511

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Allowance For Doubtful Accounts (0,137) 0 0 (0,155)

Piutang Pembiayaan Konsumen Neto

Consumer Financing Receivables-Netto 13,582 0 0 15,356

65

Annual Report 2019


Laporan keuangan disusun dan disajikan

sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan

di Indonesia (SAK) yang mencakup

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi

Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan

Akuntan Indonesia serta Peraturan No. VIII

G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam–LK

No. Kep.347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012

yang terdapat di dalam Peraturan dan

Pedoman tentang Penyajian dan

Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten

atau Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh

Badan Pengawas Pasar Modal dan

Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang

fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) sejak tanggal 1 Januari

2013.

Analisis laporan keuangan di berikut ini

diuraikan berdasarkan laporan keuangan

perusahaan pada tanggal dan untuk tahun

yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh KAP

Drs. Bambang Sudaryano & Rekan dengan

pendapat wajar dalam semua hal yang

material yang tercantum pada Laporan

Auditor Independennya masing-masing

tertanggal 18 Maret 2019 dan 16 Maret 2018.

Berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2018

Perusahaan menerapkan PSAK 24 (revisi

2013) dimana Imbalan kerja yang dilakukan

secara retrospektif dan angka-angka

corresponding tahun sebelumnya telah

disajikan kembali.

The financial statements are prepared and

presented in accordance with Indonesian

Financial Accounting Standards (SAK), which

include the Statement of Financial

Accounting Standards (PSAK) and

Interpretations of Financial Accounting

Standards (ISAK) issued by the Indonesian

Accounting Standards Board and

Accounting Principles. VIII G.7 Attachment of

Decision of Chairman of Bapepam-LK no.

Kep.347 / BL / 2012 dated June 25, 2012

contained in the Regulations and Guidelines

on Financial Statement Presentation and

Disclosures of Issuers or Public Companies

issued by the Capital Market and Financial

Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK)

whose functions are transferred to the

Financial Services Authority (OJK) from

January 1, 2013.

The following financial statement analysis is

described based on the company's financial

statements as of and for the year ended

December 31, 2018 and 2017 audited by KAP

Drs. Bambang Sudaryano & Rekan with

reasonable opinion in all material respects

stated in their respective Independent

Auditors' Report dated March 18, 2019 and

March 16, 2018.

Based on the Financial Statements of 2018,

the Company adopted PSAK 24 (revised

2013) in which Retrospective employee

benefits and previous year's corresponding

figures have been restated.

Kinerja Keuangan Perseroan Company Financial Performance

66

Annual Report 2019


ANALISA POSISI KEUANGAN

Aset

Perseroan mengalami penurunan total aset

sebesar 8,42% di tahun 2018, yakni dari

Rp 83,80 milyar pada tahun 2018 menjadi

Rp 76,75 milyar di tahun 2017. Penurunan ini

terutama terjadi karena penurunan pada pos

penempatan investasi efek tersedia untuk

dijual sebesar Rp. 7,25 miliar (16,09%) dari

Rp. 45,12 milyar ditahun 2017 menjadi

Rp 37,87 milyar di tahun 2018 dan piutang

pembiayaan konsumen sebesar Rp. 1,77

milyar (11,55%) dari Rp. 15,36 milyar ditahun

2017 menjadi Rp 13,58 milyar di tahun 2018.

Rincian dan persentase aset Perseroan pada

tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember

2017 sebagai berikut :

FINANCIAL POSITION ANALYSIS

Asset

The Company experienced a decrease in

total assets of 8.42% in 2018, ie from Rp. 83.80

billion in 2018 to Rp. 76.75 billion in 2017. This

decrease mainly occurred due to a decrease

in the placement of investment securities

available for sale of Rp. . 7.25 billion (16.09%)

from Rp. 45.12 billion in 2017 to Rp. 37.87

billion in 2018 and consumer financing

receivables of Rp. 1.77 billion (11.55%) from

Rp. 15.36 billion in 2017 to Rp. 13.58 billion in

2018.

The details and percentage of assets of the

Company as of December 31, 2018 and

December 31, 2017 as follows:

(Dalam Rp. Juta, kecuali %) (In Rp. Millions, except %)

KETERANGAN

31 Desember 2018/

December, 31st 2018

31 Desember 2017/

December, 31st 2017

DESCRIPTION Jumlah/

Amount

% Jumlah/

Amount

%

Kas dan Setara Kas 4.612,98 6,01% 2.416,10 2,88% Cash and Equivalent

Piutang Pembiayaan

Konsumen

13.582,54 17,70% 15.356,70 18,32% Consumer Financing

Receivables

Tagihan Anjak Piutang 19.800,00 25,80% 19.800,00 23,63% Factoring Receivables

Biaya Dibayar Di muka 123,79 0,16% 51,54 0,06% Prepaid Expenses

Piutang Lain-lain 467,09 0,61% 694,42 0,83% Other Receivables

Investasi efek tersedia untuk

dijual

37.867,25 49,34% 45.120,80 53,84% investment securities

available for sale

Aset tetap - bersih 176,62 0.23% 97,66 0,12% Fixed Assets - net

Aset Pajak Tangguhan - bersih 147,74 0,18% Deferred Tax Asset - Net

Aset Lain-lain 119,62 0,15% 119,32 0,14% Other Assets

JUMLAH ASET 76.749,90 100,00 83.804,28 100.00 TOTAL ASSETS

67

Annual Report 2019


Liabilitas

Total liabilitas di tahun 2018 mengalami

penurunan sebesar 6,35% (Rp 72,71 juta)

dibandingkan posisi pada akhir tahun 2017.

Penurunan ini terjadi terutama disebabkan

oleh penurunan Liabilitas Pajak Tangguhan

sebesar Rp 143,52 juta (63,59%) yakni dari

tahun 2017 sebesar Rp 255,97 juta menjadi

sebesar Rp 82,18 juta di tahun 2018.

Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan di tahun 2018

mengalami penurunan sebesar 8,45% atau

Rp 6,98 milyar yaitu menjadi Rp 75,68 milyar

dari Rp 82,66 milyar di tahun 2017, hal ini

disebabkan karena penurunan laba

Komprehensif dari Rp. 13,93 miliyar di tahun

2017 menjadi Rp. 5,30 miliyar di tahun 2018

(turun sebesar 61,96%)

Liabilities

Total liabilities in 2018 decreased by 6.35%

(Rp. 72.71 million) compared to the position

at the end of 2017. This decline occurred

mainly due to a decrease in Deferred Tax

Liabilities of Rp 143.52 million (63.59%), namely

from in 2017 amounting to Rp 255.97 million to

Rp 82.18 million in 2018.

Equity

The Cmpany's total equity in 2017 increased

The total equity of the Company in 2018

decreased by 8.45% or Rp 6.98 billion which

was to Rp 75.68 billion from Rp 82.66 billion in

2017, this was due to a decrease in

Comprehensive profit of Rp. 13.93 billion in

2017 to Rp. 5.30 billion in 2018 (down 61.96%)


KETERANGAN

31 Desember 2018/

December, 31st 2018

31 Desember 2017/

December, 31st 2017 DESCRIPTION

Jumlah/

Amount

% Jumlah/

Amount

%

Utang Lain-lain 212,41 19,82% 186,67 16,31% Other Payables

Beban Masih Harus Dibayar 137,10 12,80% 118,70 10,37% Accrued Expenses

Utang Pajak 160,27 14,96% 177,09 15,48% Tax Payables

Liabilitas Pajak Tangguhan 82,18 7,67% 225,70 19,73% Defferred Tax Liabilities

Liabilitas Imbalan Pasca

Kerja Karyawan

479,50 44,75% 436,00 38,11% Benefit-post-employment

Liability

JUMLAH LIABILITAS 1.071,46 100,00 1.144,16 100,00 TOTAL LIABILITIES


KETERANGAN

31 Desember 2018/

December, 31st 2018

31 Desember 2017/

December, 31st 2017

DESCRIPTION Jumlah/

Amount

% Jumlah/

Amount

%

Modal Saham 33.800,00 44,66% 33.800,00 40,89% Share Capital

Modal Disetor Lainnya (202,81) -0,27% (202,81) -0,25% Other Paid in Capital

Saldo Laba: Retained Earnings

Telah ditentukan penggunaannya 2.450,00 3,24% 2.400,00 2,91% Appropriated

Belum ditentukan penggunaannya 34.332,21 45,37% 32.731,53 39,60% Unappropriated

Laba (rugi) komprehensif lainnya 5.299,04 7,00% 13.931,40 16,85% Other Comprehensive gain

(loss)

JUMLAH EKUITAS 75.678,44 100,00 82.660,12 100,00 TOTAL EQUITY

68

Annual Report 2019


Laba (Rugi) Komprehensif

Jumlah laba komprehensif Perseroan untuk

tahun yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2018 sebesar (Rp 6,98) miliar,

mengalami penurunan sebesar 130,76%

dibandingkan dengan tahun yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2017 yang

sebesar Rp 22,69 miliar. Penurunan laba

komprehensif ini disebabkan karena

penurunan nilai investasi efek yang tesedia

untuk dijual (belum terealisasi) sebesar Rp.

22,68 miliar (-161,71%).

Pendapatan

Pendapatan Perseroan berasal dari anjak

piutang dan pembiayaan konsumen,

pendapatan administrasi, pendapatan

provisi, pendapatan denda, pendapatan

bunga bank dan pendapatan lain-lain.

Per 31 Desember 2018, total pendapatan

tercatat sebesar Rp 5,70 miliar, turun sebesar

(55,12%) dibandingkan tahun sebelumnya

per 31 Desember 2017 yaitu Rp 12,70 miliar.

Penurunan pendapatan disebabkan oleh

penjualan surat berharga (83,62%) dari Rp

8,70 miliar menjadi Rp 1,43 miliar.

Beban

Beban Perseroan berasal dari tenaga kerja,

cadangan kerugian penurunan nilai, umum

dan administrasi, imbalan pasca-kerja, dan

beban lain-lain. Hingga Per 31 Desember

2018, Perseroan mencatat total beban

Rp 3,98 miliar naik sebesar 2,33%

dibandingkan 31 Desember 2017, yaitu

sebesar Rp 3,87 miliar. Kenaikan total beban

terutama disebabkan oleh tenaga kerja,

umum dan administrasi sebesar 9,64% dari Rp

3,63 miliar menjadi Rp 3,98 miliar.

Comprehensive Profit (Loss)

The Company's total comprehensive income

for the year ended December 31, 2018

amounted to (Rp. 6.98) billion, a decrease of

130.76% compared to the year ended

December 31, 2017 which amounted to

Rp.22.69 billion. The decrease in

comprehensive income was due to a

decrease in value of available investment

securities for sale (not yet realized) of Rp.

22.68 billion (-161,71%).

Revenue

The Company's revenue comes from

factoring and consumer financing,

administration income, provision income, fine

income, bank interest income and other

income.

As of December 31, 2018, total revenue was

recorded at Rp 5.70 billion, down by (55.12%)

compared to the previous year as of

December 31, 2017, which was Rp 12.70

billion. The decrease in income was due to

the sale of securities (83.62%) from Rp. 8.70

billion to Rp. 1.43 billion.

Expense

The Company's expenses are derived from

labor, allowance for impairment losses,

general and administrative, post-employment

benefits, and other expenses. As of

December 31, 2018, the Company recorded

a total expenses of Rp 3,98 billion, down by

2,33% compared to December 31, 2017,

which amounted to Rp 3,87 billion. The

increase in total expenses was mainly due to

labor, general and administration of 9,64%

from Rp 3,63 billion to Rp 3,98 billion.


KETERANGAN

31 Desember 2018/

December, 31st 2018

31 Desember 2017/

December, 31st 2017

DESCRIPTION Jumlah/

Amount

% Jumlah/

Amount

%

Pembiayaan Konsumen 1.278,38 22,41% 1.046,49 8,24% Consumer Financing

Anjak Piutang 2.887,47 50,63% 2.886,45 22,72% Factoring

Pendapatan lain-lain - bersih 1.537,47 26,96% 8.770,31 69,04% Others Income - net

JUMLAH PENDAPATAN 5.703,32 100.00 12.703,25 100.00 TOTAL INCOME

69

Annual Report 2019


Arus Kas

Analisis arus kas untuk aktivitas operasi pada

perusahaan pembiayaan berbeda dengan

perusahaan-perusahaan lain pada

umumnya, di mana nilai negatif atau

penggunaan kas yang berlebihan terutama

untuk pembiayaan baru menunjukkan

kemampuan dari perusahaan pembiayaan

tersebut dalam mendapatkan pembiayaan

baru. Dengan kata lain, semakin besar

penggunaan kas dari aktivitas operasi

terutama pada pembiayaan baru

mencerminkan pertumbuhan perusahaan

tersebut semakin baik. Adapun rincian arus

kas Perseroan pada tahun 2018 dan 2017

dapat dilihat pada tabel di halaman

berikutnya:

Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas

operasi adalah sebesar Rp. 2,30 miliar dan

(Rp. 9,42 miliar) untuk tahun tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

dan 2017. Penurunan kas bersih diperoleh

dari aktivitas operasi yang terjadi pada 31

Desember 2017 dibandingkan 31 Desember

2016 adalah sebesar Rp 11,72 miliar atau

sebesar 124,47% terutama disebabkan oleh

penurunan pembiayaan.

Cash flow

Cash flow analysis for operating activities in

finance companies is different from other

companies in general, where negative value

or excessive use of cash, especially for new

financing shows the ability of the finance

company to obtain new financing. In other

words, the greater the use of cash from

operating activities, especially on new

financing reflects the better growth of the

company. The details of the Company's cash

flows in 2018 and 2017 can be seen in the

table on the next page:

Net Cash Obtained from Operating Activities

Net cash obtained from operating activities is

Rp. 2.30 billion and (Rp. 9.42 billion) for the

year ended December 31, 2018 and 2017.

The decrease in net cash obtained from

operating activities that occurred on

December 31, 2017 compared to December

31, 2016 was Rp. 11.72 billion or equal to

124.47% mainly due to a decrease in

financing.

KETERANGAN

INFORMATION

2018

Rp. Miliar/

Billion

2017

Rp.Miliar/

Billion

Deviasi/Deviation

Rp.Miliar/

Billion

%

Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities

2,303 (9,415) 11,719 (124,47)

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net cash Used in Investment Activities

(0,106) 9,147 (9,254) (101,17)

Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalent

2,196 (0,267) 2,464 (920,92)

Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents Early in the Year

2,416 2,683 (0,267) (9,97)

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents in End of the Year

4,612 2,416 2,196 90,93

70

Annual Report 2019


Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas

investasi adalah sebesar Rp. 106 juta dan

(Rp. 9,15 miliar) untuk tahun-tahun yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

dan 2017. Kas bersih yang digunakan

aktivitas investasi terutama untuk investasi

pada pembelian dan atau penjualan efek

yang tersedia untuk dijual sebesar Rp 3,83

miliar dan Rp, 3,8 miliar tahun yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan

kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi

yang terjadi pada 31 Desember 2018 adalah

sebesar 101,17 %.

RASIO KEUANGAN UTAMA

PRIMARY FINANCIAL RATIO

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Perusahaan selalu memantau proyeksi arus

kas dan ketersediaan dana untuk melunasi

liabilitas jangka pendek. Perusahaan tidak

mempunyai hutang bank atau kewajiban

jangka panjang lainnya.

Net Cash Used for Investment Activities

Net cash used for investment activities is Rp.

106 million and (Rp. 9.15 billion) for the years

ended December 31, 2018 and 2017. Net

cash used in investing activities mainly for

investments in the purchase and / or sale of

available-for-sale securities amounting to Rp

3.83 billion and Rp. 3.8 billion in the year

ended December 31, 2018. The increase in

net cash used in investment activities that

occurred on December 31, 2018 was

101.17%.

THE ABILITY OF THE PAYMENTS OF LOANS

The company always monitors the cash flow

projections and the availability of funds to

pay off short-term liabilities. The company

does not have bank loans or other long-term

liabilities.

RASIO KEUANGAN/FINANCIAL RATIO 2018 2017

1. RASIO USAHA/OPERATING RATIO (%)

Laba sebelum pajak / Pendapatan usaha

Profit Before Tax / Operating Revenue 30,57% 69,51%

Laba Bersih / Pendapatan Usaha

Net Income / Operating Revenue 28,94% 68,44%

Laba Bersih / Ekuitas

Net Income / Total Equity 2,18% 10,52%

Laba Bersih / Jumlah Aset

Net Income / Total Assets 2,15% 10,37%

Pendapatan / Aset

Revenue / Total Assets 7,43% 15,16%

2. Ratio Keuangan / Financial Ratios (%)

Liabilitas / Ekuitas

Total Liabilities / Total Equity 1,42% 1,38%

Liabilitas / Aset

Total Liabilities / Total Assets 1,40% 1,37%

Gearing Ratio

Gearing Ratio 0,00% 0,00%

3. RASIO PERTUMBUHAN / GROWTH RATIO (%)

Jumlah pendapatan usaha

Total Operating Revenue -55,10% 3,48%

Laba bersih/Net Income -81,01% -1,71%

Jumlah Aset/Total Assets -8,42% 37,34%

Jumlah Liabilitas/Total Liabilities -6,35% 8,60%

Jumlah Ekuitas/Total Equity -8,45% 37,85%

71

Annual Report 2019


TINGKAT KOLEKTIBILITAS

Rincian umur piutang pembiayaan konsumen

tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEBIJAKAN

MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Struktur Permodalan

Modal Perseroan masih menggunakan

modal sendiri, yaitu yang berasal dari modal

disetor dan saldo laba. Modal saham yang

ditempatkan dan disetor pada tahun 2018

adalah sebesar Rp 33,8 miliar

INVESTASI BARANG MODAL YANG

DIREALISASIKAN

Investasi barang modal yang dilakukan

Perseroan sepanjang tahun 2018 dilakukan

untuk menunjang kegiatan operasional.

Investasi barang modal tersebut berupa

prasarana, peralatan, perabotan kantor, dan

komputer. Adapun nilainya mencapai

sebesar Rp132 juta.

COLLECTABILITY LEVEL

The details of the age of consumer financing

receivables in 2018 and 2017 are as follows:

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT

POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Capital Structure

The Company's capital still uses its own

capital, which is derived from paid up capital

and retained earnings. The stock capital

which was issued and paid-up in 2018 was Rp

33,8 billion.

REALIZED CAPITAL GOODS INVESTMENT

Capital goods investment carried out by the

Company throughout 2018 is carried out to

support operational activities. These capital

goods investments include infrastructure,

equipment, office furniture, and computers.

The value reaches Rp132 million.

KETERANGAN

INFORMATION

2018 2017 Naik/Turun

Up/down

Modal ditempatkan dan disetor Capital Issued and Paid-up

33.800,00 33.800,00 0

Tambahan Modal disetor

Additional Paid-up Capital (202,81) (202,81) 0

Pendapatan Komprehensif Lainnya

Other Comprehensive Income 39.631,25 46.662,93 -15,07%

Saldo Laba

Retain Earning 2.450,00 2.400,00 2,08%

UMUR PIUTANG

RECEIVABLE’S AGE

31 Desember 2018/

December, 31st 2018

31 Desember 2017/

December, 31st 2017

Jumlah/

Amount %

Jumlah/

Amount %

Belum jatuh tempo/not yet due 23.877.166.594 100% 26.462.016.274 99.65%

1 – 30 hari/days 0 0% 93.650.900 0.35%

31- 60 hari/days 0 0% 0 0%

61 – 90 hari/days 0 0% 0 0%

> 90 hari/days 0 0% 0 0%

JUMLAH /AMOUNT 23.877.166.594 100,00 26.555.667.174 100,00

72

Annual Report 2019


TARGET DAN REALISASI TAHUN BUKU SERTA

TARGET TAHUN BUKU BERIKUTNYA

Di tengah kondisi perlambatan ekonomi

yang masih berlanjut berdampak pada

pencapaian target pembiayaan yang

disalurkan Perseroan pada tahun 2018.

Pembiayaan yang disalurkan hanya

mencapai 74% dari target yang

dicanangkan, atau mencapai Rp 33,382

miliar dari sebesar Rp 46,157 miliar. Untuk

tahun 2019, Perseroan menargetkan total

pembiayaan mencapai Rp 42 miliar atau

tumbuh sebesar 41% dari realisasi atau

pencapaian pembiayaan pada tahun 2018.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi

setelah Tanggal Laporan Akuntan

Tidak ada informasi dan fakta material yang

terjadi setelah tanggal laporan akuntan

untuk tahun buku 2018.

ASPEK PEMASARAN

Pemasaran

Kegiatan pemasaran memegang peranan

penting, baik untuk memperluas kegiatan

usaha maupun untuk mempertahankan

pangsa pasar dalam industri pembiayaan.

Bagian pemasaran terus meningkatkan

jalinan kerja sama dengan dealer dan mitra

strategis pembiayaan untuk meningkatkan

pembiayaan.

Pemasaran yang dilakukan Perseroan

berfokus pada pelayanan dan pembinaan

hubungan baik kepada mitra usaha, baik itu

bank, lembaga pembiayaan dan kreditur

lainnya, asuransi, dealer dan konsumen.

Hubungan dengan Bank

Perseroan menjaga hubungan yang

berkesinambungan dengan bank, walaupun

saat ini belum terjalin kerjasama dengan

bank dalam hal pendanaan. Kerjasama

yang baik dengan pihak bank memudahkan

Perseroan dalam melakukan transaksi baik itu

dengan pihak dealer maupun konsumen.

TARGET AND REALIZATION OF FISCAL YEAR

AND THE NEXT TARGET OF FISCAL YEAR

In the midst of the ongoing economic

slowdown the impact on the achievement of

the financing target channeled by the

Company in 2018. Financing channeled only

reached 74% of the planned target, or

reached Rp 33,382 bilion from Rp 46,157

miliar. For 2019, the Company targets total

financing to reach Rp 42 bilion, or grow by

41% from the realization or achievement of

financing in 2018.

Informations and Material Facts Which

Occurred After the Date of Accountant Report

There is no material information and facts that

occur after the date of the accountant's

report for fiscal year 2018.

MARKETING ASPECT

Marketing

Marketing activities play an important role,

both to expand business activities and to

maintain market share in the finance industry.

The marketing department continues to

improve the collaboration with dealers and

strategic financing partners to increase

financing.

The Company's marketing focuses on

providing services and fostering good

relationships to business partners, whether

banks, financial institutions and other

creditors, insurance, dealers and consumers.

Relationship with the Bank

The Company maintains a sustainable

relationship with the bank, although there is

currently no cooperation with the bank in

terms of funding. Good cooperation with the

bank facilitates the Company in doing both

transaction with the dealers and consumers.

73

Annual Report 2019


Hubungan dengan Dealer

Perseroan bekerja sama dengan dealer dan

membina hubungan baik dengan

mempertahankan kinerja dan kredibilitas.

Hubungan dengan Konsumen

Untuk mempertahankan kelangsungan

usaha, Perseroan senantiasa meningkatkan

pelayanan terhadap konsumen mulai dari

saat pengajuan kredit hingga berakhirnya

kewajiban konsumen terhadap Perseroan.

Pengajuan kredit diproses dengan mudah,

cepat dan aman tanpa meninggalkan

prinsip kehati-hatian. Perseroan juga

menyediakan beberapa metode

pembayaran angsuran untuk memudahkan

konsumen. Konsumen dapat memastikan

bahwa setelah melakukan pelunasan kredit,

segera dapat diperoleh BPKB. Selain itu

Perseroan juga menawarkan bunga yang

kompetitif.

Hubungan dengan Maskapai Asuransi

Perseroan mengharuskan adanya asuransi

terhadap obyek yang dibiayai untuk

meminimalisasi risiko. Oleh karena itu

Perseroan memelihara hubungan baik

dengan Maskapai Asuransi yang mempunyai

kredibilitas, berskala nasional yang

memberikan pelayanan yang baik kepada

konsumen serta memberikan komitmen yang

baik kepada Perseroan dalam menjalankan

strategi bisnis.

Relationship with Dealer

The Company works closely with dealers and

fostering good relationships by maintaining

performance and credibility.

Relationship with Consumers

In order to maintain business continuity, the

Company continuously improves customer

service starting from the time of credit

application until the end of consumer

obligation to the Company.

Credit application is processed easily, quickly

and safely without leaving the principle of

prudence. The Company also provides

several installment payment methods to

facilitate the consumer. Consumers can

ensure that after credit repayment, BPKB can

be obtained immediately. In addition, the

Company also offers competitive interest.

Relationship with Insurance company

The Company requires the insurance of the

object being financed to minimize the risk.

Therefore, the Company maintains good

relationswith a credible, national-scale

Insurance Company that provides good

service to its custom ers and provides a good

commitment to the Company in executing its

business strategy.

74

Annual Report 2019


KEBIJAKAN DEVIDEN

Memperhatikan kebutuhan dana yang

diperlukan untuk investasi dan modal kerja

dalam rangka pengembangan usaha maka

Perseroan tidak membagikan dividen selama

dua tahun terakhir. Hal ini sudah disetujui

dalam RUPST tangal 29 Mei 2017 dan RUPST

tanggal 29 Juni 2018.

INFORMASI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG

BENTURAN KEPENTINGAN

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat

transaksi yang mengandung benturan

kepentingan pada Perseroan. Perseroan

telah menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai

aturan dan perundang-undangan yang

berlaku.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN YANG BERPENGARUH PADA

PERSEROAN

Sepanjang tahun 2018 terdapat perubahan

peraturan perundangan-undangan, yakni:

DIVIDEND POLICY

Noting the funding requirements needed for

investment and working capital in the context

of business development, the Company has

not distributed dividends for the past two

years. This was approved at the AGM dated

May 29, 2017 and the AGM on June 29, 2018.

INFORMATION OF CONFLICT OF INTEREST

TRANSACTION

Throughout the year 2018, there were no

transactions containing conflict of interest to

the Company. The Company has adopted

GCG principles in accordance with prevailing

rules and regulations.

REGULATION OF CHANGE WHICH IMPACT TO

THE COMPANY

Throughout 2018 changes occurred in terms

of Laws and Regulations, such as :

TANGGAL

DATE

NO. POJK

POJK NO

KETERANGAN

INFORMATION

27 Maret 2018 4/POJK.05/2018 Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

25 April 2018 7 /POJK.04/2018 Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik

Emiten atau Perusahaan Publik

25 Juli 2018 9/POJK.04/2018 Pengambilalihan Perusahaan Terbuka

1 Agustus 2018 11/POJK.04/2018 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk

kepada Pemodal Profesional

10 September

2018

18/POJK.07/2018 Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

6 Desember

2018

17/SEOJK.07/2018 Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di

Sektor Jasa Keuangan

5 Desember

2018

22/POJK.02/2018 Perubahan atas POJK Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Pungutan oleh OJK

10 Desember

2018

26/POJK.02/2018 Perubahan Kedua atas POJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang

Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di

Sektor Jasa Keuangan

27 Desember

2018

36/POJK.04/2018 Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal

28 Desember

2018

34 /POJK.03/2018 Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa

Keuangan

28 Desember

2018

35/POJK.05/2018 Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

75

Annual Report 2019


URAIAN MENGENAI PERUBAHAN KEBIJAKAN

AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PERSEROAN

PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Berikut ini adalah standar dan perubahan

yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari

2018 dan relevan dengan Perusahaan.

- Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas

tentang Prakarsa Pengungkapan, berlaku

efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan

dini diperkenankan.

Amandemen ini mensyaratkan entitas

untuk menyediakan pengungkapan yang

memungkinkan pengguna laporan

keuangan untuk mengevaluasi

perubahan pada liabilitas yang timbul dari

aktivitas pendanaan, termasuk perubahan

yang timbul dari arus kas maupun

perubahan non-kas.

- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan

tentang Pengakuan Aset Pajak

Tangguhan untuk Rugi yang Belum

Direalisasi, berlaku efektif 1 Januari 2018

dengan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa

untuk menentukan apakah laba kena

pajak akan tersedia sehingga perbedaan

temporer yang dapat dikurangkan dapat

dimanfaatkan; estimasi atas kemungkinan

besar laba kena pajak masa depan

dapat mencakup pemulihan beberapa

aset entitas melebihi jumlah tercatatnya

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Secara umum, kinerja keuangan industri

pembiayaan 2018 masih menunjukkan kinerja

yang cukup bagus di tengah tengah

dinamika dan tantangan yang terjadi selama

2018.

Kinerja keuangan yang baik, ini tidak terlepas

dari kebijakan perusahaan pembiayaan

yang lebih selektif dan lebih prudent dalam

penyaluran pembiayaan serta langkah

efisiensi dalam menyikapi keterbatasan

sumber pendanaan.

Ada tiga tantangan terbesar perusahaan

multifinance pada 2019 ini. Tiga tantangan

tersebut adalah membangun kepercayaan

THE EXPLANANTION OF THE CHANGE IN

ACCOUNTING POLICY WHICH IMPLEMENTED

BY COMPANY IN THE LAST FISCAL YEAR

The following standard and amendments,

which became effective starting January 1,

2018, which are considered relevant to the

Company.

- Amendments to PSAK 2: Statement of

Cash Flows on the Disclosures Initiative,

effective January 1, 2018 with earlier

application is permitted.

This amendments requires entities to

provide disclosures that enable the

financial statements users to evaluate the

changes in liabilities arising from financing

activities, including changes from cash

flow and non-cash.

- Amendments to PSAK 46: Income Taxes on

the Recognition of Deferred Tax Assets for

Unrealized Losses, effective January 1,

2018 with earlier application is permitted.

This amendments clarifies that to

determine whether the taxable income will

be available so that the deductible

temporary differences can be utilized;

estimates of the most likely future taxable

income can include recovery of certain

assets of the entity exceeds its carrying

amount.

INFORMATION OF BUSINESS CONTINUITY

In general, the financial performance of the

2018 finance industry still shows good

performance amidst the dynamics and

challenges that occurred during 2018.

Good financial performance is inseparable

from a more selective and more prudent

financing company policy in financing

distribution and efficiency measures in

addressing the limited funding.

There are three biggest challenges for

finance companies in 2019. The three

challenges are to build banking trust,

76

Annual Report 2019


perbankan, kedua permodalan dan ketiga

adalah penggunaan teknologi digital.

1. Tantangan pertama adalah membangun

kembali kepercayaan sektor perbankan.

Industri pembiayaan saat ini sumber

pendanaanya masih bergantung pada

pinjaman bank. Beberapa peristiwa pada

tahun 2017 dan 2018 seharusnya menjadi

pelajaran yang berharga dan pekerjaan

rumah yang cukup berat untuk

membangun kembali kepercayaan pihak

perbankan yang turun sangat signifikan

pada tahun 2018.

Salah satu langkah strategis yang sudah

dilakukan oleh asosiasi pembiayaan (APPI)

dengan membangun sistem aset registri

yang diharapkan dapat menjadi

instrumen bersama antara perusahaan

pembiayaan dan perbankan untuk

mencegah terjadi praktik double

pledging.

2. Tantangan kedua adalah penguatan

modal.

Sesuai dengan regulasi syarat minimum

ekuitas Rp. 100 miliar tersebut harus

dipenuhi paling lambat pada akhir tahun

2019.

3. Tatangan ketiga adalah penggunan

teknologi digital dalam mendukung proses

bisnis pembiayaan.

Dengan semakin berkembangnya fintech

dalam 2 terakhir ini, tentunya menjadi

tantangan sendiri bagi perusahaan

pembiayaan untuk melakukan perbaikan

layanan melalui IT enchancement guna

mendukung perluasan cakupan ruang

pemasaran, memperbaiki credit scoring

system, serta menyediakan berbagai opsi

payment points yang mempermudah

debitur dalam pembayaran angsuran.

Bagaimana pertumbuhan industri

pembiayaan tahun depan? Sejauh ini,

Perseroan masih tetap optimistis menyambut

tahun politik 2019. Pemilu tahun depan

diyakini bisa mendatangkan peluang-

peluang baru, terkait usaha-usaha yang

berhubungan dengan pesta politik dan

dengan memperhatikan ketiga tantangan

tersebut di atas.

second capital and thirdly the use of digital

technology.

1. The first challenge is to rebuild the

confidence of the banking sector.

The finance industry is currently relying on

bank loans. Some of the events in 2017

and 2018 should be valuable lessons and

homework that is heavy enough to rebuild

the confidence of the banking sector

which fell very significantly in 2018.

One strategic step that has been carried

out by the finance association (APPI) is to

build a registry asset system that is

expected to be a joint instrument

between finance companies and banks to

prevent double pledging.

2. The second challenge is strengthening

capital.

In accordance with the regulation of

minimum equity requirements of Rp. 100

billion must be met no later than the end

of 2019.

3. The third challenge is the use of digital

technology in supporting financing

business processes

With the development of fintech in the last

2 years, it is certainly a challenge for

finance companies to improve services

through IT enhancements to support the

expansion of the marketing space,

improve the credit scoring system, and

provide various payment points options

that make it easier for debtors to pay

installments.

What is the growth of the financing industry

next year? So far, the Company is still

optimistic about welcoming the political year

2019. Next year's election is believed to be

able to bring new opportunities, related to

businesses related to political parties, and

taking into account the three challenges

mentioned above.

77

Annual Report 2019


78

Annual Report 2019


Tata Kelola Perseroan Corporate Governance

79 Tata Kelola Perseroan

Corporate Governance

84 Rapat Umum Pemegang Saham

Shareholders General Meeting

88 Direksi

Directors

96 Dewan Komisaris

Board of Commissioners

109 Komite Audit

Audit Committee

116 Sekretaris Perseroan

Corporate Secretary

121 Audit Internal

Internal Audit

123 Akuntan Independen

Independent Accountant

124 Manajemen Risiko

Risk Management

137 Perkara Penting

Important Case

138 Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistle Blower System

79

Annual Report 2019


TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Tata Kelola perusahaan merupakan suatu

aspek penting dalam pengelolaan kegiatan

operasional Perseroan sehari-hari untuk

mendukung pengembangan informasi yang

lebih baik, transparan dan bertanggung

jawab kepada Pemegang Saham dan

menerapkan praktek terbaik terhadap

manajemen yang dapat dipercaya dan

professional.

Tata kelola Perusahaan yang Baik (GCG)

merupakan bagian terpenting bgi Perseroan

dalam menjalankan bisnisnya. Perseroan

menyadari pentingnya GCG akan

memberikan nilai tambah bagi para

pemangku kepentingan serta menciptakan

keunggulan Perseroan untuk menghadapi

persaingan usaha dengan cara :

• Mengoptimalkan nilai Perseroan melalui

penerapan prinsip-prinsip transparansi,

akuntabilitas, tanggung jawab,

independensi dan kewajaran.

• Meningkatkan kinerja Perseroan dan

daya saing melalui pengelolaan yang

bersih dan transparan.

• Menciptakan lingkungan kerja yang

sehat, hubungan yang harmonis bagi

perseroan dan karyawan serta

lingkungan tempat kegiatan Perseroan.

• Memfasilitasi investasi dan pertumbuhan

ekonomi nasional.

Dasar Penerapan GCG

Penerapan GCG merupakan bagian integral

terhadap kelangsungan usaha Perseroan

yang mengacu kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia (UU

RI):

a. UU RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang

Keselamatan Kerja;

b. UU RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang

Pasar Modal;

CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance is an important

aspect in managing the Company's daily

operational activities to support the

development of better, transparent and

accountable information to Shareholders and

apply best practice to reliable and

professional management.

Good Corporate Governance (GCG) is the

most important part of the Company in

conducting its business. The Company

recognizes the importance of GCG in order

to provide added value to the stakeholders

as well as to create the Company's

advantage to face business competition by:

Optimizing the value of the Company

through the application of principles of

transparency, accountability,

responsibility, independence and

fairness.

Improve the Company's performance

and competitiveness through clean and

transparent management.

Creating a healthy working environment,

harmonious relationships for the

company and employees and the

environment in which the Company

operates.

Facilitate investment and national

economic growth.

Basic Implementation of GCG

The implementation of GCG is an integral

part of the Company's business continuity

which refers to:

1. Law of the Republic of Indonesia (UU RI):

a. UU RI Number 1 Year 1970

concerning Work Safety;

b. Law Number 8 Year 1995 regarding

Capital Market;

80

Annual Report 2019


c. UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen;

d. UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi;

e. UU RI Nomor 25 Tahun 2003 tentang

Tindak Pidana Pencucian Uang;

f. UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas;

g. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik.

2. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal

dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK):

a. Keputusan Ketua Bapepam-LK

Nomor Kep-27/PM/2003 tentang

Laporan Realisasi Penggunaan

Dana Hasil Penawaran Umum

(lampiran peraturan Nomor X.K.4);

b. Keputusan Ketua Bapepam-LK

Nomor Kep-179/BL/2008 tentang

Pokok-pokok Anggaran Dasar

Perseroan yang Melakukan

Penawaran Umum Efek Bersifat

Ekuitas dan Perusahaan Publik

(lampiran peraturan Nomor IX.J.1);

c. Keputusan Ketua Bapepam-LK


Pembentukan dan Pedoman

Penyusunan Piagam Unit Audit

Internal (lampiran peraturan Nomor

IX.I.7);

d. Keputusan Ketua Bapepam-LK


Transaksi Afiliasi dan Benturan

Kepentingan Transaksi Tertentu

(lampiran peraturan Nomor IX.E.1);

e. Keputusan Ketua Bapepam-LK


Penyajian dan Pengungkapan

Laporan Keuangan Emiten atau

Perusahaan Publik (Lampiran

Peraturan Nomor VIII.G.7);

c. Law Number 8 Year 1999 regarding

Consumer Protection;

d. Law Number 20 Year 2001 on the

Eradication of Corruption;

e. Law Number 25 Year 2003 regarding

Money Laundering Crime;

f. Law Number 40 Year 2007 regarding

Limited Liability Company;

g. RI Law Number 14 Year 2008 on

Public Information Openness.

2. Regulation of the Capital Market and

Financial Institution Supervisory Agency

(Bapepam-LK):

a. Decision of the Chairman of

Bapepam-LK Number Kep-27 / PM /

2003 concerning Report on the

Realization of the Use of Funds from

the Public Offering (Attachment to

Regulation Number X.K.4);

b. Decision of the Chairman of

Bapepam-LK Number Kep-179 / BL /

2008 on Principles of Articles of

Association of Companies

Conducting Public Offering of Equity

Securities and Public Companies

(Attachment to Regulation Number

IX.J.1);

c. Decision of the Chairman of


2008 concerning the Establishment

and Guidelines for the Formulation of

the Charter of the Internal Audit Unit

(Attachment to Regulation Number

IX.I.7);

d. Decision of the Chairman of


2008 concerning Affiliate

Transactions and Conflict of Interest

on Certain Transactions (Attachment

to Regulation Number IX.E.1);

e. Decision of the Chairman of


2012 concerning Presentation and

Disclosure of Financial Statements of

Issuers or Public Companies

(Attachment to Rule Number

VIII.G.7);

81

Annual Report 2019


f. Keputusan Ketua Bapepam-LK


Kewajiban Penyampaian Laporan

Tahunan Bagi Emiten atau

Perusahaan Publik (lampiran

peraturan Nomor X.K.6);

g. Keputusan Ketua Bapepam-LK


Pembentukan dan Pedoman

Pelaksanaan Kerja Komite Audit

(lampiran peraturan Nomor IX.I.5).

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

(POJK):

a. POJK Nomor 4/POJK.05/2013

tentang Penilaian Kemampuan dan

Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada

Perusahaan Perasuransian, Dana

Pensiun, Perusahaan Pembiayaan,

dan Perusahaan Penjaminan;

b. POJK Nomor 1/POJK.07/2013

tentang Perlindungan Konsumen

Sektor Jasa Keuangan;

c. POJK Nomor 3/POJK.02/2014

tentang Tata Cara Pelaksanaan

Pungutan oleh Otoritas Jasa

Keuangan;

d. POJK Nomor 4/POJK.04/2014

tentang Tata Cara Penagihan Sanksi

Administratif Berupa Denda di Sektor

Jasa Keuangan;

e. POJK Nomor 10/POJK.05/2014

tentang Penilaian Tingkat Risiko

Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;

f. POJK Nomor 11/POJK.05/2014

tentang Pemeriksaan Langsung

Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank;

g. POJK Nomor 28/POJK.05/2014

tentang Perizinan Usaha dan

Kelembagaan Perusahaan

Pembiayaan;

h. POJK Nomor 29/POJK.05/2014

tentang Penyelenggaraan Usaha

Perusahaan Pembiayaan;

i. POJK Nomor 30/POJK.05/2014

tentang Tata Kelola Perusahaan

yang Baik Bagi Perusahaan

Pembiayaan;

f. Decision of the Chairman of


2012 on Obligation of Submission of

Annual Reports for Issuers or Public

Companies (attachment to

Regulation Number X.K.6);

g. Decision of the Chairman of


2012 on the Formation and

Implementation Guidelines of the

Audit Committee (attachment to

Regulation Number IX.I.5).

3. Regulation of the Financial Services

Authority (POJK):

a. POJK Number 4 / POJK.05 / 2013

concerning Assessment of Ability

and Fit for Major Parties in Insurance

Companies, Pension Funds,

Financing Companies and

Guarantee Companies;

b. POJK Number 1 / POJK.07 / 2013 on

Consumer Protection in the Financial

Services Sector;

c. POJK Number 3 / POJK.02 / 2014 on

Procedures for Implementation of

Levies by the Financial Services

Authority;

d. POJK Number 4 / POJK.04 / 2014

concerning Procedures for Charging

Administrative Sanctions in the Fines

of the Financial Services Sector;

e. POJK Number 10 / POJK.05 / 2014

regarding Risk Rating of Non-Bank

Financial Services Institutions;

f. POJK Number 11 / POJK.05 / 2014

concerning Direct Inspection of Non-

Bank Financial Services Institution;

g. POJK Number 28 / POJK.05 / 2014 on

Business Licensing and Institutional

Financing Companies;

h. POJK Number 29 / POJK.05 / 2014

concerning the Operation of

Financing Companies;

i. POJK Number 30 / POJK.05 / 2014

regarding Good Corporate

Governance for Financing

Companies;

82

Annual Report 2019


j. POJK Nomor 32/POJK.04/2014

tentang Rencana dan

Penyelenggaraan Rapat Umum

Pemegang Saham Perusahaan

Terbuka

k. POJK Nomor 33/POJK.04/2014

tentang Direksi dan Dewan Komisaris

Emiten atau Perusahaan Publik;

l. POJK Nomor 34/POJK.04/2014

tentang Komite Nominasi dan

Remunerasi Emiten atau Perusahaan

Publik;

m. POJK Nomor 35/POJK.04/2014

tentang Sekretaris Perusahaan

Emiten atau Perusahaan Publik;

n. POJK Nomor 36/POJK.04/2014

tentang Penawaran Umum

Berkelanjutan Efek Bersifat Utang

dan/atau Sukuk;

o. POJK Nomor 38/POJK.04/2014

tentang Penambahan Modal

Perusahaan Terbuka Tanpa

Memberikan Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulu;

p. Roadmap Tata Kelola Perusahaan

Indonesia Tahun 2014.

q. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang

Penerapan Pedoman Tata Kelola

Perusahaan Terbuka.

r. Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015

Tentang Pedoman Tata Kelola

Perusahaan Terbuka

s. Pedoman Umum Good Corporate

Governance Indonesia Tahun 2016

oleh Komite Nasional Kebijakan

Governance.

t. Anggaran Dasar PT Danasupra

Erapacific Tbk

u. Peraturan Perusahaan dan Surat

Keputusan PT Danasupra Erapacific

Tbk.

j. POJK Number 32 / POJK.04 / 2014 on

the Plan and Implementation of the

Open Company General Meeting of

Shareholders

k. POJK No. 33 / POJK.04 / 2014

concerning the Board of Directors

and Board of Commissioners of

Issuers or Public Companies;

l. POJK Number 34 / POJK.04 / 2014

concerning Nomination and

Remuneration Committee of Issuer or

Public Company;

m. POJK Number 35 / POJK.04 / 2014

concerning the Corporate Secretary

of Issuer or Public Company;

n. POJK Number 36 / POJK.04 / 2014

concerning Public Offering of Debt

Securities and / or Sukuk;

o. POJK No. 38 / POJK.04 / 2014

concerning the Addition of Open

Company Capital without Granting

Preemptive Rights;

p. Roadmap of Corporate

Governance of Indonesia 2014.

q. Regulation of the Financial Services

Authority Number 21 / POJK.04 /

2015 Concerning Implementation of

Open Corporate Governance

Guidelines.

r. Circular Letter of the Financial

Services Authority No. 32 / SEOJK.04 /

2015 About Open Corporate

Governance Guidelines

s. The 2016 Good Corporate

Governance General Guidelines of

Indonesia by the National Committee

on Governance Policy.

t. The Articles of Association of


u. Regulations and Policies of

PT Danasupra Erapacific Tbk.

83

Annual Report 2019


Pedoman Umum GCG ialah berdasarkan

parameter-parameter yakni, Transparansi,

Akuntabilitas, Tanggung Jawab,

Kemandirian dan Kewajaran dan Kesetaraan

dalam kegiatan bisnis.

Sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor

30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan

Pembiayaan, struktur dan mekanisme tata

kelola di Perseroan terdiri dari :

• Organ Utama terdiri dari: Rapat Umum

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan

Direksi.

• Organ Pendukung terdiri dari: Komite

Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite

Nominasi dan Remunerasi, Sekretaris

Perusahaan, Unit Audit Internal, dan

Auditor Eksternal.

Penerapan Asas Tata Kelola Perusahaan

yang Baik

Transparansi

Perseroan berkomitmen untuk menyediakan

akses ke informasi yang akurat dan tepat

waktu secara otentik mengenai kegiatan

operasinya, termasuk status keuangan,

eksekutif dan kepemilikan, kepada setiap

pemangku kepentingan.

Akuntabilitas

Perseroan menerapkan aturan professional

standar dalam setiap kegiatannya dan

dalam menetapkan serta melaksanakan

kebijakan atas kegiatan Perseroan.

Tanggung Jawab

Perseroan bertanggung jawab penuh atas

setiap keputusan yang diambil oleh para

eksekutif dan stafnya. Perseroan

bertanggung jawab untuk memberikan

klarifikasi dan menjelaskan secara

komprehensif atas tindakan yang diambil

untuk mencapai tujuan Perseroan. Demikian

juga dengan semua karyawan.

The General Guidelines for GCG are based

on parameters namely, Transparency,

Accountability, Responsibility, Independence

and Fairness and Equality in business

activities.

According to Law no. Law No. 40 Year 2007

on Limited Liability Companies and

Regulation of Financial Services Authority

Number 30 / POJK.05 / 2014 regarding Good

Corporate Governance for Financing

Companies, the structure and governance

mechanisms of the Company consist of:

• Main Organs consist of: General Meeting

of Shareholders, Board of Commissioners

and Board of Directors.

• The Supporting Body consists of: Audit

Committee, Risk Monitoring Committee,

Nomination and Remuneration

Committee, Corporate Secretary,

Internal Audit Unit, and External Auditor.

Application of Good Corporate Governance

Principles

Transparency

The Company is committed to providing

access to accurate and timely information on

its operations, including financial status,

executive and ownership, to each

stakeholder.

Accountability

The Company applies standard professional

rules in all its activities and in establishing and

implementing policies on the Company's

activities.

Responsible

The Company is fully responsible for any

decisions made by its executives and staff.

The Company is responsible for clarifying and

explaining comprehensively the actions

taken to achieve the Company's objectives.

Likewise with all employees.

84

Annual Report 2019


Kemandirian

Perseroan dikelola secara profesional tanpa

benturan kepentingan dan

pengaruh/tekanan dari pihak manapun

yang tidak sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip

korporasi yang sehat.

Kewajaran dan Kesetaraan

Merupakan kebijakan Perseroan untuk

memastikan bahwa setiap rencana,

keputusan dan implementasi kebijakan

dilakukan demi kepentingan semua

Pemegang Saham sejauh dimungkinkan,

termasuk mitra bisnis dan konsumen.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

adalah organ Perseroan yang mempunyai

wewenang yang tidak diberikan kepada

Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas

yang ditentukan dalam Undang-Undang dan

Anggaran Dasar. Wewenang tersebut

mencakup meminta pertanggung jawaban

Dewan Komisaris dan Direksiterkait dalam

pengelolaan Perseroan, mengubah

Anggaran Dasar, mengangkat dan

memberhentikan Direksi dan Dewan

Komisaris, memutuskan pembagian tugas

dan wewenang pengurusan di antara Direksi

dan lain-lain.

RUPS adalah struktur tertinggi dalam

organisasi Perusahaan. RUPSmemiliki hak

untuk membuat keputusan tertentu.

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar

Perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan (RUPST) dilaksanakan paling lambat

6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan

ditutup.

Tahapan dan tata cara RUPS

Pengumuman RUPS kepada Pemegang

Saham Perusahaan dilakukan oleh Direksi

paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum

pemanggilan RUPS. Pengumuman dilakukan

melalui:

Independence

The Company is professionally managed

without conflict of interest and influence /

pressure from any party that is inconsistent

with applicable legislation and sound

corporate principles.

Fairness and Equality

It is the Company's policy to ensure that any

plans, decisions and policy implementation

are in the best interests of all Shareholders as

far as possible, including business partners

and consumers.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders (GMS) is

an organ of the Company which has

authority not given to the Board of

Commissioners or the Board of Directors within

the limits specified in the Law and Articles of

Association. Such powers include requests for

the responsibilities of the Board of

Commissioners and Directors in the

management of the Company, amend the

Articles of Association, appoint and dismiss

Board of Directors and Board of

Commissioners, decide on the distribution of

duties and authority of management among

Directors and others.

GMS is the highest structure in the

organization of the Company. The GMS has

the right to make certain decisions. As

stipulated in the Company's Articles of

Association. The Annual General Meeting of

Shareholders (AGMS) is held no later than 6

(six) months after the Company's financial

year closes.

Stages and procedures of the GMS

The GMS's announcement to the Company's

Shareholders shall be made by the Board of

Directors no later than 14 (fourteen) days prior

to the call of the GMS. Announcements

made through:

85

Annual Report 2019


1. Surat kabar harian yang berbahasa dan

berperedaran nasional di Indonesia.

2. Situs web Bursa Efek Indonesia

3. Situs web Perusahaan (dalam Bahasa

Indonesia dan/atau bahasa Inggris).

Perusahaan melakukan Pemanggilan RUPS

paling lambat 21 (dua puluh satu) hari

sebelum pelaksanaan RUPS. Pemangggilan

RUPS memuat informasi antara lain:

1. Tanggal penyelenggaraan RUPS

2. Waktu penyelenggaraan RUPS

3. Tempat penyelenggaraan RUPS

4. Ketentuan Pemegang Saham yang

berhak hadir

5. Mata acara rapat

6. Bahan mata acara rapat tersedia bagi

Pemegang Saham sejak tanggal

pemanggilan RUPS sampai dengan

penyelenggaraan RUPS.

Tempat pelaksanaan RUPS adalah di lokasi

tempat beroperasinya Perusahaan atau di

Provinsi tempat kedudukan bursa efek

dimana saham dicatatkan.

RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris

yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Jika

semua anggota Dewan Komisaris

berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh

salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk

oleh Direksi.

Keputusan RUPS diambil berdasarkan

musyawarah untuk mufakat, apabila tidak

tercapai maka keputusan diambil

berdasarkan pemungutan suara.

Perusahaan wajib membuat risalah RUPS dan

ringkasan risalah RUPS. Risalah RUPS wajib

ditandatangani oleh pimpinan rapat dan

paling sedikit 1 (satu) orang pemegang

saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.

Penandatanganan risalah RUPS tidak

diperlukan apabila risalah tersebut dibuat

dalam bentuk Akta Notaris.

1. Daily newspapers that speak and have

national circulation in Indonesia.

2. Indonesia Stock Exchange Website

3. Company Website (in Bahasa Indonesia

and / or English).

The Company shall invite the GMS no later

than 21 (twenty one) days prior to the

General Meeting of Shareholders. The

invitation of the GMS includes information

such as:

1. Date of GMS

2. The timing of the GMS

3. The venue of the GMS

4. Rules of Shareholders entitled to attend.

5. Eye of the meeting

6. Materials of the agenda of the meeting

are available to the Shareholders from

the date of the invitation of the GMS to

the holding of the GMS.

The place of execution of the GMS is at the

location where the Company operates or in

the province where the stock exchange is in

which the shares are listed.

The GMS is chaired by a member of the

Board of Commissioners appointed by the

Board of Commissioners. If all members of the

Board of Commissioners are not present, the

meeting shall be chaired by one of the

members of the Board of Directors appointed

by the Board of Directors.

GSM resolutions are taken by deliberation for

consensus, if not reached then the decision is

taken by vote.

The Company shall prepare the minutes of

the General Meeting of Shareholders and a

summary of the minutes of the GMS. The

minutes of the GMS shall be signed by the

chairman of the meeting and at least 1 (one)

shareholder appointed by the GMS. The

signing of the minutes of the GMS is not

required if the minutes are made in the form

of a Notarial Deed.

86

Annual Report 2019


Pengumuman risalah RUPS dilaksanakan

paling lambat 2 (dua) hari setelah RUPS

diselenggarakan, yang dilakukan melalui:

1. Surat kabar harian yang berbahasa dan

berperedaran nasional di Indonesia

2. Situs web bursa efek

3. Situs web Perusahaan (dalam Bahasa

Indonesia dan/atau bahasa Inggris).

Pada tahun 2018 telah diselenggarakan

Rapat Umum Pemegang Saham, pada

tanggal 29 Juni 2018 telah dilakukan Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

dengan kuorum 92,06%. Agenda dan

keputusan yang dihasilkan adalah sebagai

berikut:

Agenda RUPST (29 Juni 2018)

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan

Tahunan termasuk Laporan Keuangan

serta Laporan Pengawasan Dewan

Komisaris untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2017;

2. Penetapan penggunaan laba bersih

Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember

2017;

3. Pemberian wewenang kepada Dewan

Komisaris Perseroan untuk menunjuk

Akuntan Publik yang akan mengaudit

buku-buku Perseroan untuk tahun buku

2018 dan menetapkan jumlah honorarium

Akuntan Publik tersebut dan persyaratan

lainnya;

4. Pemberian kuasa kepada Wakil

Pemegang Saham Utama untuk

menetapkan honorarium anggota

Dewan Komisaris dan menetapkan gaji

anggota Direksi Perseroan.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Tahunan(29 Juni 2018) :

1. Memberikan persetujuan atas Laporan

Tahunan termasuk laporan keuangan

dan laporan pengawasan Dewan

Komisaris untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2017 serta

memberikan pembebasan

The announcement of the minutes of the

GMS shall be held no later than 2 (two) days

after the General Meeting of Shareholders is

held, conducted through:

1. Daily newspapers that speak and have

national circulation in Indonesia

2. Securities exchange website

3. Company Website (in Bahasa Indonesia

and / or English).

In 2018, the General Meeting of Shareholders

held on June 29, 2018, the Annual General

Meeting of Shareholders (AGMS) was held

with 97.49% quorum. The resulting agenda

and decisions are as follows:

AGM Agenda (June 29, 2018)

1. Approval and Ratification of the Annual

Report including the Financial Statements

and the Board of Commissioners

Supervisory Report for the financial year

ending on December 31, 2017;

2. Determination of the use of the

Company's net profit for the financial

year ending on 31 December 2017;

3. Granting authority to the Board of

Commissioners of the Company to

appoint a Public Accountant who will

audit the Company's books for fiscal year

2018 and determine the honorarium for

the Public Accountant and other

requirements;

4. Granting power to the Deputy Main

Shareholders to determine the

honorarium of members of the Board of

Commissioners and determine the

salaries of members of the Company's

Board of Directors.

Resolution of the Annual General Meeting of

Shareholders (June 29, 2018):

1. Approval of the Annual Report including

the financial statements and supervisory

reports of the Board of Commissioners for

the fiscal year ending December 31,

2017 and grant the acquitition

87

Annual Report 2019


dan pemberesan (acquit et decharge)

kepada Direksi Perseroan atas tindakan

pengurusan, dan kepada Dewan

Komisaris atas tindakan pengawasan,

sepanjang tindakan pengurusan dan

pengawasan itu tercermin dalam

Laporan Keuangan Perseroan.

2. Memberikan persetujuan atas

Penetapan penggunaan Laba Bersih

Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember

2017, yaitu:

a. sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh

juta rupiah) akan dipergunakan

untuk dana cadangan Perseroan ;

dan

b. sebesar Rp. 22.644.842.479,- (dua

puluh dua miliar enam ratus empat

puluh empat juta delapan ratus

empat puluh dua ribu empat ratus

tujuh puluh sembilan rupiah)

dimasukkan sebagai laba ditahan

untuk keperluan modal kerja dan

pengembangan usaha dimasa

datang.

3. Menyetujui pemberian wewenang

kepada Dewan Komisaris Perseroan

untuk menunjuk Akuntan Publik yang

akan mengaudit buku-buku Perseroan

untuk tahun buku 2018 dan menetapkan

jumlah honorarium Akuntan Publik

tersebut dan persyaratan lainnya.

Dengan ketentuan dan kriteria Kantor

Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas

Jasa Keuangan.

4. Menyetujui pemberian kuasa kepada

Wakil Pemegang Saham Utama untuk

menetapkan honorarium anggota

Dewan Komisaris dan menetapkan gaji

anggota Direksi Perseroan.

and discharge (acquit et decharge) to

the Board of Directors of the Company

for management actions, and to the

Board of Commissioners for supervisory

actions, as long as the management and

supervision actions are reflected in the

Company's Financial Statements.

2. To approve the determination of the use

of the Company's Net Profit for the

financial year ended on 31 December

2017, namely:

a. Rp. 50,000,000 (fifty million rupiah) will

be used for the Company's reserve

fund; and

b. Rp. 22.644.842.479,- (twenty two

billion six hundred forty four million

eight hundred forty two thousand

four hundred seventy nine rupiah)

included as retained earnings for the

purposes of working capital and

business development in the future.

3. Approved the authorization of the Board

of Commissioners of the Company to

appoint a Public Accountant who will

audit the books of the Company for fiscal

year 2018 and determine the honorarium

of the Public Accountant and other

requirements. With the provisions and

criteria of the Public Accounting Firm

registered with the Financial Services

Authority.

4. Approved the power of attorney to the

Deputy Main Shareholders to determine

the honorarium of members of the Board

of Commissioners and determine the

salaries of members of the Company's

Board of Directors.

88

Annual Report 2019


DIREKSI

Direksi terdiri dari dua orang, yaitu satu orang

Presiden Direktur dan satu orang Direktur.

Pedoman Kerja Direksi

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi

mempunyai peran yang sangat penting

dalam mengelola jalannya usaha

Perusahaan, sehingga diperlukan suatu

Pedoman Kerja sebagai pedoman bagi

Direksi dalam melaksanakan tugas tanggung

jawab dan wewenangnya, yang disusun

berdasarkan Pedoman Umum GCG

Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan

Governance 2006 Anggaran Dasar

Perseroan, Undang-Undang Nomor 40/2007

tentang Perseroan Terbatas, Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor

33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan

Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Cakupan Pedoman Kerja Direksi :

1. Komposisi, Pengangkatan,

Pemberhentian serta masa jabatan

Direksi.

2. Nominasi dan Persyaratan Keanggotaan

Direksi.

3. Program pengenalan anggota Direksi.

4. Tugas, tanggung jawab, wewenang dan

pendelegasian wewenang Direksi.

5. Fungsi utama pendukung Direksi.

6. Remunerasi bagi Direksi.

7. Mekanisme dan tata tertib rapat Direksi,

8. Kode etik.

9. Pertanggungjawaban Direksi.

10. Hubungan Dewan Komisaris dengan

Direksi.

11. Evaluasi Kinerja Direksi.

Pedoman kerja Direksi akan senantiasa

dievaluasi setiap tahunnya guna disesuaikan

dengan perubahan peraturan yang berlaku

dan disesuaikan dengan kebutuhan

Perusahaan

DIRECTORS

The Board of Directors consists of two persons,

one President Director and one Director.

Working Guidelines of the Board of Directors

In performing its duties, the Board of Directors

has a very important role in managing the

business of the Company, so that a Working

Manual is required as a guide for the Board of

Directors in performing its duties and

responsibilities, which are based on the GCG

Indonesia General Guidelines of the National

Committee on Governance Policy 2006 of

the Company's Articles of Association, Law

Number 40/2007 on Limited Liability

Companies, Regulation of the Financial

Services Authority Number 33 / POJK.04 / 2014

concerning the Board of Directors and Board

of Commissioners of Emiten or Public

Companies.

Scope of Work Guidance of Directors:

1. Composition, Appointment, Dismissal and

tenure of the Board of Directors.

2. Nomination and Membership

Requirements of the Board of Directors.

3. Directors recognition program.

4. Duties, responsibilities, authority and

delegation of authority of the Board of

Directors.

5. Main functions of the Board of Directors.

6. Remuneration for the Board of Directors.

7. Mechanism and disciplinary meeting of

the Board of Directors,

8. Code of ethics.

9. Accountability of the Board of Directors.

10. The relationship between the Board of

Commissioners and the Board of

Directors.

11. Performance Evaluation of the Board of

Directors.

The Board of Directors' guidelines will always

be evaluated annually to conform with

changes to applicable regulations and

tailored to the needs of the Company.

89

Annual Report 2019


Pembagian Tugas Direksi

Pembagian tugas dan wewenang setiap

anggota Direksi ditetapkan berdasarkan

nama jabatan masing-masing anggota

Direksi sebagaimana ditetapkan dalam

pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS.

Selanjutnya Direksi menetapkan pembagian

tugas dan wewenang setiap anggota Direksi

sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab

antara lain :

Direksi bertanggung jawab penuh atas

pelaksanaan kepengurusan Perseroan.

Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai

dengan kewenangan dan tanggung

jawabnya sebagaimana diatur dalam

Anggaran Dasar dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip

GCG dalam setiap kegiatan usaha

Perseroan dalam seluruh tingkatan atau

jenjang organisasi.

Direksi wajib menindaklanjuti temuan

audit dan rekomendasi dari satuan kerja

Audit Internal Perseroan, Auditor

Eksternal, hasil pengawasan OJK,

dan/atau hasil otoritas lainnya.

Mewakili Perseroan baik di dalam

maupun di luar pengadilan.

Presiden Direktur

1. Merencanakan, mengkoordinasikan,

mengarahkan, mengendalikan,

mengawasi, dan mengevaluasi tugas

korporasi dan unit bisnis, agar seluruh

kegiatan berjalan sesuai dengan visi,

misi, sasaran usaha, strategi, kebijakan,

dan program kerja yang ditetapkan

2. Menyelaraskan seluruh inisiatif-inisiatif

internal Perseroan, serta memastikan

terjadinya peningkatan kemampuan

bersaing Perseroan.

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas

operasional di bidang pelaksanaan audit

internal dan kesekretariatan korporasi,

pelayanan hukum serta memastikan

kepatuhan terhadap hukum regulasi.

Division Of Duties Of Directors

The division of duties and authority of each

member of the Board of Directors shall be

determined by name of each member of the

Board of Directors as stipulated in the

appointment of members of the Board of

Directors by the GMS. Furthermore, the Board

of Directors determines the division of duties

and authority of each member of the Board

of Directors as follows:

Duties and Responsibilities of the Board of

Directors

The Board of Directors has duties and

responsibilities, among others:

• The Board of Directors is fully responsible

for the management of the Company.

• The Board of Directors shall manage the

Company in accordance with its

authority and responsibilities as stipulated

in the Articles of Association and

prevailing laws and regulations.

• The Board of Directors shall implement

GCG principles in all of the Company's

business activities at all levels or levels of

the organization.

• The Board of Directors shall follow up on

audit findings and recommendations

from the Company's Internal Audit Unit,

External Auditor, OJK supervisory results,

and / or other authority results.

• Represent the Company both inside and

outside the court.

President Director

1. Plan, coordinate, direct, control,

supervise, and evaluate corporate and

business units tasks, so that all activities

run in accordance with the vision,

mission, business goals, strategies, policies

and work programs defined.

2. Aligning all of the Company's internal

initiatives, as well as ensuring increased

competitiveness of the Company.

3. Coordinate the implementation of

operational tasks in the field of internal

audit and corporate secretarial, legal

services and ensure compliance with

regulatory laws.

90

Annual Report 2019


4. Memastikan pelaksanaan GCG di

Perusahaan.

5. Mengkoordinasikan, mengendalikan,

dan mengevaluasi internalisasi prinsip-

prinsip GCG dan Standar Etika secara

konsisten dalam Perseroan.

6. Memastikan informasi yang terkait

dengan korporasi selalu tersedia bila

diperlukan oleh Dewan Komisaris.

7. Menyelenggarakan dan memimpin

Rapat Direksi secara periodik sesuai

ketetapan Direksi atau rapat-rapat lain

apabila dipandang perlu sesuai usulan

Direksi.

8. Mengesahkan keputusan Direksi tentang

Kebijakan Manajemen Perseroan.

Direktur Marketing

1. Mengarahkan kebijakan dan strategi

serta sosialisasi kebijakan dalam bidang

pemasaran pembiayaan.

2. Mengkoordinasikan rumusan kebijakan

serta strategi yang berhubungan

dengan kegiatan pemasaran

pembiayan untuk jangka pendek,

jangka menengah dan jangka panjang.

3. Mengarahkan proses-proses perubahan

yang diperlukan untuk memenuhi

tantangan pasar yang berkaitan

dengan pemasaran pembiayaan.

4. Mengarahkan dan mengkoordinasikan

pengembangan produk-produk

pembiayaan yang terbaik dan

memastikan bahwa produk yang

dikembangkan tersebut akan mampu

bersaing di pasar pembiayaan.

5. Mengkoordinasikan secara efektif

kegiatan promosi produk pembiayaan

sesuai dengan hasil survei dan segmen

pasar.

6. Memimpin dan mengarahkan kegiatan

pemasaran sesuai dengan standar

prosedur kerja yang telah ditetapkan

dalam pemasaran pembiayaan secara

benar.

7. Memimpin dan mengarahkan kebijakan

program kemitraan sesuai dengan

kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

8. Memelihara hubungan baik dengan

rekan usaha Perusahaan.

4. Ensure the implementation of GCG in the

Company.

5. To coordinate, control and evaluate the

consistent internalization of GCG and the

Company's ethical standards in the

Company.

6. Ensuring corporate-related information is

always available when required by the

Board of Commissioners.

7. Conducting and conducting the Board

of Directors' Meetings periodically in

accordance with the decision of the

Board of Directors or other meetings as

deemed necessary by the Board of

Directors.

8. To approve the Board of Directors'

decision regarding the Company's

Management Policy.

Marketing Director

1. Direct policies and strategies and policy

socialization in the field of marketing

financing.

2. Coordinate policy formulation and

strategies related to marketing activities

of financing for short, medium and long

term.

3. Direct the necessary change processes

to meet market challenges related to

marketing financing.

4. Direct and coordinate the development

of the best financing products and

ensure that the products developed will

be able to compete in the financing

market.

5. To coordinate effectively the promotion

activities of financing products in

accordance with survey results and

market segments.

6. Lead and direct marketing activities in

accordance with standard work

procedures established in the marketing

of financing correctly.

7. Lead and direct the policy of the

partnership program in accordance with

the established policy.

8. Maintain good relationships with our

business partners.

91

Annual Report 2019


Direktur Operasional



mengawasi, dan mengevaluasi

pelaksanaan tugas operasional,

keselamatan kerja di lingkungan, kerja.

2. Mengembangkan program efisiensi dan

manajemen mutu serta memastikan

dilaksanakannya secara konsisten di

lingkungan unit-unit kerja.

3. Mengesahkan keputusan Direksi tentang

Standard Operating Procedure terkait

dengan bidang kerja.



mengawasi, dan mengevaluasi

pelaksanaan proses pengelolaan

Sumber Daya Manusia, mulai dari proses

perencanaan, penyediaan,

pengembangan, pemeliharaan dan

pemanfaatan SDM yang didukung

dengan pemanfaatan teknologi

informasi.

5. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan

kebijakan dalam lingkup kewenangan

Direktorat Sumber Daya Manusia

khususnya kebijakan tentang

kepegawaian berdasarkan peraturan

kepegawaian Perseroan.

Persyaratan Direksi

Faktor Kompetensi :

• Memiliki pengetahuan yang memadai

dan relevan dengan jabatannya.

• Memahami peraturan perundang-

undangan di bidang IKNB (Industri

keuangan Non Bank) dan/atau

peraturan perundang-undangan terkait

lainnya.

• Memiliki pengalaman dan keahlian

dibidang IKNB dan/atau bidang lain

yang relevan dengan jabatannya

• Memiliki kemampuan untuk melakukan

pengelolaan strategis dalam rangka

pengembangan usaha IKNB yang sehat.

Director of Operations


supervise, and evaluate the execution of

operational duties, workplace safety,

work.

2. Develop efficiency and quality

management programs and ensure

consistent implementation within the

work units.

3. To approve the decision of the Board of

Directors regarding Standard Operating

Procedure in relation to the field of work.


supervise, and evaluate the

implementation of Human Resource

management process, starting from the

process of planning, providing,

developing, maintaining and utilizing

human resources supported by the

utilization of information technology.

5. To lead and oversee the implementation

of policies within the scope of authority

of the Directorate of Human Resources,

especially employment policies based on

the Company's personnel regulations.

Terms of Directors

Competency Factors:

• Have sufficient knowledge and relevant

to his position.

• Understanding legislation in the field of

IKNB (Non-Bank financial industry) and /

or other related legislation.

• Have experience and expertise in IKNB

and / or other fields relevant to his / her

position.

• Have the ability to undertake strategic

management in order to develop a

healthy IKNB business.

92

Annual Report 2019


Faktor Integritas

• Tidak pernah melakukan perbuatan

tindak pidana dan atau dihukum karena

tindak pidana kejahatan.

• Tidak pernah melanggar komitmen yang

telah disepakati dengan instansi

Pembina dan pengawas usaha jasa

keuangan


yang memberikan keuntungan secara

tidak wajar kepada Pemegang Saham,

anggota Direksi, anggota Dewan

Komisaris, pegawai dan/atau pihak

lainnya yang dapat merugikan atau

mengurangi hak konsumen.

• Tidak pernah melanggar prinsip kehati-

hatian di bidang usaha jasa keuangan.

• Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus

(DTL) di sektor perbankan.


yang tidak sesuai dengan

kewenangannya atau di luar

kewenangannya.

• Tidak pernah dinyatakan tidak mampu

menjalankan kewenangannya.

Faktor Reputasi Keuangan

• Tidak memiliki kredit macet.

• Tidak penah dinyatakan pailit dan tidak

pernah menjadi pemegang saham,


Komisaris yang dinyatakan bersalah

menyebabkan suatu perusahaan

dinyatakan pailit berdasarkan putusan

pengadilan dalamwaktu 5 (lima) tahun

terakhir sebelum penilaian kemampuan

dan kepatutan.

• Tidak pernah terlibat dalam tindak

pidana pencucian uang.

Factors of Integrity

• Never commit an offense and / or be

punished for a criminal offense.

• Never violates commitments agreed with

the supervisory agency and the financial

services supervisor.

• Never commit acts that improperly

benefit the Shareholders, members of the

Board of Directors, members of the Board

of Commissioners, employees and / or

other parties who may harm or reduce

consumer rights.

• Never violate prudential principles in the

financial services business.

• Not listed in the Disqualified List (DTL) in

the banking sector.

• Never commit acts that are inconsistent

with his or her authority or beyond his or

her authority.

• Never declared incapable of exercising

his or her authority.

Factors of Financial Reputation

• Do not have bad credit.

• Has never been declared bankrupt and

has never been a shareholder, member

of the Board of Directors, a member of

the Board of Commissioners who was

found guilty of causing a company to be

declared bankrupt based on a court

decision within the last 5 (five) years

before the fit and proper test.

• Never been involved in money

laundering crime.

93

Annual Report 2019


Kewajiban Pelaporan Direksi

Anggota Direksi harus melaporkan kepada

Perseroan secara berkala atau pada saat

terjadinya perubahan dalam :

• Kepemilikan saham dan setiap

perubahan kepemilikan atas saham

Perseroan.

• Jabatan-jabatan yang dirangkapnya,

baik dalam Perseroan, pada Perusahaan

atau lembaga lainnya.

Anggota Direksi tidak satupun yang memiliki

saham di Perseroan, dan tidak ada yang

memiliki hubungan keluarga dengan sesama

anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris

maupun Pemegang Saham.

Remunerasi Direksi

Prosedur penetapan remunerasi Direksi

adalah sebagai berikut :

• Menelaah kompensasi yang diberikan

bagi anggota Direksi di Perusahaan lain

dengan bidang usaha yang sama dan

sesuai dengan kondisi pasar.

• Melakukan pembahasan untuk

menyiapkan rekomendasi dengan

memperhitungkan kinerja Perseroan dan

kontribusi masing-masing individu.

• Rekomendasi disampaikan kepada

Dewan Komisaris untuk memperoleh

persetujuan.

Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Pengangkatan dan Pemberhentian anggota

Direksi dilakukan melalui RUPS. Masa jabatan

masing-masing anggota Direksi berakhir

pada penutupan RUPST ketiga setelah

tanggal pengangkatan, tanpa mengurangi

hak RUPS untuk memberhentikan anggota

Direksi sewaktu-waktu sebelum berakhir masa

jabatannya.

Board of Directors Obligation

Members of the Board of Directors shall report

to the Company periodically or at the time of

any change in:

• Share ownership and any change of

ownership of shares of the Company.

• Positions under which he / she belongs,

whether in the Company, to the

Company or any other entity.

No member of the Board of Directors has any

shares in the Company, and no one has

family relationships with other members of the

Board of Directors, members of the Board of

Commissioners or Shareholders.

Board of Directors Remuneration

The procedures for determining the

remuneration of the Board of Directors are as

follows:

• Review compensation provided to

members of the Board of Directors in

other companies with the same line of

business and in accordance with market

conditions.

• Conduct discussions to prepare

recommendations taking into account

the performance of the Company and

the contribution of each individual.

• Recommendations are submitted to the

Board of Commissioners for approval.

Appointment and Dismissal of the Board of

Directors

The appointment and dismissal of members

of the Board of Directors shall be made

through the GMS. The term of office of each

member of the Board of Directors shall end at

the close of the third AGMS after the date of

appointment, without prejudice to the right of

the GMS to dismiss the members of the Board

of Directors at any time before termination.

94

Annual Report 2019


Sertifikasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan

Usaha Perusahaan Pembiayaan juga

mensyaratkan Direksi untuk mengikuti

program sertifikasi, selambat-lambatnya telah

dipenuhi pada tahun 2018. Seluruh Direksi

Perseroan telah mengikuti program sertifikasi

yang diselenggarakan oleh Sertifikasi Profesi

Pembiayaan Indonesia sebagai berikut:

Certification

Regulation of the Financial Services Authority

Number 35/POJK.05/2018 Concerning the

Implementation of Financing Companies also

requires the Board of Directors to enter the

certification program by 2018. All Directors of

the Company have taken the certification

program organized by the Indonesian

Financing Professional Certification as follows

No Nama

Name

Judul Pelatihan

Title of Training

Penyelenggara

Organizer

Tempat dan Tanggal

Venue and Date

1 Odang

Muchtar

Sertifikasi Dasar Pembiayaan

Multi-Finance Basic Certification

SPPI/SPPI Jakarta, 19 Agustus 2015

Jakarta, Agustus 19, 2015

2 Euodia

Dewajanti

Sertifikasi Dasar Pembiayaan

Multi-Finance Basic Certification

SPPI/SPPI Jakarta, 19 Agustus 2015

Jakarta, Agustus 19, 2015

95

Annual Report 2019


Rapat Direksi Board of Directors Meeting

No. HARI/TANGGAL FREKUENSI

RAPAT PEMBAHASAN

1. Jum’at, 12/01/2018

Friday, 01/12/2018

1 x Pembahasan Persiapan Laporan Keuangan 2017

(Audited) dan Finalilasi Rencana Bisnis Tahunan 2018

Discussion on Preparation of 2017 Financial Statements

(Audited) and Finalization of the 2018 Annual Business

Plan

2. Rabu, 14/02/2018

Wednesday,

02/14/2018

1 x Kinerja Bulan Januari 2018 dan Pembahasan Draft

Laporan Tahunan 2018

Performance in January 2018 and Discussion of 2018

Annual Report Draft

3. Kamis, 15/03/2018

Thursday, 03/15/2018

1 x Kinerja Bulan Februari 2018, Draft Final Laporan

Keuangan Audited 2017 dan Pembahasan Draft

Laporan Tahunan 2018

Performance in February 2018, Final Draft of 2017

Audited Financial Statements and Discussion of 2018

Annual Report Draft

4. Rabu, 11/04/2018

Wednesday,

04/11/2018

1 x Kinerja Bulan Maret 2018, Finalisasi Laporan Tahunan

2018 dan Rencana RUPS Tahunan

Performance in March 2018, Finalization of the 2018

Annual Report and Annual GMS Plan

5. Selasa, 15/05/2018

Tuesday, 05/15/2018

1 x Kinerja Bulan April 2018 dan Pembahasan Peluang Bisnis

dalam rangka Penyaluran Pembiayaan

Performance in April 2018 and Discussion of Business

Opportunities in the framework of Financing

6. Selasa, 5/06/2018

Tuesday, 05/06/2018

1 x Kinerja Bulan Mei 2018

Performance in May 2018

7. Kamis, 12/07/2018


1 x Kinerja Bulan Juni 2018 dan Laporan Tengah Tahun

Performance in June 2018 and Mid-Year Report

8. Selasa, 14/08/2018

Tuesday, 08/14/2018

1 x Kinerja Bulan Juli 2018

Performance in July 2018

9. Kamis, 13/09/2018


1 x Kinerja Bulan Agustus 2018

Performance in August 2018

10. Jum’at, 12/10/2018

Friday, 10/12/2018

1 x Kinerja Bulan September 2018 dan Persiapan Rencana

Bisnis Tahunan 2019

Performance in September 2018 and Preparation of the

2019 Annual Business Plan

11. Kamis, 15/11/2018


1 x Kinerja Bulan Oktober 2018

Performance in October 2018

12. Rabu, 12/12/2018

Wednesday,

12/12/2018

1 x Kinerja Bulan November 2018 dan Analisa

Perpanjangan Fasilitas Factoring

Performance in November 2018 and Analysis of

Extension of Factoring Facilities

96

Annual Report 2019


DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris terdiri dari dua orang, yaitu

satu orang Presiden Komisaris dan satu orang

Komisaris Independen.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya dalam pengawasan Perusahaan

secara efisien, efektif, transparan, kompeten,

independen, dan dapat

dipertanggungjawabkan, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang

berlaku, maka Dewan Komisaris menetapkan

suatu pedoman pelaksanaan kerja yang

disusun berdasarkan Anggaran Dasar

Perseroan, Undang-Undang No. 40/2007

tentang Perseroan Terbatas, Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan

Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,

Pedoman Umum GCG Indonesia dari Komite

Nasional Kebijakan Governance (KNKG)

2006.

Cakupan Pedoman Kerja Dewan Komisaris:

1. Komposisi, Pengangkatan,

Pemberhentian serta masa jabatan

Dewan Komisaris;

2. Nominasi dan Persyaratan Keanggotaan

Dewan Komisaris;

3. Program pengenalan anggota Dewan

Komisaris;

4. Tugas, tanggung jawab, wewenang dan

pendelegasian wewenang Dewan

Komisaris;

5. Komite Penunjang Dewan Komisaris;

6. Remunerasi dan pendidikan

berkelanjutan bagi Dewan Komisaris;

7. Mekanisme dan tata tertib rapat Dewan

Komisaris;

8. Kode etik;

9. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris;

10. Hubungan Dewan Komisaris dengan

Direksi;

11. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris.

BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners (BOC) consists of

two persons, namely one President

Commissioner and one Independent

Commissioner.

Working Guidelines of the Board of

Commissioners

In performing its duties and responsibilities in

the supervision of the Company in an

efficient, effective, transparent, competent,

independent and accountable manner, in

accordance with applicable laws and

regulations, the Board of Commissioners

establishes a guidance on the

implementation of work prepared under the

Company's Articles of Association, Act no.

40/2007 on Limited Liability Companies,

Regulation of the Financial Services Authority

Number: 33 / POJK.04 / 2014 concerning the


Commissioners of Issuers or Public Companies,

GCG Indonesia General Guidelines of the

2006 National Governance Policy Committee

(KNKG).

Scope of Working Guidelines of the BOC:

1. Composition, Appointment, Dismissal and

term of office of the Board of

Commissioners;

2. Nomination and Membership

Requirements of the Board of

Commissioners;

3. Program of introduction of members of

the Board of Commissioners;

4. Duties, responsibilities, authority and

delegation of authority of the Board of

Commissioners;

5. Board of Commissioners Supporting

Committee;

6. Remuneration and continuing education

for the Board of Commissioners;

7. The mechanism and discipline of

meetings of the Board of Commissioners;

8. Code of Conduct;

9. Responsibility of the Board of

Commissioners;

10. The relationship between the Board of


Directors;

11. Performance Evaluation of the Board of

Commissioners.

97

Annual Report 2019


Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan

memberikan nasihat kepada Direksi yang

pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan

kewenangannya dilakukan melalui Laporan.

Dewan Komisaris sebagai bagian dalam

Laporan Tahunan Perusahaan yang

disampaikan kepada RUPS Tahunan

Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Melakukan pengawasan atas jalannya

pengurusan Perusahaan oleh Direksi

serta memberikan persetujuan atas

rencana pengembangan Perusahaan,

Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan (yang sekurang-kurangnya

terdiri dari proyeksi neraca dan proyeksi

laba rugi, proyeksi arus kas, serta proyeksi

perubahan ekuitas, termasuk rencana

transaksi materiil Perusahaan), dan

rencana lainnya yang berhubungan

dengan pelaksanaan usaha dan

kegiatan Perusahaan serta pelaksanaan

ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan

dan keputusan RUPS serta peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2. Melakukan tugas yang secara khusus

diberikan kepada Dewan Komisaris

menurut Anggaran Dasar Perusahaan,


berlaku dan/atau berdasarkan

keputusan RUPS.

3. Melakukan tugas, wewenang dan

tanggung jawab sesuai dengan

ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan,

keputusan RUPS dan ketentuan

peraturan perundang-undangan serta

wajib melaksanakan prinsip

profesionalisme, efisiensi, transparansi,

kemandirian, akuntabilitas, pertanggung

jawaban serta kewajaran.

Duties, Responsibilities and Authorities of the

Board of Commissioners

The Board of Commissioners shall oversee and

advise the Board of Directors whose

performance of duties, responsibilities and

authorities shall be conducted through the

Report. Board of Commissioners as part of the

Annual Report of the Company submitted to

the Annual GMS of the Company

Duties and Responsibilities of the Board of

Commissioners

1. To oversee the Company's management

by the Board of Directors and to approve

the Company's development plan, Work

Plan and Corporate Budget (which at

least consist of projected balance sheet

and projected income, cash flow

projection, and equity change

projections, including material

transaction plan The Company), and

other plans related to the

implementation of the Company's

business and activities and the


Articles of Association and the resolutions

of the General Meeting of Shareholders

and prevailing laws and regulations.

2. Performing duties specifically assigned to

the Board of Commissioners according to

the Company's Articles of Association,

applicable laws and / or based on the

resolutions of the GMS.

3. Carry out duties, authorities and

responsibilities in accordance with the

provisions of the Company's Articles of

Association, GMS decisions and statutory

provisions and must implement the

principles of professionalism, efficiency,

transparency, independence,

accountability, accountability and

fairness.

98

Annual Report 2019


4. Melakukan tindakan untuk kepentingan

Perusahaan dan bertanggung jawab

kepada RUPS.

5. Memberikan pendapat dan saran yang

sesuai dengan tugas pengawasan

Dewan Komisaris kepada RUPS

mengenai setiap persoalan lainnya yang

dianggap penting bagi pengelolaan

Perusahaan.

6. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib

dengan itikad baik, kehati-hatian, dan

bertanggung jawab dalam menjalankan

tugas pengawasan dan pemberian

nasihat kepada Direksi untuk

kepentingan Perusahaan dan sesuai

dengan maksud dan tujuan Perusahaan,

dan tidak dimaksudkan untuk

kepentingan pihak atau golongan

tertentu.

7. Mengikuti perkembangan kegiatan

Perusahaan, dan dalam hal Perusahaan

menunjukkan gejala kemunduran yang

mencolok, segera melaporkan kepada

RUPS dengan disertai saran mengenai

langkah perbaikan yang harus

ditempuh.

8. Meneliti dan menelaah laporan tahunan

yang dipersiapkan oleh Direksi serta

menandatangani laporan tersebut, serta

memastikan bahwa Laporan Tahunan

Perusahaan telah memuat informasi

mengenai identitas, pekerjaanpekerjaan

utamanya, jabatan Dewan Komisaris di

perusahaan lain, termasuk rapat-rapat

yang dilakukan dalam satu tahun buku

(rapat internal maupun rapat gabungan

dengan Direksi), serta honorarium,

fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang

diterima dari Perusahaan.

9. Memberikan persetujuan atas usulan

Direksi tentang Kepala Satuan Pengawas

Intern yang telah melalui mekanisme

internal Perusahaan.

10. Memantau efektivitas pelaksanaan

fungsi pengawasan internal Perusahaan

secara periodik.

4. Take action for the benefit of the

Company and be responsible to the

GMS.

5. Provide opinions and suggestions in

accordance with the supervisory duties

of the Board of Commissioners to the

General Meeting of Shareholders

regarding any other matters deemed

necessary for the management of the

Company.

6. Each member of the Board of

Commissioners shall be in good faith,

prudent and responsible in carrying out

supervisory and advisory duties to the

Board of Directors for the interest of the

Company and in accordance with the

purposes and objectives of the

Company, and not intended for the

benefit of certain parties or groups.

7. Following the progress of the Company's

activities, and in the case of the

Company showing a noticeable setback

symptom, promptly report to the GMS

with advice on corrective measures to

be taken.

8. To examine and review the annual

reports prepared by the Board of

Directors and to sign the report, and to

ensure that the Company's Annual

Report contains information on the

identity, work of its main work, the

positions of the Board of Commissioners

at other companies, including meetings

held within one year internal or joint

meetings with the Board of Directors), as

well as honorariums, facilities, and / or

other benefits received from the

Company.

9. To approve the proposal of the Board of

Directors regarding the Head of the

Internal Control Unit which has been

through the Company's internal

mechanisms.

10. Monitor the effectiveness of the

Company's internal supervisory function

implementation periodically.

99

Annual Report 2019


11. Melakukan tugas pengawasan lainnya

yang ditentukan oleh RUPS.

12. Memberikan arahan atas tata kelola

teknologi informasi Perusahaan, serta

memantau efektivitas pelaksanaannya

secara periodik.

13. Melakukan pengkajian secara berkala

atas efektivitas sistem manajemen risiko

dan pengendalian intern Perusahaan.

14. Memberikan arahan tentang kebijakan

proses pengadaan dan

pelaksanaannya.

15. Memberikan arahan tentang kebijakan

mutu dan pelayanan.

16. Memberikan arahan mengenai

pengawasan dan pemantauan

perjanjian pihak ketiga (pengawasan

dan pemantauan kepatuhan Direksi

dalam menjalankan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan

perjanjian dengan pihak ketiga).

17. Melaksanakan proses penunjukan calon

auditor eksternal, dan apabila diperlukan

dapat meminta bantuan Direksi dalam

proses penunjukannya, serta

menyampaikan kepada RUPS mengenai

alasan pencalonan tersebut dan

besarnya honorarium/imbal jasa yang

diusulkan untuk auditor eksternal

tersebut.

18. Berkoordinasi dan melakukan evaluasi

bersama dengan Akuntan Publik yang

akan melakukan pemeriksaan atas buku-

buku Perusahaan, untuk kemudian

diajukan sebagai usulan kepada RUPS.

19. Memastikan bahwa auditor eksternal,

auditor internal, dan komite audit serta

komite lainnya jika ada, memiliki akses

terhadap catatan akuntansi, data

penunjang, dan informasi mengenai

Perusahaan, sepanjang diperlukan untuk

melaksanakan tugasnya

20. Menentukan sistem nominasi, evaluasi

kinerja, remunerasi yang transparan bagi

Dewan Komisaris dan Direksi untuk

selanjutnya diajukan agar memperoleh

persetujuan RUPS serta

melaksanakannya untuk internal Dewan

Komisaris.

11. Perform other supervisory duties as

determined by the GMS.

12. Provide guidance on corporate

information technology governance,

and monitor the effectiveness of its

implementation periodically.

13. Conduct periodic reviews of the

effectiveness of our risk management

and internal control systems.

14. Provide direction on procurement

process policies and their

implementation.

15. Provide direction on quality policy and

service.

16. Provide guidance on the supervision and

monitoring of third party agreements

(supervision and monitoring of the

compliance of the Board of Directors in

enforcing applicable laws and

agreements with third parties).

17. Execute the process of appointing the

candidate of the external auditor, and if

necessary, may request the assistance of

the Board of Directors in the

appointment process, and submit to the

GMS regarding the reasons for such

nomination and the amount of fee / fee

proposed for the external auditor.

18. Coordinate and conduct joint evaluation

with Public Accountant who will conduct

examination of the Company's books, to

then be submitted as a proposal to the

GMS.

19. Ensure that external auditors, internal

auditors, and audit committees and

other committees, if available, have

access to accounting records,

supporting data and information about

the Company, to the extent necessary to

perform their duties.

20. Determine the nomination system,

performance evaluation, transparent

remuneration for the Board of


Directors to be subsequently submitted to

obtain approval of the GMS and to

implement it for the internal Board of

Commissioners.

100

Annual Report 2019


21. Menentukan dan menyampaikan

kepada Direksi, sistem dan prosedur

untuk mengisi jabatan senior manajemen

satu tingkat di bawah Direksi sesuai

dengan mekanisme yang diatur dalam

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (CGP)

dan Kebijakan Manajemen.

22. Meningkatkan kompetensi dan

pengetahuannya secara

berkesinambungan untuk menjalankan

fungsi sebagai Dewan Komisaris secara

profesional.

23. Melaksanakan tugas khusus sebagai

tindak lanjut pengawasan.

24. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak

dapat bertindak sendiri-sendiri,

melainkan berdasarkan keputusan

Dewan Komisaris.

25. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut

bertanggung jawab secara pribadi atas

kerugian Perusahaan apabila yang

bersangkutan bersalah atau lalai

menjalankan tugasnya.

26. Tanggung jawab berlaku secara

tanggung renteng bagi setiap anggota

Dewan Komisaris atas kepailitan karena

kesalahan dan kelalaian dalam

pengawasan terhadap Direksi.

27. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat

mengemban tanggung jawab atas

kerugian yang terjadi dalam operasional

Perusahaan apabila dapat

membuktikan bahwa anggota Dewan

Komisaris:

a. Telah melakukan pengawasan

dengan itikad baik dan kehati-

hatian untuk kepentingan

Perusahaan dan sesuai dengan

maksud dan tujuan Perusahaan;

b. Tidak mempunyai kepentingan

pribadi baik langsung maupun tidak

langsung atas tindakan pengurusan

Direksi yang telah mengakibatkan

kepailitan;

c. Telah memberikan nasihat kepada

Direksi untuk mencegah timbul atau

berlanjutnya kepailitan tersebut;

d. Kepailitan bukan karena kesalahan

atau kelalaian Dewan Komisaris.

21. Determine and submit to Directors,

systems and procedures for senior

management positions one level below

the Board of Directors in accordance

with the mechanisms set forth in the

Corporate Governance Policy (CGP)

and the Management Policy.

22. Increase their competence and

knowledge on an ongoing basis to

function as a Board of Commissioners

professionally.

23. Carry out specific duties as follow-up

surveillance.

24. Every member of the Board of

Commissioners can not act alone, but on

the basis of a decision of the Board of

Commissioners.

25. Every member of the Board of

Commissioners shall be personally liable

for the loss of the Company if the person

is guilty or negligent in performing his

duties.

26. Responsibility shall be liable jointly for

each member of the Board of

Commissioners for bankruptcy due to

errors and omissions in oversight of the

Board of Directors.

27. The members of the Board of

Commissioners shall not be responsible

for any losses incurred in the Company's

operations if it can prove that members

of the Board of Commissioners:

a. Have conducted good faith and

prudent supervision in the interest of

the Company and in accordance

with the purposes and objectives of

the Company;

b. Having no direct or indirect personal

interest in the management of the

Board of Directors which has resulted

in bankruptcy;

c. Has advised the Board of Directors to

prevent any such bankruptcy or

continuation;

d. Bankruptcy is not the fault or

omission of the Board of

Commissioners.

101

Annual Report 2019


Wewenang Dewan Komisaris

1. Sesuai dengan Anggaran Dasar

Perusahaan, Dewan Komisaris

berwenang untuk memberikan

persetujuan kepada Direksi dalam

melakukan perbuatan hukum tertentu;

2. Menerima laporan dari Direksi atas

anggota Direksi dan anggota Dewan

Komisaris anak perusahaan dari

Perusahaan yang telah ditetapkan

dalam RUPS anak perusahaan yang

bersangkutan;

3. Memberikan tanggapan atas laporan

berkala Direksi serta pada setiap waktu

yang diperlukan mengenai

perkembangan Perusahaan dan

melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya

kepada pemegang saham seperti yang

diatur dalam Anggaran Dasar

Perusahaan;

4. Berhak meminta bantuan tenaga ahli

dalam melaksanakan tugasnya untuk

jangka waktu terbatas atas beban

Perusahaan;

5. Memberikan persetujuan atas

pengangkatan dan pemberhentian

Kepala Satuan Pengawas Intern dan

Sekretaris Perusahaan oleh Direktur

Utama berdasarkan mekanisme internal

Perusahaan;

6. Menyelenggarakan RUPS dengan

mengajukan kepada Direksi melalui surat

tercatat disertai dengan alasannya;

Persyaratan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi

seluruh persyaratan kemampuan dan

kepatutan sesuai dengan Peraturan

Bapepam dan LK No. PER-03/BL/2008

tertanggal 30 Juni 2008, Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan No. 4/POJK.05/2013 tentang

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi

Pihak Utama Pada Perusahaan

Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan

Pembiayaan dan Perusahaan Penjaminan

denganfaktor-faktor penilaian sebagai

berikut:

Authority of the Board of Commissioners

1. In accordance with the Company's

Articles of Association, the Board of

Commissioners is authorized to approve

the Board of Directors in performing

certain legal actions;

2. Receive report from the Board of

Directors on the members of the Board of

Directors and members of the Board of

Commissioners of a subsidiary of the

Company as determined in the GMS of

the subsidiary concerned;

3. Provide feedback on the Board's

periodic reports as well as at any time

required on the progress of the Company

and report on the results of its

performance to its shareholders as

stipulated in the Articles of Association of

the Company;

4. Entitled to request assistance of experts in

performing their duties for a limited

period of time over the expenses of the

Company;

5. To approve the appointment and

dismissal of the Head of the Internal

Control Unit and the Corporate Secretary

by the President Director based on the

Company's internal mechanisms;

6. Conducting a GMS by submitting to the

Board of Directors by registered letter

accompanied by reason;

Requirements of the Board of Commissioners

The members of the Board of Commissioners

are required to meet all the requirements of

capability and decency in accordance with

Bapepam and LK Regulation no. PER-03 / BL /

2008 dated June 30, 2008, Regulation of the

Financial Services Authority no. 4 / POJK.05 /

2013 on Assessment of Ability and Precision for

Major Parties in Insurance Companies,

Pension Funds, Financing Companies and

Guarantee Companies with the following

valuation factors:

102

Annual Report 2019


Faktor Kompetensi

• Memiliki pengetahuan yang memadai

dan relevan dengan jabatannya.

• Memahami peraturan perundang-

undangan IKNB dan/atau peraturan

perundang-undangan terkait lainnya.

• Memiliki pengalaman dan keahlian di

bidang IKNB dan/atau bidang lain yang

relevan dengan jabatannya.

• Memiliki kemampuan untuk melakukan

pengelolaan strategis dalam rangka

pengembangan usaha IKNB yang sehat

Faktor Integritas


tindak pidana di bidang usaha jasa

keuangan dan/atau perekonomian.

• Tidak pernah dihukum karena tindak

pidana kejahatan berdasarkan putusan

pengadilan dalam jangka waktu paling

lama 5 (lima) tahun sebelum penilaian

kemampuan dan kepatutan.

• Tidak pernah melanggar komitmen yang

telah disepakati dengan instansi

Pembina dan pengawas usaha jasa

keuangan.


yang memberikan keuntungan secara

tidak wajar kepada Pemegang Saham,


Komisaris, anggota Badan Perwakilan

Anggota, pegawai dan/atau pihak lain

yang dapat merugikan atau mengurangi

hak pemegang polis, konsumen

dan/atau peserta.

• Tidak pernah melanggar prinsip-prinsip

kehati-hatian di bidang usaha jasa

keuangan

• Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus

(DTL) di sektor perbankan.


yang tidak sesuai dengan

kewenangannya atau di luar

kewenangannya.

• Tidak pernah dinyatakan tidak mampu

menjalankan kewenangannya.

• Tidak pernah melanggar peraturan

perundang-undangan di bidang IKNB.

Competency Factor

Have sufficient knowledge and relevant

to his position.

Understand the rules of IKNB legislation

and / or other relevant legislation.

Have experience and expertise in the

field of IKNB and / or other fields relevant

to his / her position.

Have the ability to undertake strategic

management in order to develop a

healthy IKNB business

Factors of Integrity

Never commit a crime in the field of

financial services and / or the economy.

Never been convicted of a criminal

offense based on a court decision within

a maximum period of 5 (five) years prior

to a fit and proper test.

Never violates commitments agreed with

the supervisory agency and the financial

services supervisor.

Never commit acts that improperly

benefit Shareholders, members of the

Board of Directors, members of the Board

of Commissioners, members of the

Member Representative Body,

employees and / or other parties who

may harm or reduce the rights of

policyholders, customers and / or

participants.

Never violate prudential principles in the

financial services business

Not listed in the Disqualified List (DTL) in

the banking sector.

Never commit acts that are inconsistent

with his or her authority or beyond his or

her authority.

Never declared incapable of exercising

his or her authority.

Never violate the rules of IKNB's

legislation.

103

Annual Report 2019


Faktor Reputasi Keuangan

• Tidak memiliki kredit macet.

• Tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak

pernah menjadi Pemegang Saham,


Komisaris, atau anggota Badan

Perwakilan Anggota yang dinyatakan

bersalah menyebabkan suatu

perusahaan dinyatakan pailit

berdasarkan putusan pengadilan dalam

waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum

penilaian kemampuan dan kepatutan

• Tidak pernah terlibat dalam tindak

pidana pencucian uang.

Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh

terhadap pengawasan Perseroan dalam hal

:

• Memastikan terselenggaranya

pelaksanaan GCG dalam setiap usaha

Perseroan pada seluruh tingkatan atau

jenjang organisasi.

• Mengevaluasi, memantau dan

mengarahkan pelaksanaan kebijakan

strategis Perseroan.

• Menyediakan waktu yang cukup untuk

melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya secara optimal.

• Melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

Direksi, serta memberi arahan kepada

Direksi.

• Memastikan bahwa Direksi telah

menindaklanjuti temuan audit dan

rekomendasi dari satuan kerja Audit

Internal perseroan, auditor eksternal, hasil

audit Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek

Indonesia dan /atau hasil pengawasan

regulator terkait lainnya

Kewajiban Pelaporan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris harus melaporkan

kepada Perseroan secara berkala atau pada

saat terjadinya perubahan dalam :

• Kepemilikan saham dan setiap

perubahan kepemilikan atas saham

Persero.

• Jabatan-jabatan yang dirangkapnya,

baik dalam Perseroan, pada Perusahaan

atau lembaga lainnya

Factors of Financial Reputation

Do not have bad credit.

Has never been declared bankrupt and

has never been a Shareholder, a

member of the Board of Directors, a

member of the Board of Commissioners,

or a member of the Member

Representative Body found guilty of

causing a company to be declared

bankrupt based on a court decision

within the last 5 (five) years before the fit

and proper test

Never been involved in money

laundering crime.

The Board of Commissioners is fully responsible

for the supervision of the Company in terms

of:

Ensure the implementation of GCG in

every business of the Company at all

levels or levels of the organization.

Evaluate, monitor and direct the


strategic policies.

Provide enough time to carry out their

duties and responsibilities optimally.

Supervise the execution of duties and

responsibilities of the Board of Directors,

and provide direction to the Board of

Directors.

Ensure that the Board of Directors has

followed up on audit findings and

recommendations of the Company's

internal audit work units, external

auditors, audit results of the Financial

Services Authority, the Indonesia Stock

Exchange and / or other regulatory

oversight results

Obligation of Reporting of the Board of

Commissioners

The members of the Board of Commissioners

shall report to the Company periodically or

upon changes in:

• Share ownership and any change of

ownership of the shares of Persero.

• Positions under which he / she belongs,

whether in the Company, to the

Company or any other entity

104

Annual Report 2019


Pernyataan Independensi dan Potensi

Benturan Kepentingan

Setiap anggota Dewan Komisaris membuat

pernyataan independensi pada tiap awal

tahun untuk menyatakan status

independensinya dan setiap akhir tahun

untuk menyatakan apakah selama tahun

terakhir terdapat situasi yang memiliki

benturan kepentingan oleh Dewan Komisaris

atas tindakan yang dilakukan. Anggota

Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk

melapor apabila terjadi perubahan status

yang mempengaruhi independensinya.

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat situasi

dengan potensi benturan kepentingan yang

dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dan

Direksi dalam pengambilan keputusannya.

Dalam kedudukannya Dewan Komisaris tidak

memiliki hubungan afiliasi dengan

Pemegang saham Utama.

Remunerasi Dewan Komisaris

Prosedur penetapan remunerasi Dewan

Komisaris adalah sebagai berikut :

• Menelaah kompensasi yang diberikan

bagi anggota Dewan Komisaris di

Perusahaan lain dengan bidang usaha

yang sama dan sesuai dengan kondisi

pasar.

• Melakukan pembahasan untuk

menyiapkan rekomendasi dengan

memperhitungkan kinerja Perseroan dan

kontribusi masing-masing individu.

• Rekomendasi disampaikan dan dibahas

dalam RUPST untuk memperoleh

persetujuan.

Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan,

Rapat Komisaris dapat diadakan setiap

waktu apabila dipandang perlu oleh

Presiden Komisaris atau anggota Dewan

Komisaris atau atas permintaan tertulis dari

seorang Pemegang Saham atau lebih yang

bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu

per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah

Statement of Independence and Potential

Conflict of Interest Each member of the

Board of Commissioners shall make a

statement of independence at the beginning

of each year to declare its independence

status and at the end of each year to state

whether during the last year there was a

conflict of interest situation by the Board of

Commissioners for the action taken. Members

of the Board of Commissioners are also

obliged to report if there is a change of status

affecting its independence.

Throughout 2018, there is no situation with

potential conflict of interest faced by


the Board of Directors in decision-making. In

its capacity the Board of Commissioners has

no affiliation relationship with the Principal

Shareholder.

Remuneration of the Board of Commissioners

The procedures for determining the

remuneration of the Board of Commissioners

are as follows:

• Review compensation provided to

members of the Board of Commissioners

in other companies with the same line of

business and in accordance with market

conditions.

• Conduct discussions to prepare

recommendations taking into account

the performance of the Company and

the contribution of each individual.

• Recommendations are submitted and

discussed at the AGMS for approval.

Board of Commissioners Meeting

In accordance with the Articles of Association

of the Company, the Meeting of the Board of

Commissioners may be held at any time as

deemed necessary by the President

Commissioner or a member of the Board of

Commissioners or at the written request of a

Shareholder or more jointly representing at

least 1/10 (one ten)

105

Annual Report 2019


Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioner Meeting

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan

Usaha Perusahaan Pembiayaan

mensyaratkan Dewan Komisaris untuk

mengikuti program sertifikasi, selambat-

lambatnya telah dipenuhi pada tahun 2017.

Presiden Komisaris Perseroan yaitu Bapak Eko

Hartono dan Komisaris Independen yaitu

Bapak Yugi Prayanto telah mengikuti

program sertifikasi Dasar Pembiayaan yang

diselenggarakan oleh Sertifikasi Profesi

Pembiayaan Indonesia (SPPI) pada tanggal

25 November 2015 dan 27 Juli 2016.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan

Komisaris

Pengangkatan dan Pemberhentian anggota

Dewan Komisaris dilakukan melalui RUPS.

Masa jabatan masing-masing anggota

Dewan Komisaris berakhir pada penutupan

RUPST ketiga setelah tanggal pengangkatan,

tanpa mengurangi hak RUPS untuk

memberhentikan anggota Dewan Komisaris

sewaktu-waktu sebelum berakhir masa

jabatannya.

The Regulation of Financial Services Authority

Number 29 / POJK.05 / 2014 concerning the

Implementation of Financing Companies

requires the Board of Commissioners to follow

the certification program by 2017. The

President Commissioner Mr. Eko Hartono and

Independent Commissioner Mr. Yugi Prayanto

have followed Basic Financing certification

program organized by the Indonesian

Financing Professional Certification (SPPI) on

November 25, 2015 and July 27, 2016.

Appointment and Dismissal of the Board of

Commissioners

Appointment and Dismissal of members of

the Board of Commissioners shall be

conducted through the GMS. The term of

office of each member of the Board of

Commissioners ends at the close of the third

AGMS after the date of appointment, without

prejudice to the right of the General Meeting

of Shareholders to dismiss members of the

Board of Commissioners at any time before

termination.

No. TANGGAL Frekuensi

Rapat

PEMBAHASAN

1. Kamis, 18/01/2018


1 x Kinerja, Laporan Keuangan 2017 (Un Audited) dan

Persetujuan Rencana Bisnis Tahunan 2018

Performance, 2017 Financial Statements (Un

Audited) and Approval of 2018 Annual Business Plan

2. Rabu, 28/03/2018

Wednesday, 03/28/2018

1 x Laporan Tahunan

Annual Report

3. Jum’at, 20/04/2018

Friday, 04/20/2018

1 x Laporan Keuangan Triwulan I dan Persiapan RUPS

Tahunan

First Quarter Financial Report and Annual GMS

Preparation

4. Selasa, 17/07/2018

Tuesday, 07/17/2018

1 x Laporan Keuangan Triwulan II / Semester I

Quarterly / Semester I Financial Report

5. Rabu, 10/10/2018

Wednesday, 10/10/2018

1 x Laporan Keuangan Triwulan III, Persetujuan

Perpanjangan Fasilitas Factoring dan Penetapan

KAP Untuk Audit Buku Perseroan Tahun 2018

Quarterly Financial Report III, Approval of Extension

of Factoring Facilities and Determination of KAP for

Audit of the Company's Book in 2018

6. Jum’at, 14/12/2018

Friday, 12/14/2018

1 x Rencana Proyeksi Bisnis Tahunan 2018 dan Perkiraan

Kinerja Tahun 2019

Plans for 2018 Annual Business Projection and 2019

Performance Estimates

106

Annual Report 2019


Komisaris Independen

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 33/POJK.04/2014Tentang Direksi dan

Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan

Publik Perseroan harus memiliki Komisaris

Independen dengan komposisi paling kurang

30% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Untuk menjamin terlaksananya independensi

Dewan Komisaris, pemegang saham melalui

RUPS telah menetapkan 1 (satu) orang

Komisaris Independen dari total 2 (dua)

orang jumlah anggota Dewan Komisaris

Perseroan. Dengan demikian, Komposisi

Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai

dengan peraturan perundangan yang

berlaku.

Komisaris Independen adalah anggota

Komisaris yang tidak memiliki hubungan

keuangan, kepengurusan, kepemilikan

saham dan/atau hubungan keluarga sampai

dengan derajat kedua dengan anggota

Komisaris lainnya, Direksi dan/atau

pemegang saham pengendali atau

hubungan lain yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak

independen. Keberadaan Komisaris

Independen dimaksudkan untuk dapat

mendorong terciptanya iklim dan lingkungan

kerja yang lebih obyektif dan menempatkan

kewajaran (fairness) dan kesetaraan di

antara berbagai kepentingan termasuk

kepentingan pemegang saham minoritas

dan stakeholders lainnya.

Komisaris Independen Perseroan senantiasa

melepaskan diri dari benturan kepentingan

(conflict of interest) serta bertindak

independen, dalam arti tidak mempunyai

benturan kepentingan yang dapat

mengganggu kemampuannya untuk

melaksanakan tugas secara mandiri dan

kritis, baik dalam hubungan satu sama lain

maupun hubungan terhadap Direksi.

Independent Commissioner

Under the Regulation of the Financial Services

Authority Number 33 / POJK.04 / 2014About


Commissioners of the Issuer or Public

Company, the Company must have an

Independent Commissioner with a

composition of at least 30% of the total

members of the Board of Commissioners.

To ensure the independence of the Board of

Commissioners, the shareholders through the

GMS have determined 1 (one) Independent

Commissioner out of a total of 2 (two)

members of the Board of Commissioners of

the Company. Therefore, the composition of

the Board of Commissioners of the Company

is in compliance with prevailing laws and

regulations.

Independent Commissioner is a member of

the Board of Commissioners who has no

financial, management, shareholding and /

or family relationships up to the second

degree with other members of the Board of

Commissioners, Board of Directors and / or

controlling shareholder or other relationship

that may affect his ability to act

independently. The existence of Independent

Commissioners is intended to encourage the

creation of a more objective work climate

and environment and to place fairness and

equity among various interests including the

interests of minority shareholders and other

stakeholders.

The Independent Commissioner of the

Company is always free from conflict of

interest and acts independently, in the sense

that there is no conflict of interest which may

interfere with its ability to perform its duties

independently and critically, both in relation

to each other and the relationship to the

Board of Directors.

107

Annual Report 2019


Kriteria Komisaris Independen

Dalam menunjuk Komisaris Independen,

Perseroan mengacu pada kriteria peraturan

perundangan yang berlaku, dalam hal ini

yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan

Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan

Publik, yang menetapkan kriteria Komisaris

Independen adalah sebagai berikut :

1. Bukan merupakan orang yang bekerja

atau mempunyai wewenang dan

tanggung jawab untuk merencanakan,

memimpin, mengendalikan, atau

mengawasi kegiatan Emiten atau

Perusahaan Publik tersebut dalam waktu

6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk

pengangkatan kembali sebagai

Komisaris Independen Emiten atau

Perusahaan Publik pada periode

berikutnya

2. Tidak mempunyai saham baik langsung

maupun tidak langsung pada Emiten

atau Perusahaan Publik tersebut

3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi

dengan Emiten atau Perusahaan Publik,

anggota Dewan Komisaris, anggota

Direksi,atau pemegang saham utama

Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;

dan

4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik

langsung maupun tidak langsung yang

berkaitan dengan kegiatan usaha

Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Pernyataan Independensi Komisaris

Independen

Komisaris Independen Perseroan telah

membuat Surat Pernyataan Independen

yang berisikan pernyataan sebagai berikut :

1. Tidak memiliki hubungan keuangan,

kepengurusan, kepemilikan saham

dan/atau hubungan keluarga dengan

anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/

atau pemegang saham pengendali

atau hubungan dengan Perseroan, yang

dapat mempengaruhi kemampuannya

untuk bertindak independen.

2. Tidak memiliki hubungan usaha yang

terkait dengan kegiatan Perseroan

secara langsung maupun tidak

langsung.

Criteria Independent Commissioner

In appointing an Independent Commissioner,

the Company refers to the applicable

regulatory criteria, in this case the Regulation

of the Financial Services Authority Number 33

/ POJK.04 / 2014 on the Board of Directors

and Board of Commissioners of Issuers or

Public Companies, which sets the criteria for

Independent Commissioners as follows:

1. Not a person who is employed or has the

authority and responsibility to plan,

direct, control or supervise the activities

of the Issuer or Public Company within

the last 6 (six) months, except for re-

appointment as Independent

Commissioner of Issuer or Public

Company in the period next

2. Not having any share directly or indirectly

in the Issuer or Public Company

3. Not having an Affiliation relationship with

the Issuer or Public Company, a member

of the Board of Commissioners, a

member of the Board of Directors, or the

principal shareholder of the Issuer or

Public Company; and

4. Has no direct or indirect business

relationship related to the Issuer or the

Public Company's business activities.

Independent Commissioner Independence

Statement

The Independent Commissioner of the

Company has prepared an Independent

Statement containing the following

statement:

1. Not having financial, management,

share ownership and / or family

relationships with members of the Board

of Commissioners, Board of Directors and

/ or controlling shareholder or relationship

with the Company, which may affect its

ability to act independently.

2. Not having a business relationship related

to the Company's activities directly or

indirectly.

108

Annual Report 2019


3. Apabila dikemudian hari, ditemukan

memiliki hubungan sebagaimana

dimaksud pada butir 1 dan 2 di atas,

maka bersedia melepaskan jabatan

Komisaris Independen dan bersedia

untuk diganti.

3. If in the future it is found to have the

relationship referred to in items 1 and 2

above, then willing to give up the

Independent Commissioner's position

and willing to be replaced.

No. TANGGAL Frekuensi

Rapat

PEMBAHASAN

1. Senin, 26/02/2018

Monday,

02/26/2018

1 x Kinerja dan Laporan Keuangan 2017 dan Draft

Laporan Keuangan Audited 2017, Perbaikan

Materi Fit & Proper

2017 Performance and Financial Report and 2017

Audited Financial Report Draft, Improved Fit &

Proper Material

2. Kamis, 24/05/2018

Thursday,

05/24/2018

1 x Persiapan RUPS Tahunan dan Review Kinerja

Laporan Keuangan

Preparation of Annual GMS and Review of

Performance of Financial Statements

3. Senin, 29/10/2018

Monday,

10/29/2018

1 x Evaluasi Laporan Keuangan Triwulan

Evaluation of Quarterly Financial Reports

4. Kamis, 20/12/2018

Thursday,

12/20/2018

1 x Rencana Proyeksi Bisnis Tahunan 2019,

Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Factoring

2019 Annual Business Projection Plan, Approval of

Extension of Factoring Facilities

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

The Board of Commissioner and Board of Directors Joint Meeting

109

Annual Report 2019


KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah komite yang ditunjuk

oleh dan bertanggung jawab kepada

Dewan Komisaris. Tugas utama Komite Audit

adalah untuk membantu Dewan Komisaris

dalam memastikan berjalannya dan

terpeliharanya praktek Tata Kelola

Perusahaan dan pengawasan Perseroan

yang memadai, melakukan pengawasan

dan pemantauan terhadap sistem kendali

internal Perseroan.

Komite Audit melakukan pemeriksaan

keefektifan rencana audit, laporan-laporan

auditor internal dan bekerja secara spesifik

untuk memperketat pengawasan internal di

Perseroan. Komite Audit menjalin hubungan

dengan Auditor Eksternal Independen untuk

mengkaji rencana kerja serta tindak lanjut

atas temuan-temuan mereka. Komite Audit

juga memberikan laporan singkatnya dalam

mengkaji penerapan keseluruhan kerangka

kerja standar Tata Kelola Perseroan.

Sesuai dengan peraturan BAPEPAM-LK (yang

sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan)

dan BEI, Komite Audit yang bertanggung

jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Tanggung jawab utama Komite Audit adalah

membantu Dewan Komisaris dalam

melaksanakan berbagai tugas pengawasan

dan evaluasi, termasuk mengevaluasi dan

memberikan nasihat tentang cara-cara

untuk meningkatkan kualitas laporan

keuangan, mengawasi kinerja operasional

Perseroan, meningkatkan efektivitas tugas

Auditor Internal dan Auditor Independen,

serta mengidentifikasi masalah yang mungkin

memerlukan campur tangan Dewan

Komisaris.

Berdasarkan Piagam Komite Audit tanggal

10 Juni 2013, Komite audit sekurang-

kurangnya terdiri dari 3 orang, yaitu Komisaris

Independen sebagai ketua dan pihak-pihak

independen yang bukan karyawan

Perseroan.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee is a committee

appointed by and responsible to the Board of

Commissioners. The main task of the Audit

Committee is to assist the Board of

Commissioners in ensuring the proper

operation and maintenance of Good

Corporate Governance practices and

oversight of the Company, monitoring and

monitoring the Company's internal control

system.

The Audit Committee audits the effectiveness

of the audit plan, internal auditor reports and

works specifically to tighten internal controls

in the Company. The Audit Committee

maintains a relationship with the Independent

External Auditor to review the work plan as

well as follow up on their findings. The Audit

Committee also provides a brief report in

reviewing the overall application of the

Corporate Governance standards

framework.

In accordance with BAPEPAM-LK regulations

(now called the Financial Services Authority)

and BEI, the Audit Committee is directly

responsible to the Board of Commissioners.

The ultimate responsibility of the Audit

Committee is to assist the Board of

Commissioners in performing various

monitoring and evaluation tasks, including

evaluating and advising on ways to improve

the quality of financial statements,

overseeing the Company's operational

performance, improving the effectiveness of

the Internal Auditor's duties and the

Independent Auditor, may require the

intervention of the Board of Commissioners.

Based on the Audit Committee Charter

dated June 10, 2013, the Audit Committee

shall consist of at least three members,

Independent Commissioner as chairman and

independent parties who are not employees

of the Company.

110

Annual Report 2019


Semua hasil yang diterbitkan oleh Komite

Audit selama tahun 2014 telah disampaikan

kepada Dewan Komisaris. Komite Audit tidak

menemukan hal-hal yang bersifat material

didalam Laporan Tahunan 2014 yang

membutuhkan perhatian Dewan Komisaris.

Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris

Perseroan 001/SK/KOM/IV/2013 tanggal

1 April 2013 dengan mempertimbangkan:

• Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta

Nomor Kep-305/BEJ/07-2004, peraturan

Nomor IX.I.5 tanggal 19 Juli 2004

Lampiran II,

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar

Modal, Lampiran Kep-643/BL/2012

tanggal 7 Desember 2012,

Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek

Indonesia Nomor Kep-00001/BEI/01-2014,

perihal Perubahan Peraturan No. I-A

tentang Pencatatan Saham dan Efek

Bersifat Equitas Selain Saham yang

Diterbitkan oleh Perseroan Tercatat

tanggal 20 Januari 2014,

Sesuai dengan Peraturan Bapepam LK No.

IX.1.5 Kep-643/BL/2012, Komite Audit hanya

bertugas selama masa jabatan Dewan

Komisaris sebagaimana diatur dalam

Anggaran Dasar dan dapat diangkat

kembali untuk satu periode berikutnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Menelaah laporan keuangan, proyeksi

dan laporan lainnya yang terkait dengan

informasi keuangan yang akan

dipublikasikan oleh Perseroan.

Menelaah ketaatan Perseroan atas


berlaku.

Memberikan rekomendasi kepada

Dewan Komisaris mengenai penunjukan

Akuntan Publik yang didasarkan atas

independensi, ruang lingkup penugasan

dan biaya.

Memberikan pendapat independen

dalam hal terjadi perbedaan pendapat

antara manajemen dan Akuntan atas

pendapat yang diberikan.

All results issued by the Audit Committee

during 2014 have been submitted to the

Board of Commissioners. The Audit

Committee did not find material matters in

the 2014 Annual Report requiring the

attention of the Board of Commissioners.

Based on the resolutions of the Board of

Commissioners of the Company 001 / SK /

KOM / IV / 2013 dated April 1, 2013 taking into

account:

Decision of the Board of Directors of PT

Bursa Efek Jakarta Number Kep-305 / BEJ

/ 07-2004, rule Number IX.I.5 dated July

19, 2004 Attachment II,

Decision of the Chairman of the Capital

Market Supervisory Agency, Attachment

Kep-643 / BL / 2012 dated December 7,

2012,

Decree of the Board of Directors of PT

Bursa Efek Indonesia Number Kep-

00001/BEI/01-2014, regarding

Amendment to Regulation no. I-A on

Shares Registration and Equity Securities

In addition to Shares Issued by the Listed

Company dated January 20, 2014,

In accordance with Bapepam LK Regulation

no. IX.1.5 Kep-643 / BL / 2012, the Audit

Committee shall only serve during the term of

office of the Board of Commissioners as

stipulated in the Articles of Association and

may be re-appointed for a subsequent

period.

Duties and Responsibilities of the Audit

Committee

Reviewing the financial statements,

projections and other reports relating to

financial information to be published by

the Company.

Reviewing the Company's compliance

with prevailing laws and regulations.

Provide recommendations to the Board

of Commissioners regarding the

appointment of a Public Accountant

based on independence, scope of

assignment and costs.

Provide an independent opinion in the

event of any disagreements between

management and the Accountant for

the opinions given.

111

Annual Report 2019


Menelaah pengaduan pihak ketiga

yang berkaitan dengan proses akuntansi

dan pelaporan keuangan Perseroan.

Menelaah pelaksanaan pemeriksaan

oleh Auditor internal dan mengawasi

pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi

atas temuan Auditor Internal tersebut.

Menelaah dan memberikan saran

kepada Dewan Komisaris terkait adanya

potensi benturan kepentingan pada

Perseroan.

Menjaga kerahasiaan dokumen, data

dan informasi Perseroan.

Persyaratan Kompetensi

Memiliki integritas yang tinggi,

kemampuan, pengetahuan dan

pengalaman yang memadai sesuai

dengan latar belakang pendidikannya

serta mampu berkomunikasi dengan

baik termasuk menyediakan waktu untuk

melaksanakan tugasnya,

Memiliki pengetahuan yang cukup untuk

membaca dan memahami laporan

keuangan,

Memiliki pengetahuan yang memadai

tentang bisnis Perseroan, proses audit,

manajemen risiko serta peraturan dan

perundang-undangan di bidang pasar

modal serta peraturan terkait lainnya,

Paling sedikit salah seorang dari anggota

Komite Audit harus memiliki latar

belakang pendidikan, pengalaman dan

keahlian di bidang akuntasi dan/atau

keuangan,

Wajib mematuhi kode etik Komite Audit

yang mengacu pada kode etik yang

ditetapkan oleh Ikatan Komite Audit

Indonesia,

Bersedia meningkatkan kompetensi

secara terus menerus melalui pendidikan

dan pelatihan.

Persyaratan Independensi

Bukan merupakan orang yang memiliki

benturan kepentingan dan afiliasi

dengan Kantor Akuntan Publik, Kantor

Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai

Publik atau pihak lain yang memberikan

jasa assurance, jasa non assurance, jasa

penilai dan/atau jasa konsultasi lain

kepada Perseroan dalam waktu 6

(enam) bulan terakhir,

Reviewing third party complaints relating

to the Company's accounting and

reporting process.

Reviewing the implementation of the

audit by the internal Auditor and

overseeing the implementation of follow-

up actions by the Board of Directors on

the findings of the Internal Auditor

Review and advise the Board of

Commissioners regarding the potential

conflict of interest in the Company.

Maintaining the confidentiality of

Company documents, data and

information.

Competency Requirements

Have high integrity, ability, knowledge

and experience appropriate to the

educational background and able to

communicate well including providing

time to carry out their duties,

Have sufficient knowledge to read and

understand financial statements,

Have sufficient knowledge of the

Company's business, audit process, risk

management and regulations and

regulations in the field of capital markets

and other related regulations,

At least one of the members of the Audit

Committee must have educational

background, experience and expertise in

accounting and / or finance,

Compulsory to comply with the Code of

Conduct of the Audit Committee which

refers to the code of ethics established

by the Indonesian Audit Committee,

Willing to increase competence

continuously through education and

training.

Independence Requirements

Not a person having a conflict of interest

and affiliation with Public Accountant

Firm, Legal Consultant Office, Public

Appraiser Office or any other party

providing assurance, non-assurance

services, assessment and / or

consultancy services to the Company

within 6 (six) last month,

112

Annual Report 2019


• Bukan merupakan orang yang bekerja

atau mempunyai wewenang dan

tanggung jawab untuk merencanakan,

memimpin, mengendalikan atau

mengawasi kegiatan Perseroan dalam

waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali

Komisaris Independen,

Tidak memiliki saham langsung maupun

tidak langsung pada Perseroan,

Dalam hal anggota Komite Audit

memperoleh saham Perseroan baik

langsung maupun tidak langsung akibat

suatu peristiwa hukum,

Maka saham tersebut wajib dialihkan

kepada pihak lain dalam jangka waktu

paling lama 6 (enam) bulan setelah

diperolehnya saham tersebut.

Tidak mempunyai hubungan afiliasi

dengan anggota Dewan Komisaris,

anggota Direksi atau Pemegang Saham

Utama,

Tidak mempunyai hubungan usaha baik

langsung maupun tidak langsung yang

berkaitan dengan kegiatan usaha

Perseroan.

Independensi Komite Audit

Untuk mengetahui independensi anggota

Komite Audit Perseroan, dapat dilihat dari

data hubungan keluarga, keuangan,

kepengurusan dan kepemilikan saham pada

Perseroan dan atau lembaga pembiayaan

lainnya dari masing-masing anggota Komite

Audit.

Hubungan keluarga dan keuangan dari

anggota Komite Audit dengan anggota

Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

serta pemegang saham Perseroan adalah

sebagai berikut:

• Not a person working or having the

authority and responsibility to plan, lead,

the Company's activities within the last 6

(six) months except Independent

Commissioners,

Has no direct or indirect shares in the

Company,

In the event that members of the Audit

Committee obtain the Company's shares

either directly or indirectly due to a legal

event,

The shares must be transferred to other

parties within a period of no more than 6

(six) months after the acquisition of such

shares.

Has no affiliation relationship with

members of the Board of Commissioners,

members of the Board of Directors or

Principal Shareholders,

Has no direct or indirect business

relationship related to the Company's

business activities.

Independence of the Audit Committee

To know the independence of the members

of the Audit Committee of the Company, it

can be seen from the data of family, finance,

stewardship and share ownership of the

Company and or other financing institutions

of each member of the Audit Committee.

Family and financial relationships of members

of the Audit Committee with members of the

Board of Commissioners and / or members of

the Board of Directors and shareholders of

the Company are as follows:

113

Annual Report 2019


Seluruh anggota Komite audit tidak memiliki

hubungan kepengurusan dan kepemilikan

saham dengan Perseroan.

All members of the Audit Committee have no

management relationship and share

ownership with the Company.

KETERANGAN

INFORMATION

Yugi

Prayanto

Magdalena

Aristianti

Widjaja

Bing

Sofyan

Hubungan Keluarga dengan / Family Relationship with

Dewan Komisaris/Board of Commissioner Tidak/No Tidak/No Tidak/No

Direksi/Board of Directors Tidak/No Tidak/No Tidak/No

Pemegang Saham Lainnya/Other

Shareholders

Tidak/No Tidak/No Tidak/No

Hubungan Keluarga dengan / Family Relationship with




Shareholders


Hubungan Kepengurusan & Kepemilikan Saham /

Management Boards and Ownership Share s Relationship with




Shareholders


114

Annual Report 2019


Rapat Komite Audit

Komite Audit secara rutin mengadakan

pertemuan untuk membahas isu-isu yang

berkaitan dengan Tata Kelola Perusahan

yang perlu ditangani oleh Dewan Komisaris

dan Direksi, serta hal-hal penting lainnya

seperti penerapan prinsip-prinsip akuntansi,

penyebaran informasi kepada publik, dan

penunjukkan Akuntan Publik.

Rapat sekurang-kurangnya diadakan 1 (satu)

kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh

sedikitnya setengah dari jumlah anggota

Komite Audit.

Pada tahun 2018 Komite Audit mengadakan

4 (tiga) kali rapat, dengan catatan kehadiran

sebagai berikut :

Rapat dengan Direksi dilakukan 2 (dua) kali

sepanjang tahun 2018, dengan catatan

kehadiran sebagai berikut :

Audit Committee Meetings

The Audit Committee regularly conducts

meetings to discuss issues related to

Corporate Governance that need to be

handled by the BoC and BoD, as well as

other important matters such as the

application of accounting principles,

dissemination of information to the public,

and the appointment of a Public

Accountant.

Meetings are held at least 1 (one) time in 3

(three) months and are attended by at least

half of the total members of the Audit

Committee.

In 2018 the Audit Committee holds 4 (three)

meetings, with the following attendance

records:

Meetings with the Board of Directors are

conducted 2 (two) times throughout 2018,

with attendance as follows:

Nama/

Name

Frekuensi

/Frequency

Kehadiran

/Attendance

Rasio Kehadiran

/Attendance Ratio

Yugi Prayanto 4 4 100%

Magdalena Aristianti Widjaja 4 4 100%

Bing Sofyan 4 4 100%

Nama/Name Frekuensi

/Frequency

Kehadiran

/Attendance

Rasio Kehadiran

/Attendance Ratio

Yugi Prayanto 2 2 100%

Magdalena Aristianti

Widjaja

2 2 100%

Bing Sofyan 2 2 100%

Odang Muchtar 2 2 100%

Euodia Dewajanti 2 2 100%

115

Annual Report 2019


Laporan Komite Audit

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Selama tahun 2018, Komite Audit telah

melaksanakan tugas dan tanggung jawab

sebagai berikut :

1. Melakukan penelaah atas laporan

keuangan perseroan yang berakhir

pada tanggal 31 Desember 2017,

laporan keuangan triwulanan selama

tahun 2018 termasuk penelaahan atas

kesesuaian dengan PSAK, Peraturan

Otoritas Jasa keuangan serta peraturan

dari regulator lainnya.

2. Melakukan penelaahan atas kepatuhan

terhadap peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan

kegiatan Perseroan.

3. Memberikan rekomendasi kepada

Dewan Komisris mengenai penunjukan

akuntan publik untuk audit laporan

keuangan perseroan tahun buku 2018,

ruang lingkup penugasan dan biaya

jasa.

4. Melakukan penelaaah atas hasil audit

oleh Internal Audit dan memberikan

saran untuk tindak lanjut temuan.

5. Melakukan penelaahan atas aktivitas

pelaksanaan manajemen risiko.

6. Melaksanakan rapat internal Komite

Audit.

Audit Committee Report

Implementation of the activities of the Audit

Committee

During 2018, the Audit Committee has

performed the following duties and

responsibilities:

1. Reviewing the Company's financial

statements ending December 31, 2017,

quarterly financial reports during 2018

including review of compliance with

PSAK, the Financial Services Authority

Regulations and regulations of other

regulators.

2. Reviewing compliance with laws and

regulations relating to the Company's

activities.

3. Provide recommendations to the Board

of Commissioners regarding the

appointment of a public accountant to

audit the financial statements of the

company for book year 2018, the scope

of the assignment and the cost of

services.

4. Reviewing the audit results by the Internal

Audit and providing advice for follow-up

findings.

5. Reviewing the activities of risk

management implementation.

6. Conducting internal meetings of the

Audit Committee.

116

Annual Report 2019


Sekretaris Perseroan

Sekretaris Perusahaan adalah orang

perseorangan atau penanggung jawab dari

unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris

Perusahaan.

Sebagai bentuk komitmen terhadap

transparansi bagi semua pemangku

kepentingan, Sekretaris Perseroan berperan

untuk menyediakan informasi mengenai

perseroan kepada publik, serta menyediakan

informasi mengenai peraturan-peraturan

terkait yang dibutuhkan oleh Direksi.

Sekretaris Perseroan memberikan informasi

kondisi Perseroan, perkembangan pasar

(khususnya mengenai peraturan) dan

rekomendasi kepada manajemen dalam

upaya mematuhi dan memenuhi peraturan

pasar modal yang berlaku. Dengan demikian

Sekretaris Perseroan memiliki tiga fungsi

utama yaitu sebagai Liaison Officer,

Compliance Officer dan Investor Relation

Executive. Sekretaris Perseroan berperan

dalam menyampaikan informasi penting

kepada para pemangku kepentingan.

Tugas Sekretaris Perseroan adalah sebagai

berikut :

Mengikuti perkembangan Pasar Modal

khususnya peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Memberikan masukan kepada Direksi

dan Dewan Komisaris untuk mematuhi

ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal.

Membantu Direksi dan Dewan Komisaris

dalam melaksanakan tata kelola

perusahaan yang meliputi :

o Keterbukaan Informasi kepada

masyarakat, termauk ketersediaan

informasi pada Situs Web.

o Penyampaian laporan kepada

Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.

o Penyelenggaraan dan dokumentasi

RUPS.

o Penyelenggaraan dan dokumentasi

rapat Direksi dan/atau Dewan

Komisaris.

o Pelaksanaan program orientasi

terhadap perusahaan bagi Direksi

dan/atau Dewan Komisaris.

Sebagai penghubung antara Emiten

atau Perusahaan Publik dengan

Pemegang Saham, BEI, OJK, dan

pemangku kepentingan lainnya.

Corporate Secretary

The Corporate Secretary is an individual or

person in charge of a work unit that carries

out the function of the Corporate Secretary.

As a form of commitment to transparency for

all stakeholders, the Corporate Secretary has

the role of providing information about the

company to the public, as well as providing

information on relevant regulations required

by the Board of Directors. The Corporate

Secretary provides information on the

condition of the Company, market

developments (especially regarding

regulations) and recommendations to

management in an effort to comply with and

meet applicable capital market regulations.

Thus the Corporate Secretary has three main

functions, namely as Liaison Officer,

Compliance Officer and Investor Relations

Executive. The Corporate Secretary plays a

role in conveying important information to

stakeholders.

The duties of the Corporate Secretary are as

follows:

Keep abreast of developments in the

Capital Market, especially the applicable

laws and regulations.

Provide input to the Board of Directors

and the Board of Commissioners to

comply with the provisions of legislation in

the Capital Market sector.

Assist the Board of Directors and Board of

Commissioners in implementing

corporate governance which includes:

o Information Disclosure to the public,

including the availability of

information on the Website.

o Submitting reports to the Financial

Services Authority on time.

o Organization and documentation of

the GMS.

o Organizing and documenting Board

of Directors and / or Board of

Commissioners meetings.

o Implementation of corporate

orientation program for Board of

Directors and / or Board of

Commissioners.

As a liaison between an Issuer or a Public

Company with Shareholders, Indonesian

Stock Exchange, Financial Services

Authority, and other stakeholders.

117

Annual Report 2019


Sekretaris Perseroan wajib menjaga

kerahasiaan dokumen, data dan informasi

yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka

memenuhi kewajiban sesuai dengan

peraturan perundang-undangan atau

ditentukan lain dalam peraturan perundang-

undangan.

Sekretaris Perseroan dilarang mengambil

keuntungan pribadi baik secara langsung

maupun tidak langsung, yang merugikan

emiten atau Perseroan.

Sekretaris perusahaan harus mengikuti

pendidikan dan/atau pelatihan.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat

dalam peraturan No.IX.I.4, Lampiran

keputusan Ketua BAPEPAM-LK No.Kep-

63/PM/1996 tanggal17 Januari 1996 tentang

pembentukan Sekretaris Perseroan,

berdasarkan surat Keputusan Direksi

Perseroan No. 001/SK/DIR/VII/2010 tanggal 14

Juli 2010, Perseroan telah menunjuk Euodia

Dewajanti sebagai Sekretaris Perseroan yang

menjalankan tugas-tugas Sekretaris

Perseroan, sebagaimana diatur dalam

ketentuan tersebut di atas.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris

Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris

Perusahaan tercantum dalam Job

Description SVP Corporate Secretary No.

Rekaman: FORM.10-430.02 tanggal 11

Desember 2013 dan mengadopsi POJK No:

35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris

Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Adapun tanggung jawab utama Sekretaris

Perusahaan diantaranya:

1. Kepatuhan Perusahaan yang

berhubungan dengan pasar modal

Mengarahkan seluruh aspek

penyelenggaraan dan dokumentasi

acara RUPS agar acara RUPS dapat

berjalan dengan baik.

Menetapkan materi internal dan

eksternal terkait penyelengaraan

RUPS untuk memastikan kesesuaian

materi dengan peraturan yang

berlaku.

The Corporate Secretary is required to

keep confidential documents, data and

information confidential except in

compliance with obligations in

accordance with laws and regulations or

otherwise provided in laws and

regulations.

The Company's Secretary is prohibited

from taking personal advantage either

directly or indirectly, adversely affecting

the issuer or the Company.

Company secretary must follow

education and / or training.

In accordance with the provisions

contained in Regulation No.IX.I.4,

Appendix to the decision of the

Chairman of BAPEPAM-LK No.Kep-63 /

PM / 1996 dated 17 January 1996 on the

establishment of the Corporate

Secretary, based on the Decree of the

Board of Directors of the Company. 001 /

SK / DIR / VII / 2010 dated July 14, 2010,

the Company has appointed Euodia

Dewajanti as Corporate Secretary who

performs the duties of the Corporate

Secretary, as set forth in the above

provisions.

Duties and Responsibilities of the

Corporate Secretary

The duties and responsibilities of the

Corporate Secretary are listed in Job

Description SVP Corporate Secretary No.

Records: FORM.10-430.02 dated

December 11, 2013 and adopted POJK

No: 35 / POJK.04 / 2014 on the Corporate

Secretary of Issuers or Public Companies.

The main responsibilities of the Corporate

Secretary include:

1. Compliance Companies related to the

capital market

Directing all aspects of organizing

and documenting GMS events so

that GMS events can run well.

Establish internal and external

material related to the conduct of

the GMS to ensure material

compliance with applicable

regulations.

118

Annual Report 2019


Mengarahkan koordinasi internal

terkait aspek compliance pasar

modal serta kajian peraturan pasar

modal dan dampaknya terhadap

Perusahaan untuk memberikan

awareness atas kepatuhan

Perusahaan terhadap peraturan

pasar modal yang berlaku.

Menyampaikan laporan kepada

Otoritas Jasa Keuangan tepat

waktu.

Menghubungkan perusahaan

dengan pemegang saham, Otoritas

Jasa Keuangan dan pemangku

kepentingan lainnya.

2. Ekspektasi Pasar

Menetapkan strategi dan program

investor relations untuk memastikan

ekspektasi pasar terhadap

Perusahaan dapat terjaga dengan

baik.

Mengarahkan monitoring program

Investor Relations agar pelaksanaan

program dapat sesuai dengan

rencana serta berjalan baik.

3. Reputasi Perusahaan di Mata Publik &

Media

Menetapkan strategi implementasi

program Corporate

Communications untuk publik

umum, media, dan internal agar

reputasi Perusahaan dapat terjaga

dengan baik di mata stakeholders.

Mengarahkan program Corporate

Communication untuk publik umum,

media, pihak pemerintah dan pihak-

pihak lainnya agar dapat

terimplementasikan secara efektif

dan tepat sasaran

4. Materi Publikasi


atas publikasi non media

Perusahaan untuk publik non-

finansial, investor dan masyarakat

keuangan agar reputasi Perusahaan

dan ekspektasi pasar dapat terjaga

dengan baik.

Direct internal coordination related

to capital market compliance

aspects and review of capital

market regulations and their impact

on the Company to provide

awareness of the Company's

compliance with prevailing capital

market regulations.

Deliver reports to the Financial

Services Authority on time.

Connecting companies with

shareholders, the Financial Services

Authority and other stakeholders.

1. Market Expectations

Establish investor relations strategies

and programs to ensure market

expectations of the Company are

well maintained.

Direct monitoring of Investor

Relations program so that program

implementation can be in

accordance with the plan and

running well.

3. Corporate Reputation in the Public Eye &

Media

• Establish a Corporate

Communications program

implementation strategy for the

public, media and internal public so

that the Company's reputation can

be well maintained in the eyes of

stakeholders.

• Directing the Corporate

Communication program to the

general public, media, government

and other parties to be

implemented effectively and on

target.

4. Publication Material

Establish an implementation strategy

for the Company's non-media

publications for non-financial public,

investors and the financial

community so that the Company's

reputation and market expectations

can be well maintained.

119

Annual Report 2019



iklan media massa Perusahaan

terkait aspek finansial dan non

finansial agar reputasi Perusahaan

dan ekspektasi pasar dapat terjaga

dengan baik.

Mengarahkan pengelolaan konten

website Perseroan untuk memastikan

keterbukaan informasi kepada

Stakeholders, ketersediaan data

secara lengkap serta kemudahan

akses.

5. Komunikasi Internal

Menetapkan dan mengevaluasi

proses pelaksanaan media

komunikasi internal untuk

berkontribusi dalam penciptaan iklim

kerja yang baik.

Mengarahkan dan mengevaluasi

pembuatan materi presentasi

Perusahaan terkait aspek keuangan

dan non-keuangan untuk

memastikan keakuratan informasi

dari satu pintu.

Mengarahkan eventinternal

Perusahaan untuk terlaksananya

event dengan baik.

Mengarahkan dokumentasi

Perusahaan untuk memastikan

ketersediaan database dokumentasi

Perusahaan.

Menyelenggarakan dan

mendokumentasikan rapat Direksi

dan/atau Dewan Komisaris.

Melaksanakan program orientasi

terhadap perusahaan bagi Direksi

dan/atau Dewan Komisaris

6. GCG Manual Building

Mengarahkan perencanaan GCG

manual untuk memastikan

kelengkapan dokumen.

Mengarahkan proses penyelarasan

dokumen charter Dewan Komisaris

dengan charter Direksi dan

kebijakan manajemen Perusahaan,

buku pedoman standar etika, proses

penyusunan CGP, proses evaluasi

dan monitoring terhadap GCG

Manual agar terjadi keselarasan

atas semua kebijakan Perusahaan.

Establish a strategy for implementing

the Company's mass media

advertising in relation to financial

and nonfinancial aspects so that the

Company's reputation and market

expectations can be well

maintained.

Directing the management of the

Company's website content to

ensure transparency of information

to Stakeholders, availability of

complete data and easy access.

5. Internal Communication

• Establish and evaluate the process

of implementing internal

communication media to contribute

to the creation of a good working

climate.

• Direct and evaluate the

presentation of Company's

presentation materials related to

financial and non-financial aspects

to ensure the accuracy of

information from one door.

• Directing the Company's

eventinternal to the event well.

• Direct the Company's

documentation to ensure the

availability of the Company's

documentation database.

• Organizing and documenting

meetings of the Board of Directors

and/or the Board of Commissioners.

• Conducting corporate orientation

program for the Board of Directors

and / or Board of Commissioners

6. GCG Manual Building

Direct manual GCG planning to

ensure document completeness.

Direct the process of aligning the

Board of Commissioners charter

documents with the Board of

Directors' charts and the Company's

management policies, the ethics

code manual, CGP preparation

process, the evaluation and

monitoring process of the GCG

Manual to align all Company

policies.

120

Annual Report 2019


7. Praktik GCG

Menetapkan strategi pelaksanaan

praktik GCG, proses pelaksanaan

assessment GCG, proses penilaian &

kajian implementasi GCG dan

pengukuran CGPI untuk memastikan

praktik GCG berjalan sesuai prinsip-

prinsip yang berlaku.

Mengarahkan pelaksanaan

monitoring GCG, proses tindak lanjut

pada temuan hasil assessment dan

proses pelaksanaan eksternal

assessment untuk memastikan

implementasi dan pelaksanaan

tindak lanjut.

8. Continous Improvement

Mengarahkan proses perbaikan

pada hasil assessment, proses

sosialisasi dan peningkatan praktik

GCG dengan salah satu Direksi

untuk percepatan implementasi

GCG di Perusahaan.

Mengarahkan internalisasi GCG

jangka panjang ke seluruh proses

bisnis Perusahaan untuk

keberlanjutan pelaksanaan GCG.

Menetapkan awereness building

(mengikuti dan menyelenggarakan

lokakarya, seminar, diskusi kelompok

dan benchmark) untuk peningkatan

wawasan global praktik GCG.

9. Database GCG

Mengarahkan proses kelengkapan

database GCG manual, pemutakhiran

database GCG manual ke portal

Perseroan dan perpustakaan GCG di

portal Perseroan untuk memastikan

ketersediaan data dan memudahkan

akses.

10. Administrasi Kesekretariatan Perusahaan

Mengarahkan administrasi

kesekretariatan Perusahaan untuk

memastikan ketersediaan dokumen

secara lengkap.

Selain tugas di atas, Sekretaris Perusahaan

juga memiliki kewajiban menjaga

kerahasiaan dokumen, data dan informasi

yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka

memenuhi kewajiban sesuai dengan

peraturan perundang-undangan atau

ditentukan lain dalam peraturan perundang-

undangan.

7. GCG Practice

Establish a GCG implementation

strategy, a GCG assessment process,

a GCG implementation assessment

& review process and CGPI

measurements to ensure GCG

practices are in compliance with the

applicable principles.

Direct the implementation of GCG

monitoring, follow-up process on

assessment findings and external

assessment process to ensure

implementation and follow-up.

8. Continous Improvement

Directing improvement process on

assessment result, socialization

process and improvement of GCG

practice with one of Directors to

accelerate the implementation of

GCG in the Company.

Directing the long-term

internalization of GCG throughout

the Company's business processes

for the sustainability of GCG

implementation.

Establish awereness building (follow

and organize workshops, seminars,

group discussions and benchmarks)

to enhance the global horizon of

GCG practice.

9. GCG Database

Direct the manual GCG database

completion process, update the manual

GCG database to the Company's portal

and GCG library on the Company's

portal to ensure data availability and

ease of access.

10. The Administration of Corporate

Secretarial Directs the administration of

the Company's secretariat to ensure the

full availability of documents.

In addition to the above tasks, the

Corporate Secretary also has an

obligation to maintain confidentiality of

confidential documents, data and

information except in compliance with

obligations in accordance with laws and

regulations or otherwise provided in laws

and regulations.

121

Annual Report 2019


Keterbukaan Informasi, Komunikasi dan

Hubungan dengan Stakeholders

Sekretaris Perusahaan senantiasa berupaya

untuk membangun komunikasi yang baik

dengan Stakeholders Perseroan, khususnya

kepada para investor Perusahaan. Media

komunikasi yang secara resmi digunakan

Perusahaan adalah melalui website

Perusahaan dan media sosial (twitter dan

facebook). Perseroan berusaha menyajikan

kebutuhan informasi bagi Stakeholders yang

mencakup informasi mengenai Perseroan,

baik mengenai visi, misi, strategi, produk dan

struktur manajemen, kegiatan Perusahaan,

kinerja keuangan, tata kelola Perusahaan,

kinerja berkelanjutan, rilis media, kebijakan

hubungan komunikasi dengan pihak internal

dan eksternal perusahaan, kebijakan proses

hubungan dengan investor dan pemegang

saham, kebijakan pengungkapan informasi

perusahaan dan kebijakan perdagangan

surat berharga perusahaan, laporan serta

informasi bagi Pemegang Saham.

Selain melalui website Perusahaan dan

media sosial, guna meningkatkan komunikasi

yang efektif, maka Perseroan juga ikut serta

dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan

pertemuan langsung bersama Investor,

seperti conference call, company visit, field

visit, public expose, analyst meeting, investor

conference serta non-deal road show baik di

dalam negeri maupun di luar negeri.

Audit Internal

Divisi Audit Internal adalah posisi yang

berada di bawah Presiden Direktur dan

dapat berkomunikasi langsung dengan

Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang

terkait audit di Perseroan. Divisi Audit Internal

dipimpin oleh seorang kepala Audit Internal

yang diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden Direktur berdasarkan rekomendasi

Dewan komisaris. Tugas dan tanggung jawab

Audit Internal adalah memastikan dan

meyakinkan bahwa segala kegiatan

operasional Perseroan telah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, kebijakan

dan prosedur Perseroan yang berlaku.

Information Disclosure, Communication and

Relationship with Stakeholders

The Corporate Secretary strives to build good

communication with the Company's

Stakeholders, especially to the investors of the

Company. The communication media

officially used by the Company is through the

Company's website and social media (twitter

and facebook). The Company strives to

provide information needs for Stakeholders

that include information about the Company,

both on vision, mission, strategy, product and

management structure, Company activities,

financial performance, Corporate

governance, ongoing performance, media

releases, communications policy with internal

and external parties company, process

policies relating to investors and shareholders,

corporate information disclosure policies and

corporate securities trading policies, reports

and information for Shareholders.

In addition to the Company's website and

social media, in order to promote effective

communication, the Company also

participates in activities involving direct

meetings with investors, such as conference

calls, company visits, field visits, public

expositions, analyst meetings, investor

conferences and non -deal road show both

domestically and abroad.

Internal Audit

Internal Audit Division is a position under the

President Director and can communicate

directly with the Board of Commissioners on

audit related matters in the Company. The

Internal Audit Division is headed by an

Internal Audit chief who is appointed and

dismissed by the President Director upon the

recommendation of the Board of

Commissioners. The duties and responsibilities

of Internal Audit are to ensure and ensure

that all operational activities of the Company

are in compliance with applicable laws and

regulations, Company policies and

procedures.

122

Annual Report 2019


Pada tahun 2018, Audit Internal telah

melakukan internal audit sebanyak 2 (dua)

kali. Dengan aspek audit yang mencakup

aspek kegiatan kepatuhan Perseroan yang

terkait dengan masalah keuangan,

operasional, dan hal-hal strategis yang

berpengaruh bagi kinerja Perseroan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan

pengendalian kegiatan operasional,

keuangan dan kepatuhan agar sesuai

dengan peraturan perundangan, peraturan

regulator dan standar operasional Perseroan,

divisi Audit Internal melakukan pengawasan

secara berkala dan memberikan masukan

serta saran perbaikan terhadap masalah

yang timbul.

Berikut adalah uraian singkatnya:

• Menyusun rencana audit untuk tiap 2

(dua) kali dalam setahun, menyusun

kerangka kerja rencana audit dan aspek

audit.

• Menyusun SOP agar sesuai dengan

ketentuan regulator dan perundang-

undangan yang berlaku.

• Bekerjasama dengan divisi-divisi lain di

Perseroan untuk memastikan berjalannya

komitmen pengendalian internal,

manajemen resiko, dan penerapan Tata

Kelola Perusahaan yang baik.

• Memastikan pelaporan hasil temuan

audit secara berkala kepada Komite

Audit, untuk kemudian dilakukan tinjauan

lanjutan dan disampaikan kepada

Direksi.

• Memastikan komitmen manajemen

dalam menjalankan perbaikan-

perbaikan berkelanjutan agar sesuai

dengan Tata Kelola Perusahaan yang

baik.

Divisi Audit Internal dikepalai oleh Retta Annie

Deris, SE dengan dasar penunjukkan Surat

Keputusan Direksi No. 002/SK/DIR/VI/2018.

Beliau adalah Warga Negara Indonesia yang

lahir di Tarutung tahun 1978. Beliau meraih

gelar Sarjana Ekonomi Akutansi dari Univesitas

Kristen Indonesia pada tahun 2003.

Berpengalaman bekerja di berbagai

perusahaan nasional, antara lain di

PT Damcoo, PT Sinar Melawai dan PT Karya

Globalindo Pratama sebagai Accounting.

In 2018, Internal Audit has conducted internal

audit twice (2). With audit aspect covering

aspects of the Company's compliance

activities related to financial, operational,

and strategic matters affecting the

Company's performance.

In performing supervisory and controlling

functions of operational, financial and

compliance activities in accordance with the

laws and regulations, regulatory regulations

and operational standards of the Company,

the Internal Audit division conducts periodic

monitoring and provides advice and

suggestions for improvements to the problems

arising.

Here is a brief description:

• Prepare an audit plan for every 2 (two)

times a year, develop an audit plan

framework and audit aspect.

• Compile SOPs to comply with applicable

regulatory and regulatory requirements.

• Work with other divisions in the Company

to ensure a robust internal control

commitment, risk management, and

implementation of Good Corporate

Governance.

• Ensure regular reporting of audit findings

to the Audit Committee for further review

and submission to the Board of Directors.

• Ensure management's commitment in

carrying out continuous improvements to

fit Good Corporate Governance.

The Internal Audit Division is headed by Retta

Annie Deris, SE on the basis of the

appointment of Directors Decree No. 002 / SK

/ DIR / VI / 2018. He is an Indonesian citizen

born in Tarutung in 1978. He earned a

Bachelor of Economics in Accounting from

the Indonesian Christian University in 2003. He

has experience working in various national

companies, including PT Damcoo, PT Sinar

Melawai and PT Karya Globalindo Pratama

as Accounting

123

Annual Report 2019


Akuntan Independen

Sesuai dengan Keputusan RUPS Tahunan,

bahwa RUPS memberikan kuasa dan

wewenang kepada Dewan Komisaris untuk

menetapkan Kantor Akuntan Publik dalam

rangka kebutuhan atas Audit Laporan

Keuangan Tahun Buku 2016.

Perseroan telah menunjuk Akuntan Publik dari

Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Bambang

Sudaryono & Rekan, yang terdaftar di

Kementerian Keuangan dan OJK untuk

melaksanakan audit atas laporan keuangan

Perseroan sebagai auditor eksternal yang

independen untuk memeriksa laporan

keuangan Perseroan tahun 2017.

Akuntan Bambang Sudaryono dari Kantor

Akuntan Publik Bambang Sudaryono &

Rekan, melakukan audit laporan keuangan

tahunan Perseroan sebanyak satu periode.

Tabel di bawah menginformasikan Akuntan

dan Kantor Akuntan Publik yang memberikan

Audit Keuangan untuk Perseroan selama lima

tahun.

Kantor Akuntan Publik Lima Tahun Terakhir

Pedoman Pelaksanaan

Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG

telah diterapkan secara konsisten, Perseroan

telah menyusun suatu pedoman

pelaksanaan sebagai panduan bagi semua

karyawan.

Independent Accountant

In accordance with the Annual GMS

Decision, the GMS authorizes and authorizes

the Board of Commissioners to establish a

Public Accounting Firm in the context of the

need for the Audited Financial Statements for

2016 Fiscal Year.

The Company has appointed Public

Accountant from Public Accounting Firm

(KAP) Drs. Bambang Sudaryono & Rekan,

registered with the Ministry of Finance and

OJK to audit the Company's financial report

as an independent external auditor to review

the Company's financial statements in 2017.

Accountant Bambang Sudaryono from

Bambang Sudaryono & Rekan Public

Accounting Firm audits the annual financial

statements of the Company for one term. The

table below informs Accountants and Public

Accounting Firm that provides Financial Audit

for the Company for five years.

Public Accounting Firm The Last Five Years

Operating Procedure

To ensure that GCG principles have been

applied consistently, the Company has

developed an implementation guideline as a

guide for all employees.

Tahun

Year

Kantor Akuntan Publik

Public Accountant Firm

Nama Akuntan (Partner Penanggung

Jawab)

Name of Accountant (Partner in

Charge)

2018 Drs. Bambang Sudaryono & Rekan Sudarmadji Herry Sutrisno

2017 Drs. Bambang Sudaryono & Rekan Bambang Sudaryono


2015 Drs. Bambang Sudaryono & Rekan Sudarmadji Herry Sutrisno



124

Annual Report 2019


Anggaran Dasar

Anggaran Dasar menetapkan wewenang,

tugas dan tanggung jawab, serta mekanisme

struktural untuk mengangkat dan

memberhentikan anggota Dewan Direksi

dan Komisaris. Anggaran dasar juga

menetapkan hubungan kerja antara Dewan

Komisaris dan Direksi sesuai dengan undang-

undang Perseroan Terbatas No. 40/2007 dan

undang-undang Pasar Modal No.8/1995, dan

berdasarkan peraturan BAPEPAM-LK (OJK)

dan PPATK.

Manajemen Resiko

Pelaksanaan manajemen resiko menjadi

bagian integral dari pelaksanaan sistem

manajemen Perseroan, proses manajemen

resiko ini merupakan salah satu langkah yang

dilakukan oleh Perseroan sehingga selalu

tercipta perbaikan berkesinambungan.

Manajemen resiko mempunyai peranan

yang sangat penting dalam Perseroan guna

meningkatkan keuntungan, kesinambungan

bisnis menjadi lebih positif dan tetap

bertahan di era kompetisi yang semakin

ketat.

Manajemen resiko dimaksudkan untuk

mengenali, mengukur, sekaligus mengelola

risiko yang dihadapi Perseroan agar dapat

terhindar dari kerugian yang jauh lebih besar

lagi. Analisis manajemen resiko meliputi

account receivable, interest, produk, kualitas

agunan, konsumen, dan sebagainya. Hasil

analisis ini akan digunakan sebagai

perencanaan strategi pemasaran.

Fungsi utama manajemen resiko adalah

menekan angka default rasio, dengan

menerapkan kontrol penjualan, terutama

saat survey konsumen dan analisa kredit agar

konsumen yang terjaring benar-benar layak.

Articles of Association

The Articles of Association establish the

authority, duties and responsibilities, as well as

the structural mechanisms to appoint and

dismiss members of the Board of Directors

and Commissioners. The Articles of

Association also stipulates the working

relationship between the Board of

Commissioners and the Board of Directors in

accordance with Limited Company Law no.

40/2007 and Capital Market Law No.8 / 1995,

and based on BAPEPAM-LK (OJK) and PPATK

regulations.

Risk Management

Implementation of risk management

becomes an integral part of the


management system, this risk management

process is one of the steps undertaken by the

Company so that continuous improvement is

always made.

Risk management has a very important role in

the Company to increase profitability,

business sustainability becomes more positive

and survive in an increasingly competitive era

of competition.

Risk management is intended to recognize,

measure, and manage the risks faced by the

Company in order to avoid a much greater

loss. Risk management analyzes include

receivable accounts, interests, products,

collateral quality, customers, and so on. The

results of this analysis will be used as

marketing strategy planning.

The main function of risk management is to

push the default ratio number, by applying

sales controls, especially during consumer

surveys and credit analysis so that the netted

consumers are truly viable.

125

Annual Report 2019


metode yang tersusun secara logis dan

sistematis dari suatu rangkaian kegiatan yang

terdiri dari penetapan konteks, identifikasi,

analisa, evaluasi, pengendalian serta

komunikasi resiko.

Proses ini diterapkan di semua tingkatan

kegiatan, jabatan, proyek ataupun asset

Perseroan. Implementasi manajemen resiko

pada Perseroan telah memberikan banyak

manfaat pada setiap awal kegiatan. Salah

satunya adalah dapat mengurangi peluang

terjadinya resiko. Peran penerapan

manajemen resiko dalam diharapkan pula

dapat mengantisipasi perubahan lingkungan

yang terjadi begitu cepat,

mengembangkan Tata Kelola Usaha, dan

mengamankan sumber daya dan aset yang

dimiliki oleh Perseroan.

Dasar Penerapan

Perseroan menerapkan manajemen risiko

berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No. 10/POJK.05/2014 tanggal 28

Agustus 2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko

Lembaga Keuangan Non-Bank dan POJK No.

1/POJK.05/2015 tanggal 26 Maret 2015

tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi

Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Dalam penerapan manajemen resiko

Perseroan memiliki gambaran yang jelas

mengenai fungsi dan tugasnya, antara lain

wajib berkoordinasi dan bekerjasama dalam

mensosialisasikan kebijakan yang akan

memelihara hubungan kerja yang baik

antara para mitra bisnis dan pemangku

kepentingan. Setiap pelaporan pelanggaran

dicatat dan ditindak lanjuti untuk

didistribusikan kepada semua unit kerja

terkait untuk mencegah terjadinya

pelanggaran serupa dimasa akan datang.

Untuk meminimalkan resiko terjadinya

pelanggaran tersebut, Perseroan

menerapkan suatu prosedur standar (SOP)

yang berkesinambungan akan terus menerus

disesuaikan dan diperbarui sesuai dengan

peraturan OJK dan peraturan pasar modal

serta regulator lain yang terkait.

Corporate Risk Management is a logically

and systematically arranged method of a

series of activities consisting of context

determination, identification, analysis,

evaluation, control and risk communication.

This process is applied at all levels of activities,

positions, projects or assets of the Company.

Implementation of risk management in the

Company has provided many benefits at the

beginning of each activity. One way is to

reduce the chances of risk. The role of the

implementation of risk management in the

expected also can anticipate the rapidly

changing environment, develop Good

Corporate Governance, and secure the

resources and assets owned by the

Company.

Implementation Basis

The Company implements risk management

under the Financial Services Authority

Regulation no. 10 / POJK.05 / 2014 dated

August 28, 2014 concerning Risk Rating of

Non-Bank Financial Institutions and POJK No.

1 / POJK.05 / 2015 dated March 26, 2015 on

the Implementation of Risk Management for

Non-Bank Financial Services Institutions.

In the implementation of risk management

the Company has a clear picture of its

functions and duties, among others, must

coordinate and cooperate in socializing

policies that will maintain good working

relationships between business partners and

stakeholders. Any violation reporting is

recorded and followed up for distribution to

all relevant work units in order to prevent

similar violations in the future. To minimize the

risk of such violations, the Company adopts a

continuous standard procedure (SOP) that

will continuously be adjusted and updated in

accordance with OJK regulations and other

relevant capital market regulations and

regulators.

126

Annual Report 2019


Tujuan Penerapan

Tujuan utama penerapan manajemen risiko

di Perseroan adalah :

1. Untuk memastikan bahwa seluruh

kegiatan bisnis dan kegiatan pendukung

dalam operasional Perseroan telah

memperhitungkan seluruh potensi risiko

yang mungkin timbul, baik dalam bentuk

risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas

maupun risiko operasional,

2. Untuk melakukan fungsi kontrol dan

pengelolaan terhadap seluruh resiko

yang melekat pada aktifitas bisnis dalam

batas-batas toleransi risiko Perseroan

yang telah ditetapkan,

3. Untuk mengoptimalkan penggunaan

modal Perseroan,

4. Untuk memastikan kepatuhan terhadap

seluruh peraturan yang relevan, antara

lain peraturan OJK, Bank Indonesia,

Departemen Keuangan, dan Otoritas lain,

5. Untuk meningkatkan nilai Pemegang

Saham dalam jangka panjang.

Strategi Penerapan

Proses penerapan manajemen risiko

Perseroan dimulai dengan mengidentifikasi,

mengukur, memantau, dan mengendalikan

risiko usaha.

Proses tersebut dilaksanakan dengan

melibatkan peran aktif Dewan Komisaris,

Direksi, dan Manajemen Senior. Dalam

menerapkan proses tersebut, Perseroan

bertumpu pada 5 pokok manajemen risiko

berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga

Jasa Keuangan Non-Bank pasal 2. Adapun 5

pilar manajemen risiko adalah sebagai

berikut:

1. Pengawasan aktif Direksi, Dewan

Komisaris, atau yang setara;

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan

penetapan limit;

3. Kecukupan proses identifikasi,

pengukuran, pemantauan, dan

pengendalian risiko;

4. Sistem informasi manajemen risiko;

5. Sistem pengendalian intern yang

menyeluruh.

Implementation Objectives

The main objectives of the implementation of

risk management in the Company are:

1. To ensure that all business activities and

supporting activities in the Company's

operations have taken into account all

potential risks that may arise, whether in

the form of credit risk, market risk, liquidity

risk or operational risk,

2. To perform the functions of control and

management of all risks attached to

business activities within the limits of the

Company's established risk tolerance,

3. To optimize the use of the Company's

capital,

4. To ensure compliance with all relevant

regulations, including OJK regulations,

Bank Indonesia, the Ministry of Finance,

and other Authorities,

5. To increase shareholder value in the long

run.

Implementation Strategy

The process of applying the risk management

of the Company begins with identifying,

measuring, monitoring, and controlling

business risks.

The process is carried out by involving the

active role of the Board of Commissioners,

Board of Directors, and Senior Management.

In applying the process, the Company relies

on five risk management principals based on

the Financial Services Authority Regulation

Number 1 / POJK.05 / 2015 on the

Implementation of Risk Management for Non-

Bank Financial Services Institutions article 2.

The 5 risk management pillars are as follows:

1. Active supervision of the Board of

Directors, Board of Commissioners, or

equivalent;

2. Adequacy of policies, procedures, and

limit setting;

3. Adequacy of process identification,

measurement, monitoring, and risk

control;

4. Risk management information system;

5. Comprehensive internal control system.

127

Annual Report 2019


1. Pengawasan aktif Direksi, Dewan

Komisaris, atau yang setara

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung

jawab atas efektivitas penerapan

manajemen risiko di Perseroan. Oleh

karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris

harus memahami risiko yang dihadapi

Perseroan dan memberikan arahan yang

jelas, melakukan pengawasan dan

mitigasi secara aktif, serta

mengembangkan budaya manajemen

risiko di Perseroan. Selain itu, Direksi dan

Dewan Komisaris juga harus memastikan

struktur organisasi yang memadai,

menetapkan tugas dan tanggung jawab

yang jelas pada masing-masing unit, serta

memastikan kecukupan kuantitas dan

kualitas sumber daya manusia untuk

mendukung penerapan manajemen risiko

secara efektif.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam

pelaksanaan pengawasan aktif Direksi

dan Dewan Komisaris mencakup namun

tidak terbatas pada :

a. Kewenangan dan tanggung jawab

Direksi dan Dewan Komisaris

b. Sumber daya manusia

c. Organisasi manajemen risiko.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan

Direksi tercermin sejak perencanaan bisnis

tahunan, yang mencakup:

a. Menyetujui dan melakukan evaluasi

kebijakan manajemen risiko secara

berkala;

b. Melakukan evaluasi dan menyetujui

aktivitas yang memerlukan persetujuan

dari Dewan Komisaris atau Direksi;

c. Menetapkan kebijakan dan strategi

manajemen risiko, termasuk

menetapkan otoritas dalam pemberian

batasan serta tinjauan atas kualitas

portofolio secara berkala;

d. Terdapatnya Komite Audit sebagai

Organ Dewan Komisaris dalam

melaksanakan fungsi pengawasan

1. Active supervision of the Board of

Directors, Board of Commissioners, or

equivalent

The BoD and BoC are responsible for the

effectiveness of risk management

implementation in the Company.

Therefore, the Board of Directors and

Board of Commissioners must understand

the risks faced by the Company and

provide clear guidance, conduct active

monitoring and mitigation, and develop a

risk management culture in the Company.

In addition, the Board of Directors and

Board of Commissioners must also ensure

adequate organizational structure, assign

clear duties and responsibilities to each

unit, and ensure adequate quantity and

quality of human resources to support the

effective implementation of risk

management.

Matters to be considered in the

implementation of the active supervision

of the Board of Directors and Board of

Commissioners include but are not limited

to:

a. The powers and responsibilities of the


Commissioners

b. Human resources

c. Risk management organization.

The active supervision of the Board of

Commissioners and the Board of Directors

is reflected since the annual business plan,

which includes:

a. Approve and evaluate risk

management policies regularly;

b. Evaluate and approve activities

requiring approval from the Board of

Commissioners or the Board of

Directors;

c. Establish risk management policies and

strategies, including establishing

authority in periodic restrictions and

review of the quality of portfolios;

d. Audit Committee as an organ of the

Board of Commissioners performs

supervisory functions

128

Annual Report 2019


Dalam melaksanakan pilar pertama,

Perseroan menerapkan kerangka

konsolidasi manajemen risiko. Kerangka

tersebut dilaksanakan melalui

pemeriksaan kinerja secara berkala,

khususnya terkait kinerja keuangan,

pengawasan sistem informasi akuntansi,

serta tingkat kesehatan dan profil risiko

atas aset Perseroan.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan

Penetapan Limit

Penerapan manajemen risiko yang efektif

harus didukung dengan kerangka yang

mencakup kebijakan dan prosedur

manajemen risiko, serta limit risiko yang

ditetapkan secara jelas sejalan dengan

Visi, Misi, dan strategi bisnis Perseroan.

Penyusunan kebijakan dan prosedur

manajemen risiko tersebut dilakukan

dengan memperhatikan antara lain jenis,

kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko,

dan tingkat risiko yang akan diambil, serta

peraturan yang ditetapkan otoritas

dan/atau praktek usaha yang sehat.

Selain itu, penerapan kebijakan dan

prosedur manajemen risiko yang dimiliki

Perseroan harus didukung oleh kecukupan

permodalan dan kualitas SDM.

Dalam rangka pengendalian risiko secara

efektif, kebijakan dan prosedur yang

dimiliki Perseroan harus didasarkan pada

strategi manajemen risiko dan dilengkapi

dengan toleransi risiko dan limit risiko.

Penetapan toleransi risiko dan limit risiko

dilakukan dengan memperhatikan tingkat

risiko yang akan diambil (risk appetite),

toleransi risiko (risk tolerance), dan strategi

Perseroan secara keseluruhan.


penetapan kerangka manajemen risiko,

termasuk kebijakan, prosedur dan limit

antara lain:

a. Strategi manajemen risiko;

b. Tingkat risiko yang akan diambil (risk

appetite) dan toleransi risiko (risk

tolerance);

c. Kebijakan dan prosedur manajemen

risiko;

d. Limit risiko.

In implementing the first pillar, the

Company implemented a risk

management consolidation framework.

The framework is conducted through

periodic performance checks, particularly

related to financial performance,

supervision of accounting information

systems, as well as the health and risk

profile of the Company's assets.

2. Adequacy of Policies, Procedures and

Determination of Limit

Effective risk management

implementation should be supported by a

framework that includes risk management

policies and procedures, as well as

defined risk limits in line with our Vision,

Mission and business strategy. The

preparation of risk management policies

and procedures is conducted by taking

into account the types, complexity of

business activities, risk profiles, and the

level of risk to be taken, as well as

regulations stipulated by the authority and

/ or sound business practices. In addition,

the implementation of risk management

policies and procedures of the Company

must be supported by adequate capital

and quality of human resources.

In order to effectively control risk, the

Company's policies and procedures

should be based on risk management

strategies and complemented by risk

tolerance and risk limits. Determination of

risk tolerance and risk limits is done by

taking into account the level of risk to be

taken (risk appetite), risk tolerance (risk

tolerance), and strategy of the Company

as a whole.

Matters to be considered in establishing a

risk management framework, including

policies, procedures and limits include:

a. Risk management strategy;

b. Level of risk to be taken (risk appetite)

and risk tolerance (risk tolerance);

c. Risk management policies and

procedures;

d. Risk limits.

129

Annual Report 2019


Dalam melaksanakan pilar kedua,

Perseroan telah menyusun kebijakan-

kebijakan terkait manajemen risiko yang

dievaluasi secara berkala dan

disempurnakan sesuai dengan kebutuhan

dan kondisi terkini. Kebijakan tersebut

diterjemahkan ke dalam Prosedur Operasi

Standar dan Memo Internal yang

disosialisasikan kepada seluruh karyawan.

Perseroan juga memiliki kebijakan-

kebijakan mengenai batasan

persetujuan/otorisasi, baik untuk transaksi

kredit maupun yang bukan transaksi kredit.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran,

Pemantauan dan pengendalian Risiko

Identifikasi, pengukuran, pemantauan,

dan pengendalian risiko merupakan

bagian utama dari proses penerapan

manajemen risiko. Identifikasi risiko bersifat

proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis

Perseroan dan dilakukan dalam rangka

menganalisis sumber dan kemungkinan

timbulnya risiko serta dampaknya.

Selanjutnya, Perseroan melakukan

pengukuran risiko sesuai dengan

karakteristik dan kompleksitas kegiatan

usaha. Dalam pemantauan terhadap hasil

pengukuran risiko, Perseroan menetapkan

unit yang independen dari pihak yang

melakukan transaksi untuk memantau

tingkat dan tren, serta menganalisis arah

risiko. Selain, itu efektivitas penerapan

manajemen risiko perlu didukung oleh

pengendalian Risiko dengan

mempertimbangkan hasil pengukuran

dan pemantauan risiko.

Dalam melaksanakan pilar ketiga,

mengidentifikasi, mengukur dan

mengawasi risiko, terutama risiko kredit

dan risiko operasional, melalui mekanisme

pelaporan dan sistem informasi

manajemen yang ada. Perseroan juga

melaksanakan pertemuan berkala

dengan Komite Audit Perseroan.

In implementing the second pillar, the

Company has developed risk

management related policies that are

periodically evaluated and refined in

accordance with current needs and

conditions. The policy is translated into

Standard Operating Procedures and

Internal Memos that are socialized to all

employees. The Company also has policies

regarding the approval / authorization

limits, whether for credit transactions or

non-credit transactions.

3. Adequacy of Process Identification,

Measurement, Risk Monitoring and Control

Identification, measurement, monitoring,

and risk control are a major part of the risk

management implementation process.

Risk identification is proactive,

encompassing all of the Company's

business activities and is conducted in

order to analyze the sources and

possibilities of risks and impacts.

Furthermore, the Company takes risk

measurement in accordance with the

characteristics and complexity of its

business activities. In monitoring the results

of risk measurement, the Company

establishes an independent unit of the

party conducting transactions to monitor

levels and trends, as well as analyzing the

direction of risk. In addition, the

effectiveness of risk management

implementation needs to be supported by

Risk control by considering the results of risk

measurement and monitoring.

In implementing the third pillar, identify,

measure and monitor risks, particularly

credit risk and operational risk, through

existing reporting mechanisms and

management information systems. The

Company also conducts regular meetings

with the Audit Committee of the

Company.

130

Annual Report 2019


4. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Dalam rangka mendukung proses

identifikasi, pengukuran, pemantauan,

dan pengendalian risiko, Perseroan perlu

mengembangkan sistem informasi

manajemen yang disesuaikan dengan

karakteristik, kegiatan dan kompleksitas

kegiatan usaha Perseroan.

Dalam melaksanakan pilar keempat,

Perseroan menerapkan kerangka

konsolidasi manajemen risiko. Hal ini

tercermin dengan dilakukannya

pemeriksaan secara berkala terhadap

unit-unit di Perseroan oleh Audit Internal.

5. Sistem Pengendalian Intern yang

Menyeluruh

Proses penerapan manajemen risiko yang

efektif harus dilengkapi dengan sistem

pengendalian intern yang handal.

Penerapan sistem pengendalian intern

secara efektif dapat membantu Perseroan

dalam menjaga aset, menjamin

tersedianya pelaporan keuangan dan

manajerial yang dapat dipercaya,

meningkatkan kepatuhan Perseroan

terhadap ketentuan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, serta

mengurangi risiko terjadinya kerugian,

penyimpangan dan pelanggaran aspek

kehati-hatian. Terselenggaranya sistem

pengendalian intern yang handal dan

efektif menjadi tanggung jawab dari

seluruh satuan kerja operasional dan

satuan kerja pendukung, serta satuan

kerja audit intern.


pelaksanaan sistem pengendalian intern

antara lain:

a. Pelaksanaan sistem pengendalian

intern secara efektif dalam penerapan

manajemen risiko mengacu pada

kebijakan dan prosedur yang telah

ditetapkan;

b. Cakupan sistem pengendalian intern

dalam penerapan manajemen risiko;

c. Pelaksanaan kaji ulang terhadap

penerapan manajemen risiko;

4. Risk Management Information System

In order to support the process of

identifying, measuring, monitoring, and

controlling risks, the Company needs to

develop management information systems

tailored to the characteristics, activities

and complexity of the Company's business

activities.

In implementing the fourth pillar, the

Company implemented a risk

management consolidation framework.

This is reflected in the regular examination

of the Company's units by the Internal

Audit.

5. Comprehensive Internal Control System

The process of applying effective risk

management must be equipped with a

reliable internal control system. The

effective implementation of the internal

control system can assist the Company in

maintaining assets, ensuring reliable

financial and managerial reporting,

enhancing the Company's compliance

with applicable laws and regulations, and

reducing the risk of loss, deviation and

prudential violation. The implementation of

a reliable and effective internal control

system is the responsibility of all operational

work units and supporting working units, as

well as internal audit work units.

Things that need to be considered in the

implementation of internal control system

include:

a. Implementation of internal control

system effectively in the

implementation of risk management

refers to the policies and procedures

established;

b. Coverage of internal control system in

the application of risk management;

c. Implementation of a review of the

implementation of risk management;

131

Annual Report 2019


d. Hasil penilaian peninjauan harus

disampaikan kepada Dewan

Komisaris, Audit Internal, Direktur

Kepatuhan, Komite Audit dan Dewan

Direksi terkait lainnya sebagai

masukan untuk meningkatkan

kerangka kerja dan proses

manajemen risiko;

e. Perbaikan atas hasil temuan Audit

Internal maupun eksternal harus

dipantau oleh Audit Internal. Temuan

audit yang belum ditindaklanjuti harus

diinformasikan kepada Direksi untuk

diambil langkah-langkah yang

diperlukan,

f. Tingkat responsif Perseroan terhadap

kelemahan dan/atau penyimpangan

yang terjadi terhadap ketentuan

internal dan eksternal yang berlaku.

Dalam melaksanakan pilar kelima, Perseroan

memiliki Divisi Audit Internal yang secara

independen melaporkan proses dan hasil

pemeriksaannya kepada Dewan Komisaris

dan Direktur Utama. Tugas dan tanggung

jawab dari Divisi Audit Internal secara umum

mencakup:

1. Menyediakan penilaian atas kecukupan

dan efektifitas dari semua proses yang

ada di dalam Perseroan;

2. Melaporkan masalah-masalah penting

yang terkait dengan proses

pengendalian aktifitas di dalam

Perseroan, termasuk perbaikan yang

potensial terhadap proses tersebut;

3. Koordinasi dengan fungsi pengendali

dan pengawasan lainnya.

PROFIL RISIKO

Berdasarkan kegiatan pengelolaan risiko

yang dilakukan, Perseroan telah menyusun

profil risiko berdasarkan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2015 tentang

Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga

Jasa Keuangan Non-Bank dan Surat Edaran

Otoritas Jasa Keuangan No.

10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman

Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen

Risiko.

d. The results of the review appraisal shall

be submitted to the Board of

Commissioners, Internal Audit,

Compliance Director, Audit Committee

and other relevant Board of Directors as

inputs in order to improve the risk

management framework and process;

e. Improvements on the findings of

Internal and External Audit shall be

monitored by Internal Audit. The audit

findings that have not been followed

up should be informed to the Board of

Directors for the necessary steps taken,

f. The Company's responsiveness to the

weaknesses and / or irregularities that

occur to applicable internal and

external provisions.

In implementing the fifth pillar, the Company

has an Internal Audit Division that

independently reports on the process and

results of its examination to the Board of

Commissioners and President Director. The

duties and responsibilities of the Internal Audit

Division generally include:

1. To provide an assessment of the

adequacy and effectiveness of all existing

processes within the Company;

2. Reporting important issues related to the

process of controlling activities within the

Company, including potential

improvements to the process:

3. Coordinate with other control and

supervisory functions.

RISK PROFILE

Based on the risk management activities

conducted, the Company has prepared risk

profile under the Financial Services Authority

Regulation no. 1 / POJK.05 / 2015 on the

Implementation of Risk Management for Non-

Bank Financial Services Institutions and

Circular of the Financial Services Authority No.

10 / SEOJK.05 / 2016 on Guidelines on

Implementation of Risk Management and

Reports on Self-Assessment Results of Risk

Management Implementation.

132

Annual Report 2019


1. Risiko Kredit

Penyebab risiko kredit adalah

ketidakmampuan debitur atau counterparty

melakukan pembayaran kembali kepada

Perseroan yang berdampak pada potensi

kegagalan kosumen dalam memenuhi

kewajiban liabilitasnya sesuai perjanjian.

Pengelolaan risiko kredit Perseroan dilakukan

dengan memperhatikan hal-hal sebagai

berikut :

• Menerapkan prinsip kehati-hatian,

dengan melakukan prinsip Zero Defect

yang dimulai dari awal prosedur kerja.

Perseroan menerapkan proses

pemberian kredit yang ketat, antara lain

dengan melakukan verifikasi data dan

survey baik itu calon konsumen dan

produk yang akan dibiayai. Prinsip 5C

sudah merupakan standard kerja dalam

setiap analisa kelayakan konsumen.

Pemilihan dan analisa dealer merupakan

kesatuan dari analisa persetujuan proses

pemberian kredit.

• Analisa calon konsumen dan

pemantauan kondisi konsumen secara

menyeluruh, diantaranya dalam

memantau karakteristik pembayaran

angsuran konsumen, status jaminan dan

kondisi-kondisi yang dapat

mempengaruhi sumber penghasilan

konsumen, sehingga permasalahan

yang timbul dapat diantisipasi sedini

mungkin.

• Melaksanakan strategi penagihan yang

efektif dan efisien. Setiap konsumen

diwajibkan untuk melakukan

pembayaran angsuran melalui cara-

cara pembayaran yang telah

disediakan oleh Perseroan. Aktivitas

penagihan secara langsung terpaksa

dilakukan jika ada konsumen yang

melanggar kontrak pembiayaan dan

tidak mempunyai itikad baik untuk

menyelesaikan kewajibannya. Strategi ini

untuk mengantisipasi dan mencegah

terjadinya piutang tidak tertagih yang

berpotensi menurunkan laba usaha

Perseroan.

1. Credit Risk

The cause of credit risk is the inability of

thedebtor or counterparty to make a

repayment to the Company which affects

the potential failure of the customer in

fulfilling his obligations under the agreement.

Thecredit risk management of the Company

is conducted by taking into account the

following matters:

• Applying the principle of prudence, by

performing the principle of Zero Defect

which starts from the beginning of the

working procedure. The Company

implements strict crediting processes,

among others, by verifying the data and

surveys of both potential customers and

products to be financed. Principle 5C is a

working standard in any consumer

feasibility analysis. Dealer selection and

analysis is a unity of credit approval

process approval process.

• Analysis of prospective customers and

monitoring of consumer conditions as a

whole, including in monitoring the

characteristics of consumer repayment

payments, guarantee status and

conditions that can affect the source of

consumer income, so that problems arise

can be anticipated as early as possible.

• Implement an effective and efficient

billing strategy. Every consumer is

required to make installment payments

through payment methods provided by

the Company. Direct billing activity is

required if there are customers who

violate the financing contract and have

no good faith to settle their obligations.

This strategy is to anticipate and prevent

the occurrence of uncollectible

receivables that could potentially reduce

the Company's operating profit.

133

Annual Report 2019


• Memperkuat pengawasan internal

Perseroan dengan meningkatkan kinerja

tim Audit Internal. Setiap laporan yang

menyatakan adanya penyimpangan

ditindak – lanjuti oleh manajemen,

memberikan sanksi bila diperlukan dan

memperbaiki SOP untuk antisipasi.

2. Risiko Modal

Penyebab risiko modal adalah

ketidakmampuan perseroan dalam

menyerap kerugian tak terduga akibat

pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan

yang berdampak pada adanya potensi

kegagalan keberlangsungan hidup

Perseroan.

Pengelolaan risiko modal Perseroan dilakukan

dengan memperhatikan hal-hal sebagai

berikut :

• Mengoptimalisasikan saldo hutang dan

ekuitas.

• Menelaah secara berkala atas struktur

permodalan

• Menjaga gearing ratio sesuai ketentuan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas disebabkan sumber keuangan

Perseroan tidak mencukupi untuk memenuhi

kebutuhan penyaluran dana menjadi asset

keuangan lainnya yang berdampak pada

ketidakmampuan perseroan dalam

memenuhi kewajibannya atau hutang yang

harus dibayar.

Pengelolaan risiko likuiditas Perseroan

dilakukan dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut :

• Sumber dana pembiayaan adalah

modal sendiri dan kerjasama dengan

pihak bank.

• Penyelarasan tenor pinjaman bank

dengan tenor kredit yang diberikan.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional disebabkan oleh

berkurangnya tingkat efektifitas dari sistem

operasional, manusia, prosedur maupun

kendali dari Perseroan.

• Strengthening internal control of the

Company by improving the performance

of the Internal Audit team. Any report

that states any irregularities are followed

up by management, impose sanctions if

necessary and improve SOPs for

anticipation.

2. Capital Risk

The cause of capital risk is the inability of the

company to absorb the unexpected losses

due to the management of the Company's

assets and liabilities that impact on the

potential for the failure of the Company's

survival.

The Company's capital risk management is

conducted by taking into account the

following matters:

• Optimize the balance of debt and

equity.

• Periodically review the capital structure

• Keeping the gearing ratio in line.

3. Liquidity Risk

Liquidity risk is caused by the Company's

financial resources are not sufficient to meet

the needs of the distribution of funds into

other financial assets that impact on the

inability of the company in fulfilling its

obligations or debts to be paid.

The Company's liquidity risk management

shall be conducted with due regard to the

following matters:

• The source of the financing fund is its own

capital and cooperation with the bank.

• Alignment of bank loan tenor with credit

tenor granted.

4. Operational Risk

Operational risk is due to the reduced

effectiveness of the Company's operational,

human, operating and control systems.

134

Annual Report 2019


Apabila risiko ini tidak dapat dikendalikan,

maka akan berakibat pada terganggunya

kelancaran operasional dan mutu pelayanan

kepada nasabah sehingga dapat

berdampak pula terhadap menurunnya

kinerja dan daya saing Perseroan

Resiko operasional dikelola dengan cara

sebagai berikut:

• Memberikan pemahaman yang jelas

kepada semua lini yang terkait terhadap

risiko yang melekat pada setiap tahapan

proses kegiatan operasional.

• Membuat pembagian tugas yang jelas

dan terpisah antara pelaksana dan

kontrol.

• Meningkatkan kesempurnaan

operational, mengoptimalkan

penggunaan teknologi dalam

melaksanakan operasional Perseroan,

dan meningkatkan kompetensi SDM

terkait.

5. Resiko Tidak Tercapainya Proyeksi

Menghasilkan laba merupakan tantangan

bagi setiap Perseroan. Oleh sebab itu,

Perseroan selalu berusaha meningkatkan

proyeksi pendapatan dalam upaya

meyakinkan investor bahwa kegiatan usaha

tetap berjalan lancar. Tidak tercapainya

target kenaikan laba bersih yang telah

diproyeksikan untuk tahun berikutnya dapat

mengurangi tingkat pengembalian investasi

yang diharapkan oleh Pemegang Saham.

Resiko tidak tercapainya proyeksi dikelola

dengan cara meningkatkan kompetensi SDM

terkait, penyesuaian portofolio pembiayaan,

dan perbaikan strategi Perseroan.

6. Risiko Pasar

Risiko Pasar dipengaruhi oleh pergerakan

yang signifikan dari tingkat suku bunga bank

dan kurs mata uang asing, harga komoditas,

harga modal atau pinjaman yang sangat

berpengaruh pada pembiayaan yang

berdampak pada potensi kerugian bagi

Perseroan.

If this risk can not be controlled, it will result in

disruption of operational smoothness and

quality of service to customers so that it can

also impact on the declining performance

and competitiveness of the Company

Operational risks are managed in the

following manner:

• Provide a clear understanding to all lines

related to the risks inherent in each stage

of the operational process.

• Make clear and separate divisions

between the implementer and the

control.

• Improve operational excellence, optimize

the use of technology in implementing the

Company's operations, and improve the

competence of relevant human resources.

5. Risk of Not Achieving Projection

Making profits is a challenge for every

Company. Therefore, the Company always

tries to increase its revenue projection in an

effort to convince investors that business

activities are running smoothly. Not achieving

the projected net profit growth target for the

following year may reduce the expected

return on investment by the Shareholders.

The risk of not achieving the projection is

managed by increasing the competence of

the related human resources, adjusting the

financing portfolio, and improving the

Company's strategy.

6. Market Risk

Market risk is influenced by significant

movements of bank interest rates and foreign

exchange rates, commodity prices, capital

prices or borrowing that is very influential on

financing that affects potential losses for the

Company.

135

Annual Report 2019


Mitigasi risiko pasar dikelola melalui :

• Pengelolaan tingkat suku bunga tetap

dengan penyesuaian tingkat suku bunga

kredit terhadap tingat suku bunga

pinjaman ditambah beban dana.

• Penyelarasan jangka waktu jatuh tempo

antara sumber pendanaan dengan

piutang pembiayaan.

• Pengelolaan tingat suku bunga kredit

yang variable melalui review tiga

bulanan.

7. Risiko Hukum

Risiko hukum disebabkan oleh kelembahan

aspek hukum dan dokumentasi hukum

ataupun ketidakpatuhan terhadap

peraturan yamg menyebabkan timbulnya

potensi kemungkinan terjadinya wanprestasi

(default) atas kelemahan aspek-aspek

hukum.

Resiko hukum dikelola dengan cara sebagai

berikut :

• Penggunaan dan penyusunan dokumen

perjanjian yang sesuai dengan

ketentuan dan peraturan, serta

mempunyai dasar hukum yang kuat.

• Penerapan system pengendalian internal

secara konsisten yang disertai uji

kepatuhan berkala.

• Pemutakhiran kebijakan dan peraturan.

• Tertib administrasi dokumen.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan timbul karena tidak

dilaksanakannya peraturan undang-undang

dan ketentuan lainnya yang berlaku yang

mengakibatkan potensi mendapatkan sanksi

hukum sebagai akibat pelangaran terhadap

hukum dan peraturan-peraturan yang

berlaku.

Untuk mengelola risiko kepatuhan Perseroan

melakukan hal-hal sebagai berikut :

• Penerapan tata kelola perusahaan yang

baik dalam seluruh kegiatan Perseroan.

• Menerapkan system pengendalian

internal secara konsisten dan persisten.

Market risk mitigation is managed through:

• Fixed interest rate management with

adjustment of loan interest rate on loan

interest rate plus cost of fund.

• Alignment of maturity period between

funding sources and financing

receivables.

• Variable lending rate management

through quarterly review.

7. Legal Risk

Legal risk is caused by the legal aspects of

legal aspects and documentation or non-

compliance with regulations that lead to

potential likelihood of default (default) on the

weaknesses of legal aspects.

Legal risks are managed in the following

ways:

• The use and compilation of agreement

documents in accordance with the rules

and regulations, and has a strong legal

basis.

• Implementation of a consistent internal

control system accompanied by periodic

compliance tests.

• Policy and regulatory updates.

• Orderly administration of documents.

8. Compliance Risk

Risk of compliance arises from non-

enforcement of applicable law and other

provisions resulting in potential legal sanction

as a result of violations of applicable laws

and regulations.

To manage the Company's compliance risks,

the Company undertakes the following:

• Implementation of good corporate

governance in all activities of the

Company.

• Implement a consistent and persistent

internal control system.

136

Annual Report 2019


• Mengadakan system reward and

punishment yang jelas dan tegas sesuai

ketentuan Perseroan yang berlaku.

• Komite Audit, Internal Audit dan Komite

Kredit bertugas sebagai penilai

independen terhadap kepatuhan

pelaksanaan kebijakan dan peraturan

Perseroan dan Peraturan Pemerintah.

• Melakukan sosialisasi Peraturan

Perusahaan secara terus menerus dan

berkesinambungan.

9. Risiko Kompetensi

Pada saat ini dunia usaha khususnya industri

pembiayaan menjadi semakin kompetitif

dengan masuknya sektor perbankan ke

dalam industri ini. Perusahaan pembiayaan

yang mempunyai hubungan langsung

dengan industri hulu akan menjadi

tantangan tersendiri bagi Perseroan untuk

mengolah strategi kompetisi dalam upaya

mempertahankan pangsa pasarnya. Dalam

beberapa kasus dibutuhkan tindakan yang

memiliki dampak jangka pendek dan

meminimalisasi turunnya marjin pendapatan

Risiko kompetensi ini dikelola dengan cara

sebagai berikut :

• Membina hubungan baik dan

memberikan pelayanan yang cepat dan

baik kepada konsumen dan mitra kerja

lainnya.

• Perpindahan tenaga kerja yang

merupakan aset perseroan dikelola

dengan menerapkan system reward and

punishment yang adil, bijaksana dan

bersaing serta memberikan peluang dan

jenjang karir yang jelas kepada

karyawan perseroan.

10. Risiko Reputasi

Risiko reputasi disebabkan oleh publikasi atau

persepsi negatif terkait kegiatan usaha

perseroan yang dapat menurunkan tingkat

kepercayaan pemangku kepentingan yang

bersumber dari persepsi negatif terhadap

perseroan.

• Establish a clear and firm reward and

punishment system in accordance with

prevailing Company regulations.

• The Audit, Internal Audit and Credit

Committee committees serve as

independent evaluators of compliance

with the policies and regulations of the

Company and Government Regulations.

• Socialization of Company Regulations

continuously and continuously.

9. Competency Risk

At this time the business world in particular the

financing industry becomes increasingly

competitive with the entry of the banking

sector into this industry. A financing company

that has a direct relationship with the

upstream industry will be a challenge for the

Company to cultivate a competition strategy

in order to maintain its market share. In some

cases action is required that has a short-term

impact and minimizes the revenue margin

This competency risk is managed in the

following manner:

• Fostering good relationships and

providing prompt and good service to

consumers and other partners.

• The transfer of labor which is the

company's assets is managed by

applying a fair, wise and competitive

reward and punishment system and

providing clear opportunity and career

path to the company's employees.

10. Reputation Risk

Reputation risk is caused by negative

publication or perception related to the

business activity of the company that

can decrease the confidence of

stakeholders from negative perception to

the company.

137

Annual Report 2019


Karyawan dilarang untuk melibatkan diri dan

terlibat dalam suatu transaksi apabila

memiliki hubungan saudara dengan rekan

usaha, konsumen atau karyawan lain yang

terlibat dalam transaksi tersebut. Jika

karyawan memiliki hubungan keluarga

dengan karyawan lain dalam Perseroan,

maka karyawan tersebut wajib untuk

melaporkan hal tersebut kepada divisi HRD

dalam rangka menghindari benturan

kepentingan.

Usaha Pribadi

Karyawan dilarang untuk terlibat dalam

usaha pribadi di lingkungan Perseroan

karena mengganggu jalannya aktivitas kerja

dan dapat menimbulkan penyalahgunaan

kewenangan dan fasilitas kantor untuk

kepentingan pribadi.

Kerahasiaan

Karyawan wajib merahasiakan seluruh

informasi rahasia Perseroan, termasuk

rencana dan strategi Perseroan, informasi

mengenai pemasaran, keuangan, kegiatan

operasional dan informasi strategis lainnya,

sejak karyawan dalam masa percobaan dan

atau karyawan dengan status kontrak,

hingga tidak lagi bekerja sebagai karyawan

Perseroan.

Persaingan yang Sehat

Karyawan dalam melaksanakan seluruh

kegiatan usaha dan kerja, harus berdasarkan

persaingan yang sehat dan berlandaskan

etika dan moral yang berlaku di masyarakat.

Perkara Penting

Sepanjang tahun 2018 tidak ada perkara,

gugatan ataupun sengketa hukum yang

material yang mempengaruhi kondisi

Perseroan

are prohibited from engaging in and

engaging in transactions if they have

relationships with associates, customers or

other employees involved in such

transactions. If the employee has a family

relationship with another employee within the

Company, the employee is required to report

the matter to the HRD division in order to

avoid any conflict of interest.

Personal Effort

Employees are prohibited from engaging in

personal business within the Company for

disrupting the course of work activities and

may result in abuse of authority and office

facilities for personal gain.

Confidentiality

Employees are required to keep confidential

all confidential information of the Company,

including the Company's plans and

strategies, information on marketing, finance,

operational activities and other strategic

information, from employees on probation

and / or employees with contract status, until

they are no longer employed as employees

of the Company.

Healthy Competition

Employees in carrying out all business and

work activities, must be based on fair

competition and ethical and moral based

prevailing in the community.

Important Case

Throughout 2018 there was no case, lawsuits

or legal disputes of material that affect the

Company’s performance.

138

Annual Report 2019


SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Sistem pelaporan pelanggaran digunakan

untuk mendeteksi adanya pelanggaran atas

Kode Etik dan Peraturan Perseroan serta

tindakan yang bertentangan dengan prinsip-

prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Implementasi sistem pelaporan pelanggaran

/whistleblowing system WBS) menjadi ranah

Dewan Komisaris dengan maksud agar

seluruh pelaporan yang diterima dapat

ditindaklanjuti dengan lebih independen,

bebas dari segala bentuk benturan

kepentingan, serta memberi kepercayaan

kepada pelapor atas penjaminan

kerahasiaan identitas pelapor mengingat Tim

WBS berasal dari Komite Audit.

Adapun tugas Tim Evaluasi Pelaporan

Pelanggaran yaitu melakukan proses tindak

lanjut atas setiap pelaporan mencakup

tindakan evaluasi, investigasi, pemberian

rekomendasi sampai proses penyelesaian

dan kajian pasca proses penyelesaian suatu

kasus. Dalam pemantauan tindak lanjut

pelaporan pelanggaran, Tim Whistleblowing

menunjuk Sekretaris Perusahaan sebagai

counterpart.

Sistem whistleblowing ini merupakan suatu

sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi

pelapor untuk menyampaikan informasi

mengenai indikasi tindakan pelanggaran

yang terjadi dalam Perusahaan. Mekanisme

pelaporan indikasi pelanggaran ini juga

dimuat dalam Pedoman Prosedur

Penanganan Pelaporan Pelanggaran yang

tergabung ke dalam Kode Etik Perseroan.

Mekanisme pelaporan pelanggaran juga

dipublikasikan dalam website Perusahaan

sebagai media sosialisasi kepada para

Stakeholders.

Setiap pengaduan atas dugaan terjadinya

pelanggaran atau penyimpangan, dapat

disampaikan melalui :

• Alamat email, nomor telepon, faksimili

Perseroan,

• Surat yang dialamatkan kepada alamat

kantor Perseroan,

• Secara lisan dan/atau tertulis kepada

Direksi dan Dewan Komisaris.

WHISTLE BLOWER SYSTEM

Whistle Blower System used to detect any

violation of the code of ethics and

Regulations of the Company and acts

contrary to the principles of Good Corporate

Governance.

Implementation of the WBS whistleblowing

system) into the domain of the Board of

Commissioners with the intention that all

reporting received can be acted upon more

independently, free from any conflicts of

interest, and to provide confidence to the

reporting party for the security of the identity

of the reporter as the WBS Team is from the

Audit Committee.

The task of the Reporting Violation Reporting

Team is to conduct a follow-up process on

every report including evaluation,

investigation, recommendation until

completion process and post-process review

of case settlement. In monitoring the follow-

up of violation reporting, Tim Whistleblowing

appointed the Corporate Secretary as a

counterpart.

This whistleblowing system is a system that

can be used as a medium for reporting

witnesses to convey information on

indications of violation actions that occurred

within the Company. The reporting

mechanism of indication of violations is also

contained in the Code of Procedures for

Handling Reporting Violations incorporated

into the Company's Code of Conduct. The

violation reporting mechanism is also

published on the Company's website as a

medium of socialization to Stakeholders.

Any complaint on the alleged violation or

deviation may be submitted through:

• Email address, telephone number,

facsimile of the Company,

• Letter addressed to the address of the

Company office,

• Verbal and / or written to the Board of

Directors and Board of Commissioners.

139

Annual Report 2019


Mekanisme Penyampaian Pelaporan

Pelaporan Tertulis

• Menyampaikan surat resmi yang

ditunjukan kepada Perusahaan c.q.

Dewan Komisaris, dengan cara diantar

langsung, dikirim melalui faksimile ke

nomor +62 (21) 51401157, atau melalui

pos ke Perusahaan dengan alamat resmi

PT Danasupra Erapacific Tbk, Tower C

Lt. 5, 18 Parc Place Sudirman Centre

Business District (SCBD), JL. Jend.

Sudirman Kav 52 – 53 Jakarta 12190 atau

melalui email [email protected].

• Pelaporan pelanggaran secara tertulis

beridentitas wajib dilengkapi fotokopi

identitas dan dokumen pendukung

seperti: dokumen yang berkaitan

dengan transaksi yang dilakukan

dan/atau pelaporan pelanggaran yang

akan disampaikan.

• Pelaporan pelanggaran secara tertulis

tanpa identitas wajib dilengkapi fotokopi

dokumen pendukung seperti: dokumen

yang berkaitan dengan transaksi yang

dilakukan dan/atau pelaporan

pelanggaran yang akan disampaikan.

Pelaporan oleh Perwakilan Stakeholders

• Apabila pelaporan pelanggaran

diajukan perwakilan Stakeholders, maka

selain dokumen di atas juga diserahkan

dokumen lainnya yaitu fotokopi buku

identitas Stakeholders dan perwakilan

Stakeholders dan surat kuasa dari

Stakeholders.

• Jika perwakilan Stakeholders adalah

lembaga atau badan hukum, maka

harus dilampiri dengan dokumen yang

menyatakan bahwa pihak yang

mengajukan Pelaporan Pelanggaran

berwenang untuk mewakili lembaga

atau badan hukum tersebut.

Penanganan Pelaporan

Tim Whistleblowing menerima pelaporan

pelanggaran secara tertulis dari Sekretariat

Dewan Komisaris untuk dilakukan evaluasi

lebih lanjut:

Report Submission Mechanism

Written Reporting

Delivering the official letter indicated to

the Company c.q. The Board of

Commissioners, by direct delivery, is sent

by fax to +62 (21) 51401157, or by mail to

the Company with the official address of

PT Danasupra Erapacific Tbk, Tower C

Lt. 5, 18 Parc Place Sudirman Centre

Business District (SCBD), JL. Jend.

Sudirman kav 52 - 53 Jakarta 12190 or via

email [email protected].

• Reporting violations in writing must be

accompanied by a photocopy of

identity and supporting documents such

as: documents relating to transactions

conducted and / or reporting violations

to be submitted.

• Reporting written violations without

identity shall be accompanied by

photocopies of supporting documents

such as: documents relating to

transactions conducted and / or

reporting of violations to be submitted.

Reporting by Stakeholders Representative

• If the reporting of violations is submitted

by Stakeholders representatives, other

than the above documents are also

submitted other documents that are

photocopies of Stakeholders identity

book and Stakeholders representatives

and power of attorney from

Stakeholders.

• If Stakeholders representative is a legal

entity or entity, it must be enclosed with a

document stating that the party filing

Reporting Offenses is authorized to

represent the agency or legal entity.

Handling Reporting

The Whistleblowing Team receives written

reporting of violations from the

Secretariat of the Board of

Commissioners for further evaluation:



140

Annual Report 2019


1. Evaluasi oleh Tim Whistle Blowing

mencakup aspek administratif,

operasional, dan yudisial;

2. Dalam melakukan evaluasi, Tim Whistle

Blowing dapat mengundang

narasumber yang dianggap kompeten

dalam aspek yang dievaluasi oleh Tim

Whistle Blowing;

3. Berdasarkan hasil evaluasi terakhir, Tim

Whistle Blowing akan memberikan usulan

penutupan/tindak lanjut kasus kepada

Dewan Komisaris dalam periode 30 (tiga

puluh) hari dan dapat diperpanjang

paling lama 14 (empat belas) hari;

4. Tim Whistle Blowing wajib melaporkan

secara tertulis atas hasil sebagaimana

dimaksud dalam poin a di atas kepada

Dewan Komisaris;

5. Dewan Komisaris mengevaluasi usulan

dari Tim Whistle Blowing. Kasus yang perlu

ditindaklanjuti, kemudian diserahkan

kepada Direksi untuk dilakukan audit

khusus dan/atau investigasi lebih lanjut

sesuai dengan mekanisme yang berlaku

di Perusahaan dan mengambil tindakan

yang diperlukan baik untuk perbaikan

sistem maupun penindakan;

6. Perbaikan sistem dan/atau penindakan

yang telah diambil oleh Direksi

disampaikan kepada Dewan Komisaris

untuk kepentingan registrasi;

7. Dalam pengaduan yang dapat

dibuktikan menyangkut anggota Direksi,

maka tindak lanjut diselesaikan oleh

Dewan Komisaris;

8. Tim Whistle Blowing memonitor tindak

lanjut penyelesaian pengaduan;

Laporan atau pengaduan atas

penyimpangan tersebut di atas akan

ditangani sebagai berikut :

• Memperlakukan setiap pengaduan baik

dari sumber internal maupun eksternal

Perseroan sebagai informasi rahasia.

• Melindungi siapa saja yang memberikan

laporan dan pengaduan atas dugaan

penyimpangan.

• Perseroan juga dapat memberikan

penghargaan kepada pelapor atas

pelanggaran yang dapat dibuktikan dan

menyelamatkan aset dan keuangan

Perseroan.

1. Evaluation by Whistle Blowing Team

covers administrative, operational and

judicial aspects;

2. In conducting the evaluation, the Whistle

Blowing Team may invite competent

sources in the aspects evaluated by the

Whistle Blowing Team;

3. Based on the latest evaluation result, the

Whistle Blowing Team will propose the

closing / follow-up of the case to the

Board of Commissioners within a period

of 30 (thirty) days and may be extended

for a maximum of 14 (fourteen) days;

4. The Whistle Blowing Team shall report in

writing to the results referred to in point a

above to the Board of Commissioners;

5. The Board of Commissioners evaluates

the proposals of the Whistle Blowing

Team. Cases that need follow-up, then

submitted to the Board of Directors for a

special audit and / or further

investigation in accordance with

applicable mechanisms in the Company

and take necessary action both for

system improvement and enforcement;

6. Improved system and / or action taken

by the Board of Directors shall be

submitted to the Board of Commissioners

for registration purposes;

7. In a verifiable complaint concerning the

members of the Board of Directors, the

follow-up is completed by the Board of

Commissioners;

8. The Whistle Blowing team monitors the

follow-up to the settlement of the

complaint;

The reports or complaints on the above

irregularities will be dealt with as follows:

• Treating any complaints from both

internal and external sources of the

Company as confidential information.

• Protect anyone who reports and

complains of alleged irregularities.

• The Company can also reward reporters

for violations that can be proven and

save the Company's assets and finances

141

Annual Report 2019


• Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam

pelaporan pelanggaran berhak

mendapat perlindungan hukum dari

Perusahaan.

• Menindaklanjuti pelaporan dan

pengaduan dengan melakukan

pemeriksaan untuk memastikan

kebenaran dugaan tersebut.

• Pelaporan atas dugaan penyimpangan

yang dilakukan oleh anggota Direksi

disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Seluruh pengaduan yang masuk akan

ditindaklanjuti ke bagian terkait dan

dilaporkan kepada Komite Audit dan

Manajemen Risiko Perseroan.

Setiap karyawan Perseroan yang terbukti

melakukan pelanggaran, akan dikenakan

sanksi yang akan ditetapkan oleh Direksi

setelah menerima masukan dari unit

pemeriksa yang ditetapkan sesuai dengan

Peraturan Perusahaan.

Sanksi bagi anggota Direksi dan Komisaris

yang terbukti melakukan pelanggaran

diputuskan oleh Pemegang Saham melalui

mekanisme RUPS.

• The parties participating in reporting

violations are entitled to legal protection

from the Company.

• Following up on reporting and

complaints by conducting checks to

ascertain the correctness of the

allegations.

• Reporting on alleged irregularities

committed by members of the Board of

Directors is submitted to the Board of

Commissioners.

All incoming complaints will be followed up to

the relevant section and reported to the

Audit Committee and Risk Management of

the Company.

Every employee of the Company who is

proven to have committed a violation will be

subject to sanctions that will be determined

by the Board of Directors after receiving input

from the inspection unit determined in

accordance with Company Regulations.

Sanctions for members of the Board of

Directors and Commissioners who are proven

to have committed violations are decided by

the Shareholders through the GMS

mechanism.

142

Annual Report 2019


Laporan keuangan 31 Desember 2018 dan 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal – tanggal tersebut beserta laporan auditor independen/ Financial statements December 31, 2018 and 2017 and for the years then ended with independent auditors’ report

The original financial statements included herein are in Indonesian language.

PT DANASUPRA ERAPACIFIC TBK.

LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017 DAN TAHUN YANG BERAKHIR

PADA TANGGAL – TANGGAL TERSEBUT DAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT DANASUPRA ERAPACIFIC TBK. FINANCIAL STATEMENTS

DECEMBER 31, 2018 AND 2017 AND FOR THE YEARS

THEN ENDED WITH

INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

Daftar Isi Table of Contents

Halaman/ Page Surat Pernyataan Direksi Directors’ Statement

Laporan Auditor Independen Independent Auditors’ Report

Laporan Posisi Keuangan ………………………………. 1-2 …………………….. Statements of Financial Position Laporan Laba Rugi dan Statements of Profit or Loss and Other Penghasilan Komprehensif Lain ……………..………. 3 ....................................... Comprehensive Income Laporan Perubahan Ekuitas ………………..…………... 4 ……………………. Statements of Changes in Equity Laporan Arus Kas ………………. ………………………. 5 ……………………………. Statements of Cash Flows Catatan Atas Laporan Keuangan .......................……… 6-71 …………………... Notes to the Financial Statements

*********************

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements

1



LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DANASUPRA ERAPACIFIC TBK. STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

December 31, 2018 and 2017 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember 2018/ Catatan/ 31 Desember 2017/ December 31, 2018 Notes December 31, 2017

ASET ASSETS Kas dan setara kas 4, Cash and cash equivalents Pihak ketiga 4.612.982.670 22,24 2.416.095.980 Third parties Piutang pembiayaan konsumen Consumer financing receivables Pihak berelasi 2.539.425.940 5, 21,22, 730.055.247 Related parties Pihak ketiga - setelah dikurangi 24,26 Third parties - net of allowance cadangan kerugian penurunan for impairment losses of nilai sebesar Rp 137.197.398 Rp 137,197,398 and dan Rp 155.118.225 pada Rp 155,118,225 as of tanggal 31 Desember 2018 December 31, 2018 dan 2017 11.043.116.422 14.626.648.991 and 2017 Tagihan anjak piutang- 6, 21, Factoring receivables - setelah dikurangi cadangan 22,24 net of allowance kerugian penurunan nilai for impairment masing - masing sebesar losses amounted to Rp 200.000.000 pada tanggal Rp 200,000,000 as of 31 Desember 2018 dan December 31, 2018 2017 Pihak ketiga 19.800.000.000 19.800.000.000 and 2017 Third parties Biaya dibayar dimuka 123.793.196 51.538.634 Prepaid expenses Piutang lain-lain 7,22,24 Other receivables Pihak ketiga 467.086.113 694.417.726 Third parties

Investment in marketable Investasi efek tersedia untuk dijual 37.867.250.000 8,24 45.120.800.000 securities available for sale Aset tetap - 9 Fixed assets - setelah dikurangi akumulasi net of accumulated penyusutan sebesar Rp 515.572.755 depreciation of Rp 515,572,755 dan Rp 462.416.506 pada tanggal and Rp 462,416,506 as of 31 Desember 2018 dan 2017 176.622.047 97.659.750 December 31, 2018 and 2017 Aset pajak tangguhan - 13 147.743.127 Deferred tax assets Aset lain-lain 119.624.106 10 119.322.644 Other assets

JUMLAH ASET 76.749.900.494 83.804.282.099 TOTAL ASSETS



2



LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)

31 Desember 2018 dan 2017 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DANASUPRA ERAPACIFIC TBK. STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

(continued) December 31, 2018 and 2017

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31 Desember 2018/ Catatan/ 31 Desember 2017/ December 31, 2018 Notes December 31, 2017 LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY LIABILITAS LIABILITIES Utang Iain-lain 212.407.092 11,22,24 186.670.917 Other payables Beban masih harus dibayar 137.091.354 12,22,24 118.697.299 Accrued expenses Utang pajak 160.273.857 13 177.094.802 Taxes payable Liabilitas pajak tangguhan - neto 82.180.035 13 225.696.263 Deferred tax liabilities - net Liabilitas imbalan pasca kerja Post employment benefit karyawan 479.506.015 14 436.004.998 liabilty

JUMLAH LIABILITAS 1.071.458.353 1.144.164.279 TOTAL LIABILITIES

EKUITAS EQUITY Modal saham - Share capital - nilai nominal Rp 50 per saham par value Rp 50 per share Modal dasar Authorized capital - 2.000.000.000 saham 2,000,000,000 shares - Modal ditempatkan dan disetor penuh Issued and fully paid capital

- 676.000.000 saham 33.800.000.000 15 33.800.000.000 676,000,000 shares - Modal disetor lainya (202.810.333) 16 (202.810.333 ) Other paid in capital Saldo laba Retained earnings Telah ditentukan penggunaannya 2.450.000.000 25 2.400.000.000 Appropriated Belum ditentukan penggunaannya 34.332.211.871 32.731.526.772 Unappropriated Laba komprehensif lainnya 5.299.040.603 13.931.401.381 Other comprehensive income

JUMLAH EKUITAS 75.678.442.141 82.660.117.820 TOTAL EQUITY JUMLAH LIABILITAS TOTAL LIABILITIES DAN EKUITAS 76.749.900.494 83.804.282.099 AND EQUITY



3



LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017


PT DANASUPRA ERAPACIFIC TBK. STATEMENTS OF PROFIT AND LOSS AND OTHER

COMPREHENSIVE INCOME For The Years Ended

December 31, 2018 and 2017 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)


PENDAPATAN INCOME Anjak piutang 2.887.472.227 17,21 2.886.451.390 Factoring Pembiayaan konsumen 1.278.375.670 17,21 1.046.494.016 Consumer financing Lain-lain - bersih 1.537.467.478 18 8.770.308.690 Others-net

Jumlah pendapatan 5.703.315.375 12.703.254.096 Total income

BEBAN EXPENSES Umum dan administrasi 3.977.844.384 19 3.627.170.880 General and administrative Pembentukan (pemulihan) cadangan Provision (recovery) for impairment kerugian penurunan nilai piutang (17.920.827) 5,6 246.570.459 loss on receivables

Jumlah beban 3.959.923.557 3.873.741.339 Total expenses

LABA SEBELUM BEBAN INCOME BEFORE INCOME PAJAK PENGHASILAN 1.743.391.818 8.829.512.757 TAX EXPENSE BEBAN PAJAK PENGHASILAN 13 INCOME TAX EXPENSE - Kini (99.834.373) (193.706.125) Current - - Tangguhan 7.127.654 57.840.395 Deferred -

Jumlah beban pajak penghasilan (92.706.719) (135.865.730) Total income tax expenses

LABA TAHUN BERJALAN 1.650.685.099 8.693.647.027 INCOME FOR THE YEAR PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF OTHER COMPREHENSIVE LAIN INCOME (LOSS) Keuntungan (kerugian) aktuarial atas Actuarial gain (loss) on employees’ liabilitas imbalan kerja 32.623.775 14 (27.016.291) benefit liabilities Keuntungan (kerugian) belum Unrealized gain (loss) on investment terealiasasi atas investasi in marketable securities efek tersedia untuk dijual (8.653.630.000) 14.022.590.000 available for sale Pajak penghasilan (11.354.553) 13 5.621.743 Income tax

(8.632.360.778) 14.001.195.452

JUMLAH LABA (RUGI) TOTAL COMPREHENSIVE

KOMPREHENSIF INCOME (LOSS) FOR TAHUN BERJALAN (6.981.675.679) 22.694.842.479 THE YEAR

LABA (RUGI) BASIC EARNINGS (DEFICIT) PER SAHAM DASAR (10,33) 20 33,57 PER SHARE

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak The accompanying notes to financial statements form an integral part of

terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. these financial statements

4


PT DANASUPRA ERAPACIFIC TBK. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017


PT DANASUPRA ERAPACIFIC TBK. STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY

For The Years Ended December 31, 2018 and 2017


Penghasilan (rugi)

Modal saham Saldo laba telah Saldo laba belum komprehensif ditempatkan dan Modal disetor ditentukan ditentukan lain/ disetor penuh/ lainya/ penggunaanya/ penggunaanya/ Other Catatan/ Issued and fully Other paid-in Retained earnigs- Retained earnigs- comprehensive Jumlah ekuitas/ Note paid share capital capital appropriated unapproriated income (loss) Total equity

Saldo, 1 januari 2017 33.800.000.000 (202.810.333) 2.350.000.000 24.087.879.745 (69.794.071) 59.965.275.341 Balance as of January 1, 2017 Penyisihan laba tahun berjalan untuk cadangan 25 - - 50.000.000 (50.000.000) - - Appropriation for reserve Kerugian aktuarial yang belum diakui 14 - - - - (27.016.291) (27.016.291) Unrealized actuarial loss Keuntungan belum terealiasasi Unrealized gain on investment atas investasi efek tersedia in marketable securities untuk dijual - - - - 14.022.590.000 14.022.590.000 available for sale Pajak tangguhan 13 - - - - 5.621.743 5.621.743 Deferred tax Laba tahun berjalan - - - 8.693.647.027 - 8.693.647.027 income for the year

Saldo, 31 Desember 2017 33.800.000.000 (202.810.333) 2.400.000.000 32.731.526.772 13.931.401.381 82.660.117.820 Balance as of December 31, 2017 Penyisihan laba tahun berjalan untuk cadangan 25 - - 50.000.000 (50.000.000) - - Appropriation for reserve Keuntungan aktuarial yang belum diakui 14 - - - - 32.623.775 32.623.775 Unrealized actuarial income Kerugian belum terealiasasi Unrealized loss on investment atas investasi efek tersedia in marketable securities untuk dijual - - - - (8.653.630.000) (8.653.630.000) available for sale Pajak tangguhan 13 - - - - (11.354.553) (11.354.553) Deferred tax Laba tahun berjalan - - - 1.650.685.099 - 1.650.685.099 income for the year

Saldo, 31 Desember 2018 33.800.000.000 (202.810.333) 2.450.000.000 34.332.211.871 5.299.040.603 75.678.442.141 Balance as of December 31, 2018



5



LAPORAN ARUS KAS Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal - Tanggal

31 Desember 2018 dan 2017 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT DANASUPRA ERAPACIFIC TBK. STATEMENTS OF CASH FLOWS

For The Years Ended December 31, 2018 and 2017



ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM AKTIVITAS OPERASI OPERATING ACTIVITIES Penerimaan dari pembiayaan Receipt from konsumen 4.718.361.721 4.961.883.320 consumer financing Penerimaan dari anjak piutang 23.125.222.223 22.886.451.390 Receipt from factoring Pembayaran untuk anjak piutang (20.000.000.000 ) (20.000.000.000) Payment for factoring Pembayaran untuk beban Payment for general and umum dan administrasi (3.782.240.380) (3.409.712.025) administrative expenses Pembayaran untuk pembiayaan Payment for consumer konsumen (1.680.000.000 ) (13.484.185.000) financing Pembayaran pajak (247.686.968) (429.927.422) Payment of taxes Penerimaan lain-lain 170.148.640 60.237.614 Receipt from others

Kas Neto Diperoleh dari Net Cash Provided by (Digunakan untuk) (Used in) Operating Aktivitas Operasi 2.303.805.236 (9.415.252.123) Activities

ARUS KAS DARI CASH FLOWS FROM AKTIVITAS INVESTASI INVESTING ACTIVITIES Penjualan surat berharga 3.825.200.000 33.775.200.000 Sale of marketable securities Pembelian surat berharga (3.800.000.000) (24.534.060.000 ) Purchase of marketable securities Pembelian aset tetap (132.118.546 ) 9 (93.500.000) Purchase of fixed assets

Kas Neto Diperoleh dari Net Cash Provided by (Digunakan untuk) (Used in) Investing Aktivitas Investasi (106.918.546 ) 9.147.640.000 Activities

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO NET INCREASE (DECREASE) IN KAS DAN SETARA KAS 2.196.886.690 (267.612.123) CASH AND CASH EQUIVALENTS KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS AWAL TAHUN 2.416.095.980 4 2.683.708.103 AT BEGINNING OF YEAR

KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS AKHIR TAHUN 4.612.982.670 4 2.416.095.980 AT END OF YEAR



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2018 dan 2017

dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal – Tanggal Tersebut


PT DANASUPRA ERAPACIFIC TBK. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

December 31, 2018 and 2017 and For The Years

Then Ended (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

6

1. U M U M 1. GENERAL

a. Pendirian Perusahaan a . Establishment of the Company

PT DANASUPRA ERAPACIFIC TBK. ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Elliza, S.H., No. 65, tanggal 11 Nopember 1994. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.C2-1.101.HT.01.01.Th. 95 tanggal 25 Januari 1995, dan diumumkan dalam Berita Negara No. 15 Tambahan No. 913, tanggal 22 Februari 2000. Akta Perusahaan terbaru adalah akta No. 16 tanggal 29 Juni 2018 oleh Notaris Rudy Siswanto, SH., mengenai berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Berdasarkan Akta Notaris Refizal, SH No. 12, tanggal 18 Januari 2000 dilakukan perubahan status Perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka, peningkatan modal dasar, perubahan nilai nominal saham dan penawaran umum kepada masyarakat melalui pasar modal. Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.C-1248.HT.01.04. Th. 2000 tanggal 3 Februari 2000 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 99 Tambahan No. 7586, tanggal 12 Desember 2000. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir berdasarkan Akta Notaris Rudy Siswanto, S.H., No. 3646 tanggal 24 Juni 2015 tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu dengan POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0939742.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 29 Juli 2015.

PT DANASUPRA ERAPACIFIC TBK. (the “Company”) was established based on the Notarial Deed No. 65 of Elliza S.H., on November 11, 1994. The deed of establishment was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C2-1.101.HT.01.01.Th. 95 dated January 25, 1995, and was published in the State Gasette No. 15 Supplement No. 913, dated February 22, 2000. The Company latest notarial deed is notarial deed No. 16 of Notary Rudy Siswanto, S.H., dated June 29, 2018 about Annual Shareholders General Meeting.

Based on notarial deed No. 12 of Notary

Refizal, SH, dated January 18, 2000, the

Company's status has been changed to a

public listed Company with an increase

in authorized capital, changes in the share

par value and initial public offering of its

shares through capital market. These

amendments were approved by the Minister

of Law and Legislation of the

Republic of Indonesia in Decision Letter

No. C-1248.HT.01.04.Th. 2000 dated February

3, 2000 and was published in the State

Gazette No. 99 Supplement No. 7586, dated

December 12, 2000.

Articles of Association has been amended several times, the latest by Notarial Deed No. 3646 dated June 24, 2015 of Rudy Siswanto, S.H., concerning the changes of the entire Articles of Association to conform with Regulations of the Financial Services Authority is to POJK Nomor 29 / POJK.05 / 2014 Regarding Business Finance Company, POJK Nomor 32 / POJK.04 / 2014 about the Plans and the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Listed Company, and POJK Nomor 33 / POJK.04 / 2014 of the Board of Directors and Board of Commissioners of Public Listed Company. The amendment was received and recorded by the Ministry of Laws and Human Rights in its Letter No. AHU-0939742.AH.01.02. Tahun 2015 dated July 29, 2015.









7

1. U M U M (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-3568868.AH.01.11.Tahun. 2015 tertanggal 21 Oktober 2015.

1. GENERAL (continued)

a. The Company’s establishment (continued) The deed was accepted and recorded in the database System of the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-3568868.AH.01.11.Tahun. 2015 dated October 21, 2015.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menjalankan usaha di bidang Pembiayaan, dalam bentuk penyediaan dana atau modal berupa : a. Pembiayaan Investasi, b. Pembiayaan Modal Kerja dan c. Pembiayaan Multiguna. Penyesuaian perubahan kegiatan usaha ke dalam Anggaran Dasar Perusahaan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada tanggal 24 Juni 2015.

In accordance with article 3 of the Company’s Articles of Association, the scope of activities of the Company comprises of: a. Financing Investment, b. Working Capital Financing and c. Multipurpose Financing. Adjustment for changes of business activities into the Company‟s Articles of Association conducted through the Extraordinary General Shareholders‟ Meeting (“EGMS”) on Juny 24, 2015.

Perusahaan telah memperoleh ijin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 439/KMK.017/1995 tanggal 14 September 1995. Perusahaan berkedudukan dan berkantor di Tower C Lantai 5, 18 Parc Place, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1995.

The Company obtained its operating license from the minister of Finance of the Republic of Indonesia in Decision Letter No.439/KMK.017/1995 date September 14, 1995.

The Company’s domicile is at Tower C 5th Floor, 18 Parc Place, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, jakarta 12190. The Company started its commercial operations in 1995.









8


b. Penawaran umum efek Perusahaan

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 60 tanggal 21 Oktober 2015 dari Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, para Pemegang Saham menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perusahaan mengenai pemecahan nilai nominal saham Perusahaan (stock split) dengan perbandingan 1:10 sehingga merubah nilai nominal saham dari sebesar Rp 500 (nilai penuh) per lembar saham menjadi sebesar Rp 50 (nilai penuh) per lembar saham, sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah saham beredar Perusahaan dari semula sebanyak 200.000.000 lembar saham menjadi sebanyak 2.000.000.000 lembar saham dan Modal ditempatkan dan disetor penuh dari semula 67.600.000 saham menjadi 676.000.000 saham.

Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0976292.Tahun. 2015 tertanggal 30 Oktober 2015.


b. Initial public offering of the Company’s stock

Based on the resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of the Company as covered by Notarial deed No. 60 dated 21 October 2015 of Hannywati Gunawan, S.H., Notary in Jakarta, the shareholders approved the amendment to Paragraphs 1 and 2 of Article 4 of the Articles of Association concerning the changes in par value of the Company’s share (stock split) from Rp 500 (full amount) per share to Rp 50 (full amount) per share, thus, resulting in the increase in number of the Company’s shares outstanding from 200,000,000 shares to 2,000,000,000 shares and the issued and fully paid from the previously 67,600,000 shares to 676,000,000 shares.

The deed was accepted and recorded in the database System of the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0976292.Tahun. 2015 dated October 30, 2015.

c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan karyawan

c. Boards of Commissioners, Directors, audit Committee and employees

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang merupakan manajemen kunci Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as Company’s key management as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners Presiden Komisaris : Eko Hartono : President Commissioner

Komisaris Independen : Yugi Prayanto : Independent Commissioner Dewan Direksi Board Commissioner Presiden Direktur : Odang Muchtar : President Director

Direktur : Euodia Dewajanti : Director









9


c. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit

dan karyawan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:


c. Boards of Commissioners, Directors, audit Committee and employees (continued)

As of December 31, 2018 and 2017, the composition of the Company's Audit Committee are as follows:

Komite Audit Audit Committee Ketua Komite Audit : Yugi Prayanto : Head of Audit Committee

Anggota : Magdalena Aristianti Widjaja : Member Bing Sofyan

Jumlah kompensasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direktur Perusahaan adalah masing-masing sebesar Rp 1.575.857.100 dan Rp 1.562.094.050 pada tahun 2018 dan 2017. Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebanyak 14 dan 10 karyawan (tidak diaudit).

Total compensation received by the Board of Commisioners and Directors of the Company amounted to Rp 1,575,857,100 and Rp 1,562,094,050 in 2018 and 2017, respectively. The number of employees of the Company as of December 31, 2018 and 2017 are 14 and 10 employees (unaudited).

d. Penyelesaian laporan keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diselesaikan dan diotorisasi pada tanggal 18 Maret 2019.

d. Completion of the financial statements The management of the Company is responsible for the preparation and presentation of financial statements that were completed and authorized on March 18, 2019.









10

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Dasar penyusunan laporan keuangan a. Basis of preparation of the financial

statements

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“SAK”), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (”PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (”ISAK”) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang terdapat di dalam Peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM-LK”), yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sejak tanggal 1 Januari 2013.

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (“SAK”), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (“PSAK”) and Interpretations to Financial Acccounting Standards (“ISAK”) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants, and Rule No. VIII.G.7 Attachment of Chairman of BAPEPAM-LK’s Decision No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 on the Regulations and the Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (“BAPEPAM-LK”), which function has been transferred to Financial Service Authority (“OJK”) starting on January 1, 2013.

Kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan terhadap seluruh tahun yang disajikan. Laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, disusun berdasarkan konsep akrual. Dasar pengukuran yang digunakan adalah konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan yang relevan.

The accounting policies were applied consistently in the preparation of the financial statements the Company applied to all years presented.

The financial statements, except for the statement of cash flows, have been prepared on the accrual basis. The measurement basis used is the historical cost concept, except for certain accounts which are measured on the basis as described in the relevant notes herein.

Laporan arus kas menyajikan informasi

penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung.

The statements of cash flows present information of cash receipts and payments of Cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities using the direct method.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah mata uang Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional.

The presentation currency used in the preparation of the financial statements is Rupiah (Rp), which is the functional currency.









11

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Instrumen keuangan b. Financial instruments

i. Aset keuangan i. Financial assets

Pengakuan dan pengukuran awal Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual, mana yang sesuai.

Initial recognition and measurement

Financial assets are classified as financial assets measured at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments and available-for-sale financial assets, as appropriate.

Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal dan jika diperbolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir tahun keuangan Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan diukur pada nilai wajar, dan dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, seperti tanggal perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang pembiayaan konsumen, tagihan anjak piutang, piutang lain-lain dan investasi efek tersedia untuk dijual. Pengukuran setelah pengakuan awal Pengukuran setelah pengakuan awal dari aset keuangan tergantung pada klasifikasi sebagai berikut: • Aset keuangan yang dinilai pada nilai

wajar melalui laba atau rugi.

The Company determines the classification of its financial assets at initial recognition and where allowed and appropriate, re-evaluates this designation at each financial year end. When financial assets are initially recognized, they are measured at fair value, and in the case of financial assets not at fair value through profit or loss, plus directly attributable transaction costs.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way purchases) are recognized on the trade date, i.e., the date that the companies commit to purchase or sell the assets. The Company’s financial assets consist of cash and cash equivalents, consumer financing receivables, factoring receivables, other receivables and Investment in marketable securities available for sale.

Subsequent measurement The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows: • Financial assets at fair value through

profit or loss.









12


b. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba atau rugi meliputi aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awalnya telah ditetapkan untuk dinilai pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki untuk tujuan dijual dalam waktu dekat. Aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba atau rugi dicatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan laba atau rugi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan tidak memiliki aset keuangan sejenis ini.

• Pinjaman yang diberikan dan piutang


b. Financial instruments (continued)

i. Financial assets (continued) Subsequent measurement (continued)

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss.

Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling in the near term. Financial assets at fair value through profit and loss are carried in statements of financial position at fair value with gains or losses recognized in statements of profit or loss and other comprehensive income.

The Company does not have financial assets of this type.

• Loans and receivables

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (“SBE”). Keuntungan atau kerugian terkait diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat pinjaman dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and have not quoted in an active market. After initial recognition, loans and receivables carried at amortized cost using the effective interest rate (“EIR”) method. The gain or loss is recognized in profit or loss and other comprehensive income when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.









13



i. Aset keuangan (lanjutan).


Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah jumlah aset atau Iiabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Kas dan setara kas, piutang pembiayaan konsumen, tagihan anjak piutang dan piutang lain-lain termasuk dalam kategori ini.

• Investasi dimiliki hingga jatuh tempo Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo jika Perusahaan mempunyai maksud dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (SBE). Metode ini menggunakan suku bunga efektif untuk mendiskonto penerimaan kas di masa yang akan datang selama perkiraan umur aset keuangan menjadi nilai tercatat bersihnya. Laba atau rugi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika investasi dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.



i. Financial assets (continued)

Subsequent measurement (continued)

The amortized cost of a financial asset is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

Cash and cash equivalents, consumer financing receivables, factoring receivables and other receivables are include in this category.

• Held-to-maturity (HTM) investments

Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities are classified as HTM when the Company have the positive intention and ability to hold them to maturity. After initial measurement, HTM investments are measured at amortized cost using the at amortized cost using the effective interest rate method (EIR). This method uses an effective interest rate that exactly discounts estimated future cash receipts through the expected life of the financial asset to the net carrying amount of the financial asset.

Gains and losses are recognized in the statements of profit or loss and aother comprehensive income when the investments are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.









14





Perusahaan tidak memiliki aset keuangan sejenis ini.

• Aset keuangan tersedia untuk dijual Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar dengan laba atau rugi yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, laba atau rugi kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus direklasifikasi ke dalam laba atau rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Investasi yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut: - Investasi pada saham yang tidak

tersedia nilai wajarnya dengan kepemilikan kurang dari 20% dan investasi jangka panjang lainnya dicatat pada biaya perolehannya.

- Investasi dalam modal saham yang

tersedia nilai wajarnya dengan kepemilikan kurang dari 20% dicatat pada nilai wajar.





The Company does not have financial assets of this type.

• Available-for-sale (AFS) financial

assets AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in any of the three preceding categories. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses recognized in the shareholders’ equity until the investment is derecognized. At that time, the cumulative gain or loss previously recognized in the shareholders’ equity shall be reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment. The investments classified as AFS are as follows:

- Investments in shares of stock that do not have readily determinable fair value in which the equity interest is less than 20% and other long-term investments are carried at cost.

- Investments in equity shares that have readily determinable fair value in which the equity interest is less than 20% are recorded at fair value.

Investasi efek tersedia untuk dijual termasuk dalam kategori ini.

Investments in marketable securities available for sale are included in this category.

Objective evidence that financial assets are impaired include default or delinquency by a borrower, restructuring of a loan or advance by the Company on terms that the Company would not otherwise consider, indications that a borrower will enter into bankruptcy, or other observable data relating to a group of assets such as adverse changes in the









15




Penghentian pengakuan

Aset keuangan, atau bila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, akan dihentikan pengakuannya apabila:

• hak kontraktual untuk menerima arus

kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

• Perusahaan mentransfer hak

kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan (“pass-through”) dan apabila (a) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) secara substansial tidak mentransfer dan tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer, diukur sebesar jumlah terendah antara nilai tercatat aset yang ditransfer dan jumlah maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Perusahaan. Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang merefleksikan hak dan kewajiban yang tetap dimiliki Perusahaan.




Derecognition

A financial asset, or where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:

• the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or

• The Company has transferred its

contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a “pass-through” arrangement and either (a) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (b) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the transferred asset and the maximum amount of consideration received that the Company could be required to repay. In that case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

payment status of borrowers in the group, or economic conditions that correlate with defaults in the group.









16




Penghentian pengakuan (lanjutan)

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung; dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penurunan nilai

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif telah terjadinya penurunan nilai atas aset keuangan Perusahaan. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi wanprestasi atau tunggakan pembayaran oleh debitur, restrukturisasi piutang oleh Perusahaan dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, indikasi bahwa debitur akan dinyatakan pailit, atau data yang dapat diobservasi lainnya yang terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status pembayaran debitur dalam kelompok tersebut, atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.




Derecognition (continued)

On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity, is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Impairment

At each statement of financial position date, the Company assesses whether there is objective evidence that the Company's financial assets are impaired.

Financial assets are impaired when objective evidence demonstrates that a loss event has occurred after the initial recognition of the financial assets, and that loss event has an impact on the future cash flows on the financial assets that can be estimated reliably. Objective evidence that financial assets are impaired include default or delinquency by a borrower, restructuring of a loan or advance by the Company on terms that the Company would not otherwise consider, indications that a borrower will enter into bankruptcy, or other observable data relating to a group of assets such as adverse changes in the payment status of borrowers in the group, or economic conditions that correlate with defaults in the group.









17




Penurunan nilai (lanjutan)

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan terlebih dahulu menentukan bahwa terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan atas nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakter risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif. Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit dimasa mendatang yang belum terjadi). Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan pos cadangan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang dikurangi nilainya berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan cadangan penurunan nilai terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Perusahaan.




Impairment (continued)

For loans and receivables carried at amortized cost, the Company first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial assets,whether significant or not, the assets with similar credit risk characteristics and collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be, recognized are not include in a collective assessment of impairment.

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The carrying amount of the financial asset is reduced through the us of an allowance account and the amount of the loss is recognized in profit or loss. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on original effective interest rate of the financial asset. Loans and receivable, together with the associated allowance are written of when there is no realistic prospect of future recovery and all colateral have been realized or have been transferred to the Company.









18




Penurunan nilai (lanjutan)

Jika pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai yang diakui sebelumya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos cadangan.

Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laba rugi.




Impairment (continued)

If in a subsequent year, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occuring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance account.

The reversal shall not result in carrying amount of the financial asset that exceeds what the amotized cost would have been recognized at the date the impairment is reversed. The recovery is recognized in profit or loss.

ii. Liabilitas keuangan ii. Financial liabilities

Pengakuan dan pengukuran awal Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan pada biaya diamortisasi, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Perusahaan menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal. Pada tanggal pelaporan, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan pada biaya diamortisasi.

Initial recognition and measurement Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, financial liabilities at amortized cost, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition. As at the reporting date, the Company has no other financial liabilities other than those classified as financial liabilities at amortized cost.

Pengakuan awal liabilitas keuangan dalam bentuk liabilitas keuangan pada biaya diamortisasi dicatat pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Liabilitas keuangan Perusahaan meliputi utang lain-lain dan beban masih harus dibayar yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan pada biaya diamortisasi.

Financial liabilities in the form of financial liabilities at amortized cost are initially recognized at their fair values plus directly attributable transaction costs. The Company’s financial liabilities include other payables and accrued expenses which are classified as financial liabilities at amortized cost.









19





ii. Liabilitas keuangan (lanjutan) ii. Financial liabilities (continued)

Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan) Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada awal pengakuan liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan. Pengukuran setelah pengakuan awal Pengukuran liabilitas keuangan bergantung pada klasifikasi sebagai berikut: • Liabilitas keuangan yang diukur pada

nilai wajar melalui laba atau rugi Liabilitas keuangan yang diukur pada

nilai wajar melalui laba atau rugi mencakup liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awalnya, telah ditetapkan, diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan

dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki untuk tujuan dijual dalam waktu dekat.

Laba atau rugi atas liabilitas dalam kelompok diperdagangkan harus diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Initial recognition and measurement (continued) Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the issuance of financial liabilities and they are incremental costs that would not have been incurred if the instrument had not been acquired or issued. In the case of financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized initially. Such transaction costs are amortized over the terms of the instruments based on the effective interest method and are recorded as part of interest expenses for transaction costs related to financial liabilities.

Subsequent measurement The measurement of financial liabilities depends on their classification as follows: • Financial liabilities at fair value

through profit or loss

Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition at fair value through profit or loss. Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling in the near term. Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.









20



ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)


• Liabilitas keuangan yang diukur pada

biaya perolehan diamortisasi

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa yang akan datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, selama periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari liabilitas keuangan.

Laba atau rugi harus diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasinya.


b. Financial instruments (continued) ii. Financial liabilities (continued)


• Financial liabilities measured at amortized cost After initial recognition, interest bearing financial liabilites are subsequently measured at amortized cost using the EIR method, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial liability. Gains and losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Derecognition A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.

Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laba atau rugi.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in profit or loss.









21





iii. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

iii. Offsetting of financial instruments Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

Income and expense are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

iv. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Untuk instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian yang diperbolehkan antara lain meliputi penggunaan transaksi pasar wajar yang terkini; referensi nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama; analisis arus kas yang didiskonto atau model penilaian lainnya.

iv. Fair value of financial instruments Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

For financial instruments not traded in an active market, the fair value is determined using appropriate valuation techniques permitted such as using recent arm’s length market transactions; reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same; discounted cash flow analysis or other valuation models.

Bila nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif tidak dapat ditentukan secara handal, aset keuangan tersebut diakui dan diukur pada nilai tercatatnya.

When the fair value of the financial instruments not traded in an active market cannot be reliably determined, such financial assets are recognized and measured at their carrying amounts.









22



iv. Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)



iv. Fair value of financial instruments (continued)

Perusahaan menyajikan nilai wajar atas instrumen keuangan berdasarkan hirarki nilai wajar sebagai berikut: • Tingkat 1 - nilai wajar berdasarkan

harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif;

• Tingkat 2 - nilai wajar yang

menggunakan input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya diperoleh dari harga); dan

• Tingkat 3 - nilai wajar yang

menggunakan input yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

The Company presents the fair value of financial instruments based on the following fair value hierarchy: • Level 1 - the fair value is based on

quoted prices (unadjusted) in active markets;

• Level 2 - the fair value uses inputs other

than quoted prices included within Level 1 that are observable, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices); and

• Level 3 - the fair value uses inputs that

are not based on observable market data (unobservable inputs).

c. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas di bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan, sepanjang deposito berjangka tersebut tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima, serta tidak dibatasi penggunaannya.

c. Cash and cash equivalents Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and time deposit with a maturity period of 3 (three) months or less since the date of placement, as long as this time deposit is not pledged as collaterals for borrowings nor restricted.

d. Pembiayaan konsumen

Piutang pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai.

d. Consumer financing Consumer financing receivables are stated net of unearned consumer financing income and allowance for impairment losses.

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dan jumlah pokok pembiayaan diakui sebagai pendapatan sepanjang jangka waktu kontrak berdasarkan suku bunga efektif dari piutang pembiayaan konsumen.

Unearned consumer financing income is the difference between total installments to be received from customers and the principal amount financed which is recognized as income over the term of the contract based on effective interest rate of the related consumer financing receivables.









23


d. Pembiayaan konsumen (lanjutan)

Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, dan setelah pengakuan awal, dicatat pada biaya perolehan dan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (Catatan 2b).


d. Consumer financing (continued)

Consumer financing receivables are classified as loan and receivables, and subsequent to initial recognition, are carried at amortized cost using the effective interest method (Note 2b).

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Early termination of a contract is treated as a cancellation of an existing contract and the resulting gain or loss is recognized in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

e. Tagihan anjak piutang

. Transaksi anjak piutang terutama merupakan pengambilalihan tagihan jangka pendek dari nasabah. Tagihan anjak piutang dicatat berdasarkan jumlah yang dibayar oleh Perusahaan yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai piutang.

Tagihan anjak piutang dinyatakan sebesar nilai bersihnya setelah dikurangi retensi dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Perbedaan antara harga pengalihan dan jumlah bersih piutang dialihkan merupakan pendapatan belum diakui dicatat sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo angsuran bulanan selama periode kontrak. Pendapatan administrasi diakui pada saat transaksi dilakukan dan pendapatan anjak piutang dicatat atas dasar akrual. Retensi adalah nilai faktur yang tidak dibiayai oleh Perusahaan kepada konsumen, digunakan untuk menutupi kemungkinan apabila terjadi biaya-biaya yang tidak dibayar oleh konsumen seperti bunga dan denda. Apabila retensi tidak digunakan, maka pada saat pelunasan akan dikembalikan kepada nasabah.

e. Factoring

Factoring transaction particularly represent the take over of short term receivables from customers. Factoring receivables are recorded at the amounts paid by Company which are computed based on a certain perentage of the receivable value. Factoring receivables are stated at net value after deducting retention and allowance for impairment losses.

The difference between transfer price and net amount of transferable receivables represent unearned interest income and recognized as income at the time of monthly installment falls due during the contract period. Administration income is recognized as income at the time of transaction and factoring income is recorded based on accrual basis. Retention is invoice value which is not financed by the Company to the debtors, used to cover the possibility of expenses unpaid by debtors such as interest and penalty. If retention is not used, then at settlement date it will be returned to the debtors.









24



f. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka dibebankan selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

f. Prepaid expenses Prepaid expenses are amortized over the periods of benefits using the straight-line method.

g. Aset tetap

Aset tetap diukur dengan model biaya, dicatat pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai.

g. Fixed assets Fixed assets are measured using the cost model, carried at its cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses.

Harga perolehan mencakup harga pembelian dan semua beban yang terkait secara langsung untuk membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk memungkinkan aset tersebut beroperasi sebagaimana ditentukan oleh manajemen.

Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan hingga mencapai nilai sisa sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai berikut:

Acquisition costs includes purchase price and any costs directly attributable to bring the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by the management.

Depreciation on fixed assets is calculated on the straight-line method to allocate their cost to their residual values over their estimated useful lives as follows:

Tahun/Years

Perabotan dan peralatan kantor 4 Furniture, fixtures and office equipments Kendaraan 4 Vehicles Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama tahun dimana beban-beban tersebut terjadi. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi dan disusutkan.

Repairs and maintenance expenses are charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income during the year in which they are incurred. Expenditures that extend the future life of assets or provide further economic benefits are capitalized and depreciated.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya.

At each of the end of year, residual value, useful lives and methods of depreciation are reviewed and adjusted prospectively if appropriate.

Apabila aset tetap tidak digunakan lagi atau dijual, maka nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan, dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain berjalan.

When fixed assets are retired or disposed of, their carrying values and the related accumulated depreciation are removed from the statements of financial position, and the resulting gains or losses are recognized in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.









25



g. Aset tetap (lanjutan)

Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai.

g. Fixed assets (continued) When the carrying amount of fixed assets is greater than its estimated recoverable amount, it's written down to its recoverable amount which is determined at the higher of net selling price or value in use.

Pada setiap akhir tahun, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dikaji ulang dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

At each of the end of year, residual value, useful lives and methods of depreciation are reviewed and adjusted prospectively if appropriate.

h. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Penurunan nilai timbul saat nilai tercatat aset atau Unit Penghasil Kas (“UPK”) melebihi jumlah terpulihkannya, yaitu yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada data yang tersedia dari transaksi penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dipadukan dengan penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia. Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan.

h. Impairment of Non-financial Assets An impairment exists when the carrying value of an asset or Cash Generate Unit’s (“CGU”) exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm’s length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the specific risks to the asset.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators. The value in use calculation is based on a discounted cash flow model.









26



i. Imbalan kerja Imbalan pasca kerja

Perusahaan mengakui penyisihan imbalan kerja kepada karyawan-karyawan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (“Undang-undang Tenaga Kerja”). Penyisihan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuaria metode “Projected Unit Credit”.

i. Employees' benefits Post employment benefits

The Company recognize provision for employee benefits to qualified employees based on Labor Law No. 13/2003 (the “Labor Law”). The provisions are estimated through actuarial calculations using the “Projected Unit Credit” method.

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada komponen ekuitas lain melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara: • ketika program amandemen atau kurtailmen

terjadi, dan • ketika Perusahaan mengakui biaya

restruktrurisasi atau imbalan terminasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Perusahaan mengakui perubahan berikut pada kewajiban obligasi neto pada akun “Beban Umum dan Administrasi” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain: i. Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya

jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (curtailment) tidak rutin, dan

ii. Beban atau penghasilan bunga neto. Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Re-measurements, comprising of actuarial

gains and losses, are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to other component of equity though other comprehensive income in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Past service costs are recognized in profit or

loss at the earlier between: • the date of the plan amendment or

curtailment, and • .the date of the Company recognize related

restructuring costs.

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefits liability. The Company recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under “General and Administrative Expenses” as appropriate in the statement of profit or loss and other comprehensive income: i. Service costs comprising current service

costs, past service costs, gains and losses on curtailments and non-routine settlements, and

ii. Net interest expense or income.

Short-term employee benefits Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, bonuses and other non-monetary benefits are recognized during the period when services are rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.









27



j. Pengakuan pendapatan dan beban

Penghasilan dari pembiayaan konsumen, anjak piutang dan penghasilan usaha lainnya diakui pada saat jatuh tempo angsuran bulanan selama periode kontrak.

Pada saat piutang dinyatakan macet, Perusahaan menghentikan pengakuan pendapatan bunganya dan apabila ada realisasi penerimaan hasil tagihan piutang macet tersebut, diutamakan untuk melunasi pokok piutang dan kelebihannya diakui sebagai pendapatan bunga.

Pengakuan pendapatan pembiayaan konsumen dan anjak piutang dijelaskan pula pada kebijakan akuntansi pembiayaan konsumen dan anjak piutang dalam Catatan 2d dan 2e. Beban dibukukan atas dasar akrual (accrual basis).

j. Income and expense recognition

Income received from consumer financing, factoring, and others is recognized when the monthly installment falls due during the contract period. At the time that receivable stated as non-performing, the Company stop recognizing the interest income and if the non-performing receivable has been received later, the amount will be given priority to settle the principal of receivable and the excess value will be recognized as interest income.

Income recognition on consumer financing and factoring have been explained also in the related note on accounting for consumer financing and factoring in Note 2d and 2e.

Expenses are recorded based on accrual basis.

k. Perpajakan

Pajak penghasilan badan dihitung untuk setiap Perusahaan sebagai badan hukum yang berdiri sendiri.

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada revisi PSAK No. 46 yang disebutkan di atas, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46. Oleh karena itu, Perusahaan memutuskan untuk menyajikan beban pajak final tidak sebagai pos beban pajak penghasilan badan. Perusahaan menetapkan perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dalam menghitung konsekuensi pajak kini dan masa depan untuk pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) di masa depan yang diakui pada laporan posisi keuangan; serta transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian lain pada tahun berjalan yang diakui pada laporan keuangan.

k. Taxation Corporate income tax is determined for each of the Company as separate legal entity. Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subject to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Referring to revised SFAS No. 46 as mentioned above, final tax is no longer governed by SFAS No. 46. Therefore, the Company have decided to present all of the final tax as separate line item. The Company prescribe the accounting treatment for income taxes to account for the current and future tax consequences of the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in statement of financial position; and transactions and other events of the current year that are recognized in financial statements.









28


k. Perpajakan (lanjutan)

Beban pajak tahun berjalan ditentukan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan beda temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dengan perpajakan pada setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak masa mendatang diakui sepanjang kemungkinan manfaat tersebut dapat direalisasi. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif telah diberlakukan pada akhir tanggal pelaporan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pemulihan seluruh perbedaan temporer selama periode berjalan, diakui sebagai “Manfaat/beban pajak penghasilan badan, kini dan tangguhan” dan termasuk dalam laba tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.


k. Taxation (continued)

Current tax expense is determined based on the estimated taxable income for the year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary difference between the commercial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Future tax benefits are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses can be utilized.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The related tax effects of the provisions for and/or recovery of all temporary differences during the period, are recognized as “Corporate income tax benefit/expense, current and deferred” and included in the determination of income for the year, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity. Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Company, when the result of the appeal is determined.









29



l. Laba per saham

Sesuai dengan PSAK No. 56, “Laba per Saham”, laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan sebesar 676.000.000 saham pada tahun 2018 dan 2017.

l. Earnings per share In accordance wiyh PSAK No. 56, “Earning per Share”, earning per share is computed by dividing income for the year by the weighted-average number of shares outstanding during the year, 676,000,000 in 2018 and 2017.

m. Segmen operasi

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang seara regular direview oleh “pengambil keputusan operasional” dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas: (a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang

mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama),

(b) hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, dan

(c) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

m. Operating segment

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Company that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their perfomances. An operating segment is a component of an entity: (a) involved in business activities which earn

income and incur expenses (including income and expenses related to transactions with other components of the same entity),

(b) its operating results are regularly reviewed by the chief operating decision maker to make decisions about resources allocated to the segment and assess its performance, and

(c) available separate financial information.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

n. Transaksi dengan pihak berelasi

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi, didefinisikan dalam PSAK No. 7 tentang “Pengungkapan Pihak Berelasi”. Bila ada transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi, akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

n. Transaction with related parties

Transactions with certain parties which are regarded as having special relasionship as defined under SFAS No. 7: “Related Party Disclosures”. If any transactions and balances of accounts with related parties, will be disclosed in the relevant notes to the financial statements.









30


n. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan jika: (a) langsung, atau tidak langsung yang melalui

satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Perusahaan; (ii) memiliki kepentingan dalam Perusahaan yang memberikan pengaruh signifikan atas Perusahaan atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Perusahaan;

(b) suatu pihak yang berelasi dengan Perusahaan;

(c) suatu pihak adalah ventura bersama di mana Perusahaan sebagai venturer;

(d) suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Perusahaan;

(e) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d);

(f) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk di mana hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e); atau

(g) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.


n. Transaction with related parties (continued)

A party is considered to be related to the Company if: (a) directly, or indirectly through one or more

intermediaries, the party (i) controls, or is controlled by, or is under common control, with the Company; (ii) has an interest in the Company that gives it significant influence over the Company; or, (iii) has joint control over the Company;

(b) the party is an associate of the Company;

(c) the party is a joint venture in which the Company is a venturer;

(d) the party is a member of the key management personnel of the Company or its parent;

(e) the party is a close member of the family of any individual referred to in (a) or (d);

(f) the party is an entity that is controlled,

jointly controlled or significantly influenced by or for which significant voting power in such entity resides with, directly or indirectly, any individual referred to in (d) or (e); or

(g) the party is a post employment benefit

plan for the benefit of employees of the Company, or of any entity that is a related party of the Company.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, whereby terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statement herein.

o. Kontinjensi o. Contingent

Liabilitias kontinjensi diungkapkan, kecuali jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil (remote). Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar (probable) arus masuk manfaat ekonomi.

Unless the possibilty of an outflow of resources embodying economic benefits is remote, contingent liabilities are disclosed. Contingent assets are not recognized in the financial statements but disclosed when an inflow of economic benefits is probable.









31



p. Peristiwa setelah periode pelaporan p. Events after the reporting period

Peristiwa setelah akhir periode yang memberikan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Perusahaan pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuai), jika ada, dicerminkan dalam laporan keuangan. Peristiwa setelah akhir periode yang bukan peristiwa penyesuai diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jika material.

Post period events that provide additional information about the Company’s financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post period events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

q. Perubahan kebijakan akuntansi

Berikut ini adalah standar dan perubahan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2018 dan relevan dengan Perusahaan.

- Amandemen PSAK 2: Laporan Arus Kas

tentang Prakarsa Pengungkapan, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mensyaratkan entitas

untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas.

- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan

tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi, berlaku efektif 1 Januari 2018 dengan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa

untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan; estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya.

q. Changes in accounting policies The following standard and amendments, which became effective starting January 1, 2018, which are considered relevant to the Company.

- Amendments to PSAK 2: Statement of Cash

Flows on the Disclosures Initiative, effective January 1, 2018 with earlier application is permitted. This amendments requires entities to provide disclosures that enable the financial statements users to evaluate the changes in liabilities arising from financing activities, including changes from cash flow and non-cash.

- Amendments to PSAK 46: Income Taxes on

the Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses, effective January 1, 2018 with earlier application is permitted.

This amendments clarifies that to determine whether the taxable income will be available so that the deductible temporary differences can be utilized; estimates of the most likely future taxable income can include recovery of certain assets of the entity exceeds its carrying amount.









32

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN

3. USE OF ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan: Usaha yang berkelanjutan Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Perusahaan tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2.

The preparation of financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the amounts reported on income, expenses, assets and liabilities, and disclosures of contigent liabilities at the end of reporting period. The assumption and estimation uncertainty may cause adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year. Judgments The following judgments are made by management in the process of applying the Company accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the ifinancial statements: Going concern The Company management have made an assessment of the Company ability to continue as a going concern and is satisfied that the Company have the resources to continue its business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt to the Company ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continues to be prepared on the going concern basis.

Classification of financial assets and financial liabilities The Company determine the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company accounting policies disclosed in Note 2.









33

3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN (lanjutan)

Penilaian instrumen keuangan Kebijakan akuntansi Perusahaan untuk pengukuran nilai wajar dibahas di Catatan 2.

Dalam menentukan nilai wajar atas aset keuangan dan liabilitas keuangan dimana tidak terdapat harga pasar yang dapat diobservasi, Perusahaan harus menggunakan teknik penilaian seperti dijelaskan pada Catatan 2. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan tidak memiliki harga yang transparan, nilai wajarnya menjadi kurang obyektif dan karenanya, membutuhkan tingkat pertimbangan yang beragam, tergantung pada likuiditas, konsentrasi, ketidakpastian faktor pasar, asumsi penentuan harga, dan risiko lainnya yang mempengaruhi instrumen tertentu. Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, nilainya ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan manajemen tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar. Perusahaan menampilkan nilai wajar atas instrumen keuangan berdasarkan hirarki nilai wajar sebagai berikut: 1. Tingkat 1: dikutip (unadjusted) dari harga pasar

aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;

2. Tingkat 2: teknik valuasi darimana seluruh

input yang memiliki efek siginifikan terhadap nilai wajar yang diakui dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung; dan

3. Tingkat 3: teknik valuasi darimana seluruh

input yang memiliki efek signifikan terhadap nilai wajar yang diakui tidak dapat diobservasi dari data pasar.

3. USE OF ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued) Valuation of financial instruments The Company accounting policy on fair value measurements are discussed in Note 2. In determining the fair value for financial assets and liabilities for which there is no observable market price, the Company should use the valuation techniques as described in Note 2v. For financial instruments that are trade infrequently and have little price transparency, fair value is less objective, and requires varying degrees of judgment depending on liquidity, concentration, uncertainly of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the spesific instrument. When the fair value of financial assets and financial liabilites recorded on the statement of financial position cannot be derived form active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible. But when observable market data are not available, management’s judgment is required to establish fair values. The management’s judgments include considerations of liquidity and model inputs such as volatility for long-term derivatives and discount rates, early payment rates and default rate assumptions. The Company present the fair value of financial instruments based on following fair value hierarchy: 1. Level 1: quoted (unadjusted) prices in active

markets for identical financial assets or liabilities;

2. Level 2: valuation techniques for which all input

which have a significant effect on the recorded fair value are observable either directly or indirectly; and

3. Level 3: valuation techniques which use inputs

that have a significant effect on the recorded fair value that are not based on observable market data.









34


Penilaian instrumen keuangan (lanjutan)

Tujuan dari teknik penilaian adalah penentuan nilai wajar yang mencerminkan harga dari instrumen keuangan pada tanggal pelaporan yang akan ditentukan oleh para partisipan di pasar dalam suatu transaksi yang wajar. Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan dalam menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini.

Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang Perusahaan mengevaluasi akun-akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada agunan, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang.

3. USE OF ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued) Valuation of financial instruments (continued)

The objective of valuation techniques is to arrive at a fair value determination that reflects the price of the financial instrument at the reporting date that would have been determined by market participants acting at arm’s length. Estimates and assumptions The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Provision for impairment losses of receivables The Company evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Company use judgment based on the best available facts and circumstances, including but not limited to the length of its relationship with the customer and the customer’s current credit status and known market factors to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Company expect to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of provision for impairment of receivables.









35


Nilai kini atas kewajiban pensiun Biaya atas program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya ditentukan dengan perhitungan aktuaris. Perhitungan aktuaris melibatkan penggunaan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan tingkat kecacatan. Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan. Umur ekonomis dari aset tetap Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Penurunan nilai aset non-keuangan Penurunan nilai timbul saat nilai tercatat aset atau Unit Penghasil Kas (“UPK”) melebihi jumlah terpulihkannya, yaitu yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada data yang tersedia dari transaksi penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dipadukan dengan penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia. Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan.

3. USE OF ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued)

Present value of retirement obligation The cost of defined retirement pension plan and other post employment benefits is determined using actuarial valuations. The actuarial valuation involves use of assumptions about discount rates, expected rates of return on assets, future salary increases, mortality rates and disability rate. Due to the long-term nature of these plans, such estimates are subjected to significant uncertainty. Useful lives of fixed assets The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 20 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Company conduct their businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

Impairment of non-financial assets An impairment exists when the carrying value of an asset or Cash Generate Unit’s (“CGU”) exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm’s length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset. In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the specific risks to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators. The value in use calculation is based on a discounted cash flow model.









36


Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan tidak ada penurunan nilai aset non-keuangan yang perlu diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pajak penghasilan Estimasi signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Pertimbangan signifikan juga dilakukan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan waktu dan tingkat keuntungan masa depan dan strategi perencanaan pajak.

Aset pajak tangguhan Perusahaan melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sebesar penghasilan kena pajak tersedia untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Perusahaan atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan didasarkan atas tingkat dan waktu taksiran penghasilan kena pajak pada periode pelaporan berikutnya. Taksiran penghasilan kena pajak didasarkan pada hasil pencapaian Perusahaan di masa lalu dan ekspektasi di masa depan terhadap pendapatan dan beban, serta strategi perencanaan perpajakan di masa depan. Namun, tidak terdapat kepastian bahwa Perusahaan dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang memadai untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh bagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

3. USE OF ESTIMATES AND JUDGEMENTS (continued) Impairment of non-financial assets (continued)

Management believes that there is no impairment of non-financial assets that should berecognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Income tax Significant estimate is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company recognize liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Significant estimate is also involved to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Deferred tax assets The Company review the carrying amounts of deferred tax assets at the end of each reporting period and reduces these to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred income tax assets to be utilized. The Company assessment on the recognition of deferred tax assets on deductible temporary differences is based on the level and timing of forecasted taxable income of the subsequent reporting periods. This forecast is based on the Company past results and future expectations on revenues and expenses as well as future tax planning strategies. However, there is no assurance that the Company will generate sufficient taxable income to allow all or part of the deferred income tax assets to be utilized.









37

4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Rincian kas dan setara kas per 31 Desember adalah sebagai berikut :

The details of cash and cash equivalents as of December 31 are as follows :

2018 2017

Kas 1.805.900 3.630.150 Cash on hand Bank Cash in banks Pihak ketiga Third parties PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 682.997.784 882.709.844 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Artha Graha PT Bank Artha Graha Internasional Tbk 26.972.000 28.139.000 Internasional Tbk PT Bank Central Asia Tbk 1.206.986 1.616.986 PT Bank Central Asia Tbk Deposito berjangka Time deposit Pihak ketiga Third parties PT Bank Victoria International Tbk 3.900.000.000 1.500.000.000 PT Bank Victoria International Tbk

Jumlah 4.612.982.670 2.416.095.980 Total

Tingkat suku bunga setahun untuk bank berkisar antara 0,00% - 1,90% pada tahun 2018 dan 2017. Tingkat suku bunga setahun untuk deposito berjangka berkisar antara 6,75% - 7,75% pada tahun 2018 dan 7,00% - 8,25% pada tahun 2017.

Interest rate per annum for cash in banks ranged between 0.00% - 1.90% in 2018 and 2017.

Time deposit earned interest at annual rates ranged between 6.75% - 7.75% in 2018 and 7.00% - 8.25% in 2017.

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN 5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES

Akun ini merupakan piutang yang dikenakan bunga yang timbul dari kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang konsumtif dengan pembayaran angsuran secara periodik. Barang-barang yang dibiayai Perusahaan dalam kontrak pembiayaan konsumen adalah kendaraan bermotor dan apartemen/rumah dengan saldo masing-masing sebesar Rp 3.374.379.690 dan Rp 10.345.360.070 pada akhir tahun 2018 dan saldo sebesar Rp 4.559.114.118 dan Rp 10.952.708.345 pada akhir tahun 2017.

This account represents interest bearing receivables resulting from financing activities in the form of cosumer goods provision with periodic installments. At this moment, the consumer goods which were financed by the Company in the consumer financing contracts are motor vehicles and apartment/house with balance amounting to Rp 3,374,379,690 and Rp 10,345,360,070 at the end of 2018, respectively, and with balance amounting to Rp 4,559,114,118 and Rp 10,952,708,345 at the end of 2017, respectively.

2018 2017

Piutang pembiayaan konsumen, bruto Consumer financing receivables, gross Pihak ketiga 20.993.808.102 25.693.533.974 Third parties Pihak berelasi 2.883.358.492 862.133.200 Related parties Pendapatan pembiayaan konsumen Unearned income on consumer yang belum diakui (10.157.426.834) (11.043.844.711) financing

13.719.739.760 15.511.822.463 Cadangan kerugian penurunan nilai (137.197.398) (155.118.225) Allowance for impairment losses

Piutang pembiayaan konsumen - neto 13.582.542.362 15.356.704.238 Consumer financing receivables - net









38

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan) 5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES (continued)

Angsuran piutang pembiayaan konsumen bruto yang akan diterima dari konsumen sesuai dengan tanggaI jatuh temponya adalah sebagai berikut:

The installments of gross consumer financing receivables which will be collected from consumers in accordance with the due dates were as follows:

Jatuh tempo dalam waktu 2018 2017 Due in

<1 tahun 3.631.995.202 4.162.718.986 <1 year >1 tahun 20.245.171.392 22.392.948.188 >1 years

Jumlah piutang pembiayaan konsumen- Total consumer financing receivables- bruto 23.877.166.594 26.555.667.174 gross

Rata-rata tertimbang tingkat suku bunga efektif per tahun untuk kontrak yang disetujui pada tahun berjalan adalah sebesar 12,50% pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Pengelompokan piutang pembiayaan konsumen bruto menurut jangka waktu tunggakan adalah sebagai berikut:

The weighted average effective interest rate per annum for contracts that were approved in the current year amounting to 12.50% as of December 31, 2018 and 2017. Classification of the gross consumer financing receivables based on overdue periods was as follows:

2018 2017

Lewat jatuh tempo: Overdue: 1 - 30 hari - 93.650.900 1 - 30 days Belum jatuh tempo Current 2018 - 4.069.068.086 2018 2019 3.631.995.202 2.870.871.902 2019 2020 2.488.295.092 19.522.076.286 2020 >2020 17.756.876.300 - >2020

Jumlah 23.877.166.594 26.555.667.174 Total

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

piutang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment losses on consumer financing receivables are as follows:

2018 2017

Saldo awal 155.118.225 58.547.766 Beginning balance Penambahan (pemulihan) cadangan Additional (recovery) allowance kerugian penurunan nilai selama for impairment losses tahun berjalan (17.920.827) 96.570.459 during the year

Saldo akhir 137.197.398 155.118.225 Ending balance

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa

jumlah cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya piutang pembiayaan konsumen.

The Company’s management is of the opinion that the provision for impairment losses is adequate to cover possible losses from non-collection of the consumer financing receivables.









39

6. TAGIHAN ANJAK PIUTANG 6. FACTORING RECEIVABLE

Akun ini merupakan piutang pembiayaan dari pembelian dan/atau pengalihan piutang jangka pendek dari nasabah yang dilakukan dengan dasar “with-recourse”.

This account represents financing receivables from the purchase and/or the transfer of short-term receivable from customers which are made on a “with-recourse” basis.

Rincian tagihan anjak piutang adalah sebagai berikut:

The details of factoring receivable are as follows:

2018 2017

Pihak ketiga: Third parties: Tagihan anjak piutang dengan recourse 22.513.180.704 28.150.228.260 Factoring receivable with recourse Retensi (2.513.180.704) (8.150.228.260) Retention

20.000.000.000 20.000.000.000 Cadangan kerugian penurunan nilai Allowance for impairment losses tagihan anjak piutang (200.000.000) (200.000.000) on factoring receivable

Neto 19.800.000.000 19.800.000.000 Net

Seluruh saldo tagihan anjak piutang pada tanggal

31 Desember 2018 tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2019.

Tingkat bunga efektif per tahun yang dibebankan pada tagihan anjak piutang adalah sebesar 14% pada tahun 2018 dan 2017.

All factoring receivable balance as of December 31, 2018 will mature in 2019.

The annual effective interest rates applied to factoring receivables are to 14% in 2018 and 2017.

Perubahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai tagihan anjak piutang adalah sebagai berikut:

The changes in allowance for impairment losses on factoring receivables are as follows:

2018 2017

Saldo awal 200.000.000 50.000.000 Beginning balance Penambahan cadangan kerugian Addition of allowance for penurunan nilai - 150.000.000 impairment losses

Saldo akhir 200.000.000 200.000.000 Ending balance

Tagihan anjak piutang bruto berasal dari pihak

ketiga yaitu kepada PT Citra Graha Manunggal dan PT Bangun Cipta Graha dengan saldo sebesar Rp 22.513.180.704 pada tanggal 31 Desember 2018 dan PT Eka Adi Graha, PT Citra Graha Manunggal dan PT Bangun Cipta Graha dengan saldo sebesar Rp 28.150.228.260 pada tanggal 31 Desember 2017.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya tagihan anjak piutang

Gross factoring receivables from third parties the amount due from PT Citra Graha Manunggal and PT Bangun Cipta Graha with amounting to Rp 22,513,180,704 as of December 31, 2018 and PT Eka Adi Graha, PT Citra Graha Manunggal and PT Bangun Cipta Graha with amounting to Rp 28,150,228,260 on December 31, 2017.

The Company’s management has the opinion that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from non-collection of the factoring receivables.









40

7. PIUTANG LAIN-LAIN 7. OTHER RECEIVABLES

Rincian akun ini per 31 Desember adalah sebagai berikut :

The details of this account as of December 31 are as follows :

2018 2017

Piutang dari: Receivables from: Bunga 463.915.973 690.647.586 Interest Lain-lain 3.170.140 3.770.140 Others

Jumlah 467.086.113 694.417.726 Total

Perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain karena manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang lain-lain dapat tertagih.

The Company does not provide allowance for impairment losses of other receivable because management believes that all other receivables are fully collectible.

8. INVESTASI EFEK TERSEDIA UNTUK DIJUAL 8. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITY

Rincian akun ini per 31 Desember adalah sebagai

berikut : The details of this account as of December 31 are

as follows :

2018 2017

PT Asuransi Kresna Mitra Tbk 29.176.000.000 41.758.800.000 PT Asuransi Kresna Mitra Tbk PT NFC Indonesia Tbk 4.560.000.000 - PT NFC Indonesia Tbk PT Kresna Graha Investama Tbk 4.093.750.000 3.312.500.000 PT Kresna Graha Investama Tbk PT Bumi Resources Minerals Tbk 37.500.000 49.500.000 PT Bumi Resources Minerals Tbk

Jumlah 37.867.250.000 45.120.800.000 Total

Pada tahun 2018, Perusahaan melakukan investasi

saham pada PT Bumi Resources Mineral Tbk (BRMS), PT Asuransi Kresna Mitra Tbk (dahulu PT Asuransi Mitra Maparya Tbk) (ASMI), PT Kresna Graha Investama Tbk (dahulu PT Kresna Graha Sekurindo Tbk) (KREN) dan PT NFC Indonesia Tbk (NFCX) masing-masing sejumlah 750.000, 41.680.000, 6.250.000 dan 2.000.000 lembar saham dengan nilai pasar masing-masing saham tersebut adalah sebesar Rp 50, Rp 700, Rp 655 dan Rp 2.280 per tanggal 31 Desember 2018. Dan kerugian belum terealisasi atas penurunan nilai saham pada tahun berjalan sebesar Rp 8.653.630.000 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada bagian penghasilan (rugi) komprehensif lain.

Perusahaan menjual sebagian saham PT Asuransi

Kresna Mitra (dahulu PT Asuransi Mitra Maparya Tbk) (ASMI) sebesar 5.240.000 lembar saham sehingga Perusahaan memperoleh keuntungan atas penjualan saham sebesar Rp1.425.280.000

In 2018, the Company has investment in share in PT Bumi Resources Mineral Tbk (BRMS), PT Asuransi Kresna Mitra Tbk (formely PT Asuransi Mitra Maparya Tbk) (ASMI), PT Kresna Graha Investama Tbk (formely PT Kresna Graha Sekurindo Tbk) (KREN) and PT NFC Indonesia Tbk (NFCX) amounted to 750,000, 41,680,000, 6,250,000 and 2,000,000 shares, respectively with a market value of each share amounting to Rp 50, Rp 700, Rp 655 and Rp 2,280 in December 31, 2018. And the unrealized loss on decrease in value of these shares in the current year amounted to Rp 8,653,630,000 recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the other comprehensive income (loss) section. The Company sell part of shares PT Asuransi Kresna Mitra (Formely PT Asuransi Mitra Maparya Tbk) (ASMI) amounted 5,240,000 shares until the Company get gain on sale of marketale share amounted to Rp 1,425,280,000.









41

8. INVESTASI EFEK TERSEDIA UNTUK DIJUAL (lanjutan)

Pada tahun 2017, Perusahaan melakukan investasi

saham pada PT Bumi Resources Mineral Tbk (BRMS), PT Asuransi Kresna Mitra Tbk (dahulu PT Asuransi Mitra Maparya Tbk) (ASMI) dan PT Kresna Graha Investama Tbk (dahulu PT Kresna Graha Sekurindo Tbk) (KREN) masing-masing sejumlah 750.000, 46.920.000 dan 6.250.000 lembar saham dengan nilai pasar masing-masing saham tersebut adalah sebesar Rp 66, Rp 890 dan Rp 530 per tanggal 29 Desember 2017. Dan keuntungan belum terealisasi atas kenaikan nilai saham pada tahun berjalan sebesar Rp 14.022.590.000 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada bagian penghasilan (rugi) komprehensif lain.

Perusahaan menjual sebagian saham PT Asuransi Kresna Mitra (dahulu PT Asuransi Mitra Maparya Tbk) (ASMI) sebesar 33.550.000 lembar saham sehingga perusahaan memperoleh keuntungan atas penjualan saham sebesar Rp 8.701.900.000.

8. INVESTMENT IN MARKETABLE SECURITY (continued) In 2017, the Company has investment in share in PT Bumi Resources Mineral Tbk (BRMS), PT Asuransi Kresna Mitra Tbk (formely PT Asuransi Mitra Maparya Tbk) (ASMI) and PT Kresna Graha Investama Tbk (formely PT Kresna Graha Sekurindo Tbk) (KREN) amounted to 750,000, 46,920,000 and 6,250,000 shares, respectively with a market value of each share amounting to Rp 66, Rp 890 and Rp 530 in December 29, 2017. And the unrealized gain on increase in value of these shares in the current year amounted to Rp 14,022,590,000 recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the other comprehensive income (loss) section.

The Company sell part of shares PT Asuransi Kresna Mitra (Formely PT Asuransi Mitra Maparya Tbk) (ASMI) amounted 33,550,000 shares until the Company get gain on sale of marketale share amounted toRp 8,701,900,000.

9. ASET TETAP 9. FIXED ASSETS Rincian akun ini per 31 Desember adalah sebagai

berikut : The details of this account as of December 31 are

as follows :

2018

1 Januari/ Penambahan/ Pengurangan/ 31 Desember/ January 1 Additions Disposals December 31

Harga perolehan Cost Furniture, fixtures and office Perabotan dan peralatan kantor 351.026.256 132.118.546 - 483.144.802 equipments Kendaraan 209.050.000 - - 209.050.000 Vehicles

Jumlah harga perolehan 560.076.256 132.118.546 - 692.194.802 Total cost

Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation Furniture, fixtures and office Perabotan dan peralatan kantor 253.889.429 52.633.326 - 306.522.755 equipments Kendaraan 208.527.077 522.923 - 209.050.000 Vehicles

Total Jumlah akumulasi penyusutan 462.416.506 53.156.249 515.572.755 accumulated depreciation

Nilai buku neto 97.659.750 176.622.047 Net book value









42

9. ASET TETAP (lanjutan) 9. FIXED ASSETS (continued) 2017

1 Januari/ Penambahan/ Pengurangan/ 31 Desember/ January 1 Additions Disposals December 31

Harga perolehan Cost Furniture, fixtures and office Perabotan dan peralatan kantor 257.526.256 93.500.000 - 351.026.256 equipments Kendaraan 209.050.000 - - 209.050.000 Vehicles

Jumlah harga perolehan 466.576.256 93.500.000 - 560.076.256 Total cost

Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation Furniture, fixtures and office Perabotan dan peralatan kantor 230.014.260 23.875.169 - 253.889.429 equipments Kendaraan 205.389.581 3.137.496 - 208.527.077 Vehicles

Total Jumlah akumulasi penyusutan 435.403.841 27.012.665 - 462.416.506 accumulated depreciation

Nilai buku neto 31.172.415 97.659.750 Net book value

Berdasarkan analisa manajemen tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mungkin menimbulkan indikasi penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Based on the management’s assessment, there are no events or changes in circumstances which may indicate an impairmant in value of equipment as of December 31, 2018 and 2017.

10. ASET LAIN-LAIN 10. OTHER ASSETS



2018 2017

Jaminan 90.193.556 90.193.556 Deposits Lain-lain 29.430.550 29.129.088 Others

Jumlah 119.624.106 119.322.644 Total

Beban penyusutan untuk tahun 2018 dan 2017 masing–masing sebesar Rp 53.156.249 dan Rp 27.012.665. Perusahaan mengasuransikan aset tetap terhadap risiko kehilangan dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 105.000.000 dan Rp 132.500.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang akan timbul.

Depreciation charged to operations in 2018 and 2017 amounted to Rp 53,156,249 and Rp 27,012,665, respectively.

Fixed assets are covered by insurance against loss and other risks with insurance coverage amounting to Rp 105,000,000 and Rp 132,500,000, as of December 31, 2018 and 2017, respectively. The management believes that the sum insured is adequate to cover possible losses arising from such risks.









43

11. UTANG LAIN-LAIN 11. OTHER PAYABLES



2018 2017

Titipan debitur 53.652.800 - Customer deposits Lain-lain 158.754.292 186.670.917 Others

Jumlah 212.407.092 186.670.917 Total

12. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR 12. ACCRUED EXPENSES

Rincian akun ini per 31 Desember adalah sebagai berikut:


2018 2017

Jasa profesional 121.000.000 112.255.000 Professional fee Lain-lain 16.091.354 6.442.299 Others

Jumlah 137.091.354 118.697.299 Total

13. UTANG PAJAK 13. TAXES PAYABLE

Utang pajak terdiri dari: Taxes payable consists of: 2018 2017

Pajak penghasilan: Income taxes: Pasal 4 ayat 2 6.822.615 7.694.782 Article 4 (2) Pasal 21 148.852.750 157.720.300 Article 21

Pasal 23 154.500 107.325 Article 23 Pasal 25 3.819.199 5.862.839 Article 25 Pasal 29 624.793 5.709.556 Article 29

Jumlah 160.273.857 177.094.802 Total

Komponen beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

The components of income tax expenses were as follows:

2018 2017

Kini 99.834.373 193.706.125 Current Tangguhan (7.127.654) (57.840.395) Deferred

Jumlah 92.706.719 135.865.730 Total









44

13. UTANG PAJAK (lanjutan) 13. TAXES PAYABLE (continued) Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak

penghasilan, sebagaimana yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before income tax expense, as shown in the statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

2018 2017

Laba sebelum beban pajak penghasilan 1.743.391.818 8.829.512.757 Income before income tax expense

Beda temporer Temporary differences Pembentukan (pemulihan) cadangan kerugian penurunan nilai piutang Provision (recovery) for impairment losses pembiayaan konsumen (17.920.827) 96.570.459 on consumer financing receivables Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai Provision for impairment losses anjak piutang - 150.000.000 on consumer factoring receivable Penyisihan imbalan pasca kerja karyawan 76.124.792 57.402.341 Provision post-employment benefits Penyusutan aset tetap (8.979.158) (18.718.752) Depreciation of fixed assets Beda tetap Permanent differences

Penyusutan aset tetap 12.281.250 12.281.250 Depreciation of fixed assets Rapat 4.510.300 10.966.943 Meetings Asuransi kesehatan 7.582.968 7.393.633 Health insurance Pulsa telepon selular 600.000 600.000 Cellular phone pulse

Keuntungan penjualan Gains on sale of surat berharga (998.780.000) (8.071.900.000) marketable securities Penghasilan bunga bank (129.337.872) (118.799.521) interest on current account

Taksiran penghasilan kena pajak 689.473.271 955.309.110 Estimated taxable income Taksiran penghasilan kena pajak Estimated taxable income

- dibulatkan 689.473.000 955.309.000 rounded -

Beban pajak penghasilan - kini 99.834.373 193.706.125 Income tax expense - current Pajak dibayar dimuka Prepaid taxes - Pajak penghasilan pasal 25 (99.209.580) (187.996.569) Income tax article 25 -

Taksiran hutang pajak penghasilan Estimated income tax pasal 29 624.793 5.709.556 payable article 29

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun 2018 dan 2017 sesuai dengan SPT Perusahaan.

The calculation of corporate income tax for 2018 and 2017 conforms with the Company’s SPT.









45

13. UTANG PAJAK (lanjutan) 13. TAXES PAYABLE (continued)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku terhadap laba sebelum beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Reconcilliation between income tax expense multiplied by the applicable tax rate with the income before income tax expense is as follows:

2018 2017

Laba sebelum beban pajak penghasilan 1.743.391.818 8.829.512.757 Income before income tax expense

Beban pajak berdasarkan tarif Tax expenses based on applicable pajak yang berlaku 252.439.705 1.790.342.710 tax rate Beda tetap dengan tingkat tarif Tax effect of permanent differences pajak yang berlaku: on applicable tax rate: - Penyusutan aset tetap 1.778.301 2.490.245 Depreciation of fixed assets - - Rapat 653.083 2.223.745 Meetings - - Asuransi kesehatan 1.097.999 1.499.192 Health insurance - - Pulsa telepon selular 86.879 121.661 Cellular phone pulse - - Keuntungan penjualan surat berharga (144.621.379) (1.636.723.081) Gain on sale of marketable securities - - Penghasilan bunga (18.727.869) (24.088.742) Interest income -

Beban pajak penghasilan 92.706.719 135.865.730 Income tax expense

Beban pajak penghasilan - neto Income tax expense – net (tanpa pembulatan penghasilan (without rounding on taxable kena pajak) 92.706.719 135.865.730 Income) Penghasilan kena pajak Taxable income sebelum pembulatan dikali before rounding multiplied tarif pajak (99.834.373) (193.706.125) by the tax rate

Beban pajak tangguhan (7.127.654) (57.840.395) Deferred tax expense

Tarif pajak Perusahaan yang berlaku adalah 25% x 50% dan 25%. Karena peredaran bruto Perusahaan tidak sampai Rp 50.000.000.000 maka Perusahaan mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif pajak sebesar 50% yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000, sesuai dengan SE-02/PJ/2015.

The company tax rate applicable is 25% x 50% and 25%. Due to gross income the Company does not achieve to Rp 50,000,000,000, the Company obtained a facility such as a reduction of 50% tax rate levied on the taxable income from the gross income up to Rp 4,800,000,000, In accordance with SE-02/PJ/2015.









46

13. UTANG PAJAK (lanjutan) 13. TAXES PAYABLE (continued)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The items that give rise to significant portion of deferred tax assets and liabilities as of December 31, 2018 and 2017 were as follows:

Dibebankan ke pendapatan Dibebankan ke komprehensif laba rugi lainnya/ tahun berjalan/ Charged to 31 Desember/ Charged to other 31 Desember/ December 31, income for comprehensive December 31, 2017 the year income 2018

Aset pajak tangguhan: Deferred tax assets: Liabilitas imbalan pasca Employees benefits kerja karyawan 71.420.300 11.022.719 (11.354.553 ) 71.088.466 liability Piutang pembiayaan Consumer financing

konsumen 33.550.126 (2.594.901 ) - 30.955.225 receivables Tagihan anjak piutang 42.772.701 - - 42.772.701 Factoring receivables 147.743.127 8.427.818 (11.354.553) 144.816.392 Liabilitas pajak tangguhan: Deferred tax liabilities: Aset tetap (225.696.263) (1.300.164 ) - (226.996.427) Fixed assets Jumlah (77.953.136) 7.127.654 (11.354.553) (82.180.035) Total

Dibebankan ke pendapatan Dibebankan ke komprehensif laba rugi lainnya/ tahun berjalan/ Charged to 31 Desember/ Charged to other 31 Desember/ December 31, income for comprehensive December 31, 2016 the year income 2017

Aset pajak tangguhan: Deferred tax assets: Liabilitas imbalan pasca Employees benefits kerja karyawan 54.159.199 11.639.358 5.621.743 71.420.300 liability Piutang pembiayaan Consumer financing

konsumen 13.968.726 19.581.400 - 33.550.126 receivables Tagihan anjak piutang 12.357.500 30.415.201 - 42.772.701 Factoring receivables 80.485.425 61.635.959 5.621.743 147.743.127 Liabilitas pajak tangguhan: Deferred tax liabilities: Aset tetap (221.900.699 ) (3.795.564 ) - (225.696.263) Fixed assets Jumlah (141.415.274 ) 57.840.395 5.621.743 (77.953.136) Total

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Perusahaan melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan sistem self assessment. Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila dalam jangka waktu tersebut terhadap perhitungan perpajakan di atas tidak dilakukan pemeriksaan, maka SPT tahunan Perusahaan dianggap rampung. Liabilitas perpajakan lainya, jika ada, akan dipenuhi pada saat jatuh tempo.

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within the statute of limitations, under prevailing regulations. Should there be no assessment made within such period, the Company’s annual tax is considered final. Other tax liabilities, if any, will be settled as and when they fall due.









47

14. IMBALAN PASCA-KERJA 14. POST-EMPLOYMENT BENEFITS

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan, Perusahaan wajib memberikan imbalan pasca-kerja kepada karyawannya pada saat pemutusan hubungan kerja atau pada saat karyawan menyelesaikan masa kerjanya. Imbalan pasca-kerja ini diberikan terutama berdasarkan masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat pemutusan hubungan kerja atau selesainya masa kerja.

In accordance with Law of the Republic of Indonesia No. 13/2003 relating to labor regulations, the Company is required to provide post-employment benefits to its employees when their employment is terminated or when they retire. These benefits are primarily based on years of service and the employees' compensation at termination or retirement.

Imbalan pasca-kerja karyawan dihitung oleh PT Dian Artha Tama, aktuaris independen, dengan menggunakan metode projected-unit-credit.

Post-employment benefits, were calculated by PT Dian Artha Tama, the independent actuary, using the projected-unit-credit method.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan oleh aktuaris independen adalah sebagai berikut:

The major assumptions used by the independent actuary were as follows:

2018 2017

Tingkat diskonto per tahun 8,0 % 6,9 % Annual discount Rate Tingkat kenaikan penghasilan dasar per tahun 3,0 % 3,0 % Annual salary growth rate Tingkat kecacatan 0,02 % 0,02 % Disability rate Usia pensiun 55 years 55 years Retirement age Tingkat pengunduran diri per tahun Resination rate age 18-44 tahun 5,0-15,0 % 5,0-15,0 % 18-44 years 45-54 tahun 0,0- 3,0 % 0,0- 3,0 % 45-54 years Tabel mortalita TMI III 2011 TMI III 2011 Mortality table

Liabilitas imbalan pasca-kerja Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah sesuai dengan laporan aktuaris independen tertanggal 19 Februari 2019 dan 30 Januari 2018 yaitu sebesar Rp 479.506.015 dan Rp 436.004.998 disajikan sebagai “Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan” dalam laporan posisi keuangan.

The Company's obligation for post-employment benefits as of December 31, 2018 and 2017 was in accordance with the independent actuary report date February 19, 2019 and January 30, 2018 amounting to Rp 479,506,015 and Rp 436,004,998 are presented as “Benefit-post-employment liability” in the statements of financial position.

a. Beban imbalan pasca-kerja a. Post-employment benefits expenses 2018 2017

Beban bunga 30.084.345 28.830.082 Interest expense Beban jasa kini 46.040.447 28.572.259 Current service cost

Beban yang diakui pada tahun Expense to be recognized in the berjalan 76.124.792 57.402.341 current year

b. Pendapatan komprehensif lain b. Other comprehensive income

2018 2017

Kerugian komprehensif Other comprehensive loss, lain, awal tahun 114.381.535 87.365.244 beginning of year (Keuntungan) kerugian aktuaria Actuarial (gain) loss on employee atas liabilitas imbalan kerja (32.623.775) 27.016.291 benefit liabilities

Kerugian komprehensif lain, Other comprehensive loss, akhir tahun 81.757.760 114.381.535 current year









48

14. IMBALAN PASCA-KERJA (lanjutan) 14. POST-EMPLOYMENT BENEFITS (continued) c. Perubahan liabilitas imbalan pasca-kerja c. Movement of obligation for post-

employment benefits 2018 2017

Saldo awal periode 436.004.998 351.586.366 Balance at beginning of period Beban imbalan pasca-kerja pada Post-employment benefits expense tahun berjalan 76.124.792 57.402.341 for the current year

(Pendapatan) kerugian komprehensif lain (32.623.775) 27.016.291 Other comprehensive (income) loss

Liabilitas imbalan pasca-kerja, Obligation for post-employment akhir tahun 479.506.015 436.004.998 benefits, end of year

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar dalam 100 basis poin, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap liabilitas imbalan pasca-kerja dan beban jasa kini pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates in 100 basis point, with all other variables held constant, of the obligation for post-employement and current service cost as of December 31, 2018 and 2017:

2018 2017

Kenaikan/ Penurunan/ Kenaikan/ Penurunan/

Increase Decrease Increase Decrease

Effect on the aggregate Dampak liabilitas imbalan pasca-kerja 454.657.034 506.771.752 409.833.787 464.844.425 obligation Effect on the defined benefit Dampak pada agregat biaya jasa kini 43.388.436 48.997.437 26.675.943 30.689.668 current service cost

15. MODAL SAHAM 15. SHARE CAPITAL

Komposisi pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah sesuai dengan catatan yang dibuat oleh PT Adimitra Jasa Korpora, Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's shareholders as of December 31, 2018 and 2017 that are compliant with the record of PT Adimitra Jasa Korpora, the Securities Administration Agency, are as follows:

2018

Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh/ Persentase Number of shares pemilikan/ issued and Percentage Jumlah/ Pemegang saham fully paid of ownership Total Shareholders

PT Intan Sakti Wiratama 144.000.000 21,30% 7.200.000.000 PT Intan Sakti Wiratama Masyarakat 134.517.200 19,90% 6.725.860.000 Public PT Asuransi Jiwa Kresna 130.582.800 19,32% 6.529.140.000 PT Asuransi Jiwa Kresna

PT Kresna Graha Investama Tbk 130.500.000 19,30% 6.525.000.000 PT Kresna Graha Investama Tbk PT Jesivindo Juvatama 102.600.000 15,18% 5.130.000.000 PT Jesivindo Juvatama Wecash (Asia Pacific) Pte LTD 33.800.000 5,00% 1.690.000.000 Wecash (Asia Pacific) Pte LTD

Jumlah 676.000.000 100.00 % 33.800.000.000 Total









49

15. MODAL SAHAM (lanjutan) 15. SHARE CAPITAL (continued)

2017

Jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh/ Persentase Number of shares pemilikan/ issued and Percentage Jumlah/ Pemegang saham fully paid of ownership Total Shareholders

PT Intan Sakti Wiratama 144.000.000 21,30% 7.200.000.000 PT Intan Sakti Wiratama PT Jesivindo Juvatama 136.400.000 20,18% 6.820.000.000 PT Jesivindo Juvatama PT World Index Investment 132.062.400 19,54% 6.603.120.000 PT World Index Investment PT Asuransi Jiwa Kresna 130.402.200 19,29% 6.520.110.000 PT Asuransi Jiwa Kresna

PT Asuransi Kresna Mitra Tbk 66.800.000 9.88% 3.340.000.000 PT Asuransi Kresna Mitra Tbk Masyarakat 66.335.400 9.81% 3.316.770.000 Public

Jumlah 676.000.000 100,00% 33.800.000.000 Total

16. MODAL DISETOR LAINNYA 16. OTHER PAID IN CAPITAL

Rincian per 31 Desember adalah sebagai berikut : The details as of December 31, are as follows : 2018 2017

Agio saham 65.000.000 65.000.000 Excess of selling price over par value Biaya penerbitan saham baru (267.810.333) (267.810.333) Stock issuance cost

Jumlah (202.810.333) (202.810.333) Total

17. PENDAPATAN 17. REVENUES


Pembiayaan konsumen Consumer financing Pihak berelasi 382.413.953 95.659.564 Related parties Pihak ketiga 895.961.717 950.834.452 Third parties

Jumlah 1.278.375.670 1.046.494.016 Total

Anjak piutang Factoring Pihak ketiga 2.887.472.227 2.886.451.390 Third parties

Jumlah 2.887.472.227 2.886.451.390 Total









50

17. PENDAPATAN (lanjutan) 17. REVENUES (continued)

Pendapatan pembiayaan konsumen

Akun ini seluruhnya merupakan pendapatan yang berasal dari transaksi pembiayaan barang kebutuhan konsumen yaitu kendaraan bermotor dan apartemen. Tingkat suku bunga efektif atas piutang pembiayaan konsumen untuk kontrak tahun berjalan adalah sebesar 12,5% per tahun pada tahun 2018 dan 5,99% sampai dengan 12,5% per tahun pada tahun 2017. Pendapatan anjak piutang

Akun ini seluruhnya merupakan pendapatan yang berasal dari pengalihan tagihan dari perusahaan yang mempunyai tagihan kepada pihak ketiga dengan masa antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun.

Tingkat bunga efektif atas transaksi anjak piutang adalah 14% per tahun pada tahun 2018 dan 2017.

Consumer Financing Revenue All of this account represents revenue from consumer financing for consumer need especially are motor vehicle and apartment. The effective interest rate on consumer financing receivables for the current year contracts 12.5% per annum in 2018 and 5.99% to 12.5% per annum in 2017.

Factoring Revenue All of this account represents revenue from the transfer of Companies receivables due from third parties in periods ranging from 6 month to 1 year.

Effective interest rate on factoring transactions were 14% per annum in 2018 and 2017.

18. PENDAPATAN LAIN-LAIN 18. OTHER INCOME


Keuntungan penjualan surat berharga 1.425.280.000 8.701.900.000 Gain on sale of marketable securities Bunga deposito 121.343.561 111.254.526 Interest on time deposits Jasa giro 7.994.311 7.544.995 Interest from current accounts Pendapatan penempatan jangka pendek - 10.359.590 Short-term investments income Lain-lain (17.150.394) (60.750.421) Others

Jumlah 1.537.467.478 8.770.308.690 Total









51

19. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 19. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES


Gaji dan tunjangan 2.573.525.961 2.386.036.337 Salaries and allowance Sewa 472.585.903 265.621.337 Rent Ijin dan iuran 363.010.535 371.799.668 License and permit Jasa profesional 146.930.000 196.303.302 Professional fee Penyimpanan / pengarsipan 87.450.000 86.794.125 Filing Imbalan pasca kerja 76.124.792 57.402.341 Post - employment benefits Alat tulis dan cetakan 53.536.437 57.188.433 Stationary and printing Penyusutan 53.156.249 27.012.665 Depreciation Perbaikan dan pemeliharaan aset tetap 52.143.283 33.658.135 Fixed assets repairs and maintenance Pembinaan karyawan dan rekrutmen 48.442.000 70.296.063 Employees training and recruitment Lain-lain 50.939.224 75.058.474 Others

Jumlah 3.977.844.384 3.627.170.880 Total

20. LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM DASAR 20. BASIC EARNINGS (DEFICIT) PER SHARE

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan yaitu sebagai berikut:

Basic earnings (deficit) per share amounts are calculated by dividing income (loss) for the year by the weighted average number of common stock outstanding during the year is as follows:

2018 2017

Laba (rugi) tahun berjalan (6.981.675.679) 22.694.842.479 Income (loss) for the year Rata-rata tertimbang jumlah saham Weighted average number of outstanding biasa yang beredar 676.000.000 676.000.000 common stock

Laba (rugi) per saham dasar (10,33) 33,57 Basic earnings (loss) per share

21. SEGMEN OPERASI 21. OPERATING SEGMENT

Segmen primer Perusahaan yang disajikan untuk kepentingan manajemen adalah segmen operasi dimana Perusahaan mengklasifikasikan operasinya menjadi 2 segmen berdasarkan sifat usahanya yaitu pembiayaan konsumen dan anjak piutang.

The Company's primary segment, which is presented for management's interests, is the operating segment where the Company classifies its operation into 2 segments based on the nature of its business, namely consumer financing and factoring.









52

21. SEGMEN OPERASI (lanjutan) 21. OPERATING SEGMENT (continued)

Informasi mengenai segmen operasi tersebut adalah sebagai berikut :

Information about these operating segments are as follows:

2018

Pembiayaan konsumen/ Consumer Anjak piutang/ financing Factoring Jumlah / Total Rp Rp Rp

Pendapatan segmen Segment revenues Pendapatan 1.278.375.670 2.887.472.227 4.165.847.897 Revenues Beban segmen Segment expenses Pemulihan cadangan Recovery for kerugian penurunan nilai 17.920.827 - 17.920.827 impairment losses

Jumlah beban segmen 17.920.827 - 17.920.827 Total segmen expenses Hasil segmen - - 4.183.768.724 Segment result Pendapatan lain – lain tidak Unallocated other dapat dialokasikan - - 1.537.467.478 income Beban usaha tidak Unallocated operating dapat dialokasikan - - (3.977.844.384 ) expense Laba sebelum pajak - - 1.743.391.818 Income before income tax Beban pajak - - (92.706.719) Tax expense Laba tahun berjalan - - 1.650.685.099 Income for the year

Aset segmen 13.582.542.362 19.800.000.000 33.382.542.362 Segment assets Aset tidak dapat dialokasikan - - 43.367.358.132 Unallocated assets Jumlah aset - - 76.749.900.494 Total assets Liabilitas segmen Segment liabilities Liabilitas tidak dapat dialokasikan - - 1.071.458.353 Unalocated liabilities Jumlah liabilitas - - 1.071.458.353 Total liabilities

2017


Pendapatan segmen Segment revenues Pendapatan 1.046.494.016 2.886.451.390 3.932.945.406 Revenues Beban segmen Segment expenses Pembentukan cadangan Provison for kerugian penurunan nilai (96.570.459) (150.000.000) (246.570.459) impairment losses

Jumlah beban segmen (96.570.459) (150.000.000) (246.570.459) Total segmen expenses Hasil segmen - - 3.686.374.947 Segment result Pendapatan lain – lain tidak - Unallocated other dapat dialokasikan - - 8.770.308.690 income Beban usaha tidak Unallocated operating dapat dialokasikan - - (3.627.170.880) expense Laba sebelum pajak - - 8.829.512.757 Income before income tax Beban pajak - - (135.865.730) Tax expense Laba tahun berjalan - - 8.693.647.027 Income for the year









53

21. SEGMEN OPERASI (lanjutan) 21. OPERATING SEGMENT (continued)

2017


Aset segmen 15.356.704.238 19.800.000.000 35.156.704.238 Segment assets Aset tidak dapat dialokasikan - - 48.647.577.861 Unallocated assets Jumlah aset - - 83.804.282.099 Total assets Liabilitas segmen Segment liabilities Liabilitas tidak dapat dialokasikan - - 1.144.164.279 Unalocated liabilities Jumlah liabilitas - - 1.144.164.279 Total liabilities 22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN 22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Kerangka Manajemen Risiko

Kebijakan manajemen risiko Perusahaan disusun untuk memenuhi perkembangan yang pesat dalam industri pembiayaan. Perusahaan menyadari bahwa pengelolaan kegiatan pembiayaan yang sehat dan berlandaskan tata kelola yang baik membutuhkan penerapan manajemen risiko yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Dalam penerapannya peran aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Senior Manajemen sangat menentukan efektivitas penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko yang baik secara langsung mendukung kinerja dari perusahaan, oleh sebab itu manajemen risiko menjadi elemen pendukung penting bagi Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Sasaran dan tujuan utama penerapan manajemen risiko dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi Perusahaan melalui pengelolaan risiko atas kemungkinan kerugian yang timbul dari aktivitas Perusahaan serta menjaga tingkat risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Kebijakan manajemen risiko merupakan salah satu upaya Manajemen Perusahaan untuk menjamin adanya landasan yang kuat bagi pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan sehingga kegiatan usaha dapat berjalan dalam batas risiko yang terukur untuk mencapai target peningkatan nilai pemegang saham.

Risk Management Framework The Company’s risk management policy designed to address the rapid growth in the financing services industry. The Company realizes that the sound management of financial activities and sound corporate governance grounded in efficient management principles requires the application of risk management including the process of identification, measurement, monitoring and control of risk. In applying this risk management, the Board of Commissioners, Directors and Senior Management strongly determines the effectiveness of implementation the risk management. The implementation of good risk management can support the performance of the financing company, thus risk management is an important supporting element for the Company to operate the business. The target and main purpose of the implementation of the risk management in to guard and protect the Company through the risk management of possible losses that might arise from Company activities and to maintain the level of risk to comply with Company’s policies. The risk management policy is one of the Company's management efforts to ensure a strong foundation for the implementation of operational activities so that operations can be conducted within measurable limits of risk to achieve the target of increasing shareholder value.









54

22. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Kerangka Manajemen Risiko (lanjutan)

Tujuan penerapan kebijakan manajemen risiko bagi perusahaan adalah: • Untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan

bisnis dan kegiatan pendukung Perusahaan telah memperhitungkan potensi risiko yang mungkin timbul, baik dalam bentuk risiko strategi, risiko operasional, risiko aset dan liabilitas, risiko kepengurusan, risiko tata kelola, risiko dukungan dana (permodalan) dan risiko pembiayaan.

• Untuk melakukan fungsi kontrol dan

pengelolaan terhadap seluruh risiko yang melekat pada aktivitas bisnis dalam batas-batas toleransi risiko Perusahaan yang telah ditetapkan.

• Untuk mengoptimalkan penggunaan modal

Perusahaan. • Untuk memastikan kepatuhan terhadap

seluruh peraturan yang relevan, baik itu dari Otoritas Jasa keuangan, Bursa Efek Indonesia, Kementerian Keuangan dan otoritas lainnya.

• Untuk meningkatkan nilai pemegang saham

baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Strategi untuk mendukung sasaran dan tujuan dari manajemen risiko diwujudkan dengan pembentukan dan pengembangan budaya risiko yang kuat, penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi lainnya, infrastruktur yang memadai, serta proses kerja yang terstruktur dan sehat. Budaya risiko yang kuat ini diciptakan dengan membangun kesadaran risiko yang baik, dimulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai kepada seluruh karyawan Perusahaan.

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) Risk Management Framework (continued)

The objectives of the risk management are: • To ensure that all business and support

activities in the Company’s operations have taken into consideration all potential risks that may arise, in the form of strategic risk, operational risk, asset and liabilities risk, management risk, governance risk, capital risk and financing risk.

• To perform the function of supervision and

management of all risks inherent in the Company’s business activities within the specified risk tolerance limits.

• To optimize the use of the Company’s capital. • To ensure compliance with all relevant

regulations, including regulations of Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, the Ministry of Finance and other authorities.

• To increase shareholder value over both in the

short term and in the long run.

Strategies to support the goals and objectives of risk management is developed through the formation and development of a strong risk culture, the implementation of good corporate governance practices, adequate infrastructure, as well as structured and healthy working processes. This strong risk culture is created by building a strong awareness of risk starting from the Board of Commissioners, Board of Directors and to the entire employees of the Company.









55



Sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan, Manajemen Perusahaan memiliki komitmen penuh untuk menerapkan manajemen risiko secara komprehensif yang secara esensi mencakup kecukupan kebijakan, prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Perusahaan tetap dapat terarah dan terkendali pada batasan risiko yang dapat diterima, serta tetap menguntungkan Perusahaan. Departemen Manajemen Risiko berperan aktif dalam mengkoordinasikan tindakan- tindakan pencegahan, proaktif dan responsive dengan seluruh karyawan dari berbagai tingkatan untuk mendukung penerapan manajemen risiko. Dalam penerapan manajemen risiko, Perusahaan menyadari pentingnya untuk memiliki sebuah mekanisme yang memadai dalam mengakomodasi risiko-risiko yang dihadapi oleh Perusahaan. Perusahaan memiliki mekanisme yang bertumpu pada 5 (lima) pilar manajemen risiko, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Pilar 1 : Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

dan Direksi

Pengawasan aktif tersebut tercermin sejak perencanaan bisnis tahunan, yang mencakup : • Menyetujui dan melakukan evaluasi kebijakan

manajemen risiko secara berkala; • Melakukan evaluasi dan menyetujui aktivitas

yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris atau Direksi;

• Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen

risiko termasuk penetapan otoritas dalam pemberian batasan serta tinjauan atas kualitas portofolio secara berkala;

• Adanya Komite Audit dan Manajemen Risiko

sebagai organ Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya;


As the Company engages in financing activities,

the Company’s Management is fully committed to implement comprehensive risk management, which essentially covers the adequacy of policies, procedures and methodology of risks management; hence, the Company's business activities could remain to be directed and controlled at an acceptable risk limit, at the same time the Company can still be profitable. Risk Management Department is playing an active role in coordinating preventive, proactive and responsive actions with all employees from various levels within the Company in order to support the implementation of risk management.

In the application of risk management, the

Company realizes the importance of having an adequate mechanism to accommodate the risks faced by the Company. The Company has a mechanism that rests on five (5) risk management pillars, which can be described as follows:

Pillar 1 : Active Supervision by Board of Commissioners and Directors

Active supervision is reflected starting from the annual business planning, which includes: • Approving and evaluating risk management

policies periodically; • Evaluating and approving actions that require

the approval of the Board of Commissioners or Board of Directors;

• Establishing risk management policies and

strategies, including establishment of authority in setting limits and evaluation of the quality of the portfolio on a regular basis;

• The existence of the Audit Committee and Risk

Management Committee as an organ of the Board of Commissioners in carrying out its oversight responsibilities;









56



Pilar 2 : Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan

Penetapan Batasan

Perusahaan menyusun kebijakan-kebijakan terkait manajemen risiko yang diperiksa secara berkala dan selalu disesuaikan dengan keadaan usaha terkini. Kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam Standar Operasional Prosedur, Surat Ketetapan Direksi dan Memo Internal yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Perusahaan juga memiliki kebijakan-kebijakan mengenai batasan persetujuan/otorisasi untuk transaksi kredit maupun yang bukan transaksi kredit. Pilar 3 : Kecukupan Proses Identifikasi,

Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko di Perusahaan yang digunakan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Departemen Manajemen Risiko adalah pihak yang berfungsi memantau dan menganalisa tingkat dan arah masing-masing risiko.

Pilar 4 : Sistem Informasi Manajemen Risiko

Perusahaan memiliki perangkat untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengawasi risiko terutama risiko pembiayaan dan risiko operasional melalui mekanisme pelaporan dan sistem informasi manajemen yang ada. Selain itu, Perusahaan terus mengembangkan sistem teknologi informasi dengan tujuan mampu menyediakan data/informasi secara cepat, akurat dan real time online kepada pihak Manajemen.


Pillar 2 : Adequacy of Policy, Procedure and

Application of Limits Determination The Company formulates policies related to risk management which are checked regularly and continually adapted to current business conditions. The policies are translated into the Standard Operating Procedures and Internal Memos which are distributed to all employees. The Company also has policies regarding restrictions approval/authorization limits for credit transactions and non-credit transactions. Pillar 3 : Adequacy of Identification Process,

Assessment, Monitoring and Risks Control

The processes of identification, assessment, monitoring and risks control are the main components of the process of risks management implementation in the company which is used to analyze resources and potential risks along with the impacts. Risk Management Department is a division responsible to analyze the level, trend, and course of the risk.

Pillar 4 : Information System of Risk

management The Company has tools to identify, assess and monitor risks, particularly credit risk and operational risk through the existing reporting mechanism and the management information systems also through regular meetings of Audit Committee and Risk Management Committee. In addition, the Company’s main information technology system is able to provide, quick, accurate and in real time online data/information for Management.









57



Pilar 5 : Sistem Pengendalian Internal yang

Menyeluruh

Perusahaan memiliki Divisi Audit Internal yang secara independen melaporkan proses dan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Komisaris dan Direktur. Akuntabilitas dari Divisi Audit Internal mencakup: • Menyediakan hasil penilaian atas kecukupan

dan efektifitas dari semua proses yang ada di dalam Perusahaan;

• Melaporkan masalah-masalah penting yang

terkait dengan proses pengendalian aktivitas di dalam Perusahaan termasuk perbaikan yang harus dilakukan;

• Koordinasi dengan fungsi pengendali dan

pengawasan lainnya (manajemen risiko, kepatuhan, hukum dan audit eksternal).

Perusahaan memiliki eksposur terhadap risiko-risiko sebagai berikut : a. Risiko Strategi; b. Risiko Operasional; c. Risiko Aset dan Liabilitas; d. Risiko Kepengurusan; e. Risiko Tata Kelola; f. Risiko Dukungan Dana; dan g. Risiko Pembiayaan.


Pillar 5 : Comprehensive Internal Control The Company has an Internal Audit Division, which independently reports the process and results of its investigations to the Board of Commissioners and the President Director. The accountability of the Internal Audit Division includes: • Providing an assessment of the adequacy and

effectiveness of all existing processes within the Company;

• Reporting on key issues related to the process

of monitoring activities within the Company, including potential improvements to these processes;

• Coordinating with other control and oversight

functions (risk management, compliance, legal and external audit).

The Company has exposure to the following risks are as follows: a. Strategic Risk; b. Operational Risk; c. Asset dan Liabilities Risk; d. Management Risk; e. Governance Risk; e. Capital Risk; and f. Financing Risk.

Risiko Strategis

Risiko strategis merupakan risiko akibat ketidaktepatan penetapan dan pelaksanaan strategi Perusahaan, termasuk kurang responsifnya Perusahaan terhadap perubahan eksternal. Pengelolaan risiko strategis, dimulai dengan pembuatan business plan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan Perusahaan. Selanjutnya Perusahaan secara berkala melakukan analisa pencapaian target yang telah ditetapkan untuk dapat ditentukan tindak lanjutnya.

Strategic Risk Strategic risk is a risk of inappropriate determination and implementation of Company’s strategies, including Company’s lack of response to external changes. Managing strategic risk, starts with preparing business plan to optimize Company’s income potential. Furthermore, the Company periodically analyzes target achievement thus follow-ups can be determined.









58


Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan kegagalan proses internal, kesalahan yang disebabkan manusia (human error), kegagalan sistem ataupun permasalahan-permasalahan yang berdampak pada operasi Perusahaan. Penanganan risiko operasional dalam Perusahaan dilakukan dengan 3 (tiga) langkah, yaitu: • Pengidentifikasian risiko • Pengukuran risiko • Manajemen, pengawasan dan pengendalian

risiko Ketiga langkah di atas merupakan satu kesatuan proses yang tidak terpisahkan dan diterjemahkan Perusahaan dalam mekanisme manajemen risiko operasional sebagai berikut: • Pengertian yang jelas oleh semua lini yang

terkait terhadap risiko yang melekat pada setiap tahapan proses kegiatan operasional yang berhubungan terutama dengan persetujuan dan pencairan pembiayaan, pelayanan konsumen, pencatatan pembukuan dan penyusunan laporan.

• Pembagian tugas yang jelas dan terpisah antara

pelaksana dan kontrol. Sebagai pelaksana, aktivitas yang dikerjakan berdasarkan Standard Operating Procedures (SOP) baku Perusahaan,

sedangkan fungsi kontrol memastikan aktivitas sudah memenuhi persyaratan yang digariskan oleh SOP.

• Perusahaan sedang mengembangkan Sistem

Teknologi Informasi yang terintergrasi sehingga dengan demikian pihak manajemen dapat memonitor seluruh aktivitas operasional secara langsung, dan dengan cepat dapat mengambil keputusan strategis dan tepat untuk memitigasi kemungkinan risiko yang terjadi akibat kelalaian, tidak berfungsinya sistem, maupun penyimpangan dari pelaksanaan SOP dan/atau kebijakan Perusahaan.

• Perusahaan senantiasa mengembangkan kemampuan dan pengetahuan karyawannya dengan berbagai pelatihan untuk menekan semaksimal mungkin frekuensi kesalahan manusia dan sistem operasional yang berdampak terhadap kerugian finansial bagi perusahaan.

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Operational Risk Operational risk is the risk caused by shortcomings and failures of internal processes, human errors, system failures or problems that could bring impact to the Company's operations. The operational risks in the Company are handled through 3 (three) steps as follows:

• Risk identification • Risk measurement • Risk management, supervision and control The three steps above are inseparable unified processes. The steps above have been converted to the Company's operational risk management mechanism as follows: • A clear understanding by all lines concerned

regarding the risk inherent in each stage of the processes of operational activities relating primarily to the approval and disbursement of financing, customer service, accounting records and preparation of reports.

• A clear separation of duties between executors

and overseers. Executors, carry out activities based on the Company’s Standard Operating Procedures (SOP), while the oversight functions ensure that the activities are done in accordance with the requirements outlined by the SOP.

• The Company uses Information Technology Systems from a leading company Sigma to ensure the continuity and the smooth operation of the system. The Company has implemented the system on line and in real time so that management can monitor all operational activities directly and can quickly make the right strategic decisions to reduce possible risks that may arise from negligence, system failure, or deviations in implementation of SOPs and/or Company policy.

• The Company continuously develops the skills

and knowledge of its employees through various types of training through suppressing as much as possible the frequency of human error and operational system errors and the financial losses thereby incurred.









59


Risiko Aset dan Liabilitas

Risiko aset dan liabilitas adalah risiko yang timbul karena kegagalan pengelolaan aset dan liabilitas serta ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas yang disebabkan adanya pergerakan suku bunga dan nilai tukar dari portofolio yang dimiliki Perusahaan yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban kepada debitur.

Untuk mengatasi perubahan tingkat suku bunga dan menentukan suku bunga yang dikenakan kepada konsumen, Perusahaan selalu memonitoring perkembangan ekonomi khususnya ekonomi dalam negeri. Hal ini untuk mencegah risiko yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Perusahaan tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan dalam mata uang asing dan tidak mempunyai hutang bank.

Tabel berikut menggambarkan rincian berdasarkan suku bunga tetap atas aset keuangan (cadangan penurunan nilai bruto) dan liabilitas keuangan Perusahaan yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal repricing atau tanggal jatuh tempo kontraktual untuk melihat dampak perubahan tingkat suku bunga.


Asset and Liability Risk Assets and liabilities risk is a risk arising from failure of assets and liabilities management and mismatch between asset and liabilities caused by movements of interest rates and foreign exchange of Company’s portfolio thus creating shortage of funds which may hinder the Company from fulfilling its liabilities.

In order to cope with changes in interest rates and currencies, as well as to cover the interest rates charged to consumers, The company always monitor the economic development, especially the domestic economy. This is to prevent the risk of potential negative impact on the Company's financial performance. The Company has no financing business activities in any foreign currencies and has not bank loan.

The following table describes the details based on fixed interest Company’s financial assets (gross of allowance for impairment) and liabilities based on interest bearing, classified by, whichever is earlier, between repricing dates and contractual maturity dates to show the impact of interest rate changes:

2018

Suku bunga tetap/Fixed interest Sampai dengan

1 bulan/ >1-12 bulan/ >1 tahun/ Jumlah/

Until 1 month >1-12 months >1 years Total

Aset keuangan Financial assets Kas dan setara kas 4.612.982.670 - - 4.612.982.670 Cash and cash equivalents Piutang pembiayaan Consumer financing konsumen - neto 273.149.198 2.357.082.744 11.089.507.818 13.719.739.760 receivables – net Tagihan anjak piutang-neto - 20.000.000.000 - 20.000.000.000 Factoring receivables-net Piutang lain-lain 463.915.973 - - 463.915.973 Other receivables

Jumlah 5.350.047.841 22.357.082.744 11.089.507.818 38.796.683.403 Total

2017

Suku bunga tetap/Fixed interest Sampai dengan

1 bulan/ >1-12 bulan/ >1 tahun/ Jumlah/

Until 1 month >1-12 months >1 years Total

Aset keuangan Financial assets Kas dan setara kas 2.412.465.830 - - 2.412.465.830 Cash and cash equivalents Piutang pembiayaan Consumer financing konsumen - neto 313.543.520 2.739.251.041 12.459.027.902 15.511.822.463 receivables – net Tagihan anjak piutang-neto - 20.000.000.000 - 20.000.000.000 Factoring receivables-net Piutang lain-lain 690.647.586 - - 690.647.586 Other receivables

Jumlah 3.416.656.936 22.739.251.041 12.459.027.902 38.614.935.879 Total









60


Risiko Aset dan Liabilitas (lanjutan)

Perusahaan terpapar risiko suku bunga yang tidak signifikan karena piutang pembiayaan konsumen dan anjak piutang. Aset dan liabilitas keuangan Perusahaan yang terpapar risiko suku bunga atas nilai wajar dan risiko suku bunga atas arus kas dijelaskan dalam Catatan 5 dan 6. Analisis Sensitivitas

Dalam pemberian fasilitas pembiayaannya, selama ini perusahaan masih menggunakan dana sendiri selain menggunakan dana sendiri. Saldo kas setiap hari diatur sedemikian rupa sehingga cukup untuk minimal menutupi kebutuhan dana pembiayaan satu hari.

Risiko Kepengurusan

Risiko kepengurusan adalah risiko kegagalan Perusahaan dalam mencapai tujuan Perusahaan akibat kegagalan Perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Proses penunjukan dan pemberhentian pengurus Perusahaan senantiasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pengelolaan risiko kepengurusan, Perusahaan memastikan komposisi dan proporsi pengurus Perusahaan mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan. Kompetensi dan integritas pengurus harus memadai dan menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang pengurus. Perusahaan melaksanakan pendidikan secara berkala untuk pengurus Perusahaan, selain sebagai syarat keberlanjutan fit and proper test, pendidikan berkala ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas pengurus Perusahaan, termasuk pemahaman dibidang pengelolaan risiko.

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) Asset and Liability Risk (continued)

The Company is not significantly exposed to interest rate risk because its consumer financing receivables and factoring. The Company’s financial assets and liabilities that are exposed to fair value interest rate risk and cash flow interest rate risk are detailed in Notes 5 dan 6. Sensitivity Analysis

In its financing activities, the Company is still using its own funds in addition to using its own funds. The daily cash balance is arranged in such a way that it is sufficient to at least cover the needs of a one-day financing fund.

Management Risk Management risk is a risk of the Company failing to achieve its goals due to the inability of the Company to establish a prime set of employees which have sufficient competency and integrity. The processes of selection and discharge of the management members are conducted based on regulations. In managing management risk, the Company ensure that the composition and the proportion of the management members meet the Company requirement. The competency and the integrity of the management members must be adequate to support their roles. The Company periodically provides education and training to its management; aside as a requirement for the fit and proper test, those are also held as means to enhance the competencies and the capabilities of Company’s Management including understanding of risk management









61


Risiko Tata Kelola

Risiko tata kelola adalah potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (good governance), ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan. Perusahaan memberikan komitmen penuh untuk menerapkan tata kelola Perusahaan yang baik dalam proses bisnis dan seluruh aspek pengelolaan Perusahaan, karena Perusahaan menyadari bahwa kemajuan suatu Perusahaan terbentuk dengan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik. Perusahaan senantiasa melakukan penyempurnaan dalam meningkatkan tata kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan yang ada. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik merupakan landasan dasar dalam pembentukan sistem pengelolaan Perusahaan.

Dalam penerapan tata kelola Perusahaan yang baik, Perusahaan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Berikut penerapan-penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagai berikut: 1. Keterbukaan (Transparansi)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan kegiatan usaha, Perusahaan menyediakan informasi yang cukup dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pihak-pihak terkait.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pimpinan Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

3. Tanggung jawab (Responsibilitas)

Perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta harus mentaati peraturan perundangan yang berlaku sehingga kesinambungan usaha dapat terpelihara dalam jangka panjang.


Governance Risk Governance risk is a risk of the Company failing to carry out good governance practices in the Company, incorrect management style, control environment and behavior from all parties who is directly or indirectly related to the Company. The Company gives full commitment to implement good corporate governance in its business process and the whole aspect of Company management, because the Company is aware that the advancement of a Company is based on good corporate governance implementation. The Company continuously improve its corporate governance to respond with current developments. The implementation of good corporate governance principles is the basis to shape Company’s management system.

To implement good corporate governance, the company refers to the Rules of Financial Services Authority (OJK) No. 30/POJK.05/2014 Regarding Good Corporate Governance for Financing Company. The implementation of good corporate governance principles are as follows: 1. Transparency

To preserve objectivity, the Company provides sufficient and relevant information which is accesible and understandable by the user.

2. Accountability Accountability is a requirement to achieve

continuous performance. The Company management transparently and fairly responsible to their performances.

3. Responsibility The company has responsibilities towards

society and environment and shall comply with the laws and regulations thus it may preserve the business in long term.









62


Risiko Tata Kelola (lanjutan)

4. Independensi

Untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing- masing organ Perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan

Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Risiko Dukungan Dana (Permodalan)

Risiko Dukungan Dana (Permodalan) adalah risiko yang timbul karena ketidakcukupan permodalan dan keterbatasan tambahan permodalan yang menyebabkan perusahaan tidak mampu menyerap kerugian tidak terduga akibat pengelolaan aset dan liabilitas Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko dana (permodalan) untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Perusahaan terdiri dari modal disetor, modal saham dan saldo laba. Direksi Perusahaan secara berkala melakukan penelaahan atas struktur pemodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari review ini, Dewan Direksi mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan. Perusahaan menjaga gearing ratio sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelengaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, jumlah maksimum gearing ratio adalah sebesar 10.


Governance Risk (continued)

4. Independency

To implement good corporate governance principles, the Company must be managed independently so that each Company’s organ are not dominate each other and it is free from external interferences.

5. Fairness and Equality In running its business, the Company shall

maintain fairness and equality of relevant parties’ interests.

Capital Risk Capital Risk is a risk of lack of funds/capital which leads to inability of the Company to absorb unforeseen losses caused by asset and/or liability managements failure by the Company. The Company manages capital risk to ensure its going concern other than maximizing shareholder profits by optimizing debt and equity. The Company's capital structure consists of paid up capital, share capital and retained earnings. Directors regularly conduct a review of the Company's capital structure. As part of this review, the Board of Directors consider the cost of capital and related risks. Based on article 46 of the Financial Service Authority of The Republic of Indonesia Regulation No. 29/POJK.05/2014 dated November 19, 2014 Pertaining to Business Performance of Financing Company, the maximum amount of gearing ratio is 10.









63


Risiko Dukungan Dana (Permodalan) (lanjutan)

Gearing ratio pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:


Capital Risk (continued)

Gearing ratio as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

2018 2017

Pinjaman - - Debt Ekuitas 75.678.442.141 82.660.117.820 Equity Gearing ratio - - Gearing ratio

Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak debitur (counterparty) dalam memenuhi kewajibannya.

Risiko pembiayaan merupakan risiko utama karena Perusahaan bergerak dalam bidang anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Secara langsung, Perusahaan menghadapi risiko seandainya konsumen tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam melunasi kredit sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara konsumen dengan Perusahaan. Oleh karenanya Perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip “Benar dari Awal” yang diterapkan oleh Perusahaan merupakan pencerminan dari sikap kehati-hatian ini. Perusahaan menerapkan proses pemberian kredit yang ketat, antara lain survei calon konsumen, verifikasi data konsumen, dan persyaratan uang muka yang berlaku. Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition) sudah merupakan standar dalam setiap analisa kelayakan konsumen. Juga pemilihan dan analisa Dealer/Showroom atau vendor merupakan

kesatuan dari analisa persetujuan proses pembiayaan. Analisa calon Konsumen dan pemantauan Konsumen secara menyeluruh, Perusahaan menggunakan survei internal untuk validasi informasi calon konsumen dan survei yang telah dilakukan oleh marketing (CMO) tanpa mengurangi kecepatan dalam mengambil keputusan persetujuan pembiayaan. Perusahaan pun melakukan pemantauan karakteristik pembayaran angsuran dari konsumen, status jaminan dan kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi sumber penghasilan konsumen sehingga konsumen yang akan bermasalah dapat diantisipasi lebih awal.

Financing Risk Financing risk is a risk of borrowers (counterparty) failing to fulfil their liabilities.

Financing risk is a major risk because the Company is engaged in factoring receivable and consumer financing. The Company faces risks directly when consumers are not able to fulfill their obligations in paying off loans already agreed upon in the contract between consumers and the Company. Therefore the Company applies the precautionary principle. The “Right from the Beginning” principle adopted by the Company is a reflection of this attitude of prudence. The Company applies a rigorous credit process, including surveys of potential customers, verification of customer data, and applicable requirements for down payments. The 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition) principles have become standard in every consumer feasibility analysis. Selection and analysis Dealer/Showroom or vendor is also an integral part of the financing process analysis. In its analysis of prospective consumers and monitoring of consumers as a whole, the Company uses an internal survey service to validate information on prospective consumers and a survey conducted by marketing (CMO) without reducing the speed of financing approval decisions. The Company also monitors the characteristics of consumer installment payments, insurance status, and other conditions that may affect the consumer's income sources so that consumers who might pose problems can be recognized early.









64


Risiko Pembiayaan (lanjutan)

Berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko pembiayaan dan analisa konsentrasi risiko pembiayaan Perusahaan. I. Eksposur maksimum terhadap risiko

pembiayaan Eksposur Perusahaan terhadap risiko

pembiayaan hampir seluruhnya berasal dari piutang pembiayaan konsumen dan anjak piutang, dimana eksposur maksimum terhadap risiko pembiayaan sama dengan nilai tercatat dengan menggunakan nilai gross.

II. Analisis konsentrasi risiko pembiayaan Konsentrasi risiko pembiayaan timbul ketika

sejumlah konsumen bergerak dalam aktivitas usaha yang sama atau aktivitas dalam wilayah geografis yang sama, atau ketika mereka memiliki karakteristik yang sejenis yang akan menyebabkan kemampuan untuk memenuhi liabilitas kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi atau yang lainnya.

Perusahaan bergerak di bidang usaha pembiayaan yang pelanggannya mayoritas adalah badan usaha dan tidak terkonsentrasi pada wilayah geografis tertentu, kecuali untuk anjak piutang. Untuk usaha anjak piutang dan pembiayaan konsumen, proses pemberian kredit dijalankan sangat ketat, mulai dari survei calon konsumen, verifikasi data konsumen serta pemberian uang muka sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga risiko yang mungkin timbul dapat dikendalikan dengan baik. Perusahaan juga menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaiman diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank.

22. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued) Financing Risk (continued)

The following are the Company’s maximum exposure to financing risk and financing risk concentration analysis. I. Maximum exposure to financing risk

The Company’s financing risk exposure is almost entirely derived from consumer financing and factoring, where the maximum financing risk exposure is equal to the carrying amount with gross amount.

II. Financing risk concentration analysis

Concentration of financing risk arises when a number of consumers operate in the same business activity or in activities within the same geographic area, or when they have similar characteristics that would cause the ability to meet contractual obligations to be equally affected by changes in economic or other conditions.

The Company is engaged in the financing business the majority of whose clients are individuals and not concentrated in any certain geographic areas, except for finance lease. For consumer finance and finance lease business, the process for extending credit is very strict, with the survey of prospective customers, verification of customer data, and down payments based on conditions applied, so the risks that might arise can be controlled properly.

The Company is also implementing Anti-Money- Laundering and Terrorism-Funding-Prevention Programs in respect to the regulation based on Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Art. 12/POJK.01/2017 regarding The Anti-Money- Laundering and Terrorism-Funding-Prevention Programs Implementation by Non-Banks Financial Services Providers.









65



Tabel berikut menggambarkan jumlah risiko pembiayaan dan konsentrasi risiko atas tagihan anjak piutang dan piutang pembiayaan konsumen yang dimiliki Perusahaan:


Financing Risk (continued) The following table illustrates the amount of financing risk and concentration risk on consumer financing receivables, finance lease factoring receivables and factory receivables held by the Company:

2018 2017

Piutang pembiayaan konsumen Consumer financing receivables Korporasi 3.540.371.494 4.704.231.003 Corporation Individu 20.336.795.100 21.851.436.171 Individual Sub jumlah 23.877.166.594 26.555.667.174 Sub total

Tagihan anjak piutang Factoring receivables Korporasi 22.513.180.704 28.150.228.260 Corporation Individu - - Individual Sub jumlah 22.513.180.704 28.150.228.260 Sub Total

Jumlah 46.390.347.298 54.705.895.434 Total

Tabel berikut merupakan rincian nilai dari agunan yang dimiliki oleh Perusahaan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

The following tables detail the Company’s collateral held as security as of December 31, 2018 and 2017:

2018

Pembiayaan Anjak Piutang Pinjaman konsumen/ Piutang/ lain-lain/ karyawan/ Consumer Factoring Other Employee Jumlah/ Finance receivables receivables loan Total

Eksposur kredit 13.719.739.760 20.000.000.000 467.086.113 - 34.186.825.873 Credit exposure Nilai jaminan 25.273.627.700 22.513.180.704 467.086.113 - 48.253.894.517 Collateral value Total eksposur tanpa Total Unsecured jaminan kredit - - - - - credit exposure Porsi eksposur kredit Unsecured portion tanpa jaminan kredit - - - 0% 0% of credit exposure Tanah dan bangunan 17.562.887.700 - - - 17.562.887.700 Land and building Kendaraan 7.710.740.000 - - - 7.710.740.000 Vehicle Piutang - 22.513.180.704 - - 22.513.180.704 Receivables Lainnya - - 467.086.113 - 467.086.113 Others Jumlah 25.273.627.700 22.513.180.704 467.086.113 - 48.253.894.517 Total









66




Financing Risk (continued)

2017

Pembiayaan Anjak Piutang Pinjaman konsumen/ Piutang/ lain-lain/ karyawan/ Consumer Factoring Other Employee Jumlah/ Finance receivables receivables loan Total

Eksposur kredit 15.511.822.463 20.000.000.000 693.817.726 600.000 36.206.240.189 Credit exposure Nilai jaminan 27.385.822.700 28.150.228.260 693.817.726 - 56.229.868.686 Collateral value Total eksposur tanpa Total Unsecured jaminan kredit - - - 600.000 600.000 credit exposure Porsi eksposur kredit Unsecured portion tanpa jaminan kredit - - - 100% 0% of credit exposure Tanah dan bangunan 18.062.887.700 - - - 18.062.887.700 Land and building Kendaraan 9.322.935.000 - - - 9.322.935.000 Vehicle Piutang - 28.150.228.260 - - 28.150.228.260 Receivables Lainnya - - 693.817.726 - 693.817.726 Others Jumlah 27.385.822.700 28.150.228.260 693.817.726 - 56.229.868.686 Total

23. MANAJEMEN MODAL 23. CAPITAL MANAGEMENT

Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, sehingga Perusahaan tetap memberikan imbal hasil bagi pemegang saham dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya modal (cost of capital).

The Companys objective in managing its capital is to keep the Company’s capability in maintaining its going concern, so the Company could distribute the return to shareholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

Dalam mengelola permodalan, Perusahaan melakukan analisa secara bulanan untuk memastikan bahwa Perusahaan tetap mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.012/2006 tertanggal 29 September

In managing capital, the Company conducts monthly analysis to ensure that the Company complies with the Regulation of the Ministry of Finance Republic of Indonesia No. 84/PMK.012/2006 dated September 29, 2006

2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yang diantaranya mengatur ketentuan sebagai berikut:

1. Modal disetor Perusahaan minimum sebesar

Rp 100.000.000.000.

2. Perusahaan Pembiayaan yang melakukan perubahan pemegang saham, sementara modal disetornya kurang dari Rp 100.000.000.000, wajib menyesuaikan modal disetor.

regarding Finance Companies which have some provisions as follows:

1. The Companys paid-up capital of minimum

Rp 100,000,000,000.

2. Finance Company that changes its shareholders, while the paid capital of less than Rp 100,000,000,000, required to adjust the paid up capital.









67

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 Bab XIII Pasal 37(2) yaitu Perusahaan pembiayaan berbadan hukum perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha sebelum OJK ini ditetapkan dan memiliki Ekuitas di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memiliki ekuitas dengan tahapan sebagai berikut: a. Paling sedikit sebesar Rp 40.000.000.000

paling lambat 31 Desember 2016 dan b. Paling sedikit sebesar Rp 100.000.000.000

paling lambat tanggal 31 Desember 2019.

Per 31 Desember 2018 ekuitas Perusahaan adalah sebesar Rp 75.678.442.141.

Rasio yang digunakan Perusahaan untuk memonitor permodalan adalah rasio imbal hasil ekuitas.

Regulation of the Financial Services Authority No. 29 / POJK.05 / 2014 Chapter XIII of Article 37 (2) is a finance company incorporated limited liability company has been getting a business license before the FSA was set and has Equity under the provisions referred to in paragraph (1) letter a, shall have equity with the following stages: a. At least Rp 40,000,000,000 later than

December 31, 2016 and b. At least Rp 100,000,000,000 at the latest on

December 31, 2019.

As of December 31, 2018 the Company's equity amounted to Rp 75,678,442,141.

Ratio used by the Company to monitor capital is return on equity ratio.

Rasio imbal hasil ekuitas dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perusahaan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan melalui perbandingan antara laba bersih dengan modal sendiri.

Return on equity ratio is used to identify the Company’s capability to earn profit from the invested equity and is reflected through the comparison between net income to equity.

23. MANAJEMEN MODAL (lanjutan)

3. Dalam hal pemegang saham Perusahaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk badan hukum dan pemegang saham badan hukum tersebut berubah sehingga terdapat pemegang saham baru diatas 50 (lima puluh persen), maka Perusahaan Pembiayaan wajib menyesuaikan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam no 2.

4. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan

hukum, jumlah penyertaan modal pada Perusahaan pembiayaan ditetapkan setinggi-tingginya 50% dari modal sendiri.

23. CAPITAL MANAGEMENT (continued)

3. In terms of financing the Company's shareholders as referred in clause (2) a legal entity and legal entity shareholder is changed so that new shareholders are above 50 (fifty percent), the Financing Company must adjust capital as referred to in No. 2.

4. For shareholders in the form of a legal entity, the amount of capital investment in finance Companies set maximum of 50% of its own capital.









68

24. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN 24. FAIR VALUE OF FINANCIAL INTRUMENTS

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

The following table sets out a comparison of the carrying amounts and fair value of the Company’s financial instruments that are carried in the financial statements as of December 31, 2018 and 2017:

2018

Aset keuangan Pinjaman yang tersedia untuk Utang dan diberikan dan dijual/Financial pinjaman/ piutang/Loans assets available Loans and Nilai tercatat/ Nilai wajar/

and receivables for sale borrowings Carrying value Fair value Aset keuangan Financial assets Cash and cash Kas dan setara kas 4.612.982.670 - - 4.612.982.670 4.612.982.670 equivalents Piutang pembiayaan Consumer financing konsumen - neto 13.582.542.362 - - 13.582.542.362 13.582.542.362 receivables - net Tagihan anjak piutang Factoring receivables -neto 19.800.000.000 - - 19.800.000.000 19.800.000.000 -net Piutang lain-lain 467.086.113 - - 467.086.113 467.086.113 Other receivables Investment in marketable Investasi efek tersedia securities available untuk dijual - 37.867.250.000 - 37.867.250.000 37.867.250.000 for sale Jumlah aset keuangan 38.462.611.145 37.867.250.000 - 76.329.861.145 76.329.861.145 Total financial assets

Liabilitas keuangan Financial liabilities Utang lain-lain - - 212.407.092 212.407.092 212.407.092 Other payables Beban masih harus dibayar - - 137.091.354 137.091.354 137.091.354 Accrued expenses Jumlah liabilitas Total financial keuangan - - 349.498.446 349.498.446 349.498.446 liabilities

2017

Aset keuangan Pinjaman yang tersedia untuk Utang dan diberikan dan dijual/Financial pinjaman/ piutang/Loans assets available Loans and Nilai tercatat/ Nilai wajar/

and receivables for sale borrowings Carrying value Fair value Aset keuangan Financial assets Cash and cash Kas dan setara kas 2.416.095.980 - - 2.416.095.980 2.416.095.980 equivalents Piutang pembiayaan Consumer financing konsumen - neto 15.356.704.238 - - 15.356.704.238 15.356.704.238 receivables - net Tagihan anjak piutang Factoring receivables -neto 19.800.000.000 - - 19.800.000.000 19.800.000.000 -net Piutang lain-lain 694.417.726 - - 694.417.726 694.417.726 Other receivables Investment in marketable Investasi efek tersedia securities available untuk dijual - 45.120.800.000 - 45.120.800.000 45.120.800.000 for sale Jumlah aset keuangan 38.267.217.944 45.120.800.000 - 83.388.017.944 83.388.017.944 Total financial assets

Liabilitas keuangan Financial liabilities Utang lain-lain - - 186.670.917 186.670.917 186.670.917 Other payables Beban masih harus dibayar - - 118.697.299 118.697.299 118.697.299 Accrued expenses Jumlah liabilitas Total financial keuangan - - 305.368.216 305.368.216 305.368.216 liabilities









69

Metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar adalah sebagai berikut:

The following methods and assumptions are used to estimate the fair values:

Nilai wajar kas dan setara kas, tagihan anjak piutang, piutang lain-lain, utang lain-lain dan beban masih harus dibayar, mendekati nilai tercatat karena jangka waktu tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. Investasi efek tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajar mengacu pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif (diklasifikasikan sebagai instrumen keuangan dengan hirarki nilai wajar tingkat 1).

The fair value of cash and cash equivalents, factoring, other receivables, others payable and accrued expenses, approximate their carrying amounts largerly due to short-term maturities of these instruments.

Investment in marketable securities available for sale are carried at fair value using the quoted prices published in the active market (classified as financial instrument with fair value hierarchy level 1).

Nilai wajar piutang pembiayaan konsumen dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga efektif.

The fair value of consumer financing receivables, are determined by discounting cash flows using effective interest rate.

25. SALDO LABA TELAH DITENTUKAN

PENGGUNAANNYA

25. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan telah membentuk cadangan umum sejumlah Rp 2.450.000.000 dan Rp 2.400.000.000 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 1/1995 yang telah digantikan dengan Undang - Undang No. 40/2007 efektif tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengharuskan Perusahaan di Indonesia untuk membuat penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Undang-Undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk penyisihan cadangan umum minimum tersebut.

As of December 31, 2018 and 2017 the Company had provided additional general reserve of Rp 2,450,000,000 and Rp 2,400,000,000 in accordance with Law of the Republic of Indonesia No. 1/1995 which had been replaced with the Law No. 40/2007 effective on August 16, 2007 regarding the Limited Liability Company, which requires Indonesian companies to set up a reserve from net income until reaching at least 20% of the Company’s issued and paid up share capital. There is no set period of time over which this amount should be provided.

Berdasarkan akta Notaris Rudy Siswanto, S.H., No. 16 tanggal 29 Juni 2018, dari laba tahun berjalan tahun 2017 disisihkan sebesar Rp 50.000.000 untuk dana cadangan.

Berdasarkan akta Notaris Rudy Siswanto, S.H., No. 29 tanggal 29 Mei 2017, dari laba tahun berjalan tahun 2016 disisihkan sebesar Rp 50.000.000 untuk dana cadangan.

Based on Notarial deed No. 16 of public notary Rudy Siswanto, S.H., dated June 29, 2018, part of income for the year in 2017 amounting to Rp 50,000,000 was allocated to the appropriated retained earnings.

Based on Notarial deed No. 29 of public notary Rudy Siswanto, S.H., dated May 29, 2017, part of income for the year in 2016 amounting to Rp 50,000,000 was allocated to the appropriated retained earnings.









70

26. TRANSAKSI DENGAN PIHAK – PIHAK BERELASI

26. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Rincian akun dan transaksi signifikan dengan

pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: Account details and significant transactions with

related parties are as follows: Hubungan/ Persentase (%)/ Persentase (%)/ Relation 2018 Percentage (%) 2017 Percentage (%)

Komisaris independen (Ketua Komite Audit)/ Independent Piutang pembiayaan Commissioner Consumer financing konsumen (Head of Audit receivables Yugi Prayanto Committee) 189.089.569 0,25 283.670.903 0,34 Yugi Prayanto

Pemegang Saham/ PT Asuransi Jiwa The Company PT Asuransi Jiwa Kresna shareholders 259.592.150 0,34 453.758.639 0,54 Kresna Pemegang Saham/ PT Kresna Graha The Company PT Kresna Graha Investama shareholders 2.116.394.988 2,76 - - Investama

27. INFORMASI LAINNYA

27. OTHER INFORMATION

Pada tanggal 27 Desember 2018, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan No. 35/POJK.05/2018 sebagai pengganti POJK No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Sehubungan dengan peraturan ini Perusahaan memberikan perhatian terhadap BAB XVIII, Pasal 87 ayat (1) Perusahaan pembiayaan yang berbentuk badan hukum : a. Perseroan terbatas wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp 100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2019, sedangkan ekuitas Perusahaan sesuai dengan laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 75.678.442.141 dengan demikian untuk memenuhi peraturan OJK ini Perusahaan harus meningkatkan ekuitasnya sesuai dengan jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2019.

On December 27, 2018, the Indonesian Financial Services Authority issued a No. 35/POJK.05/2018 as a substitute for POJK No. 29/POJK.05/2014 concerning the Operation of the Business of a Financing Company. In connection with this regulation the Company pays attention to Chapter XVIII, Article 87 paragraph (1) Financing companies in the form of legal entities: a. The limited liability company must have equity of at least Rp 100,000,000,000 (one hundred billion Rupiah) no later than December 31, 2019, while the Company's equity in accordance with the statement of financial position as of December 31, 2018 is Rp 75,678,442,141 increase its equity in accordance with the above amount no later than December 31, 2019.

28. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH

DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

28. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Perseroan bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current financial statements are disclosed below. The Company intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective.









71

28. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)

28. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE (continued)

PSAK 71: Instrumen Keuangan, berlaku

efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan. PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit yang diharapkan untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

PSAK 71: Financial Instruments, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted. This PSAK provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting information more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introduce a more general requirements based on management's judgment.

• PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan

Pelanggan, berlaku efektif tanggal 1 Januari 2020 dan dapat diadopsi retrospektif penuh atau retrospektif yang dimodifikasi.

Standar akuntansi ini mengharuskan entitas menerapkan model 5-langkah dalam mengakui pendapatan. entitas harus mengindentifikasi pelaksanaan obligasi yang disyaratkan tiap kontrak dengan pelanggan, termasuk pertimbangan variabel, dan hanya mengakui pendapatan sesuai harga transaksi yang dialokasi/ditentukan pada saat pelaksanaan obligasi dipenuhi.

• PSAK 73: Sewa, berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 dan dapat diadopsi secara retrospektif serta dapat diterapkan lebih awal. PSAK 73 mensyaratkan lessee untuk mencatat serupa dengan sewa dalam model tunggal neraca seperti sewa pembiayaan dalam PSAK 30 yang digantikannya. Standar mengecualikan dua pengakuan atas sewa atas aset dengan nilai rendah dan sewa jangka pendek.

• PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers, effective January 1, 2020 and can be applied using either using full retrospective approach or modified retrospective approach. This accounting standard requires the entity to apply 5-step model in recognizing revenue. The entity will be required to identify performance obligation promised in each contract with the customer, including any variable consideration, and only recognize revenue in accordance with the determined/allocated transactions price upon satisfaction of the performance obligation.

• PSAK 73: Leases, effective January 1, 2020, and shall be adopted retrospectively with early adoption allowed. PSAK 73 requires lessees to account all leases under a single on-balance sheet model in a similar way to finance leases under the superseded PSAK 30. The standard includes two recognition exemptions for lessees such as for leases of ’low-value’ assets and short-term leases.

Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan Perusahaan.

The Company is presently evaluating and has not yet determined the effects of these accounting standards on its financial statements.

Annual Report 2019 - Indonesia Stock Exchange · 19 Laporan Direksi Board of Directors Report 28...

Documents

Transcript of Annual Report 2019 - Indonesia Stock Exchange · 19 Laporan Direksi Board of Directors Report 28...