MAKALAH INI DISUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS KELOMPOK

MATA KULIAH USHUL FIQIH

Dosen pengampu: Ust Nurhamid S.Pd.I

Nama:

Sugiarti

Yuli

Yeni

Arofah

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL - FATAH

CILEUNGSI - BOGOR

2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam semoga

tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan

sahabatnya serta orang yang terus itsiba di jalannya.

Pada makalah ini kami akan membahas hukum Syara yang

berhubungan dengan hukum Wadhi semoga makalah ini dapat

membantu pembaca dalam proses pemahaman dalam mempelajari ilmu

Ushul Fiqih.

Dalam peyusunan makalah ini penulis banyak mendapatkan

bantuan dorongan dari berbagai pihak, dan karena itu, perkenankanlah

penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ust. Hurhamid selaku dosen pembimbing mata kuliah Usul Fiqih.

2. Teman-teman yang telah memberi semangat.

Penulis sadar makalah ini masih banyak kekurangan untuk itu

penulis sangat mengharapkan saran demi perbaikan di masa mendatang

semoga makalah ini bias bermanfaat bagi kita semua.

Cileungsi, 20 Maret 2012

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar............................................................................. 1

Daftar Isi........................................................................................ 2

BAB I PENDAHULUAN................................................................. 3

BAB II PEMBAHASAN.................................................................. 4

A. Pengertian Wahdi.............................................................. 4

B. Pengertian Syarat............................................................... 7

C. Pengertian Mani................................................................ 11

D. Pengertian Azimah dan Rukhsah...................................... 14

E. Sah dan Batal.................................................................... 17

BAB III PENUTUP........................................................................ 19

Kesimpulan dan Saran................................................................. 19

Referensi..................................................................................... 20

BAB I

PENDAHULUAN

Umat muslimin khususnya dari zaman Rasulullah hingga sekarang, telah

diberikan tuntunan oleh Allah SWT melalui Al-Quran dan As-Sunnah.

Segala amal perbuatan manusia, perilaku dan tutur katanya tidak dapat

lepas dari ketentuan hukum syariat, baik hukum syariat yang tercantum

didalam Quran dan Sunnah, maupun yang tidak tercantum pada

keduanya, akan tetapi terdapat pada sumber lain yang diakui Syariat.

Ushul Fiqih menjadi hukum Syara dari segi metodologi dan sumber-

sumbernya, sementara ilmu fiqh meninjau dari segi hasil penggalian

hukun Syara, yakni ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan

orang-orang mukallaf, baik berupa igtidha (tuntutan perintah dan

larangan), takhyir (pilihan) maupun berupa Wadhi (sebab akibat). Seperti

hukum haram, makruh, wajib, sunah, mubah, sah, batal, syarat, sebab,

halangan (mani) dan ungkapan lainnya, kesemuanya itu merupakan objek

pembahasan ilmu ushul fiqh.

Rumusan masalah

1. Apa pengertian hukum Wadhi?

2. Apa macam-macam hukum Wadhi?

BAB II

PEMBAHASAN

A. HUKUM WADHI

Hukum Wadhi ialah hukum yang bertujuan menjadikan sesuatu

adalah sebab untuk sesuatu atau syarat baginya atau penghalang

terhadap sesuatu.

Contoh

1. Dalam bentuk sebab sesuatu

Artinya

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri untuk

mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai

kepala silu. (QS. Al-Maidah:6)

Ayat di atas dapat dipahami bahwa mendirikan shalat menjadi

sebab untuk mewajibkan wudhu atau menjadikan sesuatu sebab

terhadap sesuatu.

2. Dalam bentuk syarat:

Artinya:

Tidak syah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang

adil (HR Ahmad)

Dua orang saksi menjadi syarat untuk sahnya pernikahan itulah

yang dimaksud dengan menentukan sesuatu menjadi syarat sahnya

sesuatu.

Hukum wahdi terbagi menjadi lima macam ialah sebab, syarat,

mani, rukhsah, dan azimah, sah dan battal. Dalam uraian di bawah ini

akan dibicarakan satu demi satu:

a. Sebab

Hukum Syara kadang-kadang diketahui melalui tanda yang

menunjukan bahwa perbuatan itu menjadi kewajiban mukalaf.

Umpamanya tiba waktu shalat menunjukan tanda lahirnya atau

terhapusnya hak milik, pembunuhan sebagai tanda lahirnya hukum

qisas.

Pada contoh-contoh di atas jelaslah kewajiban itu mukallaf

mendirikan shalat karena waktu shalat telah tiba, dengan adanya

perjanjian jual beli pihak penjual terhapus haknya terhadap barang

yang dijual dan dari pihak pembeli terhapus haknya terhadap

harga, sekaligus melahirkan hak milikbagi pembeli terhadap barang

yang dibelinya, penjual terhadap harga barang yang dijual.

Demikianlah juga karena terjadi pembunuhan berencana yang

melahirkan hukum qisas.

Semua tanda yang melahirkan hukum dan apabila hubungan

antara tanda dan ketentuan hukum nampak jelas tanda itu memang

cocok dijadikan sebab lahirnya hukum yang dinamakan Illat.

Seperti adanya perjanjian jual beli yang menunjukan adanya

persetujuan kedua belah pihak untuk memindahkan hak milik.

Tetapi apabila hubungan yang seperti ini dinamakan sebab.

Karena itu para ahli ushul memberi batasan tentang sebab:

Artinya

sebab itu ialah apa yang dijadikan syata sebagai tanda atas

musabab dan dihubungkan adanya sebab dengan adanya

musabab dan tidak adanya musabab karena tidak adanya sebab

Karena itu kalau sebab tidak ada musabab pun tidak ada, dan

kalau sebab tidak ada musababpun tidak ada.

Sebab seperti yang diterangkan di atas garis besarnya ada dua

macam; sebab yang tidak termasuk perbuatan mukallaf dan yang

berasal dari perbuatan mukallaf.

Sebab yang berasal daribukan perbuatan mukallaf seperti tibanya

waktu shalat dan menimbulkan wajib shalat cukup nisab yang

menimbulkan wajib mengeluarkan zakat, tibul bulan awal ramadan

yang menyebabkan wajib puasa, syirik yang menyebabkan haram

kawin, sakit yang menyebabkan berbuka puasa pada bulan

Ramadan, keluarga yang menjadi sebab lahirnya hak waris,

perkawinan yang menjadikan sebab kebolehan talak dan balig yang

menjadi sebab sahnya tindakan.

Sebab dari tindakan mukallaf seperti pembunuhan berencana yang

menyebabkan lahirnya perikatan dari kedua belah pihak.

Ditetapkan sebab tentunya akan melahirkan musabab, karena itu

tidak diterima akal kalau ditetapkan sebab tanpa melahirkan

musabab. Setiap ketentuan hukum Syara bertujuan untuk

mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dan menyingkirkan

manusia dari kerusakan, inilah yang menjadi sebab utama lahirnya

berbagai ketentuan hukum. Umpamanya Syara menetapkan kawin

sebagai sebab lahirnya hak perwarisan yang artinya hak pewarisan

hanya lahir dari perkawinan yang sah bukan dari perzinaan. Kalau

alasan di atas dapat diterima maka tujuan menetepkan sebab untuk

membentuk musabab dengan demikian dapat dikatakan sebab

itulah yang membentuk musabab dan musabab dilahirkan oleh

sebab, kalau tidak demikian tidaklah dinamakan sebab, kalau

sebab ditetapkan oleh Syara.

Kalau seorang mukallaf mengerjakan sebab maka berarti ia telah

melakukan musabab, baik disadarinya atau tidak. Umpamanya

seorang yang melakukan pembunuhan berencana maka perbuatan

ini menjadi sebab lahirnya hukum qisas sebagai akibat dari

perbuatannya. Jadi berarti sebab menjadi bagiandari musabab dan

sebaliknya. Setiap yang diperintahadalah untuk mencapai

kabahagian kan kesejahteraan manusia, karena itu lahirlah

kewajiban untuk melakukannya dan apa yang dilarang pasti akan

merusak karenanya dilarang memperbuatnya. Kalau mukallaf

melakukannya berarti ia telah melakukan sebab yang akan

membawa kebahagiaan dan kerusakan. Dengan demikian tidak

ada alasan bahwa ia tidak tahu tentang kebahagiaan dan

kerusakan, karena dalam perintah atau larangan sudah terkandung

akibatnya, kalau akibatnya buruk berarti dilarang memperbuatnya.

Kalau mukallaf telah melakukan sebab dengan sempurna dan

tidak ditemui adanya penghalang terjadinya muabab, maka ia tidak

dapat mengelak dari musabab. Contohnya seorang yang

melakukan akad nikah dengan seorang yang halal nikah maka

dengan adanya akad nikah perempuan itu halal baginyadan kalau

ia ingin menolaknya jatuhlah talaknya. Karena itu kalau ia

bersumpak untuk tidak mendekati isterinya atau hilang haknya

untuk menceraikan istrinya, maka sumpak itu tidak berlaku.

Demikian juga kalau ia menceraikan istrinya dengan talak raji lalu

ia bersumpak untuk tidak merujuk isterinya maka sumpah itu tidak

berlaku ia tetap mempunyai hak rujuk karena hak itu ditetapkan

Allah.

B. SYARAT

Yang dimaksud dengan syarat ialah apa yang tergantung adanya

hukum dengan adanya syarat dengan tidak adanya syarat maka

hukum tidak ada. Syarat letaknya diluar hakikat sesuatu maka apabila

ia tidak ada maka masyrutpun tidak akan ada tetapi tidak mesti dengan

adanya ada juga masyrut. Perkawinan oleh Syara disyaratkan jatuh

talak maka kalau perkawinan belum dilaksanakan maka jelasnya talak

tidak akan jatuh. Wudhu sebagai syarat sah shalat apabila ada wudhu

shalat sah namun tidak mesti adanya wudhu adanya shalat. Akad

nikah menurut Syara menjadi sah apabila dihadiri oleh dua orang

saksi pada saat diucapkan ijab dan qabul, adanya barang yang

diperjualbelikan dan jumlah harga menjadi syarat sah jual beli.

Syarat yang ditetapkan Syara mungkin sebagai pelengkap sebab

hukum seperti pembunuhan itu dilakukan dengan berencana. Akad

nikah dijadikan syarat halalnya pergaulan suami istri namun agar akad

nikah itu sah disyaratkan dihadiri oleh dua orang saksi. Demikian

dalam semua perjanjian dan tindakan baru dianggap sah dan mengikat

kedua belah pihak apabila terpenuhi syarat-syaratnya.

Kendatipun syarat dan rukun yang menentukan sahnya sesuatu

perbuatan, namun rukun menjadi satu dengan perbuatan atau dengan

kata lin menjadi bagian dari perbuatan sedang syarat berada di luar

perbuatan dan bukan menjadi bagiannya. Wudhu sebagai syarat sah

shalat yang letaknya di luar shalat. Ijab dan qabul adanya dua orang

yang mengikat perjanjian dan prestasi perjanjian dijadikan rukun

perjanjian karena menjadi bagian dari perjanjian, kehadiran dua orang

saksi dalam akad nikah, penentuan barang yang diperjual belikan,

penyerahan barang yang dihibahkan menjadi syarat sahnya perjanjian

karena tidak termasuk bagian dari perjanjian. Karena itu kalau rukun

perjanian tidak dilengkapi maka perjanjian itu cacat dan kalau

syaratnya yang tidak lengkap maka cacatnya hanya pada sifat

perjanjian.

Syarat-syarat dalam perbuatan hukum kadang-kadang ditetapkan

Syara yang seperti ini dinamakan syarat syari dan kadang-kadang

syarat syari seperti syarat yang ditetapkan sahnya akad nikah yang

dihadiri oleh dua orang saksi dan contoh syarat jali seperti jatunya

talak apabila kedua belah pihak mempunyai ikatan perkawinan.

Syarat syari dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Syarat yang terkandung dalam kitab taklifi yang kadang-kadang

dalam bentuk tuntutan untuk memperbuatnya seperti wudhu

dalam shalat. Dan kadang-kadang dalam bentuk tuntutan untuk

tidak memperbuat seperti akad nikah tahlil ialah nikah yang

dilakukan sebagai syarat untuk memperbolehkan suami

pertama menikahi kembali bekas isterinya yang ditalak tiga.

2. Syarat yang terkandung dalam kitab wadi contohnya haul bagi

yang memiliki harta kekayaan yang cukup nisab menjadi syarat

wajib mengeluarkan zakat.

Khusus mengenai macam yang kedua ini tidak diperintahkan untuk

memenuhinya dan juga tidak dilarang memenuhinya. Kalau harta

kekayaan sudah cukup nisabnya tidak dilarng pemilik mempergunakan

harta itu sekalipun akibat dari penggunaan itu dapat mengurangi

jumlah hartanya dan juga tidak diperintahkan agar hartayang cukup

nisab itu tidak dipergunakan dan disimpan terus sampai akhir nisab

sehingga wajib mengeluarkan zakat. Namun dalam mempergunakan

harta tadi tidak boleh dengan niat untuk mengurangi agar terlepas dari

kewajiban zakat atau mengelak dari kewajiban mengeluarkan zakat

kepada yang berhak menerima ialah diantaranya fakir dan miskin.

Kalau terlintas niat seperti yang diterangkan tadi maka perbuatan itu

termasuk dosa dan kewajiban mengeluarkan zakat tetap menjadi

beban baginya karena adanya kesengajaan melepaskan diri dari

tuntutan agama.

Syarat jali dapat menjadi tiga macam:

1. Syarat yang ditetapkan untuk menyempurnakan hikmah sesuatu

perbuatan hukum dan tidak bertentangan dengan hikmah

perbuatan hukum itu. Umpamanya dalam perjanjian jual beli

boleh sidyaratkan bahwa barang yang diperjual belikan itu harus

diantar ke rumah pembeli.

2. Syarat yang ditetapkan tidak cocok dengan maksud perbuatan

hukum yang dimaksud bahkan bertentangan dengan hikmah

perbuatan hukum itu. syarat yang seperti ini tidak berlaku

seperti dalam perjanjian kawin yang disyaratkan bahwasuami

tidak berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya atau suami

tidak boleh mencampuri istrinya.

3. Syarat yang tidak jelas bertentangan atau sesuai dengan

hikmah perbuatan hukum. Syarat yang seperti ini kalau terjadi

dalam bidang ibadah tidak berlaku karena tidak ada seorang

juapun yang berhak menetapkan syarat dalam ibadah. Namun

kalau terjadi dalam bidang muamalah dapat diterima.

Para ulama di kalangan mazhab maliki membagi syarat dalam

perjanjian jual beli menjadi empat macam:

1. Syarat yang mendatangkan kemaslahatan dalam penjualan

syarat yang seperti ini tidak sah dan jual beli juga sah seperti

dalam jual beli itu ditetapkan syarat bahwa penjual mendiami

rumah yang dijual selama sebulan.

2. Syarat yang bertentangan dengan perjanjian jual beli syarat

yang seperti ini tidak sah dan jual beli juga tidak sah seperti

syarat yang menetapkan bahwa pembeli tidak boleh memiliki

barang yang dibelinya.

3. Syarat yang tidak mendatangkan kemaslahatan dan tidak

menambah atau mengurangi kemaslahatan. Syarat yang seperti

menetapkan syarat untuk itu tidak mau menarik syaratnya maka

jual beli itu menjadi batal.

4. Syarat yang ditetapkan dalam memberikan hak walaa

(kekuasaan terhadap budak yang dijual) apabila dimerdekakan

oleh pembeli walau kembali kepada penjual maka syarat itu

batal dan pembelinya sah.

Jadi kesimpulannya bahwa orang yang berjanji boleh menetapkan

syarat namun syarat itu tidak boleh bertentangan dengan hakikat

perjanjian dianggap batal.

Semua perjanjian berlaku semenjak adanya ijab dan qabul maka

kalau ditetapkan dalam perjanjian itu bahwa perjanjian itu akan berlaku

kemudian, maka syarat yang seperti itu dianggap batal demikian juga

perjanjiannya. Dan syarat jali apabila sesuai dengan syarat syari

maka berubah menjadi syarat syari.

C. MANI

Yang dimaksud dengan mani menurut para ahli ialah:

Artinya:

Mani ialah apa yang memastikan adanya tidak ada hukum atau

batal sebab hukum sekalipun menurut Syara telah terpenuhi syarat

dan rukunnya tetapi karena adanya mani (yang mencegah)

berlakunya hukum atasnya.

Atau dengan kata lain apabila terdapat, hukum tidak akan ada atau

sebab hukum menjadi batal sekalipun memenuhi syarat dan rukunnya.

Contohnya seorang ayah yang membunuh anaknya karena yang

membunuh itu adalah ayah yang menjadi mani sehingga kepadanya

tidak dapat dilaksanakan hukum qisas sekalipun sebab lahirnya

ketentuan hukum seperti pembunuhan telah tercapai. Demikian juga

seorang ahli waris tertuduh pembunuhan yang diwarisinya atau

seorang ahli waris tidak akan mendapat pewarisan kalau terjadi

perbedaan agama antara yang mewarisidan yang diwarisi sekalipun

dalam kedua masalah ini sebab hukum ialah keluarga sedarah

tercapai, namun terdapat mani ialah pembunuhan dan perbedaan

agama sehingga ahli waris tidak dapat mewarisi.

Mani kadang-kadang menjadi penghalang berlaku hukum Syara

seperti adanya hutang menjadi mani wajib mengeluarkan zakat,

karena harta yang ada pada tangan pemilik bukan milik baginya tetapi

milik orang lain, sedangkan memenuhi hak orang lain lebih utama dari

membantu fakir dan miskin agar orang yang berutang bebas dari

tanggung jawabnya. Hutang inilah yang menghapuskan syarat yang

menjadi pelengkap sebab hukum Syara sehingga dianggap tidak

memenuhi syarat wajib zakat bukan karena adanya mani.

Para ulama dalam mazab hanafi membagi mani menjadi lima

macam:

1. Mani yang menghalangi sahnya sebab hukum seperti menjual

orang yang merdeka. Tidak boleh memperjualbelikan orang

yang merdeka, karena orang yang merdeka bukan termasuk

barang yang boleh diperjualbelikan sedang membeli menjadi

sebab berpindahnya hak milik dan membeli menjadi sebab

kebolehan menguasai dan mengambil manfaat dari barang yang

dibeli.

2. Mani yang menjadi penghalang kesempurnaan sebab lahirnya

hukum bagi orang yang tidak ikut serta melakukan perjanjian

dan menjadi penghalang sebab bagi orang yang mengikat

perjanjian. Seperti menjal barang bukan miliknya, penjual yang

seperti ini tidak sah karena terdapat mani ialah barang yang

dijual adalah milik orang lain. Namun apabila pemilik barang

yang dijual menyetujui perjanjian itu maka perjanjian itu menjadi

sah.

3. Mani yang menjadi penghalang berlaku hukum seperti khiyar

syarat dari pihak penjualan yang menghalangi pembeli

mempergunakan haknya terhadap barang yang diberinya

selama masa khiyar syarat berlaku. Umpamanya di A tidak

boleh dan B bawa barang yang dijualnyakepada si B tidak boleh

dipergunakan selama tiga hari karena si A masih pikir-pikir lagi

pada masa yang ditetapkan itu dan kalau pendirinya berubah

dalam masa itu penjualan dibatalkan. Sebelum syarat belum

berakhir pembeli haknya terhadap barang yang dibelinya.

4. Mani yang hanya menghalangi sempurna hukum seperti khiyar

ruyah. Khiyar ruyah tidak menghalangi lahirnya hak milik

namun hak milik itu dianggap belum sempurna sebelum pembeli

melihat barang yang dibelinya sekalipun barang itu sudah

berada ditangan pembeli. Kalau pembeli sudah melihat barang

yang dibelinya ia boleh meneruskan pembelian selama barang

yang dibelinya cocok sifatnya dengan apa yang ditetapkan

tetapi dalam hal barang yang dijualbelikan tidak cocok dengan

persyaratan yang ditetapkan pembeli dapat membatalkan tanpa

menunggu persetujuan penjual dan tanpa melalui peradilan.

5. Mani yang menghalangi berlakunya hukum seperti aib. Si A

sebagai pembeli sesuatu yang memang belum tahu keadaan

barang yang dibelinya kemudian ternyata cacat, pembeli berhak

memilih antarameneruskan perjanjian atau mengembalikan

barang yang dibelinya. Hanya haknya mengembalikan barang

itu sesudah mendapat persetujuan dari penjual atau melalui

peradilan dan lamanya hak mengembalikan tidak lebih dari tiga

hari.

Mani seperti ini diterangkan di atas bukan dimaksud agar mukallaf

berusaha untuk mencapainya atau berusaha menolak orang yang

telah memiliki harta kekayaan yang cukup nisabnya, tidak

diperintahkan agar mempergunakan harta ituagar tidak berkurang dari

jumlah nisab dan tentunya apabila kurang dari jumlah nisab ia tak

wajib mengeluarkan zakatnya. Dan tidak pula disuruh mempergunakan

harta itu agar jumlah nisabnya berkurang sehingga tidak mengeluarkan

zakat, tetapi mani ini ditetapkan Syara kalau secara kebetulan

terdapat mani maka terhapuslah hukum atau sebab yang melahirkan

hukum.

D. AZIMAH DAN RUKHSAH

Para ahli ushul mengatakan yang dimaksud dengan azimah ialah:

Artinya:

Hukum yang disyariatkan Allah semenjak semula bersifat umum

yang bukan tertentu pada satu keadaan atau kasus tertentu dan bukan

pula berlaku hanya mukhalaf tertentu.

Jadi berarti azimah itu hukum yang ditetapkan semenjak semula

tidak berlaku hanya untuk keadaan atau kasus atau orang tertentu dan

bukan pula untuktempat dan waktu trtentu. Umpamanya shalat lima

waktu diwajibkan kepada setiap orang, diwajibkan pada

semuakeadaan aal saja mukallaf dipandang cakap melakukannya.

Contoh hukum azimah ini seperti puasa dan haji ditetapkan

semenjak semula tentang wajibnya yang artinya tidak didahului oleh

ketentuan yang mencabutnya dan kalau ada yang mencabutnya maka

hukum yang terdahulu dinamakan mansukh (dicabut) dan hukum yang

baru yang mencabutnya dinamakan nasikh. Dan hukum azimah bukan

pula hukum yang dahulunya bersifat umum kemudian dibelakangnya

dikecualikan (istisna) atau dibelakangnya hukum yang memberikan

kekhususan.

Dan yang dimaksud dengan rukhsah ialah:

Artinya:

Hukum yang telah ditetapkan untuk memberikan kemudahan bagi

mukallaf pada keadaan tertentu yang menyebabkan kemudahan

Rukhsah seperti yang telah diutarakan di atas mempunyai empat

macam:

1. Rukhsah yang menjadi pengecualian hukum umum dikarenakan

terdapat kesulitan dalam melaksanakan ketentuan hukum

umum. Bentuk rukhsah yang seperti ini seperti kebolehan utang

piutang perjanjian silm, diat yang diberikan kepada seluruh

anggota keluarga yang membunuh.

2. Rukhsah karena adanya taklif yang berat kepada umat yang

diisyaratkan Allah dalam firman-Nya

Artinya:

Ya tuhan kami janganlah engkau bebankan kepada kami

beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada

orang yang sebelum kami.

3. Rukhsah yang ditetapkan untuk memberikan keluasan dalam

ibadah sehingga terdapat kemudahan dan orang yang dapat

melaksanaka ibadah lebih banyak.

4. Rukhsah menurut pengertian yang diberikan para ahli ushul

karena ada uzur yang dapat dijadikan alasan pengecualian dari

hukum namun ketentuannya hanya berlaku menurut keperluan.

Dan kalau tidak ada yang uzur namun adanya hajat dalam

kehidupan ini untuk mencapai yan lebih mudah tidaklah

termasuk rukhsah seperti kebolehan perjanjian jual beli tempat

(silm) tetapi yang seperti ini merupakan pengecualian dari

ketentuan umum. Jadi yang dimaksud dengan azimah menurut

ahli ushul ialah ketentuan hukum umum yang ditetapkan

semenjak semula sedangkan rukhsah adalah hukum

pengecualian dari ketentuan hukum umum.

Rukhsah merupakan hukum tambahan bukan hukum asli, maka

hendaknya setiap mukallaf memilih mana yang meringankannya yang

dapat melepaskannya dari kesukaran dan kesulitan. Sedangkan

kesukaran itu sendiri dari segi berat ringannya antara seorang dengan

orang lain selalu berbeda sesuai dengan perbedaan tekad dan cita-

citanya, setiap manusia tidak sama menilai sesuatu perbuatan apakah

berat atau ringan, karena itu batasan yang lebih konkrit tentang

keringanan itu tidak akan ditemukan. Syara hanya meletakan

dasarnya dalam rangka dugaan seperti dalam perjanjian dianggap

Syara sebagai kesukaran karena biasanya memang terdapat

kesukaran dan selain itu diserahkan kepada ijtihad para mukallaf.

Memang dalam melaksanakan ajaran agama akan menimbulkan

kesukaran bagi manusia, namun kesukaran ini ada dua macam:

1. Kesukaran yang sangat berat dilaksanakan akan

membahayakan baik pada jiwa maupun pada fisik yang

melaksanakan. Umpamanya berpuasa pada saat sedang

diserang sakit yang amat menyusahkan. Maka dalam hal ini

tidak ada perbedaan pendapat wajib melaksanakan rukhsah.

2. Kesukaran yang tidak begitu berat seperti merasa berat

berpuasa sedang ia dalam keadaan segar. Dalam hal ini juga

tidak ada alasan yang membolehkan ia melaksanakan rukhsah

tetapi wajib melaksanakan azimah.

Kalau diperhatikan ajaran islam yang bertujuan menghindarkan

manusia dari kesukaran dan menghindarkan manusia dari kesusahan

karena itu agama memberi kemudahan bagi orang yang dalam

perjalanan untuk tidak berpuasa pada bulan ramadan, dan

menetapkan taklif tidak pernah bertentangan dengan natur manusia,

yang berarti kalau memang ditemukan kesukaran maka wajib

melaksanakan azimah.

E. SAH DAN BATAL

Lafal sah dapat diartikan lepas tanggung jawab atau gugur

kewajiban di dunia serta memperoleh pahala dan ganjaran di akhirat.

Shalat dikatakan sah karena telah dilaksanakan sesuai dengan yang

diperintahkan Syara dan perbuatan itu akan mendatangkan pahala di

akhirat. Sebaliknya lafal batal yang diartikan tidak melepaskan

tanggung jawab, tidak mengugurkan kewajiban di dunia dan di akhirat

tidak memperoleh pahala.

Setiap perbuatan yang dibebankan kepada mukalaf sudah

ditetapkan rukun dan syaratnya dan perbuatan itu harus disesuaikan

dengan yang di perintahkan Allah atau sekurangnya tidak dilarang.

Setiap perbuatan yang telah memenuhi rukun dan syarat serta

dilaksanakan menurut ketentuan yang ditetapkan Syara dinamakan

sah dan yang kurang rukun dan syarat serta bertentangan dengan

ketentuan Syara dinamakan bata.

Kalau perbuatan yang dituntut Syara dikatakan sah maka orang

yang melaksanakan dikatakan telah menunaikan tuntutan, lepaslah

dari tangung jawab, tidak dituntut hukum baik di dunia maupun di

akhirat. Bahkan ia mendapat pahala di akhirat kelak. Sebaliknya

perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan dan rukun serta

bertentangan dengan ketentuan Syara tidak dapat menghapuskan

kewajiban, yang melakukannya masih dituntut baik di dunia maupun di

akhirat.

Menurut ulama, bahwa setiap perbuatan apakah ibadah maupun

muamalah adalah tujuannya untuk mencapai kemaslahatan hidup

manusia di dunia dan di akhirat dalam hal ini termasuk semua macam

perjanjian mengandung dua tujuan pokok ialah:

1. Memenuhi tuntutan Syara

2. Untuk mencapai dan mewujudkan kemaslahatan hidup.

Menurut para ulama di kalangan mazhab syafiI kedua tujuan ini

terdapat baik dalam ibadah maupun dalam muamalah yang di

antarnya perjanjian, namun tujuan pertma lebih menonjol. Karena itu

setiap perjanjian yang tidak memenuhi tuntutan Syara dianggap batal

dan lawannya sah. Jadi menurut para ulama di kalangan mazhab

syafiI tidak ada perbedaan antara ibadah dan muamalah keduanya

hanya sah atau batan.

Namun sebagai ulama kalangan mazhab hanafi mengatakan dalam

tujuan perjanjian tujuan kedua lebih menonjol karena itu mereka

membedakan antara ibadah dan muamalah. Dalam ibadah mereka

sependapat dengan para ulama di kalangan mazhab syafiI hanya

berlaku dua hal ialah sah dan batal. Ibadah yang batal tidak dapat

menghapus kewajiban dan yang bersangkutan wajib mengqadha

namun dalam perjanjian terdapat tiga macam; perjanjian yang tidak

sah dibagi menjadi dua macam batal dan fasid. Perjanjian batal ialah

perjanjian yang kurang rukun dan syaratnya sedangkan perjanjian

yang fasid ialah perjanjian yang tidak sempurna syaratnya. Perjanjian

jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau oleh anak yang belum

mencapai usia mumayiz atau memperjual belikan sesuatu yang tidak

ada. Maka perjanjian itu dinamakan perjanjian yang batal. Tetapi jual

beli dengan harga yang tidak ditentukan jumlahnya maka perjanjian itu

dinamakan perjanjian fasid. Akad nikah dari orang yang belum

mencapai usia mumayiz atau nikah dengan wanita haram

mengawininya sedang ia sudah tahu maka perjanjian itu dinamakan

perjanjian yang batal sama sekali tidak mempunyai pengaruh

sedangkan perjanjian yang fasid masih mempunyai pengaruh karea

itu dalam perjanjian kawin yang fasid suami wajib membayar mahar.

Istri tetap menjalankan masa idahnya dan keturunan anak masih

dapat dihubungkan dengan suaminya.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Hukum Wadhi yang telah ditetapkan oleh Syara sebagai faktor

keeksitensian sebuah hukum syariat bagi seorang mukallaf, haruslah

sangat diperhatikan sebagaimana menyikapi hukum taklif macam dan

bagian dalam hukum tersebut yang telah dipaparkan hanyalah sekedar

sebagai pengantar studi saja. Hukum Wadhi adalah implementasi dari

hukum taklif, jadi hukum Wadhi ini lebih kepada masalah-masalah khusus

dibanding dengan hukum taklif. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat

dengan hukum-hukum yang berbeda dalam hukum Wadhi ini.

Referensi:

1. Drs. H. A. Syafii Karim Fiqih Ushul Fiqih

2. Http://opickel-fadl.blogspot.com/2011/05/makalah-hukum-

wadhi.html?m=1, 19/03/2012 17:47