1. Apa saja jenis jenis rujukan medis?

1. Interval referral, pelimpahan wewenang dan tanggungjawab penderitasepenuhnya kepada dokter konsultan untuk jangka waktu tertentu, dan selama jangka waktu tersebut dokter tsb tidak ikut menanganinya.2. Collateral referral, menyerahkan wewenang dan tanggungjawab penanganan penderita hanya untuk satu masalah kedokteran khusus saja.3. Cross referral, menyerahkan wewenang dan tanggungjawab penanganan penderita sepenuhnya kepada dokter lain untuk selamanya.4. Split referral, menyerahkan wewenang dan tanggungjawab penanganan penderita sepenuhnya kepada beberapa dokter konsultan, dan selama jangka waktu pelimpahan wewenang dan tanggungjawab tersebut dokter pemberi rujukan tidak ikut campur.

Anies. 2006. Kedokteran Keluarga & Pelayanan Kedokteran yang Bermutu.Semaranghttp://ocw.usu.ac.id

Sasbel :

1. Apa saja komponen dan bagian bagian dalam inform consent? Menurut culver and gert ada 4 komponen yang harus di pahami  pada suatu persetujuan :1.      Sukarela (voluntariness) Sukarela mengandung makna bahwa pilihan yang dibuat adalah dasar sukarela tanpa ada unsur paksaan di dasari informasi dan kompetensi. Sehingga pelaksanaan sukarela harus memenuhi unsur informasi yang di berikan sejelas jelas nya2.      Informasi (information)Jika passien tidak tahu sulit untuk dapat mendeskripsikan keputusan. 3.      Kompetensi (competence) Dalam konteks cosent competensi bermakna suatu pemahaman bahwa seseorang  membutuhkan sesuatu hal untuk mampu membuat keputusan  dengan tepat, juga membutuhkan banyak informasi.4.      Keputusan (Decision)Pengambilan keputusan merupakan suatu proses, dimana merupakan persetujuan tanpa refleksi.pembuatan keputusan merupakan tahap terakhir  proses pemberian persetujuan.Komponen-komponen Informed ConsentAda beberapa komponen-komponen informed consent antara lain :1.             Threshold elementsElemen ini sebenarnya tidak tepat dianggap sebagai elemen, oleh karena sifatnya lebih ke arah syarat, yaitu pemberi consent haruslah seseorang yang kompeten (cakap). Secara hukum seseorang dianggap cakap (kompeten) apabila telah dewasa, sadar dan berada dalam keadaan mental yang tidak di bawah pengampuan.2.             Information elementsTerdiri dari dua bagian yaitu, disclosure (pengungkapan) dan understanding (pemahaman). Elemen ini berdasarkan pemahaman yang akurat membawa konsekuensi kepada tenaga medis untuk memberikan informasi (disclosure) sedemikian rupa sehingga pasien dapat mencapai pemahaman yang adekuat. Dalam hal ini, seberapa baik informasi harus diberikan kepada pasien, dapat dilihat dari 3 standar, yaitu :a.             Standar Praktik ProfesiBahwa kewajiban memberikan informasi dan kriteria keadekuatan   informasi ditentukan bagaimana biasanya dilakukan dalam komunitas tenga medis.b.             Standar SubyektifBahwa keputusan harus didasarkan atas nilai-nilai yang dianut oleh pasien secara pribadi, sehingga informasi yang diberikan harus memadai untuk pasien tersebut dalam membuat keputusan.c.             Standar pada reasonable personStandar ini merupakan hasil kompromi dari kedua standar sebelumnya, yaitu dianggap cukup apabila informasi yang diberikan telah memenuhi kebutuhan umumnya orang awam.

3.             Consent elementsElemen ini terdiri dari dua bagian yaitu, voluntariness (kesukarelaan, kebebasan) dan authorization (persetujuan). Kesukarelaan mengharuskan tidak ada tipuan, misrepresentasi ataupun paksaan.Bentuk Informed ConsentAda dua bentuk informed consent :1.             Implied constructive Consent (Keadaan Biasa)Tindakan yang biasa dilakukan, telah diketahui, telah dimengerti oleh masyarakat umum, sehingga tidak perlu lagi di buat tertulis misalnya pengambilan darah untuk laboratorium, suntikan, atau hecting luka terbuka.2.             Implied Emergency Consent (keadaan Gawat Darurat) Secara umum bentuk persetujuan yang diberikan pengguna jasa tindakan medis (pasien) kepada pihak pelaksana jasa tindakan medis untuk melakukan tindakan medis dapat dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu :a.             Persetujuan TertulisBiasanya diperlukan untuk tindakan medis yang mengandung resiko besar, sebagaimana ditegaskan dalam PerMenKes No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989 Pasal 3 ayat (1) dan SK PB-IDI No. 319/PB/A.4/88 butir 3, yaitu intinya setiap tindakan medis yang mengandung resiko cukup besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis, setelah sebelumnya pihak pasien memperoleh informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medis serta resiko yang berkaitan dengannya (telah terjadi informed consent).b.             Persetujuan LisanBiasanya diperlukan untuk tindakan medis yang bersifat non-invasif dan tidak mengandung resiko tinggi, yang diberikan oleh pihak pasien.c.             Persetujuan dengan isyaratDilakukan pasien melalui isyarat, misalnya pasien yang akan disuntik atau diperiksa tekanan darahnya, langsung menyodorkan lengannya sebagai tanda menyetujui tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya.2. Apa saja UU tentang inform consent?

Dasar hukum informed consent :1.             UU No. 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan.2.             Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 Tentang tenaga Kesehatan.3.             Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 159 b/Menkes/SK/Per/II/1998 Tentang RS.4.             Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 749A/Menkes/Per/IX/1989 tentang Rekam medis/ Medical record.5.             Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 585/Menkes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medis.6.             Kep Menkes RI No. 466/Menkes/SK dan standar Pelayanan Medis di RS7.             Fatwa pengurus IDI Nomor: 139/PB/A.4/88/Tertanggal 22 Februari 1988 Tentang Informed Consent.8.             Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1981 Tertanggal 16 juni 1981Tentang Bedah Mayat Klinik dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan/atau Jaringan Tubuh Manusia.I.              Tidak Berlakunya Informed Consent( Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 Pasal 3 ) dan Informed Consent Konteks,Doktrin Informed Consent tidak berlaku pada 4 keadaan antara lain : 1.             Keadaan darurat medis.2.             Ancaman terhadap kesehatan masyarakat.3.             Pelepasan hak memberikan consent (waiver).4.             Clinical privilege (penggunaan clinical privilege hanya dapat dilakukan pada pasien yang melepaskan haknya memberikan consent. Suatu informed consent baru sah diberikan oleh pasien jika memenuhi minimal 3 (tiga) unsure sebagai berikut :1.             Keterbukaan informasi yang cukup diberikan oleh tenaga kesehatan.2.             Kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan.3.             Kesukarelaan (tanpa paksaan atau tekanan) dalam memberikan persetujuan.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak pasien (informed consent), seperti:1. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Adapun hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Hak dan Kewajiban Dokter atau Dokter GigiPasal 50Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:a) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;b) Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;c) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dand) Menerima imbalan jasa.Pasal 51Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:a) Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;b) Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;c) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;d) Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dane) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.Hak dan Kewajiban PasienPasal 52Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:a) Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);b) Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;c) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;d) Menolak tindakan medis; dane) Mendapatkan isi rekam medis.Pasal 53Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban:a) Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;b) Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;c) Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan; dand) Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Menurut Fred Ameln Hak Pasien meliputi:a) Hak atas informasi;b) Hak memberikan Persetujuan;c) Hak memilih dokter;d) Hak memilih Rumah Sakit;e) Hak atas rahasia kedokteran;f) Hak untuk menolak perawatan;g) Hak untuk menolak tindakan medis tertentu;h) Hak untuk menghentikan perawatan;i) Hak untuk mendapatkan second opinion;j) Hak melihat rekam medik.Sedangkan kewajiban Pasien adalah:a) Memberikan keterangan, informasi, penjelasan sebanyak mungkin berkaitan dengan penyakitnya;

b) Menaati petunjuk dokter;c) Menaati aturan Rumah Sakit;d) Memberikan imbal jasa pada dokter;e) Melunasi biaya Rumah Sakit.Sedangkan Kewajiban Dokter adalah:a) Memiliki ketrampilan dan pengetahuan;b) Menggunakan ketrampilan dan pengetahuannya secara teliti dan hati-hatic) Memakai pertimbangan yang terbaik;d) Melakukan praktik setelah mendapat ijin;e) Mendapatkan informasi yang benar dari pasien;f) Bekerja sesuai dengan standar profesi medik.Sedangkan Hak dokter sebagai berikut:a) Menolak melakukan tindakan yang bertentangan dengan moral, etika, hukum, hati nuraninya;b) Mengakhiri hubungan terapeutik dengan pasien, kecuali dalam keadaan gawat darurat;c) Menolak pasien yang bukan bidang spesialisasinya, kecuali gawat daruratd) Hak atas privacy;e) Hak atas ketentraman bekerja;f) Hak mengeluarkan surat keterangan;g) Hak mendapat imbal jasa;h) Hak untuk membela diri.2. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.3. PERMENKES Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Menurut PERMENKES Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.Pasal 2(1) Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan.(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis maupun lisan.(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan.Pasal 3(1) Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.(2) Tindakan kedokteran yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan persetujuan lisan.(3) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk pernyataan yang tertuang dalam formulir khusus yang dibuat untuk itu.(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk ucapan setuju atau bentuk gerakan menganggukkan kepala yang dapat diartikan sebagai ucapan setuju.(5) Dalam hal persetujuan lisan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap meragukan, maka dapat dimintakan persetujuan tertulis.Pasal 4(1) Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran.(2) Keputusan untuk melakukan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh dokter atau dokter gigi dan dicatat di dalam rekam medik.(3) Dalam hal dilakukannya tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokter atau dokter gigi wajib memberikan penjelasan sesegera mungkin kepada pasien setelah pasien sadar atau kepada keluarga terdekat.

Pasal 5(1) Persetujuan tindakan kedokteran dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh yang memberi persetujuan sebelum dimulainya tindakan.(2) Pembatalan persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan

secara tertulis oleh yang memberi persetujuan.(3) Segala akibat yang timbul dari pembatalan persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi tanggung jawab yang membatalkan persetujuan.Pasal 6Pemberian persetujuan tindakan kedokteran tidak menghapuskan tanggung gugat hokum dalam hal terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian pada pasien.

- PenjelasanPasal 7(1) Penjelasan tentang tindakan kedokteran harus diberikan langsung kepada pasien dan/atau keluarga terdekat, baik diminta maupun tidak diminta.(2) Dalam hal pasien adalah anak-anak atau orang yang tidak sadar, penjelasan diberikan kepada keluarganya atau yang mengantar.(3) Penjelasan tentang tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya mencakup:a. Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran;b. Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;c. Altematif tindakan lain, dan risikonya;d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dane. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.f. Perkiraan pembiayaan.Pasal 8(1) Penjelasan tentang diagnosis dan keadaan kesehatan pasien dapat meliputi:a. Temuan klinis dari hasil pemeriksaan medis hingga saat tersebut;b. Diagnosis penyakit, atau dalam hal belum dapat ditegakkan, maka sekurangkurangnya diagnosis kerja dan diagnosis banding;c. Indikasi atau keadaan klinis pasien yang membutuhkan dilakukannya tindakan kedokteran;d. Prognosis apabila dilakukan tindakan dan apabila tidak dilakukan tindakan.(2) Penjelasan tentang tindakan kedokteran yang dilakukan meliputi :a. Tujuan tindakan kedokteran yang dapat berupa tujuan preventif, diagnostik, terapeutik, ataupun rehabilitatif.b. Tata cara pelaksanaan tindakan apa yang akan dialami pasien selama dan sesudah tindakan, serta efek samping atau ketidaknyamanan yang mungkin terjadi.c. Alternatif tindakan lain berikut kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan tindakan yang direncanakan.d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi pada masing-masing alternatif tindakan.e. Perluasan tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat akibat risiko dan komplikasi tersebut atau keadaan tak terduga lainnya.(3) Penjelasan tentang risiko dan komplikasi tindakan kedokteran adalah semua risiko dan komplikasi yang dapat terjadi mengikuti tindakan kedokteran yang dilakukan, kecuali:a. risiko dan komplikasi yang sudah menjadi pengetahuan umumb. risiko dan komplikasi yang sangat jarang terjadi atau yang dampaknya sangat ringanc. risiko dan komplikasi yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya (unforeseeable)(4) Penjelasan tentang prognosis meliputi:a. Prognosis tentang hidup-matinya (ad vitam);b. Prognosis tentang fungsinya (ad functionam);c. Prognosis tentang kesembuhan (ad sanationam).Pasal 9(1) Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus diberikan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti atau cara lain yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman.(2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan didokumentasikan dalam berkas rekam medis oleh dokter atau dokter gigi yang memberikan penjelasan dengan mencantumkan tanggal, waktu, nama, dan tanda tangan pemberi penjelasan dan penerima penjelasan.(3) Dalam hal dokter atau dokter gigi menilai bahwa penjelasan tersebut dapat merugikan kepentingan

kesehatan pasien atau pasien menolak diberikan penjelasan, maka dokter atau dokter gigi dapat memberikan penjelasan tersebut kepada keluarga terdekat dengan didampingi oleh seorang tenaga kesehatan lain sebagai saksi.Pasal 10(1) Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien atau salah satu dokter atau dokter gigi dari tim dokter yang merawatnya.(2) Dalam hal dokter atau dokter gigi yang merawatnya berhalangan untuk memberikan penjelasan secara langsung, maka pemberian penjelasan harus didelegasikan kepada dokter atau dokter gigi lain yang kompeten.(3) Tenaga kesehatan tertentu dapat membantu memberikan penjelasan sesuai dengan kewenangannya.(4) Tenaga kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien.Pasal 11(1) Dalam hal terdapat indikasi kemungkinan perluasan tindakan kedokteran, dokter yang akan melakukan tindakan juga harus memberikan penjelasan.(2) Penjelasan kemungkinan perluasan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar daripada persetujuan.Pasal 12(1) Perluasan tindakan kedokteran yang tidak terdapat indikasi sebelumnya, hanya dapat dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien.(2) Setelah perluasan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, dokter atau dokter gigi harus memberikan penjelasan kepada pasien atau keluarga terdekat.

3. Manfaat dan syarat inform consent?

Manfaat informed consent adalah sebagai berikut :1.             Membantu kelancaran tindakan medis. Melalui informed consent, secara tidak langsung terjalin kerjasama antara bidan dank lien sehingga memperlancar tindakan yang akan dilakukan. 2.             Mengurangi efek samping dan komplikasi yang mungkin terjadi. Tindakan bidan yang tepat dan segera, akan menurunkan resiko terjadinya efek samping dan komplikasi.3.             Mempercepat proses pemulihan dan penyembuhan penyakit, karena si ibu memiliki pemahaman yang cukup terhadap tindakan yang dilakukan.4.             Meningkatkan mutu pelayanan. Peningkatan mutu ditunjang oleh tindakan yang lancar, efek samping dankomplikasi yang minim, dan proses pemulihan yang cepat. 5.             Melindungi bidan dari kemungkinan tuntutan hukum. Jika tindakan medis menimbulkan masalah, bidan memiliki bukti tertulis tentang persetujuan pasienMenurut Appelbaun , untuk menjadi doktrin hukum maka informed consent harus memenuhi syarat sbb:

1. Adanya kewajiban dari dokter/petugas kesehatan untuk menjelaskan informasi kpd pasien

2. Adanya kewajiban dr petugas kesehatan untuk mendapatkan izin atau persetujuan dari pasien, sebelum dilakukan tindakan

Syarat-syarat Informed Consent

•         Hakim Cardozo (King, 1977) menyatakan bahwa setiap manusia dewasa dan berpikiran sehat mempunyai hak untuk menetukan hal yang dapat dilakukan terhadap tubuhnya

•         Menurut Beauchamp bahwa informed consent dilandasi oleh prinsip etik dan moral serta otonomi pasien.

•         Suatu informed consent baru sah diberikan oleh pasien jika memenuhi minimal 3 (tiga) unsur sebagai berikut :

Keterbukaan informasi yang cukup diberikan oleh dokterKompetensi pasien dalam memberikan persetujuanKesukarelaan (tanpa paksaan atau tekanan) dalam memberikan persetujuan.

Syarat sahnya informed consent :a.       Voluntary ( suka rela, tanpa unsur paksaan)b.      Unequivocal ( dengan jelas dan tegas)c.       Conscious ( dengan kesadaran )d.      Naturally ( sesuai kewajaran )Voluntary maknanya bahwa pernyataan tersebut harus bebas dari tiga F, yaitu force (paksaan), fear ( rasa takut) dan fraud ( diperdaya). Sedangkan Naturally maknanya sesuai kewajaran disrtai iktikad baik, serta isinya tidak mengenai hal-hal tang dilarang oleh hukum. Oleh sebab itu tidak dibenarkan adanya kalimat yang menyatakan bahwa ....”pasien tidak berhak menuntut atau menggugat jika terjadi sesuatu yang merugikannya”.Sumber :

Guwandi,J, Informed Consent,Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.2004

Hanafiah,j,M.,Amir,A,1997,Etika kedokteran dan Hukum Kesehatan, edisi 3, EGC, Bandung Purnomo,B. 2001, Hukum Kaesehatan, program pengembangan Profesional, Magister Manajemen Rumahsakit, Universitas Gajah Mada.