ASPEK HUKUM PENANAMAN MODAL

ASPEK HUKUM ASPEK HUKUM PENANAMAN MODALPENANAMAN MODAL

PENANAMAN MODAL ASING (PMA)PENANAMAN MODAL ASING (PMA)DANDAN

PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)(PMDN)

Biro Hukum dan HumasBiro Hukum dan Humas

DASAR HUKUMDASAR HUKUMPENANAMAN MODALPENANAMAN MODAL

UU No. 1 Tahun 1967 jo. UU No. 11 UU No. 1 Tahun 1967 jo. UU No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (PMA);Modal Asing (PMA);

UU No. 6 Tahun 1968 jo. UU No. 12 UU No. 6 Tahun 1968 jo. UU No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).Modal Dalam Negeri (PMDN).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANDI BIDANG DI BIDANG

PENANAMAN MODALPENANAMAN MODAL

PP NO.24/1986 jo No.9/1993 TENTANG JANGKA WAKTU PP NO.24/1986 jo No.9/1993 TENTANG JANGKA WAKTU IZIN PENANAMAN MODAL ASING;IZIN PENANAMAN MODAL ASING;

PP NO.20/1994 jo No.83/2000 TENTANG PEMILIKAN PP NO.20/1994 jo No.83/2000 TENTANG PEMILIKAN SAHAN DALAM PERUSAHAAN PMA;SAHAN DALAM PERUSAHAAN PMA;

PP No. 20/2000 TENTANG FASILITAS FISKAL UNTUK KAPET PP No. 20/2000 TENTANG FASILITAS FISKAL UNTUK KAPET (PPh);(PPh);

PP No.148/2000 dan SK MENKEU No.571/KMK.04 2000 PP No.148/2000 dan SK MENKEU No.571/KMK.04 2000 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DIBIDANG USAHA/DAERAH PENANAMAN MODAL DIBIDANG USAHA/DAERAH TERTENTU;TERTENTU;

SK MENKEU No. 135/KMK.05/2000 jo. No. 28/KMK.05/2001 SK MENKEU No. 135/KMK.05/2000 jo. No. 28/KMK.05/2001 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR MESIN PERALATAN DAN BB/PENOLONG;PERALATAN DAN BB/PENOLONG;

KEPPRES No. 34 TH 1992 TENTANG HGU & HGB UNTUK KEPPRES No. 34 TH 1992 TENTANG HGU & HGB UNTUK PERUSAHAAN PMA;PERUSAHAAN PMA;

KEPPRES No. 96/2000 jo No.118/2000 TENTANG BIDANG KEPPRES No. 96/2000 jo No.118/2000 TENTANG BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN TERBUKA BAGI PENANAMAN USAHA YANG TERTUTUP DAN TERBUKA BAGI PENANAMAN MODAL.MODAL.

PENGERTIAN - PENGERTIANPENGERTIAN - PENGERTIANMODAL ASING (Ps. 2 UU PMA) :MODAL ASING (Ps. 2 UU PMA) :1.1. PEMBAYARAN LUAR NEGERI YANG DENGAN PEMBAYARAN LUAR NEGERI YANG DENGAN

PERSETUJUAN PEMERINTAH DIGUNAKAN UNTUK PERSETUJUAN PEMERINTAH DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI PERUSAHAAN;MEMBIAYAI PERUSAHAAN;

2.2. ALAT-ALAT PERUSAHAAN, TERMASUK PENEMUAN ALAT-ALAT PERUSAHAAN, TERMASUK PENEMUAN BARU MILIK ORANG ASING, BAHAN YANG DI IMPOR; BARU MILIK ORANG ASING, BAHAN YANG DI IMPOR; YANG TDK DIBIAYAI DG KEKAYAAN DEVISA IND.YANG TDK DIBIAYAI DG KEKAYAAN DEVISA IND.

3.3. BAGIAN HASIL PERUSAHAAN YANG BERDASARKAN BAGIAN HASIL PERUSAHAAN YANG BERDASARKAN UNDANG PMA DIPERKENANKAN UNTUK UNDANG PMA DIPERKENANKAN UNTUK DITRANSFER.DITRANSFER.

MODAL DALAM NEGERI (Ps. 1 UU PMDN) :MODAL DALAM NEGERI (Ps. 1 UU PMDN) :BAGIAN KEKAYAAN MASYARAKAT IND,TERMASUK BAGIAN KEKAYAAN MASYARAKAT IND,TERMASUK HAK DAN BENDA YANG DIMILIKI OLEH NEGARA; HAK DAN BENDA YANG DIMILIKI OLEH NEGARA; SWASTA; ASING DOMESTIK, YANG DIGNAKAN SWASTA; ASING DOMESTIK, YANG DIGNAKAN UNTUK MENJALANKAN USAHA.UNTUK MENJALANKAN USAHA.

PERBEDAAN POKOK PERUSAHAAN PERBEDAAN POKOK PERUSAHAAN PMA DAN PMDNPMA DAN PMDN

PMAPMA

SELURUH/SEBAGIAN SAHAM SELURUH/SEBAGIAN SAHAM DIMILIKI PEMODAL ASING;DIMILIKI PEMODAL ASING;

PERUSAHAAN HARUS BERBENTUK PERUSAHAAN HARUS BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS (PT);PERSEROAN TERBATAS (PT);

WAKTU BERUSAHA 30 TAHUN WAKTU BERUSAHA 30 TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG 30 DAN DAPAT DIPERPANJANG 30 TH;TH;

TIDAK DIZINKAN MELAKUKAN TIDAK DIZINKAN MELAKUKAN PERDAGANGAN ECERAN;PERDAGANGAN ECERAN;

USAHA DIBATASI SESUAI YANG USAHA DIBATASI SESUAI YANG DISETUJUI PEMERINTAH;DISETUJUI PEMERINTAH;

PENINGKATKAN PEMILIKAN PENINGKATKAN PEMILIKAN SAHAM PADA PEMEGANG SAHAN SAHAM PADA PEMEGANG SAHAN TERUTAMA SAHAM NASIONAL;TERUTAMA SAHAM NASIONAL;

TIDAK DAPAT PINJAMAN BANK TIDAK DAPAT PINJAMAN BANK PERINTAH KECUALI UNTUK PERINTAH KECUALI UNTUK MODAL KERJA;MODAL KERJA;

AKTA PENDIRIAN DIBUAT AKTA PENDIRIAN DIBUAT SETELAH ADA PERSETUJUAN.SETELAH ADA PERSETUJUAN.

PMDNPMDN

SELURUH SAHAM DIMILIKI WNI/ SELURUH SAHAM DIMILIKI WNI/ PERUSAHAAN NASIONAL;PERUSAHAAN NASIONAL;

PERUSAHAAN TIDAK HARUS PERUSAHAAN TIDAK HARUS BERBENTUK PERSEROAN BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS (PT);TERBATAS (PT);

WAKTU BERUSAHA SELAMA WAKTU BERUSAHA SELAMA BERSTATUS JADI PMDN;BERSTATUS JADI PMDN;

DIIZINKAN MELAKUKAN DIIZINKAN MELAKUKAN PERDAGANGAN ECERAN;PERDAGANGAN ECERAN;

DAPAT BERUSAHA SELAIN YANG DAPAT BERUSAHA SELAIN YANG DISETUJUI SEBAGAI PMDN;DISETUJUI SEBAGAI PMDN;

TIDAK ADA KEWAJIBAN TIDAK ADA KEWAJIBAN PENINGKATAN PEMILIKAN PENINGKATAN PEMILIKAN SAHAM;SAHAM;

DAPAT MENGGUNAKAN DAPAT MENGGUNAKAN PINJAMAN DARI BANK PINJAMAN DARI BANK PEMERINTAH;PEMERINTAH;

AKTA PENDIRIAN DAPAT DIBUAT AKTA PENDIRIAN DAPAT DIBUAT SEBELUM PERSETUJUAN.SEBELUM PERSETUJUAN.

PERLINDUNGAN PERLINDUNGAN PENANAMAN MODALPENANAMAN MODAL

UU NO.1 TAHUN 1967 :UU NO.1 TAHUN 1967 : JAMINAN TRANSFER ATAS KEUNTUNGAN; BIAYA JAMINAN TRANSFER ATAS KEUNTUNGAN; BIAYA

TKA; PENYUSUTAN PERALATAN, KOMPENSASI ATAS TKA; PENYUSUTAN PERALATAN, KOMPENSASI ATAS NASIONALISASI DAN BIAYA LAINNYA [Ps.19 (1)];NASIONALISASI DAN BIAYA LAINNYA [Ps.19 (1)];

JAMINAN TDK MELAKUKAN NASIONALISASI, KECUALI JAMINAN TDK MELAKUKAN NASIONALISASI, KECUALI DNG UU DINYATAKAN KRN KEPENTINGAN NEGARA DNG UU DINYATAKAN KRN KEPENTINGAN NEGARA [Ps.21]; [Ps.21];

JIKA NASIONALISASI DILAKUKAN HRS BERDASAR UU JIKA NASIONALISASI DILAKUKAN HRS BERDASAR UU DAN DIBERIKAN KOMPENSASI / GANTI RUGI YANG DAN DIBERIKAN KOMPENSASI / GANTI RUGI YANG DISETUJUI KEDUA BELAH PIHAK [ Ps. 22];DISETUJUI KEDUA BELAH PIHAK [ Ps. 22];

PERJANJIAN MULTILATERAL :PERJANJIAN MULTILATERAL :

INTERNASIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INTERNASIONAL CENTRE OF SETTLEMENT OF INVESMENT DISPUTES (ICID), U U No. 5/68 INVESMENT DISPUTES (ICID), U U No. 5/68 INDONESIA TELAH MERATIFIKASI;INDONESIA TELAH MERATIFIKASI;

MULTILATERAL INVESMENT GUARANTEE AGENCY MULTILATERAL INVESMENT GUARANTEE AGENCY (MIGA), KEPRES No. 31/86 IND TELAH (MIGA), KEPRES No. 31/86 IND TELAH MENYETUJUI.MENYETUJUI.

PERJANJIAN BILATERAL :PERJANJIAN BILATERAL :

PERSETUJUAN PENINGKATAN DAN PERLINDU- PERSETUJUAN PENINGKATAN DAN PERLINDU- NGAN PENANAMAN MODAL ( P4M )/ “INVESMENT NGAN PENANAMAN MODAL ( P4M )/ “INVESMENT GUARANTEE AGREEMENT (IGA), 55 NEGARA.GUARANTEE AGREEMENT (IGA), 55 NEGARA.

KEBIJAKAN PENANAMAN MODALKEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

1.1. Kebijakan Bidang Usaha (DNI);Kebijakan Bidang Usaha (DNI);

2.2. Kebijakan Pengembangan Usaha Kebijakan Pengembangan Usaha Kecil Nasional;Kecil Nasional;

3.3. Kebijakan Kepemilikan Saham Kebijakan Kepemilikan Saham dalam Perusahaan PMA;dalam Perusahaan PMA;

4.4. Kebijakan Insentif Fiskal;Kebijakan Insentif Fiskal;

5.5. Kebijakan Teknis.Kebijakan Teknis.

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL (1)KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL (1)

Kebijakan Negative ListKebijakan Negative List(Keppres No. 96/2000 jo.No. 118/2000) (Keppres No. 96/2000 jo.No. 118/2000)

12 bidang usaha dinyatakan tertutup mutlak 12 bidang usaha dinyatakan tertutup mutlak bagi penanaman modal;bagi penanaman modal;

8 bidang usaha tertutup bagi perusahaan yang 8 bidang usaha tertutup bagi perusahaan yang ada unsur asing;ada unsur asing;

9 bidang usaha terbuka bagi PMA dengan syarat 9 bidang usaha terbuka bagi PMA dengan syarat berpatungan dengan modal nasional;berpatungan dengan modal nasional;

20 bidang usaha memiliki persyaratan tertentu.20 bidang usaha memiliki persyaratan tertentu.

Rancangan Keppres Kebijakan Negatif List sedang Rancangan Keppres Kebijakan Negatif List sedang disusun.disusun.


Kebijakan Pengembangan Usaha Kebijakan Pengembangan Usaha KecilKecil

Nasional (Keppres No. 127/2001)Nasional (Keppres No. 127/2001)

19 bidang/jenis usaha dicadangkan untuk 19 bidang/jenis usaha dicadangkan untuk usaha kecil;usaha kecil;

16 bidang/jenis usaha terbuka bagi usaha 16 bidang/jenis usaha terbuka bagi usaha menengah atau usaha besar dengan syarat menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan dengan usaha kecil.kemitraan dengan usaha kecil.


Kebijakan Pemilikan Saham dalam Perusahaan Kebijakan Pemilikan Saham dalam Perusahaan PMAPMA

(PP No. 20/1994 jo. No. 83/2001)(PP No. 20/1994 jo. No. 83/2001)

PMA harus berbadan hukum Indonesia, berbentuk PT;PMA harus berbadan hukum Indonesia, berbentuk PT;

PMA dapat dalam bentuk patungan atau seluruh PMA dapat dalam bentuk patungan atau seluruh saham dimiliki asing, kecuali untuk 9 bidang usaha;saham dimiliki asing, kecuali untuk 9 bidang usaha;

Untuk yang seluruh saham dimiliki asing, dalam Untuk yang seluruh saham dimiliki asing, dalam waktu 15 tahun harus divestasi saham minimal 5% waktu 15 tahun harus divestasi saham minimal 5% kepada peserta nasional;kepada peserta nasional;

Tidak ada pembatasan jumlah modal yang akan Tidak ada pembatasan jumlah modal yang akan ditanam;ditanam;

PMA diberikan izin usaha 30 tahun dan dapat PMA diberikan izin usaha 30 tahun dan dapat diperpanjang.diperpanjang.

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL (3)KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL (3) Kegiatan usaha dapat berlokasi di seluruh Kegiatan usaha dapat berlokasi di seluruh

wilayah R.I.wilayah R.I.

Bidang usaha tertentu yang menguasai hajat Bidang usaha tertentu yang menguasai hajat hidup rakyat banyak diwajibkan dalam bentuk hidup rakyat banyak diwajibkan dalam bentuk patungan dengan modal nasional minimal 5%;patungan dengan modal nasional minimal 5%;

Badan hukum asing dapat membeli saham Badan hukum asing dapat membeli saham perusahaan PMA/PMDN atau Non PMA/PMDN perusahaan PMA/PMDN atau Non PMA/PMDN sepanjang bidang usahanya terbuka bagi PMA;sepanjang bidang usahanya terbuka bagi PMA;

Perusahaan PMA dapat mendirikan perusahaan Perusahaan PMA dapat mendirikan perusahaan baru, dan atau membeli saham perusahaan baru, dan atau membeli saham perusahaan PMDN dan/atau Non PMA/PMDN sepanjang PMDN dan/atau Non PMA/PMDN sepanjang bidang usahanya terbuka bagi PMA.bidang usahanya terbuka bagi PMA.


Kebijakan Insentif Fiskal :Kebijakan Insentif Fiskal :

Fasilitas Bea Masuk (Kepmenkeu No. Fasilitas Bea Masuk (Kepmenkeu No. 135/KMK.05/2000 jo135/KMK.05/2000 jo

No. 28/KMK.05/2001 jo. No. 456/KMK.04/2004)No. 28/KMK.05/2001 jo. No. 456/KMK.04/2004)

Keringanan Bea Masuk hingga tarif BM menjadi Keringanan Bea Masuk hingga tarif BM menjadi 5%;5%;

Diberikan kepada perusahaan dalam rangka Diberikan kepada perusahaan dalam rangka PMA, PMDN dan Non PMA/PMDN untuk PMA, PMDN dan Non PMA/PMDN untuk pembangunan baru dan pengembangan;pembangunan baru dan pengembangan;

Barang modal diberikan fasilitas untuk jangka Barang modal diberikan fasilitas untuk jangka waktu impor 2 tahun.waktu impor 2 tahun.


Bahan baku diberikan fasilitas untuk Bahan baku diberikan fasilitas untuk produksi 2 tahun dengan jangka waktu produksi 2 tahun dengan jangka waktu impor selama 2 tahun;impor selama 2 tahun;

Pengembangan yang menambah minimal Pengembangan yang menambah minimal 35% investasi mesin, diberikan fasilitas 35% investasi mesin, diberikan fasilitas bea masuk impor bahan baku/penolong bea masuk impor bahan baku/penolong untuk produksi 2 tahun dengan jangka untuk produksi 2 tahun dengan jangka waktu impor selama 2 tahun;waktu impor selama 2 tahun;

Industri menggunakan mesin produksi Industri menggunakan mesin produksi dalam negeri, diberikan fasilitas bea dalam negeri, diberikan fasilitas bea masuk impor bahan baku/penolong untuk masuk impor bahan baku/penolong untuk produksi 4 tahun dengan jangka waktu produksi 4 tahun dengan jangka waktu impor selama 4 tahun.impor selama 4 tahun.

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL (5)KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL (5)Kebijakan TeknisKebijakan Teknis

SEKTOR PERTAMBANGANSEKTOR PERTAMBANGANPertambangan UmumPertambangan Umum

Dalam rangka PMA dalam bentuk Kontrak Karya (KK)Dalam rangka PMA dalam bentuk Kontrak Karya (KK)

Pertambangan BatubaraPertambangan BatubaraDalam rangka PMA dalam bentuk Perjanjian Karya Dalam rangka PMA dalam bentuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Jasa Pengeboran Minyak dan Gas BumiJasa Pengeboran Minyak dan Gas BumiPengeboran Migas di lepas pantai (Off Shore Pengeboran Migas di lepas pantai (Off Shore Drilling) dalam rangka PMA harus Drilling) dalam rangka PMA harus berpatungan dengan peserta nasional, berpatungan dengan peserta nasional, maksimal saham asing 95%.maksimal saham asing 95%.

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL (5)KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL (5)Kebijakan TeknisKebijakan Teknis

Pengeboran Migas di darat (On Shore Pengeboran Migas di darat (On Shore Drilling) dalam rangka PMA diizinkan untuk Drilling) dalam rangka PMA diizinkan untuk pengeboran yang menggunakan rig dengan pengeboran yang menggunakan rig dengan kapasitas 2000 hp, dan harus berpatungan kapasitas 2000 hp, dan harus berpatungan dengan peserta nasional yang bergerak dengan peserta nasional yang bergerak dibidang usaha sejenis dengan kepemilikan dibidang usaha sejenis dengan kepemilikan saham asing maksimal 49%.saham asing maksimal 49%.

Jasa Penunjang Pertambangan Migas dalam Jasa Penunjang Pertambangan Migas dalam rangka PMA harus berpatungan dengan rangka PMA harus berpatungan dengan peserta nasional, maksimal saham asing peserta nasional, maksimal saham asing 95%.95%.

PERMASALAHAN DALAM PERMASALAHAN DALAM PENINGKATAN INVESTASIPENINGKATAN INVESTASI

Persepsi Investor Asing Terhadap Iklim Persepsi Investor Asing Terhadap Iklim Investasi :Investasi :* Kepastian Hukum;* Kepastian Hukum;* Undang-Undang Ketenagakerjaan;* Undang-Undang Ketenagakerjaan;* Hubungan Pusat dan Daerah;* Hubungan Pusat dan Daerah;* Perpajakan dan Bea Cukai;* Perpajakan dan Bea Cukai;* Kebijakan Insentif belum kompetitif.* Kebijakan Insentif belum kompetitif.

Adanya persaingan antar negara untuk Adanya persaingan antar negara untuk menarik investasi global.menarik investasi global.

LANGKAH-LANGKAH STRATEGISLANGKAH-LANGKAH STRATEGIS

Penyelesaian RUU Penanaman Modal, Penyelesaian RUU Penanaman Modal, Konsepnya saat ini masih dalam tahap Konsepnya saat ini masih dalam tahap penyelesaian di bawah koordinasi Menteri penyelesaian di bawah koordinasi Menteri Perdagangan;Perdagangan;

Penyelesaian RPP sebagai Peraturan Penyelesaian RPP sebagai Peraturan Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 Pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 (Pengganti PP No. 25 Tahun 2000);(Pengganti PP No. 25 Tahun 2000);

Mengusulkan adanya insentif fiskal yang Mengusulkan adanya insentif fiskal yang lebih menarik;lebih menarik;

Pelayanan penanaman modal yang Pelayanan penanaman modal yang sederhana, cepat, transparan dan sederhana, cepat, transparan dan akuntabel.akuntabel.

PERIZINAN YANG HARUS DI MILIKI DALAM PERIZINAN YANG HARUS DI MILIKI DALAM PENDIRIAN PROYEK PMA/PMDN DI INDONESIA PENDIRIAN PROYEK PMA/PMDN DI INDONESIA

1.1. SURAT PERSETUJUAN DAN SURAT PERSETUJUAN PERUBAHAN SURAT PERSETUJUAN DAN SURAT PERSETUJUAN PERUBAHAN (WEWENANG BKPM).(WEWENANG BKPM).

2.2. REKOMENDASI DARI DEPARTEMEN TEKNIS UNTUK BIDANG REKOMENDASI DARI DEPARTEMEN TEKNIS UNTUK BIDANG USAHA/SEKTOR PERIKANAN, SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, USAHA/SEKTOR PERIKANAN, SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, SEKTOR PERTAMBANGAN (YANG MERUPAKAN KEGIATAN EKSTRASI) SEKTOR PERTAMBANGAN (YANG MERUPAKAN KEGIATAN EKSTRASI) DAN SEKTOR ENERGI.DAN SEKTOR ENERGI.

3.3. AKTE + PENGESAHAN KEHAKIMAN + TANDA DAFTAR PERUSAHAAN AKTE + PENGESAHAN KEHAKIMAN + TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (BUKAN WEWENANG BKPM)(BUKAN WEWENANG BKPM)

4.4. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK/NPWP (BUKAN WEWENANG BKPM)NOMOR POKOK WAJIB PAJAK/NPWP (BUKAN WEWENANG BKPM)

5.5. IZIN - IZIN PELAKSANAAN DI TINGKAT PUSAT (WEWENANG BKPM)IZIN - IZIN PELAKSANAAN DI TINGKAT PUSAT (WEWENANG BKPM) a. ANGKA PENGENAL IMPORTIR TERBATAS (APIT)a. ANGKA PENGENAL IMPORTIR TERBATAS (APIT) b. RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTK)b. RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTK) c. REKOMENDASI VISA TENAGA KERJA ASING UNTUK IMIGRASI (TA.01)c. REKOMENDASI VISA TENAGA KERJA ASING UNTUK IMIGRASI (TA.01) d. KARTU IZIN TINGGAL SEMENTARA/KITAS (BUKAN WEWENANG BKPM)d. KARTU IZIN TINGGAL SEMENTARA/KITAS (BUKAN WEWENANG BKPM) e. IZIN MENGGUNAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)e. IZIN MENGGUNAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) f. SURAT PERSETUJUAN PABEAN BARANG MODAL/ BAHAN BAKUf. SURAT PERSETUJUAN PABEAN BARANG MODAL/ BAHAN BAKU

6. IZIN-IZIN PELAKSANAAN DAERAH (BUKAN WEWENANG BKPM)6. IZIN-IZIN PELAKSANAAN DAERAH (BUKAN WEWENANG BKPM) a. IZIN LOKASI a. IZIN LOKASI b. HAK ATAS TANAHb. HAK ATAS TANAH c. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)c. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) d. IZIN UUG/HOd. IZIN UUG/HO e. IZIN AMDALe. IZIN AMDAL

7. IZIN USAHA TETAP (WEWENANG BKPM)7. IZIN USAHA TETAP (WEWENANG BKPM)

Permohonan PMDN(dilengkapi denganAkte perusahaan +

NPWP)

Permohonan PMA

SuratPersetujuan

PMDN

SuratPersetujuan

PMA

1. APIT2. RPTK3. TA.014. IMTA5. SP Pabean Barang modal/ Bahan baku

1. Akte2. NPWP3. KITAS

1. Izin Lokasi2. IMB3. Izin UUG/HO4. Hak atas tanah5. Izin AMDAL

IzinUsahaTetap*)

IZIN PELAKSANAAN PUSAT IZIN PELAKSANAAN DAERAHIZIN PRINSIP

*) Diurus setelah perusahaan siap produksi komersial

ALUR PENGAJUAN PERSETUJUAN/PERIZINAN DALAM RANGKA PENDIRIAN PERUSAHAAN PMDN DAN PMA DI INDONESIA

BKPM BKPM

INSTANSI LAIN

Instansi Penanaman

ModalPropinsi/

Kabupaten/Kota

BKPM

IZIN TETAP

ProduksiKomersial

SEKIANSEKIAN&&

TERIMA KASIHTERIMA KASIH

Informasi lebih lanjut tentang penanaman Informasi lebih lanjut tentang penanaman modal :modal :Hub. : Biro Hukum & HumasHub. : Biro Hukum & HumasTelp. : (021) 5202047Telp. : (021) 5202047E-mail : [email protected] : [email protected]

POKOK-POKOK RUU-PMPOKOK-POKOK RUU-PM Untuk penanaman modal di semua sektor;Untuk penanaman modal di semua sektor;

Bersifat Lex Spesialis;Bersifat Lex Spesialis;

Memberikan perlakuan sama (Equal treatment Memberikan perlakuan sama (Equal treatment prinsip MFN);prinsip MFN);

Tidak ada Indonesianisasi/Divestasi;Tidak ada Indonesianisasi/Divestasi;

Memberikan Insentif Fiskal;Memberikan Insentif Fiskal;

Memberikan perlindungan terhadap nasionali-sasi Memberikan perlindungan terhadap nasionali-sasi atau pencabutan/pengambil-alihan hak atau pencabutan/pengambil-alihan hak kepemilikan;kepemilikan;

POKOK-POKOK RUU-PMPOKOK-POKOK RUU-PM(Lanjutan)(Lanjutan)

Memberikan hak transfer dan repatriasi dalam Memberikan hak transfer dan repatriasi dalam valuta asing atau modal/keuntungan;valuta asing atau modal/keuntungan;

Memberikan keleluasaan untuk menggunakan Memberikan keleluasaan untuk menggunakan tenaga kerja asing (TKA);tenaga kerja asing (TKA);

Menyelenggarakan pelayanan persetujuan dan Menyelenggarakan pelayanan persetujuan dan perizinan secara jelas di pusat dan daerah;perizinan secara jelas di pusat dan daerah;

Tidak membatasi jangka waktu berusaha;Tidak membatasi jangka waktu berusaha;

Mengupayakan agar penyelesaian sengketa Mengupayakan agar penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase.melalui lembaga arbitrase.

ASPEK HUKUM PENANAMAN MODAL

Documents

Transcript of ASPEK HUKUM PENANAMAN MODAL