DIDI PERMANA KURNIAWAN

AUDIT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

OlehDidi Permana Kurniawan MM, Ak, CAAuditor Ahli Madya Inspektorat LKPP

DASAR

HUKUM

Pergeseran paradigma APIP :

Watch Dog > Consultancy dan

Assurance > Trusted Advisor

PENGAWASAN PBJ PERMINTAAN PIMPINAN ATAU MANDATORY APIP ?

Fungsi Manajemen (Henry Fayol) terdiri atas 4 fungsi utamayang dikenal dengan istilah POAC.

• Planning (fungsi perencanaan)

• Organizing (fungsipengorganisasian)

• Actuating / Directing (pengarahan)

• Controlling (pengendalian)Auditor Intern (APIP)

membantu Pimpinan dalam

melaksanakan fungsi

Controlling

STRATEGI PENGAWASAN INTERN PBJ

PERENCANAAN KOMPREHENSIF DAN

TERPADU PENGAWASAN

INTERN PBJ OLEH APIP

PELAKSANAAN PENGAWASAN

INTERN PBJ OLEH APIP SEBAGAI SATU

SISTEM TERINTEGRASI

PENGKOMUNIKASIAN HASIL PENGAWASAN

PBJ OLEH APIP SEBAGAI SATU SISTEM

INFORMASI KOMPREHENSIF

❑ Risk based planning❑ Audit universe yang

komprehensif

❑ koordinasi antar APIP❑ APIP K/L/P –

Proyek/Kegiatan/ ProgramK/L/P

❑ BPKP – Programprioritas nasional (lintas sektoral)

❑ Optimalisasihasil pengawasan

❑ Koordinasi dengan Auditor eksternaldan APH

STANDAR PENGAWASAN INTERN PBJ

INDEPENDENSIDAN

OBJEKTIVITAS

GANGGUAN TERHADAP

INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS

KETAATAN TERHADAP KODE ETIK

❑ Independensi kebebasan dari kondisi yang mengancamkemampuan aktivitaspengawasan

❑ Objektivitas adalah sikap mental tidak memihak (tidak bias)

❑ Konflik kepentinganpribadi

❑ Pembatasan ruanglingkup

❑ Pembatasan akses ke catatan personel, dan prasarana

❑ Pembatasan sumberdaya, sepertipendanaan

❑ Integritas❑ Objektivitas❑ Kerahasiaan❑ Kompetensi❑ Akuntabel❑ Perilaku

Profesional

KOMPETENSI AUDITOR

• APIP harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman,

serta kompetensi.

PENGGUNAAN TENAGA AHLI

• Penggunaan tenaga ahli melalui penilaian kualifikasi, profesional, kompetensi dan pengalaman

yang relevan, independensi dan proses pengedalian kualitas dari tenaga ahli tsb.

KECAKAPAN (PROFICIENCY)

• APIP harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan

dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

KECERMATAN PROFESIONAL

• Cermat dan seksama (due professional care) dan secara hati-hati (prudent).

SKEPTISME PROFESIONAL

• Pengujian kritis dengan mempertimbangkan relevansi, kompetensi, dan kecukupan bukti.

• APIP tidak menganggap bahwa manajemen adalah tidak jujur namun tidak harus puas dengan

bukti yang kurang persuasive karena keyakinannya bahwa manajemen adalah jujur.

PEMILIHAN PBJ YANG AKAN DIAUDITPBJ dalamsuatu unit kerjasangat

beragam dan diperlukan pertimbangan

yang tepat untuk memilih PBJ yang akandiaudit.

Pendekatan yg akandigunakan adalah

berdasarkan faktorrisiko

• Kualitaspengendalian intern, • Besarnya nilai PBJ, • Kompleksitas PBJ, • Signifikansi PBJ terhadap keberhasilan

suatu program, • Perhatian stakeholder terhadap PBJ • Permintaan dari pimpinan K/L/D.

STRATEGI PENGAWASAN

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

PEMILIHAN OBJEK PEMERIKSAAN (OBRIK)

SUSUNAN TIM AUDIT

Penentuan tim audit yang akan ditugaskan harus

Memperhatikan latar belakang pendidikan,kompetensi,

dan pengalaman auditor.

Terkait dengan kompetensi, paling tidak dalam suatu

Tim audit PBJ terdapat satu anggota yang memahami

proses dan aturan PBJ.

BENTUK PENGAWASANPBJ

4

Bentuk Pengawasan PBJ

REVIUPenelaahan ulang bukti-bukti untuk memastikan kegiatan sesuai ketentuan

Dilakukan terhadap seluruh/sebagian tahapan proses PBJ

PROBITY AUDIT

Dilakukan selama proses PBJ berlangsung dan pada setiap tahapan/proses kegiatan PBJ

Menilai ketaatan terhadap ketentuan PBJ

sesuai misi & tujuanPerpres No.16/2018(outcome based audit)

Memberikan

manfaat

(OUTCOME)

SerahTerima

Pekerjaan

PemilihanPenyedia

Pelaksa-naanPerencanaan Persiapan

OUTPUTKE

GIA

TA

N

PB

J

Dilaksanakan selama proses PBJ berlangsung dengan memberikan jasa

konsultasi atas berbagai permasalahan dalam pelaksanaan PBJ

ASISTENSI

AUDIT ( post audit & continuous audit )

Dilakukan setelah pelaksanaan ataupun selama proses PBJ. Melalui audit kinerja atau audit dengan tu juan tertentu

OUTPUT BASED

OUTCOME BASED

?

20

Outcome Based Audit padaPBJ

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Output (keluaran) adalah barang atau jasa yang

dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk

mendukung pencapaian sasaran dan tujuan

program dan kebijakan

Outcome (hasil) adalah segala

sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya output (keluaran) dari

kegiatan-kegiatan dalam suatuprogram

Output vs Outcome

Outcome Based Audit padaPBJ

21

Auditor meyakinkan bahwa PBJ yang telah

diselesaikan/diserahkan telah sesuaidengan

kebutuhan dan/atau dimanfaatkan

sebagaimana mestinya

Ruang Lingkup WasPBJ

(PERPRES 16/2018)Pemenuhan Nilai Manfaat yang

Sebesar-besarnya (value ofMoney)

Berbasis

OUTPUT

Berbasis

OUTCOMEJeda Waktu

Auditor memberikan keyakinan yang

memadai bahwa outcome (perolehan

manfaat dari tercapainya tujuan.)

telah tercapai.

AUDIT

AuditProses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secaraindependen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuKmenilai kebenaran, kecermatan,kredibilitas,efektivitas,efisiensi,dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Probity AuditPengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa, untukmemberikan pendapat atau simpulan yang objektif mengenai kesesuaianproses pengadaan barang/jasa tersebut dengan persyaratan kejujuran (probity requirement) yang telah ditetapkan.

Probity Requirement

Sejumlah persyaratan kejujuran yang ditetapkan dalam suatu proses pengadaan

barang/jasa yaitu berupa kepatuhan kepada prosedur, prinsip dan etika pengadaan

barang/jasa yang berlaku.

Reviu

Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikanbahwakegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuaidengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

PENGERTIAN

EvaluasiRangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar,rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yangmempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan

Pemantauan

Proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai

tujuan yang telah ditetapkan

KonsultansiKegiatan pelayanan seperti bimbingan teknis, asistensi/pendampingan,dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkanefektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola

Perka BPKP Nomor 3 Tahun 2019 tentangPengawasan Barang Jasa

TujuanAudit

Meyakinkan• Prosedur PBJ dalamPedoman PBJ telah

dipenuhi;

• PBJ menghasilkan barang/jasa yang tepat dari

setiap uang yang dibelanjakan, diukur dariaspek

kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan

penyedia;

• PBJ telah memperhatikan pencapaian Tingkat

Komponen Dalam Negeri (TKDN), penggunaan

produk dalam negeri, pencadangan paket untuk

usaha kecil, dan pengadaanberkelanjutan;

• Barang/jasa yang diperoleh telahdimanfaatkan

sesuaitujuan;

Mengidentifikasi

ketidakpatuhan,

penyimpangan/kecurang

an, ketidakpatutan dalam

kegiatan PBJ terhadap

ketentuanPBJ;

Mengevaluasi

Kecukupan dan

efektivitas

pengendalian intern

pemerintah atasPBJ.

13

Meyakini apakah PBJ dilakukan secara efisien, efektif, transparan,

terbuka, bersaing, adil danakuntabel

Jenis&LingkupAudit PBJ

Audit dengan tujuantertentu

• Pemenuhan nilai manfaatyang

sebesar-besarnya;

• Kepatuhan terhadapperaturan;

• Pencapaian TingkatKandungan

DalamNegeri;

• Penggunaan produk dalamnegeri;

• Pencadangan danperuntukan

paket untuk usaha kecil;dan

• Pengadaan Berkelanjutan.

14

PBJ oleh K/L/D

yang dibiayai

oleh

APBN/APBD

Waktu

Pelaksanaan

setelah selesainya

seluruh tahapan

PBJ

setelah

berfungsinyaoutput dariPBJ

atau

Outcomebased

audit

Outputbased

audit

Jenis Audit LingkupAudit

STANDAR DAN KODE ETIK AUDIT

Mengacu pada Standar Audit Intern

Pemerintah Indonesia dan KodeEtik

Auditor Intern Pemerintah Indonesia

(Asosiasi Auditor Intern Pemerintah

Indonesia, 2013).

15

Metodologi Audit

• Mempelajari peraturan yang terkait dengan Pengadaan Barang/jasa

• Menetapkan jumlah bukti yang akandiuji;bisadenganmenggunakan

sampling

• Menggunakan teknologi audit berbantuan komputer (TABK)

• Merancang prosedur audit intern yang mampu mendeteksi

terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-

undangan, kecurangan danketidakpatutan. Misal : wawancara

secara mendalam (deep interview)

16

TahapanAudit

27

A.• PerencanaanAudit

B.• PelaksanaanAudit

C.

• Komunikasi Audit dan

Penyusunan LHA

Format LHA• Format laporan audit pengadaan barang/jasa :

1. Bentuk Bab

2. Bentuk surat

53

Output& Outcom e Ya n g Diharapkan

17

OUTPUT

Laporan Hasil Audit (LHA) PBJ yang menyajikan informasi mengenai hasil penilaian atas kondisi PBJ yang diaudit ditinjau dari prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

OUTCOME

Dimanfaatkannya LHA untuk pengambilan keputusan oleh K/L/PD dalam rangka memperbaiki perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan PBJ agar lebih efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH