BAB 12JAMINAN DAN ASURANSI

PEMBIAYAAN

BAB 12JAMINAN DAN ASURANSI

PEMBIAYAAN

ISLAMIC FINANCIAL MANAGEMENT

Prof.Dr.H. Veitzhal Rivai, M.B.A.Andria Permata Veitzhal. B.Acct., M.B.A.

A. Pengertian dan Kegunaan Jaminan Firman Allah SWT:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS Al-Nisaa’ [4]: 5)

Hadits Rasulullah SAW: Dari Anas r.a.; berkata, “Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.” (HR. Bukhari)

Jaminan Pembiayaan:hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan hutangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau addendum-nya.

Jaminan dapat dibedakan menjadi: Jaminan perorangan (personal guarantee/borgtocht):

suatu perjanjian penanggungan hutang di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan/wanprestasi.

Jaminan perusahaan (corporate guarantee): suatu perjanjian penanggungan hutang yang diberikan oleh perusahaan lain untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan/wanprestasi.

Jaminan kebendaan: penyerahan hak oleh nasabah atau pihak ketiga atas barang-barang miliknya kepada lembaga keuangan guna dijadikan agunan atas pembiayaan yang diperoleh debitur.

Ditinjau dari jenisnya, agunan kebendaan terbagi dua jenis, yaitu: Jaminan kebendaan atas barang bergerak

Dimaksud dengan barang bergerak adalah semua barang yang secara fisik dapat dipindahtangankan, kecuali karena ketentuan undang-undang, barang tersebut ditetapkan sebagai barang tidak bergerak.

Jaminan kebendaan atas barang tidak bergerak Dimaksud dengan barang tidak bergerak adalah tanah dan barang-barang lain karena sifatnya oleh undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak, seperti mesin pabrik yang sudah terpasang, kapal laut (dengan bobot/isi tertentu), dan kapal udara (persawat udara).

Maksud dan tujuan pengikatan/penguasaan jaminan adalah:

Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang agunan tersebut bilamana nasabah bercidera janji, yaitu tidak bisa membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Menjamin agar nasabah berperan dan atau turut serta dalam transaksi yang dibiayai, sehingga dengan demikian kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usahanya/proyek dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah, atau minimum kemungkinan untuk berbuat demikian diperkecil.

Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian pembiayaan, khususnya mengenai pembayaran kembali (pelunasan) sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui, agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada lembaga keuangan.

Kriteria Barang jaminan pembiayaan: Harus memunyai nilai ekonomis; artinya dapat

dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang. Harus dapat dipindahtangankan kepemilikannya

dari pemilik semula kepada pihak lain (Marketable, Executeur Baar).

Harus memunyai nilai yuridis, dalam arti dapat diikat sehingga pembiayaan memiliki hak yang didahulukan (preferent) terhadap hasil pelelangan barang tersebut.

B. Jenis Barang yang Dapat Diterima Sebagai Jaminan Pembiayaan1. Persediaan barang.2. Piutang dagang.3. Deposit berjangka.4. Saham perusahaan debitur.5. Perhiasan (emas).6. Tanah (hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan)

dan bangunan yang didirikan di atas tanah hak milik atau hak guna bangunan.

7. Kendaraan bermotor. 8. Kapal laut.9. Pesawat terbang. 10. Mesin-mesin pabrik dan inventaris kantor.11. Jaminan pribadi (borgtocht, personal guanrantee).12. Jaminan perusahaan (corporate guarantee).

Jaminan dapat dikelompokkan dalam dua golongan yaitu: Jaminan Utama

barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang dibiayai dengan pembiayaan atau merupakan objek pembiayaan.

Jaminan tambahanbarang, surat berharga, atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang ditambahkan sebagai agunan apabila dalam penilaian pembiayaan/analisis pembiayaan, bank belum memeroleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

C. Nilai JaminanBesarnya jaminan yang harus disediakan nasabah adalah sebagai berikut:1. Untuk pembiayaan eksploitasi biasa, nilai jaminan minimum 250% dari maksimum pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

* Jaminan pembiayaan, sebaiknya 150%.* Jaminan tambahan 100% (sebesar pembiayaan yang diperoleh nasabah).

2. Untuk pembiayaan investasi, nilai jaminan pembiayaan dan agunan tambahan sebaiknya minimum 150% dari maksimum pembiayaan.

3. Untuk pembiayaan dengan jaminan deposit berjangka (yang diterbitkan bank tersebut), nilai jaminan

pembiayaan sesuai dengan rumus perhitungan maksimum pembiayaan untuk pembiayaan dengan jaminan deposit berjangka.

D. Dasar-dasar Penetapan Nilai JaminanFirman Allah SWT: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.(QS Al-Nisaa’ [4]: 29-30)

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memeroleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Baqarah [2]:283)

Penilaian jaminan adalah tanggung jawab pejabat pembiayaan (AO=account officer dan CRO=credit recovery officer). Namun, dalam rangka melaksanakan dual control, jika dianggap perlu, maka dapat ditugaskan unit kerja lain (LA=loan officer) untuk ikut serta menilai kewajaran nilai taksasi barang jaminan.

1. Dasar Penilaian Umuma. Harga buku; artinya harga beli dikurangi jumlah

penghapusan yang pernah dilakukan terhadap barang tersebut.

b. Harga pasar; artinya nilai daripada barang-barang tersebut bila dijual pada saat pelaksanaan penilaian/taksasi.

**Semua jaminan wajib diretaksasi/dinilai kembali, minimum satu kali dalam 6 bulan untuk jaminan utama dan satu kali dalam satu tahun untuk jaminan tambahan. Setiap perubahan data agunan, termasuk perubahaan karena retaksasi agunan, harus dimutakhirkan ke dalam arsip komputer sehingga data jaminan adalah data agunan yang mutakhir (up-to-date).

2. Dasar Penilaian per Jenis Barang Jaminan

Persediaan Barang Semua persediaan dari barang-barang yang merupakan objek perusahaan yang ada pada perusahaan tersebut.

Piutang DagangTagihan-tagihan perusahaan yang timbul karena adanya penjualan secara pembiayaan dan secara normal dapat diterima dalam jangka pendek

Surat-Surat BerhargaSurat yang dapat diperjualbelikan di bursa pasar uang dan modal. Surat berharga ini biasanya dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang cukup bonafid

Perhiasan/EmasYaitu emas murni/perhiasan. Penilaian barang-barang jaminan berupa perhiasan/emas dilakukan berdasarkan harga pasar menurut Keadaan,Berat, dan Kadar.

Dasar Penilaian per Jenis Barang Jaminan Tanah

Hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan jaminan pembiayaan dengan dibebani hak tanggungan adalah: hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha. Dalam penilaian jaminan berupa tanah harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: Status hak atas tanah,Letak tanah,Ukuran tanah (luas tanah),Kondisi daerah,Kesuburan tanah,Peraturan pemerintah, dan Peruntukan tanah (sawah, tegalan, pekarangan, kebun, perumahan dll.).

BangunanBangunan yang dapat diterima sebagai agunan adalah berdiri di atas hak milik dan hak guna bangunan, dan unit rumah susun yang didirikan di atas tanah hak milik atau hak guna bangunan.

Dasar Penilaian per Jenis Barang Jaminan Kendaraan Bermotor

Angkutan darat yang mempergunakan motor sebagai tenaga penggerak dan yang dipergunakan untuk usaha maupun keperluan pribadi. Jenis kendaraan bermotor yang telah dikenal misalnya:* Alat-alat angkut yang dipergunakan untuk keperluan transportasi darat seperti sepeda motor, sedan, truk, bus.* Alat angkut (barang) yang dipergunakan khusus untuk keperluan material handling, seperti forklift, trailer, traktor, grader, buldozer.

Kapal Lautalat angkutan laut yang dipergunakan untuk mengangkut orang (penumpang) atau barang dari suatu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan). Pada dasarnya, umur teknis (technical life) kapal adalah 20 tahun. Artinya, jika kapal laut tersebut berumur 20 tahun, nilai teknisnya sudah jauh menurun. Penurunan nilai teknis akan membawa pengaruh kepada nilai ekonomis. Kapal laut yang frekuensi penggunaannya tinggi akan mempercepat penurunan nilai teknis dan ekonomisnya.

Dasar Penilaian per Jenis Barang Jaminan Mesin Pabrik

mesin yang dipergunakan untuk keperluan memproses/mengolah bahan mentah/baku menjadi barang setengah jadi yang berupa mesin pengolah/mesin utama berikut mesin-mesin pelengkap dalam proses produksi. Pada dasarnya, umur teknis (technical life) dari mesin-mesin pabrik adalah 10 tahun.

Pesawat TerbangAngkutan udara yang dipergunakan untuk mengangkut orang (penumpang) atau barang dari suatu tempat (asal) ke suatu tempat yang lain (tujuan), yaitu pesawat terbang dalam arti keseluruhan, baik fixed wing ataupun yang rotary wing, yang dioperasikan untuk tujuan niaga yang dimiliki oleh perusahan penerbangan.

Dasar Penilaian per Jenis Barang Jaminan Orang Pribadi (Borgtotch) atau Personal Guarantee

Jaminan seseorang, yaitu pihak ketiga yang menjamin pembayaran kembali kepada bank sekiranya yang berhutang (debitur) tidak mampu (gagal) dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansial terhadap pembiayaan (bank). Jaminan ini bersifat umum. Artinya, mengakibatkan seluruh harta kekayaan si penjamin (guarantor) menjadi jaminan pembiayaan debitur yang bersangkutan dengan mengabaikan ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata dan telah ada persetujuan suami/istri.

Corporate Guarantee/Jaminan Perusahaancorporate guarantee atau jaminan perusahaan dapat pula diterima sebagai jaminan pembiayaan. Pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung (guarantor) adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.

E. Prosedur Penilaian dan Pengikatan Jaminan Sebelum barang-barang yang tertera pada daftar barang-barang

agunan ditetapkan nilainya, diterima, dan diikat sebagai jaminan pembiayaan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:1. Meneliti dan mempelajari kelengkapan, kebenaran dan keabsahan

dokumen-dokumen yang diserahkan oleh nasabah, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa barang-barang itu dapat diikat secara hukum atau yuridis. Untuk meneliti keabsahan dari sertifikat tanah, lakukan pengecekan langsung ke BPN setempat.2. Melakukan peninjauan setempat (on the spot) untuk mengetahui dan menilai keadaan fisik barang-barang yang akan dijadikan jaminan,

apakah sesuai dengan yang tercantum dalam berkas-berkas/dokumen yang ada dan keterangan/penjelasan lain yang diberikan nasabah. Jika penilaian harga barang-barang agunan diserahkan kepada pihak ketiga, maka peninjauan setempat harus dilakukan bersama-sama pihak lembaga keuangan.3. Dibuatkan berita acara pemeriksaan/penaksiran nilai barang agunan

(yang merupakan bagian/lampiran dari laporan kontak dan kunjungan kepada nasabah) yang harus ditandatangani oleh pejabat yang membuat berita acara dan disetujui oleh pemimpin cabang.

F. Pengikatan/Penguasaan Barang-barang Jaminan1. Pengikatana. Terhadap barang-barang yang diterima sebagai jaminan pembiayaan harus dilaksanakan

pengikatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum/yuridis. Dimaksud di sini adalah pengikatan yang dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengikatan dapat dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, dalam hal ini notaris dan/atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Pejabat pembuat akta tanah ini dapat dijabat oleh notaris, camat, dan pejabat-pejabat umum yang ditunjuk.

b. Pengikatan atas barang-barang jaminan dilaksanakan setelah perjanjian pembiayaan ditandatangani mengingat perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian pokok dari perjanjian pengikatan barang-barang agunan. Atau dengan kata lain, perjanjian pengikatan agunan adalah accessoir dari perjanjian pokok.

c. Pengikatan atas barang agunan berupa benda-benda tak bergerak (tanah, kapal laut di atas 20 m3) dilakukan dengan pemasangan hipotik pertama sebesar 100% dari nilai taksasi barang agunan yang bersangkutan atau 100% dari maksimum pembiayaan apabila nilai barang agunan lebih besar dari maksimum pembiayaan. Proses pemasangan hipotik:* Apabila lembaga keuangan telah memiliki SKMH, maka pemasangan hipotik dilakukan sendiri oleh lembaga keuangan. Bila tidak ada SKMH, maka bank dan debitur bersama-sama datang ke PPAT untuk pembuatan akta hipotik.

* Akta hipotik harus dibuat oleh PPAT (untuk kapal oleh syahbandar yang ditunjuk). * Akta hipotik untuk tanah didaftarkan kepada kantor Badan Pertanahan Nasional, sedangkan akta hipotik untuk kapal laut didaftarkan kepada Departemen Perhubungan

*Sebagai bukti pemasangan hipoti harus ada sertifikat hipotik.d. Biaya yang berhubungan dengan pengikatan tersebut dibayar dan ditanggung nasabah

2. Penguasaan Barang Jaminan Penguasaan barang-barang jaminan berupa barang tidak bergerak adalah dengan

cara menguasai dokumen/bukti-bukti kepemilikan yang sah dari barang tersebut Penguasaan barang jaminan berupa barang bergerak. Barang-barang jaminan

nasabah harus dikuasai oleh bank secara fisik berikut dokumen-dokumen/bukti-bukti kepemilikannya. Jika penguasaan secara fisik dapat menggangu kelancaran usaha nasabah dan lembaga keuangan, maka minimum lembaga keuangan harus menguasai dokumen-dokumen/bukti-bukti kepemilikan yang asli atas jaminan tersebut.

Dokumen/bukti jaminan yang harus dikuasai bank secara umum adalah sebagai berikut:a. Sertifikat hak dan BPKB apabila barang-barang yang dijaminkan adalah alat- alat berat yang memerlukan pendaftaran.b. Sertifikat tanah dan surat izin bangunan untuk bangunan/rumah.c. Surat kuasa notaris dari pemilik kepada nasabah ataupun langsung kepada bank apabila barang-barang jaminan yang bersangkutan bukan milik nasabah. Untuk daerah yang tidak ada notaris, camat/PPAT, maka surat kuasa harus ditandasahkan (dilegalisasi) oleh pajabat yang berwenang.c. Invoice atas barang-barang yang dijaminkan apabila barang-barang yang dijaminkan itu adalah mesin-mesin/peralatan pabrik.d. Bukti pendaftaran kapal laut yang diterbitkan oleh Departemen Perhubungan.e. Bukti pendaftaran kapal udara yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara.

G. Penilaian Kembali Barang Jaminan

Firman Allah SWT:Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada

mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.

(QS Al-Anfaal [8]: 58)

Untuk setiap kali diberikan perpanjangan/perubahan jumlah pembiayaan, harus dilakukan penilaian kembali atas barang jaminan. Penilaian kembali barang-barang jaminan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Penilaian kembali ini dimaksudkan untuk menjaga pembiayaan dari penurunan nilai jaminan, karena: a. Hilangnya/berpindahnya barang-barang jaminan.b. Kerusakan/keausan barang-barang jaminan.c. Terjadi perubahan atas barang-barang jaminan.d. Merosotnya nilai jaminan.

** Apabila nilai agunan setelah penilaian kembali menjadi kurang dari ketentuan yang telah ditetapkan, maka harus meminta lagi tambahan agunan kepada nasabah untuk menutupi kekurangan tersebut, atau meminta nasabah membayar sebagian kewajibannya, sehingga minimum nilai agunan kembali mencukupi.

H. Penukaran Barang Jaminan

Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini bahwa penukaran/penggantian barang jaminan akan menyangkut hal-hal sebagai berikut: Pelaksanaan pengikatan baru jika terjadi penggantian. Yang berarti bahwa untuk jaminan pengganti

harus dilaksanakan pengikatan terlebih dahulusebelum agunan lama dikembalikan. Nilai/derajat barang, lokasi, dan lain sebagainya. Executeur baar (mudah dijual)

Dalam rangka pengamanan, pada setiap penukaran sebagian maupun seluruh barang jaminan harus diperhatikan ketentuan sebagai berikut: Jaminan pengganti minimum sama marketable-nya dengan jaminan lama. Besar nilai jaminan pengganti minimum sama dengan

jaminan lama. Dasar-dasar penetapan nilai barang-barang jaminan. Prosedur penilaian dan pengikatan jaminan. Jika menurut penilaian lembaga keuangan, penukaran

tersebut berakibat lembaga keuangan berada pada posisi lemah, maka lembaga keuangan berhak menolak

penukaran tersebut.

I. Peminjaman Barang Jaminan Adakalanya nasabah meminjam bukti-bukti kepemilikan barang

yang sudah dijaminkan dengan berbagai alasan, antara lain peningkatan status kepemilikan atau pengurusan sertifikat tanah, perpanjangan haknya, penggantian BPKB, dan lain-lain. Dalam hal demikian, agar mengusahakan penggantiannya dengan barang jaminan lain yang memenuhi persyaratan, serta dibuatkan berita acara penyerahan jaminannya dalam rangka peminjaman.

Dimintakan pernyataan kesanggupan nasabah untuk mengembalikan surat-surat jaminan dalam hal pengurusan telah selesai.

Disamping itu, mengajukkan surat kepada instansi yang terkait, seperti kantor BPN setempat, Kepolisian, dan lain-lain, yang isinya meminta instansi tersebut memberitahukan/menyerahkan bukti kepemilikan barang jaminan tersebut kepada bank dalam hal pengurusannya telah selesai.

J. Jaminan Bersama (Joint Collateral) Terjadi karena ada pemberian pembiayaan

bersama baik dalam bentuk perjanjian pembiayaan (PK) satu untuk semua pembiayaan (peserta) ataupun setiap pembiayaan mengadakan PK sendiri-sendiri dengan nasabah.

Dalam hal PK-nya satu, maka biasanya ada yang ditunjuk sebagai lembaga keuangan induk/pelaksana dan anggota.

Dalam pemberian pembiayaan dengan jaminan bersama, pengikatannya harus memuat cross default yang pada intinya memuat ketentuan yang menyatakan bahwa apabila nasabah melakukan wan-prestasi juga kepada nasabah lainnya.

Dalam hal setiap lembaga keuangan mengadakan perjanjian pembiayaan sendiri-sendiri dengan nasabah, sering juga perihal jaminan diperjanjikan secara bersama-sama antara lembaga keuangan dan nasabah, mengingat: Setiap lembaga keuangan menginginkan hak/prioritas yang sama atas hasil penjualan barang-barang jaminan jika barang-barang tersebut dicairkan. Surat asli kepemilikannya satu atau tidak bisa

dibagi-bagi/dipecah-pecah. Sukarnya barang jaminan dibagi-bagi/dipecah-

pecah

Pola joint collateral ada 2 (dua) jenis: Beberapa lembaga keuangan memberikan

pembiayaan kepada satu nasabah dengan jaminan satu/beberapa jaminan.

Satu lembaga keuangan memberikan pembiayaan kepada beberapa nasabah dengan jaminan satu/beberapa jaminan.

Untuk keperluan administrasi dan pengawasan barang jaminan, harus dilaksanakan ketentuan sebagai berikut: Terhadap dokumen atau surat-surat kepemilikan dan kuasa yang diterima dari

nasabah dibuatkan surat tanda terima rangkap dua bermeterai cukup, yaitu asli untuk nasabah dan copy untuk lembaga keuangan. Tanda terima tersebut ditandatangani oleh account officer, disimpan di dalam folder dokumen pembiayaan nasabah yang bersangkutan.

Dokumen/surat pemilikan asli dan akta pengikatan asli harus disimpan dan brand-case yang ditempatkan dalam ruang pemimpin lembaga keuangan atau di tempat lain yang lebih aman.

Kewajiban untuk membayar PBB atas barang-barang tak bergerak yang dijaminkan kepada lembaga keuangan. Tanda bukti pelunasan pajak dapat diketahui melalui tanda pembayaran pajak

Peninjauan setempat (inspection on the spot) untuk memeriksa secara fisik barang-barang agunan tersebut harus dilakukan guna mengetahui keadaan fisik barang-barang agunan yang dikuasai. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan/penaksiran nilai barang agunan (yang merupakan lampiran laporan kontak dan kunjungan kepada nasabah) dan foto copy bukti pelunasan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) disimpan dalam Folder pembiayaan file yang bersangkutan.

Perlu diperhatikan pula masa berlaku sertifikat kepemilikan/penggunaan tanah:a. IMB (Izin Mendirikan Bangunan)b. HGU (Hak Guna Usaha)c. HGB (Hak Guna Bangunan)d. HO (Hinder Ordonantie/Undang-Undang Gangguan).e. Dan izin-izin lain yang telah habis masa berlakunya harus segera diperpanjang.

K. Penjualan Barang Jaminan Apabila nasabah cidera janji, yaitu tidak

membayar/melunasi kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, sedangkan pembiayaannya telah dinyatakan “diragukan” atau “dianggap rugi”, maka bank harus melakukan/melaksanakan cara penyelesaian pembiayaan dengan penjualan/pencairan barang-barang agunan.

Dasar hukum pencairan barang jaminan adalah perjanjian pembiayaan/surat-surat perjanjian/jaminan lawan lembaga keuangan garansi/surat pernyataan dan jaminan untuk pembukaan L/C yang telah ditandatangani nasabah dan akta pengikatan barang jaminan.

Penjualan barang-barang jaminan dapat dilakukan sebagai berikut:

Penjualan di bawah tangan, di mana membantu mencari pembelinya. Harga penjualan barang agunan ditetapkan oleh nasabah dan disetujui oleh lembaga keuangan berdasarkan harga pasar saat ini. Transaksi tetap dilaksanakan oleh nasabah sendiri dan lembaga keuangan hanya mengawasi pelaksanaannya.

Penjualan melalui lelang

L. Penebusan Jaminan Firman Allah SWT:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 280)

Dalam hal debitur cidera janji/wanprestasi dan agunan pembiayaan adalah milik pihak ketiga, adakalanya pemilik agunan mengajukan permohonan untuk menebus miliknya. Untuk hal tersebut, dalam hal keberadaan debitur diketahui, penebusan harus dengan persetujuan debitur, sedangkan dalam hal keberadaan nasabah sudah tidak diketahui lagi, permohonan harus dilengkapi dengan: Keterangan lurah/camat setempat yang menerangkan

tentang ketidakberadaan debitur atau keberadaannya tidak diketahui lagi.

Surat pernyataan Vrijwaring dari pemilik yang membebaskan lembaga keuangan dari segala tuntutan hukum.

M. Penyerahan Dokuman Asli Barang JaminanPenyerahan dokumen asli barang jaminan adalah sebagai berikut: Dalam rangka mempercepat penyelesaian pengurusan piutang

negara, maka setelah diterbitkannya surat penerimaan pengurusan piutang negara (SP3N), lembaga keuangan selaku penyerah piutang/pembiayaan wajib menyerahkan semua dokumen asli kepemilikan barang agunan dan pengikatannya kepada DJKN.

Dalam rangaka pengamanan penyimpanan dokumen asli barang agunan, pihak KPKN/DJKN dapat menitipkan kembali dokumen asli barang agunan tersebut kepada bank. Penitipan kembali dokumen asli dimaksud dituangkan dalam “serah terima penitipan dokumen barang jaminan/harta kekayaan penanggung hutang/penjamin hutang”. Akan tetapi, kewenangan penguasaan terhadap dokumen asli barang agunan tersebut secara yuridis tetap berada pada pihak KPKN/DJKN. Dengan demikian, segala tindakan yang menyangkut dokumen asli barang agunan tersebut harus sepengetahuan dan persetujuan KPKN/DJKN, dalan hal ini KP3N setempat.