Bab 1_akhir_ok.pdf

Penyusunan Studi Kelayakan Kawasan Pusat Pemerintahan

Kabupaten Kepulauan Meranti Di Pulau Merbau

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah I - 1

LAPORAN

AKHIR

Bab ini berisikan mengenai : latar belakang; maksud, tujuan,

dan sasaran; ruang lingkup; landasan hukum; serta

sistematika pembahasan.

1. 1 Latar Belakang

Kabupaten Kepulauan Meranti baru terbentuk pada Tahun 2009.

Keberadaannya di Propinsi Riau merupakan kabupaten baru hasil

pemekaran Kabupaten Bengkalis. Dalam tahun-tahun awal berdirinya,

tentulah kabupaten ini masih berbenah diri dalam mempersiapkan segala

sesuatunya sambil berjalan. Pada satu sisi banyak kebutuhan yang cukup

mendesak untuk penyelenggaraan pemerintahan, namun pada sisi lain

adanya keterbatasan dana yang dimiliki membuat semua kebutuhan ini

tidak dapat dipenuhi sekaligus. Tentunya secara bertahap, kebutuhan-

kebutuhan tersebut akan dicarikan pemecahannya agar dapat dipenuhi.

Dengan demikian percepatan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada

level ini dapat dilakukan secepat mungkin.

Salah satu sarana yang cukup mendesak keberadaannya dalam

menunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten ini adalah

PENDAHULUAN

BAB 1





LAPORAN

AKHIR

tersedianya kantor pemerintahan yang representatif beserta prasarana

penunjangnya. Hal ini dapat dimengerti karena sarana tersebut akan

sangat menunjang kinerja para aparat pemerintah dalam melaksanakan

fungsinya dengan baik. Kenyamanan suasana (baik fisik maupun non fisik)

dalam suatu lingkungan kerja pemerintahan merupakan salah satu hal

yang dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi. Dengan adanya sarana

dan prasarana penunjang ini diharapkan kinerja pemerintah akan menjadi

lebih baik dengan selalu mengedepankan masyarakat yang membutuhkan

pelayanannya.

Representasi dari komplek perkantoran ini juga akan meningkatkan

citra pihak luar sehingga dapat menjadi suatu citra yang baik bagi

Kabupaten Kepulauan Meranti sendiri. Peningkatan citra ini sebaiknya juga

diiringi dengan peningkatan kinerja sehingga citra fisik maupun non fisik

terhadap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti ini menjadi baik.

Tentunya langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Meranti sebelum melakukan kegiatan pembangunan fisik

konstruksi Kawasan Pemerintahan Kabupaten adalah melakukan kegiatan

Study Kelayakan.

Pengembangan dan pembangunan suatu fasilitas pelayanan bagi

masyarakat kabupaten berupa kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten

memiliki aspeks sedemikian kompleks, karena menyangkut aspek, sosial,

ekonomi, fisik, serta kebijakan Pemerintah Daerah yang memiliki dua sisi

yaitu tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan

masyarakat, selain itu disisi lain ada tujuan untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah.





LAPORAN

AKHIR

Dalam aspek tata ruang dan fisik struktur bangunan, maka bagunan

kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten yang relatif besar ini tergolong

dalam bentuk bangunan/gedung negara. Terkait dengan hal tersebut,

maka dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan

bangunan/gedung negara tersebut harus dilakukan dengan sebaik-

baiknya sehingga dapat optimal fungsinya, andal, dan menjadi teladan

bagi lingkungan sekitarnya, serta berkontribusi positif bagi perkembangan

arsitektur dan penataan bangunan.

Study Kelayakan proyek (project feasibility study) diartikan sebagai

"penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan

berhasil". Secara umum, suatu studi seperti ini menyangkut tiga aspek,

yaitu:

(1) manfaat ekonomis proyek tersebut bagi proyek itu sendiri, dalam

arti apakah keuntungannya lebih besar daripada biaya atau

resikonya;

(2) manfaat ekonomis proyek tersebut dilihat dari kepentingan

Pembangunan Daerah; dan

(3) manfaat sosial proyek tersebut dilihat dari kepentingan masyarakat

Kabupaten Kepulauan Meranti.

1. 2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Penyusunan Perencanaan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten

Kepulauan Meranti di Pulau Merbau dimaksudkan untuk memberi arahan

perwujudan fisik Kawasan Pusat Pemerintahan dengan tersedianya





LAPORAN

AKHIR

peraturan/pedoman teknis penataan bangunan yang aplikatif di kawasan

tersebut. Sedangkan tujuannya adalah sebagai berikut:

a. Terciptanya kawasan Pusat Pemerintahan yang terencana, sehingga

dapat menjadi pegangan pihak terkait dalam membangunkompleks

perkantoran kedepannya.

b. Terwujud suatu rancang disain bangunan di kawasan pusat

perkantoran dapat mewadahi kegiatan untuk fungsi pelayanan

kepada masyarakat dengan tampilan yang ramah dan selaras dengan

lingkungannya, serta berjati diri melayu.

c. Terciptanya rancang bangun secara detail berupa gambar terukur

dan dilengkapi dengan rencana.

d. Mewujudkan suatu kawasan yang manusiawi dengan penataan

lingkungan dalam dan luar yang berorientasi pada

kebutuhanpenggunanya.

Selain itu, untuk mencapai maksud dan tujuan di atas maka

ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

a. Mengidentifikasi kondisi eksisting rencana kawasan perkantoran.

b. Menganalisa serta mengembangkan potensi guna menghidupkan

fungsi ruang kawasan.

c. Merumuskan rencana makro dan mikro kawasan mencakup rencana

perpetakan, rencana struktur kawasan perencanaan, rencana

peruntukan lahan dan ruang, rencana ruang terbuka, rencana sistem

dan ruang pergerakan, dan rencana tata utilitas.

d. Melibatkan para stakeholder terkait pada setiap tahapan pekerjaan

sehingga rencana yang dihasilkan telah menjadi kesepakatan





LAPORAN

AKHIR

bersama, dengan demikian akan memudahkan implementasi dari

rencana tersebut.

1. 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pekerjaan ini terdiri dari lingkup lokasi

perencanaan dan lingkup kegiatan.

1.3.1 Lokasi Perencanaan

Lokasi perencanaan dalam pekerjaan ini berada di Kecamatan Pulau

Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun kondisi fisik pada lokas

perencanaan tersebut secara umum adalah :

a. Permukaan tanah dilokasi relatif datar;

b. Tanah dengan kondisi lahan rawa/gambut; dan

c. Aksesibilitas Lahan relatif mudah dicapai dengan kendaraan roda dua.

1.3.2 Lingkup Kegiatan

Lingkup pekerjaan yang akan dilakukan adalah :

a. Persiapan Penyesuaian Perencanaan Disain, seperti

mengumpulkan data dan informasi lapangan (termasuk

penyelidikan tanah dan geologi untuk tipe bangunan bertingkat

tinggi dengan cara sondir dan boring).

b. Menyusun suatu konsep Rencana zoning kawasan.





LAPORAN

AKHIR

c. Menyusun konsep tampilan bangunan yang akan direncanakan

sebelum tahap perancangan gambar perencanaan, meliputi :

1. Rencana Perpetakan, yaitu suatu peta hitam-putih yang

memperlihatkan dan menjelaskan suatu komposisi yang

menarik antara solid (hitam), void (putih) sertainternal void

(putih).

Rencana perpetakan harus mempertimbangkan

perpetakan yang telah ada, pola penanganan kawasan

yang dipilih, mengantisipasi besarnya kebutuhan

sarana/ prasarana dan fasilitas padalahan tersebut, dan

akomodatif terhadap aspirasi masyarakat.

Mempertimbangkan batasan luas bangunan yang dapat

dibangun, dikaitkan dengan ketentuan sempadan

bangunan dari lingkungan yang bersangkutan.

Mempertimbangkan faktor-faktor keselamatan

bangunan dan lingkungan pada saat bila ada bencana,

seperti kebakaran, tanah longsor, dan banjir.

2. Rencana peruntukan lahan mikro

Peruntukan lahan mikro berpedoman kepada prinsip

keragaman/diversity yang seimbang.

Prinsip keragaman tersebut diberlakukan baik secara

horisontal maupun vertikal, sepanjang tidak

memberikan dampak terhadap lingkungan .

3. Rencana Tapak; yang memberikan arahan tata letak

bangunan, orientasi bangunan, indikasi bentuk dan tampak

bangunan secara keseluruhan.





LAPORAN

AKHIR

1. 4 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam pekerjaan ini diantaranya

adalah :

a. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000

tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran

pada Bangunan dan Lingkungan;

b. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000

tentang Ketentuan Teknis ManajemenPenanggulangan Kebakaran

di Perkotaan;

c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006

tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006

tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan

Gedung dan Lingkungan;

e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007tentang

Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan danLingkungan.

1. 5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam PekerjaanPenyusunan Studi

Kelayakan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti Di

Pulau Merbau terdiri dari :





LAPORAN

AKHIR

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai mengenai : latar belakang; maksud,

tujuan, dan sasaran; ruang lingkup; landasan hukum; serta

sistematika pembahasan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai pengertian studi kelayakan,

terminologi judul pusat pemerintahan kabupaten, dan tinjauan

mengenai bangunan pemerintahan.

BAB 3 KARAKTERISTIK KABUPATEN MERANTI

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum wilayah Kabupaten

Kepulauan Meranti dan gambaran umum Kecamatan Pulau

Merbau.

BAB 4 POTENSI DAN PERMASALAHAN PADA SITE

Bab ini berisikan mengenai Letak Geografis dan Wilayah

Administrasi, Topografi dan Fisiografi, Geologi atau Jenis Batuan,

jenis tanah, geologi lingkungan, dan iklim.

BAB 5 KONSEP PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI

Bab ini berisikan mengenai elaborasi tema, konsep literatur,

konsep tapak, konsep ruang dalam pada bangunan, dan konsep

keteknikan.

BAB 6 ASPEK TEKNIS

Bab ini berisikan tentang design pembangunan kantor bupati,

daya dukung tanah dan lahan yang ada di sekitar lokasi

pembangunan (Kecamatan Pulau Merbau).





LAPORAN

AKHIR

BAB 7 ASPEK EKONOMI

Bab ini berisikan mengenai keuangan dan rencana

anggaran biaya pembangunan kantor bupati.

BAB 8 ASPEK UTILITAS

Bab ini berisikan mengenai sarana/ utilitas yang terdiri dari :

pengadaan air bersih, pembuangan air kotor, persampahan,

listrik, sistem komunikasi, pencahayaan, pengkondisian udara,

tata suara, dan transportasi.

BAB 9 ASPEK LINGKUNGAN

Bab ini berisikan mengenai dampak-dampak lingkungan yang

dapat terjadi baik sebelum pembangunan, selama pembangunan,

maupun setelah pembangunan dilaksanakan.

Bab 1_akhir_ok.pdf

Documents

Transcript of Bab 1_akhir_ok.pdf