BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangeprints.umm.ac.id/54868/3/BAB I.pdf · 2019. 11. 8. ·...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangeprints.umm.ac.id/54868/3/BAB I.pdf · 2019. 11. 8. ·...
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
United Nations Women merupakan organisasi internasional di bawah entitas
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berfokus pada gender equality dan
pemberdayaan perempuan di dunia. Mansoer Fakih mendefinisikan konsep gender
merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang
dikonstruksikan secara sosial maupun kultural yang nantinya akan membedakan
peran, hak dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan. Isu gender
equality merupakan isu global yang berkembang abad 20 dan masih menarik
perhatian dunia saat ini. Di mana masih sering terjadinya fenomena
ketidaksetaraan gender, salah satu bentuk dari fenomena tersebut yaitu masih
adanya tindak kekerasan bahkan diskriminasi yang terjadi pada perempuan, tidak
terkecuali di Pakistan.1
Pakistan negara di kawasan Asia Selatan yang masih kuat dengan budaya
patriarki. Budaya patriarki merupakan perilaku mengutamakan laki-laki dalam
setiap aspek kehidupan daripada perempuan. Perempuan sering dianggap sebagai
‘warga kelas kedua’ atau ‘second class’ yang keberadaannya sering terpinggirkan.
Hal tersebut yang kemudian menyebabakan sering terjadinya ketimpangan
1 About UN Women” Dalam http://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women. Pada 2
Februari 2019 Pukul 10:12 WIB
2
sehingga perempuan posisinya cenderung terbelakang baik dalam aspek politik,
ekonomi dan sosial.2
Kondisi perempuan Pakistan sangat bervariasi baik antar kelas, wilayah,
desa ataupun kota, karena pembangunan sosial ekonomi yang tidak merata dan
dampak dari formasi sosial suku feodal. Perempuan Pakistan menderita berbagai
macam kekerasan atau ancaman dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah,
tempat kerja, atau diruang publik. Bentuk kekerasan dan kejahatan yang sering
terjadi terhadap perempuan dan anak perempuan di Pakistan adalah budaya karo-
kari atau pembuhuhan demi kehormatan, dalam kasus tersebut, seringkali terjadi
akibat sistem patriarki yang selalu meyudutkan kaum perempuan. Kasus lain
adalah, dowry atau membayar mahar perempuan terhadap calon pengantin laki-
laki. Praktik tersebut menyebar luas hampir diseluruh Pakistan.3
Kemudian kasus women child married. Menurut data laporan United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) tahun
2012, Pakistan menempati jumlah anak putus sekolah tertinggi kedua di dunia.
Jumlah total 74% anak-anak sekolah dasar 63% diantaranya adalah anak
perempuan yang tidak bersekolah dan putus sekolah.4 Ditambah lagi dampak dari
pembangunan ekonomi yang tidak merata serta kemiskinan menyebabkan sistem
pendidikan kurang di berbagai wilayah Pakistan semakin buruk. Sehingga anak
2 Women: Pakistan’s second-class citizens. Dalam https://tribune.com.pk/story/584098/women-
pakistans-second-class-citizens/ Pada 2 Februari 2019 Pukul 15:36 WIB 3 Sanchitta Bhattacharya ‘Status of Women in Pakistan’ Hal. 188 Dalam
https://www.academia.edu/9835338/Status_of_Women_in_Pakistan Pada 3 Februari 2019 Pukul
16:20 WIB 4 EFA GMR ‘Education forAll Global Monitoring Report’ Dalam https://en.unesco.org/gem-
report/sites/gem-report/files/EDUCATION_IN_PAKISTAN__A_FACT_SHEET.pdf. Pada 4
Februari 2019 Pukul 11:35 WIB
3
perempuan cenderung lebih menikah di usia muda dan tidak melanjutkan
pendidikan. Bersamaan dengan itu, struktur sosial budaya masyarakat yang
kurang mendukung perempuan untuk melanjutkan pendidikan serta sistem hukum
yang lemah melegitimasi berbagai bentuk kekerasan kekerasan terhadap
perempuan.5
Situasi perempuan diatas menyebabkan perempuan di Paksitan sangat
terbatas ruang geraknya. Hal tersebut, masih banyak terjadi utamnya di daerah
kawasan pedesaan atau masyarakat tribal yang jarang tersentuh modernisasi.
Pakistan juga tercatat dalam laporan World Gender Forum Global (GAP) tahun
2012, berada dalam peringkat 134 dari 135 negara diantara tempat terburuk bagi
perempuan dan anak perempuan di dunia.6 Alasan tersebut, tidak lain disebabkan
oleh tingkat pendidikan yang rendah ditambah angka melek huruf anak-anak
tinggi utamanya perempuan sehingga ketidaksetaraan dan kekerasan dialami oleh
perempuan yang merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya perempuan
berpartisispasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sangat minim.7
Perempuan juga sangat sulit untuk mencapai kesamaan hak untuk bersaing
dan mendaptakan peluang yang ada dipasar kerja, situasi semacam ini telah
menyebabakan perempuan ketergantungan yang akhirnya menempatkan dominasi
kaum laki-laki di masyarakat lebih dominan. Ditambah dengan standarnya
ketersediaan fasilitas infrastruktur yang jauh dari kata sempurna. Sementara disisi
lain perilaku persepsi sosial masyarakat tidak selalu mendukung perempuan
5 Op. Cit. Sanchitta Bhattacharya. Hal. 196-197 6 The Global Gender (GAP) Report 2012 ‘World Economic Forum’ Hal: 9 Dalam
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GenderGap_Report_2012.pdf. Pada 5 Februari 2019 Pukul
14:20 WIB 7 Op. Cit. EFA GMR
4
karena anggapan mereka tugas perempuan hanya di rumah saja dan yang bersuami
mengurus suami.
Sejak tahun 2012, Pakistan pernah menjadi sorotan dunia intenasional
mengenai isu gender equality pasca tragedi Malala Yousafzai.8 Munculnya
perjuangan yang dilakukan oleh perempuan muslim di negara yang mayoritas
penduduknya Islam seperti Pakistan dilatarbelakangi oleh ketidakadilan bahkan
kekerasan yang terkontrol oleh kaum laki-laki. Malala Yousafzai merupakan
wakil dari perempuan dan anak perempuan di Pakistan yang menjadi korban
kekerasan dan diskriminasi oleh kelompok Taliban. Bentuk perlawanan Malala
Yousafzai terhadap ketidakdilan dan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan
anak perempuan di Pakistan dengan menyuarakan pendidikan untuk
memperjuangkan gender equality. 9
UN Women hadir di Pakistan jauh sebelum tragedi Malala Yousafzai.
Pakistan telah mengadopsi sejumlah komitmen internasional gender equality
seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Penghapusan segala
bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan (CEDAW) dan Platform
Aksi Beijing.10 Pakistan juga berkomitmen untuk mengembangankan
pemberdayaan perempuan, melindungi perempuan terhadap kekerasan baik dalam
rumah atau ditempat umum, yang diatur dalam hukum dan sejumlah komitmen
8 Malala: ‘The girl who was shot for going to school’. Dalam https://www.bbc.com/news/magazine-
24379018. Pada 7 Februari 2019 Pukul 12:21 WIB 9 Malala Yousafzai: ‘The Lates Victim in The War on Children in Pakistan’. Dalam
http://world.time.com/2012/10/09/malala-yousafzai-the-latest-victim-in-pakistans-war-on-
children/ Pada 7 Februari 2019 PukuL 15:10 WIB 10 UN Women Pakistan. Dalam http://asiapacific.unwomen.org/en/countries/pakistan Pada 8
Februari 2019 Pukul 19:10 WIB
5
nasional yang diadopsi termasuk kerangka kerja kebijakan gender equality dan
inisiatif pemberdayaan perempuan.11
Terlepas dari komitmen tersebut, peringkat Pakistan untuk gender equality
tetap menjadi salah satu yang terendah. Gender equality dan pemberdayaan
perempuan merupakan salah satu agenda Sustainable Development Goals tahun
2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, penulis akan
menjelaskan peran UN Women selaku organisasi internasional yang berfokus
menangani isu gender equality di Pakistan pasca tragedi Malala Yousafzai di
mana Pakistan sebagai negara yang mempunyai catatan kasus kekerasan dan
diskriminasi yang tinggi terhadap perempuan dan anak perempuan.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pertanyaan penelitian
adalah: ‘Bagaimana peran United Nations Women dalam memperjuangkan gender
equality di Pakistan pasca tragedi Malala Yousafzai 2012’
1.3 Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui peran UN Women selaku organisasi internasional dalam
menyelesaikan masalah isu gender equality di sebuah negara yakni Pakistan serta
hambatan yang di alami dalam memperjuangkan gender equality di Pakistan.
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Akademis
Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah mampu untuk
menganalisa dan menjelaskan bagaimana peran UN Women dalam
11 Constitutional and Legal Rights of Women in Pakistan. Hal. 2. Dalam
https://www.academia.edu/8437092/Constitutional_and_Legal_Rights_for_Women_in_Pakistan_
by_Women_Aid_Trust Pada 9 Februari 2019 Pukul 10:21 WIB
6
memperjuangkan gender equality di Pakistan pasca tragedi Malala Yousafzai serta
pengaruhnya terhadap gender equality perempuan di Pakistan.
1.4.2 Manfaat Praktis
Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan
pembaca dengan adanya peran UN Women dalam memperjuangkan gender
equality di Pakistan mampu memberi pengaruh yang cukup signifikan baik dalam
meperjuangkan gender equality dan pemberdayaan perempuan serta mengakkhiri
kekerasan dan diskriminasi dan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, serta
keberadaanya tidak dianggap sebelah mata oleh masyarakat dan negara.
1.5 Penelitian Terdahulu
Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu seperti jurnal, thesis,
dan artikel jurnal yang berhubungan dengan topik yang akan ditulis oleh peneliti,
guna memberikan acuan serta landasan bagi penelitian.
Penulis merujuk penelitian jurnal yang dilakukan oleh Sanchita
Bhattacharya (2014) dalam jurnal ‘Status of Women in Pakistan’ menulis
tentang kondisi perempuan Pakistan yang rentan terhadap kekerasan dan
diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari karena adanya budaya patriarki, yang
mengakar dalam setiap kehidupan masyarakat. Tingkat pendidikan perempuan
rendah, petumbuhan ekonomi yang tdak merata akibat angka kemiskinan,
kematian ibu dan anak-anak tinggi karena tingkat kesehatan kurang merupakan
masalah utama yang dialami pakistan sampai saat ini. Pakistan merupakan salah
satu negara yang merativikasi Convention on the Elimination of all forms of
Discrimination Againt Women (CEDAW) atau konvensi penghapusan segala
7
bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. akan tetapi dalam
praktekanya, perempuan selalu mengalami hal yang sama yakni kekerasan dan
diskriminasi.12
Persamaan dengan penelitian yang akan ditulis adalah, adanya peran
pemerintah pakistan dan organisasi internasional seperti UN Women dalam
memperjuangkan gender equality supaya perempuan memiliki hak yang sama
dengan laki-laki, keberadaanya diperhitungkan dalam setiap kesempatan dan tidak
dianggap sebelah mata. Terbukti dari banyak penelitian keterlibtan perempuan
akan membentuk pembangunan berkelanjutan yang secara otomatis akan
mengurangi angka kemiskinan dari suatu negara tersebut.
Dilanjutkan penelitian thesis oleh, Wajeeha Ameen Choudhary (2016)
dalam thesisnya ‘Celebration and Rescue: Mass Media Portrayals of Malala
Yousafzai as Muslim Woman Activist’ dalam tesis ini penulis menjelaskan bahwa
representasi keterlibatan Malala Yousafzai sebagai perempuan muslim di media
massa sangat berpengaruh serta memberikan banyak perubahan terhadap pola
pikir kaum perempuan Pakistan dan luar Pakistan, Meskipun Malala berasal dari
daerah yang banyak diwakili oleh kaum laki-laki dalam setiap aspek kehidupan.
Malala merupakan era baru untuk mengembangkan keterwakilan perempuan
muslim Pakistan tidak hanya di media massa tetapi disetiap bidang. Di mana dari
dulu perempuan selalu terbatas ruang geraknya jarang terdengar suaranya, melalui
keberanian Malala serta tekad dan keuletannya sebagai seorang aktivis pejuang
hak kaum perempuan Pakistan Malala mampu bangkit dari rasa takut oleh
12 Sanchitta Bhattacharya, (Status of Women in Pakistan) J.R.S.P., Vol. 51, No. 1, January-June,
2014
8
serangan kelompok terroris taliban pada tahun 2012 silam. Malala
mengkampanyekan pendidikan untuk anak-anak di Pakistan dan luar Pakistan.
Aksinya tersebut juga didukung dengan adanya ‘Malala Fund’ organisasi yang
didirikan oleh Malala tersebut bertujuan untuk membantu anak-anak di beberapa
negara tidak hanya Pakistan. Namun juga, Afghanistan, India, Suriah, Nigeria,
dan Brazil.13
Tulisan dari Wajeeha Ameen Choudhary tersebut memiliki persamaan
dengan penelitian yang akan ditulis dimana peran Malala yousafzai selaku aktivis
perempuan muslim memberikan dampak terhadap pola pikir perempuan pakistan
dan luar pakistan pasca tragedi penembakan tahun 2012.
Selanjutnya penelitian skripsi Rizki Amaliah (2017) ‘Upaya UN Women
dalam mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan’ skripsi
terssebut membahas mengenai upaya UN Women untuk memajukan status dalam
bidang sosial, politik dan ekonomi. Upaya tersebut di lakukan dengan cara
kerjasama dengan pemerintah dengan meningkatkan kerja di bidang sosial,
organisasi yang berbasis sekolah sangat membantu keberlangsugan pendididkan
perempuan. Dalam penelitian juga di paparkan meningkatnya jumlah sekolah
yang didirikan menjadikan angka putus sekolah di Aghanistan menjadi berkurang,
begitu pula halnya dengan kesehatan dengan adanya fasilitas kesehetan yang di
sediakan berkat kerjasama UN Women dan pemerintah Afghanistan menurunkan
angka kematian ibu melahirkan.
13 Wajeeha Ameen Choudhary, (Celebration and Rescue:Mass Media Portrayals of Malala
Yousafzai as Muslim Woman Activist), Drexel University
9
Perempuan juga telah mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan
pendapatnya dan dapat membela hak perempuan, kuota perempuan di parlemen
meningkat untuk perempuan dari tahun-tahun sebelumnya. Perempuan juga telah
memajukan peranananya dalam bidang ekonomi, kondisi ini meningkatkan
kehidupan ekonomi perempuan Afghanistan dan bantuan UN Women dalam
memberikan bantuan pekerjaan dengan upah yang layak juga menjadi faktor
peningkatan di bidang ekonomi. Peran UN Women juga memberikan seminar dan
pelatihan-pelatihan kewirausahaan serta mendukung Lembaga swadaya
masyarakat (LSM) dengan tujuan menyadarkan peran perempuan untuk
mendapatkan haknya dan telah membantu banyak perempuan mengurangi tingkat
diskriminasi.14
Persamaannya dengan penelitian yang akan ditulis adalah, dengan
menggunakan konsep organisasi internsaional dan peran UN Women sebagai
wadah untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
serta mengakhiri tindakan kekerasan dan dsikriminasi terhadap perempuan .
Dilanjutkan oleh skripsi Penelitian Fahira Ulfa Mursalin (2017)
‘Efektivitas Implementasi Convention On The Elimination Of All Forms Of
Discrimination Against Woman (CEDAW) Terhadap Penurunan diskriminasi
perempuan di Pakistan’. Hasil penelitian ini menunjukkan ratifikasi terhadap
Convention On The Elimination of all Forms of Discrimination against woman
(CEDAW) yang dilakukan oleh pemerintah Pakistan untuk mengurangi
diskriminasi terhadap perempuan khususnya dalam kasus honour killing tidak
14 Fahira Ulfa Mursalin, Efektivitas Implementasi Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Woman (CEDAW) Terhadap Penurunan diskriminasi perempuan di Pakistan. Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin.
10
berjalan secara efektif di negaranya. Hal tersebut di sebabkan karena Pakistan
memiliki sistem hukum ganda, yaitu mengakui adanya hukum pidana dan perdata
yang diatur sesuai konstitusi serta tetap berpegang teguh pada hukum Islam
syariat, di samping itu adanya celah yang ditemukan dalam pemberian sanksi dan
hukuman terhadap orang yang melakukan pelanggaran atas kasus tersebut juga
merupakan salah satu faktor utama yang mengakibatkan jumlah korban kasus
honour killing di Pakistan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Setelah resmi
meratifikasi konvensi (CEDAW), Berbagai upaya di lakukan oleh pemerintah
guna mengurangi korban diskriminasi perempuan, namun pada kenyataannya
jumlah korban honour killing masih terus menunjukkan peningkatan setiap
tahunnya di karenakan budaya honour killing tersebut telah mendarah daging di
masyarakat Pakistan.
Persamaanya dengan penelitian yang akan di tulis adalah, pada masalah
budaya honour killing dimana pembunuhan demi kehormatan di lakukan oleh
pihak keluarga terhadap anak perempuannya tersebut termasuk tindak kejahatan
terhadap hak asasi manusia, hal tersebut masih berlaku di Pakistan hingga
sekarang. Pada sub bahasan yang akan ditulis peneliti akan menjelaskan tindak-
tindak kejahatan terhadap perempuan Pakistan salah satu di antaranya adalah
kasus honor killing yang paling banyak terjadi.
Dilanjutkan oleh jurnal penelitian, Sabillina Maretha (2017) ‘Peran (UN
Women) dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah India terkait kasus
kekerasan terhadap perempuan tahun 2011-2015’ menjelaskan kekerasan
terhadap perempuan di India pada dasarnya merupakan permasalahan domestik
11
negaranya. Namun hal tesebut menjadi sorotan tidak hanya dari dalam negeri
melainkan dunia internasional ketika jumlah korban terus meningkat dalam setiap
tahunnya dan bentuk kekerasan yang bervariatif. Intrepetasi yang salah membuat
perempuan sebagai individu lemah yang wajib di lindungi sehingga menempatkan
kaum laki-laki sebagai kaum superior atau penguasa yang mana hal tersebut
kemudian menyebabakan subordinasi terhadp perempuan di berbagai bidang di
luar lingkup keluarga. Adanya dominasi laki-laki kepada perempuan nyataya-nya
bukan hanya bersifat psikologis maupun pelecehan melainkan juga serangan fisik
seperti pemerkosaan, pemukulan, dan penyiksaan. Pelaku kekerasan tersebut
berasal dari kalangan individu, baik dalam rumah tangga maupun di tempat umum
seperti kekerasan yang terlibat oleh kelompok.15
UN Women merupakan badan yang menaruh perhatian terhadap isu
kesetaraan gender. Masuknya UN Women merupakan respon terhadap kekerasan
yang terjadi pada dasaranya bersifat bottom-up yang mana langsung tergabung
dalam kelompok masyarakat melainkan melalui kerjasama dengan pemerintah
India melalui program-program peningaktan sumberdaya perempuan.
implementasi program-program UN Women dalam merespon kasus kekerasan
terhadap peremuan yang terjadi di India adalah dengan melalui beberapa program
sehingga mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah India seperti dengan
melakukan pemberdayaan perempuan serta sebagai fasilitator guna memastikan
perempuan dalam sistem perpolitikan India. Program yang di lakukan adalah
dengan menggandeng Departemen Peace of Keeping Cooperations (DPKO) dan
15 Sabillina Maretha, Peran UN Women dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah India terkait
kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2011-2015. Ilmu Hubungan Internasional, Universitas
Airlangga.
12
the Centre for United Nations Peacekeeping serta pembentukan justice verma
commite (CUNPK).
Upaya-upaya UN Women memang menunjukkan bahwa organisasi
internasional mampu mempengaruhi kebijakan maskipun kasus kekerasan yang
terjadi di India belum mampu dihilangkan secara penuh. Dalam hal ini UN
Women berusaha untuk memberikan pengaruh dalam kebijakan pemerintah India
dalam merespon kasus kekerasan terhadap perempuan. sehingga perempuan yang
selama ini menajdi korban kekerasan dapat merubah pandangan buruk perempuan
melalaui kerangka komplektisitas subtantif dari yang dulunya victim menjadi
orang yang survival yang kemudian meningkat menjadi denfeder hingga decision
makers meilihat kejadian yang dialami pera korban tersebut.
Persamannya dengan penelitian yang akan di tulis, adalah dengan adanya
peran organisasi internsaional UN Women memberikan pengaruh kebijakan
terhadap negara yakni Pakistan dalam merspon kasus kekerasan terhadap
perempuan.
Penelitian jurnal yang dilakukan Maghfira Chairani (2017) ‘Hambatan
dalam implementasi (CEDAW) di Pakistan studi kasus Honour Killing’
menjelaskan rendahnya penilaian akan hak perempuan di bandingkan dengan laki-
laki di Paksitan mendorong adanya perlakuan yang tidak adil dalam kelompok-
kelompok masyarakat. Pada situasi yang buruk perlakuan tidak adil antara
perempuan dan laki-laki bahkan berujung pada tindak kekerasan yang
menewaskan korban. Salah satu tindak kekerasan yang kerap terjadi disebut
honour killing atau pembunuhan demei kehormatan yang dimana secara umum di
13
landasi oleh latar belakang budaya, adat istiadat yang tinggi terkait susunan
keluarga. Dalam merespon kasus honour killing di Pakistan (CEDAW) berupaya
untuk menunjukkan keeksistensiannya di tengah-tengah masyarakat patriarki.
Akan tetapi hal tersebut tidak menunjukkan hasil karena hukum dan budaya
setempat tidak mendukung. Respon pemerintah yang cenderung lemah dan
ambigu bahkan tidak menunjukkan kejelasan meneyebabkan honour killing
sampai saat ini masih berlaku dan marak terjadi setiap harinya.16
Persamaan penelitian terletak pada kasus kekerasan dan diskriminasi
terhadap perempuan Pakistan yakni kasus honour kliing. Di mana dalam kasus
tersebut masih marak terjadi di Pakistan, seperti dalam penelitian yang akan
dilakukan oleh penulis juga akan menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan terhadap
perempaun di Pakistan yakni pada kasus honour killing.
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu
No Nama/ Judul Metode Hasil Penelitian
1. Sanchita
Bhattacharya (2014)
‘Satutus of Women
in Pakistan’
Deskriptif –
Kualitatif Kualitatif
Hasil penelitian ini
menggambarkan
kehidupan sehari-hari
budaya masyarkat Pakistan
yang berbasis budaya
(Patrarki). Ketimpangan
antara peremuan dan laki-
laki merupakan penyebab
tindak kekerasan terhadap
perempuan. bentuk-bentuk
kekerasan diantaranya
adalah:
a. Ghag or Forced
Marriage
b. Honour Killing
16 Maghfira Chairani, (Hambatan dalam implementasi CEDAW di Pakistan studi kasus Honour
Killing). Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Airlangga.
14
c. Selling of Bride
d. Dowry Death
e. Haq Bakshish
f. Acid Attack
2. Wajeeha Ameen
Choudhary (2016)
‘Mass Media
Portrayals of
Malala Yousafzai as
Muslim Woman
Activist’
Deskriptif -
Kualitatif
Theory:
Postkolonialisme
Representasi keterlibatan
Malala Yousafzai dalam
media massa mewakili fase
baru untuk perempuan
muslim di mana seorang
perempuan tidak hanya
didengar tetapi juga dapat
secara bebas
mengekspresikan hak-
haknya tanpa rasa takut.
Peran media massa juga
memberikan dampak,
karena pasca tagedi Malala
Yousafzai 2012 Pakistan
selalu disorot oleh media
mengenai masalah
kekerasan terhadap
perempuan dan anak-anak
sehingga yang dulunya
media selalu menyoroti
timur tengah mengenai
masalah gender, setelah
tragedi Malala media juga
bergeser ke negara-negara
asia mengenai isu gender
utamanya pakistan.
3. Rizki Amaliah
(2017)
‘Peran United
Nations Women (UN
Women) dalam
mengakhiri
diskriminasi
terhadap perempuan
di Afghanistan’
Deskriptif-
Kualitatif
Teori:
Konsep Organisasi
Internasional,
Feminisme.
Peran organisasi
internasional (UN Women)
dalam mengakhiri
diskriminasi terhadap
perempuan di Afghanistan
dilakukan dengan upaya
memajukan status dalam
bidang sosial,
meningkatkan pertisipasi
politik dan melakukan
pemberdayaan ekonomi
Upaya ini dapat katakan
berhasil karena pada
bidang sosial organisasi-
oragnisasi yang berbasis
15
sekolah sangat membantu
keberlangsugan
pendididkan perempuan di
Afghanistan.
Meningkatnya jumlah
sekolah yang didirikan
menjadikan angka putus
sekolah di Aghanistan
menjadi berkurang, begitu
pula halnya dengan
kesehatan dengan adanya
fasilitas kesehetan yang
disediakan berkat
kerjasama UN Women dan
Afghanistan menurunkan
angka kematian ibu
melahirkan.
4 Fahira Ulfa
Mursalin (2017)
‘Efektivitas
Implementasi
Convention On The
Elimination Of All
Forms Of
Discrimination
Against Woman
(CEDAW) Terhadap
Penurunan
diskriminasi
perempuan di
Pakistan’.
Deskriptif-
Kualitatif.
Teori:
Feminisme, Human
Right, Rezim
International
Hasil penelitian ini
menjelaskan ratifikasi
terhadap Convention On
The Elimination of all
Forms of Discrimination
against woman (CEDAW)
yang dilakukan oleh
pemerintah Pakistan untuk
mengurangi diskriminasi
terhadap perempuan
khususnya dalam kasus
honour killing tidak
berjalan secara efektif di
negaranya. Hal tersebut
disebabkan karena Pakistan
memiliki system hukum
ganda, yaitu mengakui
adanya hukum pidana dan
perdata yang diatur sesuai
konstitusi serta tetap
berpegang teguh pada
hukum islam syariat,
disamping itu adanya celah
yang ditemukan dalam
pemberian sanksi dan
hukuman terhadap orang
yang melakukan
pelanggaran atas kasus
tersebut juga merupakan
16
salah satu faktor utama
yang mengakibatkan
jumlah korban kasus
honour killing di Pakistan
mengalami peningkatan
setiap tahunnya.
5. Sabillina Maretha
(2017)
“’Peran UN Women
dalam
mempengaruhi
kebijakan
pemerintah India
terkait kasus
kekerasan terhadap
perempuan tahun
2011-2015’.
Deskriptif
Kualitatif
Teori:
Intersectionality
Theory dan Theory
of Change
Hasil penelitian ini
menunjukkan India masih
belum mampu mengatasi
masalah kekerasan
terhadap perempuan
meskipun negaranya telah
menganut beberapa prinsip
seperti (CEDAW).
UN Women sebagai entitas
PBB mengenai isu gender
memberikan pengaruh
terhadap bebijakan
pemerintah india melalui
program departemen
peaceofkeeping
cooperations (DPKO) dan
the centre for united
nations peacekeeping
(CUNPK) serta
pembentukan justice verma
commite.
6. Maghfira Chairani
(2017)
‘Hambatan dalam
implementasi
(CEDAW) di
Pakistan studi kasus
Honour Killing’
Deskriptif-
Kualitatif.
Teori:
Principal agent dan
Identitas budaya.
Kasus honour killing
sebagai tindak kekerasan
yang diskriminatif terhadap
peremapuan sudah lama
terjadi di Pakistan
meskipun Pakistan telah
meratifikasi (CEDAW).
Beberapa hambatan yang
dialami sulitnya (CEDAW)
mengimplemtasikan
kinerjanya adalah karena
Pakistan menganut sistem
hukum hukum dan budaya
yang kurang mendukung
terhadap perempuan
sehingga tindakan
diskrimnatif terus terjadi.
7. Rivatuzzakiyah
Sukri (2019)
Deskritptif-
Kualitatif.
UN Women sebagai
organisasi internasional di
17
‘Peran United
Nations Women (UN
Women) Dalam
Memperjuangkan
Gender Equality di
Paksitan Pasca
Tragedi Malala
Yousafzai 2012”’
Konsep:
Organisasi
Internasional dan
Gender
Mainstreaming
bawah entitas PBB yang
berfokus pada isu gender
equality kaum perempuan
di dunia tidak terkecuali,
Pakistan.
Peran UN Women dalam
memperjuangakan Gender
Equality di Pakistan pasca
tragedi Malala Yousafzai
2012 melalui tiga poin
stategi sesuai dengan yang
dikonsepkan oleh Gender
Mainstreaming yakni:
Pertama, Melibatkan
perempuan dalam
partisipasi kepemimpinan
dan politik. Kedua,
meningkatakan perempuan
dalam pemberdayaan
ekonomi guna membentuk
pembangunan
berkelanjutan sesuai
dengan agenda (SDGs)
tahun 2030. Ketiga,
mengakhiri segala tindak
kekerasan terhadap
perempuan dan anak
perempuan.
1.6 Kerangka Konsep
Penelitian ini didasarkan pada konsep yang dapat menjadi landasan teoritis
bagi penelitian yang dilakukan. Dalam memahami dinamika hubungan
internasional, maka penulis meninjau beberapa konsep dan pendapat dari para ahli
dalam ilmu hubungan internasional sekaligus sebagai dasar-dasar untuk
mempermudah penelitian. Penulis menggunakan kerangka pemikiran yang akan
mengutip dari beberapa pendapat para ahli sehingga dapat di ungkapkan suatu
argumen yang akan diajukan untuk kemudian diuji kebenarannya dalam penelitian
ini.
18
1.6.1 Konsep Organisasi Internasional
Setiap negara pada dasarnya adalah pelaku-pelaku dalam hubungan
internasional, di mana negara berupaya menjalin interaksi dengan negara lain,
dengan membuka hubungan resmi yang membentuk suatu kewajiban seperti
keterlibatan dalam suatu organisasi internasional atau hanya berupa kesepakatan-
kesepakatan maupun perjanjian-perjanjian dengan negara lain yang akan
menjamin kelangsungan hubungan antar negara. Untuk menampung aspirasi
anggotanya, maka setiap negara anggota sepakat untuk membentuk suatu wadah
yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, arena berinteraksi dan
pelaksanaan kerjasama internasional yang mutualisme, guna memenuhi dan
mewujudkan tuntutan negara-negara di bentuklah suatu organisasi yang bertujuan
memenuhi kepentingan masing-masing negara.17
Organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan serta
kepentingan masyarakat antar-bangsa akan adanya wadah serta alat untuk
melaksanakan kerjasama baik regional bahkan internasional. Organisasi
internasional juga merupakan sarana untuk mengkoordinasikan kerjasama antar-
negara dan antar-bangsa kearah pencapaian tujuan yang sama dan yang perlu
diusahakan secara bersama-sama. Salah satu kajian utama dalam studi ilmu
hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan
salah satu aktor dalam hubungan internasional.18
Menurut pendapat Teuku May Rudy, organisasi internasional
mendifinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dan di
17 Yanuar Ikbar, 2014, Metodologi & Teori Hubungan Internasional, Bandung, hal. 230-234 18 ibid
19
dasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan untuk
berlangsung dan melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan
melembaga guna mengusahakan tujuan yang diharapkan serta disepakati bersama
baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non
pemerintah pada dasar negara yang berbeda.19
Sedangkan Menurut pendapat Bennet organisasi internasional dapat
menjalankan beberapa peranan penting, dengan fungsi utamnya adalah untuk
meyediakan sarana kerjasama antar negara yang dapat memberikan keuntungan
bagi banyak negara. Fungsi lainnya adalah untuk menyediakan saluran-saluran
komunikasi antar pemerintah sehingga wilayah akomodasinya dapat di masuki
dan di jelajahi secara mudah apabila timbul masalah.20
Pendapat lain menurut T.Sugeng Istanto, Organisasi internasional dalam
penegertian luas adalah bentuk kerjasama antar pihak-pihak yang bersifat
internasional dapat orang atau perorangan atau badan-badan bukan negara yang
berada di berbagai atau pemerintah negara. Adapun tujuan organisasi
internasional merupakan tujuan bersama yang dibuat bersama untuk kepentingan
negara dan rakyat.
Karen Mingst memberikan jabaran lebih luas mengenai fungsi organisasi
internasional. Tercermin oleh beberapa fungsi yang bisa dijalankan oleh
organisasi internasional baik itu di tingkat internasional, negara, maupun individu
diantaranya adalah.21 Dalam tingkat internasional:
19 Teuku May Rudy. 2005, Administrasi dan Organisasi Internaionl, Bandung. Hal 3 20 Op. Cit Yanuar Ikbar. hal. 241 21 Karen Mingst, Essentials of International Relations, WW Norton & Company, New York, 1990,
Hal : 241-245.
20
a. Menyediakan arena bargaining bagi negara-negara dalam menyelesaikan
suatu masalah.
b. Memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerjasama diantara
negara atau aktor. Dengan adanya organisasi internasional, diharapkan
negara dapat saling bersosialisasi secara regular sehingga tercipta suatu
kondisi yang dianjurkan oleh kaum fungsionalis.
c. Menyediakan informasi dan pengawasan. Fungsi ini sejalan dengan
pemikiran tentang collective goods, di mana organisasi internasional
menyediakan informasi, hasil-hasil survey, dan juga pengawasan.
d. Memberikan bantuan terhadap penyelesaian masalah ataupun konflik.
e. Mengkoordinir aktivitas internasional mengenai permasalahan bersama.
Bagi negara, organisasi internasional berfungsi sebagai:
a. Sebagai instrumen bagi politik luar negeri, negara-negara berkembang
memanfaatkan PBB organisasi intenasional meratakan distribusi
pembangunan.
b. Sebagai alat legitimasi politik luar negeri.
c. Memperoleh informasi yang berharga bagi suatu negara.
d. Membatasi perilaku suatu negara yaitu menjaga suatu negara untuk
mengambil tindakan tertentu dan menghukum negara yang mengambil
tindakan salah dan tidak taat dengan aturan atau ketetapan yang dibuat.
Sedangkan pada level individu, Organisasi internasional memiliki fungsi
sebagai:
21
a. Tempat dimana individu dapat bersosialisasi terhadap norma-norma
internasional.
b. Tempat dimana individu menjadi tahu tentang persamaan-persamaan dan
perbedaan-perbedaan sosial.
c. Tempat mencari pengetahuan dan informasi yakni hubungan, kerjasama,
dengan negara-negara dunia.
UN Women memiliki peranan pada level pertama yaitu dalam sistem
internasional. UN Women berkontribusi bersama negara dalam hal ini pemerintah
Pakistan untuk menyelesaikan masalah isu gender equality terhadap perempuan di
Pakistan melalui program-programnya. Dalam hal ini UN Women sebagai
organisasi internasional dalam menjalankan peran yang tertuang dalam program-
programnya melalui fungsi seperti mencakup fungsi informasi, normatif,
pembuatan peraturan, pengawasan dan operasional.
1.6.2 Konsep Gender Mainstreaming
Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki mengacu pada persamaan hak,
tanggung jawab dan peluang antara perempuan dan laki-laki. Badan Perserikatan
Bangsa-Bangsa selaku organisasi internasional yang menginisiasi terbentuknya
UN Women mempunyai struktur organisasi untuk menjalankan tugas dari setiap
devisi yang dibentuknya yakni United Nations Economic and Social Council
(ECOSOC), kemudian Pada bulan Juli tahun 1997 (ECOSOC) Dewan Ekonomi
22
dan Sosial mendefinisikan konsep gender mainstreaming atau pengarusutamaan
gender sebagai berikut: 22
“Mainstreaming a gender perspective is the process of assessing the
implications for women and men of any planned action, including legislation,
policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a strategy for making
women's as well as men's concerns and experiences an integral dimension of the
design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in
all political, economic and societal spheres so that women and men benefit
equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is to achieve gender
equality”.
Dari definisi diatas dapat diartikan “Mengarusutamakan perspektif gender
adalah, proses penilaian implikasi bagi perempuan dan laki-laki dari setiap
tindakan yang di rencanakan. Termasuk undang-undang, kebijakan atau program,
disemua bidang serta disemua tingkatan. Hal ini merupakan strategi untuk
membuat perempuan dan laki-laki merupakan dimensi integral dalam
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program di semua bidang
politik, ekonomi dan sosial sehingga perempuan dan laki-laki mendapat manfaat
yang sama dan ketidaksetaraan dapat diakhiri. Tujuan utamanya adalah untuk
mencapai gender equality”.
Pengarusutamaan memastikan bahwa perspektif gender dan perhatian
terhadap tujuan gender equality adalah sumber untuk perumusan semua kegiatan
pengembangan kebijakan, penelitian, advokasi atau dialog, legislasi, alokasi
sumber daya, dan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program. Melihat
latar belakang di atas, bahwa permasalahan kekerasan terhadap perempuan terjadi
karena kurang terwakilinya perempuan dalam poltik, pembangunan ekonomi dan
22 United Nations. 1997. ‘Report of the Economic and Social Council for 1997’. Dalam
https://undocs.org/E/1997/66 Pada 25 Februari 2019 Pukul 18:10 WIB
23
permasalah sosial seperti kekerasan terhadap perempuan. Maka UN Women
sebagai organisasi di bawah entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam
mengupayakan penyelesaian isu gender tersebut melakukan strategi-strategi
gender mainstreaming dalam membangun gender equality. Pertama, peningkatan
partisipasi perempuan dalam kepemimpinan politik. Kedua, melakukan
pemberdayaan ekonomi. Ketiga, mengakhiri segala bentuk kekerasan dan
diskriminasi terhadap perempuan.23
1.7 Metode Penelitian
1.7.1 Jenis Penelitian
Untuk menjelaskan peran UN Women selaku organisasi internasional
dalam memperjuangkan gender equality di Pakistan pasca tragedi Malala
Yousazai. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif
berusaha memberikan gambaran atau mendeskripsikan keadaan objek serta
permasalahan dengan menggunakan analisa data dan dalam penelitian ini penulis
akan menjawab permasalahan yang disebutkan dalam penelitian seacara
objektif.24 Penelitian deskriptif juga bertujuan untuk menggambarkan secara tepat
sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu yang disajikan melalui
data dan fakta. Dalam konteks ini penulis menjelaskan melalui beberapa data dan
fakta dengan fokus bagaimana peran UN Women dalam memperjuangkan gender
equality di Pakistan pasca tragedi Malala Yousafzai 2012.
23 UN Women ‘Gender Mainstreaming’ Dalam https://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-
system-coordination/gender-mainstreaming Pada 28 Februari 2019 Pukul 12:20 WIB 24 Dr. Ulber Silalahi, MA. 2012, Metode Penelitian Sosial, Cetakan Ketiga, Reflika Aditama,
Bandung. Hal.284.
24
1.7.2 Ruang lingkup penelitian
Setiap penelitian di harapkan menentukan waktu dan tempat. Hal ini
sangat penting karena setiap penelitian selalu memerlukan waktu dan lokasi yang
jelas. Pada ruang lingkup penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
a. Batasan materi
Penelitian ini akan menganalisis Peran UN Women selaku organisasi
internasional dalam memperjuangkan gender equality di Pakistan Pasca
Tragedi Malala Yousafzai 2012 serta pengaruhnya terhadap gender
equality perempuan di Pakistan.
b. Batasan waktu
Durasi waktu yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti dengan
judul peran UN Women dalam memperjuangkan gender equality di
Pakistan pasca tragedi Malala Yousafzai 2012 adalah, sejak terjadinya
tragedi Malala Yousafzai 2012 hingga 2018.
1.7.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data berfungsi sebagai cara-cara yang dilakukan
untuk memperoleh data-data yang menunjang dalam penelitian. Adapun teknik
pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan studi literatur.
Peneliti memperoleh data dari sumber yang dikeluarkan oleh website resmi
United Nations Women juga ditunjang buku, artikel, jurnal, skripsi dan surat
kabar, berita majalah atau peneliti terdahulu yang dianggap relevan dengan
peneliti.
25
1.8 Argumen Pokok
Sebagai organisasai internasional UN Women memiliki beberapa program
dan fungsi kerja dalam memperjuangkan gender equality di Pakistan. Peran UN
Women dalam penelitian ini di cemirkan dengan beberapa poin strategi yang di
konsepkan oleh gender mainstreaming atau Pengurustamaan gender. Pertama,
Meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan, Kedua,
melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan guna membentuk
pembangunan berkelanjutan. Ketiga, Mengakhiri kekerasan dan diskriminasi
terhadap perempuan dan anak perempuan.
1.9 Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan penelitian, secara keseluruhan tulisan ini terdiri dari
empat bab yang pembahasannya akan dikhususkan dalam tema setiap bab terdiri
dari sub-sub bab, sebagaimana berikut:
Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari delapan sub-bab, menjelaskan soal
latar belakang penulis meniliti peran UN Women dalam memperjuangkan gender
equality di Pakistan pasca tragedi Malala Yousafzai 2012, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konsep yang
digunakan, metode penelitian, argumen pokok dan sistematika penulisan.
Pada Bab II, penulis menjelaskan pembahasan mengenai tinjauan UN
Women melalui beberapa sub-bab dimulai dari latar belakang dan sejarah
berdirinya UN Women, dilanjutkan dengan struktur keanggotaan UN Women,
dilanjutkan dengan program kerja UN Women secara kesuluruhan.
26
Pada Bab III, penulis menjelaskan kerjasama UN Women dengan
pemerintah Pakistan dalam memperjuangkan gender equality pasca tragedi Malala
Yousafzai melalui beberapa sub-bab dimulai dari kondisi perempuan Pakistan
sebelum tragedi Malala Yousafzai, dilanjutkan dengan latar belakang Malala
Yousafzai dan tragedi penembakan oleh Taliban, dilanjutkan dengan gambaran
UN Women di Pakistan, kemudian di lanjutkan dengan dan kontribusi UN Women
dalam memperjuangkan gender equality, terakhir dengan memaparkan kedudukan
perempuan Pakistan pasca kerjasama pemerintah dengan UN Women sesuai
dengan konsep gender mainstreaming atau pengurustamaan gender pertama,
peningkatan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan politik. kedua,
melakukan pemberdayaan ekonomi. ketiga, mengakhiri segala bentuk kekerasan
dan diskriminasi terhadap perempuan.
Terakhir, pada Bab IV, penulis memberikan kesimpulan dari penelitian
dan saran penulis kepada peneiliti selanjutnya.
Tabel 1.2 Sistemkatika Penulisan
BAB JUDUL ISI
BAB I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan Penelitian
1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Akademis
1.4.2 Manfaat Praktis
1.5 Penelitian Terdahulu
1.6 Kerangka Konsep
1.6.1 Konsep Organisasi
Internasional
1.6.2 Konsep Gender
Mainstreaming
1.7 Metode Penelitian
1.7.1 Jenis Penelitian
27
1.7.2 Ruang Lingkup Penelitian
1.7.3 Teknik Pengumpulan Data
1.8 Argumen Pokok
1.9 Sistematika Penulisan
BAB II Tinjauan United
Nations Women (UN
Women)
2.1 Latar Belakang UN Women
2.2 Struktur keanggotaan UN Women
2.3 Program kerja UN women
BAB III Kerjasama UN Women
Dengan Pemerintah
Pakistan Dalam
Memperjuangkan
Gender Equality Pasca
Tragedi Malala
Yousafzai
3.1 Kondisi Perempuan Pakistan
3.1.1 Budaya Kekerasan terhadap
perempuan di Pakistan
3.2 Malala Yousafzai
3.2.1 Latar Belakang Malala
Yousafzai
3.2.2 Tragedi Penembakan oleh
Taliban
3.3 Gambaran UN Women di Pakistan
3.4 Kontribsui UN Women dalam
Memperjuangkan Gender Equality
2.4.1Meningkatkan Partisispasi
Kepemimpinan Politik
3.4.2 Pemberdayaaan Ekonomi
Perempuan Guna Membentuk
Pembangunan Berkelanjutan
3.4.3 Mengakhiri Kekerasan
Terhadap Perempuan
3.5 Kedudukan Perempuan Pakistan
Pasca Kerjasama Pemerintah Dengan
UN Women
3.5.1 Kedudukan Perempuan
dalam Parlemen
3.5.2 Perempuan dalam Sektor
Ekonomi
3.5.3 Kedudukan Perempuan
dalam Hak Status Sosial
BAB IV Penutup 4.1 Kesimpulan
4.2 Saran