1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yayasan pada dasarnya merupakan bentuk badan hukum yang diakui

secara legal oleh pemerintah. Sebagai badan hukum, pendirian yayasan harus

memenuhi persyaratan. Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan

memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Di

samping itu, pendirian yayasan juga harus dilakukan dengan akta notaris

sebagai bentuk penetapan kekuatan hukum dari pemerintah.

Melihat hal di atas, maka yayasan adalah badan hukum atau badan

hukum bagi hukum. Hukum yang dimaksudkan adalah bahwa yayasan

merupakan suatu hubungan, suatu hubungan di mana antara pihak-pihak

terdapat titik pertalian antara subjek dan objek. Dengan kata lain antara

subjek dengan benda, dan bukan benda dengan benda.1 Dengan demikian

jelas, bahwa yayasan mengatur antara subjek dengan kekayaan yang dimiliki

untuk kepentingan umum, dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Abdul Muis sebagaimana dikutip oleh Chairuman Pasaribu dan

Suhrawardi Lubis, bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang

mempunyai harta yang dipisahkan dari pemiliknya, bersifat mandiri dengan

maksud dan tujuan tertentu yang bersifat idiil dan diurus oleh suatu badan

1 Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan,

Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung, hlm. 5.

2

pengurus tanpa mempunyai anggota.2 Hal ini sesuai dengan Undang-undang

RI No. 16 Tahun 2001 Pasal yang berbunyi:

Hal ini juga dipertegas dalam undang-undang RI No. 16 Tahun 2001

tentang pada Bab I Pasal 1 ayat 1 tentang “Ketentuan Umum”, sebagai

berikut: “Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang

dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,

keagamaan dan kemanusiaan yang tiak mempnyai anggota”.3 Namun

demikian dalam Pasal 2 disebutkan bahwa: yayasan mempunyai organ yang

terdiri atas pembina, pengurus dan pengawas.4

Scholten sebagaimana dikutip oleh R. Ali Rido berpendapat bahwa

yayasan adalah suatu badan hukum, yang dilahirkan oleh suatu pernyataan

sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu

tujuan tertentu, dengan penunjukkan, bagaimanakah kekayaan itu diurus dan

digunakan.5

Dengan demikian, yayasan adalah badan hukum yang mempunyai

unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mempunyai harta kekayaan sendiri untuk mengelola yayasan.

2. Mempunyai tujuan

3. Mempunyai alat perlengkapan (organisasi)

2 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Sinar

Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 97. 3 Tim Redaksi Fokusmedia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Yayasan:

Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001, Fokusmedia, Bandung, 2004., hlm. 25.

4 Ibid. 5 Ali Rido, op. cit., hlm. 107.

3

Salah satu yayasan yang peduli terhadap masalah tersebut adalah

yayasan pondok pesantren al-Ma’hadul Islami atau dikenal dengan dengan

Yayasan Tarbiyatuth Tholabah. Yayasan ini didirikan pada tanggal 10

Pebruari 1989 tepatnya di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten

Lamongan.6

Sebagai satu bentuk yayasan, pondok ini telah mendaftarkan diri

sebagai yayasan di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Rochajah

Hanum SH. yang beralamatkan di Jl. Jendral Basuki Rachmad No. 26

Lamongan dengan no. Akta no. 7 tanggal 10 Pebruari 1989.7

Dalam pendiriannya, yayasan didirikan oleh beberapa orang atau dapat

juga seorang saja, dengan melakukan suatu perbuatan hukum (rechtshandeling

Ps 285 ayat 1 NBW) yang dituangkaan dalam akta notaris (Ps. 286 NBW)

dengan memisahkan suatu harta dari seorang atau beberapa orang pendirinya,

dengan tujuan idiil/sosial yang tidak mencari keuntungan, mempunyai

pengurus yang diwajibkan mengurus dan mengelola segala sesuatu yang

bertalian dengan kelangsungan hidup yayasan. Yayasan tidak mempunyai

anggota dan hal ini ditentukan secara tegas dalam Pasal 285 ayat 1 NBW.

Undang-undang baru Nederland tidak menentukan secara tegas bahwa

tujuannya harus idiil, tetapi hanya melarang yayasan (dalam pasal 285) untuk

memberikan pembayaran berupa apapun, kepada para pendirinya, dan hanya

6 Lihat, Buku Panduang Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-peraturan

tentang Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian Yayasan Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan, hlm. 1.

7 Akta Notaris, Yayasan Pondok Pesantren al-Ma’hadul Islami Tarbiyatuth Tholabah.

4

diperkenankan memberikan pembayaran kepada pihak ketiga yang bersifat

idiil atau sosial.8

Undang-undang No. 28 Tahun 2004 adalah undang-undang tentang

yayasan. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-undang No.

16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Karena undang-undang tersebut sudah

mengalami perubahan dan sudah disesuaikan dan secara langsung membahas

tentang yayasan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam

sebuah penelitian dengan judul: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2001 JO

UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN

(STUDI LAPANGAN DI YAYASAN PONDOK PESANTREN

TARBIYATUTH THOLABAH PACIRAN LAMONGAN).

B. Rumusan Masalah

Melihat betapa besar pentingnya penelitian tentang pelaksanaan

Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang-undang No. 28 Tahun 2004

tentang Yayasan di Yayasan Tarbiyatuth Tholabah Paciran Lamongan ditinjau

dari kaca mata hukum, maka peneliti terdorong untuk mengambil bagian di

dalamnya. Karena itu, agar tidak terjadi pembahasan yang melebar, maka

penilitian ini membatasi pokok permasalahannya sebagai berikut:

8 Rochmat Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, Eresco, Bandung,

1993, hlm. 166.

5

1. Bagaimanakah pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Jo

Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan di Yayasan

Tarbiyatuth Tholabah Paciran Lamongan?

2. Bagiamanakah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Undang-

undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang

Yayasan di Yayasan Tarbiyatuth Tholabah Paciran Lamongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Skripsi

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalah tersebut di atas, maka tujuan yang hendak

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2001

Jo Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan di Yayasan

Tarbiyatuth Tholabah Paciran Lamongan.

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan

Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang-undang No. 28 Tahun

2004 tentang Yayasan di Yayasan Tarbiyatuth Tholabah Paciran

Lamongan.

2. Manfaat Penelitian

Nilai guna yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Bagi penulis, dengan mengkaji dan menganalisis hukum Islam tentang

pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang-undang

6

No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan di Yayasan Tarbiyatuth Tholabah

Paciran Lamongan, maka akan dapat menambah wawasan dan

pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah-masalah yang

berkaitan dengan masalah fiqihiyah.

b. Dengan meneliti pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Jo

Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan di Yayasan

Tarbiyatuth Tholabah Paciran Lamongan, maka dapat diketahui

pelaksanaan dan pengelolaan yayasan tersebut.

c. Hasil dari kajian ini sedikit banyak akan dapat membantu usaha

penghayatan dan pengamalan terhadap masalah yang berkaitan

fiqhiyah, khususnya masalah pelaksanaan Undang-undang No.16

Tahun 2001 Jo No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang yayasan pada dasarnya belum dilakukan. Oleh karena

itu, penelitian-penelitian yayasan masih sedikit. Namun demikian, buku-buku

yang berkaitan dengan yayasan cukup banyak dan masih terlihat umum dan

belum menyentuh pada aspek yang diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena

itu, agar tidak terjadi duplikasi dan terjadi pengulangan, maka peneliti lebih

memfokuskan penelitiannya pada analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan

Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang-undang No. 28 Tahun 2004

tentang Yayasan dengan mengambil tempat penelitian di Yayasan Tarbiyatuth

7

Tholabah Paciran Lamongan, sehingga secara metodologis dan subtantif

berbeda.

Beberapa buku yang memberikan kontribusi yang sangat besar dan

sebagai rujukan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pertama, bukunya yang berjudul Badan Hukum dan Kedudukan

Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf karya Ali

Rido. Secarar inci buku ini membahas tentang badan hukum yang ada di

Indonesia serta badan hukumnya, baik berupa perseroan, perkumpulan,

koperasi, yayasan dan wakaf. Kelebihan yang dimiliki dari buku ini

mendudukan masalah yayasan, khususnya posisinya sebagainya badan hukum

dengan meninjaunya dari perspektif perundang-undangan yang berlaku di

Indonesia.9

Kedua, karya Rochmat Soemitro yang berjudul Hukum Perseroan

Terbatas, Yayasan dan Wakaf. Dibandingkan buku di atas, buku ini lebih

banyak mengupas masalah badan hukum di Indonesia, baik berupa perseroan

terbatas, yayasan dan wakaf. Kaitannya dengan penelitian ini, buku ini telah

memberikan penjelasan yang kongkrit tentang latar belakang munculnya

yayasan, khususnya di Indonesia, keungan yayasan, tenaga profesional

yayasan, yayasan dari tinjauan hukum, pendirian dan tujuan yayasan,

wewenang dan pengurus yayasan dan lain sebagainya yang biasanya diatur

dalam perundang-undangan.10

9 Ibid. 10 Rochmat Soemitro, loc. cit.

8

Ketiga, buku susunan Direktorat Jenderal Pajak yang berjudul

Panduan Perpajakan Bagi Yayasan dan Organisasi Sejenis. Buku ini lebih

menyoroti masalah perpajakan bagi yayasan, baik menyangkut hak yayasan

sebagai wajib, baik yang menyangkut hak-hak yang berhubungan dengan

pendaftaran diri, hak-hak yang berhubungan dengan pembayaran, pelunasan

dan penagihan pajak terutang. Buku ini juga banyak menjelaskan tentang

kewajiban yayasan sebagai wajib pajak, yang menyangkut masalah kewajiban

yayasan sehubungan dengan pendaftaran diri, kewajiban sehubungan dengan

penyelenggaraan pembukuan. Di samping itu, menjelaskan sanksi-sanksi

perpajakan dalam yayasan, baik berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Keempat, adalah buku himpunan peraturan perundang-undangan

tentang Yayasan, khususnya Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang

Perubadahn UU no. 16 yahun 2001. Buku ini merupakan buku sebagai acuan

dalam menemukan masalah yayasan sebagaimana termaktup dalam Undang-

undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubadahn UU no. 16 yahun 2001.11

Meskipun penelitian yayasan sudah banyak dilakukan, namun

penelitian tersebut belum menyentuh aspek yang diteliti. Karena penelitian ini

lebih menyentuh pada aspek yayasan di Yayasan Tarbiyatuth Tholabah di

Paciran Lamongan ditinjau dari segi hukum Islam. Namun demikian, penulis

menyadari bahwa berpijak dari buku-buku di atas, penulis berharap semoga

buku-buku tersebut dapat menjadi arahan dan bahan pembanding penelitian

11 Tim Redaksi Fokusmedia, loc. cit.

9

ini. Karena secara langsung maupun tidak langsung buku-buku tersebut sangat

menunjang dalam penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Metodologi mengandung makna yang lebih luas menyangkut prosedur

dan cara melakukan verifikasi data yang diperlukan untuk memecahkan atau

menjawab masalah penelitian, termasuk untuk menguji hipotesis.12 Oleh

karena itu, ketepatan menggunakan metode dalam penelitian adalah syarat

utama dalam pengumpulan data. Apabila seseorang mengadakan penelitian

kurang tepat, metode penelitiannya tentu akan mengalami kesulitan, bahkan

tidak akan mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan persoalan di atas, Winarno Surachmat mengatakan bahwa

metode merupakan cara utama yang digunakan dalam mencapai tujuan.13

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2001

Jo Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan di yayasan

Pondok Pesantren Tarbiyatuth Tholabah Paciran Lamongan ditinjau dari

hukum Islam merupakan penelitian lapangan. Penelitian (field research)

adalah suatu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya

gejala-gejala.14 Karena penelitian ini penelitian lapangan, maka data yang

12 Nana Sudjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, Sinar Baru Algensindo,

Bandung, 2001, hlm. 16. 13 Winarno Surachmat, Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode dan Teknik, Tarsito

Rimbun, Bandung, 1995, hlm. 121. 14Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 10.

10

diperoleh melalui studi lapangan dilakukan dengan wawancara dan

dokumentasi.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan dan

penulisan skripsi ini, maka data penelitian ini dikelompokkan menjadi dua,

yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi yang berlangsung

mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan

ataupun penyimpanan data.15 Data ini merupakan deskripsi langsung

tentang kenyataan yang dibuat individu yang melakukan pengamatan

atau menyaksikan kejadian yang diperoleh di Yayasan Tarbiyatuth

Tholabah Paciran Lamongan dan juga Undang-undang No. 16 Tahun

2001 Jo Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

b. Data Sekunder

Data skunder merupakan sumber informasi yang secara tidak

langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap

informasi yang ada padanya.16 Termasuk dalam data skunder adalah,

15 Mohammad Ali, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi, Angkasa, Bandung:

1987, hlm. 42. 16 Ibid.

11

buku, majalah, artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian

ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Interview

Interview adalah suatu percakapan, tanya jawab lisan antara dua

orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan

pada suatu masalah tertentu.17 Metode ini peneliti gunakan untuk

memperoleh data dengan mewawancarai langsung pengurus yayasan

di Yayasan Tarbiyatuth Tholabah Paciran Lamongan.

c. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan dengan

sistematik terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.18 Dalam

observasi ini peneliti ikut ambil bagian secara langsung dalam

perikehidupan objek yang diteliti.

Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data visual yang

mudah diamati secara langsung, seperti keadaan geografis, keadaan

gedung dan fasilitas di Yayasan Tarbiyatut Tholabah Paciran

Lamongan.

17 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.

45.

18 Sutrisno Hadi, op. cit., hlm. 136.

12

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan dengan cara

mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan-catatan, transkip,

buku-buku, majalah dan sebagainya.19 Metode ini digunakan untuk

memperoleh data tentang pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun

2001 Jo Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan di

Yayasan Tarbiyatuth Tholabah Paciran Lamongan, baik dari sudut

pengelolaannya.

4. Metode Analisis Data

Secara metodologis penelitian termasuk jenis penelitian deskriptif

kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

dapat diamati.20 Data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, perilaku

yang tidak dituangkan dalam bentuk bilangan/angka statistik, melainkan

tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar

angka atas frekuensi. Dalam hal ini peneliti melakukan analisis data

dengan memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti

dalam bentuk uraian naratif.21

19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta,

Jakarta, 1996, hlm. 148.

20 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 36. 21 Ibid., hlm. 39.

13

Adapaun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Metode deskriptif analitis

Metode deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan sifat

suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penulisan dilakukan

dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.22 Untuk

selanjutnya dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara

konsepsional atas suatu pernyataan, sehingga dapat diperoleh kejelasan

arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut.23 Metode ini

digunakan untuk mendeskripsikan pelaksanaan Undang-undang No. 16

Tahun 2001 Jo Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

di Yayasan Tarbiyatut Tholabah kemudian dianalisis dengan hukum

Islam.

b. Metode Induktif

Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka

data yang digunakan adalah analisis data non statistik, yaitu

menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data yang

digunakan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk

laporan dan uraian deskriptif. Dalam teknik ini data yang diperoleh

secara sistematis dan objektif melalui observasi wawancara dan

22 Consuelo G. Sevilla, dkk., Pengantar Metode Penelitian, UI Press, Jakarta, 1993, hlm.

71. 23 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 60

14

dokumentasi akan diolah dan dianalisis sesuai dengan karakteristik

penelitian kualitatif, yaitu secara induktif.24

Untuk menganalisa data yang terkumpul peneliti menggunakan

metode analisis induktif, yaitu merupakan metode yang bertolak dari

fakta-fakta atau peristiwa yang khusus kemudian ditarik kesimpulan

dalam pengertian yang lebih umum.25

c. Metode ushuliyah

Metode ushuliyah yang dimaksudkan di sini adalah ushul

fikih, yaitu “keseluruhan bahasan-bahasan tentang penggunaan dalil-

dalil dan batasan-batasan atau kaidah-kaidah bahasa”.26

Metode ini digunakan untuk menganalisis permasalahan

tentang pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang-

undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan di Yayasan Tarbiyatut

Tholabah dengan menggunakan kaidah-kaidah ushuliyah, sehingga

dapat didapatkan kejelasan hukumnya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sebelum menginjak pada bab pertama dan bab-bab berikutnya yang

merupakan satu pokok pikiran yang utuh, maka penulisan skripi ini diawali

24 Lexy J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002,

hlm. 5. 25 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1986,

hlm. 39. 26 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushul al-Fiqh, Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 1996, hlm. 11.

15

dengan halaman judul, nota pembimbing, pengesahan, motto, persembahan,

kata pengantar dan daftar isi dan dilanjutkan dengan pembahasan bab satu.

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang

masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka,

metodologi penulisan dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG SUBJEK HUKUM DALAM

PERDATA ISLAM

Bab kedua adalah landasan teori sebagai gambaran awal terhadap

permasalahan yang dikaji. Pada bab ini memfokuskan kajiannya

pada pengertian subjek hukum, macam-macam subjek hukum,

pembagian badan hukum, yayasan sebagai subjek hukum dan

Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang-undang No. 28

Tahun 2004 tentang Yayasan.

BAB III GAMBARAN UMUM YAYASAN TARBIYATUT THOLABAH

PACIRAN LAMONGAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum yayasan Pondok

Pesantren Tarbiyatuth Tholabah Paciran Lamongan, dengan

memfokuskan pembahasannya pada sejarah berdirinya Pondok

Pesantren Tarbiyatuth Tholabah Paciran Lamongan, visi dan misi,

Perkembangan Pendidikan di Pondok Pesantren Tarbiyatuth

Tholabah Paciran Lamongan, Struktur kelembagaan Pondok

16

Pesantren Tarbiyatuth Tholabah Paciran Lamongan, Pengelolaan

Pondok Pesantren Tarbiyatuth Tholabah Paciran Lamongan.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN

UNDANG-UNDANG NO.16 Tahun 2001 Jo No. 28 TAHUN

2004 TENTANG YAYASAN DI MTS. TARBIYATUTH

THOLABAH PACIRAN LAMONGAN

Bab empat merupakan bab analisis. Pada bab ini dikelompokkan

menjadi sub bab. Sub bab pertama menganalisis terhadap

pelaksanaan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang-

undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan di yayasan Tarbiyatut

Tholabah. Sub bab kedua menganalisis tinjuan Hukum Islam

terhadap pelaksanakan Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Jo

Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan di Yayasan

Tarbiyatut Tholabah.

BAB V PENUTUP

Bab lima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan

saran-saran. Selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka, lampiran-

lampiran dan biodata penulis.