BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Notaris...
Transcript of BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Notaris...
17
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris
1. Pengertian Notaris
Kata Notaris berasal dari kata Notarius ialah nama yang pada
zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan
pekerjaan menulis. Nama Notarius ini lambat laun memiliki arti mereka
yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, seperti stenograaf
sekarang.
9
Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang
Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang
berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau
berdasarkan undang-undang lainnya.
Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh
pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-
dokumen legal yang sah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari notaris
adalah pejabat yang bertindak secara pasif dalam artian mereka menunggu
masyarakat datang ke mereka untuk kemudian dilayani.
9 R.Soegono Notodisoerjo. 1993. Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan.Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal 13.
18
Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat Notaris mempunyai
kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu
UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati
oleh Notaris, misalnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas. Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan
publik. Wewenang dari Notaris diberikan oleh undang-undang untuk
kepentingan publik bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri. Oleh
karena itu kewajiban-kewajiban Notaris adalah kewajiban jabatan.
2. Kewajiaban Notaris
Menurut UUJN, Dalam menjalankan jabatannya Notaris
mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban Notaris diatur
dalam Pasal 16, yaitu:
a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga
kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai
bagian dari Protokol Notaris;
c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta
Akta;
d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta
berdasarkan Minuta Akta;
19
e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan
sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang
memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta
tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi
lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan
tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak
diterimanya surat berharga;
i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan
waktu pembuatan akta setiap bulan;
j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau
daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat
Departemen yangtugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan
dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan
berikutnya;
k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada
setiap akhir bulan;
20
l. Mempunyai cap/ stempel yang memuat lambang negara Republik
Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama,
jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling
sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh
penghadap, saksi, dan Notaris;
n. Menerima magang calon Notaris.
3. Tugas dan Wewenang Notaris
Tugas dan wewenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN,
yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam
UUJN merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN.
Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu:
“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”
Berdasarkan kewenangan diatas, Notaris berwenang membuat akta
sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum yang
wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus
berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan
21
akta Notaris. Selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris
berwenang pula:
a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di
bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam
buku khusus;
c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan
yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat
yang bersangkutan;
d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan
g. membuat akta risalah lelang
Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa
selain kewenangan tersebut di atas, Notaris mempunyai kewenangan lain
yang diatur dalam perundang-undangan. Sebagaimana telah dijelaskan di
atas bahwa wewenang Notaris yang utama adalah membuat akta otentik
yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Suatu akta Notaris
memperoleh stempel otentisitas, menurut ketentuan Pasal 1868 KUH
Perdata jika akta yang bersangkutan memenuhi persyaratan:
a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
22
b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-
undang.
c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus
mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.
Pejabat umum yang dimaksud disini adalah pejabat yang
dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat
akta otentik, misalnya Notaris, panitera, jurusita, dan pegawai pencatat
sipil. Menurut G.H.S. Lumban Tobing, Wewenang Notaris meliputi 4 hal,
yaitu:10
a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat
itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh
Notaris. Aktaakta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta
tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk
kepentingan siapa akta itu dibuat; maksudnya Notaris tidak berwenang
membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal
52 UUJN ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat
akta untuk diri sendiri, istri/ suami, orang lain yang mempunyai
hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan
maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/
10 G.H.S. Lumban Tobing. 1983.Peraturan Jabatan Notaris, cet 3. Jakarta.
Erlangga. Hal 49-50.
23
atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping
sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri,
maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta Notaris
tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai akta
di bawah tangan.
c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta
dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan
sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya
berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya.
Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan
seperti akta di bawah tangan.
d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta
itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih
cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak
berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan
(SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.
Apabila salah satu persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka
akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak berstatus sebagai akta
otentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah
tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap. Notaris dalam
menjalankan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, diharuskan juga
24
taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Notaris serta
diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan
jabatannya tersebut.
4. Larangan bagi Notaris
Selain memiliki kewajiban, Notaris mempunyai larangan-larangan.
Larangan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai
perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Adanya larangan bagi
Notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang
memerlukan jasa Notaris.11
Larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam
ketentuan pasal 17 UUJN antara lain:
1. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya.
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja
berturut-turut tanpa alasan yang sah.
3. Merangkap sebagai pegawai negeri.
4. Merangkap sebagai pejabat negara.
5. Merangkap jabatan sebagai advokat.
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
7. Merangkap jabatan sebagi Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau
Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris.
11 Penjelasan pasal 17 UUJN
25
8. Menjadi Notaris Pengganti.
Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama,
lesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan
martabat jabatan Notaris.
B. Tinjauan Umum tentang Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-cuma
oleh Notaris
Ada bergagai jenis jasa yang dapat dilakukan oleh seorang notaris,
antara lain:12
1. Akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan juga risalah rapat
umum pemegang saham.
2. Akta pendirian yayasan dan perubahannya berikut pengesahan dan
persetujuan pada instansi berwenang
3. Akta pendirian CV dan perubahannya berikut pendaftaran pada instansi
berwenang
4. Akta pendirian UD (usaha dagang) dan sejenisnya beserta perubahannya
5. Akta-akta/perjanjian-perjanjian sebagai berikut
a. Perjanjian perkawinan
b. Sewa-menyewa
c. Hutang piutang/pengakuan hutang
d. Kerjasama
e. Keterangan hak waris
12 Michael, S.H., S.T., M.Kn, Jasa Notaris, dalam http://notarismichael.com,
Access 11 Oktober 2017
26
f. Dan lainnya
6. Akta yang berkaitan dengan pertanahan
a. Surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT)
b. Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB)
c. Pelepasan/pengoperan hak
d. Jual beli rumah dengan pengoperan hak
7. Akta wasiat
8. Akta fidusia
9. Akta keterangan hak waris
10. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat
dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi)
11. Membukukan surat-surat dibawah tangan dalam buku khusus
(warmerking)
12. Membuat kopi dari asli surat-surat tangan berupa salinan yang memuat
uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang
bersangkutan (coppy collatione)
13. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
(legalisir)
14. Membuat akta risalah lelang
15. Perjanjian kredit: perjanjian utang-piutang perorangan, kredit bank
konvensional, kredit bank sindikasi, kredit bank syariah, kredit perusahaan
16. Pembiayaan/multi finance dan lainnya
27
17. Pembuatan akta kuasa: akta kuasa dibuat oleh yang berhak menguasakan
kepada orang lain yang dipercaya dan dan bisa dibuat dengan hak
substitusi, antara lain akta kuasa perusahaan, akta kuasa perusahaan
terbuka, akta kuasa perusahaan dalam rangka PMA(penanaman modal
asing)/PMDN (penanaman modal dalam negeri), akta kuasa
koperasi/badan usaha/instansi tertentu, akta kuasa perorangan dan lainnya
18. Perjanjian akta perikatan: pembuat akta-akta perjanjian perikatan
19. Perjanjian kerja sama antar perusahaan
20. Akta koperasi
21. Akta perkumpulan: akta pendirian dan perubahan partai politik, lembaga
sosial, paguyuban, ikatan profesi, ikatan keagamaan, ikatan hobi, dan
lainnya
22. Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain
Tidak semua jenis jasa diatas dapat diberikan secara cuma-cuma oleh
notaris, hal di karenakan ada biaya lain yang harus dibayar oleh orang tidak
mampu ataupun menjadi beban notaris. Biaya yang dimaksud adalah
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah ditetapkan oleh
pemerintah baik dalam bidang pertanahan maupun pelayanan oleh Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tentu saja pelaksanaannya tidak
membedakan antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu. Hal ini
merupan dilema bagi Notaris karena antar peraturan peraturan dan fakta
sosialnya berbeda. Dimana disatu sisi harus memberikan pelayanan kepada
28
orang tidak mampu secara cuma-cuma namun disi laain adanya PNBP yang
harus tetap dibayarkan kepada negara.
Akan tetapi Notaris dalam melakukan tugas jabatannya wajib
memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, baik
kepada masyarakat yang mampu maupun kepada masyarakat yang tidak
mampu. Notaris juga berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada
para kliennya untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar masyarakat
menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan
anggota masyarakat. Seorang notaris bekerja tidak melulu berorientasi pada
hitungan untung-rugi, melainkan dibebani pula tanggung jawab sosial. Yakni,
wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma
kepada mereka yang tidak mampu. Begitulah yang ditegaskan dan di atur
dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.13
Adanya kewajiban pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan
secara cuma-cuma oleh notaris, namun demikian pengaturan lebih lanjut
mengenai hal ini tidak kita jumpai baik di dalam UUJN, Kode etik Notaris,
maupun peraturan lainnya yang mengatur tentang jabatan notaris, terutama
mengenai pengertian jasa hukum di bidang kenotariatan, dan kualisifikasi
orang yang tidak mampu seta jenis jasa apa saja yang dapat diberikan secra
cuma-cuma.
13 Gunardi. Profesi Notaris di Masa Sekarang. Internet. diakses 13 Januari 2009.
29
Berdasarkan bunyi pasal 37 UUJN dan pasal 3 angka 7 Kode Etik
Notaris.14 Seharusnya notaris memberikan pelayanan secara cuma-cuma
kepada orang yang tidak mampu, sebagaimana terlebih dahulu secara nyata
diaplikasikan oleh Advokat mengenai pemberian jasa hukum secara cuma-
cuma kepada kliennya yang lebih dikenal dengan istilah Prodeo.
C. Tinjauan Umum tentang Masyarakat Tidak Mampu
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan pada penghujung tahun 2012
sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional. Dalam peraturan itu, jaminan kesehatan ditujukan
untuk fakir miskin dan orang tidak mampu. Menurut pasal 1 ayat (5) fakir
miskin didefinisikan sebagai “orang yang sama sekali tidak mempunyai
sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tapi
tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi
dirinya dan keluarganya”. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (6) golongan orang
tidak mampu adalah “orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji
atau upah,yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun
tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.”15
Pihak yang berwenang untuk menetapkan kriteria fakir miskin dan
orang tidak mampu adalah Kementrian Sosial setelah melakukan koordinasi
14Bedi Setiawan Al Fahmi. Implementasi Pamberian Jasa Hukum di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 di Kota Yogyakarta. Jurnal. Hal. 5.
15 Lihat pasal 1 angka 5 & 6 PP No. 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
30
dengan Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. Antara lain Kementrian
Kesehatan, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementrian
Dalam Negeri. Nantinya, kriteria yang sudah ditetapkan oleh kementrian
tersebut ditindaklanjuti oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan melakukan
pendataan.
Sedangkan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin pasal 1 ayat (1) mendefinisikan Fakir miskin adalah
orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau
mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan
memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau
keluarganya.16 Dalam undang-undang ini hanya memuat definisi tentang fakir
miskin akan tetapi tidak mencantumkan definisi orang tidak mampu.
D. Tinjauan Umum Tentang Asas Equality Before The Law
Asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law principle)
merupak salah satu asas yang utama dalam Deklarasi Universal HAM dan
dianut pula dalam UUD 1995 kita. Bagi Mardjono Reksodiputro asas ini
mengandung arti bahwa “semua warga harus mendapatkan perlindungan yang
sama dalam hukum tidak boleh ada diskriminasi dalam perlindungan hukum
ini’’.
Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi
manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya. Semua orang
16Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir
Miskin.
31
memiliki hak diperlakukan sama di hadapan hukum (equality before the law).
Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak
diartikan secara statis. Artinya, kalau ada permasalahan di hadapan hukum
bagi semua orang harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (equal
treatment) bagi semua orang.17
Persamaan dihadapan hukum yang diartikan secara dinamis itu
dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses memperoleh keadilan bagi
semua orang. Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara
kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar
keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali.18
Pada awalnya dulu bantuan hukum hanya sebagai belas kasihan.
Namun pada perkembangannya pemberian bantuan hukum menjadi sebuah
kewajiban karena itu merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap masing-
masing individu. Dalam pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
dinyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan
tidak ada kecualinya”.19 Persamaan di hadapan hukum tersebut dapat terwujud
di dalam suatu tindakan hukum, baik orang mampu maupun fakir miskin
memiliki hak untuk mnedapatkan pelayanan yang sama dalam bidang
kenotariatan.
17Aditya Johan Ramadan.Konsep Negara Hukum. dalam http://www.google.
com/Artikelbantuanhukum/html. diakses 09 maret 2017. 18Ibid. 19 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
32
Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan “Fakir
miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.20 Hal ini secara
ekstensif dapat ditafsirkan bahwanegara bertanggung jawab memberikan
perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin. Artinya Negara
sebagai tolak pangkalnya. Bahwa kemudian Notaris mempunyai
tanggungjawab sosial untuk mengalokasikan waktu dan juga sumber daya
yang dimilikinya untuk orang miskin adalah yang ideal. Tapi tahapan
normatifnya tentu tidak seabsolut yang dibebankan Undang-undang Dasar
1945 kepada Negara. Pemberian jasa hukum yang diberikan oleh Notaris
memang lebih mengarah kepada fungsi sosial dari profesi Notaris.
Hak-hak fakir miskin ini meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, sipil,
dan politik dari fakir miskin. Melihat pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) yang
dihubungkan dengan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, negara
berkewajiban menjamin fakir miskin untuk memperoleh pembelaan dari
Notaris melalui suatu program pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian jasa hukum di bidang
kenotariatan merupakan hak konstitusional bagi fakir miskin yang harus
dijamin perolehannya oleh negara.
Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa “Notaris wajib memberikan jasa
hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak
mampu.” Pasal tersebut jelas menyebutkan hal itu. Dengan demikian, para
pencari jasa hukum kenotariatan yang tidak mampu tidak perlu ragu mencari
20Ibid.
33
notaris. Dan, jika para notaris itu menolak, ia bisa terkena sanksi kode etik
notaris.
E. Tinjauan Umum tentang Efektivitas Hukum
Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat
dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai
tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka
proses pencapaian tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan
program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.
Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achamad Ali21
berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari
hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan
hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Achamad Ali pun berpendapat bahwa
pada umumnya faktor yang banyak mepengaruhi efektivitas suatu perundang-
undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan
fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang
dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-
undangan tersebut.
21 Achmad Ali. 2010. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta.
Kencana. Hal 375.
34
Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekamto22 adalh bahwa
efektivitas atau setidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut relevan
dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atnasasmita23yaitu bahwa faktor-
faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak
pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa dan penasihat
hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering
diabaikan.
Menurut Soerjono Soekamto24 efektif adalah taraf sejauh mana suatu
kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika
terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai
sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga
22 Soerjono Soekamto. 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum, Jakarta. PT. Raja Grafindo. Hal. 8. 23Romli Atmasasmita.2001. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan
Hukum. Bandung. Mandar Maju. Hal. 55. 24Soerjono Soekamto. 1988.Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi, Bandung.
CV. Ramadja Karya.Hal. 80.
35
menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum,
pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun
juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang
mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu
saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu
ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu
pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman
paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman
paksaannyakurang berat, mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak
terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat.25
25 Achmad Ali. 1998. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta.
Yarsif Watampone. Hal 186.