Kebatalan dan degradasi akta notaris

NOTARY SEAL Amethyst

MANUNGGAL.B,S.H. Notary Document | MAGISTER KENOTARIATAN UNHAS © 2009

KONGRES XX IKATAN NOTARIS INDONESIA

KEBATALAN DAN DEGRADASI KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS SERTA MODEL AKTANYA

PENDAHULUAN

A. PENTINGNYA MEMAHAMI SEBAB-SEBAB DEGRADASI KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA

NOTARIS DAN KEBATALAN AKTA NOTARIS SERTA MODEL AKTANYA.

Hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam akta

Notaris, hanya mengikat pihak-phak dalam akta itu, dan Jika terjadi sengketa mengenai isi

perjanjian, maka notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam menuntut suatu

hak, karena notaris berada diluar perbuatan hukum pihak-pihak tersebut, Bagaimana iika akta

notaris mengalami degradasi kekuatan bukti dan mengandung cacat yuridis yang mengakibatkan

kebatalannya, apakah selalu dapat disebabkan karena kesalahan notaris dalam menjalankan

jabatannya atau bisa disebabkan bukan karena kesalahan notaris? Hubungan Hukum Notaris

dengan penghadap dapat dikualifikasikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM dari notrais

Akta Notaris sebagai "AKTA OTENTlK" yang memiliki kekuatan bukti lengkap dan telah mencukupi

batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam suatu sengketa

hukum perdata' dapat mengalami DEGRADASI KEKUATAN BUKTI dari kekuatan bukti lengkap

menjadi permulaan pembuktian dan dapat memiliki cacat yuridis yang menyebabkan KEBATALAN

atau KETIDAKABSAHANNYA Notaris oleh UU diberi wewenang untuk menuangkan semua

PERBUATAN, PERJANJIAN dan PENETAPAN yang dikehendaki oleh para pihak atau pihak-pihak

yang sengaja datang kehadapan notaris untuk meminta mengkonstatir keterangan itu dalam

suatu akta otentik dan agar akta yang yang dibuatnya itu memiliki KEKUATAN BUKTI LENGKAP dan

MEMILIKI KEABSAHANNYA. Notaris wajib memenuhi semua ketentuan dalam UU Jabatan Notaris

dan peraturan perundang-undangan lainnya, notaris bukan menjadi JURU TULIS semata-mata,

namun notaris perlu mengkaji apakah yang diinginkan oleh penghadap untuk dinyatakan dalam

akta otentik, tidak bertentangan dengan UUJN dan aturan hukum yang berlaku. Mengetahui dan

memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta notaris,

sangat penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat yuridis akta notaris yang dapat

mengakibatkan hilangnya otentisitas dan batalnya akta notaris itu.



Peran Notaris hanyalah media (alat) untuk lahirnya suatu akta otentik dan Notaris bukan pihak

dalam akta yang dibuatnya, sehingga mengenai kebatalan ini, Habib Adjie, yang dikutip dari

sumber data dari Tabel Akta Notaris, membagi kedalam 5 (lima) bagian yaitu :

(a) Dapat dibatalkan;

(b) Batal Demi Hukum;

(c) Dibatatkan oleh para pihak sendiri;

(d) Berdasarkan asas Praduga sah dan

(e) Mempunyai Kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Tulisan ini hanya membatasi pada pembahasan tentang sebab-sebab Degradasi kekuatan Pembuktian akta otentik, Batal Demi Hukum, Dapat Dibatalkan dan Non Existent, lihat pasal 15 ayat 1, 2 dn 3 UUJN yang mengatur kewenangan Notaris membuat akta otentik yang didasarkan dalam pasal 15 ayat 1 UUJN, kewenangan notaris lainnya yang ditentukan dalam UUJN sebagaimana disebutkan dalam pasat 15 ayat 2 UUJN dan kewenangan yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan bertentangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3 UUJN. Kekuatan pembuktian lengkap meliputi kekuatan bukti formal dan kekuatan bukti materiil, lihat suhardjono. sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum. Varia Peradilan 123 (1995), hal. 133 - 135. Jika dapat dibuktikan pemenuhan semua unsur dalam pasal 1365 KUH.perdata,3 dan lika tidak dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum dari notaris, maka terjadinya cacatnya akta notaris tidak dapat dimintakan pertanggungiawaban hukum apapun kepada notaris. Memahami syarat-syarat keabsahan suatu akta notaris, kekuatan bukti akta notaris dan sebab sebab kebatalan akta notaris dan model-model kasus batalnya akta notaris baik menurut Yurisprudensi, Doktrin dan pengalamanpenglaman empirik dari praktik notaris sehari hari, dapat memudahkan setiap notaris dalam membuat akta-akta notaris sesuai dengan UUJN dan aturan-aturan hukum lainnya yang berlaku.

B. SEBAB DEGRADASI KEKUATAN BUKTI DAN BATALNYA AKTA NOTARIS

Dasar Hukum : lihat Pasal 1858 KUHPerdata Jo Pasal 1869 KUHPerdata Jo Pasal 84 Undang-

undang Jabatan Notaris dan bandingkan dengan Pasal 60 PJN lama. Pasal 1868 KUH.perdata

mengatakan:

Akta otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang

dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana

akta itu dibuat.

Menurut pasal 1868 KUHPerdata, agar suatu akta mempunyai stempel persyaratan yang

ditentukan dalam pasal ini yaitu otentisitas dipenuhi maka Akta itu harus dibuat oleh atau

dihadapan seorang pejabat Umum; Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh

undang-undang; Pejabat umum atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai

wewenang untuk hal tersebut. Pasal ini hanya merumuskan arti kata otentik dan tidak



menyebutkan siapa pejabat umum itu, bagaimana bentuk aktanya dan kapan Pejabat Umum itu

berwenang. Secara implisit pasal 1969 KUHPerdata menghendaki adanya suatu UU yang

mengatur tentang pejabat Umum dan Bentuknya Habib Adjie, (Media Notariat: November 2009),

hal 96, menguraikan bahwa pada dasarnya hubungan notaris dan para penghadap yang telah

membuat akta dihadapan atau oleh notaris tidak dapat dikonstruksikan ditentukan pada awal

notaris dan para penghadap berhubungan, karena pada saat itu belum terjadi permasalahan yang

menentukan bentuk hubungan antara Notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan

pasal 1969 KUHPerdata bahwa akta otentik terdegradasi menjadi hanya mempunyai kekuatan

pembuktian akta dibawah tangan atau karena akta notaris dibatalkan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hal ini dapat diiadikan dasar

untuk menggugat notaris sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau dengan kata lain

hubungan notaris dan para penghadap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

UU Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan satu-satunya UU organik yang

mengatur Notaris sebagai pejabat Umum dan Bentuk akta Notaris. Penjabaran kewenangan

Notaris selaku Pejabat Umum dimuat dalam pasal 15 ayat 1 UU Jabatan Notaris yang berbunyi:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua PERBUATAN, PERJANJIAN

dan KETETAPAN yang diharuskan oleh Peraturan perundang-undangan dan atau yang

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan Grosse, Salinan dan

Kutipan, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Notaris mempunyai kewaiiban menciptakan otentisitas dari akta akta yang dibuat oleh atau

dihadapannya dan otentisitas aktanya hanya dapat tercipta jika syarat-syarat formal atau syarat

syarat bentuk (Gebruik in de vorm) yang ditentukan dalam UU jabatan Notaris terpenuhi dan

otentisitas ini tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya dari otentik menjadi

kekuatan bukti dibawah tangan, dan cacat yuridis akta notaris yang mengakibatkan akta notaris

DAPAT DIBATATKAN atau BATAL DEMI HUKUM atau NON EXISTENT, terjadi jika ada pelanggaran

terhadap ketentuan perundang-undangan yaitu: Degradasi kekuatan bukti akta notaris, Pasal

1859 KUH.perdata, yang berbunyi ;

Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai termaksud diatas

atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidaklah dapat diberlakukan sebagai akta

otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan jika

ditandatangani oleh para pihak

Hal ini memuat ketentuan, bahwa suatu akta tidak memiliki kekuatan bukti otentik dan hanya

memiliki kekuatan bukti dibawah tangan dalam hal:



a. Pejabat Umum tidak berwenang untuk membuat akta itu;

b. Pejabat umum tidak mampu (tidak cakap) untuk membuat akta itu;

c. Cacat dalam bentuknya.

GHS L. Tobing dalam bukunya Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 1990, hal 42 dan 43 mengemukakan empat kewenangan notaris untuk membuat akta otentik yaitu a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya;

b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu

dibuatnya;

c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuatnya dan

d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Pasal 84 UU Jabatan Notaris yang berbunyi:

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta

menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.

Pasal 1320 KUHPerdata, mengemukakan bahwa, untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi 4

syarat yaitu

a. sepakat mereka yang mengikatkan diri;

b. kecakapan membuat suatu perjanijan;

c. suatu hal tertentu dan

d. kausa yang halal.

Syarat a dan b merupakan syarat subyektif karena mengenai orang-orang atau subyek yang

mengadakan perjanjian dan jika syarat subyektif dilanggar maka aktanya DAPAT DIBATALKAN,

sedangan syarat c dan d merupakan syarat obyektif karena mengenai isi perjanjian dan ijka syarat

obyektif dilanggar maka aktanya BATAL DEMI HUKUM. Ada batasan atau kriterianya yaitu: Pasal

ini memuat sanksi perdata terhadap pelanggaran pasal-pasal tertentu yang disebutnya yaitu AKTA

HANYA MEMPUNYAI KEKUATAN BUKTI DIBAWAH TANGAN atau AKTA MENJADI BATAL DEMI

HUKUM' Kedua sanksiini mempunyai pengertian dan akibat hukum terhadap aktanya yang

berbeda dan bersifat alternatif, dimana untuk membedakan mana pasal-pasal yang terkena sanksi

AKTA MEMPUNYAI KEKUATAN BUKTI DIBAWAH TANGAN, dicantumkan secara tegas dalam pasal-

pasal tersebut dan pelanggaran terhadap bentuk atau syarat formal akta notaris; Sanksi AKTA

MENJADI BATAL DEMI HUKUM, dikenakan terhadap pelanggaran yang tidak berkaitan dengan

bentuk atau syarat formal akta notaris dan dalam pasal pasal tersebut tidak dicantumkan secara

tegas sanksi atas pelanggarannya.



Menurut HERLIEN BUDlONO, dalam Peradilan nomor 111 (1994): hal. 148 mangatakan bahwa :

sebab-sebab kebatalan mencakup KETIDAKCAKAPAN, KETIDAKWENANGAN, BENTUK PERJANJIAN

YANG DILANGGAR, ISI PERJANJIAN BERTENTANGAN DENGAN UU, PELAKSANAAN PERJANJIAN

BERTENTANGAN DENGAN UU, MOTIVASI MEMBUAT PERJANJIAN BERTENTANGAN DENGAN UU,

PERJANJIAN BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM DAN KESUSILAAN BAIK, CACAT

KEHENDAK DAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN.

Selanjutnya, Mudofir Hadi dalam Peradilan 72 (september 1991); Hal 142, menyatakan bahwa

bisa terjadi otentisitas akta otentik tidak batal tetapi isi atau perbuatan hukummya yang batal.

Hal itu terjadi apabita akta tersebut tidak mengandung cacat yuridis dan yang membatalkannya

hanya perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang otentisitas atau batalnya suatu akta notaris

dapat menimbulkan akibat yang bervariasi kepada pihak yang ada didalamnya yaitu:

1. Hilangnya otentisitas akta (akta notaris ikut batal), dan tindakan hukum yang tertuang

didalamnya ikut batal, hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang oleh undang-undang

diharuskan dituangkan dalam suatu akta otentik, misalnya akta pendirian perseroan Terbatas;

2. Hilangnya otentisitas akta (akta notaris tidak batal), atau perbuatan hukum yang tertuang

didalamnya tidak ikut batal. Hal ini terjadi pada perbuatan hukum yang tidak diwajibkan oleh

undang-undang untuk dituangkan didalam suatu akta otentik, tetapi pihak-pihak

menghendaki perbuatan hukum mereka dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik, supaya

dapat diperoleh suatu pembuktian yang kuat.

3. Akta tetap memiliki otentisitas (akta notarisnya batal) atau tindakan hukum yang tertuang

didalamnya batal. Hal ini teriadi jika syarat-syarat perjanjian tidak dipenuhi atau terjadinya

cacat dasar hak yang menjadi obyek perjanjian. Misalnya jual beli dilakukan atas dasar bukti

yang palsu.

Dalam hal suatu perbuatan hukum oleh undang-undang tidak diharuskan dituangkan dalam suatu akta otentik dan jika akta tersebut kehilangan otentisitas karena tidak dipenuhinya syarat formal yang dimaksud dalam pasal 1869 KUH.Perdata jo UU Jabatan Notaris, maka akta tersebut tetap berfungsi sebagai akta yang dibuat dibawah tangan bila akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Sepanjang berubahnya atau terjadinya Degradasi dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan tidak menimbulkan kerugian, notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya melalui pasal 1365 KUHPerdata. PASAL-PASAL TERTENTU YANG DISEBUTKAN DALAM PASAL 84 UUJN, YANG TERKENA SANKSI AKTA MEMPUNYAI KEKUATAN BUKTI DIBAWAH TANGAN ATAU AKTA MENJADI BATAL DEMI HUKUM



-sanksi perdata yang mengakibatkan aktanya hanya mempunyai kekuatan bukti dibawah tangan, disebabkan karena adanya pelanggaran pasal 1869 KUH.Perdata, dan pelanggaran dalam uuJN yang pasaFpasalnya disebut dalam pasal 84 UUJN yaitu Pelanggaran terhadap pasal 16 ayat t huruf ! pasal 15 ayat 7 io ayat 8, Pasal 41 yang memuat sanksi atas pelanggaran Pasal 3g dan 40 serta pasal 52 UUJN. ini tetap sah dan mengikat, kecuali ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan batalnya akta tersebut atau tidak mengikatnya akta tersebut. disebutkan dalam akta tersebut. Akta otentik memiliki 2 fungsi yaitu FUNGsl FoRMAt (Formalitas causa) artinya suatu perbuatan hukum baru sah iika dibuat dengan alcta otentik dan tidak dapat dibuktikan dengan bukti lainnya dan FUNGSI SEBAGAI AIAT BUKTI artinya akta otentik dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti dikemudian hari tentang perbuatan hukum yang disebut dalam akta. Mulai berlakunya degradasi kekuatan bukti akta notaris meniadi akta dibawah tangan sejak adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan 1. Pasal4l UUJN, yang menegaskan bahwa jika ketentuan Pasal3g dan Pasal40 UUJN tidak dipenuhi, aktanya hanya mempunyai kekuatan bukti dibawah tangan. Pasal 39 UUJN mengatur: a.Penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. kepadanya oleh 2 orang saksi pengenalyang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 penghadap lainnya.s b. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan c. Pengenalan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam akta. Pasal 40 UUJN mengatur: setiap akta dibacakan oleh notaris dengan dihadiri oleh 2 orang saksi Saksi harus berumur paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang dipergunakan dalam akta, dapat membubuhkan tandatangan dan paraf dan tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak. saksi harus dikenal atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap serta pengenatan ini harus dinyatakan secara tegas dalam akta. Petanggaran terhadap pasal ini sanksinya adalah aktanva hanva mempunvai kekuatan bukti



dibawah tanean. Diketahui bahwa pasal 1320 KUH.Perdata mengatur bahwa jika kecakapan bertindak dimuka hukum tidak dipenuhi atau tidak dipenuhinya syarat subyketif maka akibat hukumnya aktanya dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan atas permintaan pihakpihak yang mempunyai kepentingan langsung. Ketidakcakapan atau ketidakwenangan dapat dibedakan dalam 2 (dua) halyaitu:7 GHS' L' Tobing, op.cit. hal. 145 mengatakan dengan cara apa notaris memperoleh keteranganketerangan tentang pengenalan itu adalah urusan notaris itu sendiri. Notaris dapat memperoleh keterangan itu dari orang-orang yang dikenal dan yang dipercayanya. Notaris dapat melihat pasport, surat-surat lain dari oranS{trang yangbersangkutan, meminta informasi dan masih banyak cara lain bagi notaris untuk meyakinkan dirinya' Praktik peradilan member arti "MENGENAI" diidentikkan dengan indentitas diri penghadap, lihat putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 27olPidltg85/PT.srb, dalam akta kuasa palsu dimana notaris (terdakwa) dinyatakan tidak bersalah karena Hakim berpendapat notaris mengenal penghadap berdasarkan clnr pengenalannya yaitu identitas asli penghadap diperlihatkan kepada notaris dan penghadap dibawah kekantor notaris oleh seorang yang kenal sama notaris. Ketidakcakapan absolut maksudnya ketidakcakapan karena keadaan atau kenyataan. Contohnya orang yang sakit ingatan (gila| atau Direksi yang melakukan tindakan ultra vires. Ketidakcakapan relatif makdsudnya ketidakcakapan menurut hukum (secara yuridis). contohnya anak dibawah umur {belum dewasa} atau perbuatan Direksi yang memerlukan persetujuan menurut anggaran dasar tetapi dilakukan tanpa persetujuan. lmpikasi terhadap ketidakcakapan absolut mengakibatkan akta yang dibuatnya sejak semula meniadi tidak sah atau batal demi hukum, sedangkan terhadap ketidakcakapan relatif mengakibatkan akta yang dibuatnya dapat dimintakan pembatalan atau diratifikasi (disahkan) oleh wakilnya yang sah. Jadi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 39 UUJN, yang termasuk ketidakcakapan yuridis dan sepanjang tidak dimintakan pembatalannya tetap berlaku sebagai akta yang dibuat dibawah tangan. huruf L dan pasal 16 ayat 7 dan 8 UUJN yang berkaitan dengan pasal ttg UUIN, dimana dimungkinkan pembacaan akta tidak wajib dilakukan dalam hal penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya dengan ketentuan hal tersebut harus dinyatakan dalam Pasal 16 ayat akta dan setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksFsaki dan notaris. Kewajiban pembacaan akta oleh notaris tetap berlaku bagi pembuatan wasiat umum, walaupun penghadap membaca sendiri aktanya (pasal 16 ayat 9 UUJN). Pasal 52 UUJN mengatur: Larangan bagi notaris untuk membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan atau keatas tanpa pembatasan derajat serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga serta meniadi pihak untuk diri sendiri maupun dalam suatu kedudukan ataupun perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan ini berakibat aktanya hanya mempunyai kekuatan notaris



membayar biaya, ganti rugi dan bunga kepada yangbersangkutan. -Pasal ini secara tegas mencantumkan sanksi terhadap aktanya berupa hanya mempunyai kekuatan bukti dibawah tangan jika ditandatangani oleh penghadap. Pasal 84 UUJN selaras dengan asas hukum yang diatur dalam pasal 60 pJN (stbl lg50:3), dimana dalam akta dibawah tangan jika ditandatangani oleh penghadap, tanpa mengurangi kewajiban sebagai PJN (lamalditegaskan bahwa: "... jika akta yang dibuat dihadapan mereka, karena tidak memenuhi syarat mengenai bentuk, dibatalkan dimuka pengadilan atau hanya dianggap berlaku sebagai akta yang dibuat dibawah tangan..." sanksi degradasi kekuatan bukti akta notaris dalam PJN lama sudah dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasal tertentu, sehingga jika tidak dicanturnkan sanksi degradasi dalam pasal tersebut maka terhadap pelanggarannya pasal yang tidak mencantumkan sanksi secara tetas mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan. pasal 6o ayat 2 Sanksi perdata yang mengakibatkan aktanya BATAT DEMI HUKuM, disebabkan karena adanya pelanggaran pasal-pasal tertentu yang disebut dalam Pasal 84 UUJN yaitu pasal 1G ayat I huruf i, pasat 16 ayat t huruf k, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51. Mulai berlakunya akta yang BATAL DEMl HUKUM, seiak akta ditandatangani atau akta tersebut sejak semula dianggap tidak pernah ada.



Batal demi hukum jika dipermasalahkan maka harus dinyatakan melatui putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku berdaya surut sejak tanggal akta tersebut. 1. Pasal 16 ayat t huruf i UUJN, berbunyi: akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) haripada minggu pertama setiap bulan berikutnya." "Dalam menialankan jabatannya notaris berkewajiban mengirimkan daftar -Wasiat tediri dari Wasiat Olografis (pasal 932 KUH.Perdata), Wasiat Rahasia (pasal 940 KUH.Perdata) dan Wasiat Umum (pasal 938 jo 939 KUH.Perdata). pelanggaran berupa tidak membuat DAFTAR WASIAT dan TIDAK MENGIRIMKAN LAPORAN dalam jangka waktu yang disebut dalam Pasal 16 ayat I huruf i, tidak mengakibatkan wasiat kehilangan otentisitas oleh karena tidak menyangkut bentuk akta wasiat, namun pelanggaran yang bersifat eksternal {diluar akta} terhadap kewajiban dalam menialankan jabatannya, sehingga sanksi atas pelanggarannya mengakibatkan akta wasiat BATAT DEMI HUKUM, sejak pewaris meninggal dunia. Wasiat terikat secara ketat dengan syarat-syarat dan bentuk yang ditetapkan dalam UU oleh karena wasiat baru berlaku setelah pembuat wasiat meninggal dunia, sehingga perlu adanya jaminan agar tidak adanya pemalsuan atau penipuan dalam wasiat. Dengan wasiat, pewaris dapat memindahtangankan harta kekayaannya kepada siapapun dan karena itu untuk memberikan kepastian hukum kepada pewaris, ahliwaris dan pihak ketiga, diperlukan adanya kewajiban membuat PELAPoRAN kepada Departemen Hukum dan HAM Rl. Pelanggaran pasal lG ayat DAFTAR WASIAT dan pelanggaran terhadap bentuk akta wasiat, sehingga sanksi atas pelanggarannya adalah BATAL DEMI HUKUM vans berlaku seiak pewaris meninssal dunia dan notaris belum membuat DAFTAR wAslAT dan MELAPORKANNYA kepada DEPARTEMEN HUKUM dan HAM Rt. t



huruf i bukan Z. Pasal 16 ayat (1) huruf k UUJN berbunyi: "Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik lndonesia dan pada ruang yang melingkarinya ditutiskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan.,, Pelanggaran terhadap pasal ini tidak ada kaitannya dengan bentuk akta notaris atau tidak ada kaitan dengan perbuatan hukum yang tertuang dalam akta dan hanya merupakan petanggaran dalam menialankan kewaiiban jabatannya selaku notaris yang bersifat eksternal, dan akibat hukumnya akta menjadi bataldemi hukum.8 ' lihat Pasal 7 uuJN, Notaris waiib dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpahfanji iabatan notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan teraan/cap jabatan notaris berwarna rnrah kepada Menteri dan Pejabat lain yang bertanggung jawab dibidang agraria/pertanahan, organisasi



3. Pasal44 UUJN mengatur: a, Penandatanganan akta dilakukan oleh setiap penghadap, saksFsaski dan notaris, kecuali ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tandatangannya dengan menyebutkan alasannya, yang dinyatakan secara tegas dalam akta. b. Jika akta dibuat dalam bahasa lndonesia yang tidak dimengerti oleh penghadap, notaris wajib menterjemahkan atau menjelaskan kedalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap dan harus dinyatakan secara tegas pada akhir akta atau jika notaris tidak menteriemahkan dan akta diterjemahkan dan dijetaskan oleh penterjemah, maka akta ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, notaris dan penterjemah serta harus dinyatakan secara tegas dalam akhir akta. c. Jika akta dibuat dalam bahasa lain selain bahasa lndonesia atas kehendak yang berkepentingan dan notaris serta saksi-saksi mengerti dan memahmi bahasa lain itu, maka notaris wajib menterjemahkan dalam bahasa lndonesa dan dinyatakan secara tegas dalam akhir akta. Akta dibuat dalam bahasa lain dari bahasa lndonesia sepanjang tidak dilarang oleh Undang- Undang. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal zl4 UUJN meneakibatkan aktanva batal demi hukum, oleh karena pasal 44 UUJN mengatur tentang penandatanganan dan bahasa dalam akta. Logis jika akta tidak ditandatangani atau alasan tidak menandatangani dan penyebutan dalam akhir akta tidak dilakukan dianggap tidak ada tandatangan dan tidak mengikat. Bahasa dalam akta harus dipahami oleh penghadap, saksi-saksi dan notaris, khusus penghadap bisa dipahami secara langsung atau bisa pula diterjemahkan oleh penterjemah atau notaris. Jika penghadap tidak memahami dan juga tidak diteriemahkan aktanya kepada penghadap, maka penghadap tidak mengetahui isi aktanya dan hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 1335 KUH.Perdata jo pasal 1337 KUH.perdata.



4. Pasal 48 UUJN mengatur: -larangan perubahan isi akta dengan cara penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau pengapusan dengan penggantian, kecuali perubahan berupa penambahan, pencoretan dan penggantian yang diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksisaksi dan notaris. -Paraf berlaku sebagai tanda tangan sehingga perubahan isi akta tanpa paraf atau tanda pengesahan lain, mengakibatkan perubahan tersebut tidak mengikat penghadap atau perubahan dianggap tidak ada atau batal demi hukum. Nolaris' xetua Pengadilan Negeri, Maielis Pengawas Daerah serta Bupati atau walikota ditempat notaris diar€r€t.



Pasal 49 UUJN mengatur: -tempat perubahan isi akta dibuat disisi kiri akta atau pada akhir akta sebelum penutup akta atau dengan menyisipkan lembar tambahan, dan semuanya harus dilakukan dengan menunjuk bagian yang diubah. -Pelanggaran pasal 49 dalam bentuk perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang dirubah, mengakibatkan perubahan tersebut batal atau batal demi hukum. 5. Pasal5l UUJN mengatur: Pencoretan kata, huruf dan angka dilakukan dengan tetap dapat terbaca sesuai dengan yang tercantum semula dan dinyatakan pada sisi akta serta diparaf atau diberi tanda pengesahan oleh penghadap, saksi dan notaris. b. Perubahan lain atas perubahan semula, dicantumkan disisi akta. c. Pada penutup setiap akta dinyatakanjumlah perubahan, pencoretan dan penambahan. Pelanggaran pasal 51 UUJN, mengakibatkan perubahan yang dilakukannya menjadi batal demi hukum. a. SEBAB-SEBAB KEBATALAN AKTA NOTARIS DAN AKIBAT DARI KEBATATANNYA Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta notaris dan ditinjau dari sanksi atau akibat hukum darikebatalan dapat dibedakan menjadi: 1. 2. 3. BATAT DEMI HUKUM DAPAT DIBATATKAN NON EXISTENT Akibat hukum dari suatu kebatalan pada prinsipnya sama antara BATAT DEMI HuxuM, DAPAT DIBATALKAN atau NoN EXISTENT yaitu ketiganya mengakibatkan perbuatan hukum tersebut rrgg3di tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukumnya. Irtik perbedaannya pada waktu berlakunya kebatalan tersebut yaitu:e a' BATAL DEMI HUKUM, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat



tnrhrm seiak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berdaya surut (ex tunc), dalam prakik BATAT DEMI HUKUM didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b' DAPAT DIBATAIKAN, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersehn tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Akta yang sanksinya DAPAT DIBATALKAN, tetap berlaku dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut; t Bakti, 2007), hal. 363-389. Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. (Bandung: pT. Citra Aditya 10



c. NON EXISTENT, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada atau NON ExISTENT, yang disebabkan karena tidak dipenuhinya essensialia dari suatu perjanjian atau tidak memenuhi salah satu unsur atau semua unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Sanksi Non Existent secara dogamtis tidak diperlukan putusan pengadilan, namun dalam praktik tetap diperlukan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan implikasinya sama dengan BATAL DEMI HUKUM. Kebatalan diatur secara tidak lengkap dalam Pasal 1446 sld 1456 KUH.perdata dan diilengkapi dengan Yurisprudensi dan Dokrin sebagai sumber hukum lainnya, dimana kebatalan dapat disebabkan oleh:r0 1. KETIDAKCAKAPAN BERTINDAK: UU Jabatan Notaris sebagai produk hukum nasional yant mengacu pada pancasila sebagai Rechtsidee (cita-cita hukum nasional) dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, telah mengatur batas usia kedewasaan atau kriteria kecakapan bertindak dalam akta, yang dituangkan dalam pasal 39 ayat I UUIN yaitu paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum (tidak dibawah pengampuan). UUJN mengatur kriteria kecakapan untuk semua PERBUATAN, PERJANJIAN dan KETETAPAN yang dimuat dalam suatu akta otentik. Ketidakcakapan bertindak dalam akta yang disebabkan karena belum dewasa termasuk ketidakcakapan relatif dan sanksinya yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dapat dibatalkan oleh wakilnya yang sah atau anak dibawah umur tersebut setelah dewasa nanti atau sebaliknya dapat diratifikasi (disahkan). Kecakapan bertindak bukan menjadi tanggung jawab notaris sepanjang keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap dan data formal yang disampaikan kepada notaris sebagai dasar bertindak penghadap mengandung kebohongan atau kepalsuan dan tidak diketahui oleh notaris seiak semula, dan tidak menghilangkan otentisitas dari aktanya. 2. KETIDAKWENANGAN BERTINDAK: Kewenangan bertindak maksudnya orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Misalnya atas harta gono gini, yang berwenang untuk melakukan tindakan pemilikan adalah suami dan istri secara bersama-sama. orang yang cakap bertindak belum tentu



berwenang melakukan perbuatan hukum tertentu, tapi orang yang berwenang melakukan perbuatan hukum tertentu sudah pasti harus memenuhi kriteria kecakapan bertinkdak. Ketidakwenangan bertindak dalam suatu akta, mengakibatkan aktanya batal demi hukum. lbitl, hal. 368 - 380. 11



Beberapa contoh ketidakwenangan yang diatur dalam KUH.perdata yaitu: a. Pasal 907 KUH.Perdata, yang menegaskan notaris yang membuat akta wasiat dan para saksi yang ikut menyaksikan pembuatan wasiat tidak boleh menikmati hibah wasiat dari pemberi wasiat. Jadi Notaris dan para saksi tidak berwenang untuk menerima hibah wasiat dimana mereka ikut dalam lahirnya wasiat itu. b. c. d. Pasal 1467 KUH.perdata, menegaskan bahwa antara suami istri tidak boleh melakukan jual beli, kecualiada perjanjian kawin pisah harta. Pasal 1470 KUH.perdata, mengatur larangan jual beli antara penerima kuasa, selaku pembeli dan pemberi kuasa selaku penjual atas barang-barang yang dikuasakan. Pasal 1471 KUH.Perdata, mengatur larangan jual beli barang orang lain. Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor g148KlPDT/1988, telah membatalkan akta jual beli saham yang didasarkan pada surat kuasa yang tidak memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menjual saham milik pemberi kuasa. Dalam surat kuasa tercantum kata-kata: ".,.khusus untuk mewakili segala hak dan kepentingan pemberi kuasa sehubungan dengan maksud perseroan mengadakan perubahan susunan para pemegang saham, perubahan susunan pengurus dan pengeluaran saham dalam simpanan.,, Kuasa demikian tidak memberikan kewenangan untuk menjual sehingga kuasa jual yang dibuat berdasarkan kuasa tersebut dinyatakan batal demi hukum, Karena bertentangan dengan pasal 1335 jo 1337 dan pasal 1471 KuH.Perdata. Kewenangan ini juga bukan merupakan tanggung jawab notaris sepanjang keterangan kedudukan bertindak penghadap dan data formal yang disampaikan penghadap sebagai dasar bertindak mengandung kebohongan atau kepalsuan, dan notaris tidak mengetahui adanya kebohongan tersebut. u 3. CACATKEHENDAK secara limitatif cacat kehendak disebabkan karena Kekhilafan, penipuan dan paksaan serta



Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang bersumber dari yurisprudensi. Perjaniian-perjanjian yang mengandung cacat kehendak tetap sah dan mengikat dan hanya memberikan hak untuk menuntut pembatalan melalui pengadilan. penyalahgunaan keadaan bersumber dari yurisprudensi, dimana ciri penyalahgunaan keadaan yaitu adanya pihak yang mempunyai kelebihan dari yang lain antara tain keadaan ekonomis; salah satu pihak dalam keadaan yang teriepit; hubungan atasan dan bawahan; adanya hubungan yang timpang dalam kewajiban Pasal 265 KUH-Pidana dapat diterapkan dalam hal notaris tidak mengetahui bahwa keterangan yang diberikan kepadanya adalah tidak benar atau palsu dan sebaliknya pasal 263 dan 204 KuH,pidana dapat diterapkan jika notaris mengetahui keterangan yang diberikaan penghadap tidak benar atau palsu, tetapi notarb tetaP mencantumkan keterangan tidak benar atau palsu tersebut dalam akta. 11 12



timbal balik antara para pihak dan kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak. Cacat kehendak ini bukan merupakan tanggung jawab notaris melainkan para pihak sendiri dan hal inipun harus dibuktikan melalui putusan pengadilan. 4. BENTUK PERJANJIAN Bentuk Perjanjian maksudnya adalah bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang atau unsurunsur yang mutlak ada dalam suatu perbuatan hukum tertentu. t'Beberapa contoh bentuk yang ditentukan oleh UU yaitu Perseroan Terbatas harus didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris dalam Bahasa lndonesia (Pasal 7 ayat 1 UUPT), Yayasan didirikan dengan akta notaris dalam bahasa lndonesia (Pasal 9 ayat 2 UU Yayasan), dan Surat Kuasa Membebankan Hak tanggungan harus dibuat dengan Akta Niotaris atau Akta PPAT. Kata "Akta Notaris" dan "Bahasa tndonesia,, merupakan bentuk dari perjanjian pendirian PT dan jika akta pendirian tidak dibuat dalam bentuk Akta Notaris dan dalam Bahasa lndonesia, mengakibatkan aktanya menjadi NON EXISTENT {tidak ada). Unsur-unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu atau disebut juga dengan Essensialia suatu perjanjian mutlak ada, seperti dalam Jual Beli yang menjadi essensi dari perjanjian tersebut adalah pembayaran harga dan penyerahan barang dan jika dalam jual beli tidak ada pembayaran maka tidak terjadi jual beli atau mengakibatkan jual beli tersebut menjadi NoN ExtsTENT. Banyak contoh dimana secara dogmatis perjanjian-perjanjian yang tidak memenuhi syarat bentuk dinyatakan Non Existent diantaranya Perjanjian Hutang piutang sebagai perjanjian riil, dimana penyerahan uang merupakan salah satu unsur mutlak dalam perianjian riil dan Wasiat Terbuka (wasiat Umum) yang harus dibuat dengan akta notaris) yang pembuatannya tidak memenuhi tata cara sesuai dengan ketentuan uu, menjadikan wasiat tersebut Non Existent. 5. BERTENTANGAN DENGAN UU Kausa yang halal merupakan satah satu syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian, artinya perianiian tidak boleh bertentangan dengan UU, Ketertiban Umum dan Kesusilaan Baik.l3 Perjanjian terlarang dapat ditinjau dari 3 aspek yaitu: a. Substansi perjanjian yang dilarang; -Contoh yaitu Pembuatan Kuasa Mutlak yang obyeknya adalah hak atas tanah, mengandung kausa yang dilarang yaitu melanggar lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 atahun lggz



Pada Perianiian dikenal bagian-bagian yang terdiri dari (1) BAGIAN EssENTlALlA, bagian perjanjian yang merupakan unsur yang harus ada pada suatu perjanjian tertentu yaitu pihak-pihaknya, kata sepakat, obyeknya yang tertentu/dapat ditentukan, kausanya, harga jual beli pada suatu jual beli atau harga sewa pada suatu sewa menyewa. oleh karena itu dari bagian essentialia seperti obyek dan hal lain yang essential seperti harga jual beli atau harga sewa tidak masuk di bagian pasal-pasal namun di bagian pokok sebelum pasal-pasal, karena harga/uang sewa bukan syarat untuk iual beli/sewa menyewa tetapi unsur dari perjanjian-perjanjian tersebut, lihat Beberapa catatan Mengenai Pembuatan Akta Di Dalam praktek Notaris, disusun oleh pp lNl. i: Pasal 1320 KuH'Perdata memuat syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang meqgikatkan diri; kecakapan membuat suatu perjanjian; suatu hal tertentu dan causa yang halal. 12 13



tentang larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak atas Tanah. pengalihan Barang laminan kepada Kreditur dalam hal Debitur wanprestasi/latai, dilarang oleh UU (pasal 1154 KUH.Perdata, UU Nomor 4 tahun 1996 dan UU nomor 42 tahun 1999). b. Pelaksanaan Perjanjian yang dilarang: -Contoh yaitu Jual Beli pisau tidak dilarang namun jika digunakan untuk membunuh, maka perianiian ini menjadi terlarang jika sejak semula kedua belah pihak telah mengetahui adanya kausa yang terlarang (penggunaan pisau untuk membunuh) dalam pembuatan perjanjian jual beli pisau. Jual beli Kayu bulat tidak dilarang namun jika diekspor keluar negeri menjaditerlarang karena adanya larangan ekspor kayu gelondongan (pelaksanaan perjaniian menjadi terlarang). Perianjian ini menjadi batal demi hukum, jika kausa yang terlarang (pengiriman kayu keluar negeri| diketahui sejak semula oleh para pihak. Motivasi atau maksud dan tuiuan perjanjian yang dilarang: -Maksud dan Tuiuan membuat perjaniian yang dilarang adalah perjanjian yang sengaja dibuat untuk menyelundupi UU atau menghindari ketentuan Undang-undang. Motivasi membuat perianiian yang dilarang dikenal dengan PERJANJIAN S|MULASI. to Ada 2 macam perjanjian simulasi yaitu : 1. Perianjian Simulasi Absolut yaitu suatu perjanjian dimana para pihak membuat perjanjian yang terhadap pihak luar menimbulkan kesan yang berbeda dengan perjanjian yang oleh para pihak secara diam-diam mengingkarinya. Contohnya Jual Beli hak atas tanah antara A dan B, dan kemudian B dan C {Warga Negara Asing) membuat perjanjian yang isinya memuat pengakuan B bahwa uang untuk membeli bidang tanah dari A adalah milik C dan karena itu bidang tanah tersebut merupakan milik C. Perjanjian antara B dan C merupakan perjanjian simulasi absolut yang memuat kausa yang tidak halal, untuk menghindari larangan pemilikan tanah dengan hak milik oleh orang asing berdasarkan pasal 26 ayat 2 UUPA (UU pokok Agraria), dengan akibat BATAL DEMI HUKUM. 2' Perjanjian Simutasi Relatif yaitu perjanjian dimana para pihak menginginkan akibat hukumnya tapi memakai bentuk hukum yang lain. contoh Juat beli bidang tanah berangsur angsur dalam kurun waktu tertentu agar penjualan tersebut berada dibawah nilai harga yang tidak kena paiak. Perjanjian simulasi relatif semacam ini tetap sah karena obyek hukumnya tidak mensyaratkan subyek hukum tertentu. 5. BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM DAN KESUSILAAN BAIK Bertentangan dengan ketertiban umum maksudnya perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan asas-asas pokok (fundamental) dari tatanan masyarakat sedangkan bertentangan dengan kesusilaan baik maksudnya perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan norma kesusilaan suatu masyarakat dan kesusilaan baik ini dapat berubah sesuai



dengan tempat dan waktu. Kriteria Herlien Budiono, op.cit. hal 377 14



pelanggaran ketertiban umum dan kesusilaan baik ini bersifat abstrak sehingga sulit untuk merumuskan bentuk-bentuk kasus mana yang termasuk dalarn kategori pelanggaran ini. Herlien Budiono, telah memberikan contoh pelanggaran terhadap kesusilaan baik yaitu perjanjian agar suami istri mau bercerai dengan pembayaran sejumlah uan& termasuk dalam pelanggaran kesusilaan baik. Perianiian mengenai warisan yang belum terbuka walaupun atas sepakatnya orang yang akan meninggalkan warisan dilarang berdasarkan kesusilaan baik. Contoh bentuk pelanggaran ketertiban umum yaitu kuasa menjual yang dibuat untuk menjamin perjanjian hutang piutang, tidak dapat dianggap sebagai suatu pemberian kuasa secara sukarela dari pemberi jaminan atau debitur, dan kuasa meniual ini meniadi tidak sah dan melanggar ketertiban umum, karena merupakan penyelundupan hukum terhadap larangan belsifat memaksa dimana jaminan harus dilakukan melalui pelelangan umumr. C. MODET AKIA AKTA NOTARIS YANG DIMAKSUD DALAM UUPT YANG TELAH DALUWARSA DAN TERKENA SANKSI KEBATALAN 2' 3' Tugas dan kewenangan Notaris sesuai dengan uU Jabatan Notaris dalam penerapan UU pT, hanya membuat akta otentik yang mencakup Aka Pendirian Perseroan Terbatas berikut perubahanperubahannya (jika ada), Akta Risalah Rapat umum Pemegang saham, dan Akta pernyataan Keputusan Rapat yang didasarkan pada RUPS yang dibuat dibawah tangan (disebut,,akta notaris,). selain tugas pokok dalam membuat Akta Notaris, UUPT iuga tetah memberikan kepercayaan dan peran yang dominan kepada notaris, dimana permohonan pengesahan akta pendirian berikut perubahannya (jika ada), permohonan persetuiuan perubahan anggaran dasar, pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan data perseroan (disebut"Permohonan"), hanya dapat diajukan melalui notaris selaku kuasa pendiri atau Direksi kepada Menteri Hukum dan HAM Rl. permohonan tersebut dapat diaiukan oleh notaris secara elektronik melalui jaringan situs website Sistim Administrasi Badan Hukum (sisminbakum) dengan mengisi format-format isian yang terdiri dari3 macam, yaitu: {rnru), FORMAT lslAN AKTA NorARls (FIAN l), untuk permohonan pengesahan status Badan Hukum Perseroan; I'



Ditiniau dari sudut jenis permohonan, uUPT mengenal ketentuan datuwarsa dan sanksi kebatalan dan untuk mengetahui apakah akta akta notaris yang dimaksud dalam uUpr yang terkena daluwarsa dan sanksi kebatalan mengandung cacat yuridis terhadap aktanya, akan diuraikan sesuai dengan jenis permohonannya yaitu: Dasar Perseroan dan penyesuaian uu Nomor40 tahun 2007 tentang pr; FoRMAT lslAN AKTA NoTARls (FIAN lll), untuk penyampaian Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data perseroan serta pembubaran perseroan. FoRMAT lslAN AKTA NorARls (FIAN lll, untuk permohonan Persetujuan perubahan Anggaran t)



1. PERMOHONAN PENGESAHAN PT SEBAGAI BADAN HUKUM Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum pT, wajib diajukan oleh Notaris selaku kuasa para pendiri secara elektronik melalui website SISMINBAKUM, dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal akta pendiriannya ditandatangani. Dalam hal lewatnya jangka waktu 60 hari, tanpa ada pengesahan PT tersebut sebagai Badan Hukum, maka akta pendirian PT berikut perubahannya jika ada menjadi batat dan pT menjadi bubar demi hukum dengan lewatnya waktu dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.l5 Sanksi yang dikenakan oleh UUPT terhadap akta pendirian dan perubahannya, iika telah melampaui jangka waktu permohonan adalah BATAL dan PT menjadi BUBAR DEMI HUKUM, sehingga dengan demikian akibat hukumnya dengan lewatnya waktu PT sudah tidak ada lagi dan karena itu segala sesuatu yang tidak ada, tidak dapat ditegaskan kembali tapi HARUS DIBUAT utANG DENGAN AKTA pENDtRtAN BARU. Batalnya akta pendirian PT bukan disebabkan karena adanya cacat yuridis terhadap aktanya melainkan karena adanya pelanggaran terhadap jangka waktu permohonan pengesahan pT yang diatur dalam UUPT tanpa adanya pengesahan PT sebagai Badan Hukum. Kebatalan akta pendirian pT dengan lewatnya jangka waktu permohonan merupakan LEX SPESIAuS dari sebab-sebab kebatalan yang diatur dalam KUH.perdata. 2. PERMOHONAN PERSETUJUAN ATAU PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar harus diajukan kepada Menteri dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anttaran dasar, sehingga dengan demikian iika tewat waktu 30 hari sejak tanggal akta notaris memuat anggaran dasar dan belum diajukan permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau belum sampai kepada FIAN sEtEsAl, maka permohonan persetuiuan atau MENTERI' Aka Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar yang tidak dapat digunakan dalam pengajuan permohonannya kepada menteri disebabkan karena lewat waktu bukan disebabkan adanya sebab kebatalan {adanya cacat yuridis} yang dapat menyebabkan akta notaris BATAT HUKUM atau DAPAT DIBATATKAN atau NoN ExlsTENT. Akta tersebut tetap berfungsi sebagai alat bukti (probationis causa) bagi para pihaknya dan terhadap aktanya dapat dilakukan pENEGASAN KEMBAII iika akta notaris yang memuat perubalran anggaran dasar telah



sesuai dengan uupr atau dilakukan PERBAIKAN (PENYESUAIAN) jika akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasarnya belum sesuai dengan UUpT. DEMI uuPT, Pasal 9 ayat 1 berbunyi: "untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum p€rseroan, .'.pendiri bersama sama mengaiukan permohonan, melalui jasa teknologi informasi sistem dministrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri..." dan selanjutnya pasal 10 ayat 1 uupr rnenegaskan Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum harus d-njukan kepada Menteri paling lambat 50 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani. ': 16



3. PERMOHONAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN MENGENAI PENGANGKATAN, PEMBERHENT]AN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS Perubahan data perseroan mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, mulai berlaku seiak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS atau jika tidak ditetapkan maka mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. Permohonan Perubahan data perseroan harus diajukan kepada Menteri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal keputusan RUpS dan bilamana dengan lewatnya jangka waktu tersebut tidak diajukan permohonan atau belum sampai kepada FIAN Menteri MENOLAK setiap permohonan persetuiuan atau pemberitahuan Derubahan angqaran dasar atau pemberitahuan oerubahan data perseroan vang diaiukan oleh angeota Direksi vans belum tercatat dalam Daftar Perseroan., kecuali Direksi baru atas perngangkatan dirinya sendiri. Penolakan Menteri bukan terhadap akta notaris yang memuat perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan komisaris tersebut dan bilamana akta notaris yang memuat perubahan data perseroan dinyatakan daluwarsa atau lewat waktu, maka akta notaris tersebut tidak mengandung cacat yuridis apapury dan tidak berakibat BATAL DEMI HUKUM atau DAPAT DIBATALKAN atau NON EXISTENT dan Perubahan susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tetap berlaku yaitu sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUpS atau jika tidak ditetapkan dalam RUPS, mulai berlakunya seiak RUPS ditutup. Terhadap akta notaris yang telah daluwarsa tetap berfungsi sebagai alat bukti, dan untuk keperluan permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan, maka dapat dilakukan PENEGASAN KEMBAU dan TTDAK DAPAT DTLAKUKAN MEIAIUI KONSTRUKSI HUKUM PEMBATALAN. SELESAI, maka SANKSINYA PERMOHONAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN MENGENAI PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Perubahan Data Perseroan mengenai Pemindahan Hak Atas Saham. oleh Direksi wajib dicatat pemindahan hak atas sahamnya dalam daftar pemegang saham serta memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan paling lambat 30 hari terhitunS sejak tanggal pencatatan pemindahan hak atas saham. Jika lewatnva waktu 30 hari dilakukan. maka Menteri menolak permohonan persetuiuan aiau pemberitahuan perubahan ansearan dasar atau pemberitahuan perubahan data perseroan vane dilakukan berdasarkan susunan pemeeans saham vanq belum dibettahukan. Dengan lewatnya waktu tanpa diajukan permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan tersebut, akta notaris yang memuat perubahan data perseroan dan akta pemindahan hak atas saham tetap berfungsi sebagai alat bukti dan tidak mengandung cacat yuridis yang tidak berakibat BATAT DEMI HUKUM atau DAPAT



DAPAT DIBATATKAN atau NoN EXISTENT, dan Untuk keperluan permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan tersebut terhadap aktanya dapat dilakukan pENEGASAN KEMBALI dan tidak dapat dilakukan melalui konstruksi hukum Pembatalan. karena p"ruu"t rn susunan p"r"g*g saham sudah berlaku dengan telah ditandatanganinya akta pemindahan hak atas saham. AKTA RISATAH RAPAT DIBAWAH TANGAN; Akta Risalah RUPS yang dibuat dibawah tangan, wajib dituangkan dalam akta notaris dalam jangka waktu 30 hari terhitung seiak tanggat RUPS dibawah tangan, d"ng"n sanksi jika lewatnya waktu 30 hari tersebut, maka Akta Risalah Rapat yang dibuat dibawah tangan tidak boleh dituangkan dalam a|(ta notaris. Bentuk sanksinya hanya TIDAK BoLEH DTTUANGKAN DATAM AKTA NOTAR|g dan aktanya tidak mengandung cacat yuridis dan tidak berakibat BATAT DEMI HUKUM, DAPAT DIBATALKAN atau NoN ExtsrENT dan akta risalah rapatnya tetap berfungsi sebagai alat bukti yang sah, sehingga terhadap akta risalah rapat dibawah tangan tersebut dapat dilakukan pENEGASAN XEMBALI atau PERBAIKAN (jika ada perbaikan atau perubahan), atau dengan pembatalan khusus untuk perubahan anggaran dasar yang berlakunya sejak tanggal persetujuan atau penerimaan 17



pemberitahuan Menteri dan tidak dapat dilakukan pembatalan terhadap perubahan data perseroan mengenai penggantian, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta perubahan susunan pemegang saham Karena adanya pemindahan hak atas saham. AKTA.AKTA KUASA YANG MENGANDUNG CACAT YURIDIS 1. KUAsA MENJUAT sEBAGAI,AMINAN PENGAKuAN HUTANG melalui lelang, sehingga kuasa meniual dikategorikan sebagai kuasa yang mengandung kausa yang terlarang dan bertentangan dengan ketertiban umum. suatu akta dapat mengandung iebab-sebab kebatalan lebih dari satu sebab seperti kuasa menjual ini. hutang Debitur kepada Kreditur yang timbul dari suatu PENGAKUAN HUTANG merupakan PERJANJIAN SEMU dan diklasifikasikan sebagai kehendak satu pihak, karena debitur dipihak yang lemah dan terpaksa menandatangani akta kuasa menjual tersebut. penyimpangan ini dalam yurisprudensi disebut dengan ATARAN PENYATAHGUNAAN KEADAAN (MtSBRUtK VAN oMSTANDIGHEDEN)." Menurut Herlien Budiono, Kuasa menjual sebagai jaminan pengakuan Hutang bukanlah pemberian kuasa secara sukarela dan hal ini merupakan penyelundupan hukum, sebagai bentuk pelanggaran larangan yang bersifat imperatif yaitu penjualan benda jaminan Dalam praktik perbankan akta PENGAKUAN HUTANG dan KUASA MENTUAI dibuat secara notariil dan terpisah, dan KUASA MENJUAL dibuat sebagaijaminan, bilamana jika debitur tidak memenuhi kewaiibannya kepada Kreditur, maka kreditur atas dasar kuasa menjual tersebut dapat langsung meniual bidang tanah kepada pihak lain dan hasil penjualannya untuk melunasi hutang DEBITSR kepada KREDITUR. Berdasarkan Yurisprudensi MA Nomo r t9}4KlStq/1982 tanggal 30 Juli 1985, KUASA MENJUAL yang dibuat secara terpisah dengan maksud sebagai jaminan untuk melunasi 2. KUASA MUT]AK ditarik kembali; Kuasa tersebut merupakan pemindahan hak atas tanah, karena isinya memberikan ktr€nangan kepada Penerima Kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanah serta melalqikan segala perbuatan yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknF. d' Mebrarq @mat atau kepala desa atau pejabat yang setingkat untuk membuat atau mer4uadon kuasa mutlak e' lielarary peiabat agraria melayani penyelesaian pemindahan hak atas tanah melalui kuasa mutblL xrasa Mutlak dilarang, karena kuasa mutlak tujuannya



merupakan perbuatan hukum pemindahan hak secara terselubung, diluar prosedur yang ditentukan dalam pp 24 tahun 1gg7, sehingga kausanya meniadi terlarang (Pasal 39 huruf d PP 24 tahun 1997), dan karena itu menjadi batal demi hukum' Kuasa Mutlak mengandung kausa yang terlarang yaitu substansi kuasa tersebut yang terlarang sebagaimana dimaksud daram pasar 1335 jo 1337 KUH.perdata. b. c Kuasa mutlak bukanlah istitah hukum namun istilah yang digunakan dalam lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 tanggal 6 Maret 1982 tentang larangan penggunaan kuasa muttak sebagai pemindahan hak atas tanah. Menurut lnstruksi tersebut kuasa mutlak memiliki 3 unsur yaitu: a. Obyek dari kuasa tersebut adalah hak atas tanah; Xuasa yang mengandung unsur tidak dapat lc



3. KUASA TISAN -Kuasa Lisan untuk penjualan bidang tanah harta bersama, yang dilakukan suami tanpa persetujuan istrinya termasuk dalam KETIDAKWENANGAN dan mengakibatkan aktanya BATAL DEM| HUKUM (lihat Putusan MA Rl Nomor 269tlPKIPWl1996 tanggal 18 September 1998). Kasus ini juga dapat diterapkan dalam bentuk KUASA LIsAN yang berdiri sendiri, PERJANJTAN PENGTKATAN JuAL BEu {lunas) yang dibuat berdasarkan kuasa lisan, dan Kuasa menjual yang tercantum dalam akta Pengikatan Jual Beli tersebut dapat dikategorikan sebagai Kuasa Lisan tanpa persetujuan pEMBERI KUASA LISAN, mengakibatkan KUASA tersebut BATAL DEMI HUKUM karena mengandung CACAT KETIDAKWENANGAN. FOTO COPY SURAT KUASA Putusan MA Nomor TotlKlslPltgT4 memuat kaedah hukum bahwa foto copy merupakan bukti yang tidak sah tanpa dinyatakan sesuai dengan aslinya, dan hal ini sejalan dengan ketentuan pasat 1888 KUH.perdata yang mengatakan Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan ada pada aslinya. Dalam Praktik notaris sering dijumpai adanya akta pelepasan hak dimana pemilik tanah diwakili , oleh kuasanya dan dalam komparisinya hanya disebutkan kata-kata: "Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan tanggal (x), yang satu copynya dilekatkan pada minuta akta ini.,, Dalam kasus demikian jika tidak dapat dibuktikan adanya asli surat kuasa tersebut maka akta pelepasan hak yang dibuat berdasarkan copy surat kuasa dapat menjadi BATAI DEMI HUKUM, karena adanya cacat yuridis mengenai KTIDAKWENANGAN. 5. PERWAKILAN DEMI HUKUM TIDAK DAPAT DIKUASAKAN KEPADA PIHAK IAIN pembeli. Dalam hukum Privat dikenal ada 3 macam lembaga perwakilan yaitu perwakilan konraktual (pemberian kuasa yang tunduk pada pasal 1792 sld 1819 KUH.perdata); perwakilan demi hukum dan Perwakilan organik (perwakilan badan-badan hukum). Kekuasaan orang tua sebagai petrrakilan demi hukum (ditentukan oleh UUf tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain d€ngan p€rtimbargan hukum: Dalam praktik Notaris dijumpai adanya KUASA MENJUAL yang berdiri sendiri atau dalam Akta Pengikatan Jual Beli, dimana seorang Ayah yang menjalankan kekuasaan orang tua demi hukum mewakili anaknya yang masih dibawah umur selaku pemilik atas sebidang tanah, memberikan kauasa kepada PENERIMA KUASA, untuk mengalihkan atau menjual obyek bidang tanah kepada



ilr r€hrEat L c PsldsAr c Ein penren bntraktual PENERIMA KUASA mewakili orang dewasa (cakap bertindak) scAger h.bn nsakiti anak dibwah umur. :trc ws*tc yarg berdiri sendiri atau kuasa menjual yang tercantum dalam akta pengikatan jual bcf ur-but' mergandung pelanggaran terhadap kesusilaan baik dan kuasa tersebut batal demi ]rfr.lm. nq€*et{rrb'n peda trri oreng tuanya yang bersifat pribadi; :rrh.:rr rilg tua demi hukum mewakiri anak yang masih dibawah umur; q-engtrril nrenrpakan bentuk perwakilan demi hukum yang ditentukan oleh uU, 19



D. PENUTUP Sebab-sebab Degradasi Kekuatan Bukti Akta notaris, batalnya akta notaris dan modeFmodel akta yang mengandung cacat yuridis, penting diketahui oleh setiap notaris, agar kedepan dalam menjalankan iabatannya notaris dapat menghindari akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya mengandung cacat yuridis. Suatu akta notaris dapat mengandung lebih dari 1 (satu) sebab-sebab kebatalan atau cacat yuridis suatu akta notaris dapat bersifat kumulatif. Tulisan ini mencoba untuk memberikan gambaran tentang ketentuan Daluwarsa dan sanksi kebatalan dalam UUPT serta model-model akta yang mengandung cacat yuridis dan mengakibatkan aktanya BATAT DEMI HUKUM atau DAPAT DIBATATKAN atau NON EX|STENT. Surabaya, 28 Januari 2009.PIETER LATUMETEN, SH.,MH 20

Kebatalan dan degradasi akta notaris

Education

Transcript of Kebatalan dan degradasi akta notaris