BANK PENKREDITAN RAKYAT

KELOMPOK 1 - NINDY WULAN SARI - BOYMAN - HENDRA

- NOVRIMA SURYANI

- MIFTAHUL KHAIRI

MANAJEMENFAKULTAS EKONOMIUNIVERSITAS RIAU

2015

SUB POKOK BAHASAN

1. SEJARAH 2. PENGERTIAN BPR

3. LANDASAN HUKUM

4. KLASIFIKASI

5. FUNGSI

6. LAPANGANUSAHA

7. PENDIRIAN BPR

Keputusan Presiden RI No.38 tahun 1988 Momentum awal pendirian BPR-BPR baru mengenai kejelasan , keberadaan dan kegiatan usaha BPR

UU No.7/1992 tentang Perbankan BPR diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain Bank Umum

Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 maka jenis bank yang terdapat di Indonesia adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR).

PENCAPAIAN KINERJA BPR DIDUKUNG

1. KELEMBAGAAN YANG TERDIRI ATAS 2741 KANTOR (2133 KANTOR PUSAT DAN 138 KANTOR CABANG)

2. 87 % KANTORNYA TERSEBAR DIWILAYAH JAWA DAN BALI

3. 85 % KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

KINERJA BPR OK!

PERKEMBANGAN BPR SECARA NASIONAL MENUNJUKKAN PENINGKATAN MENGGEMBIRAKAN

• VOLUME USAHA BPR MENGALAMI PENINGKATAN USAHA SEBESAR 39%

• PENGHIMPUNAN DANA PIHAK KETIGA DALAM BENTUK TABUNGAN MENINGKAT SEBESAR 30% DENGAN 5,6 JUTA PENABUNG

• DEPOSITO MENINGKAT SEBESAR 4,8% DENGAN 438 DEPOSAN

• KREDIT YANG DIBERIKAN MENINGKAT SEBESAR 36% DENGAN 2,5 JUTA NASABAH

• VOLUME USAHA MENCAPAI Rp.16.015 TRILIUN• DANA PIHAK KETIGA MENCAPAI Rp.10.795 TRILIUN• KREDIT MENCAPAI Rp.11.639 TRILIUN

 Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No 10 tahun 1998, BPR diklasifikasikan menjadi : (Irmayanto,dkk,2004) 1. BPR Badan Kredit Desa, terdiri dari : a. Bank Desa b. Lumbung Desa 2. BPR Bukan Badan Kredit Desa, terdiri dari : a. BPR eks LDKP b. Bank Pasar c. BKPD (Bank Karya Produksi Desa) d. Bank Pegawai 3. LDKP (Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan)  Adapun bentuk hukum BPR adalah : a. Perusahaan Daerah b. Koperasi c. Perseroan Terbatas d. Bentuk Lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

BATAS MINIMUM PEMBERIAN KREDIT ( BMPK )

KEWAJIBAN PENYEDIA MODAL MINIMUM ( KPMM )

KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF

PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF ( PPAP )

RESTRUKTURISASI KREDIT

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH /KNOW YOUR COSTUMER ( KYC )

KETENTUAN MENGENAI TINGKAT KESEHATAN BPR

A. Hasil penilaian dalam 4 predikat : sehat , cukup sehat , kurang sehat , dan tidak sehat

B. Bobot setiap faktor CAMEL

C. Penilaian kesehatan BPR melalui pelanggaran dan atau kelampauan terhadap ketentuan BMPK , KYC , transparansi produk BPR

D. Faktor-faktor yg dapat menggugurkan tingkat kesehatan BPR

SEBAGAI SALAH SATU JENIS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) BERBENTUK BANK YANG MERUPAKAN PENYUMBANG UTAMA DALAM PENGHIMPUNAN DANA DAN PEMBERIAN KREDIT KEPADA MASYARAKAT

Prinsip Bank Penkreditan RakyatA. Prinsip Likuiditas

Prinsip likuiditas merupakan suatu keharusan untuk diperhatikan oleh setiap manajemen perbankan, dalam keadaan apapun baik dalam konjungtur (boom) naik maupun konjungtur turun (bust).

B. Prinsip Rentabilitas prinsip rentabilitas (profitability principle) mengajarkan bahwa setiap operasi bisnis perbankan harus senantiasa didukung oleh harapan untuk memperoleh laba yang pantas baik untuk mempertahankan kehadirannya dalam pasar uang dan pasar modal maupun untuk mengadakan ekspansi tanpa harus mengorbankan tingkat likuiditasnya

C. Prinsip Solvabilitas Prinsip solvabilitas (solvency principle) mengajarkan bahwa

manajemen bisnis perbankan harus memperhatikan kemampuan bank tersebut pada suatu saat tertentu membayar

 

Pendirian BPR memiliki tujuan, yaitu : (Irmayanto,dkk,2004)

1. Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan 2. Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan sehingga para petani, nelayan dan para pedagang kecil di desa dapat terhindar dari lintah darat, pengijon dan pelepas uang 3. Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sesederhana mungkin sebab yang dilayani adalah orang-orang relatif rendah pendidikannya 4. Ikut serta memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut membantu rakyat dalam berhemat dan menabung dengan menyediakan tempat yang dekat, aman, dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil

1. Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum2. Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar ekselarasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat 3. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan 4. Mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir (Manurung dan Rahardja,2004)

SASARANSasaran Pendirian BPR Melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pega wai, dan pensiunan karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh bank umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesem patan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang (rentenir dan pengijon).

KEWENANGANKewenangan pengaturan dan pengawasan BPR oleh Bank Indonesia ,pengaturan dan pengawasan BPR dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU No.3 tahun 2004 tentang bank Indonesia. Kewenangan pengaturan dan pengawasan BPR oleh Bank Indonesia meliputi kewenangan pemberian Ijin ( righ to lecense), kewenangan untuk mengatur ( rihgt to regulate), kewenangan untuk mengawasi ( right to control) dan kewenangan untuk mengenakan sanksi ( right to impose sanction)

BPR

1. TERSEDIANYA SDM YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS

2. DUKUNGAN REGULASI YANG KONDUSIF

3. PENGAWASAN YANG EFEKTIF4. TEKNOLOGI INFORMASI SERTA

MODAL YANG MEMADAI

a. Menambah modal

b. Menghapus bukukan kredit yang tergolong macet dan menghitung kerugian BPR dengan modalnya

c. Mengganti anggota direksi atau dewan komisaris

d. Melakukan merger atau konsilidasi dengan BPR lain

e. Menjual BPR kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban BPRf. Menyerahkan pengelolaan atau seluruh harta kepada pihak lain

BI dalam hal ini memberitahu kepada LPS untuk memberikan keputusan meyelematkan atau tidak menyelamatkan BPR yang bersangkutan

a.Tidak memenuhi rasio KPMM

b. Tidak dapat memingkatkan rasio KPMM menjadi lebih besar dari 0 % dalam jangka waktu bulanc. Memiliki rasio KPMM samadengan atau kurang dari 0%

Perintah BI LPS

KELANGSUNGAN BPR YG DITETAPKAN OLEH BI YAITU RASIO KPMM

( KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM ) KURANG DARI 4 % ATAU RAT-

RATA SELAMA 6 BULAN TERAKHIR KURANG DARI 3 % DAN DITETAPKAN MAKSIMAL 6 BULAN SEJAK TANGGAL SURAT PENETAPAN STATUS BPR

BI akan mencabut izin usaha BPRsetelah memperoleh pemberitahuan dari LPS dan mengumumkannya kepada masyarakat

BI akan memberikan dana segar kepada BPR yang sedang mengalami kesulitan finansial

PERSYARATAN MODAL DISETOR1. Rp.2 MILIYAR UNTUK

WIL.JAKARTA RAYA,KAB/KOTTANGGERANG,BOGOR,BEKASI,KERAWANG

2. Rp.1 MILIYAR UNTUK WIL.IBUKOTA PROP.DILUAR WIL.DIATAS

3. Rp.500 JUTA DI LUAR 1. 2.4. MODAL DISETOR MIN 50%

UNTUK MODAL KERJA

PERSYARATAN SUMBER MODAL

1. TIDAK BERASAL DARI PINJAMANATAU FASILITAS PEMBIAYAANDARI BANK ATAU BUKAN BANK

2. TIDAK BERASAL DARI KEGIATAN YANG MELANGGAR HUKUM

PERSYARATAN PEMILIK

1. TIDAK TERMASUK PADA DAFTAR ORANG TERCELA DI BANK2. MEMILIKI INTEGRITAS YAITU AKHLAQ DAN MORAL YANG BAIK.

1. ANALISIS POTENSIDAN KEJENUHANDEMOGRAFI,EKONOMI WILAYAHDATA PERBANKAN, JUMLAH DANPERTUMBUHAN KELEMBAGAANDATA KELEMBAGAAN KEUANGAN MIKRO

2. ANALISIS KELAYAKANSASARAN PASAR,PROYEKSIKEUANGAN,PERENCANAAN SDMPERSIAPAN SISTEM DAN PROSEDUR

ALOKASI KREDIT BPRDalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu:

•Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.

•Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

•Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkanBank Indonesia.

1. MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT

2. MEMBERIKAN KREDIT3. MENYEDIAKAN PEMBIAYAAN

DAN PENEPATAN DANA DENGAN PRINSIP SYARIAHDAN KONVENSIONAL SESUAIDENGAN KETENTUAN YANGDITETAPKAN BI

4. MENEMPATKAN DANA DALAM BENTUK SBI, DEPOSITOBERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN PADA BANK LAIN

1. MENERIMA SIMPANAN BERUPA GIRO DAN IKUT SERTA DALAMLALU LINTAS PEMBAYARAN

2. MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DALAM VALUTA ASING

3. MELAKUKAN KEGIATANPENYERTAAN MODAL

4. MELAKUKAN USAHA ASURANSI

5. MELAKUKAN USAHA LAIN DILUAR KEGIATAN BPR