Bantuan Hukum Bagi Yang Tidak Mampu
-
Upload
asyraful-anam -
Category
Documents
-
view
218 -
download
0
Transcript of Bantuan Hukum Bagi Yang Tidak Mampu
8/19/2019 Bantuan Hukum Bagi Yang Tidak Mampu
http://slidepdf.com/reader/full/bantuan-hukum-bagi-yang-tidak-mampu 1/11
BANTUAN HUKUM BAGI TERPIDANA YANG TIDAK MAMPU
A. PENDAHULUAN
Bantuan hukum bukanlah semata-mata pro bono publico work, tetapi merupakan
suatu kewajiban advokat (duty or obligation). Orang miskin berhak memperoleh
pembelaan dari advokat atau pembela umum yang bekerja untuk organisasibantuan hukum. Sebagai pengakuan hak individu (individual right), prinsip
persamaan di hadapan hukum (euality be!or the law) dijamin dalam sistem
hukum "ndonesia. #ersamaan ini tidak mengenal pengecualian.
Setiap orang harus dapat dituntut di muka hukum, diinterogasi, diselidiki, disidik,
didakwa, dituntut, ditahan, dihukum, dipenjara, dan segala perlakuan hukum
yang dibenarkan secara hukum. Semua itu demi tercapainya keadilan (justice).
$alau orang mampu dapat menyewa dan menunjuk advokat, maka orang miskin
pun harus dijamin dalam sistem hukum untuk menunjuk seorang advokat atau
pembela umum secara cuma-cuma. #embelaan advokat diperlukan untuk
memastikan hak dan kebebasan individu dihormati dan diakui para penegakhukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, khususnya bagi orang miskin. #embelaan
bagi orang miskin adalah kewajiban bagi advokat, baik di dalam maupun di luar
pengadilan.
#ada makalah ini, penulis akan mengemukakan mengenai bantuan hukum bagi
masyarakat tidak mampu yang melakukan tindak pidana.
B. PENGERTIAN BANTUAN HUKUM
"stilah bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua
istilah yang berbeda yaitu %Legal Aid& dan %legal Assistance&. "stilah Legal Aid
biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalamarti sempit berupa pemberian jasa jasa di bidang hukum kepada seorang yang
terlibat dalam suatu perkara secara 'uma 'umagratis khususnya bagi mereka
yang kurang mampu. Sedangkan pengertian Legal Assistance dipergunakan
untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para dvokat yang
mempergunakan honorarium.*+
Bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar
(pro bono publico) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. al ini
sesuai dengan ketentuan pasal / 001 +2/3 di mana di dalamnya ditegaskan
bahwa !akir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. 4erlebih lagi prinsip
persamaan di hadapan hukum (euality be!ore the law) dan hak untuk di beladvokat (access to legal counsel) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin
dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat "ndonesia dari kemiskinan,
khususnya dalam bidang hukum.
#asal / ayat (+) 001 +2/3 menyebutkan bahwa !akir miskin dan anak-anak
terlantar dipelihara oleh negara. Secara ekstensi! pasal ini juga berarti negara
bertanggung jawab memberikan jaminan hak ekonomi, sosial, politik, dan
budaya serta hukum bagi !akir miskin, termasuk di dalamnya hak atas bantuan
hukum. 4erlebih lagi pasal 561 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum. International Covenant on Civil and
Political Rights yang telah dirati7kasi "ndonesia dengan 0ndang-0ndang 8omor
+5 4ahun 5993 pada pasal +/ juga melindungi hak setiap orang untuk
8/19/2019 Bantuan Hukum Bagi Yang Tidak Mampu
http://slidepdf.com/reader/full/bantuan-hukum-bagi-yang-tidak-mampu 2/11
mendapatkan perlakuan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. 1engan
demikian hak mendapatkan bantuan hukum merupakan hak konstitusional bagi
masyarakat di negara ini, tanpa terkecuali juga terhadap masyarakat miskin.*5
#emberian bantuan (pembelaan) hukum bagi masyarakat tidak mampu. anya
dapat dilakukan oleh dvokat yang sudah terda!tar pada #engadilan 4inggi
setempat. #emberian bantuan hukum tersebut dapat dilakukan melalui :Bantuan
(pembelaan) hukum yang dilakukan oleh dvokat secara perorangan; Bantuan
(pembelaan) hukum yang dilakukan oleh dvokat secara kelembagaan melalui
<embaga Bantuan ukum setempat.
C. TUGAS DAN FUNGSI ADVOKAT DI INDONESIA (Tinjuan Kod E!i"
Ad#o"a!$
$ata etika berasal dari bahasa =unani, ethos atau ta etha yang berarti tempat
tinggal, padang rumput, kebiasaan atau adat istiadat. Oleh 7lsu! =unani,
ristoteles, etika digunakan untuk menunjukkan 7lsa!at moral yang menjelaskan
!akta moral tentang nilai dan norma moral, perintah, tindakan kebajikan dansuara hati.*
$ata yang agak dekat dengan pengertian etika adalah moral. $ata moral berasal
dari bahasa <atin yaitu mos atau mores yang berarti adat istiadat, kebiasaan,
kelakuan, tabiat, watak, akhlak dan cara hidup. Secara etimologi, kata etika
(bahasa =unani) sama dengan arti kata moral (bahasa <atin), yaitu adat istiadat
mengenai baik-buruk suatu perbuatan. 8amun demikian moral tidak sama
dengan etika. $ata moral lebih mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai
manusia, menuntun manusia bagaimana seharusnya ia hidup atau apa yang
boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.
Sedangkan etika adalah ilmu, yakni pemikiran rasional, kritis dan sistematistentang ajaran-ajaran moral. >tika menuntun seseorang untuk memahami
mengapa atau atas dasar apa ia harus mengikuti ajaran moral tertentu. 1alam
artian ini, etika dapat disebut 7lsa!at moral.*/ =ang dimaksud etika pro!esi
adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus
dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan pro!esional. <alu
siapakah yang disebut pro!esional itu? Orang yang menyandang suatu pro!esi
tertentu disebut seorang pro!esional. Selanjutnya peraturan mengenai pro!esi
pada umumnya mengatur hak-hak yang !undamental dan mempunyai peraturan-
peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan
pro!esinya yang dalam banyak hal disalurkan melalui kode etik.*3
Sedangkan yang dimaksud dengan pro!esi adalah suatu moral community
(masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. @ereka
membentuk suatu pro!esi yang disatukan karena latar belakang pendidikan yang
sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain.*A
1engan demikian, pro!esi menjadikan suatu kelompok mempunyai kekuasaan
tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus. dvocat adalah
pengacara yang diangkat oleh @enteri $ehakiman setelah mendapat nasihat dari
@ahkamah gung. Batas wilayah hukum tugas dari seorang advocat adalah
seluruh propinsi di "ndonesia.
#engacara yaitu seseorang yang membantu penggugat maupun tergugat dandiangkat oleh #engadilan 4inggi tertentu dan batas wilayah tugasnya hanya
8/19/2019 Bantuan Hukum Bagi Yang Tidak Mampu
http://slidepdf.com/reader/full/bantuan-hukum-bagi-yang-tidak-mampu 3/11
diperbolehkan dalam wilayah hukum #engadilan 4inggi tersebut. 1i samping itu
ia boleh mengajukan perkara-perkara dan mewakili orang-orang yang
mempunyai perkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat tidak saja
di hadapan #engadilan 4inggi tersebut, tetapi juga di hadapan semua #engadilan
8egeri yang berada dalam wilayah hukum #engadilan 4inggi tersebut.
$8 sendiri dalam policy papernya memberikan perhatian tersendiri pada salah
satu pro!esi penegak hukum yaitu advokat. #erhatian tersebut diwujudkan
sebagai rekomendasi terhadap upaya membangun pro!esi hukum yang
berkualitas dan berintegrasi. rah rekomendasi tersebut sendiri dibagi ke dalam
standar disiplin pro!esi dan standar pengajuan pro!esi hukum.
Sebagaimana diatur dalam 0ndang-undang +6 tahun 599, dikatakan bahwa
advokat adalah orang yang berpro!esi memberi jasa hukum, baik di dalam
maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
0ndang-0ndang ini. Sedangkan hak dan kewajiban advokat diatur dalam bab "
0ndang-0ndang tersebut. da batasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban
tersebut yang dikenal sebagai kode etik pro!esi advokat, dan hal ini diakui oleh
0ndang-0ndang advokat sebagai aturan yang mengikat. ak dan kewajiban
tersebut antara lain advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan
dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang
pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik pro!esi dan peraturan
perundang-undangan. Selain itu pula advokat bebas dalam menjalankan tugas
pro!esinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan
tetap berpegang pada kode etik pro!esi dan peraturan perundang-undangan.
$ode etik pro!esi hukum adalah seperangkat kaidah, baik tertulis maupun tidak
tertulis, yang berlaku bagi anggota organisasi pro!esi yang bersangkutan. $ode
etik pro!esi hukum disusun untuk melindungi klien, masyarakat, dan paraanggotanya sendiri dari penyalahgunaan keahlian pro!esi. 1engan berpedoman
pada kode etik pro!esi inilah para pro!esional hukum melaksanakan tugas
pro!esinya untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat manusia yang
bertujuan menciptakan keadilan di masyarakat. #elaksanaan tugas pro!esi
hukum tidak terlepas dari adanya saling keterkaitan dan saling ketergantungan
di antara mereka. 1engan demikian dapat dikatakan bahwa setiap pro!esi hukum
merupakan mitra bagi pro!esi hukum lainnya.
Standar #ro!esi dvokat (Standar #ro!esi ukum) harus menjadi persyaratan
dalam program pendidikan dan pelatihan untuk para calon pengemban pro!esi
hukum. Cencana aksi yang diambil adalah memasukkan Standar #ro!esi dvokat(Standar #ro!esi ukum) sebagai mata ujian persyaratan yang harus diikuti oleh
calon pengemban pro!esi hukum. Standar
Secara garis besar dapat disebutkan di bawah ini mengenai !ungsi dan peranan
advokat antara lain sebagai berikut:*D
+ Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
5 @emperjuangkan hak asasi manusia;
@elaksanakan $ode >tik dvokat;
/ @emegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum,keadilan dan kebenaran;
8/19/2019 Bantuan Hukum Bagi Yang Tidak Mampu
http://slidepdf.com/reader/full/bantuan-hukum-bagi-yang-tidak-mampu 4/11
3 @enjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan,
kebenaran dan moralitas);
A @elindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat
advokat;
D @enjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakatdengan cara belajar terus-menerus (continuous legal education) untuk
memperluas wawasan dan ilmu hukum;
6 @enangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat, baik secara
nasional, yakni $ode >tik dvokat "ndonesia, maupun secara internasional, yakni
mengacu kepada "B Standards for the Independence of the Legal Profession,
Declaration of the World Conference on the Independence of Justice, "B General
Principles of Ethics for Lawers, !asic Principles on the Role of Lawers;
2 @encegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan
masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika pro!esi advokat melalui
1ewan $ehormatan sosiasi dvokat;
+9 @emelihara kepribadian advokat karena pro!esi advokat merupakan pro!esi
yang terhormat (o"ciu# no$ile). Setiap advokat harus selalu menjaga dan
menjunjung tinggi citra pro!esinya agar tidak merugikan kebebasan,
kemandirian, derajat dan martabat seorang advokat;
++ @enjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat;
+5 @emelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan maksud
dan tujuan organisasi advokat;
+ @emberikan pelayanan hukum (legal services), nasehat hukum (legaladvice), konsultasi hukum (legal consultation), pendapat hukum (legal opinion),
in!ormasi hukum (legal in!ormation) dan menyusun kontrak-kontrak (legal
drafting);
+/ @embela kepentingan klien (litigasi) dan mewakili klien di muka pengadilan
(legal representation);
+3 @emberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang
lemah dan tidak mampu (melaksanakan pro $ono pu$lico). #embelaan bagi
orang tidak mampu, baik di dalam maupun di luar pengadilan merupakan bagian
dari !ungsi dan peranan advokat di dalam memperjuangkan hak asasi manusia.
#ada prinsipnya setiap orang dapat memberikan bantuan hukum bilamana ia
mempunyai keahlian dalam bidang hukum, akan tetapi untuk tertibnya
pelaksanaan bantuan hukum diberikan beberapa batasan dan persyaratan dalam
berbagai peraturan. *6
Sudah merupakan tanggung jawab organisasi pro!esi advokat untuk
menyediakan para pembela umum dari para anggotanya yang siap memberikan
waktu untuk membela orang miskin secara gratis ( pro deo%pro $ono pu$lico). al
ini didasari pada 0ndang-0ndang 8omor +6 4ahun 599 tentang dvokat pada
pasal 55 yang menyatakan bahwa :
(a) dvokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada
pencari keadilan yang tidak mampu.
8/19/2019 Bantuan Hukum Bagi Yang Tidak Mampu
http://slidepdf.com/reader/full/bantuan-hukum-bagi-yang-tidak-mampu 5/11
(b) $etentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum
secara 'uma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (+), diatur lebih lanjut
dengan #eraturan #emerintah.
1emikian pula pemerintah mempunyai tanggung jawab menyediakan pembela
umum untuk menciptakan keseimbangan dimana negara mempunyai kewajiban
menyediakan penuntut umumjaksa ( pu$lic prosecutor ). $arena jaksa
dipersiapkan untuk menuntut tersangkaterdakwa sedangkan pembela umum
disiapkan untuk membela tersangkaterdakwa.
D. DASAR KONSTITUSIONAL BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT
TIDAK MAMPU
Berdasarkan #asal / ayat (+) 001 +2/3 ditegaskan bahwa %Eakir miskin dan
anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara&. Berdasarkan ketentuan #asal
/ ayat (+) 001 +2/3 tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya,
sipil dan politik dari !akir miskin. tas dasar pertimbangan tersebut, !akir miskin
memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun diluar pengadilan (legal aid) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa
hukum dari advokat (legal service). #enegasan sebagaimana diambil dari #asal
/ ayat (+) 001 +2/3 memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi !akir
miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak
konstitusional.
1isamping itu kegiatan bantuan hukum harus dilakukan secara lebih terpadu dan
transparan bersama kegiatan penyuluhan hukum. al ini perlu disadari karena
program bantuan hukum sebenarnya mempunyai tujuan ganda, yaitu :
+. 4ujuan $emanusiaan. #rogram bantuan hukum diberikan dalam rangka
meringankan beban hidup golongan masyarakat yang kurang mampu,sehingga mereka juga dapat menikmati kesempatan memperoleh keadilan
dan perlindungan hukum.
5. 4ujuan #eningkatan $esadaran ukum. #rogram bantuan hukum
diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk meningkatkan kadar
kesadaran hukum, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan
menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan warga
masyarakat.*2
1i negara berkembang seperti "ndonesia, adanya organisasi bantuan hukum
merupakan hal yang penting, yaitu untuk membantu !akir miskin dalammenghadapi masalah-masalah hukum karena organisasi bantuan hukum ini
dapat mengurangi kemungkinan !akir miskin tidak memperoleh bantuan hukum
untuk membela kepentingan hukumnya baik di dalam maupun di luar
pengadilan. Organisasi bantuan hukum dapat membantu !akir miskin untuk
dapat memperoleh pengetahuan tentang hukum, hak asasi manusia, hak sipil
dan politik, hak sosial, hak budaya, dan hak ekonomi& International Covenant on
Civil and Political Rights dirati7kasi "ndonesia dengan 0ndang-0ndang 8omor +5
4ahun 5993 dan International Covenant on Econo#ic' Social and Cultural Rights
(ICESCR) dirati7kasi dengan 0ndang-0ndang 8omor + 4ahun 5993 untuk
memperkuat kewajiban pemerintahnegara untuk membantu hak !akir miskin
baik dalam bidang politik, sosial dan ekonomi, serta bantuan hukum.
8/19/2019 Bantuan Hukum Bagi Yang Tidak Mampu
http://slidepdf.com/reader/full/bantuan-hukum-bagi-yang-tidak-mampu 6/11
ambatan perundang-undangan yang dialami selama ini adalah tidak adanya
jaminan untuk memperoleh pembelaan baik bagi orang mampu maupun !akir
miskin baik di dalam 001 +2/3 maupun di dalam $0#.
Semenjak 0ndang-0ndang 8omor +6 4ahun 599 disahkan, pemberian bantuan
hukum pro bono bukan lagi menjadi hal yang menyangkut etika ataupun
kesukarelaan tiap advokat, namun merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh
undang-undang. $etentuan #asal 55 ayat (+) 0ndang-0ndang 8omor +6 4ahun
599 dengan tegas menyatakan bahwa, %dvokat wajib memberikan bantuan
hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu&.
@elihat dari rumusannya, setidaknya ada dua unsur yang terkandung dalam
#asal 55 ayat (+) 0ndang-0ndang 8omor +6 4ahun 599 tersebut yaitu %secara
cuma-cuma& dan %kepada pencari keadilan yang tidak mampu&. 1alam
prakteknya selama ini, tiap advokat memiliki pena!siran masing-masing
mengenai bantuan hukum cuma-cuma. $arena dita!sirkan berbeda-beda,
otomatis bentuk bantuan hukum pro bono yang diberikanpun berbeda-beda dari
satu advokat dengan advokat lain.
Faminan untuk menunjuk advokat atau pembela umum harus berlaku untuk
semua perkara dan bukan hanya sebagaimana yang diatur dalam #asal 3A
$0#, yang menyatakan untuk tindak pidana yang dituntut hukuman lima belas
tahun atau lebih atau dituntut hukuman mati, sedangkan bagi tersangka atau
terdakwa yang tergolong !akir miskin baru dapat diberikan bantuan hukum
secara cuma-cuma apabila diancam hukuman pidana selama lima tahun atau
lebih. al ini adalah dalam rangka menjamin agar setiap orang dapat
memperoleh pembelaan advokat atau pembela umum secara maksimal dalam
rangka memastikan pelaksanaan dari proses peradilan yang adil (due process o!
law).
#rogram pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dilakukan
berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini :
0ndang-0ndang 8omor / 4ahun 599/ tentang $ekuasaan $ehakiman; #asal +
(+) tentang : Organisasi , administrasi , dan 7nansial @ahkamah gung dan
badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan @ahkamah gung.
#asal D tentang : Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperloleh
bantuan hukum. 0ndang-0ndang 8omor 6 4ahun +26+ tentang $itab 0ndang-
0ndang ukum cara #idana :
#asal 3A (+) tentang : 1alam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa
melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih
atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun
atau lebih yang tidak mempunyai penaeihat hukum sendiri, pejabat yang
bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib
menunjuk penasehat hukum bagi mereka ;
#asal 3A (5) tentang : Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (+), memberikan bantuannya dengan cuma-
cuma.
$itab 0ndang-0ndang ukum cara #erdata ("CCBG) #asal 5D "C5D CBGtentang : Barangsiapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun
8/19/2019 Bantuan Hukum Bagi Yang Tidak Mampu
http://slidepdf.com/reader/full/bantuan-hukum-bagi-yang-tidak-mampu 7/11
sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat
memperoleh iHin untuk berperkara dengan cuma-cuma.
"nstruksi @enteri $ehakiman C" 8o. @ [email protected].+9 4ahun +22A, tentang #etunjuk
#elaksanaan #rogram Bantuan ukum Bagi @asyarakat =ang $urang @ampu
@elalui <embaga Bantuan ukum
"nstruksi @enteri $ehakiman C" 8o. @ [email protected] 4ahun +222, tentang #etunjuk
#elaksanaan #rogram Bantuan ukum Bagi @asyarakat =ang $urang @ampu
@elalui #engadilan 8egeri dan #engadilan 4ata 0saha 8egara.
Surat >daran 1irektur Fenderal Badan #eradilan 0mum dan #eradilan 4ata 0saha
8egara 8o. 1.0m.96.+9.+9 tanggal +5 @ei +226 tentang F0$<$ #elaksanaan
Bantuan ukum Bagi Golongan @asyarakat =ang $urang @ampu.
pabila mengacu pada ketentuan #asal 3A ayat (+) $0# yang berbunyi :
%1alam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belastahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan
pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri,
pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan pada proses
peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka,&.
@aka sebenarnya setiap pejabat yang memeriksa tersangka atau terdakwa pada
semua tingkat pemeriksaan, meliputi polisi pada tingkat penyidikan, jaksa pada
tingkat penuntutan, dan hakim pada tingkat pemeriksaan di pengadilan,
mempunyai kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum, atau memastikan
bahwa tersangka atau terdakwa yang diperiksa didampingi oleh seorang
penasehat hukum.
Bahkan menurut ayat (5) dari #asal yang bersangkutan, yang menyatakan
bahwa : %Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimna
dimaksud dalam ayat (+), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma&, para
advokat juga tidak luput dari kewajiban serupa, yaitu menyediakan bantuan
hukum secara cuma-cuma bagi tersangka atau terdakwa berdasarkan
permintaan yang diajukan oleh para pejabat di lingkungan peradilan
sebagaimana disebutkan di atas.
gar bantuan hukum yang diberikan berman!aat bagi seluruh masyarakat, maka
perlu dalam pelaksanaannya dilakukan secara merata dengan penyaluran
melalui berbagai institusi penegakan hukum yang ada seperti pengadilan,kejaksaan, organisasi advokat, maupun organisasi-organisasi masyarakat yang
bergerak dibidang bantuan hukum.
Sebagaimana telah diketahui dan juga telah dijelaskan diawal, pelaksanaan
bantuan hukum kepada masyarakat tidak hanya sebatas untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat akan pendampingan advokat dalam setiap proses hukum
melainkan lebih dari hal tersebut adalah bagaimana menjadikan masyarakat
untuk mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada.
#engakuan 8egara harus diwujudkan bagi pertisipasi masyarakat dalam
pembentukan hukum. al yang terakhir ini dilaksanakan diantaranya dengan
memberikan pendidikan hukum (civics education) kepada masyarakat.
8/19/2019 Bantuan Hukum Bagi Yang Tidak Mampu
http://slidepdf.com/reader/full/bantuan-hukum-bagi-yang-tidak-mampu 8/11
#ada tataran normati!, diperlukan adanya pengaturan khusus yang si!atnya
mem!asilitasi pelaksanaan bantuan hukum. @elihat kebutuhan dan keberadaan
undang-undang ini dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapat
keadilan maka dirasa perlu adanya peraturanundang-undang tentang bantuan
hukum. Sebaiknya kalaupun ada undang-undang tentang bantuan hukum
hendaknya tidak dilihat dari perspekti! pelaksana pemberian bantuan hukum,melainkan dari kacamata masyarakat yang membutuhkannya, sehingga
diharapkan materi pengaturan yang tercakup di dalamnya akan tepat pada
sasaran yang dituju.*+9
1engan kata lain, jaminan terhadap bantuan hukum tidak berkaitan dengan
adanya undang-undang bantuan hukum. $etika yang dibicarakan adalah bantuan
hukum dalam konteks struktural, maka perlu juga diperhatikan upaya
pengembangan kapasitas masyarakat untuk mampu menyelesaikan sendiri
permasalahan hukum yang dihadapinya lewat ketentuan yang memungkinkan
diterapkannya Alternative Dispute Resolution (1C). #erlu juga diperhatikan
jaminan terhadap hak masyarakat untuk mengembangkan pengetahuannya dansikap kritis terhadap setiap produk hukum negara maupun yurisprudensi yang
dihasilkan pengadilan, dengan adanya ketentuan mengenai kebebasan
mendapatkan in!ormasi, serta berbagai ketentuan lain yang akan memberi iklim
kondusi! bagi terselenggaranya bantuan hukum individual maupun struktural.
Bantuan hukum individual seperti yang dikatakan sebelumnya, lebih tertuju pada
kegiatan pendampingan terhadap masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya
melalui proses hukum sehingga proses tersebut berjalan sebagaimana mestinya
tanpa ada diskriminasi hukum terhadap mereka. al ini mengakibatkan perlunya
kuali7kasi tertentu, yaitu sarjana hukum yang menjadi advokat, bagi pelaksana
bantuan hukum individual. Sementara bantuan hukum struktural kegiatannya
lebih mengarah kepada proses pemberdayaan dan penyadaran masyarakat
hukum supaya mereka dapat memperjuangkan hak-haknya yang dilanggar pada
cara tertentu.*++
Bantuan hukum struktural selama tidak bersentuhan langsung dengan proses
peradilan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa harus memenuhi kuali7kasi
sarjana hukum sebagai advokat. #erbedaan lainnya terlihat pada target sasaran
yang dituju, kalau pada bantuan hukum individual targetnya yaitu masyarakat
secara individu sedangkan dalam bantuan hukum struktural targetnya adalah
masyarakat dalam arti kolekti!.
#ada bantuan hukum individual, ada 5 (dua) cara yang dapat digunakan supayapelaksanaan bantuan hukum dapat berjalan dengan baik dan mencapai
sasarannya yaitu:
+. @emberdayakan organisasi I organisasi masyarakat swasta yang
memberikan jasa bantuan hukum seperti <embaga Bantuan ukum (<B),
<embaga $onsultasi dan Bantuan ukum (<$B) ataupun Biro Bantuan
ukum (BB) yang diadakan oleh universitas-universitas, dan lain-lain. 1i
sini masyarakat dapat secara langsung atau melalui pengadilan meminta
bantuan kepada organisasi masyarakatswasta tersebut.
5. @emberdayakan organisasi advokat. #ada model ini masyarakat dapat
secara langsung atau melalui pengadilan meminta bantuan kepada
8/19/2019 Bantuan Hukum Bagi Yang Tidak Mampu
http://slidepdf.com/reader/full/bantuan-hukum-bagi-yang-tidak-mampu 9/11
organisasi advokat dimana nantinya organisasi advokat akan menunjuk
anggotanya untuk membela anggota masyarakat yang tidak mampu.
'ara-cara diatas, pada tingkatan proses perkara di $epolisian maupun $ejaksaan,
untuk tersangkaterdakwa yang tidak memiliki penasehat hukum, aparat polisi
maupun jaksa yang menangani perkara tersebut wajib memintakan
pendampingan penasehat hukum untuk tersangkaterdakwa tersebut melalui
pengadilan.
Sementara pelaksanaan bantuan hukum (dvokasi) struktural dapat dilakukan
melaui (tiga) cara, yaitu :
+. Falur non-litigasi, dimana lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada dan
setiap komponen masyarakat yang berkepentingan membantu
memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat guna menyadarkan
mereka akan hak-haknya. @isalnya dengan menempelkan poster-poster di
tempat-tempat umum, di institusi-institusi penegakan hukum yang berisi
hak dan kewajiban mereka, membuat buklet-buklet yang berisikanin!ormasi mengenai hak masyarakat dan kemudian disebarkan secara
umum kepada masyarakat, atau dapat pula secara langsung mengadakan
kontak dengan masyarakat melalui diskusi-diskusi yang bertujuan
memberikan penyuluhan hukum kepada mereka. =ang intinya adalah
meyadarkan masyarakat akan pentingnya hukum yang selama ini masih
menjadi milik pemilik modal dan penguasa.
5. Falur litigasi, di sini para akti7s bantuan hukum yang secara !ormal
menyandang hak berpraktek sebagai advokat menggunakan jalur hukum
untuk mengkritisi peraturan perundang-undangan positi! yang ada.
@isalnya dalam penanganan kasus-kasus politik, !orum pengadilandijadikan sebagai corong dengan persetujuan kliennya untuk
menyampaikan pesan ketidak adilan bahwa suatu produk hukum tertentu
tidak benar.
. #olicy re!orm, yaitu mengartikulasikan berbagai cacat yang terdapat
dalam hukum positi! dan kebijakan yang ada, untuk dikritisi serta
kemudian memberikan alternati!-alternati! yang mungkin
E. KESIMPULAN
1ari pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut :+. Bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa
bayar (pro bono publico) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan
hukum. al ini sesuai dengan ketentuan pasal / 001 +2/3 di mana di
dalamnya ditegaskan bahwa !akir miskin adalah menjadi tanggung jawab
negara
5. 4ugas dan !ungsi advokat didasari pada 0ndang-0ndang 8omor +6 4ahun
599 tentang dvokat pada pasal 55 yang menyatakan bahwa : (b)
dvokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada
pencari keadilan yang tidak mampu.
8/19/2019 Bantuan Hukum Bagi Yang Tidak Mampu
http://slidepdf.com/reader/full/bantuan-hukum-bagi-yang-tidak-mampu 10/11
. <andasan konstitusional pemberian bantuan hukum kepada terpidana
tidak mampu terdapat pada #asal 55 ayat (+) 0ndang-0ndang 8omor +6
4ahun 599 dengan tegas menyatakan bahwa, %dvokat wajib
memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan
yang tidak mampu&.
DAFTAR PUSTAKA
bdul Cahman Saleh, Penega*an +u*u# Se$agai ,o#ponen Integral
Pe#$angunan -asional, Furnal Jacana ukum, Funi 5993.
bdurrahman, Aspe* aspe* $antuan hu*u# di indonesia, =ogyakarta: 'endana
#ress, +26
Di#ensi .oral Profesi Advo*at dan Pe*er/a !antuan +u*u#.
www.komisihukum.go.id di akses tanggal 52 Fanuari 5992
Erans endra Jinata, !antuan +u*u# Suatu +a* Asasi .anusia !u*an !elas
,asihan, (Fakarta: >leK @edia $omputindo, 5999
Euady, @unir, Aliran +u*u# ,ritis (Paradig#a ,etida*$erdaaan +u*u#),
Bandung: 'itra ditya Bakti, 599
endra Jinata, Erans dvokat "ndonesia, citra, idealisme dan kepribadian
Fakarta: Sinar arapan,+223
"nstruksi @enteri $ehakiman Cepublik "ndonesia 8omor :@[email protected] 4ahun
+222 4entang #etunjuk #elaksanaan #rogram Bantuan ukum Bagi Golongan
@asyarakat =ang $urang @ampu @elalui #engadilan 8egeri 1an #engadilan 4ata
0saha 8egara
$ansil, '.S.4. dkk, Po*o*0po*o* Eti*a Profesi +u*u#, (Fakarta: #radnya
#aramita599
4odung @ulya <ubis'1 Gera*an !antuan +u*u# Di Indonesia 2Se$uah Studi Awal&
dalam bdul akim Garuda 8usantara 1an @ulayan J. $usumah, !e$erapa
Pe#i*iran .engenai !antuan +u*u#2 ,earah !antuan +u*u# Stru*tural, lumni,
Bandung
*+bdurrahman, Aspe* aspe* $antuan hu*u# di indonesia, (=ogyakarta:
'endana #ress, +26)., h. h. /*5 4odung @ulya <ubis'1 Gera*an !antuan +u*u# Di Indonesia 2Se$uah Studi
Awal& dalam bdul akim Garuda 8usantara 1an @ulayan J. $usumah,
!e$erapa Pe#i*iran .engenai !antuan +u*u#2 ,earah !antuan +u*u#
Stru*tural, lumni, Bandung, hlm 3
*Euady, @unir, Aliran +u*u# ,ritis (Paradig#a ,etida*$erdaaan +u*u#),
Bandung: 'itra ditya Bakti, 599)., h. AD
*/ Baca endra Jinata, Erans dvokat "ndonesia, citra, idealisme dan
kepribadian (Fakarta: Sinar arapan,+223)., h. +/
*3$ansil, '.S.4. dkk, Po*o*0po*o* Eti*a Profesi +u*u#, (Fakarta: #radnya#aramita599)., h. /
8/19/2019 Bantuan Hukum Bagi Yang Tidak Mampu
http://slidepdf.com/reader/full/bantuan-hukum-bagi-yang-tidak-mampu 11/11
*A"bid
*DDi#ensi .oral Profesi Advo*at dan Pe*er/a !antuan +u*u#.
www.komisihukum.go.id di akses tanggal 52 Fanuari 5992
*6bdul Cahman Saleh, Penega*an +u*u# Se$agai ,o#ponen Integral
Pe#$angunan -asional, Furnal Jacana ukum, Funi 5993.
*2"nstruksi @enteri $ehakiman Cepublik "ndonesia 8omor :@[email protected] 4ahun
+222 4entang #etunjuk #elaksanaan #rogram Bantuan ukum Bagi Golongan
@asyarakat =ang $urang @ampu @elalui #engadilan 8egeri 1an #engadilan 4ata
0saha 8egara
*+9Erans endra Jinata, !antuan +u*u# Suatu +a* Asasi .anusia !u*an !elas
,asihan, (Fakarta: >leK @edia $omputindo, 5999)., h. /
*++"bid