BERITA TENTANG HAM

PBB anggap serangan di kampung pengungsi Yaman langgar hukumKamis, 2 April 2015 13:20 WIB | 3.824 ViewsPerserikatan Bangsa-Bangsa (ANTARA News) - Serangan udara yang menewaskan sekitar 40 orang di kampung pengungsi di Yaman utara melanggar hukum antarbangsa dan yang bertanggung jawab harus dituntut, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa.

Kampung pengungsi Mazraq di dekat Haradh diserang pada Senin, kata pekerja kemanusiaan. Sekitar 200 orang terluka, puluhan dari mereka terluka parah, kata Badan Perantauan Antarbangsa."Kami belum mengetahui siapa bertanggung jawab atas serangan itu," Kata juru bicara PBB, Farhan Haq, "Pasukan mana pun menyerang mereka berarti melanggar hukum, harus ada pertanggungjawaban untuk itu dan pada akhirnya, semua serangan seperti itu harus berhenti."

Arab Saudi memimpin persekutuan negara Arab dalam serangan udara enam hari terhadap Syiah Huthi, yang muncul sebagai kekuatan paling mumpuni di negara termiskin di semenanjung Arab itu ketika mereka merebut ibukota Yaman pada tahun lalu.

Juru bicara tentara Saudi pada Senin menyatakan kerajaan itu mencari kejelasan atas kejadian tersebut.Mazraq, di propinsi Hajja dekat perbatasan dengan Saudi, adalah kelompok kampung penampung ribuan pengungsi Yaman dalam lebih dari satu dasawarsa perang Huthi dengan negara Yaman, serta pendatang asal Afrika Timur.

"Siapa pun bertanggung jawab, itu pelanggaran hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia dunia. Kampung itu, serta rumah sakit, yang juga telah terkena, dilindungi dan tidak boleh diserang," kata Haq.Haq menyatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa menarik sisa 13 petugas asing dari Yaman, meninggalkan beberapa ratus petugas setempat melanjutkan pekerjaan badan dunia itu. Terdapat sekitar 100 petugas badan dunia tersebut di Yaman.

Dalam menanggapi seruan Yaman akan campur tangan Arab di darat, Haq mengatakan, "Kami khawatir tentang peningkatan lebih lanjut kemelut itu."Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNICEF, pada Selasa menyatakan sedikit-dikitnya 62 anak-anak tewas dan 30 luka selama pertempuran sepekan balakangan di Yaman.Gerakan Arab Saudi dan Muslim Sunni negara lain itu untuk menghentikan kelompok gerilya Huthi dan pendukung mantan Presiden Ali Abdullah Saleh dalam usaha menguasai negara tersebut sekaligus mengembalikannya ke Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.Editor: Desy SaputraCOPYRIGHT © ANTARA 2015http://www.antaranews.com/berita/488703/pbb-anggap-serangan-di-kampung-pengungsi-yaman-langgar-hukum

Israel Melanggar HAM

Kamis, 24 Juli 2014, 12:00 WIBWASHINGTON -- Pejabat tinggi Hak Asasi Manusia PBB mengecam keras langkah militer Israel di Jalur Gaza. Tindakan Israel di Jalur Gaza sangat dimungkinkan masuk dalam kejahatan perang. "Ada kemungkinan kuat bahwa hukum internasional telah dilanggar dengan cara yang dapat masuk dalam kejahatan perang," kata Kepala HAM PBB Navi Pillay, dalam sidang darurat Dewan HAM PBB, Rabu (23/7). 

Navi Pillay mengatakan, pembunuhan warga sipil di Jalur Gaza, khususnya anak-anak, memicu keprihatinan atas tindakan Israel. Seharusnya, Zionis bisa melindungi warga sipil dan bersikap proporsional. Pillay juga mengkritisi Hamas karena telah melancarkan roketnya ke Israel.

Hanya saja, menurut Pillay, penembakkan roket itu seharusnya tidak menjadi justifikasi untuk melakukan tindakan kejahatan perang. Tak lama setelah pernyataan Pillay, pesawat tempur Israel mengebom rumah sakit di pusat Jalur Gaza. Israel dalam pernyataannya mengakui, telah menyerang rumah saklit Al-Wafa.  

Mereka menuding rumah sakit tersebut telah dijadikan tempat peluncuran roket pejuang Palestina. Israel memberi peringatan kepada warga sipil untuk keluar dari rumah sakit itu.  Belum lama ini, Israel juga meluncurkan serangan ke arah rumah sakit di Jalur Gaza. Serangan itu memaksa doktor dan pasien, 14 di antaranya dalam kondisi koma, untuk mengungsi.

Serangan Israel pada Rabu menewaskan setidaknya 24 orang. Di antara para korban, yakni Hasan Abu Hein (70 tahun), Osama Abu Hein (34 tahun), dan seorang jurnalis Abdul Rahman Abu Hein. Para korban tewas ketika Israel membombardir permukiman di Shujaiyya. Israel juga melancarkan serangan ke masjid berusia 700 tahun Al-Shamaa di Zaytoun menjelang siang. Dua orang dilaporkan tewas dan 30 lainnya terluka.

Hingga hari ke-16 serangan Israel, jumlah total korban tewas telah mencapai 658 orang. Sementara, di sisi Israel, 31 orang tewas. Juru Bicara Kementerian Kesehatan Palestina Ashraf al-Qidra mengatakan, setidaknya 161 anak-anak dan 35 warga jompo Palestina tewas akibat serangan Israel. 

Israel juga menghancurkan 475 rumah dan 2.644 lainnya mengalami kerusakan. Sebanyak 46 sekolah, 56 masjid, dan tujuh rumah sakit juga rusak dengan tingkat beragam. 

Menteri Kehakiman Israel Tzipi Livni mengatakan, Dewan HAM PBB merupakan badan anti-Israel. "Israel bertindak berdasarkan hukum internasional. Israel memerangi terorisme. Sangat disayangkan, warga sipil meninggal. Kita telah meminta mereka untuk evakuasi, tapi Hamas meminta mereka tinggal. Inilah yang terjadi," ujarnya kepada radio Israel. 

Di Indonesia, Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam (PKTTI) Universitas Indonesia (UI) Abdul Mutaali menegaskan, serangan biadab Israel ke Palestina merupakan tindakan

pelanggaran HAM serius.

Menteri Luar Negeri AS John Kerry telah tiba di Israel kemarin untuk membantu menegosiasi gencatan senjata. Ia tiba di Bandara Ben Gurion di dekat Tel Aviv meskipun terdapat larangan penerbangan AS selama 24 jam yang dijatuhkan otoritas penerbangan Amerika. 

Saat tiba di Tel Aviv, Kerry mengaku, ada kemajuan untuk mencapai gencatan senjata. "Kami tentunya telah membuat sejumlah langkah maju. Tapi, masih ada yang harus dituntaskan," ujarnya. Di Tel Aviv, Kerry juga akan berbicara dengan Dewan Keamanan PBB Ban Ki-moon.

Sebelumnya, Kerry meminta agar Hamas mau menerima proposal gencatan senjata. Sementara, Hamas meminta Mesir dan Israel menggakhiri blokade Gaza. Hamas juga mendesak Israel membebaskan ratusan tahanan Palestina. 

Rami Hamdallah, perdana menteri dari pemerintahan bersatu yang didukung Hamas dan Fatah, mengatakan, saat ini waktunya untuk mengakhiri penderitaan tiada akhir warga Palestina.  "Kami meminta keadilan bagi orang-orang kami yang tiap harinya telah menjadi subjek pendudukan selama 47 tahun," katanya. "Inilah saatnya untuk menghentikan agresi ini dan inilah saatnya menghentikan kepungan ini." 

Israel memblokade Jalur Gaza pada 2006 setelah Hamas menculik tentara Israel Gilad Shalit. Blokade diperketat Israel dan Mesir pada 2007 setelah Hamas menggulingkan Fatah di Jalur Gaza. Pada 2008 Israel melancarkan serangannya ke wilayah Gaza. Sejumlah pesawat menunda penerbangan ke Israel setelah roket dari Gaza menghantam dekat bandara Tel Aviv. Israel pun telah meminta AS untuk mengkaji pelarangan penerbangan. n c57c64/ap/reuters red: dessy suciati saputri ed: teguh firmansyahhttp://www.republika.co.id/berita/koran/internasional-koran/14/07/24/n979wm10-israel-melanggar-ham

Berita Terkini Hari Ini: PBB Tegaskan Israel Melanggar HAM Warga Palestina

Berita terkini hari ini – PBB mengungkapkan adanya pelanggaran HAM oleh Israel terhadap warga Palestina. Pembangunan pemukiman warga Israel dinilai telah membuat rakyat Palestina terasing di tanah air mereka sendiri. Selain itu terdapat penghancuran rumah dan pembatasan akses air secara paksa oleh Israel.

Penangangan isu pelanggaran HAM oleh Israel ini dikerjakan secara serius. Senin (21/10) pakar PBB telah melakukan interogasi kepada sejumlah pejabat Israel tentang masalah-masalah yang disebutkan di muka. Israel sendiri bertindak taktis dengan hanya melaporkan pelaksanaan hak-hak warga di negara mereka.

Di samping itu, Israel juga mengklaim mereka tidak bertanggung jawab atas dipenuhinya hak-hak warga Palestina di wilayah yang diduduki mereka. Hal ini membuat frustrasi para pakar PBB yang tergabung dalam Komite Hak Asasi Manusia.

Ketua komite tersebut, Nigel Rodley menyebut Israel hanya ingin mengambil keuntungan sendiri dalam pendudukan wilayah di Jalur Gaza dan Tepi Barat. Padahal, pembangunan pemukiman Yahudi yang dilakukan Israel dengan mengesampingkan hak warga Palestina, dinilai PBB sebagai masalah sesungguhnya.

“Saya menegaskan bahwa pembangunan pemukiman (Yahudi) adalah akar masalah yang dihadapi sekarang ini, termasuk dugaan pelanggaran hak hidup dan hak bergerak (oleh Israel terhadap warga Palestina),” ungkap Rodley seperti dikutip Antara.

Bukan hanya Nigel Rodley yang berpikir demikian. Cornelis Flinterman, salah satu panelis PBB juga menilai Israel telah mengabaikan rekomendasi PBB. Hal ini bisa dibuktikan dari pemukiman Yahudi yang terus melesat hingga dua kali lipa dari tahun 2010.

“Sepertinya rekomendasi kami pada 2010 lalu  (agar Israel berhenti membangun pemukiman) tidak diindahkan. Seringkali warga Palestina diintimidasi oleh penduduk baru pemukiman Israel. Mereka bisa dikatakan terasing di tanah airnya sendiri,” tegas Flinterman.

http://sidomi.com/332616/pbb-tegaskan-israel-melanggar-ham-warga-palestina/

Salah blokir situs dakwah, Kemkominfo bisa dituduh melanggar HAMReporter : Fauzan Jamaludin | Senin, 30 Maret 2015 19:23

Merdeka.com - Terkait 22 situs dakwah radikal yang akan diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendapatkan sorotan dari pakar IT Onno W. Purbo dalam akun Facebook miliknya.

Menurutnya, Kemenkominfo harus berhati-hati soal pemblokiran tersebut. Sebab, jika Kemkominfo salah dalam memblokir akses informasi tersebut, bisa saja Kemkominfo dituduh melanggar Hak Azasi Manusia (HAM).

"Akses ke informasi merupakan HAM yang dilindungi dalam Deklarasi Human Right berdasarkan http://www.un.org/en/documents/udhr/ artikel 19," ungkapnya dalam akun Facebook nya Onno W. Purbo, (30/03).

Dirinya pun menyatakan tidak berkomentar banyak soal ini. "Belakangan ini, beberapa situs Dakwah Islam tampaknya diblokir @kemkominfo ! ... no comment ah," lanjutnya.

Di sisi lain, pemblokiran website tersebut, dibenarkan oleh Kepala Humas Kemkominfo, Ismail Cawidu.

"Ya, ini usul BNPT untuk minta ditindaklanjuti," ujarnya saat dihubungi Merdeka.com, (30/3).

Dirinya menjelaskan bahwa pemblokiran ini disinyalir mengandung konten negatif.

"Ya akan diblokir ISP. Alasannya, karena menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) website-website tersebut mengandung faham kekerasan dan radikalisme," jelasnya.

http://www.merdeka.com/teknologi/salah-blokir-situs-dakwah-kemkominfo-bisa-dituduh-melanggar-ham.html

MPI: BNPT dan Kemenkominfo Melanggar HAMRabu, 01 April 2015, 09:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pengurus Pusat Mahasiswa Pecinta Islam (BPP MPI), Mushthafa Akhyar mengatakan, pemblokiran beberapa situs media Islam yang dinilai menyebarluasakan ajaran kekerasan dalam beragama melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu, MPI mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) menyelidiki tindakan BNPT dan Kemenkominfo.

"Kami Mahasiswa Pecinta Islam (MPI) mendesak Komnasham untuk mengusut pelanggaran HAM yang dilakukan BNPT dan Kemenkominfo dengan memblokir situs media Islam online," katanya lewat keterangan tertulisnya, Selasa(31/3), malam.

Pemerintah melalui Kementrian Komunikasi & Informatika memblokir situs-situs media online Islam. Pemblokiran tersebut didasari oleh Surat dari BNPT No.149/K.BNPT/3/2014 kepada Kemenkominfo untuk memblokir situs media Islam online yang disinyalir mengajarkan paham radikal.

Awalnya, terdapat 19 situs yang akan diblokir, dari jumlah itu kemudian ditambah 3 situs lagi sehingga keseluruhannya berjumlah 22 situs.

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/04/01/nm3x6h-mpi-bnpt-dan-kemenkominfo-melanggar-ham

Komnas HAM: Seharusnya Jangan Langsung Blokir 22 Situs, Beri Peringatan Dulu Fajar Pratama - detikNews

Jakarta - Menindaklanjuti permintaan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kemkominfo memblokir 22 situs yang dianggap bernuansa radikal. Pemblokiran ini dikritik karena seharusnya diambil setelah ada peringatan awal terlebih dahulu.

"Komnas HAM menyampaikan keprihatinan, jika benar, ada tindakan pemblokiran oleh organ negara terhadap situs-situs yang mereka sebut sebagai diduga radikal," ujar komisioner Komnas HAM Maneger Nasution dalam pernyataanya, Selasa (31/3/2015).

Menurut Maneger, seharusnya pemerintah bijak dalam menangani situs-situs itu. Pemblokiran situs-situs itu oleh Kominfo, kata Maneger, merupakan bentuk pelanggaran kebebasan berekspresi.

"Ini bentuk pembredelan yang melanggar HAM. Apalagi ini dilakukan terhadap situs-situs yang selama ini dikenal penyampai aspirasi masyarakat banyak," kata Maneger.

Seharusnya, kata Maneger, sekiranya ada yang diduga keliru, seharusnya diberikan pemberitahuan atau peringatan atau bahkan disomasi, dan dengan kriteria yang jelas apa yang dimaksud dengan berpikir radikal yang dilarang oleh BNPT.

"Sekarang saatnya bangsa ini mengedepankan dialog, bukan main kekuasaan, merasa benar sendiri dan membunuh pemikiran yang berbeda. Tugas pemerintah adalah mendidik masyarakat, bukan menebar permusuhan kepada kelompok yang berbeda pemikiran," ujarnya.

"Sebagai komisioner Komnas HAM, saya mengimbau pemerintah sebaiknya mengundang pengelola situs-situs yang diblokir itu, diajak dialog, bukan membunuh hak-hak dasar warga negara untuk berpikir dan berekspresi, seperti yang dijamin oleh konstitusi negara UUD 1945 dan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM," sambung Maneger.

Selain itu, Komnas HAM juga mengingatkan bahwa tindakan pembredelan itu diduga, di

samping melanggar konstitusi dan UU HAM, juga melanggar UU Nomir 40 tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Saud Usman Nasution saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya tidak memanggil 22 pemilik/pemimpin situs sebelum memblokir. Dia berdalih, alamat pemilik 22 situs tersebut tak diketahui. "Kami tidak tahu di mana posisinya (pemilik situs)," kata Saud saat berbincang dengan detikcom, Selasa (23/3/2015).

http://news.detik.com/read/2015/03/31/121815/2874603/10/komnas-ham-seharusnya-jangan-langsung-blokir-22-situs-beri-peringatan-dulu

Tuduh 12 WNI Terlibat ISIS, Polisi Dinilai Langgar HAMPolisi bergerak berdasarkan orang yang memiliki catatan sebelumnya.Oleh : Bayu Adi Wicaksono, Zahrul Darmawan (Depok) Jum'at, 27 Maret 2015 | 16:55 WIB

VIVA.co.id - Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia (UI), Alchaidar, menilai Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena telah menuduh 12 warga negara Indonesia (WNI) sebagai Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) tanpa bukti.

"Bukti yang ada belum cukup dan jika dikaitkan dengan ISIS ini artinya melanggar

HAM, karena Polisi bergerak hanya berdasarkan orang-orang yang memiliki catatan sebelumnya," kata Alchaidar, Jumat 27 Maret 2015.

Menurut Alchaidar, sudah seharusnya pemerintah memberikan ganti rugi atas pemulang WNI itu dari Turki.

"Karena mereka kesana kan keluar uang, jual rumah segala, sudah sewajarnya ada ganti rugi," ujarnya.

Alchaidar mengatakan, pemulang WNI dari Turki itu bukan lah karena sudah terbukti terlibat dalam gerakan ISIS. "Mereka ke sana dihadang dengan konspirasi yang ada," tegasnya.

Sebenarnya, kata Alchaidar, jumlah pendukung ISIS di Indonesia mencapai 2 juta. Namun, meski mendukung, belum tentu mereka telah bergabung dengan ISIS dan membuat aksi teror di Indonesia.

"Dari jumlah itu, hanya sekitar 500 orang saja yang pergi bergabung ke sana," katanya.

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/606880-tuduh-12-wni-terlibat-isis--polisi-dinilai-langgar-ham

Tangkap Pendukung ISIS, Polisi Langgar HAMAbu Sahma PaneJurnalis

Kamis, 26 Maret 2015 - 06:45 wib

JAKARTA – Polri dikritik karena telah menangkap terduga pendukung ISIS. Pengamat teroris Al Chaidar mengatakan, penangkapan tersebut melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab belum ada Undang-Undang yang menyatakan ISIS adalah teroris.

“Perppu ISIS belum ada. Penangkapan itu pelanggaran HAM terbesar. Itu bakal membuat mereka dendam sama polisi,” ujarnya kepada Okezone, Kamis (26/3/2015).

Al Chaidar menambahkan, polisi tidak bisa memperlakukan warga terduga pendukung ISIS seperti teroris. Sebab pendukung ISIS belum tentu teroris.

“Mereka kan belum melakukan aksis teroris. Jangan kriminalisasi warga terduga pendukung ISIS itu. Tidak boleh, mereka tidak punya pengacara untuk membela diri,” tuturnya.

Al Chaidar menyarankan, terduga pendukung ISIS dibebaskan. Namun, mesti dirangkul agar tidak pergi ke Suriah untuk membantu gerakan ISIS.

“Sebagian hendak dukung ISIS kan karena faktor ekonomi. Mereka jual rumah jual motor. Itu harus dipahami polisi,” ucapnya.

Sebelumnya, lima warga terduga pendukung ISIS ditangkap kemarin. Salah satu yang ditangkap itu adalah Helmi, warga Jalan Soputan 2 RT 1/RW 1 Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan

Sukun, Kota Malang. Ia diduga sebagai penyandang dana keberangkatan pendukung ISIS dari Jawa Timur ke Suriah.

Selain Helmi, Abdul Hakim Munabari juga ditangkap. Ketua RT tempat Abdul tinggal, Feriyah mengatakan, Abdul dan keluarganya memang tertutup. Ia diketahui sering bepergian ke luar negeri. Namun warga setempat tidak mengetahui negeri tujuan terduga pengikut ISIS itu.

http://news.okezone.com/read/2015/03/25/337/1124362/tangkap-pendukung-isis-polisi-langgar-ham

Rabu, 13 Agustus 2014 | 20:00 WIB

Kasus Udin Kedaluwarsa, Negara Melanggar HAM

Udin Bernas. Istimewa

TEMPO.CO, Yogyakarta - Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII),Eko Riyadi mengatakan negara terindikasi melakukan dua jenis pelanggaran hak asasi manusia (HAM) jika penanganan kasus pembunuhan wartawan Udin

benar-benar berhenti tanpa hasil.

Pertama, dia mengatakan, aparatur negara diduga kuat menggunakan kekuasaan untuk menghilangkan nyawa wartawan harian Bernas bernama Fuad Muhammad Syafrudin itu. Aparat hukum (polisi) juga terbukti telah berupaya merekayasa kasus Udin agar menjadi pidana biasa dengan motif perselingkuhan, bukan pemberitaan yang ditulis oleh Udin.

Pelanggaran kedua, Eko melanjutkan, selama 18 tahun berlalu, polisi membiarkan pelaku dan otak kejahatan pembunuhan Udin bebas tanpa menerima hukuman. Menurut Eko, apabila kasus Udin dinyatakan kedaluwarsa dan penyelidikannya dihentikan, berarti negara melakukan pembiaran terhadap kejahatan HAM. "Ketika negara melakukan pembiaran di kasus Udin sama juga terlibat pelanggaran HAM," katanya kepada pers di Yogyakarta, Rabu, 13 Agustus 2014.

Udin dipukul orang tak dikenal di halaman kediamannya hingga mengalami koma pada 13 Agustus 1996. Setelah tak sadarkan diri selama tiga hari akibat luka parah di kepala, Udin meninggal dunia pada 16 Agustus 1996. Belakangan pihak Kepolisian Daerah DIY melontarkan wacana status kedaluwarsa pada kasus ini karena telah berusia 18 tahun pada 16 Agustus 2014.

Menurut Eko, berdasar kajian lembaganya, ada beragam jenis pelanggaran HAM yang terjadi pada kasus pembunuhan Udin. Dengan demikian, kasus pembunuhan Udin tak hanya memuat delik pidana pembunuhan, tapi juga kejahatan kemanusiaan serius. "Kasus ini merupakan representasi tindakan (pemilik) kekuasaan dalam memberangus kebebasan pers," kata Eko.

Eko mengatakan ada sinyalemen kuat Udin dibunuh karena masalah pemberitaan sehingga layak disebut pemberangusan kebebasan pers. Dalam kasus ini, Eko menilai kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin oleh kovenan HAM turut dilanggar. "Sekaligus melanggar (prinsip) kebebasan warga negara untuk bersuara dan menyampaikan pikiran yang dijamin konstitusi," katanya.

Eko menambahkan, akibat turunannya, pemberangusan kebebasan pers pada kasus Udin sekaligus melanggar hak publik dalam mendapatkan informasi yang benar. Pers merupakan alat kontrol kekuasaan pemerintah sekaligus sarana bagi publik untuk mendapatkan ruang menyampaikan kritik kepada negara. "Bagi Indonesia yang multikultur, kebebasan pers penting pula karena sebagai wadah untuk perdebatan publik yang berlangsung dengan cara legal," kata Eko.

Karena itu, Eko menyatakan kasus Udin tidak patut mendapatkan status kedaluwarsa. Dia mendesak Kepolisian Daerah DIY segera merampungkan kasus ini dan menyerahkan pelaku atau otak kejahatannya ke pengadilan. "Kalau tidak, setiap tahun publik akan menagih janji yang sama ke polisi," ujarnya.

Dia menambahkan, kemandekan penanganan kasus Udin merupakan cermin belum tuntasnya reformasi dalam institusi kepolisian. Hingga sekarang, polisi kerap berkinerja buruk ketika menangani kasus-kasus pelanggaran yang bersifat struktural seperti korupsi dan sejenisnya.

Eko menilai ada tradisi buruk yang belum hilang dari institusi ini. Semangat solidaritas korps

masih belum bisa hilang meskipun reformasi kepolisian telah berjalan sejak institusi ini terpisah dari struktur TNI pada 2002. "Bisa jadi ada saudara lama (dari polisi) yang ada di lingkaran kasus Udin," ucapnya.

http://www.tempo.co/read/news/2014/08/13/063599382/Kasus-Udin-Kedaluwarsa-Negara-Melanggar-HAM

Menggugat Larangan BerjilbabREPUBLIKA.CO.ID, Oleh Budi Prasetyo Thursday, 13 June 2013, 11:01 WIB

Pihak kepolisian kembali menjadi sorotan kaum Muslimin. Bukan karena prestasinya mengungkap pelanggaran hukum, namun kali ini karena kontroversi pelarangan jilbab bagi polisi wanita (polwan). Kontoversi ini mencuat setelah ada laporan masuk ke MUI bahwa pihak kepolisian melarang penggunaan jilbab.

Kontroversi memanas ketika jawaban resmi Polri melalui Kabagpenum Polri Kombes Pol Agus Rianto, larangan jilbab semata-mata karena masalah anggaran. Banyak pihak mengecam kebijakan Polri ini, tidak saja kaum Muslim, tetapi juga Komnas HAM.

Polri sebagai representasi negara seharusnya menjujung tinggi nilai-nilai HAM. Tidak hanya itu, negara harus konsisten dengan UUD 1945 yang secara jelas mengatur tentang kebebasan seseorang untuk memeluk dan menjalankan agamanya.

Sebagai institusi penegak hukum, selayaknya Polri berdiri paling depan dalam penegakan hukum tersebut. Larangan berjilbab dalam konteks ini ada pengingkaran institusi ini terhadap penegakan UUD 1945 yang merupakan dasar berdirinya negara. Dalam masalah jilbab ini, Polri hendaknya harus segara mencabut larangan jilbab ini dan menghargai setiap bentuk kebebasan beragama yang dijamin oleh undang-undang. Wajib dilindungiDalam konteks HAM, sejatinya jilbab telah masuk pada forum internum (kebebasan internal). Setiap manusia berhak untuk bebas berpikir (thought), bersikap sesuai hati nurani (conscience), dan menganut suatu agama (religion) atau keyakinan (belief) pilihannya sendiri. Sudah menjadi keputusan universal bahwa hak-hak tersebut mutlak, yakni tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh siapa pun, kapan pun, dan dimana pun (non-derogable).

Jilbab menjadi bagian dari forum internum, sebab penggunaannya merupakan hasil dari sebuah pengembangan pemikiran dan penafsiran terhadap keyakinan yang dianut, yakni Islam. Dalam konteks HAM, hal itu harus dilindungi, sebagai sebuah bentuk penafsiran dan pemikiran.

Setiap orang juga bebas menjalankan agama atau keyakinannya dengan ibadah dan pengamalan (forum eksternum). Dari konteks ini, pembatasan menggunakan jilbab hanya boleh dilakukan berdasarkan hukum. Yakni, melindungi keamanan, kesehatan, atau hak-hak dan kebebasan yang mendasar.

Dari berita yang beredar di banyak media, pembuatan larangan jilbab di Prancis bukan karena alasan yang dibenarkan. Karena, memang tidak ada alasan pembenaran bagi Prancis untuk melarang penggunaan jilbab ini.

Tentunya, sebagai institusi negara, Polri harus bisa melakukan perlindungan (protect), pemenuhan (fulfill), dan menghormati (respect) terhadap HAM. Negara seringkali abai dalam kewajibannya melindungi, memenuhi, dan menghormati HAM.

Indonesia masih menjadi negara yang pemerintahannya menjadi salah satu pemerintahan yang masuk dalam daftar pelanggar HAM. Pelanggaran-pelanggaran HAM sering terjadi dan negara tidak mampu berbuat banyak terhadap kasus-kasus tersebut.

Seringkali pula negara bersikap ambigu dalam penegakan HAM, seperti halnya terhadap demokrasi. HAM dan demokrasi diperjuangkan ketika menguntungkan rezim. Tetapi, menjadi musuh saat HAM dan demokrasi tersebut mengancam eksistensi kekuasaan sebuah rezim. Tentunya, pemerintah sadar larangan penggunaan jilbab merupakan sebuah pelanggaran dan harus segera diakhiri. Stigma negatifStigmatisasi terhadap Islam yang seringkali digembar-gemborkan pihak tidak bertanggung jawab, telah membangun sebuah citra negatif terhadap keberadaan simbol-simbol Islam. Islam dilihat para penyebar kebencian sebagai sebuah ancaman nyata terhadap demokrasi dan HAM.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa tuntutan sebagian wilayah menggunakan Islam sebagai salah satu sumber hukumnya semakin banyak. Banyak daerah seakan berlomba-lomba untuk membuat perda syariah, perda yang lebih banyak mengatur tetang wilayah moral yang merujuk pada hukum Islam.

Islam kini diidentikkan dengan pria berjenggot dengan gamis dan celana komprang. Perempuannya berjilbab besar dengan busana muslim panjang, bahkan bercadar. Lebih menyeramkan lagi, Islam terstigma dengan terorisme.

Dalam opini yang dibangun selama ini, semua teroris adalah orang Islam. Orang-orang itu diperkenalkan menggunakan nama-nama Islam. Inilah wajah para Islam yang setiap saat disuguhkan kepada masyarakat. Dan, secara pelan-pelan stigma masyarakat tentang Islam ini terbentuk.

Di lain pihak, media selalu membumbui kekerasan yang terjadi dengan label Islam. Baik itu kekerasan antarormas maupun antaranggota masyarakat. Media lebih senang menampilkan simbol-simbol Islam yang dikenakan pelaku anarkisme menjadi konsumsi berita. Inilah yang menyebabkan Islam dipandang negatif.

Termasuk, pelarangan jilbab bagi anggota polwan. Apa pun dalihnya, ketika ada peraturan yang melarang penggunaan jilbab, maka itu berarti merupakan pelanggaran terhadap HAM. Semua lembaga, terutama institusi pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, harus benar-benar menjunjung tinggi UUD 1945 dengan memperhatikan HAM.

Untuk itulah, dibutuhkan sebuah kesepahaman baru untuk meluruskan kecurigaan-kecurigaan terhadap Islam. Semua pihak harus sama-sama menciptakan perdamaian, menghormati hak asasi manusia (HAM), dan, bagi umat Islam, hendaknya bisa menunjukkan Islam yang damai dan rahmatan lil alamin-nya. n  

Direktur Eksekutif The Hasyim Asy'ari Institute

Raskin Dihapus, Pemerintah Harus 'Tanggung Jawab' Stabilkan Harga BerasSenin, 17 November 2014, 14:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Pengamat pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Dr Totok Agung DH, menyebutkan penyaluran raskin (beras bagi warga miskin) yang dilaksanakan selama ini, sebenarnya tidak semata-mata untuk membantu warga miskin. Namun lebih penting dari itu, adalah menjaga stabilitas harga beras.

Karena itu, bila pemerintah akan mengganti penyaluran beras dengan uang dalam bentuk e-money bagi warga miskin, pemerintah tetap harus bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas harga beras. ''Pemerintah sudah menetapkan HPP (Harga Patokan Pemerintah). Sebagai konsekwensinya, pemerintah juga harus bertanggung jawab terhadap harga beras agar tidak anjlok di bawah HPP, dan juga melejit terlalu tinggi di atas HPP,'' jelas Totok Agung, Senin (17/11).

Dia mengakui, program raskin mestinya memang hanya bersifat sementara. Sama dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai), program ini seharusnya hanya dilaksanakan pada masa-masa darurat dimana warga miskin sangat membutuhkan bantuan pemerintah. Namun setelah masa darurat terlewati, maka program ini harus dihapuskan.

Namun dalam perkembangannya kemudian, program raskin tidak hanya berfungsi sebagai program bantuan bagi warga miskin. Namun juga sebagai salah satu mekanisme untuk menjaga stabilitas harga beras.

Dalam hal ini, Bulog yang melaksanakan fungsi sebagai stabilisator harga beras, menyerap hasil panen raya petani sehingga harga tidak anjlok terlalu jauh di bawah HPP. Sedangkan pada saat paceklik, harga beras tidak melambung terlalu tinggi karena tetap ada pasokan beras ke masyarakat melalui program raskin.

''Dengan demikian, petani akan tetap akan mendapat jaminan mengenai stabilitas harga beras. Pada saat panen raya petani bisa tetap menjual berasnya dengan harga wajar, dan pada saat paceklik harga beras tidak melambung terlalu tinggi,'' jelasnya.

Untuk itu, bila program raskin akan diganti dengan pembagian uang, Totok berpendapat pemerintah tetap harus memperhatikan kepentingan petani dan juga masyarakat secara keseluruhan.

''Komoditi beras tidak bisa begitu saja dilepas pada mekanisme pasar. Jangan sampai harga beras anjlok karena akan menyengsarakan petani. Namun jangan sampai pula harga beras melejit, karena akan menyengsarakan masyarakat, terutama masyarakat miskin yang selama ini mendapat jatah raskin,'' jelasnya.

Untuk itu, Totok menyatakan, keberadaan lembaga yang melaksanakan fungsi stabilitas harga beras seperti yang selama ini sudah dilaksanakan Bulog tetap harus dipertahankan. ''Lembaga ini tetap harus melakukan fungsi penyerapan pada saat produksi beras petani berlebih, dan melepaskan beras ke pasar pada saat ketersediaan beras di pasar menurun,'' katanya.

Reporter : Eko WidiyatmoRedaktur : Ichsan Emrald Alamsyah

Islamophobia di Eropa Barat dan Amerika Utara Tidak Ada Gunanya di Sangkal LagiREP | 16 February 2015 | 00:34

Hanya berselang tiga hari dari peristiwa penembakan di Chapel Hill, satu unit gedung Quba Islamic di Houston, Texas, Amerika Serikat, Ahad (15/2/2015) habis terbakar dilalap api. Disinyalir kebakaran disengaja oleh oknum tidak bertanggung jawab. Hal ini diungkapkan sendiri seorang putra Imam di lembaga Islam, Ahsan Zahid yang mengatakan pejabat dari Departemen pemadam kebakaran menemukan indikasi pembakaran sengaja.

Amerika sudah terjangkiti sikap intoleran sebagian kalangan masyarakat. Hal yang sama sudah dialami oleh minoritas Imigran dan Muslim di Eropa. Sebuah survei yang disponsori oleh Komisi Eropa pada Oktober 2010 dan hasilnya dirilis 26 November memperlihatkan sebagian

besar umat Muslim yang tinggal di negara-negara Uni Eropa (UE) mengalami diskriminasi. Survei dilakukan oleh Eurobarometer melalui telepon kepada 4.000 Muslim dewasa. Sebelumnya pada tahun 2005, sebuah studi oleh Pusat Pemantau Eropa, sebuah lembaga yang dibentuk UE, menemukan kalangan Muslim sering menjadi korban dari stereotip negatif termasuk dalam pemberitaan di media massa.

Bahkan Sekjen PBB Ban Ki Moon meminta Eropa untuk memperlihatkan lebih rasa toleransi bagi imigran terutama Muslim dalam pidato resminya menjelang pertemuan Parlemen Eropa di Strasbourg, Prancis. Tanpa ragu, Ban menuding semangat anti imigran di Eropa diarahkan ke agama Islam. Ban melihat, para imigran menderita luar biasa akibat pengangguran, diskriminasi, kesenjangan kesempatan di sekolah dan tempat bekerja.

Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Eropa sendiri melalui Komisionernya, Nils Muiznieks mengatakan komunitas Muslim Eropa menjadi objek kekerasan dan prasangka dari pemberlakuan UU diskriminatif. Kondisi membuat komunitas Muslim sulit berintergrasi ke dalam masyarakat Eropa. Muiznieks menambahkan anggota parlemen harus berhenti menarget kelompok agama dalam paket pembahasan UU atau kebijakan. Muiznieks, yang merupakan aktivis HAM asal Latvia, mengkritik kebijakan negara Eropa seperti Prancis dan Belgia yang lebih dulu memberlakukan UU diskriminatif. Beberapa negara Eropa lain meniru langkah Prancis dan Belgia.

Salah satu penyebab berkembangnya Islamophobia di Eropa berkaitan dengan pesatnya pertumbuhan Islam. Termasuk penduduk asli Eropa. Beberapa serangan terhadap Muslim maupun fasilitas keagamaan terjadi di berbagai negara seprti Jerman, Inggris, Perancis, Belanda, Norwegia, Denmark, dan Austria. Serangan diidasari oleh kebencian atau Islamophobia.

http://luar-negeri.kompasiana.com/2015/02/16/islamophobia-di-eropa-barat-dan-amerika-utara-tidak-ada-gunanya-di-sangkal-lagi-706954.html

Italia Luncurkan Undang Undang Anti-Islam?Selasa, 17 Maret 2015, 01:18 WIBReporter : c22Redaktur : Taufik Rachman

REPUBLIKA.CO.ID,ROMA -- Pemerintah Italia membuat peraturan baru perihal pendirian tempat ibadah bagi orang Muslim. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pencegahan kenaikan jumlah Muslim di Italia, yang ditargetkan lebih dari satu juta Muslim.

Menurut berita yang dilansir dari Onislam, Senin (16/3), pemerintah Italia mengajukan sebuah

hukum baru mengenai pendirian bangunan tempat ibadah. Hukum tersebut diperkenalkan oleh pemerintah Italia di Lombardy pada Januari lalu.Hukum baru ini dikenal dengan undang-undang anti-masjid. Pada undang-undang ini ditetapkan peraturan baru yang menyebutkan pembatasan pembangunan tempat ibadah.

Peraturan itu menyebutkan dengan lebih spesifikasi, siapa pun yang ingin mendirikan tempat ibadah bagi agama yang tidak diakui negara Italia secara resmi, maka negara akan melakukan pembatasan secara khusu. Pembatasan itu dilakukan mulai dari ukuran fasilitas parkir hingga luas keseluruhan bangunan.

Islam merupakan satu-satunya agama besar yang tidak diakui oleh Italia. Aturan baru itu mendiskriminasikan lebih dari satu juta Muslim Italia.

Undang-undang itu juga mengijinkan pejabat kota Lombardy untuk membuat referendum lokal, yang menyangkut pembangunan tempat ibadah baru di kota itu.

Kantor berita AFP melaporkan dalam menghadapi aksi protes terhadap sikap diskrimanitif ini pemerintah sayap kiri Italia telah mengambil langkah.

Perdana Menteri Matteo Renzi memutuskan untuk membawa aturan baru ini ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, Jumat (13/3).

Keputusan Matteo ini menimbulkan respon keras dari Matteo Slavini, seorang juru bicara dari sayap kanan pemerintah Italia. Slavini merupakan seorang politisi anti-Islam yang juga memimpin sayap kanan Northern League.

"Renzi dan Menteri Dalam Negeri Angelino Alfano--- mereka imam baru di sini," Tulis Slavini di halaman Facebook-nya.

Para kritikus mengatakan undang-undang itu melanggar konstitusi Italia. Undang-undang itu pasti akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Beberapa orang percaya Mahkamah Konstitusi Italia akan mencabut undang-undang diskriminatif ini. Dikarenakan undang-undang ini melanggar konstitusi negara pada beberapa alasan.

Menurut CIA World Factbook, Katolik Roma merupakan agama utama di Italia. Sekitar 80 persen penduduk Italia menyatakan dirinya sebagai Katolik Roma, atau sebagai pemeluk Kristen lain.

Italia memiliki jumlah Muslim sebanyak 1,7 juta orang, termasuk 20 ribu mualaf. Jumlah tersebut dikeluarkan oleh Istat, badan statistik nasional.

Sejak awal tahun 1980-an, Italia memberikan uang dari pajak yang mereka terima untuk agama-agama yang diakui pemerintah. Dana tersebut digunakan untuk pemeliharaan struktur agama, termasuk Yahudi dan kuil Budha, Gereja Yunani Ortodoks, dan Saksi jemaat Yehuwa. Tetapi

masjid tidak ada dalam daftar agama yang diakui pemerintah Italia.

Masjid Roma selesai dibangun pada tahun 1995. Pembangunan ini sebagai isyarat niat baik pemerintah untuk membantu mengurangi sejarah panjang permusuhan antara Katolik dan Muslim. Oleh karena itu, masjid ini merupakan satu-satunya bangunan agama Islam yang telah menerima pengakuan pemerintah dan dana dari pemerintah.

Sebuah jajak pendapat, Pew Research Center yang dirilis pada bulan Januari sebanyak 63 persen koresponden Italia mengatakan Muslim merupakan hal yang positif. Yunani berada pada urutan kedua dengan persentase sebesar 53 persen. Sementara mayoritas penduduk Prancis, Inggrisn dan Jerman melihat Muslim sebagai hal yang postif.

http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/03/17/nlbhjl-italia-luncurkan-undang-undang-antiislam

Diskriminatif, UU 'Anti-Masjid' Italia akan Ditinjau UlangMinggu, 15 Maret 2015, 08:25 WIBReporter : c 24Redaktur : Indah Wulandari

REPUBLIKA.CO.ID,ROMA -- Aturan pembatasan pembangunan masjid di Italia menuai protes karena dianggap mengintervensi terlalu dalam tentang pembangunan rumah ibadah bagi umat Islam.

Negara dengan jumlah Muslim mencapai satu juta orang tersebut telah menyosialisasikan peraturan tersebut pada Januari 2015  lalu di kawasan Lombardy yang mencakup ibukota Milan, wilayah yang paling padat penduduknya.

Peraturan baru itu disebut sebagai undang-undang "anti-masjid". Onislam mengutip bahwa undang-undang baru tersebut mengatur bahwa siapapun yang akan membangun tempat ibadah baru harus mengikuti peraturan. Mulai dari ukuran fasilitas parkir sampai dengan penampilan luar bangunan.

Undang-undang tersebut juga memberikan kewenangan kepada pejabat lokal Lombardy untuk mengmabil langkah-langkah tertentu terkait pengaturan tempat ibadah baru.

Peraturan tersebut pun menuai protes dari berbagai macam kalangan, karena dianggap

diskriminatif terhadap salah satu golongan. Kantor berita AFP melaporkan Perdana Menteri Matteo Renzi telah memutuskan untuk meninjau kembali aturan baru tersebut ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat (13/3) lalu.

Beberapa kritikus setempat mengatakan, undang-undang tersebut melanggar kostitusi negara Italia, Mahkamah Kostitusi setempat memiliki alasan untuk membatalkan undang-undang yang diskriminatif tersebut.

Menurut CIA World Factbook sekitar 80 persen dari populasi penduduk Italia beragama katolik Roma. Sedangkan Badan Statistik Nasional Italia Istat melangsir angka populasi Muslim sekitar 1,7 juta termasuk muallaf sebanyak 20 ribu orang.

http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/03/15/nl8by2-diskriminatif-uu-antimasjid-italia-akan-ditinjau-ulang

Diprotes, DKI Revisi Larangan Sepeda Motor di Jalan ThamrinYOLANDA RYAN ARMINDYA , Senin, 06 April 2015 | 04:13 WIB

TEMPO.CO , Jakarta:Pemerintah Provinsi DKI merevisi larangan sepeda motor melintas ruas Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Benjami Bukit beralasan revisi ini karena pemprov banyak mendapat protes soal aturan pelarangan sepeda motor.

"Berdasarkan hasil rapat pimpinan, kami akan mengakomodasi pengguna sepeda motor melintasi ruas jalan tersebut di atas pukul 23.00," kata dia saat dihubungi Tempo, Minggu, 5 April 2015.

Menurut dia, alasan lainnya adalah adanya gugatan dari beberapa pihak, salah satunya Indonesia Traffic Watch (ITW) ke Mahkamah Agung untuk permohonan pengujian materiil (judicial review) terhadap Peraturan Gubernur DKI No. 195 tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.

Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi Jakarta akhirnya menyetujui bahwa pembatasan motor hanya berlaku pada jam 06.00-23.00. "Jadi motor bebas lewat hingga pukul 05.00 di Jalan MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat," kata dia.

Atas keputusan ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2015 sebagai pengganti peraturan yang lama pada 18 Maret 2015. Benjamin mengatakan, peraturan itu baru diterima pada Jumat, 3 April 2014, sehingga revisi aturan tersebut baru mulai berlaku sejak Sabtu lalu.

Terkait evaluasi aturan yang diberlakukan sejak 17 Desember 2014 ini, dia mengatakan hingga saat ini jumlah pengendara motor yang kena tilang berkurang drastis.

Selain itu, lalu lintas dua ruas jalan tersebut jauh lebih tertata rapi dibandingkan saat awal peraturan ini dijalankan. Saat ini, klaimnya, semua sudah lebih bagus dan lebih tertib, tak ada masalah.

http://www.tempo.co/read/news/2015/04/06/083655509/Diprotes-DKI-Revisi-Larangan-Sepeda-Motor-di-Jalan-Thamrin

Begal Bikin Warga AnomiA Syalaby Ichsan , Jumat, 06 Maret 2015, 16:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Begal sudah mengancam rasa aman warga. Tak hanya di Ibu kota, pencurian dengan tindak kekerasan ini terjadi di daerah-daerah. Warga yang marah pun bertindak anarki. Di Jalan Masjid Baiturrahman, Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, aksi begal menuai balas yang nahas. Komplotan pelaku kejahatan membegal pasangan pengendara sepeda motor, Wahyu dan Sri, pada Selasa (24/2) dini hari WIB.

Sri berhasil melakukan perlawanan dengan menarik samurai yang dipegang Hendriansyah hingga pelaku terjatuh dari sepeda motor. Mengetahui adanya begal, massa mengeroyok dan membakar Hendriansyah hingga tewas. Di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, begal beraksi pada Senin (1/3) sekitar pukul 08.30 WIB. Aksi itu terjadi di sekitar perlintasan kereta api Volvo yang masih ramai. Korban yang melintasi rel kereta dipepet empat pria yang menaiki dua skuter matik.

Para pelaku sempat menodong korban dengan sebilah golok. Mereka kemudian merebut tas milik korban. Korban lalu berteriak meminta pertolongan. Pelaku yang diketahui bernama Cecep Saidin (35 tahun), warga Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur, itu dihajar hingga kondisinya kritis. Pelaku tewas saat sampai di RS Polri Kramat Jati.

Kriminolog Universitas Indonesia, Yogo Tri Hendarto, menilai masyarakat saat ini sedang dalam kondisi anomi. Sebuah perilaku apatis terhadap sistem. Mereka tak lagi percaya dengan sistem hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum tak lagi diyakini sebagai pelindung dan pengayom karena mereka dinilai selalu mengabaikan masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

“Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat akhirnya memakai hukum jalanan untuk menghakimi pelaku pembegalan motor,” ujar Yogo. Lambannya pengungkapan kasus pembegalan juga menjadi salah satu faktor. Hukuman membakar pelaku kejahatan dinilai mampu memberikan efek jera bagi para pelaku pembegalan lainnya. Yogo menambahkan, masyarakat yang dalam kondisi anomi itu juga didukung dengan perasaan marah dan perilaku kolektif. Keduanya lahir dari kondisi psikologis yang sama selaku korban pembegalan.

Dia menjelaskan beberapa faktor yang memengaruhi orang menjadi pelaku pembegalan. Faktor ekonomi jelas menjadi alasan mendasar terjadinya pembegalan. Sepeda motor adalah benda yang mudah untuk dijual dan memiliki putaran penjualan yang cepat. Hampir semua orang saat ini membutuhkan kendaraan bermotor ini.

Saat ini terjadi pergeseran motif pencurian kendaraan bermotor, dari mencuri dengan cara konvensional menjadi dengan cara pembegalan. Cara yang kedua ini memiliki perencanaan yang lebih matang ketimbang pencurian dengan cara konvensional. Melalui pembegalan, pelaku mempunyai kuasa lebih dari korban, dengan mengancam bahkan menghabiskan nyawa. “Tindakan pembegalan juga untuk menghapus jejak, cara yang cepat dan terencana,” kata dosen Jurusan Krimonologi UI ini.

Wakapolri Komjen Badrodin Haiti mengatakan, kasus perampasan motor sejak dulu juga sudah terjadi di Jakarta dan wilayah lainnya. Hanya, kata Badrodin, saat ini diberitakan secara masif sehingga seolah-olah situasinya darurat dan meresahkan masyarakat. “Padahal, dari data menunjukkan kinerja Polri yang tidak buruk,” kata Badrodin kepada Republika, Ahad (1/3).

Ia memaparkan, pada Januari dan Februari 2015, terdapat 48 kasus perampasan motor di wilayah Polda Metro Jaya yang ditangani. Sebanyak 29 orang ditangkap dan tujuh pelaku di antaranya meninggal. Kapolda Metro Jaya Irjen Unggung Cahyono menilai, para penadah merupakan penyebab utama maraknya aksi pembegalan motor. Kapolda menyatakan itu ketika menanggapi aksi Polresta Depok menggerebek tempat penjualan suku cadang dan onderdil yang diduga hasil curian dan pembegalan di Kampung Sasak Panjang dan Kampung Bulu, perbatasan Kota Depok dengan Kabupaten Bogor, Sabtu (28/2) malam.

Banyaknya remaja yang bergabung dalam komplotan begal menarik perhatian pemerintah. Terlebih, gim online yang marak dengan kekerasan dinilai memengaruhi mentalitas para remaja. Menteri Kebudayan, Pendidikan Dasar, dan Menengah Anies Baswedan mengakui bahwa ada yang salah dengan sistem pendidikan yang berlaku selama ini.

Anies menilai, seluruh pihak, baik di sekolah maupun keluarga, harus merespons secara cepat gejala anak-anak yang melakukan tindak kekerasan, termasuk di dalamnya pembegalan. “Kita harus me-review semua yang menjadi permainan anak-anak. Di sekolah juga harus dipantau, ada atau tidak gejala anak-anak melakukan kekerasan,” kata Anies seusai melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (2/3).

Dengan demikian, pihak sekolah, melalui bimbingan konseling di sekolah, serta kepala sekolah dituntut mampu mendeteksi dan mencegah aksi kekerasan anak didiknya. Anies juga berencana mengundang sejumlah pakar, siswa, dan orang tua guna membahas maraknya pembegalan akhir-akhir ini. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, aksi pembegalan ada yang melibatkan remaja berusia sekitar 15 tahun. Wapres mengklaim, aksi begal biasanya dimulai dari perilaku bullying yang dilakukan siswa senior kepada junior mereka.

http://www.republika.co.id/berita/koran/fokus-publik/15/03/06/nksaa3-begal-bikin-warga-anomi

Abaikan Banjir, Ahok Sebut Warga Langgar HAM Angkasa YudhistiraJurnalis

Jum'at, 23 Januari 2015 - 13:50 wib

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, (Ahok) kerap kali dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terutama yang berhubungan dengan penertiban permukiman liar. Namun, kini giliran mantan Bupati Belitung Timur itu yang menuding warganya melakukan pelanggaran HAM karena abai pada banjir yang menggenangi Ibu Kota.

"Banjir melanggar HAM orang enggak? Menurut saya kalau biarkan banjir itu melanggar HAM. HAM rakyat dilanggar kalau banjir," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (23/1/2015).

Ahok mengatakan, salah satu penyebab banjir yang masih terjadi di Jakarta karena banyak rumah liar yang berada di bantaran sungai. Ia pun menegaskan, bangunan-bangunan tersebut harus dibongkar.

Rumah susun, adalah tempat yang disediakan Ahok bagi para warga Jakarta yang rumahnya terkena imbas pembongkaran nantinya.

"Kalau ingin mengatasi banjir ya tolong jangan tinggal di atas sungai," tandasnya.

http://news.okezone.com/read/2015/01/23/338/1096149/abaikan-banjir-ahok-sebut-warga-langgar-ham

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAM

Mulai Hari ini Polisi Perempuan Boleh Memakai Jilbab hesti – detikNews Rabu, 25/03/2015 17:28 WIB

Jakarta - Mabes Polri secara resmi mengakomodasi keinginan anggotanya maupun PNS yang bekerja di lingkungan Polri untuk berhijab. Kini para polwan sudah boleh mengenakan jilbab tanpa ada halangan lagi mulai hari ini.

Dalam pengumuman yang terdapat dalam laman humas.polri.go.id aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Kapolri Nomor : 245/III/2015 tanggal 25 Maret 2015, tentang perubahan atas sebagian surat keputusan Kapolri Nopol : SKEP/702/X/2005 tanggal 30 September 2006 tentang sebutan penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri.

Berikut ini isi gubahan surat keputusan yang ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti:

Isi gubahannya:

1. a) PenggunaPolwan Polda Aceh tetap menggunakan jilbab dan bagi polwan muslimah lainnya yang berkeinginan memakai jilbab dapat menggunakan jilbab sesuai ketentuan yang berlaku.

b.Tutup kepala:1) jilbab model tunggal polos atau tanpa emblem2) jilbab warna coklat tua polisi digunakan pada pakaian dinas warna coklat dan PDL II loreng

brimob3) jilbab warna abu-abu digunakan pada PD musik gabungan4) jilbab warna hitam polos digunakan pada pakaian dinas selain angka 2 dan 35) jilbab pada pakaian olahraga disesuaikan dengan warna celana training, dan6) bagi staf reskrim, intelkam dan paminal untuk warna jilbab disesuaikan dengan warna celana

c. tutup badanPolwan berjilbab menggunakan celana panjang

d.Tutup kakibagi polwan berjilbab wajib menggunakan:1)sepatu dinas ankleboots warna hitam dengan kaus kaki warna hitam digunakan pada pakaian dinas polwan2)sepatu dinas ankleboots warna putih dengan kaus kaki warna putih digunakan pada PD musik gabungan3)sepatu dinas lapangan warna hitam dengan kaus kaki hitam digunakan pada PDP Danup-I, PDL-II Two Tone, PDL-II Loreng Brimob, PDL-II Hitam Brimob, PD CRT dan PD Misi PBB4)Sepatu dinas tunggang digunakan pada PDL-II Patwal Roda Dua dan PD Joki5)Sepatu dinas safety shoes digunakan pada PD Nautika dan PD Teknika

http://news.detik.com/read/2015/03/25/172823/2869556/10/mulai-hari-ini-polisi-perempuan-boleh-memakai-jilbab

POLWAN BERJILBAB, KONSTITUSI, DAN HAM

Oleh:

Mei Susanto, S.H., M.H.

Presidium Asosiasi Sarjana Hukum Tata Negara (ASHTN) Indonesia

Belum diperbolehkannya Polisi Wanita (Polwan) menggunakan jilbab menjadi sorotan publik yang luas. Tak bisa dipungkiri, Kepolisian yang sempat memberikan angin segar melalui Kapolri Jend. Sutarman dengan memberi izin secara lisan kepada Polwan untuk dapat berjilbab, namun tiba-tiba saja dibatalkan oleh Wakapolri Komjen Pol. Oegroseno melalui telegram rahasia kepada Kepolisian di daerah. Pembatalan tersebut, seolah-olah menunjukkan institusi Kepolisian belum siap memberikan jaminan kebebasan beragama bagi aparatnya. Ini menjadi rangkaian catatan “negatif” kalau tidak boleh dibilang “buruk” bagi Korps Bayangkhara dalam memenuhi amanah Konstitusi dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam UUD 1945.

Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia

Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan dua istilah yang satu sama lain memiliki keterkaitan yang erat. Konstitusionalisme merupakan paham yang lahir dari perjuangan terhadap kekuasaan absolut dan otoriter yang menindas hak-hak manusia. Karenanya, paham ini berisi gagasan mengenai pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Seperti dikemukakan oleh C.J. Friedrich "consti tutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action". Menurut Sri Sumantri konstitusi berisi 3 hal pokok, (i) jaminan terhadap Ham dan warga negara, (ii) susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, (iii) pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan. Sebagai negara yang menganut paham konstitusionalisme, Indonesia telah memasukkan hal-hal pokok tersebut kedalam UUD 1945, termasuk didalam Hak Asasi Manusia.

Derogable Rights dan Non Derogable Rights

Dalam perkembangan ilmu mengenai hak asasi manusia (HAM), terutama

dengan adanya ICCPR (International Convenant on Civil and Political Rights) dikenal

istilah derogable rights dan non-derogable rights. Ifdhal Kasim menyebutkan non-

derogable rights yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi

pemenuhannya oleh negara-negara yang pihak dalam ICCPR (International

Convenant on Civil and Political Rights). Walaupun dalam keadaan darurat

sekalipun. Hak-hak yang termasuk ke dalam jenis ini adalah : (i) hak atas hidup

(rights to life); (ii) hak bebas dari penyiksaan (rights to be free from torture); (iii)

hak bebas dari perbudakan (rights to be free from slavery); (iv) hak bebas dari

penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); (v) hak bebas dari

pemidanaan yang berlaku surut; (vi) hak sebagai subjek hukum; dan (vii) hak atas

kebebasan berpikir, kenyakinan dan agama. Negara-negara Pihak yang melakukan

pelanggaran terhadap hak-hak dalam jenis ini, seringkali akan mendapat kecaman

sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia (gross

violation of human rights).

Sementara itu, derogable rights adalah hak-hak yang boleh dikurangi atau

dibatasi pemenuhannya oleh Negara-negara Pihak dalam ICPPR. Hak dan

kebebasan yang termasuk dalam jenis ini adalah : (i) hak atas kebebasan

berkumpul secara damai; (ii) hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk

dan menjadi anggota serikat buruh; dan (iii) hak atas kebebasan menyatakan

pendapat atau berekpresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan

memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas

(baik melalui lisan atau tilisan).

Non-derogable rights demikian dirumuskan dalam Perubahan UUD 1945 Pasal

28 I ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak

disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk

tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang

tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”. Sebelum non-derogable rights

dirumuskan dalam UUD 1945, sudah ditegaskan pula di dalam Tap MPR No.

XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 7 dan UU No. 39 Tahun 199 Pasal 4

dengan bunyi yang sama.

Dengan demikian, maka hak berjilbab bagi seorang muslimah termasuk

Polwan merupakan bagian dari hak beragama, termasuk kedalam kategori non-

derogable rights yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Untuk itu,

pelarangan jilbab bagi Polwan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius hak

asasi manusia (gross violation of human rights). Tidak mengherankan apabila kita

menemukan Polwan-Polwan di negara-negara Eropa yang muslimah menggunakan

jilbab, karena pelarangan terhadap hal tersebut akan dapat dikatakan sebagai

negara yang melakukan gross violation of human rights kecuali untuk negara

sekuler.

Jalan Keluar

Tidak adanya ruang bagi Polri untuk melarang Polwan berjilbab baik dari

perspektif konstitusi UUD 1945 dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, seharusnya

direspon dengan cepat oleh Pimpinan Kepolisian, bukan malah mengeluarkan

kebijakan yang saling bertentangan. Kapolri sudah seyogyanya segera

mengeluarkan Peraturan Kapolri (Perkap) mengenai Polwan berjilbab ini, tanpa

harus banyak melakukan pertimbangan yang kurang masuk akal, mulai dari

pembuatan pengkajian sampai studi banding ke luar negeri. Padahal Polwan di Aceh

yang sudah berjilbab dapat dijadikan acuan, sehingga tidaklah sulit sebenarnya

untuk membuat Perkap tersebut.

Ketiadaan anggaran yang menjadi alasan penundaan kebijakan Polwan

berjilbab, bukanlah alasan yang rasional. Kapolri memang baru dapat mengajukan

anggaran melalui R-APBNP 2014, namun bukan berarti Polwan yang berjilbab harus

dilarang. Karena pelarangan ini justru semakin membuat pelanggaran yang serius

terhadap hak-hak polwan. Untuk itu, Kapolri cukup mengeluarkan Perkap, yang

didalamnya terdapat peraturan peralihan, dimana selama belum ada anggarannya,

Polwan diperbolehkan menggunakan jilbab dengan syarat sesuai dengan Perkap

yang ada. Toh, banyak Polwan yang berinisiatif menggunakan anggaran pribadi.

Bahkan, bila perlu masyarakat muslim pun pasti siap menyumbang jilbab bagi para

Polwan ini.

Melalui jalan ini, kita tentu berharap agar institusi penegak hukum ini dapat

lebih dulu menjalankan amanat konstitusi UUD 1945 terhadap internal mereka.

Bagaimana mungkin mereka dapat menegakkan hukum dan melindungi hak asasi

manusia bagi warga negara, apabila mereka sendiri telah melanggarnya untuk

internal mereka.

Jumat, 27/03/2015 09:38 WIB

Komnas HAM Apresiasi Polri yang Izinkan Polwan Berjilbab Fajar Pratama - detikNews

Jakarta - Polri mengeluarkan kebijakan, membolehkan para Polwan untuk mengenakan jilbab. Kebijakan Polri ini mendapatkan apresiasi dari Komnas HAM.

"Komnas HAM sungguh mengapresiasi Polri yang telah menunaikan kewajiban negara dalam pemenuhan hak-hak dasar konstitusional warga negara, khususnya hak-hak kaum

perempuan/Polwan yang ingin mengamalkan agamanya," kata komisioner Komnas HAM Maneger Nasution, dalam pernyataannya, Jumat (27/3/2015).

Langkah Polri itu sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang ada yakni dalam pasal 28 dan 29 UUD 45 serta UU 39/1999 tentang HAM. Dalam perspektif HAM, kata Maneger, pemenuhan HAM bagi semua warga negara itu adalah utamanya kewajiban negara.

"Sekedar menyegarkan ingatan publik, bawa pihak yang paling banyak diadukan masyarakat kepada Komnas HAM (2014) sebagai yang diduga pelanggar HAM adalah Polri," kata Maneger.

"Sekali lagi, Komnas HAM sungguh mengapresiasi keputusan Polri dalam memenuhi HAM warganya (polwan). Ini penting utk memperlihatkan political will negara, khususnya polri. Semoga ini pertanda cuaca baik pembangunan trust masyarakat kepada Polri dan pada akhirnya dapat menghadirkan keyakinan publik bahwa negara/polri serius menegakkan HAM di negeri ini, dimulai dari sendiri, memenuhi HAM warganya/polwan sendiri," sambungnya.

Menurut Maneger, Peraturan Kapolri itu menjadi perlu ditindaklanjuti oleh Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah berkaitan dengan pakaian dinas yang dapat memberikan kebebasan bagi perempuan untuk melaksanakan tuntunan agama.

"Perkap itu perlu dicontoh. Untuk menyelesaikan banyak hal, ada baiknya Presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi Indonesia, dalam sistem presidensial, untuk mengambil tanggung jawab dengan menerbitkan semacam PP yang berkaitan tentang ketentuan pakaian kerja/dinas bagi polwan/tni-wanita, ans/pns, sekolah, rumah sakit dan lain-lain yang berkaitan dengan simbol-simbol dan identitas keagamaan dan kultural. Perkap Polri itu laik diapresiasi dan dicontoh," kata Maneger.

http://news.detik.com/read/2015/03/27/093852/2871131/10/komnas-ham-apresiasi-polri-yang-izinkan-polwan-berjilbab?nd772204btr

Akademisi : Hukuman Mati Bagian dari Penegakan HAM

Editor: Annisa Nurfitriyani Rubrik Hukum 08 Maret 2015 11:11:00 WIB

WE Online, Surabaya-Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Narotama (Unnar) Surabaya Rusdianto Sesung berpendapat hukuman mati tidak melanggar HAM, bahkan hukuman mati itu juga merupakan bagian dari penegakan HAM.

"Para pegiat HAM seringkali melihat hak hidup itu pada pelaku kejahatan, padahal korban kejahatan juga memiliki hak hidup," kata kandidat doktor pada Universitas Airlangga (Unair), di

Surabaya, Minggu (8/3/2015)

Kandidat doktor ilmu hukum tata negara pada Unair itu mengemukakan hal itu menanggapi pro-kontra hukuman mati yang dijatuhkan pemerintah Indonesia terhadap sejumlah terpidana narkoba dari negara lain.

"Pro-kontra hukuman mati itu tidak terlepas dari adanya perbedaan pandangan terhadap implementasi Universal Declaration of Human Rights (UDHR 1948) di Indonesia," katanya.

Menurut dia, sebagian pegiat HAM menyatakan bahwa sebagai sebuah negara hukum yang telah meratifikasi UDHR 1948, maka kewajiban Indonesia untuk tunduk terhadap UDHR yang menjunjung tinggi hak hidup manusia.

"Hak hidup merupakan hak asasi yang dimiliki oleh semua manusia, namun dalam praktiknya, hak hidup ini seringkali disempitkan maknanya," katanya.

Para pegiat HAM, katanya, hanya menafsirkan bahwa hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi hanya terhadap manusia "jahat" (terpidana) atau yang diduga jahat (tersangka atau terdakwa).

"Hampir tidak pernah didiskusikan bahwa 'korban kejahatan' juga memiliki hak untuk hidup, namun oleh para 'penjahat', hak hidup para korban kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia tidak pernah diperbincangkan," katanya.

Buktinya, pro-kontra penghilangan hak hidup itu baru muncul jika negara akan menghukum mati seorang "penjahat" yang telah menghilangkan hak hidup orang lain.

"Hampir tidak pernah diperdebatkan mengenai korban yang ditimbulkan oleh penjahat bersangkutan, sehingga penjahat tersebut layak dihilangkan nyawanya," katanya.

Oleh karena itu, UDHR 1948 dengan sistem hukuman mati yang masih diadopsi Indonesia itu tidak perlu dipertentangkan, karena Indonesia juga mengakui adanya kewajiban asasi, selain hak asasi.

"Kewajiban asasi manusia memiliki kedudukan yang sama dengan hak asasi manusia. Dimana ada hak, maka di situ pula ada kewajiban, begitu juga sebaliknya," katanya.

Apalagi, pengakuan kewajiban asasi secara universal juga telah dituangkan dalam Universal Declaration of Human Responsibilities (UDHR) pada 1 September 1997. Indonesia sendiri mencantumkan kewajiban asasi itu dalam Pasal 28-J UUD 1945.

"Salah satu makna dari UDHR 1997 adalah adanya pengakuan terhadap kewajiban setiap orang untuk menghormati hak orang lain, termasuk pengembalian hak para korban kejahatan. Islam sendiri mengakui kewajiban asasi itu dalam hukum qishash," katanya.

Dalam ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD Tahun 1945 dengan jelas disebutkan bahwa

pelaksanaan hak asasi wajib menghormati hak asasi orang lain. Tujuan penghormatan atau kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain tersebut ialah untuk menciptakan tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Dapat dibayangkan bagaimana keadaan ketertiban suatu negara atau bangsa jika dalam pelaksanaan hak asasi tidak dibatasi dengan adanya kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Oleh karena itu, penghormatan terhadap hak asasi orang lain merupakan bagian dari penegakan HAM itu sendiri," katanya. (Ant)

Editor: Annisa Nurfitriyani

http://wartaekonomi.co.id/read/2015/03/08/48356/akademisi--hukuman-mati-bagian-dari-penegakan-ham.html