CATATAN: Kemudian klik MENAFSIR KONSTITUSI ...
15
MENAFSIR KONSTITUSI: MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI KONSTITUSIONALITAS NORMA HUKUM UNDANG-UNDANG KEGIATAN BEDAH BUKU DALAM RANGKAIAN PEKAN KONSTITUSI TAHUN 2019 DENGAN TEMA “MEMBUMIKAN KONSTITUSI UNTUK PENGUATAN ANAK BANGSA CINTA TANAH AIR” DISELENGGARAKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI JUMAT NOPEMBER 2019 GEDE MARHAENDRA WIJA ATMAJA Bedah buku
Transcript of CATATAN: Kemudian klik MENAFSIR KONSTITUSI ...
CATATAN:Untukmengubahgambar di slideini, pilihgambar, laluhapus.Kemudian klikikon Gambardalamplaceholderuntukmenyisipkangambar Andasendiri.
MENAFSIR KONSTITUSI:MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI
KONSTITUSIONALITAS NORMA HUKUMUNDANG-UNDANG
KEGIATAN BEDAH BUKU DALAM RANGKAIAN PEKANKONSTITUSI TAHUN 2019 DENGAN TEMA “MEMBUMIKAN
KONSTITUSI UNTUK PENGUATAN ANAK BANGSA CINTA TANAHAIR” DISELENGGARAKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
UDAYANA DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSIJUMAT NOPEMBER 2019
GEDE MARHAENDRA WIJA ATMAJA
Bedah buku
DESKRIPSI BUKU YANG DIBEDAH
Gede Marhaendra Wija Atmaja | 2019 2
Xiv, 152 hlm, 23 cmCetakan ke-1,
Agustus 2019.Hak cipta 2019
pada penulis. ISBN ...
Mohammad Mahrus Ali. 2019.Tafsir Konstitusi: MengujiKonstitusionalitas dan LegalitasNorma (Depok: Rajawali Press).Kata Pengantar Prof. Dr.
Ni’matul Huda,S.H.,M.Hum(Guru Besar Hukum TataNegara Universitas IslamIndonesia).
ANATOMI BUKU
Gede Marhaendra Wija Atmaja | 2019 3
JUDUL Tafsir Konstitusi: Menguji Konstitusionalitas dan LegalitasNorma
BAB 1 Pendahuluan
2 Konsepsi Negara Hukum Demokratis3 Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Norma Hukum4 Pengujian Norma Konkret dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi5 Kedudukan Norma Konkret dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi6 Penutup
APA ITU TAFSIR KONSTITUSI
Gede Marhaendra Wija Atmaja | 2019 4
Berkenaan dengan hukum ketatanegaraan,pengertian tafsir atau penafsiran secara umumberkenaan dengan suatu proses untuk memahamidan dan mengungkapkan makna dari suatu tekshukum yang otoritatif, yakni konstitusi atau UUDbeserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
Dalam perkembangan mutakhir, penafsirankonstitusi merupakan aktivitas judicial reviewyang dilakukan oleh Mahkamah Agung atauMahkamah Konstitusi.
(Aidul Fitriciada Azhari 2017: 124).
Tidak ditemukanmakna TafsirKonstitusi.
Yang bisadipahami, TafsirKonstitusidilakukan melaluipengujiankonstitusionalitas(dan legalitas,menurut penulis)norma hukum.
PENGUJIAN NORMA HUKUM
Gede Marhaendra Wija Atmaja | 2019 5
tiga macam norma hukum yang dapatdiuji, yaitu: keputusan normatif yang berisi dan
bersifat pengaturan (regeling); keputusan normatif yang berisi dan
bersifat penetapan administratif(beschikking);
keputusan normatif yang berisi danbersifat penghakiman (jugdment) yangbiasa disebut vonis.
Vonis dan beschikking selalu bersifatindividual konkrit, ...
(Huda 2011: 23, yang merujuk Asshiddiqie).
3 norma hukum u: keputusan normatif yang
mengatur (regeling) dan bersifatgeneral and abstract;
keputusan normatif yangmengandung penetapanadministratif (beschikking)bersifat individual and concretenorm;
keputusan normatif yang bersifatpenghakiman ( judgement)merupakan general andabstracct norm disebut vonis.
(Ali 2019: 1)
KONSTITUSIONALITAS DAN LEGALITAS NORMA
Gede Marhaendra Wija Atmaja | 2019 6
Dikaitkan dengan judul,”Tafsir Konstitusi: MengujiKonstitusionalitas danLegalitas Norma”,memberikan tanda bukuyang dibedah membicarakanpengujian konstitusionalitasnorma oleh MK danpengujian legalitas normaoleh MA.
Apa memang demikian?,ternyata tidak!
pengujian konstitusionalitas (oleh MK)haruslah dibedakan dari pengujianlegalitas (oleh MA).
Kewenangan konstitusionalitas MKdalam memeriksa, mengadili, danmemutus perkara pengujian UUterhadap UUD adalah mengenaikonstitusionalitas norma.
Otoritas MK berada dalam ranahpengujian norma abstrak, bukanpengujian implementasi norma (kasuskonkret).
(Ali 2019: 3-4).
DUA PERMASALAHAN TAMA
Gede Marhaendra Wija Atmaja | 2019 7
Berbicara tentang normakonkret adalah berbicaramengenai: keputusannormatif yang mengandungpenetapan administratif(beschikking) bersifatindividual and concretenorm;
penetapan administratifbukanlah kompetensi MK,melainkan Peratun yangberada di lingkungan MA.
Dua permasalahan utama yangdibahas:1. Bagaimana kedudukan norma
konkret dalam pengujian UUterhadap UUD 1945?
2. Bagaimana akibat hukumpengujian norma konkretdalam putusan pengujian UUterhadap UUD 1945.
(Ali 2019: 7).
NORMA KONKRIT = IMPLEMENTASI NORMA?
Gede Marhaendra Wija Atmaja | 2019 8
Dalam hal norma konkrit didiajukan dalam perkarapengujian UU terhadap UUD1945, maka yang pentingdibahas adalahpertimbangan MKmenerimanya sebagaiperkara pengujian UUterhadap UUD 1945.
Apa karena pertimbangankeadilan dan/ataukemanfaatan?
Dalam hal norma konkrit itudimaknai sebaia implementasinorma, maka perlu pembedaanatas: implementasi norma UU ke
dalam PP (Pasal 12 UU P3)dan Perpres (Pasal 13 UU P3).
pelaksanaan UU denganKTUN (KAP)
Keduanya bukanlah kompetensiMK.
BAHAN BACAAN
Gede Marhaendra Wija Atmaja | 2019 9
Ali, Mohammad Mahrus. 2019. Tafsir Konstitusi: MengujiKonstitusionalitas dan Legalitas Norma (Depok: Rajawali Press).Azhari, Aidul Fitriciada. 2017. Tafsir Konstitusi: Pergulatan
Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing).Huda, Ni’matul. 2011. Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi (Yogyakarta: FH UII Press).
SUKSEME | TERIMAKASIH
Toshiba
Line
Toshiba
Line
Toshiba
Line
