Contoh Kontrak Kerja Sama

PERJANJIAN KONTRAKBUKU PINTAR MEMBUAT213

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA MAINTENANCE

Pada hari Jumat, tanggal Sebelas, bulan Desember, tahun Duaribu Sembilan, bertempat di Kantor Pihak Kedua, telah di-sepakati suatu Perjanjian Kerja Sama oleh dan di antara Para Pihak yang tersebut di bawah ini:

Nama : Izza PemazJabatan : ManagerAlamat : Jl. Kebon Sirih no. 15, Jakarta BaratDalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORZA

yang berkedudukan di Jl. Majapahit no. 5, Jakarta, yang se-lanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : Ade PuteaJabatan : ManagerAlamat : Jl. Dermaga V no. 18, JakartaDalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Rajawali

yang berkedudukan di Jl. Adhipati no. 23, Jakarta, yang se-lanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua.

Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pihak Pertama memberikan pekerjaan, dan Pihak Kedua menerima pekerjaan tesebut.

Kedua belah pihak sepakat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Maintenance ini dengan syarat-syarat dan ketentuan di bawah ini:

Pasal 11. Pihak Kedua berkewajiban penuh dalam hal pengembang-

an Banking Smart System dan menyediakan semua fasilitas

65

PERJANJIAN KONTRAKBUKU PINTAR MEMBUAT 214

yang diperlukan Pihak Pertama untuk pertumbuhan bisnis.2. Pihak Kedua wajib membantu implementasi sistem yang

telah dikembangkan dalam bentuk support buku panduan dan training.

3. Pihak Kedua bertanggung jawab atas kelancaran Banking Smart System. Tanggung jawab ini berupa bantuan (support) pemecahan masalah yang terjadi, yang berupa: Help Desk, Data Support dan kunjungan langsung.

4. Help Desk: Pihak Kedua bersedia melayani pertanyaan atau permintaan penjelasan dari Pihak Pertama baik melalui telepon maupun tatap langsung.

5. Data Support: Jika penanganan masalah melalui telepon ti-dak berhasil, maka Pihak Kedua dengan persetujuan dari Pihak Pertama dapat meminta data berupa hard file maupun soft file.

6. Kunjungan Langsung: Jika penanganan masalah melalui Help Desk (telepon support) atau data support tidak berhasil, maka Pihak Kedua atau pihak yang terafiliasi dengan Pihak Kedua wajib melakukan kunjungan penanganan masalahke Pihak Pertama dalam waktu 1 x 24 jam.

Pasal 21. Pihak Kedua tidak bertanggung jawab terhadap laporan-

laporan atau angka-angka yang berkaitan dengan keuangan Pihak Kedua.

2. Pihak Kedua tidak bertanggung jawab terhadap komputer dan peralatan pendukung yang digunakan oleh Pihak Ke-dua, dan perangkat tersebut disediakan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

3. System operation dan software pendukung yang diperlukan oleh Banking Smart System sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Pihak Pertama dan tidak menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 31. Jangka waktu kerja sama ini adalah 1 (satu) tahun sejak

tanggal surat Perjanjian ini ditandatangani, yaitu tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir tanggal 31 Desember 2010.


2. Atas kerja sama ini, Pihak Kedua berhak mendapat im-balan sebesar Rp 50.000.000 (Limapuluh juta Rupiah), per tahun dibagi dua belas dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 41. Dalam hal pengelolaan kantor kas atau kantor cabang,

Pihak Kedua tidak akan mendapatkan imbalan berupa biaya instalasi dan training, tetapi hanya mendapat biaya maintenance.

2. Masa garansi tetap dalam jangka waktu satu tahun, dan un-tuk perjanjian kontrak maintenance akan dilakukan setelah masa garansi berakhir atau tahun berikutnya.

3. Besar biaya maintenace untuk setiap kantor cabang atau kantor kas akan disesuaikan dengan kantor pusat.

Pasal 61. Force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah

suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagal-kan terlaksananya perjanjian ini seperti bencana alam, epi-demik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia.

2. Terhadap pembatalan akibat force majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sepakat menanggung kerugiannya masing-masing.

Pasal 71. Dalam hal terjadinya sengketa dalam pelaksanaan dan atau

penafsiran Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesai-kannya secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik.

2. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan mengambil domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pasal 8Demikian Perjanjian ini dibuat serta ditandatangani oleh


kedua belah pihak tersebut di bagian awal Perjanjian serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang keduanya mempunyai ketentuan hukum sama.

Dibuat di : JakartaPada tanggal : 11-12-2009

Pihak Pertama Pihak Kedua

Izza Pemaz Ade Putea

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMABALAI PENGOBATAN

Pada hari ini, Jumat, tanggal 11-12-2009, telah terjadi Per-janjian oleh dan antara:I. 1. Tuan Inno 2. Tuan Putea 3. Tuan Izza Ketiga-tiganya pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta,

menurut keterangannya mereka dalam hal ini bertindak: a. masing-masing untuk diri sendiri; b. bersama-sama sebagai para pesero tersendiri dan juga

sebagai pengurus dan komisaris tersendiri berturut-turut dengan gelaran Presiden Direktur, Direktur, dan Komisaris dari perseroan terbatas PT. Sobat Karib, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya di-muat dalam akta tertanggal 04-10-1997 Nomor XXX dibuat di hadapan Annisa, SH, notaris di Jakarta.

Untuk selanjutnya akan disebut juga Pihak Pertama.II. Tuan Dokter Adi Sucitro bertempat tinggal di Jakarta,

Jalan Dramawangsa Nomor 53.

66


Untuk selanjutnya akan disebut juga, Pihak Kedua. Para penghadap, sebagaimana tersebut lebih dahulu

menerangkan: Bahwa Pihak Pertama bermaksud menyelenggarakan suatu

Balai Pengobatan Umum, dan untuk itu telah memperoleh izin dari Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibu Kota dengan ketetapannya tanggal 15-12-2009 Nomor XXXX.

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam menyelenggarakan Balai Pengobatan Umum tersebut, dengan ketentuan-ketentuan dan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

Pasal 1Kerja sama ini bertujuan untuk menyelenggarakan Balai

Pangobatan Umum berdasarkan Surat Izin Balai Pengobatan tanggal 15-12-2009 Nomor XX atas nama Pihak Pertama.

Pasal 2Kerja sama ini dianggap dimulai pada tanggal 11-12-2009

dan diadakan untuk selama Izin Balai Pengobatan tersebut dalam Pasal 1 berlaku.

Pasal 3Untuk melaksanakan kerja sama ini, maka:

I. Oleh Pihak Pertama disediakan: (a) Izin Balai Pengobatan Tanggal 15-12-2009 Nomor

XXX tersebut di atas; (b) ruangan untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan di

Balai Desa Nomor XXXX; (c) goodwill dan relatie; (d) tenaga kasir dan pembukuan.

II. Oleh Pihak Kedua disediakan (a) tenaga, waktu dan kecakapan; (b) alat-alat dan perlengkapan yang diperlukan; (c) tenaga perawatan dan tenaga-tenaga lainnya yang

biasanya diperlukan dalam suatu Poliklinik.


Pasal 4Pihak Pertama berjanji dan mengikat diri bahwa selama

Perjanjian ini berlaku, semua fasilitas dan lainnya yang diterimanya dari Pemerintah berkenaan dengan Izin Balai Pengobatan tersebut akan diserahkannya kepada Pihak Ke-dua untuk dilaksanakan, kecuali bilamana Pihak Kedua secara tertulis menyatakan bahwa ia tidak memerlukan fasilitas itu.

Pasal 5Pihak Kedua bertanggung jawab penuh tentang segala

sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan balai peng-obatan tersebut dalam rangka kerja sama ini, dan Pihak Kedua menjamin Pihak Pertama, bahwa Pihak Pertama tidak akan mendapat tuntutan, tagihan, dan kesukaran lain-lain bertalian dengan urusan Balai Pengobatan tersebut.

Pasal 6Buku-buku mengenai kerja sama ini ditutup tiap-tiap tahun.Bilamana dianggap perlu oleh Pihak Kedua, maka Pihak

Pertama harus mengadakan penutupan buku-buku dan membuat perhitungan laba dan rugi.

Jika kedua belah pihak menyetujui perhitungan laba rugi tersebut, maka sebagai bukti mereka harus membubuhkan tanda tangannya pada surat-surat itu.

Pasal 7Dari penghasilan kotor, Pihak Pertama menerima 25%

(duapuluh lima persen), dengan kewajiban untuk memikul sendiri gaji tenaga tata usaha yang dimaksud pada pasal 3 Bab I (a) dan setengah bagian dari pajak berkenaan dengan penyelenggaraan balai pengobatan tersebut.

Pasal 8Setengah dari utang pajak berkenaan dengan penyeleng-

garaan balai pengobatan adalah tanggungan Pihak Kedua.

Pasal 91. Menyimpang dari yang ditentukan dalam pasal 2, kerja


sama ini dianggap bubar jika salah satu pihak jatuh pailit atau diperkenankan menunda pembayaran (surseance van betaling) atau Pihak Kedua meninggal dunia atau tidak memperoleh/dicabut izin kerja/praktiknya;

2. Dalam hal salah satu pihak jatuh pailit, diperkenankan menunda pembayaran, maka kerja sama ini lantas dianggap bubar satu hari sebelum jatuhnya keputusan hakim.

Pasal 10Bilamana kerja sama ini karena apa pun juga berakhir,

maka setelah masing-masing pihak mengeluarkan barang-barang yang dimasukkannya, sisa barang/alat yang merupakan milik kerja sama ini akan ditetapkan nilai perusahaannya dan cara pembagiannya ditetapkan sebagai berikut: a. kedua pihak masing-masing mengangkat seorang anggota

komisi, dan kedua orang anggota itu mengangkat anggota ketiga. Pengangkatan mana harus sudah selesai dalam waktu 2 (dua) hari setelah pembatalan perjanjian ini;

b. Komisi dimaksud dalam sub a menetapkan nilai dari barang-barang yang bersangkutan, dan dibayarkan: - kepada Pihak Pertama 50% (lima puluh persen); -- kepada Pihak Kedua 50% (lima puluh persen);

Pasal 11Para Pihak dilarang memindahkan bagiannya, baik untuk

sebagian maupun untuk seluruhnya dalam kerja sama ini kepada orang lain, atau menerima orang lain sebagai peserta dalam kerja sama ini tanpa persetujuan lebih dahulu dari pihak lainnya.




2. Terhadap pembatalan akibat force majeure, Para Pihak secara sepakat menanggung kerugiannya masing-masing.

PASAL 131. Apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara ke-

keluargaan atau musyawarah, 2. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak

dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dan memilih tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta.

PASAL 14Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani se-

bagai bukti yang sah dalam rangkap empat dan dipegang oleh setiap pihak yang membuat perjanjian.



Izza (wakil Pihak Pertama) Adi Sucitro

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMABIDANG MUSIK

Pada hari Jumat, tanggal Sebelas, bulan Desember, tahun Duaribu Sembilan, bertempat di Kantor Pihak Kedua, telah disepakati Perjanjian Kerja Sama untuk 1 (satu) pertunjukan musik, di antara Para Pihak yang akan tersebut di bawah ini:

Nama : Sadiya NesyaJabatan : Direktur PelaksanaAlamat : Jl. Asam Baris Raya no. 23, Jakarta

67


Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Manajemen Musik Kita yang berkedudukan di Jl. Bersama no. 22, Jakarta Barat, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : Inno DeyJabatan : ManagerAlamat : Jl. SMA 57 no. 38, Jakarta BaratDalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Kreasi

Muda, yang berkedudukan di Jl. Sahabat no. 15, Jakarta, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua.

Kedua belah pihak menerangkan dahulu hal-hal berikut:Bahwa Pihak Pertama sebagai pengisi acara menyatakan

sanggup untuk hadir sebagai pengisi acara pada kegiatan Fes-tival Musik 2009, dan Pihak Kedua menyatakan mengundang Pihak Pertama sebagai pengisi acara Festival Musik 2009.

Kedua belah pihak di atas sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1: Jangka Waktu1. Perjanjian ini berlangsung di antara kedua belah pihak da-

lam kaitannya dengan acara pertunjukan Festival Musik 2009 yang diselenggarakan pada tanggal 15-12-2009 di Jakarta Barat.

2. Durasi pertunjukan musik tersebut di atas adalah 3 (tiga) jam dan dilaksanakan tidak lebih dari pukul 19.00 untuk pertunjukan malam hari, atau tidak lebih dari pukul 10.00 untuk pertunjukan pagi/siang hari pada tanggal tersebut.

Pasal 2: tuJuan1. Penggunaan Perjanjian ini oleh Pihak Kedua adalah

untuk ditampilkan oleh Pihak Pertama dalam suatu acara pertujukan musik sebagaimana tersebut pada pasal 1 Perjanjian ini, dan tidak untuk direkam dalam bentuk re-kaman audio dan/atau visual oleh Pihak Kedua untuk ditayangkan secara langsung maupun siaran tunda pada


satu atau lebih stasiun televisi/radio dan/atau untuk ke-perluan lain di luar acara tersebut di atas.

2. Untuk merekam penampilan Pihak Pertama pada per-tunjukan termaksud di atas akan diatur dalam satu per-janjian tersendiri di luar Perjanjian ini.

Pasal 3: Biaya1. Dalam pengadaan pertunjukan musik tersebut, nilai total

perjanjian adalah Rp 50.000.000 (limapuluh juta Rupiah) yang diserahkan atau dibayarkan sebagai honor oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atas jasa yang disediakan untuk keperluan Pihak Kedua.

2. Pembayaran honor oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilangsungkan serta dibayarkan dengan meng-gunakan tahap pembayaran sebagai berikut:

(a) Pembayaran pertama dilaksanakan pada saat penanda-tanganan Perjanjian ini, yaitu pada tanggal 11 Desember 2009, Rp 20.000.000 (duapuluh juta Rupiah).

(b) Pelunasan sisa pembayaran Rp 30.000.000 (tigapuluh juta Rupiah) dibayarkan minimal 1 (satu) hari sebelum Pihak Pertama berangkat ke kota tujuan (untuk show luar kota di Bandung), yaitu pada tanggal 1 Januari 2010 atau 3 (tiga) jam sebelum acara berlangsung atau pada saat sound check (untuk dalam kota Jakarta), yaitu pada tanggal 3 Januari 2010.

Pasal 4: keWaJiBan Pihak Pertama1. Pihak Pertama wajib menjaga ketertiban dan disiplin

kelompok musiknya dalam segala hal yang berkaitan dengan acara pertunjukan musik sebagaimana tersebut dalam pasal 1, selama berada pada lokasi acara. Termasuk di dalamnya ketepatan waktu dalam melaksanakan jadwal dan susunan acara yang telah ditentukan oleh Pihak Kedua.

2. Jika karena suatu sebab yang tidak diharapkan, sehingga Pihak Pertama berhalangan untuk tampil dalam per-tunjukan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini, Pihak Pertama wajib memberitahukan pada Pihak edua selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pertunjukan.


Pasal 5: keWaJiBan Pihak kedua1. Menyediakan panggung, peralatan band, dan lighting se-

suai dengan standarisasi venue dalam hal ini, semuanya berdasarkan atas persetujuan yang diberikan oleh Pihak Pertama sebagaimana telah disepakati bersama dengan Pihak Kedua. Hal ini menjadi tanggungan dan atau dibiayai oleh Pihak Kedua.

2. Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan Pi-hak Pertama selama berada di lokasi acara pada saat per-tunjukan.

3. Pihak Kedua tidak berhak mengalihkan Perjanjian ini dengan pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau per-setujuan tertulis dari Pihak Pertama.

Pasal 6: PemBatalan PerJanJian1. Pembatalan dan/atau penundaan pertunjukan sebagaimana

tersebut pada Pasal 1 Perjanjian ini oleh Pihak Kedua di-karenakan suatu sebab dan lainnya secara sepihak, dikena-kan sanksi atau denda dalam bentuk dan atau nilai Rupiah sebanyak uang muka yang dibayarkan kepada Pihak Per-tama, atau senilai Rp 20.000.000 (duapuluh juta Rupiah).

2. Pembatalan dan/atau penundaan pertunjukan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 perjanjian ini oleh Pihak Pertama di-karenakan suatu sebab dan lain hal secara sepihak, dikena-kan sanksi atau denda dalam bentuk dan atau nilai uang Rupiah sebanyak nilai total Perjanjian ini, atau senilai Rp 50.000.000 (limapuluh juta Rupiah).

Pasal 7: Jaminan 1. Pihak Pertama akan melaksanakan kewajiban-kewajiban-

nya berdasarkan Perjanjian ini.2. Pihak Pertama tidak akan membuat perjanjian dengan

Pihak Ketiga yang bertentangan baik secara langsung mau-pun tidak langsung mempengaruhi Perjanjian ini.

3. Pihak Pertama tidak sedang terlibat dalam perkara pidana atau mendapatkan sanksi administrasi dari Pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi Per-janjian ini.


4. Pihak Kedua mempunyai izin-izin yang diperlukan dalam melaksanakan Perjanjian ini.

Pasal 8: Force majeure1. Dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa sebagai akibat

daripada hal-hal yang berada di luar batas kemampuan ke-dua belah pihak seperti antara lain bencana alam, kebakaran, kebijaksanaan Pemerintah dalam soal moneter kecuali de-valuasi, dan lain-lain sejenisnya, maka pihak lainnya wajib memberitahu kepada pihak yang tidak menderita karena akibat terjadinya keadaan force majeure selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah mengetahui adanya peristiwa yang dimaksud keadaan memaksa/force majeure tersebut di atas.

2. Terhadap segala kerugian karena hal-hal tersebut di atas Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

Pasal 9: Penyelesaian Perselisihan1. Dalam hal terjadinya sengketa dalam pelaksanaan dan atau

penafsiran Perjanjian ini, maka Para Pihak akan me-nyelesaikannya secara musyawarah dan dengan penuh iti-kad baik.

2. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam musyawarah, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan mengambil domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pasal 10: PenutuPDemikian Perjanjian ini dibuat serta ditandatangani oleh

kedua belah pihak tersebut di bagian awal Perjanjian serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang keduanya mempunyai kekuatan hukum sama.



Sadiya Nesya Inno Dey


SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA JASA MC

Pada hari ini Selasa, tanggal delapan, bulan tujuh, tahun dua ribu sembilan (8-7-2009) bertempat di Jakarta, telah ditanda tangani perjanjian kerjasama oleh dan antara:1. Sifah Aulia, Direktur PT Traberty Indonesia beralamat

di Jl. Raya Panjang No. 191 D, Kebon Jeruk, Jakarta Barat; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Traberty Indonesia, selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut se-bagai Pihak Pertama.

2. Sadiya Nesya, Direktur Nampar Mas Grup sebuah per-usahaan jasa yang bergerak di bidang penyediaan tenaga entertain yang beralamat di Jl. Petojo Raya 210 A. Cideng, Jakarta Pusat; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Nampar Mas Grup yang untuk selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai

berikut: Bahwa Pihak Pertama adalah sebuah perusahaan yang

akan menyelenggarakan Perayaan Ulang Tahun ke-50 yang selanjutnya disebut Perayaan HUT

PerayaanHUTakandilaksanakanpadatanggal30Agustus2009 pukul 09.00 sampai dengan pukul 15.00 waktu se-tempat bertempat di Hotel Indah Permai, Jakarta.

Hari/jam yang telah disebutkan di atas selanjutnya dalamperjanjian ini akan disebut sebagai Hari H

BahwaPihak Pertama menawarkan kepada Pihak Kedua untuk menyediakan 2 (dua) orang pembawa acara (MC/Master of Ceremony) pada Perayaan HUT tersebut masing-masing satu orang pria dan satu orang wanita.

Bahwa Pihak Kedua bersedia menerima tawaran kerja-sama dari Pihak Pertama untuk menyediakan MC (Master of Ceremony) pada perayaan HUT tersebut.

68


Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : ruang lingkuP dan tuJuanYang dimaksudkan dengan perjanjian kerja sama dalam

perjanjian ini adalah perjanjian kerjasama pemakaian jasa dimana Pihak Pertama menggunakan jasa MC dan Pihak Kedua telah bersedia untuk menyediakan dua orang MC pada perayaan HUT yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama.

Pasal 2 : Jangka WaktuPerjanjian ini berlaku sejak ditanda tanganinya oleh para

pihak dan tetap berlaku sampai dengan para pihak telah men-jalankan kewajibannya dan telah memperoleh haknya masing-masing.

Pasal 3 : BiayaPihak Pertama menyanggupi membayar jasa Pihak Kedua

untuk 2 (dua) orang MC sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tampil pada acara tersebut.

Pasal 4: sistem PemBayaran Pengaturan pembayaran sebagai honor Pihak Kedua ter-

sebut di atas diatur sebagai berikut: Down Payment sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta

rupiah) yang akan dibayarkan segera setelah penanda-tanganan kontrak secara tunai dan perjanjian ini sebagai bukti pembayarannya yang sah.

Sisanya sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima jutarupiah) akan dibayarkan secara sekaligus dan tunai pada hari H sebelum Pihak Kedua tampil pada Perayaan HUT tersebut.

Pasal 5: keWaJiBan Pihak Pertama Pihak Pertama berkewajiban untuk:

Menyiapkan segala peralatan yang diperlukan bagi layak-nya seorang MC yang profesional.

Menyediakanmakanandanminumanpadasaatgladibersih dan sebelum performance untuk 3 (tiga) orang.


Apabila adaperalatanyang tidakdapatdipenuhiolehPi-hak Pertama, maka hal ini akan dibicarakan dan kemudi-an menggantikannya dengan yang lainnya yang dapat di- pakai oleh Pihak Kedua dengan kualitas yang sekurang-kurangnya sama dengan yang diminta oleh Pihak Kedua.

MelakukanpembayarankepadaPihak Kedua sesuai deng-an kesepakatan dalam perjanjian ini.

MenyediakanfasilitasantarajemputdarialamatPihak Ke-dua ke tempat pelaksanaan Perayaan HUT.

Pasal 6: keWaJiBan Pihak kedua Pihak Kedua berkewajiban untuk:

Menjagaketertibandandisiplindalamsegalahalyangber-kaitan dengan perayaan HUT sebagaimana tersebut dalam buku acara yang disiapkan Pihak Pertama.

Mengatur sertamenjaga agar setiapmateri acara dimulaidan berakhir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Pihak Pertama.

Hadir tepatwaktupadasaatgladiresikdanpadaharipe-rayaan HUT yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama.

Bekerjasama denganPihakPertama danmemberikan pe-nampilan yang terbaik untuk kepuasan seluruh pihak yang terlibat dalam Perayaan HUT.

Pasal 7 : PemBatalan 1. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa

terlebih dahulu meminta persetujuan pihak lainnya2. Pengecualian dari ketentuan ayat 1, perjanjian ini dapat di-

batalkan dengan syarat-syarat dan konsekuensi sebagai berikut: a. Apabila pembatalan terjadi karena Pihak Pertama ti-

dak memperoleh izin dari instansi terkait maka Pihak Pertama tidak berhak menarik kembali seluruh jumlah pembayaran yang telah diterima Pihak Kedua.

b. Apabila pembatalan dikarenakan oleh pertimbangan ekonomis, politis dan alasan-alasan apapun dari Pihak Pertama selain dari yang disebutkan pada huruf (a) di atas maka Pihak Pertama wajib untuk membayarkan


secara penuh nilai kontrak yang telah diatur pada pasal 4 perjanjian ini.

c. Pihak Pertama tetap berkewajiban untuk membayar seluruh nilai kotrak apabila perayaan HUT dibatalkan oleh karena kelalaian dan kesalahan koordinasi pelaksa-naan Pihak Pertama

d. Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar seluruh kontrak secara tunai dan sekaligus jika pembatalan terjadi karena pertimbangan kondisi keamanan yang tidak terkendali di lokasi pelaksanaan sebagai impli- kasi dari pelaksanaan perayaan HUT tersebut.

Pasal 8 : Force majeure 1. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah

suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan gagal ter-laksananya perayaan HUT seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masya-rakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang di-sebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia.

2. Apabila salah satu atau kedua belah pihak mengalami kerugian akibat force majeure sebagai disebut pada ayat 1 maka secara eksklusif Pihak Pertama dan Pihak Kedua menanggung kerugiannya masing-masing dan tidak saling menuntut satu terhadap yang lain.

Pasal 9 : Penyelesaian Perselisihan1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian

ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

2. Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat me-nyelesaikan perselisihan tersebut, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Pihak Ketiga sebagai mediator.

3. Dan apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Jakarta Pusat.


Pasal 10 : PenutuPDemikian surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua)

masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Para Pihak tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak mana pun juga.

Jakarta, 8 Juli 2009

Pihak Pertama Pihak Kedua,

Sifah Aulia Sadiya Nesya

SURAT PERJANJIAN EO DENGAN PENGISI ACARA (PENYANYI)

Pada hari ini Jumat tanggal enam belas bulan lima tahun dua ribu sembilan (16-5-2009) bertempat di Jakarta, telah di-tandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara:1. Sifah Aulia, Direktur TV Traberty Indonesia beralamat di

Jl. Raya Panjang No. 191 D, Kebon Jeruk, Jakarta Barat; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TV Traberty Indonesia, selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut se-bagai Pihak Pertama.

2. Sadiya Nesya, Direktur Nampar Mas Production yang ber-alamat di Jl. Petojo Raya 210 A. Cideng, Jakarta Pusat; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Nampar Mas Production yang untuk selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua. Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan terlebih

dahulu hal-hal sebagai berikut: BahwaPihak Pertama akan menyelenggarakan seleksi Pe-

nyanyi Baru tingkat remaja di seluruh kota Propinsi di

69


Indonesia yang selanjutnya disebut Lomba. Jangkawaktu penyelenggaraanLomba dilakukan selama

3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2009 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009.

BahwaPihak Pertama menawarkan kepada Pihak Kedua untuk menyediakan Juri dan penyanyi dalam Lomba yang diselenggarakan Pihak Pertama.

Bahwa Pihak Kedua bersedia menerima tawaran kerja-sama dari Pihak Pertama untuk menyediakan Juri dan penyanyi untuk Lomba tersebut.Untuk pelaksanaan perjanjian ini, Pihak Pertama dan Pi-

hak Kedua sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : ruang lingkuP 1. Perjanjian ini adalah perjanjian kerjasama bidang jasa di-

mana Pihak Pertama menggunakan 3 (tiga) orang juri dan 3 (tiga) orang penyanyi yang berada dalam hak pengelolaan Pihak Kedua.

2. Pihak Kedua bersedia menyediakan 3 (tiga) orang juri dan 3 (tiga) orang Penyanyi dalam penyelenggaraan Lomba yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama.

Pasal 2 : Jangka Waktu PerJanJian Perjanjian berlaku sejak ditandatanganinya surat Perjanjian

ini oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan tetap berlaku sampai dengan seluruh syarat dan ketentuan dalam perjanjian dilaksanakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 3 : nilai kontrak dan sistem PemBayaran 1. Pihak Pertama bersedia untuk membayar jasa Pihak Ke-

dua dalam menyediakan dewan juri dan penyanyi sebagai-mana dimaksud pada pasal 1 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa pem-bayaran nilai kontrak untuk jasa juri dan penyanyi sebagai-mana disebut pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:


a. Uang muka (Down Payment) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dibayarkan pada saat perjanjian ini ditandatangani.

b. Sisa kontrak sebesar 70% (tujuh puluh persen) atau Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) akan dibayarkan segera pada hari terakhir penyeleng-garaan Lomba yakni pada tanggal 15 Agustus 2009.

Pasal 4 : keWaJiBan Pihak Pertama Pihak Pertama berkewajiban untuk:

1. Menyiapkan Sound System dan peralatan lainnya yang di-butuhkan oleh Pihak Kedua demi kesuksesan Lomba

2. Apabila Pihak Pertama tidak dapat menyediakan sound system dan peralatan yang dibutuhkan dalam Lomba ter-sebut, Pihak Kedua dapat menyediakannya dengan biaya/ongkos dari Pihak Pertama.

3. Menanggung seluruh biaya perjalanan baik dalam bentuk tiket pesawat, kendaraan roda empat, penginapan minimal hotel bintang 4 dan makan serta minum selama Pihak Kedua melakukan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam perjanjian ini.

4. Mengurus penyediaan dokument keberangkatan serta menyiapkan service make up untuk penyanyi dan juri se-belum perform.

5. Melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dalam perjanjian ini.

Pasal 5 : keWaJiBan Pihak kedua Dalam perjanjian ini Pihak Kedua berkewajiban untuk:

1. Menyediakan dan menghadirkan 3 (tiga) orang juri untuk menilai peserta lomba dan 3 (tiga) orang penyanyi yang wajib ikut dalam setiap kali lomba digelar di setiap kota propinsi di Indonesia.

2. Kriteria dan dasar penilaian Lomba yang akan diberikan oleh dewan juri yang ditunjuk oleh Pihak Kedua wajib di-konsultasikan terlebih dahulu dengan Pihak Pertama.


3. Setiap penyanyi yang disediakan oleh Pihak Kedua, wajib menyanyikan lagu-lagu yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama. Apabila Penyanyi tersebut hendak menyanyikan lagu lain, selain ditetapkan oleh Pihak Pertama, maka hal tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.

4. Pada saat lomba berlangsung, baik dewan juri maupun para penyanyi yang ditunjuk oleh Pihak Kedua, berkoordinasi dan bekerjasama serta memberikan penampilan yang ter-baik, sesuai permintaan Pihak Pertama.

Pasal 6 : PemBatalan 1. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa

terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak lainnya. 2. Pembatalan pelaksanaan Lomba baik secara keseluruhan

maupun pembatalan untuk kota-kota tertentu yang di-sebabkan oleh karena Pihak Pertama tidak memperoleh izin dari instansi terkait maka Pihak Pertama tidak berhak menarik kembali seluruh jumlah pembayaran yang telah diterima Pihak Kedua.

3. Apabila pembatalan Lomba dikarenakan oleh pertimbang-an ekonomis, politis dan alasan-alasan apapun namun tidak termasuk keadaan memaksa (force majeure) dari Pihak Per-tama selain dari yang disebutkan pada ayat (2) di atas maka Pihak Pertama wajib untuk membayarkan secara penuh jumlah total yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.

4. Apabila pembatalan dilakukan Pihak Pertama pada hari pelaksanaan Lomba maka Pihak Pertama harus memenuhi kewajibannya untuk membayarkan secara penuh (full pay-ment) yang telah disepakati bersama dalam perjanjian ini.

5. Apabila Pihak Kedua membatalkan Perjanjian ini dalam waktu 2x24 jam sebelum tanggal pelaksanaan Lomba, maka Pembayaran Down Payment yang telah dibayarkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua harus dikembalikan kepada Pihak Pertama.

6. Apabila Pihak Kedua melakukan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) maka Pihak Pertama dapat men-


cari dewan juri dan penyanyi pengganti dan seluruh biaya yang timbul akibat pembatalan dimaksud serta fee untuk dewan juri dan penyanyi ditanggung oleh Pihak Kedua.


suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan gagal ter-laksananya acara, seperti bencana alam, epidemik, pe-perangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masya-rakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang di-sebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia.

2. Terhadap pembatalan akibat Force Majaure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sepakat menanggung kerugiannya masing-masing.

Pasal 8 : denda Apabila Pihak Pertama terlambat membayar nilai kontrak

yang telah disepakati dalam perjanjian ini akan dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan sam-pai dipenuhinya seluruh kewajiban tersebut.

Pasal 9 : Penyelesaian Perselisihan 1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian


2. Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat me-nyelesaikan perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Pihak Ketiga sebagai mediator (secara mediasi).

3. Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pasal 10 : PenutuP Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua)

masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai


kekuatan hukum yang sama untuk dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Para pihak tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak mana pun juga.



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

DENGAN PENYEDIA BARANG

Pada hari ini, Jumat, tanggal Sebelas, bulan Desember, tahun Duaribu Sembilan, telah terjadi Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:1. Nama : Sadiya Nesya Jabatan : Manager Alamat : Jl. Asam Baris Raya no. 12, Jakarta Barat Dalam hal ini bertindak dalan jabatannya selaku Direktur

untuk dan atas nama PT. Dirgantara berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Juanda no. 39, selanjutnya di-sebut Pihak Pertama .

2. Nama : Inno Dey Pekerjaan : Pengusaha Alamat : Jl. Kemanggisan no. 42, Jakarta Barat Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, yang selanjut-

nya disebut Pihak Kedua.Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:Bahwa Pihak Pertama merupakan perseroan terbatas

yang bergerak dalam bidang pembiayaan yang memberikan

70


dana pinjaman kepada perorangan atau perusahaan yang akan membeli barang-barang elektronik secara kredit (yang selanjut-nya disebut Barang).

Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan yang menjual barang-barang elektronik kepada pihak konsumen yang mem-butuhkan barang tersebut.

Kedua belah pihak sepakat dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dalam menjual dan mendanai kebutuhan para pembeli barang secara kredit dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut.

Pasal 1Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun

sejak Perjanjian ini ditandatangani.Pasal 2

1. Pihak Pertama memberikan jaminan kepada Pihak Kedua bahwa Pihak Pertama merupakan perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah, mempunyai segala izin yang ber-kaitan dengan dan dipersyaratkan untuk menjalankan usaha-nya, dan telah memenuhi segala persyaratan pendaftaran sehubungan dengan pendirinya dan kegiatan usahanya.

2. Pihak Kedua memberikan jaminan kepada Pihak Per-tama bahwa Pihak Kedua merupakan perusahaan yang sah, mempunyai segala izin yang berkaitan dengan dan dipersyaratkan untuk menjalankan usahanya dan telah memenuhi segala persyaratan pendaftaran sehubungan dengan pendirinya dan kegiatan usahanya.

Pasal 31. Pihak Pertama wajib melaksanakan proses pendanaan

secara cepat atas setiap calon debitur yang diajukan oleh Pihak Kedua, dan disetujui oleh Pihak Pertama.

2. Pihak Pertama berkewajiban melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua untuk setiap kali terjadi transaksi, dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah calon debitur yang diajukan Pihak Kedua disetujui oleh Pihak Pertama,


dan seluruh dokumen, aplikasi, tanda terima Barang ke konsumen, serta faktur atau invoice telah diserah-kan dan diterima baik dan lengkap oleh Pihak Pertama.

Pasal 4Pihak Kedua tidak boleh meminta atau mengambil uang

pembayaran angsuran dari debitur apabila debitur keliru me-lakukan pembayaran kepada Pihak Kedua secara sengaja atau tidak sengaja menyerahkan uang pembayaran pada Pihak Kedua.

Pasal 5Untuk menghindari keraguan atas keamanan dan mem-

buktikan itikad baik dari Pihak Kedua atas dana yang disiapkan kepada pembeli barang Pihak Kedua, Pihak Kedua dengan ini memberikan jaminan sebagai berikut:1. Semua konsumen dijamin telah melakukan pembayaran

pertama serta potongan yang lain pada saat sebelum pe-ngiriman barang itu dilakukan.

2. Kepemilikan atas barang yang diserahkan oleh Pihak Kedua kepada pembeli barang sesuai dengan jenis yang tertera pada faktur. Dan, barang yang diserahkan tersebut bebas dari beban jaminan apa pun.

3. Pihak Kedua senantiasa akan memberikan jaminan pabrik atas barang yang dibeli konsumen sesuai dengan ketentuan jaminan dari pihak pabrik yang membuat barang itu.

Pasal 61. Kedua belah pihak dibebaskan dari tanggung jawabnya

apabila mengalami suatu peristiwa atau keadaan yang ter-jadi di luar kekuasaan masing-masing yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, mencakup antara lain bencana alam, peperangan, kerusuhan, atau kondisi lain yang ter-bukti terjadi di luar kebiasaan masing-masing pihak untuk mengendalikan.

2. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya force majeure merupakan tanggung jawab masing-masing pihak yang bersangkutan.


Pasal 71. Apabila Pihak Kedua melanggar salah satu dari ketentuan

yang ada pada Perjanjian ini, atau Pihak Kedua lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini, maka Pihak Kedua wajib dengan segera dan seketika membayar seluruh jumlah tagihan yang belum terbayar oleh konsumen tesebut.

2. Adanya pembayaran tersebut tidak mengurangi hak Pihak Pertama untuk melakukan tindakan upaya hu-kum lainnya kepada Pihak Kedua sebagai akibat dariterjadinya pelanggaran dan atau kelalaian Pihak Kedua.

Pasal 8Seluruh pajak baik secara langsung atau tidak langsung

yang timbul sehubungan dengan adanya transaksi jual beli barang antar Pihak Kedua dengan pihak konsumen di-tanggung oleh Pihak Kedua.

Pasal 9Selama masa berlaku Perjanjian ini kedua belah pihak

dengan cara dan alasan apa pun juga tidak dibenarkan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban masing-masing atas Perjanjian ini kepada pihak mana pun tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 101. Perjanjian ini dapat diputus setiap saat oleh Pihak

Pertama dengan memberitahukan kepada Pihak Kedua secara tertulis 2 (dua) hari sebelumnya, dan pemutusan ini dengan cara apa pun tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban Pihak Kedua sehubungan dengan tagihan-tagihan para konsumen yang dibiayai oleh Pihak Pertama, sebelum berakhirnya Perjanjian ini atau sehubungan dengan transaksi-transaksi mengenai tagihan yang terjadi sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

2. Pemutusan Perjanjian tersebut oleh Para Pihak tanpa me-merlukan putusan pengadilan, dan karenanya kedua belah pihak sepakat mengesampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.


Pasal 11Kedua belah Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan

perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Bila-mana musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pasal 12Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua)

asli masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : JakartaPada tanggal : 11-12-2009Pihak Pertama Pihak Kedua

Sadiya Nesya Inno DeySaksi:1. Izza Wolla2. Annes

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMADISTRIBUSI BUKUNomor: 156/58/63/523

Pada hari ini, Sabtu, tanggal Duabelas, bulan Desember, tahun Duaribu Sembilan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :1. Nama : Sadiya Nesya Jabatan : Manager Alamat : Jl. Asam Baris Raya no. 23, Tebet, Jakarta Telp. / Fax. : (021) XXXX/XXXX Selanjutnya disebut Pihak Pertama

71


2. Nama : Inno Dey Jabatan : Manager Alamat : Jl. SMA 57 no. 39, Kedoya, Jakarta Barat Telp. / Fax. : (021) XXXX/XXXX Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran buku terbitan Pihak Pertama yang dituangkan dalam butir-butir perjanjian sebagai berikut :

Pasal 1Pihak Pertama bersedia untuk memenuhi ketentuan-

ketentuan yang tercantum di bawah ini.1. Menunjuk Pihak Kedua sebagai distributor atau agen untuk

area pemasaran di seluruh wilayah Indonesia terhadap buku-buku terbitan Pihak Pertama

2. Pihak Pertama tidak melakukan pemasaran atau melayani order dari relasi yang ada di seluruh area kerja Pihak Kedua sesuai kesepakatan penentuan area kerja pemasaran yang tertera pada pasal 1 ayat 1. Jika kesepakatan ini dilanggar oleh Pihak Pertama maka akan dikenakan pinalti dengan memberikan tambahan diskon sebesar 5 % dari total transaksi yang dilakukan oleh Pihak Kedua

3. Memberikan diskon pada Pihak Kedua sebesar 5 % dari harga buku.

4. Menyerahkan atau mengarahkan setiap permintaan dari konsumen yang berada di area kerja Pihak Kedua sesuai kesepakatan yang tertera pada pasal 1 ayat 1.

5. Mengirim barang ke gudang Pihak Kedua setelah ada permintaan/PO dari Pihak Kedua, paling lama 7 hari setelah PO diterima.

6. Biaya pengiriman barang ke gudang Pihak Kedua ditanggung oleh Pihak Pertama.

7. Sistem pembayaran konsinyasi dan pembayaran pertama, 3 bulan sejak buku diterima Pihak Kedua

8. Bersedia memberikan nomor lepas sebanyak sejumlah sales


yang dimiliki Pihak Kedua sebanyak 7 eksemplar untuk setiap buku baru yang diterbitkan kepada Pihak Kedua.

Pasal 2Pihak Kedua bersedia dan berkewajiban dalam beberapa hal

yang tersebut di bawah ini.1. Memasarkan semua buku yang telah diterbitkan oleh Pihak

Pertama di seluruh wilayah kerja yang telah pada pasal 1 ayat 1.

2. Berhak me-return buku yang dianggap tidak baik daya jualnya pada periode 6 (enam) bulan, sesuai data pemasar-an Pihak Kedua dan akan melakukan evaluasi ter-hadap buku yang dianggap berdaya jual rendah tersebut.

3. Biaya pengiriman retur ke Pihak Pertama, ditanggung oleh Pihak Kedua. Jika retur dilakukan atas permintaan Pihak Pertama maka ongkos kirim ditanggung oleh Pihak Pertama.

4. Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya akan barang yang telah diterima dari Pihak Pertama.

5. Apabila terdapat buku terbitan Pihak Pertama meng-alami kerusakan maka hal ini akan dibicarakan secara mu-syawarah.

6. Melaporkan hasil penjualan secara rutin setiap bulan.Pasal 3

Perjanjian ini efektif berlaku sejak tanggal ditanda tangani-nya surat perjanjian kerja sama dan akan berakhir apabila ada kesepakatan dari kedua belah Pihak.

Pasal 4Pihak Kedua sepenuhnya tidak bertanggung jawab ter-

hadap isi buku yang didistribusikan.Pasal 5

1. Kedua belah pihak dibebaskan dari tanggung jawabnya apabila mengalami suatu peristiwa atau keadaan yang ter-jadi di luar kekuasaan masing-masing yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya


berdasarkan Perjanjian ini, mencakup antara lain tapi tidak terbatas pada bencana alam, peperangan, kerusuhan, atau kondisi lain yang terbukti terjadi di luar kebiasaan masing-masing pihak untuk mengendalikan.

2. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya force majeure merupakan tanggung jawab masing-masing pihak yang bersangkutan.

Pasal 61. Apabila proses penagihan bermasalah 3x (kali) berturut-

turut Pihak Pertama berhak mengevaluasi kerjasama se-telah menyelesaikan semua kewajiban pada Pihak Pertama.

2. Setelah satu tahun akan dilakukan evaluasi pemasaran. Jika kondisi pemasaran buku tersebut dianggap tidak cu-kup baik Pihak Kedua berhak mengevaluasi setelah menyelesaikan semua kewajiban terhadap Pihak Pertama.

3. Bila di kemudian hari terjadi persoalan yang belum cukup diatur dalam surat perjanjian ini, maka kedua belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah bersama

4. Bila cara musyawarah yang dilakukan tidak dapat menyele-saikan persoalan yang muncul kemudian tersebut, maka ke-dua belah pihak sepakat memilih Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai penyelesaian akhir perselisihan tersebut.

Pasal 7Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani

oleh kedua belah pihak untuk menjadi pedoman hukum kedua belah pihak. Surat Perjanjian dibuat rangkap dua, bermaterai cukup untuk dipegang kedua belah pihak dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Pihak Kedua Pihak Pertama



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMADISTRIBUSI BUKU

Pada hari ini, Kamis, tanggal lima belas, bulan lima, tahun

dua ribu sembilan (15-05-2009) telah diadakan perjanjian kerjasama oleh dan antara:1. Nama : Sifah Aulia Alamat : Jl. Raya Panjang No. 191 D, Kebon Jeruk, Jakarta Barat Jabatan : Direktris PT. Traberty Indonesia Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Traberty

Indonesia yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Penerbit.

2. Nama : Sadiya Nesya Alamat : Jl. Petojo Raya 210 A, Cideng, Jakarta Pusat Jabatan : Direktur PT Nampar Mas Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Nam-

par Mas yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Distributor. Penerbit dan Distributor tersebut di atas dengan ini se-

pakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran/distribusi/penjualan buku dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 : oBJek PerJanJian 1. Penerbit sepakat untuk menyerahkan pendistribusian, pe-

masaran, dan penjualan buku yang diterbitkan Penerbit kepada Distributor.

2. Spesifikasi buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada-lah sebagai berikut: Judulbuku :101contohsuratperjanjian Pengarang :NanaElyus,SH Ukuranbuku :15cmX23cm Tebalbuku :300halaman Hargabuku :Rp50.000,-/eksemplar

72


Pasal 2 : Jumlah Buku 1. Jumlah buku cetak perdana yang diserahkan oleh Penerbit

kepada distributor adalah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) eksemplar.

2. Untuk mengantisipasi permintaan tambahan (repeat order) dari toko buku/outlet milik distributor atau pihak ketiga lainnya yang turut menjual buku tersebut, maka atas ke-sepakatan tertulis antara Penerbit dengan Distributor, buku sebagaimana dimaksudkan dalam perjanjian ini dapat di- tambah walaupun buku yang telah diserahkan belum se-muanya habis terjual.

Pasal 3 : Penentuan harga Jual 1. Penentuan harga jual buku tersebut sepenuhnya menjadi

otoritas Penerbit.2. Distributor tidak diperkenankan untuk menaikkan atau

menurunkan harga buku yang telah ditentukan oleh Penerbit.

Pasal 4 : Pengiriman Buku 1. Penerbit menyatakan bersedia untuk mengirim seluruh

buku yang dimaksud dalam perjanjian tersebut secara sekaligus dari percetakan ke gudang milik Distributor atas biaya/ongkos Penerbit sendiri.

2. Sebelum Distributor menerima buku-buku yang dikirim-kan oleh Penerbit yang dibuktikan dengan tanda terima buku secara tertulis dari Distributor maka, segala kerugian/ kehilangan buku tetap menjadi tanggungjawab Penerbit sendiri.

Pasal 5 : Pemasaran dan distriBusi1. Proses pengiriman dan pemasaran buku tersebut ke toko

buku-toko buku milik distributor atau toko buku milik pihak ketiga lainnya sepenuhnya menjadi tanggungjawab Distributor.

2. Distributor berhak menentukan/menggunakan berbagai saluran distribusi buku dengan bekerjasama dengan agen-agen pemasaran, pemilik toko buku ataupun dengan pihak tertentu lainnya yang berada di seluruh wilayah Indonesia.


3. Distributor berkewajiban menyerahkan daftar saluran dis-tribusinya kepada Penerbit yang berguna sebagai bahan untuk melakukan cross check oleh Penerbit.

Pasal 6 : Penghitungan hasil PenJualan 1. Distributor wajib menyerahkan hasil penghitungan pen-

jualan buku secara total dari seluruh toko buku kepada Penerbit setiap bulan sekali yaitu setiap tanggal 10 untuk penjualan bulan sebelumnya.

2. Pada saat perjanjian ini berakhir kedua belah pihak wajib melakukan perhitungan akhir/final secara menyeluruh untuk mengetahui realisasi penjualan buku.

3. Pada saat berakhirnya perjanjian ini Distributor wajib mengembalikan (return) seluruh buku yang tidak terjual atas biaya Distributor sendiri.

Pasal 7 : komisi 1. Penerbit setuju bahwa setiap eksemplar buku yang terjual,

Distributor berhak mendapat komisi 55% (lima puluh lima persen) dari Harga buku. Sisanya sebesar 45% (empat puluh lima persen) diserahkan kepada Penerbit.

2. Apabila ada permintaan khusus dari pihak ketiga atau pemerintah sehingga harus diberlakukan harga khusus maka penentuan komisi bagi Distributor ditetapkan ber-dasarkan kesepakatan tertulis antara Penerbit dengan Dis- tributor; kesepakatan mana merupakan bagian tak ter-pisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 8 : PemBayaran Pengaturan pembayaran hasil penjualan buku tersebut oleh

Distributor kepada Penerbit adalah sebagai berikut: 1. Setelah menyerahkan laporan hasil penjualan buku bulan-

an kepada Penerbit, Distributor wajib membayar hasil penjualan sesuai dengan laporan tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah laporan penjualan buku di-terima oleh Penerbit.

2. Apabila Distributor terlambat membayar buku yang terjual secara sekaligus kepada Penerbit sebagaimana dimaksud pa-


da ayat (1) maka Distributor akan dikenakan bunga sebesar 1/1000 (satu per seribu) setiap hari keterlambatan.

Pasal 9 : Jaminan PenerBit Penerbit menjamin bahwa buku yang dimaksud dalam per-

janjian ini adalah benar merupakan hak milik dan wewenangnya dan tidak terdapat perselisihan dengan pihak lain.

Pasal 10 : Jaminan distriButor Distributor menjamin bahwa dalam tempo 10 (sepuluh)

hari setelah menerima buku dari Penerbit, maka buku-buku tersebut sudah didistribusikan ke toko buku-toko buku yang menjadi rekanan Distributor.

Pasal 11 : Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal

penandatanganan perjanjian ini sampai dengan tanggal 14 Mei 2012.

Pasal 12 : Penyelesaian Perselisihan Segala sesuatu perselisihan yang timbul di kemudian hari

akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak, dan apabila tidak terdapat penyelesaian maka akan ditempuh jalur hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 13 : PenutuPDemikian perjanjian ini dibuat oleh Penerbit dan Distri-

butor dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tanpa tekan-an atau paksaan dari pihak mana pun juga dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 15 Mei 2009

Distributor Penerbit

Sadiya Nesya Sifah Aulia


SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA PENGGANDAAN VCD

Yang bertanda tangan di bawah ini :1. Nama : Sadiya Nesya Alamat : Jl. Asam Baris Raya no. 24, Jakarta Barat Perusahaan : Multiplus Selanjutnya disebut Pihak Pertama2. Nama : Inno Dey Alamat : Jl. SMA 57 no. 38, Jakarta Barat Perusahaan : Sandesk Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Kedua pihak sepakat untuk mengadakan kontrak kerja du-plikasi 1 (satu) judul VCD Never Dey

Pasal 1: JenisPekerJaan dan sPesifikasi VCdPihak Pertama setuju melakukan duplikasi VCD sebanyak

1500 keping dengan spesifikasi: Tipeproduct :VCD Standartquality :xxx Printing :xxx Jeniscetakan :xxx

Pasal 2: Waktu Penyelesaian kerJaPihak Pertama bersedia menyelesaikan pekerjaan duplikasi

VCD selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak master judul VCD dan kelengkapannya diserahkan oleh Pihak Kedua.

Pasal 3: PemBayaran1. Atas pekerjaan di atas, kedua belah pihak sepakat dengan

biaya duplikasi VCD dan perlengkapannya sebesar Rp. 15.000.000 (limabelas juta Rupiah)

2. Pihak Kedua akan membayar lunas 1 (satu) minggu setelah semua judul VCD selesai diduplikasikan dan dikirim, semua bahan duplikasi VCD dikembalikan, dan kuitansi pe-

73


nagihan diterima dari Pihak Pertama.Pasal 4: hak CiPta

1. Pihak Kedua merupakan pemegang hak cipta atas VCD tersebut di atas.

2. Pihak Pertama harus menjaga keamanan VCD yang diduplikasikan. Apabila di kemudian hari ditemukan VCD yang sesuai dengan judul yang diduplikasikan Pihak Pertama beredar dan berasal dari Pihak Pertama maka Pihak Kedua akan menuntut secara hukum kepada Pihak Pertama.

Pasal 5: sanksiApabila Pihak Kedua menemukan hasil duplikasi VCD

yang dibuat Pihak Pertama rusak, tidak bisa diputar, dan masalah lain yang tidak sesuai dengan pesanan Pihak Kedua maka Pihak Pertama harus mengganti VCD yang bermasalah tersebut.

Pasal 6: Force majeure1. Force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah


2. Terhadap pembatalan akibat force majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sepakat merundingkan perjanjian yang baru.

Pasal 7: lain-lain1. Apabila ada perselisihan, kedua belah pihak akan memilih

cara musyawarah sebagai jalan damai.2. Kontrak Kerja Duplikasi VCD ini dibuat rangkap 2 (dua),

yang asli dipegang oleh Pihak Kedua dan tindasannya dipegang oleh Pihak Pertama


Dibuat di : JakartaTanggal : 12-12-2009



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMAPENYEDIA TEMPAT ACARA DENGAN EO (1)

Pada hari ini, Sabtu, tanggal Duabelas, bulan Desember, tahun Duaribu Sembilan, telah diadakan perjanjian kerja sama antara:1. Nama : Inno Dey Alamat : Jl. Asam Baris Raya no. 4, Tebet, Jakarta Jabatan : Direktur Pelaksana Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Grand

Master dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.2. Nama : Sadiya Nesya Alamat : Jl. SMA 57 no. 38, Kedoya, Jakarta Barat Jabatan : Manager Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sifa Aulia

dan selanjutnya disebut sebagai Pihak KeduaPihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan terlebih

dahulu hal-hal sebagai berikut. Pihak Pertama adalah event organizer yang akan mengada-

kan Pesta Budaya yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Acara

Jangka waktu penyelenggaraan Acara dilakukan selama2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal Duabelas, bulan Desember, tahun Duaribu Sembilan, sampai dengan tang-gal Sebelas, bulan Februari, tahun Duaribu Sepuluh.

74


Pihak Pertama menawarkan kepada Pihak Kedua untuk menyediakan tempat untuk Acara yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama.

Pihak Kedua bersedia menerima tawaran kerjasama dari Pihak Pertama untuk menyediakan tempat Acara tersebut.Untuk pelaksanaan perjanjian ini, Pihak Pertama

dan Pihak Kedua sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1: isi PerJanJianPihak Pertama bermaksud menggunakan ruang

pertemuan akbar di gedung PT. Grand Master sebagai tem-pat penyelenggaraan Acara; dan Pihak Kedua telah me-nyatakan persetujuannya kepada Pihak Pertama untuk maksud Acara tersebut.

Pasal 2: Waktu1. Acara akan dilaksanakan setiap 2 (dua) minggu sekali

pada setiap hari Kamis, selama 2 (dua) bulan, sejak tanggal Tujuhbelas, bulan Desember, tahun Duaribu Sembilan, sampai dengan tanggal Sebelas, bulan Februari, tahun Duaribu Sepuluh.

2. Lama waktu untuk sekali penyelenggaraan Acara adalah 3 (tiga) jam dimulai pada pukul 19.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.

Pasal 3: tanggung JaWaB Pihak Pertama1. Pihak Pertama menyediakan seluruh perangkat, seluruh

peralatan soundsystem yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Acara tersebut.

2. Pihak Pertama menyediakan sendiri pemandu acara dan tenaga-tenaga lain yang diperlukan.

Pasal 4: keWaJiBan Pihak keduaPihak Kedua berkewajiban menyediakan tempat Acara

dengan fasilitas sebagai berikut.1. Kursi dan meja untuk tamu sebanyak 54 buah.


2. Kursi untuk peserta dan penonton sebanyak 165 buah.3. Menyediakan lampu penerangan sesuai dengan daftar yang

terlampir.4. Menyediakan tempat parkir motor dan mobil bagi semua

pihak yang terlibat dalam Acara.5. Menjaga keamanan selama dalam penyelenggaraan Acara.

Pasal 4: kesePakatan1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa biaya

seluruh pemakaian tempat acara beserta fasilitas-fasilitasnya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp 246.000.000,- (duaratus empatpuluh enam juta rupiah).

2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa sistem pembayaran biaya pemakaian tempat acara dan fasilitas-fasilitas sebagaimana disebut pada pasal 4 di tetapkan sebagai berikut. Tahappertama sebagai uangmuka sebesar 50% atau

sebesar Rp 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) akan dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada saat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani.

Tahap kedua akan dibayar sebesar 25 % atau sebesarRp 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari pertama pelaksanaan Acara yakni pada hari Kamis, tanggal 17-12-2009.

Tahapketigasebesar25%atausebesarRp61.500.000,-(enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar pada hari terakhir pelaksanaan event Acara yakni pada hari Kamis, tanggal 11-02-2010.

Pasal 5: PemBatalan1. Surat Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dibatalkan se-

cara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya.2. Pembatalan oleh satu pihak, kecuali dengan alasan force

majeure, maka pihak yang membatalkan wajib memberi-kan ganti rugi sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.



suatu keadaan memaksa diluar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagal-kan terlaksananya event, seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masya-rakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia.

2. Pembatalan akibat force majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sepakat menanggung kerugiannya masing-masing.

Pasal 7: Penyelesaian Perselisihan1. Apabila terjadi perselisihan maka Pihak Pertama dan Pihak

Kedua akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah.2. Jika upaya untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan

damai tidak membawa hasil maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut untuk menunjuk Pihak Ketiga sebagai mediator.

3. Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan dalam hal ini dengan segala akibatnya memilik kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Barat.

Pasal 8: PenutuPDemikian surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua)

masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Para Pihak tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak mana pun juga.

Dibuat di : JakartaTanggal : 12-12-2009




SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIA TEMPAT ACARA DENGAN EO (2)

Pada hari ini Jumat tanggal enam belas bulan lima tahun dua ribu sembilan (16-05-2009) bertempat di Jakarta, telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara:1. Sifah Aulia, Manajer Nampar Mas Production yang ber-

alamat di Jl. Petojo Raya 210 A. Cideng, Jakarta Pusat; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Nampar Mas Production yang untuk selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama.

2. Sadiya Nesya, Manajer Hotel Traberty Indonesia ber-alamat di Jl. Raya Panjang No. 191 D, Kebon Jeruk, Jakarta Barat; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hotel Traberty Indonesia, selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: Bahwa Pihak Pertama adalah event organizer yang akan

mengadakan Lomba Paduan Suara Remaja Jakarta yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Lomba.

Jangkawaktu penyelenggaraanLomba dilakukan selama3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 16 Juni 2009 sampai dengan tanggal 15 September 2009.

Pihak Pertama menawarkan pada Pihak Kedua untuk menyediakan tempat Lomba.

Bahwa Pihak Kedua menerima tawaran kerjasama dari Pihak Pertama untuk menyediakan tempat Lomba tersebut.Untuk pelaksanaan perjanjian ini, Pihak Pertama dan Pi-

hak Kedua sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : maksud Pihak Pertama bermaksud menggunakan Hotel Traberty

Indonesia sebagai tempat penyelenggaraan lomba Paduan

75


Suara Remaja Jakarta; dan Pihak Kedua telah menyatakan persetujuannya kepada Pihak Pertama untuk maksud tersebut.

Pasal 2 : Waktu kegiatan 1. Lomba akan dilaksanakan setiap 1 (satu) minggu sekali

pada setiap hari Sabtu selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 5 Juni 2009 sampai hari Sabtu tanggal 6 September 2009.

2. Lama waktu untuk sekali penyelenggaran lomba adalah 3 (tiga) jam dimulai pada pukul 18.00 sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat.

Pasal 3 : keWaJiBan Pihak Pertama1. Pihak Pertama bertanggung jawab atas persiapan Lomba

yang diselenggarakan di tempat Pihak Kedua. 2. Pihak Pertama menyediakan sendiri dewan juri, pemandu

acara (MC) dan tenaga-tenaga lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan lomba.

3. Membayar biaya pemakaian tempat sesuai dengan ke-sepakatan dalam perjanjian ini.

Pasal 3 : keWaJiBan Pihak keduaPihak Kedua berkewajiban menyediakan tempat acara

dengan fasilitas sebagai berikut: 1. Kursi untuk peserta dan penonton sebanyak 300 (tiga ratus)

buah2. Menyediakan kursi dan meja bagi dewan juri sebanyak

5 (lima) pasang3. Menyediakan lampu penerangan sesuai daftar telampir4. Menyediakan generator sebagai cadangan apabila PLN

mati.5. Menyediakan tempat parkir mobil dan motor bagi semua

pihak yang terlibat dalam lomba. 6. Menjaga keamanan selama dalam penyelenggaraan lomba.

Pasal 4 : BiayaPihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa biaya se-

luruh pemakaian tempat acara beserta fasilitas-fasilitasnya se-bagaimana diamaksud dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)


Pasal 5 : sistem PemBayaran 1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa sistem

pembayaran biaya pemakaian tempat acara dan fasilitas-fasilitas sebagaimana disebut pada pasal 4 ditetapkan se-bagai berikut: a. Tahap pertama sebagai uang muka sebesar 30 % (tiga

puluh persen) atau sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) akan dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada saat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani.

b. Tahap Kedua akan dibayar sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada hari pertama pelaksanaan lomba yakni pada tanggal 5 Juni 2009

c. Tahap Ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) atau Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dibayar pada hari terakhir pelaksanaan lomba yakni pada tang-gal 6 September 2009.

2. Seluruh pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan secara tunai.

Pasal 6 : PemBatalan1. Surat Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dibatalkan se-

cara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya. 2. Pembatalan oleh salah satu pihak, kecuali dengan alasan

force majeure, maka pihak yang membatalkan wajib mem-berikan ganti rugi sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 7: Force majeure 1. Force Majaure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah

suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan gagal ter-laksananya acara, seperti bencana alam, epidemik, pe-perangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masya-rakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang di-sebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia.


2. Terhadap pembatalan akibat Force Majeure, Pihak Per-tama dan Pihak Kedua akan berunding lagi.

Pasal 9 : Penyelesaian Perselisihan 1. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat menyelesai-

kan perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator.

2. Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Jakarta Pusat.

Pasal 10 : PenutuP Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua)

masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama tanpa adanya paksaan atau tekan-an dari pihak mana pun juga.

Jakarta, 16 Mei 2009



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMAPEMBORONGAN PEKERJAAN RUMAH TINGGAL

Yang bertanda tangan di bawah, masing-masing:1. Nama : Sadiya Nesya Alamat : Jl. Asam Baris Raya no. 4, Jakarta Pekerjaan : Pengusaha Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri

yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Per-tama.

76


2. Nama : Inno Dey Alamat : Jl. SMA 57 no. 5, Jakarta Barat Jabatan : Manager Pemasaran Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Maju

yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Kedua.Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk

mengikatkan diri dalam satu perjanjian pemborongan pekerjaan rumah tinggal dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1Pihak Pertama dengan ini menetapkan Pihak Kedua un-

tuk melaksanakan pemborongan pekerjaan pembangunan rumah tinggal milik Pihak Pertama yang terletak di Jl. Durian no. 41, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Perintah Kerja No. xxxx tertanggal XXXX dan Pihak Kedua telah menyatakan persetujuannya untuk melaksanakan pemborongan pekerjaan rumah Pihak Pertama sesuai dengan denah dan konstruksi terampir.

Pasal 2Pihak Kedua setuju dan bersedia memulai pekerjaan pem-

bangunan rumah tinggal tersebut paling lambat 5 (lima) hari setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan harus sudah selesai serta diserahkan kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari ke-mudian.

Pasal 31. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa harga bo-

rongan untuk pekerjaan tersebut adalah Rp 430.000.000,-.2. Untuk pembayaran tahap pertama sebesar 50 % atau sebesar

Rp 215.000.000,- dilakukan pada saat perjanjian ini di-tandatangani.

3. Untuk pembayaran sisanya sebesar 50 % atau sebesar Rp 215.000.000,- dilakukan secara bertahap yang di-sesuaikan dengan prestasi kerja Pihak Kedua.


4. Penghitungan persentase prestasi kerja Pihak Kedua di-lakukan setiap 2 (dua) minggu sekali.

Pasal 4Kecuali karena force majeure dan atau karena kelalaian Pi-

hak Pertama sendiri, Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 5 % setiap hari dari nilai kontrak yang dihitung sejak pekerjaan tersebut dinyatakan terlambat oleh Pihak Pertama.

Pasal 51. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengalihkan

baik sebagian maupun seluruh pekerjaan yang dimaksud-kan dalam perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

2. Dalam hal Pihak Kedua mengalihkan sebagian atau se-luruh pekerjaan tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan secara tunai dan sekaligus seluruh uang yang telah diterima Pihak Kedua dari Pihak Pertama.

Pasal 61. Pihak Pertama berhak mengubah dan atau membongkar

hasil pekerjaan yang telah dilakukan Pihak Kedua, apabila pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan denah atau kon-struksi yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama.

2. Jika perubahan dan pembongkaran sebagaimana disebut pada ayat 1 menimbulkan kerugian pada Pihak Pertama, seluruh kerugian tersebut ditanggung oleh Pihak Kedua.


suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan perjanjian ini seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, ke-celakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keada-an di luar kemampuan manusia.

2. Terhadap pembatalan akibat force majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan berunding lagi.


Pasal 82. Bila musyawarah untuk mufakat tidak memuaskan kedua

belah pihak saat terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan lewat jalur hukum dan kedua pihak memilih domisili hukum pada kantor panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pasal 10Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur

dalam perjanjian ini akan diatur serta ditetapkan atas per-setujuan kedua belah pihak.

Pasal 11Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani Pihak

Pertama dan Pihak Kedua yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama; dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Jakarta, 12-12-2009

Pihak Kedua Pihak Pertama

Inno Dey Sadiya Nesya

Saksi :1. Izaac Wolla2. Ade Putera

PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBORONGAN PEMASANGAN

INSTALASI LISTRIK

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 12-12-2009, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian pemborongan pemasangan instalasi listrik oleh dan antara:

77


1. Nama : Sadiya Nesya Jabatan : Manager Alamat : Jl. Asam Baris Raya no. 4, Tebet, Jakarta Selanjutnya disebut Pihak Pertama.2. Nama : Inno Dey Jabatan : Manager Alamat : Jl. SMA 57 no. 2, Kedoya, Jakarta Barat Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan telah bersepakat untuk membuat surat perjanjian pemborongan instalasi listrik dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1: definisiHal yang dimaksudkan dengan perjanjian pemborongan

pekerjaan dalam perjanjian ini adalah Pihak Kedua sebagai pemborong pekerjaan telah mengikatkan diri untuk melaksana-kan pekerjaan pemasangan instalasi listrik milik Pihak Pertama dengan menerima suatu harga yang telah disepakati.

Pasal 2: PersetuJuanPihak Kedua menyetujui untuk melakukan pemasangan

instalasi listrik pada proyek Pihak Pertama, dan Pihak Kedua menerima pekerjaan pemasangan instalasi listrik.

Pasal 3: Penyediaan BarangSeluruh barang-barang material yang diperlukan dalam

pengerjaan instalasi listrik tersebut disediakan oleh Pihak Per-tama dan Pihak Kedua hanya mengerjakan pemasangan sesuai dengan denah yang telah ditetapkan.

Pasal 4: harga1. Jumlah harga borongan untuk pekerjaan sebagaimana di-

sebut pada Pasal 2 adalah Rp 20.000.000,-.2. Harga borongan sebagaimana disebut pada ayat 1 meliputi

biaya pemasangan listrik dan PPn.


Pasal 5: Pelaksanaan PekerJaan1. Dalam pelaksanaan pekerjaan, Pihak Kedua diwajibkan

untuk mengajukan gambar kerja detail (shop drawing) dalam rangkap 2 (dua) kepada Pihak Pertama untuk pengesahan-nya sebelum pekerjaan dilaksanakan.

2. Pihak Kedua menyatakan sanggup melaksanakan pekerja-an tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak per-janjian ini dibuat dan ditandatangani.

Pasal 6: PengaWasan1. Selama dalam proses pelaksanaan pekerjaan, Pihak

Pertama akan menempatkan wakilnya untuk memeriksa dan mengawasi seluruh proses pekerjaan agar sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati.

2. Jika Pihak Kedua dalam melaksanakan pekerjaan ini menyimpang dari perjanjian, wakil Pihak Pertama berhak menghentikan dan atau membongkar pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua atas biaya Pihak Kedua.

Pasal 7: Pengamanan dan Pemeliharaan Barang1. Selama dalam proses pengerjaan pemborongan, seluruh

material yang diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pi-hak Kedua, baik yang dipasang maupun yang belum di-pasang menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

2. Apabila barang-barang material tersebut hilang atau rusak, maka Pihak Kedua wajib menggantinya dengan material yang sama seperti material yang telah diserahkan oleh Pi-hak Pertama.

Pasal 8: PeruBahan1. Apabila terjadi perubahan-perubahan baik berupa pe-

nambahan atau pengurangan pekerjaan, maka Pihak Ke-dua akan melaksanakan perubahan tersebut sesudah men-dapat instruksi tertulis dari Pihak Pertama.

2. Apabila akibat perubahan pekerjaan tersebut menambah biaya pengerjaan pada Pihak Kedua, maka seluruh biaya tambahan tersebut akan ditanggung oleh Pihak Pertama.


Pasal 9: sistem PemBayaranSistem pembayaran pemborongan pekerjaan ini ditetapkan

sebagai berikut.1. Pembayaran tahap pertama sebesar 50 % atau sebesar Rp

10.000.000,- dilakukan pada saat perjanjian ini ditanda-tangani.

2. Pembayaran sisanya sebesar 50 % atau sebesar Rp 10.000.000,- dilakukan secara angsuran yang disesuaikan dengan prestasi kerja Pihak Kedua.

3. Penghitungan persentase prestasi kerja Pihak Kedua di-lakukan 2 (dua) minggu sekali oleh wakil Pihak Pertama.

4. Pembayaran angsuran sebagaimana disebut pada ayat 2 dilakukan paling lambat 5 (lima) hari setelah pengecekan prestasi kerja Pihak Kedua.

Pasal 10: denda dan sanksi1. Pihak Kedua dapat dikenai denda oleh Pihak Per-

tama sebesar 5 % dari harga borongan untuk setiap hari keterlambatan kecuali keterlambatan tersebut diakibatkan oleh keadaan memaksa (force majeure).

2. Setiap keterlambatan pembayaran, Pihak Pertama dapat dikenakan denda oleh Pihak Kedua sebesar 5 % untuk setiap hari dari seluruh kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang telah jatuh tempo.



2. Terhadap pembatalan akibat force majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sepakat menanggung kerugiannya masing-masing.


Pasal 12: Perselisihan1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian


2. Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak memuas-kan kedua belah pihak, maka akan diselesaikan lewat jalur hukum. Untuk maksud tersebut kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada kantor panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pasal 13: lain-lainDi dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur

dalam perjanjian ini akan diatur serta ditetapkan atas persetuju-an kedua belah pihak.

Pasal 14: PenutuPDemikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani Pihak

Pertama dan Pihak Kedua yang dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama; dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Dibuat di : Jakartapada tanggal : 12-12-2009



Saksi-saksi:1. Izaac Wolla2. Ade Putera


SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK

Pada hari ini tanggal Duabelas bulan Lima tahun Duaribu sembilan (12-05-2009) telah dibuat dan ditandatangani per-janjian pemborongan pemasangan instalasi listrik oleh dan antara: 1. Vincent Jrek, pengusaha dalam hal ini bertindak sebagai

Direktur Utama PT. Maju Terus berkedudukan di Jalan Kamboja No. 3, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Simon Jrek, pengusaha dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Utama PT. Berkah Jaya berkedudukan di Jalan Mawar No. 5 Jakarta Barat. Selanjutnya disebut Pihak Kedua.Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan

telah bersepakat untuk membuat surat perjanjian pemborong-an pemasangan instalasi listrik, AC dan saluran air pada proyek Pihak Pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : definisiYang dimaksudkan dengan perjanjian pemborongan pe-

kerjaan dalam perjanjian ini adalah Pihak Kedua sebagai pem-borong pekerjaan telah mengikatkan diri untuk melaksakan pe-kerjaan pemasangan instalasi listrik, AC dan saluran air pada proyek milik Pihak Pertama dengan menerima suatu harga yang telah disepakati.

Pasal 2 : lingkuP PekerJaanPihak Kedua menyetujui untuk melakukan pemasangan

instalasi listrik, AC dan saluran air pada proyek Pihak Pertama, dan PihakPertama menyetujui dengan menerima pekerjaan pemasangan instalasi listrik, AC dan saluran air.

Pasal 3 : Penyediaan Barang Seluruh barang-barang material yang diperlukan dalam

pengerjaan instalasi listrik, AC dan saluran tersebut disediakan

77


oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua hanya mengerjakan pe-masangan sesuai dengan denah yang telah ditetapkan.

Pasal 4 : hargaJumlah harga borongan untuk pekerjaan sebagaimana di-

sebut pada pasal 2 adalah Rp 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari:

Harga borongan pemasangan instalasi listrik Rp120.000.000,-

HargaboronganpekerjaanACRp100.000.000,- HargaboronganpembuatansaluranairRp20.000.000

Pasal 5 : Pelaksanaan PekerJaan1. Dalam pelaksanaan pekerjaan, Pihak Kedua diwajibkan

untuk mengajukan gambar kerja detail (shop drawing) dalam2 (dua) rangkap kepada Pihak Pertama untuk pengesahan-nya sebelum pekerjaan dilaksanakan

2. Pihak Kedua menyatakan sanggup melaksanakan pekerja-an tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak perjanjian ini dibuat dan ditandatangani.

Pasal 6 : PengaWasan 1. Selama dalam proses pelaksanaan pekerjaan, Pihak Per-

tama akan menempatkan wakilnya untuk memeriksa dan mengawasi seluruh proses pekerjaan agar sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati.

2. Dalam hal Pihak Kedua dalam melaksanakan pekerjaan pemborongan ini menyimpang dari perjanjian, wakil Pihak Pertama berhak menghentikan dan atau membongkar pe-kerjaan yang sudah dilakukan oleh Pihak Kedua atas biaya Pihak Kedua.

Pasal 7 : Pengamanan dan Pemeliharaan Barang 1. Selama dalam proses pengerjaan pemborongan, seluruh ma-

terial yang telah diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pi-hak Kedua, baik yang sudah dipasang maupun yang belum dipasang menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.

2. Apabila barang-barang material tersebut hilang atau rusak,


maka Pihak Kedua wajib menggantinya dengan material yang sama seperti material yang telah diserahkan oleh Pi-hak Pertama.

Pasal 8 : PeruBahan1. Apabila terjadi perubahan-perubahan baik berupa penam-

bahan atau pengurangan pekerjaan, maka Pihak Kedua akan melaksanakan perubahan tersebut sesudah mendapat instruksi tertulis dari Pihak Pertama

2. Apabila akibat perubahan-perubahan pekerjaan tersebut akan menambah biaya pengerjaan pada Pihak Kedua, maka seluruh biaya tambahan tersebut akan ditanggung oleh Pihak Pertama.

Pasal 9 : sistem PemBayaranSistem pembayaran pemborongan pekerjaan ini ditetapkan

sebagai berikut: 1. Pembayaran tahap pertama sebesar 10% atau sebesar

Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dilakukan pada saat perjanjian ini ditandatangani.

2. Pembayaran sisanya sebesar 90% (sembilan puluh persen) atau sebesar Rp 216.000.000 (dua ratus enam belas juta rupiah) dilakukan secara angsuran yang disesuaikan dengan prestasi kerja Pihak Kedua.

3. Penghitungan persentase prestasi kerja Pihak Kedua di-lakukan setiap 2 (dua) minggu sekali oleh wakil Pihak Per-tama.

4. Pembayaran angsuran sebagaimana disebut pada ayat 2 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengecekan prestasi kerja Pihak Kedua.

Pasal 10 : denda dan sanksi1. Pihak Kedua dapat dikenakan denda oleh Pihak Pertama

sebesar 1% (satu persen) dari harga borongan untuk setiap hari keterlambatan kecuali keterlambatan tersebut di-akibatkan oleh keadaan memaksa (force majeure).

2. Setiap keterlambatan pembayaran, Pihak Pertama dapat dikenakan denda oleh Pihak Kedua sebesar 1% untuk se-


tiap hari dari seluruh kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang telah jatuh tempo.

Pasal 11 : PeraWatan1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa jangka

waktu garansi atas pekerjaan tersebut adalah 12 (dua belas) bulan sejak penyerahan pertama pekerjaan tersebut oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

2. Pihak Kedua bersedia mengganti dan atau memperbaiki seluruh kerusakan selama masa garansi yang diakibatkan oleh kesalahan pemasangan atas biaya Pihak Kedua sen-diri kecuali jika kerusakan tersebut akibat kesalahan super-visi atau instruksi yang diberikan oleh wakil Pihak Pertama.


suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan gagal ter-laksananya perjanjian ini seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masya-rakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang di-sebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia.

2. Terhadap pembatalan akibat Force Majaure, Pihak Per-tama dan Pihak Kedua akan berunding lagi.

Pasal 14 : PerselisihanApabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat

tidak memuaskan kedua belah pihak, maka akan selesaikan lewat jalur hukum. Untuk maksud tersebut kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Jakarta Barat.

Pasal 15 : lain-lainDi dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur

dalamperjanjian ini akan diatur serta ditetapkan atas persetuju-an kedua belah pihak.


Pasal 16 : PenutuPDemikian perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangani Pi-

hak Pertama dan Pihak Kedua yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama; dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.


Vincent Jrek Simon Jrek

Saksi :1. Inno Dey2. Izza Pemaz

PERJANJIAN KERJA SAMAMANAGEMEN DAN BANTUAN TEKNIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:1. Nama : Sadiya Nesya Jabatan : Manager Alamat : Jl. Asam Baris Raya no. 45, Tebet, Jakarta Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perseroan

terbatas: PT. Dirgantara Indonesia berkedudukan Jakarta Timur, dan berhak untuk melakukan tindakan hukum da-lam perjanjian ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) dari ang-garan dasar perseroan terbatas tersebut, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Nama : Inno Dey Jabatan : Manager Alamat : Jl. SMA 57 no. 27, Kedoya, Jakarta Barat

78


Dalam hal ini bertindak:a. untuk diri sendiri sebagai persero daur perseroan yang

akan disebut di bawah ini,b. sebagai pemegang kuasa dari dan karenanya untuk dan

atas nama PT. Juara Abadi, berkedudukan di Jakarta Barat, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu: Bahwa ParaPihak Pertama telah diberi hak penguasaan

Kayu Hutan dari yang berwajib, sebagaimana ternyata dalam surat keputusan tertanggal xxx nomor xx yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan;

Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan eksplorasi daneksploitasi dan lain-lain pekerjaan yang sehubungan dengan hutan tersebut, Pihak Pertama memerlukan suatu manajemen yang baik dan pengetahuan teknis yang cukup serta bantuan keuangan;

BahwaPihak Kedua bersedia dan menyanggupi untuk me-lakukan manajemen berikut tenaga kerja teknis yang cukup dalam bidang kehutanan serta mengusahakan pula untuk mendapatkan bantuan keuangan untuk melaksana-kan pekerjaan eksplorasi hutan tersebut;

Maka sekarang Para Pihakmenerangkan telah semufakatsebagaimana mereka telah memufakatinya dan setuju, me-ngenai pelaksanaan pekerjaan eksplorasi dan eksploitasi hutan dimaksud, dengan ini mengadakan suatu perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1Pihak Pertama menerangkan dengan ini mengangkat dan

Contoh Kontrak Kerja Sama

Documents

Transcript of Contoh Kontrak Kerja Sama