Counter Trade

Pemimpin UmumHariyanto Ekowaluyo

Pemimpin RedaksiFauzi Aziz

Wakil Pemimpin RedaksiHartono

Redaktur PelaksanaI.B. Putu Arsana

Anggota RedaksiAchwandi Syehab, Amir Abdullah,Karyanto Suprih, Supardjo, I.G.N Nagari,Rustam Effendi, Wahyu Kodri

Photographer/DokumentasiJ. Awandi, Sutopo

Tata UsahaHerdi Triyono, L.J.F Lapian, M. Amin,Dedi Maryono, Asep Djidji

Alamat RedaksiBiro Umum dan Hubungan MasyarakatDepartemen Perindustrian dan PerdaganganJl. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta 12950Telp. 5251661, 5255509 pes. 4023

susunan

RedaksiRedaksiRedaksiRedaksiRedaksi

Bagi Pembaca yang tidak sempat memperoleh MediaIndag atau memerlukan informasi kebijakan Indagdapat mengakses ke website ; http:\\www.dprin.go.id.

DiterbitkanBagian Proyek Pengembangan Komunikasidan Publikasi Industri dan Perdagangan

Tahun 2003

Redaksi

Laporan UtamaLaporan UtamaLaporan UtamaLaporan UtamaLaporan UtamaImbal dagang, Program

Prioritas Deperindag ..................3

Kebi jakanKebi jakanKebi jakanKebi jakanKebi jakanPPI Kantongi Izin Impor

Gula Putih 112.500 Ton ........8

Impor Beras Selama Musim

Panen Raya Akan

Dilarang............11

Ekonomi dan BisnisEkonomi dan BisnisEkonomi dan BisnisEkonomi dan BisnisEkonomi dan BisnisIndonesia Gelar Pameran

Tunggal di Sharjah .........13

Daftar Isi

Para pembaca Majalah Media Indag yang budiman,Kami dari Tim Redaksi mengucapkan Selamat Idul Fitri1424 H sekaligus memohon maaf apabila selama ini terdapatkesalahan.

Seperti pada edisi-edisi sebelumnya, Majalah MediaIndag kali ini juga menampilkan berbagai informasi terkinimengenai kebijakan di seputar industri dan perdagangan sertaberbagai isu hangat, artikel dan tidak ketinggalan profilpengusaha UKM sukses yang layak disimak para pembaca.

Sebagai laporan utama kami sengaja mengangkat isumengenai Imbal Dagang yang telah ditetapkan olehDepartemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag)sebagai Program Prioritas dalam rangka mendorong ekspornonmigas sekaligus untuk menghemat pengeluaran devisanegara.

Dalam rubrik Kebijakan, kami tampilkan informasimengenai diperolehnya izin impor gula putih oleh PTPerusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), akan ditinjaunyakebijakan Bea Masuk (BM) dan Pajak (Pungutan) Eksporsejumlah komoditi tertentu dalam rangka pelaksanaanprogram Exit Strategy IMF (White Paper) serta akandikeluarkannya kebijakan tata niaga impor beras.

Dalam rubrik Ekonomi dan Bisnis, antara lain disajikaninformasi mengenai penyelenggaraan Pameran TunggalIndonesia di Sahrjah (UEA), ekspor CPO RI ke Indiamenyusul diterapkannya kebijakan baru kandungan betakaroten dalam CPO, berakhirnya polemik mengenai imbaldagang RI-Rusia, imbal dagang RI dengan Libya,penyelenggaraan PPE 2003 serta sejumlah kesepakatan yangdicapai selama KTT ASEAN di Bali Oktober 2003 lalutermasuk dijalinnya kerjasama CEP ASEAN-Jepang,kesepakatan RTIA ASEAN-India dan kesepakatan FTAASEAN-RRC.

Ditandatanganinya kesepakatan pembentukan IRCooleh tiga negara penghasil utama karet alam dunia, yaituIndonesia, Malaysia dan Thailand menjadi laporan menarikyang disajikan dalam rubrik Komoditi. Laporan menariklainnya adalah mengenai target swasembada kedelai padatahun 2005.

Dalam rubrik Artikel, kami mengupas permasalahan,tantangan sekaligus peluang yang timbul dari kegagalansidang WTO di Cancun, Mexico tanggal 10-14 September2003 lalu. Kegagalan sidang WTO Cancun tersebut juga telahmemicu sejumlah negara berkembang untuk makinmengurangi ketergantungannya terhadap negara maju.

Pada bagian akhir dari edisi kali ini, kami menampilkanprofil seorang pengusaha yang berhasil meniti kegiatanusahanya dalam produksi barang kerajinan.

Pengantar

Redaksi

Komodit iKomodit iKomodit iKomodit iKomodit iIRCo ditargetkan Beroperasi

Desember 2003 ...............28

D e p a r t e m e nPerindustrian dan

Perdagangan (Deper-indag) telah mene-

tapkan mulai tahun2003 ini kegiatan

imbal dagang (countertrade) menjadi pro-

gram prioritas ins-tansi pemerintah ter-

sebut sebagai bagiandari upaya men-

Imbal Dagang, ProgramPrioritas Deperindag

dorong ekspor non-migas nasional

sekaligus untuk menghemat ca-dangan devisa negara.

Menteri Perindustrian danPerdagangan (Menperindag) Rini

M.S. Soewandi mengatakan dalamrangka mencapai target ekspor non

migas di tahun-tahun mendatangpemerintah perlu menggalakkan

kembali perdagangan imbal dagangdengan negara-negara sahabat.

Karena imbal dagang juga dapatmenjadi salah satu jalan keluar bagi

Indonesia dalam mempercepatproses pemulihan ekonomi melalui

pencapaian target ekspor non migasnasional.

“Kegiatan imbal dagang perludigalakkan mengingat kapasitas

produksi di dalam negeri untuk tu-juan ekspor cenderung meng-alami

peningkatan dan di pihak lain

persaingan terhadap produk-produktersebut di pasar dunia semakin

ketat. Sejalan dengan hal itu, da-lam rangka peningkatan ekspor

non-migas dan sekaligus peng-hematan cadangan devisa, maka

program imbal dagang telah men-jadi program prioritas Departemen

Perindustrian dan Perdagangansejak tahun 2003,” kata Rini.

Menurut Rini, kegiatan imbaldagang setidaknya dapat memberi-

kan lima manfaat bagi bangsa dannegara, yaitu dapat melakukan

penghematan Anggaran Pemba-ngunan dan Belanja Negara

(APBN) dan/atau devisa dalamrangka pembelian/impor barang-

barang yang dibutuhkan olehpemerintah; membuka peluang atau

akses pasar non-tradisional bagi barang-

barang yang diproduksioleh pihak swasta/

pemerintah/BUMN;meningkatkan pro-

duksi bagi barang-barang yang termasuk

dalam skema imbaldagang; merupakan

stimulus ekonomi yangberdampak pada pe-

ningkatan penyerapan tenaga kerja

antar sektor (multiplier effects);

faktor pendukung akselerasi pem-

bangunan sejalan dengan exit

program dari IMF.

Rini mengatakan kegiatan

imbal dagang dalam perdagangan

luar negeri (ekspor-impor) sebetul-

nya sudah dilakukan pemerintah

Indonesia sejak tahun 1982 ketika

terjadi krisis ekonomi internasional

waktu itu. Dengan didukung Per-

aturan Pemerintah (PP) No. 1

Tahun 1982 pemerintah melakukan

kebijakan alternative berupa tero-

bosan untuk meningkatkan devisa

ekspor melalui penerapan imbal

dagang terhadap beberapa negara

yang potensial dapat meng-

akomodasi kebijakan imbal dagang.

Laporan Utama

Program imbal dagang dapat meningkatkan ekspor non migas

Media Industri dan Perdagangan3

“Kebijakan tersebut cukupberhasil dimana kegiatan ekspor

melalui sistem imbal dagang terusmenerus mengalami peningkatan

dan mencapai puncaknya padatahun 1992, 1993 dan 1994, yaitu

masing-masing sebesar US$ 1,43miliar, US$ 1,03 miliar dan US$ 1,05

miliar dengan pangsa terhadap totalekspor non-migas masing-masing

sebesar 3,90%, 3,70% dan 3,55%,”tutur Rini.

Di Indonesia, kegiatan imbaldagang telah mulai menampakkan

hasil positif ketika pihak Rusiasetuju untuk mengimpor produk-

produk non-migas Indonesia yangkemudian ditukarkan dengan per-

alatan militer, yaitu empat unitpesawat tempur Sukhoi (dua unit

pesawat Sukhoi Su-27 Flanker dandua unit pesawat Sukhoi Su-30MK)

dan dua helicopter MI-35.“Selain itu, pada tanggal 25

Agustus 2003 Deperindag telahmenandatangani kesepakatan

imbal dagang dengan Komite Per-dagangan Libya dimana Indonesia

akan mengimpor minyak mentah(crude oil) dari Libya sebanyak

50.000 barel/hari atau senilai US$540 juta/tahun yang akan dibayar

dengan ekspor 16 jenis komoditinon-migas Indonesia antara lain

tekstil dan produk tekstil, sepatu,barang-barang elektronika, ban,

karet, furniture dll,” jelas Rini.Dengan demikian, tegas Rini,

melalui skema imbal dagang ter-sebut diharapkan devisa negara

yang selama ini terpakai untukmengimpor crude oil dari Libya

dapat dihemat. Sementara itu,ekspor non migas Indonesia ke Libyayang selama ini masih sangat kecil(US$ 5,8 juta pada tahun 2002)dapat lebih ditingkatkan.

Dengan Mesir, Deperindagpada bulan Februari 2003 juga telahmenjajaki kemungkinan menerap-kan skema imbal dagang bagi peng-adaan rock-phospate dari Mesir

(yang merupakan bahan bakuproduksi pupuk majemuk Phonskadan SP-36) dengan sejumlah produknon-migas Indonesia.

Libya dan Mesir merupakanbagian dari negara-negara di ka-wasan Afrika Utara (yang terdiridari Libya, Mesir, Aljazair, Tunisiadan Maroko) yang juga merupakanpasar nontradisional Indonesia.Oleh karena itu, kesepakatan imbaldagang dengan Libya dan Mesirtersebut merupakan suatu langkahawal dalam rangka program pene-robosan ke pasar nontradisionalAfrika melalui negara-negaraAfrika Utara.

Bentuk Imbal Dagang

Imbal Dagang atau CounterTrade adalah suatu skema perda-gangan atau praktek perdagangandimana pemasok barang atau jasamenyetujui suatu kondisi dalamperjanjian jual-beli untuk membalas(reciprocity) dan menyanggupi suatupersyaratan khusus tertentu sebagaikompensasi yang memberikanmanfaat bagi pembeli. Dengandemikian pemasok barang atau jasawajib menerima barang atau mem-beri kompensasi lain kepada pem-

beli sebagai balasan atau pemba-yaran sebagian atau seluruh barang

atau jasa yang dijualnya atau di-tukarnya.

Imbal Dagang dapat dilakukan

dalam beberapa bentuk, antara lain

Barter, Imbal Beli (Counterpur-

Laporan Utama

Sepatu, banyak diminati dalam program imbal dagang


chase), Offset, Buyback, Compen-

sation, Clearing, Coproduction dan

sebagainya. Keseluruhan bentuk

imbal dagang tersebut merupakan

skema perdagangan yang dapat

mengatasi berbagai masalah yang

ditemui dalam perdagangan biasa

(normal trade), misalnya kesulitan

devisa atau mata uang, akses pasar

dan sebagainya.

Imbal Beli

Imbal Beli adalah cara perda-

gangan yang mensyaratkan suatu

kewajiban mengekspor barang non-

migas Indonesia sebagai imbalan

atas pengadaan impor barang, jasa

dan konstruksi oleh pemerintah

(departemen, lembaga negara non

departemen, Pemda, BUMN dan

BUMD) yang bernilai di atas Rp

500 juta yang tidak dibiayai dari

dana Bank Dunia, Bank Pemba-

ngunan Islam dan Bank Pemba-

ngunan Asia, atau Rp 10 miliar ke

atas apabila dananya berasal dari

Kredit Ekspor.

Melalui kesepakatan imbal

beli maka perusahaan pemasok

(barang atau jasa kepada peme-

rintah) berkewajiban untuk meng-

ekspor (membeli dan memasarkan

atau menyebabkan barang diekspor)

barang non-migas Indonesia sebesar

100% dari nilai barang impor

(kondisi FOB atau customs value)

yang diadakan pemerintah.

Apabila terdapat lebih dari

satu pemasok luar negeri, maka

masing-masing pemasok luar negeri

bertanggung jawab untuk melak-

sanakan kewajiban imbal belinya

senilai barang impor yang dipasok-

nya kepada pemerintah.

Untuk menerapkan skema

imbal beli, sebuah instansi peme-

rintah atau BUMN atau BUMD

penyelenggara tender atau lelang

untuk proyek pengadaan impor

yang terkena ketentuan imbal beli

harus mengumumkan atau mem-

beritahukan kepada peserta tender

bahwa tender atau lelang tersebut

dikaitkan dengan imbal beli.

Peserta tender wajib membuat

Surat Kesanggupan Melakukan

Imbal Beli (Letter of Undertaking)

yang ditandatangani sekurang-

kurangnya oleh direktur perusahaan

pemasok luar negeri dan ditujukan

kepada Dirjen Perdagangan Luar

Negeri melalui instansi/BUMN/

BUMD penyelenggara tender.

Dirjen Perdagangan Luar

Negeri menilai Letter of Under-

taking tersebut dan memberikan

tanggapannya (persetujuan atau

pertimbangan lain)langsung kepada

instansi penyelenggara tender.

Setelah menetapkan pemenang

tender, instansi pemerintah, BUMN

atau BUMD penyelenggara tender

segera menyampaikan informasi

detil mengenai proyek pengadaan

barang atau jasa tersebut kepada

Dirjen Perdagangan Luar Negeri.


Negeri memberitahukan pemasok

luar negeri mengenai nilai kewajib-

an imbal beli serta meminta untuk

menyampaikan Usulan Tambahan

Surat Pernyataan Kesanggupan

Imbal Beli atau Letter of Under-

taking (yang disebut Annex-A) yang

dibuat oleh direktur perusahaan

Laporan Utama

Permintaan furniture tetap tinggi


pemasok luar negeri atau pejabat

yang ditunjuk dan rencana ekspor

dalam rangka pemenuhan kewajib-

an imbal beli.

Setelah Annex-A ditanda-

tangani, Dirjen Perdagangan Luar

Negeri mengeluarkan Surat Award

kepada instansi atau BUMN atau

BUMD penyelenggara tender yang

memberitahukan bahwa pemasok

luar negeri yang bersangkutan telah

menyelesaikan administrasi imbal

beli, sehingga penandatanganan

kontrak tender dapat dilakukan.

Setelah tanggal kontrak ten-

der ditandatangani maka pemasok

luar negeri dapat mulai melakukan

ekspor. Tetapi sebelum barang

diekspor, pemasok luar negeri harus

memberitahukan terlebih dahulu

kepada Dirjen Perdagangan Luar

Negeri mengenai rencana penga-

palan ekspor yang akan dilaku-

kannya terutama menyangkut jenis

barang dan nomor tarip pabean,

volume dan nilai ekspor, pelabuhan

muat dan negara tujuan, nama dan

alamat eksportir dan nama dan

alamat pembeli.

Pemasok luar negeri harus

menyampaikan laporan pemenuhan

kewajiban imbal beli kepada Dirjen

Perdagangan Luar Negeri secara

berkala dan laporan terakhir harus

diterima selambat-lambatnya enam

bulan sejak tanggal berakhirnya

jangka waktu kewajiban imbal beli.

Untuk mengarahkan agar

ekspor dalam rangka imbal beli

dapat memberikan tambahan

terhadap ekspor regular Indonesia,

maka setiap tahun pemerintah

mengeluarkan buku ‘Barang Ekspor

Dalam Rangka Imbal Beli’ yang

disusun dengan menetapkan bahwa

semua jenis barang ekspor Indonesia

di luar minyak dan gas bumi dapat

digunakan untuk pemenuhan ke-

wajiban imbal beli, kecuali barang

yang dilarang ekspornya, barang

yang diwasai ekspornya dan barang

yang telah dianggap mendapat

jaminan pasar, seperti barang yang

diatur tata niaga ekspornya dengan

kuota berdasarkan perjanjian luar

negeri dan diekspor dalam rangka

pemenuhan kewajiban penggantian

(offset), beli kembali (buyback),

kontrak karya dan lain-lain.

Kelompok barang lainnya yang

tidak dapat diimbalbelikan adalah

barang yang diekspor bukan dalam

rangka transaksi perdagangan,

seperti barang pindahan, sample

(contoh), bantuan, pemberian

(hibah) dan lain-lain.

Barang yang diekspor dalam

rangka imbal beli diperhitungkan

dalan mata uang US$ dan pada

prinsipnya harus ditujukan ke

negara asal pemasok luar negeri.

Apabila pembelian impor peme-

rintah berasal dari beberapa negara,

maka tujuan ekspornya dapat

dilakukan ke negara asal pemasok

Laporan Utama

luar negeri atau ke ne-

gara asal barang. Se-

dangkan ekspor ke ne-

gara ketiga hanya dibe-

narkan kalau negara ke-

tiga tersebut bukan me-

rupakan pasaran tradi-

sional barang ekspor

yang bersangkutan dan

ekspornya tidak meng-

ganggu saluran pemasar-

an yang telah ada.

Menurut catatan

Deperindag, dalam

kurun waktu antaraBan, salah satu produk unggulan ekspor


tahun 1982 sampai 1997 rata-rata

terdapat 36 proyek imbal dagang

setiap tahunnya yang melibatkan

sekitar delapan instansi peme-

rintah dengan nilai imbal beli rata-

rata US$ 478 juta/tahun. Jenis

komoditi utama yang diekspor

dalam rangka imbal beli antara lain

karet alam, kayu lapis, perabotan

kayu, produk kayu lainnya, ikan

dan kerang-kerangan, batu bara,

minyak kelapa dan minyak kelapa

sawit.

Offset

Pengaturan Offset dilakukan

oleh pmerintah dengan cara mem-

persyaratkan adanya keharusan

untuk kandungan lokal dalam

setiap pengadaan impor barang, jasa

atau konstruksi, seperti yang di-

tetapkan dalam Keputusan Presiden

(Keppres) No. 16 Tahun 1994.

Buyback

Dengan PP No. 2 tahun 1996

dan Surat Keputusan (SK) Menper-

indag No. 16/SK/I/1996 yang mem-

persyaratkan penggunaan skema

imbal beli untuk perusahaan PMA

non-produsen, yaitu diperbolehkan

mengimpor bahan keperluan pro-

duksi suatu perusahaan di Entre-

port Produksi Tujuan Ekspor (EPTE)

atau Kawasan Berikat dan dengan

fasilitas bebas bea masuk, cukai,

PPN, PPN-BM dan PPh dengan

kewajiban mengekspornya melalui

perusahaan PMA tersebut.

Beberapa contoh proyek imbal

dagang yang telah berhasil dilak-

sanakan antara lain proyek imbal

beli yang dilakukan PT Primaco-

mexindo senilai US$ 438,68 juta

yang merupakan proyek debt repay-

ment dengan berbagai komoditi

ekspor Indonesia ke Rusia. Selain

itu, PT Primacomexindo juga telah

melakukan barter komoditi teh

Indonesia dengan kapas dari

Pakistan senilai US$ 20 juta, barter

pupuk Indonesia dengan kapas dari

Sudan senilai US$ 40 juta dan

barter teh dan consumer items dari

Indonesia dengan kapas dari

Uzbekistan senilai US$ 65 juta.

Proyek imbal beli dagang

lainnya yang telah berhasil di-

lakukan adalah barter antara

helikopter buatan PT IPTN dengan

gula dari Malaysia senilai US$ 16

juta dan barter pesawat terbang

buatan PT IPTN dengan beras

ketan dari Thailand senilai US$ 25

juta serta bilateral counter trade

antar komoditi ekspor Indonesia

dengan minyak mentah dari Irak

senilai US$ 100 juta.

Laporan Utama

Sejumlah proyek imbal dagang

juga telah berhasil memperluas

wilayah pasar bagi produk ekspor

non-migas Indonesia, seperti imbal

dagang yang dilakukan Safic Alcan

untuk komoditas karet alam ke

Amerika Latin, imbal dagang kertas

dan CPO ke Eropa Timur, Timur

Tengah dan Selandia Baru oleh PT

Triharpindo, imbal dagang alas kaki

oleh PT Griya Induk Sarana ke

Eropa Timur. Proyek imbal dagang

juga telah berhasil membuka

peluang ekspor produk baru, seperti

paha ayam beku ke Jepang dan

Pakistan oleh Itochu Corporation

dan gambir ke AS dan India oleh

PT Triharpindo.

Pada tahun 1998 tercatat 12

proyek imbal beli dengan realisasi

senilai US$ 150,21 juta dengan

melibatkan sejumlah instansi

pemerintah seperti Pertamina, PT

Pupuk Iskandar Muda, Ditjen

Hubdar, Dephankam dan PT PLN

(Persero). Pada tahun 2000 terdapat

2 proyek imbal beli senilai US$ 2,99

juta yang melibatkan PT Peru-

sahaan Gas Negara (Persero) dan

Ditjen Hubdar, sedangkan pada

tahun 2001 dan 2002 terdapat tiga

proyek imbal dagang dengan rea-

lisasi senilai US$ 22,77 juta. mip


Kebijakan

PT Perusahaan PerdaganganIndonesia (PPI), perusahaan

BUMN niaga hasil merger antaraPT Dharma Niaga, PT Panca Niaga

dan PT Cipta Niaga, sampai kinitelah mengantongi izin impor gula

putih (gula kristal putih) sebanyak112.500 ton dari Departemen

Perindustrian dan Perdagangan(Deperindag).

Direktur Impor Deperindag,Aang Kanaan Adikusumah menga-

takan sejak pertengahan Agustussampai 26 September 2003 Deper-

indag telah memberikan izin imporsebanyak 112.500 ton gula putih

kepada PT PPI dalam rangkamemenuhi kebutuhan gula putih di

sejumlah daerah di luar pulau Jawa

yang kini mengalami kelangkaanpasokan gula putih.

“Keseluruhan izin impor gulaputih sebanyak 112.500 ton ter-

sebut diberikan kepada PT PPIuntuk memenuhi kebutuhan gula

putih di sejumlah daerah di luarpulau Jawa yang selama ini selalu

mengalami kelangkaan pasokangula putih. Karena itu, izin impor

tersebut diberikan berdasarkanpropinsi yang kekurangan pasokan

gula putih, yaitu untuk Acehsebanyak 10.000 ton, Kalbar 15.000

ton, Sumut 20.000 ton, Sumbar15.000 ton, Riau 15.000 ton, Jambi

9.000 ton, NTT 12.000 ton, Kaltim9.000 ton dan Irja 7.500 ton,” kata

Aang.

Menurut Aang, izin impor yangdiberikan kepada PT PPI tersebut

ditandatangani oleh DirjenPerdagangan Luar Negeri Deper-

indag, Sudar S.A. atas namaMenperindag Rini M.S. Soewandi

dan hanya berlaku sampai tanggal31 Desember 2003. Upaya tersebut

dalam rangka mengantisipasilonjakan permintaan gula di daerah

(di luar Jawa) berkaitan denganperayaan hari besar keagamaan

(Lebaran, Natal dan Tahun Baru).

Izin impor gula putih untuk

memenuhi kebutuhan gula putih diAceh diterbitkan lebih dahulu,

yaitu pada pertengahan Agustus2003, sedangkan untuk Kalbar

diterbitkan pada tanggal 21 Agus-tus 2003. Sementara itu, izin impor

untuk memenuhi kebutuhan guladi wilayah propinsi lainnya diterbit-

kan secara bersamaan pada 12September 2003.

Aang mengatakan penerbitan

izin impor gula putih untuk me-menuhi kebutuhan gula putih di

sejumlah propinsi di luar Jawatersebut dilakukan Deperindag

atas permintaan gubernur darikesembilan propinsi itu yang

menyatakan bahwa pasokan gulaputih ke propinsi-propinsi tersebut

PPI Kantongi Izin ImporGula Putih 112.500 Ton

Indonesia masih membutuhkan gula impor


tersendat sehingga harga gulaputih di wilayahnya mengalami

lonjakan hingga mencapai Rp 4.800sampai Rp 5.000/kg.

“Untuk memenuhi kebutuhan

gula putih di wilayah-wilayahtersebut pengadaan gula putih impor

menjadi pilihan yang diambilkarena untuk mengambil gula dari

pulau Jawa, ongkos distribusinyalebih mahal ketimbang ongkos

distribusi gula impor, sehingga lebihbaik impor. Selain itu, mengingat

kebutuhan gula di daerah-daerahtersebut sangat mendesak maka

pengiriman gula impor dinilai lebihcepat ketimbang mendatangkan

gula putih dari Jawa,” tutur Aang.

Namun demikian, Aang

mengakui untuk kegiatan distribusigula putih di masing-masing daerah

PT PPI tetap harus menggunakanjaringan distribusi dan perdagangan

gula putih yang sudah ada dimasing-masing propinsi.

Menurut Aang, untuk me-

menuhi kebutuhan gula putih diluar musim giling tebu selama

tahun 2004, Deperindag akanmenerbitkan izin impor lebih awal

kepada para Importir Terdaftar(IT), yaitu mulai bulan Nopember-

Desember 2003. Penerbitan izinimpor lebih awal tersebut dilakukan

untuk memberikan keleluasaanwaktu kepada IT dalam mereali-

sasikan importasinya termasukuntuk mempersiapkan tender impor.

Dengan demikian, pengapalan gula

putih impor diperkirakan sudahdapat dilakukan pada bulan

Februari-Maret 2004.

Sementara itu, Direktur Ope-

rasioal PT PPI Perry P. Martono me-ngatakan dari 112.500 ton izin impor

gula putih yang sudah diperoleh PTPPI saat ini. Sampai pertengahan

November 2003 sudah direalisasikanpengapalannya yaitu antara lain

2.000 ton sudah dibongkar dipropinsi Aceh Nangroe Darussalam

1.000 ton sudah dibongkar dipropinsi Riau dan sisanya dibebe-

rapa propinsi sekitar 60.000 tondiimpor secara langsung oleh PT

PPI sendiri dari Malaysia, Thailanddan India dengan harga sekitar US$

260/metrik ton (CIF).

Menurut Perry, dengan penun-jukkan PT PPI sebagai importir gula

putih oleh Deperindag, PT PPI siapuntuk memasok dan mendistribusi-

kan gula putih ke sejumlah propinsiyang telah ditugaskan Deperindag.

“Kami siap menyalurkan gula putih

hingga ke pelosok-pelosok sesuai

dengan penugasan Deperindagmulai dari lini II (kota propinsi)

hingga ke lini IV (kecamatan).Sebab kami memiliki jaringan

pendistribusian berbagai komoditisampai ke wilayah-wilayah tersebut

yang sudah beroperasi selamapuluhan tahun.”

Perry juga menyatakankesiapan PT PPI untuk menjadi

semacam badan penyangga hargagula putih produksi petani tebu di

dalam negeri termasuk untukmelakukan pembelian gula putih

produksi petani sesuai amanat SKMenperindag No. 643/MPP/Kep/9/

2002 tentang Tata Niaga ImporGula.

“PT PPI juga akan melakukan

pembelian gula putih produksipetani tebu lokal melalui meka-

nisme lelang yang sudah berjalanselama ini dalam rangka meng-

amankan harga dasar gula putihproduksi petani tebu sebesar Rp

3.410/kg,” demikian Perry.

Kebijakan

mip

Gula impor siap didistribusikan


Departemen Perindustrian dan

Perdagangan (Deperindag) meren-

canakan akan meninjau ulang

kebijakan bea masuk, atau pajak

ekspor untuk komoditi-komoditi

tertentu guna menciptakan iklim

usaha yang lebih kondusif di dalam

negeri. Langkah ini dilakukan

dalam rangka mempersiapkan

program Exit Strategy IMF (white

paper) pasca terlepasnya Indonesia

dari program pemulihan ekonomi

versi Dana Moneter Internasional

(IMF).

Menteri Perindustrian dan

Perdagangan, Rini M.S. Soewandi,

mengatakan program Exit Strategy

IMF sesuai dengan Instruksi

Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2003,

khususnya menyangkut sektor

industri dan perdagangan relatif

hanya mencantumkan perlunya

peninjauan atas bea masuk atau

pajak ekspor untuk komoditi-

komoditi tertentu dalam rangka

menciptakan iklim usaha yang lebih

kondusif.

“Untuk itu, Deperindag akan

meninjau kembali masalah bea

masuk atau pajak ekspor ini.

Misalnya, untuk pajak ekspor yang

Deperindag Akan Tinjau BM dan PajakEkspor Komoditi Tertentu

sedang kita perjuangkan adalah

pengenaan pajak ekspor atas

komoditi biji kakao dan biji mete,”

kata Rini kepada pers di Jakarta,

belum lama ini.

Menurut Rini, pengenaan

pajak ekspor atas komoditi biji

kakao tersebut dilakukan untuk

mendorong kegiatan pengolahan

biji kakao di dalam negeri dalam

rangka menciptakan nilai tambah

yang lebih tinggi terhadap komoditi

biji kakao tersebut. Dengan upaya

peningkatan proses nilai tambah di

dalam negeri, diharapkan akan

membawa multiflier effect bagi

perekonomian di dalam negeri

seperti penyerapan tenaga kerja,

peningkatan devisa dll.

“Dengan proses pemberian

nilai tambah tersebut, maka di-

harapkan ekspor kakao yang selama

ini lebih banyak dilakukan dalam

bentuk barang mentah dapat ber-

geser menjadi ekspor produk-produk

hasil olahan dari biji kakao. Proses

pemberian nilai tambah ini sangat

penting artinya bagi perekonomian

nasional karena dapat menyerap

tenaga kerja yang cukup besar,”

tutur Rini.

Selain pajak ekspor, tambah

Rini, Deperindag juga kini sedang

mengkaji kebijakan untuk melaku-

kan penghematan dan penambahan

devisa antara lain dengan menekan

volume impor untuk produk-produk

tertentu yang sebetulnya bisa di-

produksi di dalam negeri.

“Misalnya untuk komoditi

kedelai dan jagung. Kita priori-

taskan pemanfaatan kedelai dan

jagung produksi petani di dalam

negeri, kalau masih kurang sisanya

baru diimpor. Jadi, kita jangan

terlalu mudah melakukan impor.

Menurut Rini, sektor industri

dan perdagangan di dalam program

Letter of Intent (LoI) selama ini

relatif tidak dominan mengingat

penekanan di dalam program

tersebut utamanya berkaitan

dengan program restrukturisasi

perbankan/moneter dan fiskal.

Sedangkan di sektor industri dan

perdagangan relatif hanya men-

cantumkan perlunya peninjauan

atas bea masuk atau pajak ekspor

untuk komoditi-komoditi tertentu

dalam rangka menciptakan iklim

usaha yang lebih kondusif.

Kebijakan

mip


Kebijakan

Impor Beras Selama MusimPanen Raya Akan Dilarang

Pemerintah c.q. DepartemenPerindustrian dan Perdagangan(Deperindag) akan segera meng-umumkan kebijakan baru me-ngenai tata niaga impor beras dalamwaktu dekat ini dengan hanyamemperbolehkan kegiatan imporberas di luar musim panen raya padi.Namun demikian kebijakan barutersebut baru akan berlaku efektifpada tahun 2004.

Dirjen Perdagangan LuarNegeri Deperindag Sudar S.A me-ngatakan kebijakan baru mengenaitata niaga impor beras tersebut akandikeluarkan dalam bentuk SKMenperindag yang draft nya kinitelah selesai disusun.

“Walaupun SK tersebut di-terbitkan pada bulan ini, namunkebijakan ini baru berlaku efektifsaat memasuki musim panen rayatahun depan (2004), dan akan terusberlaku untuk musim panen rayaberikutnya,” kata Sudar kepadawartawan di Jakarta, belum lamaini.

Menurut Sudar, tenggangwaktu antara tanggal penerbitan SKhingga pemberlakuan secara efektiftahun depan merupakan masa tran-sisi untuk melakukan sosialisasi ke-bijakan baru itu kepada para stake-holder perberasan nasional.

Pelarangan Impor beras ter-sebut, lanjut Sudar, hanya berlakudalam jangka waktu tertentu, yaitumulai dua atau tiga bulan men-

jelang panen raya padi hingga duaatau tiga bulan sesudah panen rayapadi.

“Di luar musim panen raya paditersebut impor beras tetap diper-bolehkan, namun harus sesuaidengan ijin impor yang diberikanoleh pemerintah c.q. Deperindag.Dalam ijin impor tersebut peme-rintah juga menetapkan pelabuhanmana saja yang boleh dijadikanpelabuhan bongkar beras impordengan tujuan antara lain untukmempermudah kontrol,” tegasSudar.

Namun demikian dia tidakmenjelaskan pelabuhan yang di-tetapkan sebagai pelabuhanbongkar khusus beras.

Dalam pelaksanaan kebijakantata niaga impor beras tersebut,Deperindag akan tetap memper-timbangkan dan mengatur volume

stok beras didalam negeri menjelangmusim panen raya sebagai langkahantisipasi terhadap kemungkinanterjadinya kegagalan panen.

Kebijakan tata niaga imporberas tersebut, tambah Sudar, di-ambil karena total produksi berassecara nasional selama ini belummampu memenuhi seluruh kebu-tuhan pasar domestik, sehinggasuplai beras dari luar negeri masihtetap diperlukan.

“SK ini sebenarnya ditujukanuntuk mengendalikan volumepasokan beras melalui pengaturanwaktu importasi, agar masuknyaberas impor tidak menimbulkandistorsi pasar disaat panen rayaberlangsung yang sering berakibatjatuhnya harga jual beras yangmerugikan petani,” tegas Sudar.

Sudar mengatakan Deper-indag akan berkoordinasi dengan

Pemerintah segera terapkan tata niaga impor beras


Kebijakan

departemen pertanian untuk me-nentukan jadwal masa berlang-sungnya musim panen raya 2003/2004.

“Jadi setiap kali akan dilaku-kan pelarangan impor beras, kami(Deperindag-Deptan) akan ber-koordinasi lebih dahulu untuk me-netapkan masa panen rayanya,”katanya. Musim panen padi diper-kirakan berlangsung pada periodeOktober 2003-Maret 2004. Sedang-kan musim panen diproyeksikanberlangsung mulai Februari - Mei 2004dengan puncaknya (panen raya)pada Maret.

Bulog Baru Impor Beras Tahun2004

Perum Badan Urusan Logistik(Bulog) menyatakan baru akanmerealisasikan impor beras dariThailand sebanyak 200.000 tondalam rangka imbal dagang denganpesawat CN-235, gerbong keretaapi dan amoniak dari Indonesiasekitar pertengahan tahun 2004mengingat stok beras Bulogdidalam negeri dewasa ini masihcukup banyak.

Direktur Utama Perum BulogWidjanarko Puspoyo mengatakansampai akhir tahun 2003 ini PerumBulog tidak akan melakukan imporberas lagi, termasuk dari Thailanddalam rangka pelaksanaan imbaldagang dengan negara gajah putihtersebut. Sebab stok beras milikPerum Bulog sampai saat ini masihbanyak dan cukup untuk meme-nuhi kebutuhan beras sampai per-tengahan tahun depan.

“Stok beras Perum Bulogsampai saat ini mencapai lebih dari2,5 juta ton. Jumlah stok sebesar itucukup untuk memenuhi kebutuhanberas nasional sampai 12 bulan men-datang. Karena itu, pada tahun2003 ini kami tidak perlu lagimenambah stok beras melaluikegiatan impor,” kata Widjanarkomenjawab pertanyaan Media Indagdi Jakarta, belum lama ini.

Pemerintah Indonesia ber-sama pemerintah Thailand me-nandatangani nota kesepahaman(memorandum of understanding/MoU) tentang imbal dagang senilaiUS$ 40 juta di sela-sela kunjunganPresiden Megawati Soekarnoputrike Thailand awal September 2003lalu. Dalam MoU imbal dagangyang ditanda-tangani langsungPresiden Megawati dan PM Thai-land Thaksin Sinawatra diBangkok tersebut disepakati bahwaIndonesia akan mengimpor 200.000ton beras dari Thailand, sedangkanThailand akan mengimpor satu unitpesawat CN-235 buatan PT.Dirgantara Indonesia, 120 gerbongkereta api buatan PT. INKA danamoniak untuk bahan baku pupukurea dari Indonesia.

Menurut Widjanarko, walau-pun MoU tentang imbal dagangantara Indonesia dan Thailand ter-sebut sudah ditandatangani keduakepala negara namun sampai kinikontrak mengenai pelaksanaanimbal dagangnya sendiri belumditandatangani. Karena itu, keduabelah pihak belum menentukanwaktu pelaksanaannya pengiriman

barang dalam rangka imbal dagangtersebut.

Dalam beberapa waktu ter-akhir ini pemerintah Indonesiasecara gencar terus melakukan pem-bicaraan imbal dagang sejumlahnegara sahabat dalam rangka men-dorong hubungan dagang danekonomi dengan negara-negara ter-sebut sekaligus untuk mendorongkinerja ekspor non migas dan meng-hemat devisa negara.

Dirjen Perdagangan LuarNegeri Departemen Perindustriandan Perdagangan (Deperindag)Sudar S. A. mengatakan kegiatanimbal dagang akan menjadi trendperdagangan masa depan meng-ingat banyaknya manfaat yang dapatdipetik dari kegiatan imbal dagangtersebut. Karena itu, menurutSudar, Deperindag akan terusmenggalakkan kegiatan imbaldagang tersebut dalam rangka men-dongkrak kinerja ekspor non migasnasional khususnya dalam upayamenerobos pasar ekspor nontradisional. mip

Beras impor, hanya bisa masuk melalui pelabuhan tertentu


Penyelenggaraan PameranTunggal Indonesia (ISE) 2003 yang

berlangsung di Sharjah, Uni EmiratArab (UEA), tanggal 16-20

September 2003 lalu memberikanhasil positif karena mampu menun-

jukkan kepada buyer Timur Tengahmengenai potensi produk non-migas

nasional sesungguhnya.

Salah satu indikasi positif ISE

2003 yang diselenggarakan BadanPengembangan Ekspor Nasional

(BPEN)Deperindag adalah mampumeraih transaksi lebih 9,2 juta dolar

AS, dan mampu mendatangkanbuyer mencapai 25.668 orang.

Pasca ISE 2003, Deperindag

berharap pasar Timur Tengah yangselama ini masih merupakan pasar

ekspor nonmigas “kelas dua” bagipengusaha nasional, tidak lagi di-

pandang sebelah mata sebagaitujuan ekspor.

Dibanding dengan negaratujuan ekspor nonmigas utama

nasional seperti Amerika Serikat(AS), Jepang, dan Uni Eropa (UE),

negara-negara di kawasan TimurTengah selama ini tidak terlalu

menarik bagi eksportir nasional.

Menper indag Rin i MSSoewandi mengatakan, ISE meru-

pakan strategi Indonesia untuk

tidak lagi terlalu mengandalkanpasar tradisional sebagai tujuanutama ekspor non-migas nasional,

ketergantungan terhadap pasar tra-disional selama ini justru merugikan

kita sendiri di saat perekonomiannegara itu terpuruk.

Rencana penyelenggaraan ISE

juga telah disiapkan denganmatang. Selama berlangsungnya

pameran yang dibuka secara resmioleh Wapres Hamzah Haz tesebut,

jumlah peserta mencapai lebih dari300 perusahaan.

Kepala BPEN Deperindag Diah

Maulida, mengatakan bahwapromosi penyelenggaraan ISE di

Sharjah, UEA, sudah diinformasi-kan jauh-jauh hari kepada para

pebisnis potensial tidak hanya di

negara itu, tapi juga negara di luarTimur Tengah, seperti Afrika,Eropa, khususnya Eropa Timur, dan

negara pecahan Uni Soviet.

Belum optimalnya Indonesiamemanfaatkan pasar Timur Tengah,

khususnya UEA, antara lain dapatdilihat dari masih sedikitnya

realisasi ekspor nonmigas ke negaraTeluk itu.

Ekspor Indones ia ke UEA

tahun 1999 senilai 649,61 juta dolar,dan naik menjadi 747,84 juta dolar

pada 2000, kemudian naik lagimenjadi 756,98 juta dolar pada

2001. Hanya saja di tahun 2002turun menjadi 719,55 juta dolar.

Komoditi non-migas yangbanyak diekspor ke UEA, antara

lain tekstil dan produk tekstil,

Indonesia Gelar PIndonesia Gelar PIndonesia Gelar PIndonesia Gelar PIndonesia Gelar PameranameranameranameranameranTTTTTunggal di Sharjahunggal di Sharjahunggal di Sharjahunggal di Sharjahunggal di Sharjah

Ekonomi & Bisnis

Wakil Presiden buka Pameran Tunggal Indonesia di Sharjah, UEA


makanan olahan, rempah-rempah,

sepatu dan alas kaki, serta alat-alat

elektronika.

Kalender tahunan

Menper indag Rin i MS

Soewandi, ketika meninjau ISE

2003, menegaskan akan menjadi-

kan ISE di Sharjah, Uni Emirat

Arab (UEA), sebagai kalender

pameran tahunan dalam upaya

menerobos pasar Timur Tengah.

“ Kegiatan ISE ini akan men-

jadi kalender pameran tahunan dan

dana untuk promosi ISE akan kita

anggarkan,” kata Menperindag.

Menurut Rini , d ibanding

dengan negara Asia lain seperti

Malaysia dan Thailand, Indo-

nesia sudah tertinggal dalam me-

nyelenggarakan pameran tunggal di

UEA.

” Ketika saya pelajari mengenai

pasar Timur Tengah ternyata

kawasan ini mempunyai potensi

besar bagi kita, sehingga saya

putuskan kita harus menyeleng-

garakan pameran tunggal di

kawasan ini,” kata Rini.

Malaysia dan Thailand, kata-

nya, sudah sejak lima tahun ter-

akhir ini aktif mengadakan pamer-

an tunggal di UEA, sementara

Indonesia baru pertama kali.

Dipilihnya UEA sebagai lokasi

penyelenggaraan ISE, katanya,

mengingat negara itu sebagai pintu

gerbang masuknya produk Indo-

nesia ke Timur Tengah dan Afrika.

Rencana Pemerintah RI untuk

menyelenggarakan ISE di Sharjah,

sebagai kalender pameran tahunan

mendapat reaksi positif dari dunia

usaha yang selama ini masih belum

terlalu mengenal pasar Timur

Tengah.

Ketua Umum Asosiasi Eksportir

Kopi Indonesia (AEKI) Hassan

Widjaja mengatakan, penyeleng-

garaan ISE oleh BPEN Deperindag

tahun ini merupakan yang pertama,

dan kesempatan bagi sejumlah

pengusaha nasional untuk mene-

robos pasar Timur Tengah yang

selama ini belum terlalu diper-

hatikan.

”Melalui keikutsertaan dalam

ISE, para pengusaha kopi dapat

secara langsung melakukan kontak

dagang dengan pengusaha Timur

Tengah,” ujarnya.

Dia menilai upaya pemerintah

Indonesia mempromosikan ISE

kepada para pengusaha Timur

Tengah cukup berhasil mengingat

sejumlah pengusaha dari negara

sekitar seperti Lebanon, Libya dan

Mesir juga berminat membeli kopi

Indonesia.

Mengenai pe luang kopi

Indonesia di pasar Timur Tengah,

ia mengatakan setiap negara

mempunyai selera dan cita rasa

tersendiri sehingga pengusaha

nasional tidak terlalu khawatir

menghadapi persaingan dengan

negara lain.

”Justru itulah kalau bisa ISE

jangan berhenti di sini saja dan

musti tiap tahun diadakan agar

produk Indonesia makin dikenal,”

ujarnya.

Ekonomi & Bisnis

mip

Menperindag, dalam sebuah diskusi di sela-sela ISE 2003


Ekonomi & Bisnis

Ekspor minyak sawit mentahIndonesia ke Indonesia selamatahun 2003 terancam merosot darisemula diperkirakan mencapai 1,8-1,9 juta ton menjadi 1,5 juta tonmenyusul kebijakan baru peme-rintah India membatasi kandunganbeta karoten dalam CPO yang ber-laku mulai 1 Agustus 2003.

Demikian diungkapkan KetuaUmum Gabungan PerusahaanKelapa Sawit Indonesia (GAPKI),Derom Bangun, di sela-sela RapatDengar Pendapat Umum kalanganpengusaha minyak kelapa sawitdengan Komisi V DPR RI diJakarta, belum lama ini.

Menurut Derom, sejak diber-lakukannya ketentuan baru me-ngenai pembatasan kandunganbeta karoten dalam CPO yang ber-laku mulai 1 Agustus 2003, eksporCPO Indonesia ke India sedikitmengalami gangguan.

Ketentuan baru mengenaipembatasan kandungan betakaroten dalam CPO yang ditetap-kan 500-2.500 mg/kg CPO, setidak-nya telah mengakibatkan 30.000 tonCPO asal Indonesia tertahan dipelabuhan India.

Menurut Derom, pemberla-kukan ketentuan mengenai pem-batasan kandungan beta karoten

Ekspor CPO RI ke IndiaTerancam Merosot

dalam CPO tersebut jelas-jelasmerupakan hambatan non tarif yangdiberlakukan pemerintah India.Pihak India sebelumnya tidakpernah menginformasikan masalahtersebut kepada para eksportir CPOdi Indonesia.

Pembatasan kandungan betakaroten dalam CPO, kata Derom,berpotensi menjadi masalah besarbagi kalangan eksportir CPOIndonesia mengingat selama inisebagian CPO Indonesia memilikikandungan beta karoten di bawah500 mg/kg CPO.

Pemberlakuan ketentuanmengenai pembatasan kandunganbeta karoten oleh pemerintah Indiatambah Derom, memang ber-peluang untuk dapat diadukan ke

sidang WTO mengingat pem-berlakuan ketentuan baru tersebuttidak pernah dinotifikasikan keWTO sebelumnya.

Derom mengatakan Indiasebetulnya merupakan pasar tujuanekspor yang cukup besar untukkomoditas minyak nabati. Setiaptahunnya India membutuhkansekitar 11 juta ton berbagai minyaknabati, termasuk di dalamnya CPO.Dari jumlah itu produksi dari dalamnegeri India sendiri hanya mampumemasok sekitar 5,5 sampai 6 jutaton/tahun minyak nabati berupaminyak kacang tanah, minyakkedelai, minyak bunga mataharidan minyak kanola. Kekurangannyasebanyak 5 juta ton harus dipenuhidari impor.

Sawit, salah satu komoditi yang terkena hambatan non tarif di India


Ekonomi & Bisnis

mip

ekspor CPO Indonesia ke India,”

kata Roesdiana kepada Media

Indag di Jakarta, beberapa waktu

lalu seraya menambahkan

belakangan ini para importir CPO

India menjadi ragu-ragu untuk

mengimpor CPO dari Indonesia

karena khawatir terhambat oleh

peraturan baru tersebut.

Atas penerapan trade barrier

yang tidak sesuai dengan ketentuan

WTO , kata Rosediana, pemerintah

Indonesia secara resmi mengajukan

surat permintaan klarifikasi khusus-

nya menyangkut scientific base dari

penerapan peraturan baru tersebut.

“Kalau ternyata melalui jalur

bilateral pemerintah India tetap

ngotot menerapkan peraturan

tersebut tanpa dapat memberikan

alasan yang kuat dari sisi scientific

basenya, maka tidak tertutup

“Pada tahun 2002 India meng-

impor sebanyak 4 juta ton minyak

kelapa sawit dari Indonesia dan

Malaysia. Dari Indonesia sendiri

India mengimpor sebanyak 1,77 juta

ton, sedangkan sisanya sebanyak 2

juta ton lebih diimpor dari

Malaysia,” tutur Derom.

Minta Klarifikasi

Pemerintah Indonesia secara

resmi melayangkan surat kepada

pemerintah India untuk meminta

klarifikasi mengenai peraturan baru

yang diterapkan mulai 1 Agustus

2003 menyangkut batas kandungan

beta karoten dalam minyak sawit

mentah (crude palm oil/CPO) yang

telah mengakibatkan puluhan ribu

ton CPO asal Indonesia tertahan di

sejumlah pelabuhan bongkar di

negara tersebut.

kemungkinan pemerintah Indo-

nesia akan membawa kasus itu ke

forum Dispute Settlement Body di

WTO,” tutur Rosediana.

Sebetulnya CPO Indonesia

sama dengan CPO yang diproduksi

Malaysia mengingat klon kelapa

sawit yang ditanam di Malaysia

sama dengan klon kelapa sawit yang

ditanam di negara jiran tersebut.

Namun secara umum kandungan

beta karoten dalam CPO bela-

kangan ini memang cenderung

mengalami penurunan mengingat

jenis klon kelapa sawit hasil peng-

embangan dalam beberapa tahun

terakhir memang memiliki kan-

dungan beta karoten yang lebih

rendah.

“Kandungan beta karoten

dalam CPO yang dihasilkan dari

kelapa sawit yang ditanam di

Ketua Harian Komite

Sawit Indonesia, Rosediana

Soeharto mengatakan surat

itu secara resmi telah di-

layangkan Dirjen Bina Peng-

olahan dan Pemasaran Hasil

Pertanian, Deptan, Delima

Azahari sebulan yang lalu.

“Kami sebetulnya sangat

mengharapkan adanya respon

resmi dari pemerintah India

menyangkut kasus beta

karoten ini mengingat pene-

rapan peraturan baru itu telah

mengancam kelangsungan

Indonesia dan Malaysia

umumnya berkisar sekitar

620 mg/kg, namun kandung-

an beta karoten tersebut bisa

menurun sepanjang perjalan-

an dari PKS ke pelabuhan

muat, apalagi di Indonesia ini

lokasi PKS umumnya jauh

dari pelabuhan. Namun

demikian, pemeriksaan kan-

dungan beta karoten pun bisa

berbeda-beda tergantung

kepada metode uji lab yang

digunakan,” demikian Rose-

diana.Kebun kelapa sawit


Komisi I DPR-RI akhirnya

menyatakan dapat memahami

pelaksanaan imbal dagang antara

pemerintah Indonesia dengan Rusia

dalam rangka pembelian empat

pesawat tempur Sukhoi (dua unit

Su-27 dan dua unit Su-30MK) dan

dua unit helikopter MI-35.

Demikian salah satu butir

kesimpulan sementara Rapat Kerja

Komisi I DPR-RI dengan Menteri

Perindustrian dan Perdagangan,

Rini M.S. Soewandi yang berlang-

sung tanggal 1 September 2003 di

Jakarta.

Dalam kesimpulan sementara

yang dibacakan Ibrahim Ambong

DPR Akhirnya Dapat MemahamiPembelian Sukhoi

(F-PG) selaku pimpinan rapat

disebutkan bahwa Komisi I dapat

memahami imbal dagang RI-Rusia

dimana RI menjual komoditi ekspor

nonmigas sedangkan Rusia mem-

bayarnya dengan pesawat Su-27, Su-

30MK dan helikopter MI-35 yang

sangat dibutuhkan oleh TNI. Sebab

imbal dagang tersebut dilak-

sanakan pemerintah dalam rangka

melakukan terobosan pasar, (mem-

perkuat) hubungan bilateral dan

momentum politik serta demi

kepentingan nasional.

Dalam butir kesimpulan Raker

lainnya, Komisi I meminta peme-

Ekonomi & Bisnis

rintah agar imbal dagang dapat

dilakukan secara transparan

dengan melibatkan berbagai pelaku

usaha seperti koperasi, BUMN dan

swasta guna membawa manfaat

secara optimal bagi kepentingan

pengusaha dan kepentingan

ekonomi nasional. Untuk itu Komisi

I akan membentuk Tim Monitoring

pelaksanaan imbal dagang.

Seusai Raker, Menperindag

Rini M.S.Soewandi mengatakan

kehadiran menteri terkait lain

bersama Panglima TNI dan Dirut

Perum Bulog merupakan keputusan

pemerintah. Karena pemerintah

ingin menjelaskan permasalahan

imbal dagang Indonesia-Rusia

tersebut sejelas-jelasnya.

“Kita maju bersama-sama

tujuannya adalah agar tidak ada

lagi penjelasan yang rancu dan agar

persoalan menjadi tuntas. Kita

punya itikad baik untuk menye-

lesaikan persoalan ini jangan sampai

ada kerancuan dalam pengertian,”

demikian Rini. mip

Menperindag dan Ketua Panja Sukhoi berikan keterangan pers


Sebanyak sembilan produkhasil kreasi para desainer Indonesiaberhasil memenangkan penghargaanGold Award dalam lomba IndonesiaGood Design Selection (IGDS)2003 yang diselenggarakan olehPusat Desain Nasional bekerjasamadengan Departemen Perindustriandan Perdagangan (Deperindag) danJapan International CooperationAgency (JICA).

Ketua Tim Juri IGDS 2003,Prof. Widagdo mengatakankesembilan produk tersebut adalahDragon Boat Silver (PD CitraPsalmindo) untuk kategori GiftItem, Anyaman Salim (CV SalimSilver) untuk kategori Jewelry,Titlis Sugar Free Candy (HelmicsGroup) untuk kategori FoodPackaging, Aromatherapy OilBurner (CV Nirwana Scentsation)untuk kategori Interior AestheticElement, Rice Box Cosmos B10-28(PT Star Cosmos) untuk kategoriHome Appliance Non Electronic,Accupunto (PT Accupunto Inter-national) untuk kategori Resi-dential Furniture, Polytron Beo1900 (PT Hartono Istana Tek-nologi) untuk kategori Audio VideoEntertainment, Polytron ThermboxHot N Cool (PT Hartono IstanaTeknologi) untuk kategori HomeAppliance Electronic dan Computer

Desk Olympic CD 3020 (PT CahayaSakti Furintraco) untuk kategoriOffice Furniture.

“Produk-produk tersebut ter-pilih sebagai peraih penghargaanGold Award berdasarkan hasilpenilaian tim juri yang terdiri dari11 orang. Sitem penilaiannya sendirimengacu pada cara-cara yangdilakukan oleh G Mark di Jepang,”kata Widagdo.

Menurut Widagdo, selainmemberikan penghargaan GoldAward, panitia IGDS 2003 jugamemberikan penghargaan GrandAward kepada satu produk yangmerupakan produk unggulanberdesain terbaik yang diseleksidari seluruh kategori. PenghargaanGrand Award diraih oleh Acupunto(produksi PT Accupunto Inter-national), sejenis kursi dengankarakteristik berupa tonjolan-tonjolan yang merata pada sandaran

Selain itu, panitia IGDS 2003

juga memberikan dua penghargaan

tambahan, yaitu penghargaan Small

& Medium Enterprise Award yang

diraih oleh produk Pendant/APD

540 dari kategori jewelry hasil karya

Patras Collection dan penghargaan

Export Potential Product Award

yang diraih oleh produk Dining

Chair CD-177 dari kategori Resi-

dential Furniture hasil karya PT

Yamakawa Rattan Industry.

Widagdo mengatakan peng-

anugerahan penghargaan Gold

Award, Grand Award, SME Award

dan Potential Export Award akan

diserahkan langsung oleh Men-

perindag Rini M.S. Soewandi pada

tanggal 16 Oktober 2003 di sela-

sela pelaksanaan Pameran Produk

Ekspor (PPE) di Arena Pekan

Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran,

Jakarta.

Produk Nasional Menangkan GoldAward IGDS 2003

Ekonomi & Bisnis

maupun alasdudukan yang ber-fungsi untukm e m b e r i k a ntekanan semacampijatan. Produktersebut juga ber-hasil meraih peng-hargaan Red DotAward dari Jerman.

mip

Menperindag, serahkan penghargaan kepada salah satu pemenang IGDS 2003


Ekonomi & Bisnis

Menteri Perindustrian danPerdagangan (Menperidag), RiniM.S. Soewandi, mempertanyakanmasih adanya ekspor kayu gelon-dongan yang tercatat di BadanPusat Statistik (BPS) selama tahun2002, mengingat ekspor kayugelondongan telah dilarang peme-rintah sejak bulan Oktober 2001.

“Sesuai dengan KeputusanMenperindag No. 293/MPP/Kep/10/2001 tanggal 8 Oktober 2001,ekspor kayu gelondongan telahdilarang. Larangan ekspor kayugelondongan tersebut juga telahdiatur pada Peraturan Pemerintah(PP) No. 34 Tahun 2002 (pasal 76)tanggal 8 Juni 2002 tentang TataHutan dan Penyusunan RencanaPengelolaan Hutan, Pemanfaatandan Penggunaan Kasawan Hutan.Berdasarkan kebijakan itu makasejak tahun 2002 data ekspor kayugelondongan di BPS seharusnyasudah tidak ada lagi,” kata Rini.

Namun, lanjut Rini, berda-sarkan data BPS tahun 2002 masihterdapat ekspor kayu gelondongansebesar 55.000 ton atau setaradengan 83.000 m3, walaupunpemerintah dalam hal ini Deper-indag tidak pernah memberikanpersetujuan ekspor kayu gelon-dongan sejak komoditi tersebutdilarang ekspornya.

Menurut Rini, sejak 13Desember 2003 pemerintah melaluiSurat Keputusan Bersama (SKB)Menperindag dan Menhut mem-bentuk Badan Revitalisasi IndustriKehutanan (BRIK) dengan tuju-an untuk membantu pemerintahdalam mewujudkan kelestarianhutan, penyediaan bahan bakuindustri kehutanan yang berke-sinambungan dan berasal dari hutanlestari serta membantu penyediaanlapangan kerja dan kesempatanberusaha yang berkelanjutan.

Sejak dibentuknya BRIK, kataRini, ekspor komoditi kayu meng-alami penurunan. Pada periodeJanuari-Mei 2003 volume eksporkomoditi kayu turun 4,2%, namunnilainya meningkat 7,4% diban-dingkan dengan periode yang samatahun 2002. Peningkatan tersebut

terjadi karena adanya peningkatanharga produk kayu lapis dan kayuolahan lainnya.

“Ekspor komoditi industrikehutanan ke depan akan sema-kin mengalami kesulitan mengingatdaya pasok hutan sebagai sumberutama bahan baku kayu sudahsemakin berkurang serta adanyakebijakan pemerintah untuk mem-batasi penebangan hutan alam danmemberikan kesempatan kepadahutan untuk bernafas. Hal ini telahdipertegas dengan kebijakanpemerintah melalui KeputusanMenhut yang menetapkan jatahproduksi tahun 2003 sebesar 6,89juta m3, padahal kapasitas produksiindustri pengolahan kayu diper-kirakan membutuhkan bahan bakusekitar 44,8 juta m3,” demikianRini.

Menperindag PertanyakanMenperindag PertanyakanMenperindag PertanyakanMenperindag PertanyakanMenperindag PertanyakanEkspor Kayu GelondonganEkspor Kayu GelondonganEkspor Kayu GelondonganEkspor Kayu GelondonganEkspor Kayu Gelondongan

mip

Kendati dilarang, ekspor kayu bulat masih berlanjut


Ekonomi & Bisnis

Pemerintah Indonesia dike-

tahui telah menyepakati nota

kesepahaman (memorandum of

u n d e r s t a n d i n g / M o U ) d e n g a n

pemerintah Libya untuk mengimpor

18 juta barel minyak mentah dari

negara di Afrika Utara tersebut

senilai US$ 540 juta melalui skema

imbal dagang dengan 16 jenis

komoditi ekspor Indonesia.


Negeri Departemen Perindustrian

dan Perdagangan (Deperindag),

Sudar S.A. mengatakan MoU

mengenai kesepakatan imbal

dagang itu telah ditandatangani

Indonesia Sepakati Imbal DagangDengan Libya

oleh Menperindag RI Rini M.S.

Soewandi dan Sekretaris Jenderal

Komite Perdagangan Libya,

Abdulqader Omar Elkhair di Tripoli

(ibukota Libya) pada 25 Agustus

2003 lalu di sela-sela lawatan

Menperindag Rini M.S. Soewandi

ke negara sahabat tersebut.

“Pada tahap pertama Indonesia

akan mengimpor sebanyak 50.000

barel minyak mentah/hari selama

satu tahun atau setara dengan 1,5

juta barel/bulan atau sama dengan

18 juta barel/tahun. Volume impor

itu dapat ditingkatkan apabila

kedua belah pihak merasa puas

dengan pelaksanaan imbal dagang

tersebut,” kata Sudar kepada pers

di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dengan harga minyak mentah

dunia sekitar US$ 30/barel saat ini,

kata Sudar, maka impor minyak

mentah sebanyak 18 juta barel

tersebut diperkirakan akan men-

capai nilai US$ 540 juta. “Ini nilai

imbal dagang yang cukup besar

yang pernah dicapai Indonesia

dengan negara lain yang sekaligus

juga menjadi peluang ekspor yang

cukup besar bagi kalangan dunia

usaha di Indonesia.”

Menurut Sudar, Indonesia

sengaja memilih komoditas minyak

mentah dari Libya untuk diim-

baldagangkan dengan 16 komoditi

ekspor Indonesia, karena selama ini

Indonesia memang harus meng-

impor minyak mentah dari luar

negeri untuk memenuhi kebutuhan

bahan bakar minyak di dalam

negeri. Ke-16 komoditi ekspor

Indonesia yang akan diimbal-

dagangkan dengan minyak mentah

Libya itu adalah tekstil dan garmen,

sepatu, toiletries, produk makanan,

Libya, banyak membutuhkan produk garmen Indonesia


teh, kopi, bumbu dapur, kayu,

furniture, gelas dan peralatan dari

plastik, kertas dan stationery,

elektornik, ban, produk karet,

minyak sayuran dan minyak nabati,

komponen kendaraan dan pesawat

terbang.

“Kami harapkan sebelum

Desember 2003 ini rincian mengenai

pelaksanaan imbal dagang dengan

Libya ini sudah dapat diselesaikan

sehingga pada bulan Desember 2003

pengiriman barang tahap awal

sudah bisa dilakukan. Untuk itu,

kedua negara dalam 7-10 hari ini

akan segera menyelesaikan penyu-

sunan rincian kesepakatan tersebut

melalui Tim Komite Teknis di

masing-masing negara. Rincian

kesepakatan tersebut selanjutnya

akan dibahas bersama dalam sebuah

Joint Committee,” tutur Sudar

seraya menambahkan apabila

sampai akhir tahun tim belum juga

menyelesaikan tugasnya maka

kesepkatan imbal dagang tersebut

dianggap batal.

Untuk mengkoordinasikan

pelaksanaan imbal dagang dengan

Libya tersebut, tambah Sudar,

pemerintah Indonesia telah me-

nunjuk PT Perusahaan Perdagang-

an Indonesia (PPI) sebagai koor-

dinator, sedangkan dari Libya sendiri

Sudar mengaku belum men-

dapatkan kabar mengenai perusa-

haan mana yang ditunjuk sebagai

koordinator.

Menurut Sudar, selain me-

nandatangani kesepakatan imbal

dagang selama lawatannya di Libya

Menperindag juga bertemu dengan

Kepala Komite Pertahanan Libya

Jenderal Ahmed Mahmoud untuk

membahas kemungkinan Indonesia

menjual CN235 produksi PT

Dirgantara Indonesia dan kapal

patroli buatan PT PAL ke Libya.

“Dalam kesempatan tersebut

pemerintah Libya menyatakan

minatnya untuk membeli pesawat

CN235 buatan PTDI dan kapal

patroli buatan PT PAL.”

Selama ini, neraca perda-

gangan Indonesia dengan Libya

selalu mengalami surplus untuk

Indonesia. Pada tahun 2002 total

ekspor Indonesia ke Libya mencapai

US$ 5,8 juta, sedangkan impor

Indonesia dari Libya hanya senilai

US$ 29.000. Produk ekspor utama

Indonesia ke Libya antara lain ban

mobil dan motor, batang kawat baja,

elektronik, tekstil dan pakaian jadi,

sabun dan pembersih lainnya,

sedangkan impornya dari Libya

adalah minyak dan biji besi.

Ekonomi & Bisnis

mip

Bumbu dapur, banyak peminat

RedaksiMengucapkan

Selamat Idul Fitri1 Syawal 1424 H

Mohon Maaf Lahir Bathin


Kendati berbagai krisis melandaIndonesia dalam beberapa tahunterakhir, namun berbagai produkekspor nasional hingga kini tetapbanyak diminati pembeli (buyers)

Nilai Transaksi PPE 2003Lampaui Target

Deperindag, Diah Maulidamengatakan sampai penyeleng-garaan hari ke-empat (tanggal 18Oktober 2003), transaksi penjualanberbagai produk ekspor Indonesia

beli atau tidak,” kata Diah kepadaMedia Indag belum lama ini.

PPE 2003 yang dibuka secararesmi oleh Presiden MegawatiSoekarnoputri pada 15 Oktober

luar negeri. Hal itu se-tidaknya terlihat darihasil yang dicapai selamap e n y e l e n g g a r a nPameran Produk Eskpor(PPE) ke-18 tahun 2003yang berlangsung diarena Pekan RayaJakarta (PRJ) Kemayoranpada 15-19 Oktober 2003lalu.

Tingginya minatpembeli luar negeri padaberbagai produk Indonesia tersebutmencerminkan bahwa kepercayaankalangan dunia usaha internasionalterhadap kemampuan produksiIndonesia atas berbagai barangberkualitas dengan harga yangbersaing, masih tetap ada.

Karena itu, tidak mengheran-kan apabila nilai transaksi berbagaiproduk ekspor Indonesia selama PPE2003 mengalami kenaikan cukupsignifikan jika dibandingkandengan nilai transaksi pada penye-lenggaraan PPE 2002. Bahkan dapatdipastikan nilai transaksi selamaPPE 2003 mampu melampui targetyang telah ditetapkan sebesar US$ 80.Kepala Badan PengembanganEkspor Nasional (BPEN)

tersebut telah mencapai US$ 85,8juta atau meningkat 18,51%.Perolehan nilai transaksi sebesar itujauh di atas target kenaikan 10%atau senilai US$ 80 juta dari nilaitransaksi PPE 2002 yang hanyamencapai US$ 72,4 juta.

“Sampai hari terakhir penye-lenggaraan PPE 2003 nilai tran-saksi yang terjadi mencapai US$95,9 juta atau jauh lebih tinggi daritarget US$ 80 juta. Nilai tersebutbelum termasuk kontrak penjualansusulan yang terjadi setelah PPE2003. Sebab para buyers asingbiasanya ingin melihat pabrik yangdimiliki perusahaan pemasok diIndonesia terlebih dahulu sebelummereka menentukan untuk mem-

2003 mengambil temaWindow to the BestIndonesian Products.Pameran tersebut menye-diakan 1.182 booth dalamarea seluas 35.000 meterpersegi, yaitu di Hall A, B,C, D, E, F, Open Space danTrade Mart dan diisi oleh720 perusahaan. Juga turutberpartisipasi selama PPE2003 kantor promosiperdagangan dari

Columbia, Chile, Brazil, Peru danJetro Jepang yang mengambiltempat di Hall A3 (internationalbooth). Sedikitnya 3.500 buyers luarnegeri dari sekitar 100 negaradatang ke arena PPE 2003 untukmencari sumber pasokan barangsekaligus untuk mencari partnerbisnis dari Indonesia.

Berbagai aneka produk eksporIndonesia yang akan ditampilkanpada PPE 2003 a.l. paper product &stationery, toys, textile & garment,furniture, foorwear & leather pro-duct, glassware, plastic products,sporting goods, processed food &beverage, agriculture, bicycle,automotive parts, cosmetic, medi-cine & chemical, metal product,

Ekonomi & Bisnis

Presiden buka PPE 2003


ceramic, building material, miscel-laneous industry/services.

Selama kegiatan PPE 2003juga diselenggarakan Forum Eksporyang bertujuan memberikan infor-masi dan pengetahuan kepadadunia usaha tentang peluang pasarinternasional dengan topik utamayang akan diangkat selama ForumEkspor adalah dampak dari ber-gabungnya 10 negara Eropa Timurke dalam Uni Eropa (UE) padatahun 2004.

Kelompok Furniture Masih yangTerbesar

Menurut Diah, sejak hari per-tama PPE 2003 kelompok produkfurniture menghasilkan nilai tran-saksi terbesar. Sampai hari ke-empat PPE 2003 nilai transaksiproduk furniture tercatat mencapaiUS$ 26,8 juta. Transaksi terbesarkedua dicapai kelompok produkkayu dengan perolehan devisa se-besar US$ 12,9 juta disusul ke-lompok produk pertanian/perkebun-an US$ 8,8 juta dan produk gelas/plastik US$ 7,1 juta dan handicraftUS$ 6,5 juta.

Sementara itu, berdasarkannegara asal buyers yang melakukantransaksi terbesar di PPE 2003,berturut-turut adalah Inggris denganUS$ 12,0 juta, Amerika Serikat US$10,3 juta, Uni Emirat Arab US$ 5,2juta, Prancis US$ 4,7 juta dan SaudiArabia US$ 4,4 juta.

“Semua kelompok produkyang mengikuti pameran memper-oleh pesanan ekspor, sedangkanjumlah negara yang buyersnya telahmelakukan pembelian selamapameran tercatat 76 negara,” tuturDiah.

Jumlah buyers asing yangdatang ke PPE 2003 sampai hari ke-empat mencapai 3.000 orangdengan komposisi yang sedikitberubah jika dibandingkan dengankomposisi buyers pada penyeleng-garaan PPE sebelumnya, dimanakebanyakan buyers asing datangdari negara-negara pasar non-tradisional, seperti Eropa Timur,Timur Tengah dan Afrika.

Menurut Diah, dari sekitar3.500 pembeli asing sebagian besardiantaranya datang dalam bentukmisi dagang (tercatat 20 negaramengirimkan misi dagangnya ke

PPE 2003), sedangkan sebagianlainnya datang secara individu.Misi dagang dalam jumlah besardatang dari negara-negara dikawasan Asia (Jepang, Malaysia,Pakistan, Singapura, Bangladesh,India, China dan Afganistan)sebanyak 720 orang, dari kawasanAfrika dan Timur Tengah (Aljazair,Yordania, Saudi Arabia, Sudan danIran) sebanyak 393 orang dan darikawasan Eropa (Spanyol, Rumaniadan Turki) sebanyak 240 orang sertadari kawasan Amerika, Australiadan Selandia Baru sebanyak 75orang.

Sementara itu, lima negaraasal pembeli individu yang hadirdengan jumlah terbesar adalahInggris dan Irlandia sebanyak 53orang, Prancis sebanyak 42 orang,Saudi Arabia 27 orang, Jepang 26orang dan Belanda 25 orang.

Kemajuan lain yang dicapaiselama PPE 2003, menurut Diah,adalah makin kreatif dan menarik-nya penyelenggaraan PPE 2003mulai dari panggung pembukaanhingga dekorasi di setiap standpameran. Hal ini juga diakui olehpara buyers asing yang secara rutindatang ke PPE.

“Untuk penyelenggaraan PPEke-19 tahun 2004 kami akan terusmeningkatkan kualitas pelayananbaik bagi para peserta pameranmaupun bagi para pengunjung danbuyers asing yang datang ke arenaPPE, termasuk memperluas ataumenambah ragam produk yangditampilkan. Kami juga telahmenetapkan penyelenggaran ke-19tahun 2004 pada tanggal 20-24Oktober 2004,” tutur Diah.

Ekonomi & Bisnis

mipMebel, paling banyak menghasilkan transaksi di PPE 2003


Ekonomi & Bisnis

Berbeda dengan kesepakatan

Free Trade Area (FTA) yang dijalin

ASEAN dengan China dan India,

kesepakatan FTA ASEAN dengan

Jepang diberi nama ASEAN-Japan

Comprehensive Economic Partner-

ship (ASEAN-Japan CEP).

Cakupannya jauh lebih luas dari

hanya sekedar FTA, melainkan

meliputi kerjasama ekonomi yang

lebih intens diantara kedua pihak.

Ide mengenai pembentukan

ASEAN-Japan CEP pertama kali

muncul ke permukaan ketika

Perdana Menteri Jepang Junichiro

Koizumi menyampaikan pidato

resmi pada kunjungannya ke lima

negara ASEAN bulan Januari 2002.

Dalam kesempatan tersebut

Perdana Menteri Koizumi menyam-

paikan bahwa CEP merupakan

“platform” penting untuk memper-

kuat kemitraan ekonomi kawasan.

Inisiatif tersebut kemudian

dituangkan dalam Joint Declaration

pada Pertemuan Tingkat Tinggi

Para Kepala Negara pada tanggal 5

Nopember 2002 di Phnom Penh,

Kamboja. Namun secara resmi

framework mengenai pembentukan

ASEAN-Japan CEP baru ditanda-

tangani oleh para Kepala Negara

ASEAN dan Jepang pada KTT

ASEAN tanggal 8 Oktober 2003 di

Bali, Indonesia

Pembentukan ASEAN-Japan

CEP ini bertujuan untuk memper-

kuat integrasi ekonomi antara

ASEAN dan Jepang dalam rangka

menciptakan suatu CEP termasuk

pembentukan kawasan perdagang-

an bebas, meningkatkan daya saing

ASEAN dan Jepang di pasar dunia

serta meliberalisasikan dan memfa-

silitasi perdagangan barang dan jasa

termasuk investasi.

Untuk implementasinya, para

kepala negara ASEAN dan Jepang

telah menyepakati jangka waktu

pelaksanaan CEP, yaitu dalam

waktu 10 tahun, termasuk di

dalamnya awal negosiasi untuk

membentuk Free Trade Area (FTA).

Kerjasama CEP tersebut di-

jadwalkan akan berlangsung mulai

tahun 2012. ASEAN dan Jepang

sendiri akan mulai melakukan

konsultasi untuk liberalisasi per-

dagangan barang, jasa dan investasi

pada awal tahun 2004 dan akan

melakukan negosiasi untuk me-

nyusun Perjanjian Kerjasama CEP

secara keseluruhan selambat-

lambatnya pada akhir tahun 2005.

Nilai Perdagangan ASEAN-

Jepang dapat terlihat pada Tabel

berikut ini :

AAAAASEAN Jalin CEP dengan JepangSEAN Jalin CEP dengan JepangSEAN Jalin CEP dengan JepangSEAN Jalin CEP dengan JepangSEAN Jalin CEP dengan Jepang

Pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN menjelang KTT ASEAN di Bali


Ekonomi & Bisnis

Tabel 1. Perdagangan ASEAN – Jepang (Dalam juta US$)

Tabel 2. Produk Ekspor Utama Indonesia ke Jepang (Dalam juta US$)

Brunei D 1,168.9 1,291.2 1,008.1 1,789.8 1,213.9Cambodia 0.0 0.0 68.5 32.9 82.7Indonesia 13,408.4 13,310.5 19,812.5 17,699.7 16,454.4Malaysia 16,261.1 17,844.9 24,197.8 21,249.5 19,707.8Myanmar 0.0 280.4 251.9 461.5 304.0Philippines 10,261.8 10,800.2 11,616.1 11,155.8 12,257.4Singapore 24,213.7 26,988.5 34,588.8 25,398.4 23,495.0Thailand 16,092.3 18,615.4 29,607.4 23,850.1 24,164.8TOTAL 81,406.2 89,131.1 121,151.1 101,637.7 97,680

NEGARATAHUN

Tabel 3. Produk Impor Utama Indonesia dari Jepang (Dalam juta US$)

HS SECTOR 1998 1999 2000 2001 2002

84 Computer/Machinery 1,444.4 679.5 1,513.5 1,378.9 1,366.6

87 Cars, Trucks, Autos 531.5 259.9 1,100.0 1,169.2 970.0

72 Iron and Steel 363.2 194.3 412.9 293.3 341.3

85 Electrical Equipment 382.0 160.1 282.4 233.1 259.0

29 Organic Chemicals 334.0 357.2 363.1 274.2 208.5

73 Articles of Iron or Steel 181.4 161.5 185.3 194.3 194.9

39 Plastics 191.1 146.4 232.6 188.5 175.0

40 Rubber 81.6 80.4 128.2 120.8 105.0

90 Optical/Medical Instruments 95.5 47.6 78.0 74.2 75.9

55 Man-made Staple Fiber 69.6 50.7 90.0 88.0 57.1

Others 617.7 775.6 1,011.4 675.1 656.0

TOTAL 4,292 2913.2 5,397.4 4,689.6 4,409.3

HS SECTOR 1998 1999 2000 2001 200244 Wood 724.4 1,181.4 1,188.6 1,073.2 1,031.585 Electrical Equipment 333.2 333.0 1,072.0 1,016.3 857.003 Fish 805.3 664.3. 757.6 728.9 696.926 Ores 428.1 500.4 669.0 519.4 627.548 Paper & Paper Board 80.1 108.7 259.4 292.5 288.084 Computer/Machinery 374.2 365.2 539.8 341.7 277.940 Rubber 71.5 100.2 141.3 142.5 228.894 Furniture 69.7 193.2 246.4 226.6 207.739 Plastics 36.5 104.2 180.4 176.1 198.376 Aluminium 140.5 931.8 206.5 208.8 181.6

Other 6,052.6 5,914.8 9,154.2 8,284.2 7,447.9TOTAL 9,116.1 10,397.2 14,415.2 13,010.2 12,043.1


Ekonomi & Bisnis

ASEAN dan India Economic

Ministers (AEM) menugaskan para

Pejabat Senior ASEAN (SEOM)

untuk membentuk Task Force

dalam rangka menyusun konsep per-

janjian kerjasama ekonomi compre-

hensive antara ASEAN dan India

(Framework Agreement on Com-

prehensive Economic Cooperation

Between the Association of South

East Asian Nations and the

Republic of India) yang tertuang

dalam ASEAN-India Regional

Trade and Investment Area

(RTIA).

Tujuan dari RTIA adalah

untuk memperkuat dan meningkat-

kan kerjasama investasi, perda-

gangan dan ekonomi diantara

anggota; meliberalisasi dan mem-

promosikan perdagangan barang

dan jasa dan investasi untuk

menciptakan transparansi, libera-

lisasi dan fasilitasi; memperluas

bidang-bidang baru dan mengem-

bangkan kebijakan yang tepat

untuk kerjasama ekonomi diantara

anggota; memfasilitasi integrasi

ekonomi yang lebih efektif untuk

negara anggota ASEAN baru

(Kamboja, Laos, Myanmar dan

ASEAN dan India Jalin Regional Tradeand Investment Area (RTIA)

Vietnam); menjembatani kesen-

jangan pembangunan dan ekonomi

diantara para anggota.

Dalam jangka panjang RTIA

bertujuan untuk mewujudkan

Kawasan Perdagangan Bebas di

bidang perdagangan barang, jasa

dan investasi serta meningkatkan

kerjasama ekonomi.

Untuk mengimplementasikan

FTA ASEAN-India tersebut, sampai

saat ini masih dilakukan negosiasi

guna menyusun perjanjian AFTA

ASEAN-India. Unsur-unsur yang

dinegosiasikan meliputi produk-

produk yang akan dimasukkan

dalam Early Harvest Program,

Normal Track, Sensitive dan

Modalitas Penurunan Tarif.

Konsep Early Harvest Program

(EHP) dibuat dalam bentuk

Common List dan berdasarkan

Common List tersebut setiap negara

harus membuat jadwal penurunan

tarif untuk produk-produk di-

maksud. ASEAN dan India telah

menyetujui Common List yang

terdiri dari dua daftar produk, yaitu

Daftar A terdiri dari 105 produk

dan Daftar B terdiri dari 111

produk.

Dalam negosiasi modalitas

penurunan tarif, ASEAN meng-

usulkan penurunan fix level, yaitu

pada waktu yang disepakati tarifnya

menjadi level tertentu. Sedangkan

India mengusulkan penurunan tarif

dengan Margin of Percentage

Presiden RI berbincang dengan PM India di saksikan PM Kamboja di sela-sela KTT ASEAN


Ekonomi & Bisnis

Brunei D 13.8 14.0 6.3 6.7 56.2

Cambodia 0.0 0.0 0.0 9.3 2.9

Indonesia 1,400.9 1,015.8 1,199.4 1,676.1 1,540.2

Malaysia 1,712.1 2,071.2 2,335.2 2,438.2 2,553.3

Myanmar 0.0 0.0 213.4 318.1 429.0

Philippines 262.0 179.4 177.2 230.4 308.6

Singapore 3,372.9 3,038.6 3,242.3 3,864.0 3,837.6

Thailand 2,107.0 649.2 699.2 1,226.6 1,155.2

TOTAL 8,868.7 6,968.2 7,873 9,769.4 9,883

NEGARATAHUN

1997 1998 1999 2000 2001

(MOP), yaitu pada waktu yang

disepakati tarifnya mengalami

penurunan sekian persen.

Pelaksanaan EHP telah di-

sepakati dimulai 1 Nopember 2004

sampai dengan 31 Oktober 2007,

sedangkan penurunan tarif produk

dengan Normal Track disetujui

mulai pada 1 Januari 2006 sampai

2011 bagi ASEAN 5 dan mulai 1

Januari 2006 sampai 2016 bagi

Filipina. Sementara itu, untuk

negara-negara Kamboja, Laos,

Myanmar dan Vietnam disetujui

mulai 1 Januari 2006 sampai 2016

dengan tarif awal yang lebih tinggi.

ASEAN dan India akan terus

menegosiasikan Rules of Origin

(ROO) untuk perdagangan barang

dan selambat-lambatnya negosiasi

tersebut akan diselesaikan pada 31

Agustus 2004.

Untuk perdagangan jasa,

ASEAN dan India sepakat untuk

melaksanakan liberalisasinya secara

bertahap. Negosiasi untuk me-

nyusun perjanjian di bidang per-

dagangan jasa akan dilaksanakan

pada tahun 2004 dan diselesaikan

tahun 2006.

Sementara itu, untuk bidang

investasi, ASEAN dan India

merencanakan untuk meningkat-

kan kerjasama di bidang investasi,

meningkatkan transparansi yang

berkaitan dengan kebijakan dan

peraturan, promosi dan proteksi.

Negosiasi untuk menyusun per-

janjian di bidang investasi akan

dilakukan pada tahun 2004-2006.

Selain kerjasama perdagangan

barang, jasa dan investasi tersebut,

masih terdapat program kerjasama

ekonomi lainnya yang kini sedang

dibahas kedua belah pihak, antara

lain program fasilitasi perdagangan

yang meliputi mutual recognition

agreement (MRA), prosedur

akreditasi dan pengaturan teknik

standard, kebijakan non tarif,

kerjasama pabean, fasilitas travel

dan visa bisnis.

Sejumlah kerjasama sektoral

juga kini masih dalam pembahasan,

antara lain meliputi kerjasama per-

tanian, perikanan, kehutanan,

jasa, media dan hiburan, kese-

hatan, perbankan, pariwisata, kon-

struksi, proses pelatihan pebisnis,

lingkungan, pertambangan dan

energi, minyak dan gas bumi, pe-

nyediaan tenaga pembangkit, ilmu

penge-tahuan dan teknologi, infor-

masi dan komunikasi, e-commerce,

bioteknologi, transportasi dan

infrastruktur dll.

Tabel 1. Nilai Perdagangan ASEAN – India (Dalam juta US$)

mip


Komoditi

Perusahaan penyangga hargakaret alam dunia, Internasional

Rubber Consorsium Limited (IRCo)ditargetkan mulai menjalankan

kegiatannya pada Desember 2003,atau paling lambat Januari 2004

setelah seluruh perangkatmanajemen perusahaan tersebut

terbentuk dalam beberapa bulan ini.

IRCo Ditargetkan BeroperasiIRCo Ditargetkan BeroperasiIRCo Ditargetkan BeroperasiIRCo Ditargetkan BeroperasiIRCo Ditargetkan BeroperasiDesember 2003Desember 2003Desember 2003Desember 2003Desember 2003

bulan Nopember atau Desember

2003. Semula ketiga Menteri beren-

cana untuk bertemu di Bangkok

pada 19 Oktober 2003 lalu di sela-

sela pertemuan APEC, namun gagal

dilaksanakan mengingat kesibukan

masing-masing menteri di pertemu-

an APEC.

kan penetapan Board of Directordan Chief executive Officer (CEO)

dari IRCo, menentukan bussinessplant ke depan dan main objective-

nya serta menentukan detil ope-rasional IRCo lainnya sebagai ke-

lanjutan dari penandatangan Share-holder Agreement of IRCo pada 6

Oktober 2003 lalu di Bali, “ kataRini kepada pers belum lama ini.

Kesepakatan ShareholderAgreement of IRCo ditandatangani

di Denpasar, Bali pada 6 Oktober2003 lalu oleh Menperindag RiniM.S. Soewandi, Menteri Industri

Promer Malaysia, Lim Keng Yaik danMenteri Pertanian dan Koperasi

Thailand, Soraat Klinpratoom, di-saksikan oleh tiga kepala negara,

yaitu Presiden RI MegawatiSoekarnoputri, Perdana Menteri

Mlaysia, mahathir Mohamad danPerdana Menrei thailand, tahksin

Shinawatra.Dalam kesepakatan kepemilik-

an saham IRCo tersebut, pemerintahIndonesia telah menyiapkan dana

modal awal bagi IRCo sebesar US$1,5 juta, Malaysia US$ 1 juta dan

Tahiland sebesar US$ 2 juta sesuaidalam proporsi produksi karet alam

masing-masing negara dengan per-bandingan Indonesia (3) : Malaysia

(2) : dan thailand (4).

Menteri Perindustrian danPerdagangan, Rini M.S Soewandi,

mengatakan untuk membahas detilpengoperasian IRCo yang meru-

pakan perusahan konsorsium tiganegara Indonesia, Malaysia dan

Thailand dalam rangka mencapaitarget pengoperasian pada Desember

2003 tersebut, para menteri darinegara-negara tersebut akan

bertemu di Bangkok, Thailand pada

“Kami para menteri dari Indo-nesia, Malaysia dan Thailand sedia-

nya akan bertemu kembali diBangkok pada 19 Oktober 2003

namun tidak bisa dan kami men-jadwal ulang pertemuan tersebut

untuk bulan Nopember atauDesember mendatang. Pertemuan

tersebut dilakukan terutama untukmembahas detil persiapan peng-

operasian IRCo, seperti membicara-

Indonesia- Malaysia-Thailand sepakat membentuk IRCo


Proporsi produksi tersebut juga

menentukan jmlah anggota Boardof Director dari masing-masing

negara di IRCo dimana Indonesiaakan menempatkan tiga orang,

Malysia menempatkan dua orangdan Tahiland menempatkan empat

orang.Dalam kegiatan operasinya

nanti, IRCo akan menjalankankegiatan penyanggaan harga karet

alam guna menstabilkan harga karetalam dunia pada level yang renu-

meratif bagi petani karet. Pem-bentukan IRCo itu akan saling men-

dukung dengan langkah pengatur-an produksi karet alam (Supply

Management Scheme/SMS) danpengaturan ekspor karet alam

(Agreed Export Tonnage Scheme/AETS) yang telah disepakati dalam

Bali Declaration tanggal 12Desember 2001 yang menjadi pilar

utama kerjasama tripartit tiganegara tersebut.

Picu Kenaikan Harga

Wakil Ketua Bidang Pemasar-an, Arbitrase dan Hubungan Luar

Negeri Gabungan Perusahaan KaretIndonesai (Gapkindo), Asril Sutan

Amir, mengatakan ditandatangani-nya Kesepakatan Pemegang Saham

IRCo di Bali, 6 Oktober 2003 lalumenjadi salah satu faktor pemicu

kenaikan harga karet alam duniadari US$ 1,17/kg menjadi US$ 1,20/

kg yang kini memang sedang naikdaun.

“Faktor IRCo ini memangmenjadi salah satu pemicu kenaikanharga karet alam di tengah situasipasar karet dunia yang sedangmenguat akibat faktor fundamentaltersebut adalah tingginya kebutuh-an karet alam di negara-negarakonsumen akibat kelangkaan stokdi kawasan tersebut, sedangkanpasokan dari negara-negara pro-dusen kini sedang kosong,” kataAsril kepada Media Indag diJakarta, kemarin.

Menurut Asril, faktor lainnyayang juga turut mendukung laju ke-naikan harga karet alam dunia ada-lah meningkatnya kebutuhan karetdi Republik Rakyat China (RRC)dimana pertumbuhan konsumsikaret alam RRC, khususnya untuksektor industri otomotif mengalamikenaikan dari 6% - 8% pada tahun2002 menjadi sekitar 12% - 14%pada tahun 2003.

Sementara itu, tambah Asril,pasokan karet alam di negaraprodusen karet terbesar dunia, yaituThailand diperkirakan mengalamipenurunan akibat hujan deras yangterus menerus mengguyur kawasanperkebunan karet di negara ter-sebut. Bahkan dikhawatirkan se-jumlah wilayah Thailand akanmengalami bencana banjir akibathujan deras yang terus menerus itu.

Dalam jangka menengah danpanjang, tambah Asril, produksikaret alam Thailand diperkirakanmengalami penurunan cukup

signifikan mengingat banyaknya

kebun karet di negara Gajah Putih

itu yang kini sudah tua dan harusmemasuki masa peremajaan.

“Kebanyakan kebun karet diThailand ditanam pada tahun 1970-

an sehingga umur kebun karet yangada dewasa ini sudah lebih dari 30

tahun. Dengan umur yang sudahdiatas 30 tahun tersebut maka ke-

mampuan produksinya sudahbanyak menurun. Karena itu,

pemerintah Thailand telah meren-canakan untuk meremajakan

kebun karet mereka dengan me-nebang pohon karet yang sudah ber-

umur di atas 30 tahun,” kata Asril.Menurut Asril, rencana pere-

majaan kebun karet Thailand ter-sebut telah dikemukakan Perdana

Menter i Thai land, Thaks inShinawatra di sela- sela KTT

ASEAN di Bali belum lama ini.Bahkan bersamaan dengan program

peremajaan kebun karet tersebut,PM Thaksin juga menyatakan telah

menyiapkan program pengembang-an industri kayu karet (rubberwood

industry).Di Indonesia sendiri, kata

Asril, produksi karet alam meng-alami penurunan akibat sejumlah

faktor, yaitu belum pulihnyaproduksi karet alam di wilayah

Aceh (padahal produksi karet alamdi Aceh mencapai lebih dari

100.000 ton), banyaknya konversikaret (di Jawa menjadi perumahan,

di Sumatera dan Kalimantanmenjadi kebun sawit) dll.

Komoditi

mip


Komoditi

Departemen Perindustrian dan

Perdagangan (Deperindag) mentar-

getkan swasembada kedelai pada

tahun 2005, menyusul dilaksana-

kannya Program Kemitraan Kedelai

untuk Industri sebagai upaya men-

dorong produksi kedelai di dalam

negeri melalui sebuah pola kemitra-

an antara petani, perbankan,

industri pemakai kedelai dan

kalangan produsen pupuk dan bibit

kedelai.

Menperindag Rini M.S.

Soewandi mengatakan, dengan

dilaksanakannya program Kemitra-

an Kedelai untuk Industri tersebut

maka diharapkan volume impor

kedelai akan terus dapat dikurangi

hingga akhirnya kedelai impor sama

sekali tidak diperlukan lagi untuk

memenuhi kebutuhan industri

pemakai kedelai di dalam negeri.

“Dengan dilaksanakannya

Program Kemitraan Kedelai untuk

Industri ini kami harapkan impor

kedelai yang selama ini mencapai

jutaan ton setiap tahunnya dapat

terus ditekan. Bahkan kami

mentargetkan pada pelaksanaan

tahun ke-3 dari program tersebut

kita tidak perlu lagi melakukan

impor kedelai dan seluruh kebutuh-

an kedelai di dalam negeri

Tahun 2005 Deperindag TargetkanSwasembada Kedelai

diharapkan sudah dapat dipenuhi

dari dalam negeri sendiri,” kata

Rini kepada pers seusai menyaksi-

kan penandatanganan nota kese-

pahaman (MoU) dalam rangka

pelaksanaan Program Kemitraan

Kedelai untuk Industri antara ins-

tansi pemerintah terkait dan dunia

usaha di Jakarta, belum lama ini.

Pihak-pihak yang terlibat

dalam penandatanganan MoU

tersebut adalah Dinas Pertanian

Daerah, PT Pertani dan PT Sang

Hyang Seri yang bertanggung jawab

dalam manajemen dan menyiapkan

petani/kelompok tani, PT Agro Soya

Industrindo dan PT Alam Lestari

Maju Indonesia sebagai penyedia

bibit dan pupuk Bio P 200 Z dan

melakukan kawalan teknologi, PT

Pupuk Petrokimia Gresik, PT

Petrokimia Kayaku dan PT Pupuk

Kujang sebagai penyedia pupuk

berimbang dan pestisida, PT

Perusahaan Perdagangan Indonesia

(PPI) sebagai penampung, pengering

dan penyimpan hasil kedelai, PT

Bhanda Ghara Reksa yang mela-

kukan sertifikasi mutu dan resi

gudang, PT Bank Rakyat Indo-

nesia, Bank Danamon dan Bank

Mandiri sebagai penyedia dan

penyalur kredit ketahanan pangan

dan modal kerja.

Sementara itu, Induk Koperasi

Produsen Tempe Tahu Indonesia

(Inkopti) bertanggung jawab dalam

pembelian hasil panen kedelai yang

Deperindag fasilitasi program kemitraan kedelai untuk industri


Komoditi

sudah diproses serta memberikan

kawalan teknologi. PT Heinz ABC

Indonesia dan PT Unilever Indo-

nesia melakukan pembelian kedelai

sesuai dengan spesifikasi yang

dibutuhkan. Pemerintah Daerah

membantu penyiapan lahan,

menyiapkan penyuluh pertanian

lapangan dan irigasi.

Menurut Rini, dalam lima

tahun terakhir ini impor kedelai

Indonesia terus mengalami pening-

katan dari 343.000 ton pada tahun

1998 menjadi 1,3 juta ton pada

tahun 1999. Pada tahun 2000 impor

kedelai sedikit menurun menjadi

1,28 juta ton dan pada tahun 2001

kembali turun menjadi 1,14 juta ton

dan pada tahun 2002 juga 1,14 juta

ton.

“Total kebutuhan kedelai

untuk industri pada tahun 2002

mencapai 1,81 juta ton dan sebagian

besar dari kebutuhan tersebut

masih harus dipasok dari luar

negeri. Padahal sebetulnya potensi

produksi kedelai di dalam negeri

sendiri cukup besar, hanya selama

ini potensi tersebut tidak pernah

kita garap secara optimal,” tegas

Rini.

Untuk tahap awal, lanjut Rini,

pelaksanaan program Kemitraan

Kedelai untuk Industri tersebut

akan dilaksanakan di Kabupaten

Karawang, Jawa Barat dengan me-

nempati areal lahan petani seluas

270 hektar. Selain akan dapat me-

nekan impor, juga dapat meng-

hemat devisa negara, kata Rini,

program Kemitraan Kedelai untuk

Industri tersebut diharapkan juga

dapat menicptakan lapangan kerja

sekaligus memperkokoh struktur

industri dan meningkatkan nilai

tambah produk-produk pertanian

lokal.

Menurut Rini, melalui

Program Kemitraan Kedelai untuk

Industri tersebut petani dirangsang

untuk mengembangkan kegiatan

penanaman kedelai dengan mem-

peroleh fasilitas atau bantuan

sarana produksi seperti bibit, pupuk,

pestisida dan kredit modal kerja

(KKP) yang disediakan perusahaan

mitra dan difasilitasi oleh Deper-

indag. Hasil kedelai yang diperoleh

petani dapat langsung dijual

kepada perusahaan penampung

yang telah ditunjuk dengan harga

kesepakatan tertentu.

“Sesuai kesepakatan dalam

program kemitraan ini hasil panen

kedelai milik petani tersebut akan

dibeli oleh PT PPI dengan harga Rp

3.500/kg, berarti ada perbaikan dari

selama ini yang hanya Rp 2.500/kg

di tingkat petani,” katanya men-

jelaskan.

Menurut Rini, dengan tingkat

produktifitas kedelai yang cukup

tinggi tersebut diharapkan produksi

kedelai nasional dapat terus me-

ningkat dan secara bertahap akan

mampu menggantikan (mensubsti-

tusi) kedelai impor. “Dengan ber-

kembangnya penanaman kedelai di

sejumlah daerah dan dengan tingkat

produktifitas 3,6 ton/hektar, kami

targetkan dalam kurun waktu tiga

tahun dari pelaksanaan program

ini, yaitu pada tahun 2005 kita tidak

perlu mengimpor kedelai .” mip

Produksi kedelai nasional masih rendah


Seperti yang sudah diramalkan

sebelumnya, Konferensi Tingkat

Menteri WTO kelima di Cancun,

Mexico tanggal 10-14 September

2003 gagal membuat kesepakatan

dan mengulang keadaan yang sama

pada pertemuan empat tahun lalu

di Seattle, AS.

Dari hari pertama sidang,

masing-masing negara atau

kelompok sudah menunjukkan

arogansinya, bahwa tawaran yang

mereka ajukan tersebut adalah yang

paling pas dan enggan untuk

melunakkan tuntutannya. Akibat-

nya, sehari sebelum sidang berakhir,

draft text chairman, yang meru-

pakan rencana dari kesepakatan

Cancun dan isinya berusaha

mengadopsi semua tuntutan yang

Kegagalan WTO sebagai Peluang RI

muncul dalam sidang itu, malahditolak oleh hampir seluruh negaraanggota, baik negara maju dannegara berkembang.

Penyebab dari gagalnya kese-pakatan itu adalah alotnya dicapaikonsensus, khususnya untuk masa-lah pertanian dan empat liberalisasidalam isu Singapura. Mengingat diWTO tidak dianut sistem voting,bila tidak tercapai kesepakatan dariseluruh peserta, maka dianggaptidak ada hasilnya dan pembahas-annya akan dikembalikan lagi keJenewa.

Isu pertanian

Mengenai soal pertanian, DutaBesar RI untuk WTO, GusmardiBustami, menjelaskan yang paling

mengemuka dari isu tersebut

menyangkut tiga pilar, yaitu akses

pasar, yang diantaranya adalah soal

penurunan tarif, kemudian soal

subsidi daerah dan soal kompetisi

ekspor yang juga mencakup soal

pemberian kredit ekspor.

Menurut dia, sebenarnya

sudah ada joint paper antara Uni

Eropa dengan AS, namun masih

tidak mengakomodasi kepentingan

negara berkembang. Hal ini

kemudian mendorong negara-

negara berkembang yang tergabung

dalam G-21 dimotori oleh Brazil,

India dan Cina, mengajukan pro-

posal yang dikenal sebagai paper G-

20 (karena waktu itu terdiri dari 20

negara). Usulan itu ditolak oleh UE

karena dianggap mempertentang-

kan Utara-Selatan. Akibat dari

pertentangan tersebut, kemudian

dicari jalan tengah melalui pem-

bahasan lebih lanjut, melalui

pendekatan framework.

Negara maju, memang mena-

warkan agar negara berkembang

juga diperbolehkan memberi subsidi

bagi pertaniannya. “Namun per-

soalannya kita tidak punya uang

untuk subsidi. Maka dari itu tetap

perlu ada perlakuan khusus,”

katanya.

Artikel

Suasana pada salah satu Sidang WTO Foto

: BB

C


Artikel

Kepentingan Indonesia, lan-

jutnya, adalah pelaksanaan secara

menyeluruh dari ketiga pilar

tersebut, dan tidak memisahkannya.

Artinya, upaya penurunan tarif

harus juga diimbangi pengurangan

subsidi dan perbaikan kompetisi

ekspor. Soal penurunan tarif ini

juga dibedakan batas waktunya

antara negara berkembang dengan

negara maju. Jadi ada differential

treatment.

Menperindag Rini MS

Soewandi, selaku ketua delegasi RI

di sidang tersebut, mengatakan

bahwa sikap Indonesia terhadap

subsidi pertanian oleh negara maju

cukup tegas, yaitu agar segera di-

hentikan.

“Bayangkan saja AS mem-

berikan pinjaman dengan jangka

waktu 20 tahun dan bunga hanya

2%. Dari bunganya saja, taruhlah

di Indonesia sebesar 12%, sudah

ada perbedaan harga sebesar 9%.

Bagaimana mungkin produk

Indonesia bisa bersaing dengan

produk pertanian negara maju yang

tentu harganya bisa jauh lebih

murah?” ujar Rini.

Dia memberi contoh, banyak-

nya masyarakat Indonesia kini

mengkonsumsi mie instant yang

bahan bakunya dari gandum, pada-

hal produk itu tidak diproduksi di

Indonesia. Menurut dia, kondisi ini

karena harga gandum sangat murah

akibat adanya unsur subsidi.

“Kalau hal itu terus dibiarkan,bisa jadi petani bahan pokok kitaakan terdesak oleh gandum impor.”ujarnya.

Menurut dia, Indonesia tidakbergabung dengan kelompok G-21karena juga tengah memperjuang-kan Special Product (SP) danSpecial Safeguards Mechanism agarmenjadi agenda di WTO, bersamaFilipina dan mendapat dukungandari setidaknya 33 negara.

Usulan SP sendiri sebenarnyaberawal pada 2002, saat Indonesiadan Filipina mengajukan paperFood Security Mechanism.Kemudian pada Februari 2003 adabeberapa revisi dan muncullahpenggunaan istilah SP dan SSM ini.

Dalam penentuan produk apasaja yang masuk dalam SP, dilandasitiga syarat utama, yaitu produktersebut untuk ketahanan pangan,rural development dan pengentasankemiskinan.

Sedangkan SSM merupakanbentuk perlindungan semacamsafeguard yang bersifat otomatis,bila terjadi membanjirnya impor,negara bersangkutan bisa langsungmenerapkan proteksi terhadapproduk dalam SP tersebut, tanpaharus membuktikan bahwa petaniselaku produsen produk ber-sangkutan mengalami kerugian(injury).

Rini menyatakan bahwa libe-ralisasi belum tentu membuat nasibmasyarakat lebih baik. Dia membericontoh kedelai, di mana sebelummembuka kran impor hasil kese-pakatan dengan IMF pada 1998,impor kedelai RI hanya 300.000 tonper tahun.

Namun kini impornya menjadi1,4 juta ton. Artinya, kata Rini, 1,1juta kedelai yang diproduksi dalamnegeri, telah digantikan denganimpor. Misalkan satu hektar arealbisa memproduksi 2,5 ton, sudah

Terigu, salah satu komoditi yang disubsidi negara maju


Artikel

ada 440 hektar sawah yang tidakbisa berproduksi lagi. Kalau

perhektar dikerjakan empat orang,

terdapat 880.000 orang yang

kehilangan penghidupan karena

masuknya kedelai impor.

“Jelas kondisi ini tidak bisa

terus dibiarkan. Indonesia dengan

tegas meminta agar dalam kese-

pakatan WTO kali ini dimasukkan

SPSSM sebagai alat untuk me-

lindungi petani negara berkembang.

Kita tidak terima kesepakatan di

Cancun, kalau SP dan SSM tidak

dimasukkan ke dalamnya,” tegas-

nya.

Kenyataannya, dalam draft

chairman text yang dikeluarkan

menjelang penutupan tersebut,

kendati sudah mencantumkan

mekanisme SP dan SSM, namun

tidak sesuai tujuan, yaitu negara

maju juga diperkenankan untuk

menggunakan mekanisme itu.

Padahal tentu saja syarat dasar

produk yang bisa dimasukkan

dalam SP diantaranya adalah per-

lindungan dari kemiskinan yang

tentu saja mengacu pada petani

negara berkembang.

Selain itu, SP merupakan pen-

jabaran dari special and differential

treatment (S&D) yang khusus

berlaku bagi negara berkembang,

sehingga tidak tepat bila negara

maju juga bisa memanfaatkannya.

“Kami telah mengajukan ke-

beratan akan isi draft tersebut,”

ujar Zainal Arifin, Dirjen IKAHDeperindag.

Selain ‘perang’ antar negaramaju dengan negara berkembang,AS dan UE pun tidak sepahamdengan masalah produk pertanian,khususnya soal genetically modifiedorganism (GMO), dimana AS tetappada pendiriannya agar UE tidakmembatasi atau menghambatproduk tersebut di negaranya.Padahal UE sudah mengeluarkanberbagai aturan yang menghambatmasuknya produk GMO itu denganalasan kesehatan.

Isu Singapura

Isu Singapura, atau juga biasadisebut isu baru, yang terus dipak-sakan oleh negara maju juga men-jadi penghalang adanya kesepakat-an. Disebut isu Singapura, karenaitu merupakan isu yang dilontarkanAS, UE dan Kanada pada kon-ferensi pertama WTO di Singapura1996, yang terdiri atas empat hal.Yaitu, keterkaitan perdagangan daninvestasi, kebijakan persaingan,pengadaan barang pemerintah danfasilitasi perdagangan.

Kemudian, dalam KonferensiIV WTO di Doha, Qatar 2001,lahir Doha Development Agree-ment, yang memandatkan isu-isubaru itu untuk diklarifikasi danperlu dilakukan studi lebih jauh.

Kelompok 16 negara berkem-

bang yang dimotori Malaysia sangat

tegas untuk memasukkan isu

tersebut ke dalam agenda WTO.

“Kami dari negara-negara

berkembang, secara tegas menga-

takan, tidak akan ada konsensus

yang eksplisit terkait isu-isu tadi,’’

tegas Menteri Perdagangan Malay-

sia, Rafidah Aziz, selaku jurubicara

ke-16 negara berkembang itu, yang

meliputi Malaysia, Indonesia, Mesir,

India, Cina serta sejumlah negara-

negara Afrika dan Karibia.

Keempat isu tersebut, menurut,

Rafidah, ditolak negara-negara

berkembang, lantaran dinilai tidak

ada kaitannya dengan WTO, yang

konsep dasarnya menciptakan

liberalisasi perdagangan tanpa

diskriminasi. Sedangkan untuk

keempat isu tadi, jelas diperlukan

ada diskriminasi karena setiap

negara memiliki kebijakan investasi

dan persaingan yang berbeda.

Apalagi, lanjutnya, dalam

konferensi di Doha 2001, sudah

melahirkan Doha Development

Agenda, yang antara lain menye-

butkan untuk mengklarifikasi dan

mengadakan studi lebih jauh ter-

kait isu-isu tadi.

Sebenarnya, dalam pertemuan

di Cancun, terdapat dua opsi, yaitu

menjadikan isu-isu tersebut dalam

agenda pembahasan WTO, yang

didukung negara maju dan opsi

mengembalikan ke Jenewa, yaitu

dengan melakukan klarifikasi dan


Artikel

studi lebih mendalam tentang isu-

isu itu, yang merupakan pilihan

negara berkembang.

Negara maju memilih opsi

pertama, karena kebijakan per-

saingan dinilai bakal mendorong

investasi masuk dan diberlakukan

secara fair. Selain itu, dinilai perlu

untuk meningkatkan perdagangan,

apalagi sudah tercakup pula dalam

Doha Development Agreement,

sehingga mereka beranggapan tak

perlu lagi konsensus.

Sedangkan negara ber-

kembang beralasan, belum ada

konsensus tentang draft modalitas

yang mengacu pada usulan negara-

negara maju dan kurang meng-

adopsi negara-negara berkembang.

Isu-isu itu juga dinilai negara ber-

kembang sangat teknis dan

kompleks, sehingga pada umumnya,

negara berkembang belum me-

mahami implikasi negatif serta

kejelasan manfaatnya jika isu

tersebut diadopsi.

AS hanya prefer untuk fasilitas

perdagangan dan pengadaan

barang pemerintah, sementara

Jepang dan UE prefer pada per-

dagangan dan investasi serta

kebijakan persaingan dan perda-

gangan. AS bisa jadi kurang suka

dengan kebijakan persaingan dan

perdagangan, karena khawatir akan

mengganggu sejumlah perusahaan

multinasionalnya di berbagai

negara.

Ketua Komisi PengawasPersaingan Usaha (KPPU), SutrisnoIwantono, yang menghadiri pem-bahasan khusus isu Singapura diWTO, mengatakan ada duakemungkinan untuk mengatasipersoalan itu, yaitu mencari jalantengah, misalnya isu itu dipecah-pecah jadi pembahasan tersendiri,atau dikembalikan lagi ke Jenewa.

Kesempatan RI

Dengan kegagalan WTO diCancun, tentu semua negaraanggota dituntut melakukanintrospeksi, sehingga pertemuan diworking group atau konferensitingkat menteri selanjutnya diHong Kong bisa lebih berguna.

Indonesia yang pasti sangatterkait dengan isu pertanian danisu Singapura, harus mampumendapat keuntungan darikegagalan tersebut. Setidaknyasebagai buying time untukmempersiapkan diri lebih baik.Persiapan ini bukan melulu soaldiplomasi dan perundingan, namunjuga masalah internal, khususnyayang menyangkut pertanian dan isuSingapura tersebut.

Banyak sekali PR pemerintahkhususnya untuk membenahiperaturan dan berbagai kebijakandi masalah itu. Misalkan soalpertanian yang hingga kini masihkurang berpihak ke petani. Segalamacam bentuk kolusi sudah harusdengan tegas dihindarkan.

Selain itu, Indonesia jugadituntut untuk memiliki programkebijakan nasional ke depan yangjelas. Dengan demikian, perjuangandi WTO juga lebih terarah dantidak hanya ikut-ikutan terhadapnegara berkembang lain yang lebihvokal dalam satu isu.

Kesamaan persepsi darimasing-masing instansi dan depar-temen terkait dalam menghadapiera globalisasi sangat dibutuhkan.

Salah besar kalau kebijakankita bersifat parsial dan hanyadisesuaikan dengan kesepakatanWTO. Kesempatan sebagai negarapeserta ini harus dioptimalkandengan memberikan usulan konkritsehingga kesepakatan WTO sesuaidengan garis kebijakan nasional.

Hal ini juga pasti dilakukanoleh negara-negara lain yang lebihsiap. Dalam kurun dua tahun kedepan memasuki putaran KTMberikutnya, sudah banyak persiapanyang dilakukan oleh negara-negaraitu, dan siap memberikan konsensusdengan harapan negara lain jugamemenuhi tuntutannya.

Bisa jadi dalam pertemuanberikutnya muncul konsensus-konsensus setelah masing-masingnegara atau kelompok melakukanpersiapan diri, guna menghindaridead lock. Apabila hal ini terjadi,dan Indonesia tidak ikut melakukanpersiapan selama dua tahuntersebut, dipastikan nasib kita akanlebih berat. mip


Internasional

Setelah gagalnya pertemuan

forum World Trade Organization

(WTO) di Cancun Mexico 10-14

September 2003 lalu, Indonesia

perlu terus mengurangi ketergan-

tungan terhadap pasar negara-

negara maju dengan memperluas

pasar alternatif baru di negara-

negara tujuan ekspor non tra-

disional.

Menperindag: KMenperindag: KMenperindag: KMenperindag: KMenperindag: Kurangi Kurangi Kurangi Kurangi Kurangi KetergantunganetergantunganetergantunganetergantunganetergantunganTTTTTerhadap Negara Majuerhadap Negara Majuerhadap Negara Majuerhadap Negara Majuerhadap Negara Maju

Sikap negara-negara maju

tersebut, tambah Rini, memaksa

Indonesia dan negara agraris lain-

nya untuk menemukan pasar

alternatif. Langkah untuk mem-

perluas pasar itu dimulai dengan

dibukanya pameran dagang tunggal

Indonesia di Sharjah, Uni Emirat

Arab pada 16 September 2003 oleh

Wakil Presiden, Hamzah Haz.

akan mengimpor 50.000 barel

minyak mentah per hari selama satu

tahun dengan pembayaran berupa

16 produk Indonesia.

Penandatanganan kesepakat-

an tersebut dilakukan di ibukota

Libya, Tripoli, oleh Menperindag

Rini M.S. Soewandi dan Sekretaris

Jenderal Komite Perdagangan

Abdulqader Omar Elkhair.

“Kita akan terus

melakukan perda-

gangan dengan negara

maju, tetapi pada saat

yang sama kita perlu

memperluas pasar kita

untuk mengurangi ke-

tergantungan pada

negara maju,” demi-kian

diungkapkan Menteri

Perindustrian dan

Perdagangan, Rini M.S.

Soewandi.

Menurut Menperindag, dalam

forum WTO itu negara-negara

maju sama sekali tidak menunjuk-

kan niat mereka untuk mencipta-

kan sistem perdagangan global yang

adil dan bisa membantu negara-

negara berkembang mengurangi

kemiskinan.

Pameran dagang yang diikuti lebih

dari 300 perusahaan ini dimaksud-

kan untuk memperluas pasar

Indonesia di Timur Tengah.

Selain itu pada 25 Agustus

2003 lalu Indonesia dan Libya

menandatangani kesepakatan

imbal dagang dimana Indonesia

Pada tahap pertama,

Indonesia akan meng-

impor sebanyak 50.000

barel minyak mentah per

hari selama satu tahun

dan dapat ditingkatkan

jika kedua belah pihak

merasa puas dengan

pelaksanaan imbal

dagang tersebut.

tekstil dan garmen, sepatu, toi-

letries, produk makanan, teh, kopi,

bumbu dapur, kayu, furniture, gelas

dan peralatan dari plastik, kertas

dan stationery, elektronik, ban,

produk karet, minyak sayuran dan

minyak nabati, suku cadang ken-

daraan dan pesawat terbang. mip

Sebagian masyarakat dunia menolak Liberalisasi perdagangan Foto

: BB

C Ke -16 komoditi

Indonesia yang akan

dipertukarkan adalah


Kesepakatan Kawasan Perda-gangan Bebas atau Free Trade Area(FTA) antara negara-negara ang-gota Perhimpunan Bangsa-bangsaAsia Tenggara atau Association ofSouth East Asian Nation (ASEAN)dengan Republik Rakyat China(RRC) telah ditandatangani oleh10 Kepala Negara anggota ASEANdengan Kepala Negara RRC padatanggal 4 November 2002 di PhnomPhen, Kamboja.

Penandatangan kesepakatanFTA ASEAN-China tersebutmerupakan kelanjutan dari ASEAN-China Comprehensive EconomicCooperation yang telah disepakatipara pemimpin negara ASEAN danRRC pada Konferensi TingkatTinggi (KTT) ASEAN tanggal6 Nopember 2001 di Bandar SeriBegawan, Brunei Darussalam.

Penandatanganan kesepa-katan FTA ASEAN-China tersebutsetidaknya memiliki empat tujuanutama. Pertama, untuk memper-kuat dan meningkatkan kerjasamaekonomi, perdagangan dan investasidi antara para anggota. Kedua,untuk meliberalisasi secara pro-gresif dan meningkatkan perda-gangan barang dan jasa serta men-ciptakan suatu system yang trans-paran dan untuk mempermudahinvestasi.

Ketiga, untuk menggalibidang-bidang kerjasama yang barudan mengembangkan kebijakanyang tepat dalam rangka kerjasamaekonomi di antara para anggota,serta keempat, untuk memfasilitasi

integrasi ekonomi yang lebih efektifdari para anggota negara ASEANbaru (Kamboja, Laos, Myanmar danVietnam/CLMV)guna menjem-batani kesenjangan pembangunanekonomi di antara para anggota.

FTA ASEAN-China akandilaksanakan melalui tiga tahapan,yaitu pertama Early HarvestProgram (EHP), kedua penurunantarif untuk produk dalam NormalTrack, dan ketiga penurunan tarifuntuk produk dalam Sensitive danHighly Sensitive.

Early Harvest Program adalahprogram penurunan tarif yangdimulai 1 Januari 2004 dan dalam

tiga tahun tarif turun secara ber-tahap sehingga pada tahun 2006mejadi 0% untuk produk-produkdalam kelompok HS 01 sampaidengan HS 08 dan produk-produkyang disepakati secara bilateralantara China dan negara-negaraASEAN. Filipina belum selesai me-lakukan negosiasi bilateral denganChina untuk menetapkan produk-produk yang akan dimasukkandalam EHP.

Selain produk-produk dalamkelompok HS 01 sampai HS 08,produk Indonesia-China yangdimasukkan dalam EHP tercantumdalam table di bawah ini:

Menyongsong Pemberlakuan FTAASEAN-China

1. 090122000 Roasted, decaffeinated coffee

2. 151311000 Crude coconut oil and fractionsthere of

3. 151319000 Coconut copra oil (excl. crude),and fractions there of

4. 151321000 Crude palm kernel or babassu oiland fractions there of

5. 151329000 Palm kenel or babassu oil (excl.crude) and fraction

6. 151620000 Vegetables fats and oils and theirfraction, hydrogena

7. 151790000 Edible prep of fats and oils, nes

8. 180610000 Cocoa powder with added sugar or other sweetening

9. 340119900 Soap and organic surface active product in bars, etc

10. 34120000 Soap in other forms, nes

11. 401692000 Erasers of vulcanized rubber

12. 701120100 Antihalo glass, evelopes for cathode ray tubes

13. 940150000 Seats of cane, osier, bamboo, or similar materials. Seats of otherrattan

14. 940380100 Furniture of cane, osier, bamboo, or similar materials

No.HS CodeProduct

Description

Tabel 1. Produk EHP Indonesia-China

Internasional


Untuk penurunan tarif bagikelompok produk dalam NormalTrack, negara-negara ASEANdengan China sampai kini belumtercapai kesepakatan dan keduabelah pihak masih menegosiasikanskema penurunan tarif untukproduk-produk tersebut. Namun

demikian kedua belah pihak telahsepakat untuk memulai pelak-sanaan penurunan tarif kelompokproduk dalam Normal Track ter-sebut mulai tahun 2005 dan ber-akhir menjadi 0% pada tahun 2010untuk Normal Track I. Untukproduk-produk dalam Normal Track

II diberi fleksibilitas sampai tahun2012 dimana tarif menjadi 0%namun jumlahnya dibatasi mak-simum 20 tariff lines dengan nilaiimpor sebesar US$ 20 juta.Indonesia sampai kini masih me-nyusun daftar produk yang masukdalam Normal Track tersebut.

100%x FOB Harga

origin edUndetermin China-ASEANNon Material Nilai

+=

Tabel 2. Skema Penurunan Tarif

Untuk penurunan tarif padakelompok produk Sensitive danHighly Sensitive, sampai kini masihdinegosiasikan antara negara-negara ASEAN dan China. Chinamenginginkan agar penurunan tarifproduk Sensitive dimulai tahun2010 dan diakhiri tahun 2012dengan batas tarif untuk HighlySensitive sebesar 30%, sedangkanuntuk produk Sensitive dengan

batas tarif 10%, Indonesia kinisedang menyusun daftar produkSensitive dan Highly Sensitive.

Thailand dan China sudahmelakukan negosiasi bilateral untukmempercepat penurunan tarif atauperubahan tarif atas produk-produksayuran (HS 07) dan buah-buahan(HS 08) yang dimulai tanggal 1Oktober 2003 yang terbuka untukASEAN lainnya. Sementara itu,

Malaysia dan China telah sepakatuntuk melakukan EHP atas 22produk yang tidak berlaku untukASEAN lainnya dan dimulai 1Januari 2004.

Mengenai Rules of Origin(ROO), ASEAN - China masihmelakukan negosiasi mengenaibesarnya presentasi local content.Rumus penetapan local contentyang disepakati adalah :

Apabila hasil dari perhitungan rumus di atas < 60 %, maka produk tersebut mendapatkan konsesi. Dengandemikian ACFTA content sekurang-kurangnya 40 %. Usulan China adalah 50 %.Nilai perdagangan ASEAN – China dapat terlihat pada table berikut ini :

Nilai Perdagangan ASEAN – China(Dalam Juta US $)

X > 20 20 16 12 8 5 0

16 < X <20 16 12 8 5 5 0

12 < X <16 12 8 5 5 5 0

8 < X < 12 8 8 5 5 5 0

5 < X < 8 5 5 5 5 0 0

X < 5 5 5 5 5 0 0

Tarif x)Year (ceiling tariffs-no tariff increasing allowed)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Brunei D. 20.6 72.6 107.2 225.1 219.4Cambodia 0.0 0.0 650.1 428.8 204.9Indonesia 2,736.5 4,808.6 6,686.2 5,591.0 5,330.4Malaysia 3,230.6 7,954.8 13,006.3 11,358.5 10,190.0Myanmar 0.0 288.7 348.3 498.6 265.6Philippines 1,542.6 4,787.9 4,555.5 4,584.9 2,559.8Singapore 8,913.1 21,597.1 26,873.6 26,123.1 15,705.1Thailand 3,970.7 6,370.6 9,288.3 6,575.2 8,245.0TOTAL 20,414.1 45,880.3 61,515.5 55,385.2 42,720.2

NEGARA TAHUN1998 1999 2000 2001 2002

Internasional


Orang yang baru mengenal

Acep Suparman, demikian nama

lengkap pengusaha kecil dan me-

nengah asal Tasikmalaya tersebut,

dengan cepat dapat mengetahui

bahwa dia adalah seorang peng-

usaha barang kerajinan yang

ramah, supel dan murah senyum.

Namun dibalik keramahan, ke-

supelan dan senyumannya itu

tersimpan daya tarik dan kemampu-

annya untuk memperkenalkan dan

mempromosikan berbagai barang

kerajinan yang menjadi bisnis

utamanya.

Sebagai seorang pengusaha

kecil menengah, Acep yang baru

memulai usaha barang kerajinan

tersebut sejak dua tahun lalu

melalui CV. Rumpun Bambu Kreasi

atau lebih dikenal dengan RBK

Craft-nya, terus berupaya memper-

luas jaringan pemasarannya, tidak

hanya di dalam negeri sendiri tetapi

juga ke mancanegara.

Pameran Produk Ekspor (PPE)

ke-18 tahun 2003 (yang berlangsung

pada 15-19 Oktober 2003 yang lalu)

pun dimanfaatkan Acep sebagai

salah satu ajang promosi dan pe-

masaran barang kerajinannya, ter-

AAAAAcep Suparman, Sukses Sebagaicep Suparman, Sukses Sebagaicep Suparman, Sukses Sebagaicep Suparman, Sukses Sebagaicep Suparman, Sukses SebagaiPPPPPengusaha Hengusaha Hengusaha Hengusaha Hengusaha Handicraft Tandicraft Tandicraft Tandicraft Tandicraft Tasikmalayaasikmalayaasikmalayaasikmalayaasikmalaya

utama kepada para calon pembeli

asing yang berkunjung ke pameran

produk ekspor terbesar di Indonesia

tersebut.

“Alhamdulillah melalui PPE

2003 yang baru pertama kali saya

ikuti ini, saya berhasil meraih

kontrak ekspor ke dua perusahaan

pembeli di Korea Selatan dan se-

buah perusahaan di Saudi Arabia.

Mudah-mudahan dalam waktu-

waktu mendatang para pembeli luar

negeri tersebut terus melakukan

pembelian dari perusahaan kami

dengan volume yang terus mening-

kat,” kata Acep yang ditemui Media

Indag di sela-sela PPE 2003.

Menurut Acep, sampai saat ini

perusahaan yang dipimpinannya

telah berhasil mendesain ratusan

model produk kerajinan berbasis

bahan alami seperti daun pandan,

mendong, akar wangi dan bambu

serta bahan kulit sintetik vinyl.

Barang-barang kerajinan tersebut

dikemas sedemikian rupa menjadi

berbagai jenis barang yang berfungsi

sebagai peralatan kantor dan rumah

tangga yang bernilai seni tinggi,

seperti tempat menyimpan doku-

men kertas (paper tray dan file

box), tempat peralatan tulis

menulis, alas meja kerja (deskpad),

tempat sampah (waste bin), map

buku dll.

Produk kerajinan produksi CV

RBK Crafts memiliki dua fungsi

sekaligus, yaitu selain berfungsi

Profil

Acep Suparman, pengusaha skala kecil-menengah yang sukses


sesuai dengan jenis produknya

(seperti tempat menyimpan peralat-

an tulis menulis, paper tray, file box

dll.) juga berfungsi sebagai hiasan

ruangan yang sangat menarik dan

bernilai seni tinggi.

Hasil kreasi barang kerajinan

yang menonjolkan karakteristik

anyaman bahan alami seperti daun

pandan dan mendong yang dikemas

dalam desain dan model mutakhir

memberikan kesan anggun sekali-

gus antik sangat cocok untuk meng-

hiasi interior kantor atau ruang

kerja di rumah.

“Sebelum mengikuti PPE 2003,

kami belum pernah melakukan

ekspor barang kerajinan secara

langsung ke mancanegara, namun

setelah mendapatkan pesanan

secara langsung dari pembeli

mancanegara melalui ajang PPE

2003 kami kini mencoba melaku-

kan hubungan langsung dengan

para pembeli asing,” kata Acep.

Dengan dijalinnya hubungan

bisnis secara langsung, kata Acep,

diharapkan perusahaannya bisa

mendapatkan margin yang lebih

besar ketimbang melakukan ekspor

secara tidak langsung melalui

perusahaan pihak ketiga yang sudah

berlangsung selama ini.

Dengan mengandalkan 11

karyawan tetap yang bekerja di

workshop yang berlokasi di Jl. Raya

Rajapolah No. 233, Tasikmalaya,

Jawa Barat tersebut, CV. RBK Crafts

juga mempekerjakan ratusan

perajin rumahan (home industry) di

sejumlah wilayah di Tasikmalaya

untuk memproduksi berbagai jenis

barang kerajinan sesuai pesanan

pihak pembeli.

“Produk kerajinan yang telah

dibuat oleh para perajin tersebut

kemudian dikirim ke workshop kami

untuk menjalani Quality Control

(QC) sekaligus guna mengecek

keseragaman mutu dan desain.

Kalau produk tersebut tidak lolos

QC, maka produk tersebut dikem-

balikan kepada perajin untuk men-

dapatkan perbaikan seperlunya

sesuai hasil pemeriksaan di QC,”

kata Acep seraya menambahkan

masalah standard mutu merupakan

prioritas perusahaannya.

Acep, hanyalah satu contoh

dari sekian banyak pebisnis sukses

asal Tasikmalaya. Di kalangan

masyarakat Jawa Barat, Tasik-

malaya memang dikenal sebagai

gudang atau tempat lahirnya para

pengusaha handal, mulai dari

pengusaha kredit barang kelontong-

an, pengusaha kain batik dan barang

kerajinan sampai ke pengusaha

angkutan bus. Bahkan angkutan bus

penumpang Mayasari Bhakti yang

armadanya banyak merajai jalan-

jalan utama di Jabotabek, adalah

sebuah perusahaan yang dikelola

dan dimiliki oleh pengusaha asal

Tasikmalaya.

Profil

mipProduksi kerajinan banyak diminati pembeli asing


Counter Trade

Documents

Transcript of Counter Trade