Pemimpin UmumHariyanto Ekowaluyo
Pemimpin RedaksiFauzi Aziz
Wakil Pemimpin RedaksiHartono
Redaktur PelaksanaI.B. Putu Arsana
Anggota RedaksiAchwandi Syehab, Amir Abdullah,Karyanto Suprih, Supardjo, I.G.N Nagari,Rustam Effendi, Wahyu Kodri
Photographer/DokumentasiJ. Awandi, Sutopo
Tata UsahaHerdi Triyono, L.J.F Lapian, M. Amin,Dedi Maryono, Asep Djidji
Alamat RedaksiBiro Umum dan Hubungan MasyarakatDepartemen Perindustrian dan PerdaganganJl. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta 12950Telp. 5251661, 5255509 pes. 4023
susunan
RedaksiRedaksiRedaksiRedaksiRedaksi
Bagi Pembaca yang tidak sempat memperoleh MediaIndag atau memerlukan informasi kebijakan Indagdapat mengakses ke website ; http:\\www.dprin.go.id.
DiterbitkanBagian Proyek Pengembangan Komunikasidan Publikasi Industri dan Perdagangan
Tahun 2003
Redaksi
Laporan UtamaLaporan UtamaLaporan UtamaLaporan UtamaLaporan UtamaImbal dagang, Program
Prioritas Deperindag ..................3
Kebi jakanKebi jakanKebi jakanKebi jakanKebi jakanPPI Kantongi Izin Impor
Gula Putih 112.500 Ton ........8
Impor Beras Selama Musim
Panen Raya Akan
Dilarang............11
Ekonomi dan BisnisEkonomi dan BisnisEkonomi dan BisnisEkonomi dan BisnisEkonomi dan BisnisIndonesia Gelar Pameran
Tunggal di Sharjah .........13
Daftar Isi
Para pembaca Majalah Media Indag yang budiman,Kami dari Tim Redaksi mengucapkan Selamat Idul Fitri1424 H sekaligus memohon maaf apabila selama ini terdapatkesalahan.
Seperti pada edisi-edisi sebelumnya, Majalah MediaIndag kali ini juga menampilkan berbagai informasi terkinimengenai kebijakan di seputar industri dan perdagangan sertaberbagai isu hangat, artikel dan tidak ketinggalan profilpengusaha UKM sukses yang layak disimak para pembaca.
Sebagai laporan utama kami sengaja mengangkat isumengenai Imbal Dagang yang telah ditetapkan olehDepartemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag)sebagai Program Prioritas dalam rangka mendorong ekspornonmigas sekaligus untuk menghemat pengeluaran devisanegara.
Dalam rubrik Kebijakan, kami tampilkan informasimengenai diperolehnya izin impor gula putih oleh PTPerusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), akan ditinjaunyakebijakan Bea Masuk (BM) dan Pajak (Pungutan) Eksporsejumlah komoditi tertentu dalam rangka pelaksanaanprogram Exit Strategy IMF (White Paper) serta akandikeluarkannya kebijakan tata niaga impor beras.
Dalam rubrik Ekonomi dan Bisnis, antara lain disajikaninformasi mengenai penyelenggaraan Pameran TunggalIndonesia di Sahrjah (UEA), ekspor CPO RI ke Indiamenyusul diterapkannya kebijakan baru kandungan betakaroten dalam CPO, berakhirnya polemik mengenai imbaldagang RI-Rusia, imbal dagang RI dengan Libya,penyelenggaraan PPE 2003 serta sejumlah kesepakatan yangdicapai selama KTT ASEAN di Bali Oktober 2003 lalutermasuk dijalinnya kerjasama CEP ASEAN-Jepang,kesepakatan RTIA ASEAN-India dan kesepakatan FTAASEAN-RRC.
Ditandatanganinya kesepakatan pembentukan IRCooleh tiga negara penghasil utama karet alam dunia, yaituIndonesia, Malaysia dan Thailand menjadi laporan menarikyang disajikan dalam rubrik Komoditi. Laporan menariklainnya adalah mengenai target swasembada kedelai padatahun 2005.
Dalam rubrik Artikel, kami mengupas permasalahan,tantangan sekaligus peluang yang timbul dari kegagalansidang WTO di Cancun, Mexico tanggal 10-14 September2003 lalu. Kegagalan sidang WTO Cancun tersebut juga telahmemicu sejumlah negara berkembang untuk makinmengurangi ketergantungannya terhadap negara maju.
Pada bagian akhir dari edisi kali ini, kami menampilkanprofil seorang pengusaha yang berhasil meniti kegiatanusahanya dalam produksi barang kerajinan.
Pengantar
Redaksi
Komodit iKomodit iKomodit iKomodit iKomodit iIRCo ditargetkan Beroperasi
Desember 2003 ...............28
D e p a r t e m e nPerindustrian dan
Perdagangan (Deper-indag) telah mene-
tapkan mulai tahun2003 ini kegiatan
imbal dagang (countertrade) menjadi pro-
gram prioritas ins-tansi pemerintah ter-
sebut sebagai bagiandari upaya men-
Imbal Dagang, ProgramPrioritas Deperindag
dorong ekspor non-migas nasional
sekaligus untuk menghemat ca-dangan devisa negara.
Menteri Perindustrian danPerdagangan (Menperindag) Rini
M.S. Soewandi mengatakan dalamrangka mencapai target ekspor non
migas di tahun-tahun mendatangpemerintah perlu menggalakkan
kembali perdagangan imbal dagangdengan negara-negara sahabat.
Karena imbal dagang juga dapatmenjadi salah satu jalan keluar bagi
Indonesia dalam mempercepatproses pemulihan ekonomi melalui
pencapaian target ekspor non migasnasional.
“Kegiatan imbal dagang perludigalakkan mengingat kapasitas
produksi di dalam negeri untuk tu-juan ekspor cenderung meng-alami
peningkatan dan di pihak lain
persaingan terhadap produk-produktersebut di pasar dunia semakin
ketat. Sejalan dengan hal itu, da-lam rangka peningkatan ekspor
non-migas dan sekaligus peng-hematan cadangan devisa, maka
program imbal dagang telah men-jadi program prioritas Departemen
Perindustrian dan Perdagangansejak tahun 2003,” kata Rini.
Menurut Rini, kegiatan imbaldagang setidaknya dapat memberi-
kan lima manfaat bagi bangsa dannegara, yaitu dapat melakukan
penghematan Anggaran Pemba-ngunan dan Belanja Negara
(APBN) dan/atau devisa dalamrangka pembelian/impor barang-
barang yang dibutuhkan olehpemerintah; membuka peluang atau
akses pasar non-tradisional bagi barang-
barang yang diproduksioleh pihak swasta/
pemerintah/BUMN;meningkatkan pro-
duksi bagi barang-barang yang termasuk
dalam skema imbaldagang; merupakan
stimulus ekonomi yangberdampak pada pe-
ningkatan penyerapan tenaga kerja
antar sektor (multiplier effects);
faktor pendukung akselerasi pem-
bangunan sejalan dengan exit
program dari IMF.
Rini mengatakan kegiatan
imbal dagang dalam perdagangan
luar negeri (ekspor-impor) sebetul-
nya sudah dilakukan pemerintah
Indonesia sejak tahun 1982 ketika
terjadi krisis ekonomi internasional
waktu itu. Dengan didukung Per-
aturan Pemerintah (PP) No. 1
Tahun 1982 pemerintah melakukan
kebijakan alternative berupa tero-
bosan untuk meningkatkan devisa
ekspor melalui penerapan imbal
dagang terhadap beberapa negara
yang potensial dapat meng-
akomodasi kebijakan imbal dagang.
Laporan Utama
Program imbal dagang dapat meningkatkan ekspor non migas
Media Industri dan Perdagangan3
“Kebijakan tersebut cukupberhasil dimana kegiatan ekspor
melalui sistem imbal dagang terusmenerus mengalami peningkatan
dan mencapai puncaknya padatahun 1992, 1993 dan 1994, yaitu
masing-masing sebesar US$ 1,43miliar, US$ 1,03 miliar dan US$ 1,05
miliar dengan pangsa terhadap totalekspor non-migas masing-masing
sebesar 3,90%, 3,70% dan 3,55%,”tutur Rini.
Di Indonesia, kegiatan imbaldagang telah mulai menampakkan
hasil positif ketika pihak Rusiasetuju untuk mengimpor produk-
produk non-migas Indonesia yangkemudian ditukarkan dengan per-
alatan militer, yaitu empat unitpesawat tempur Sukhoi (dua unit
pesawat Sukhoi Su-27 Flanker dandua unit pesawat Sukhoi Su-30MK)
dan dua helicopter MI-35.“Selain itu, pada tanggal 25
Agustus 2003 Deperindag telahmenandatangani kesepakatan
imbal dagang dengan Komite Per-dagangan Libya dimana Indonesia
akan mengimpor minyak mentah(crude oil) dari Libya sebanyak
50.000 barel/hari atau senilai US$540 juta/tahun yang akan dibayar
dengan ekspor 16 jenis komoditinon-migas Indonesia antara lain
tekstil dan produk tekstil, sepatu,barang-barang elektronika, ban,
karet, furniture dll,” jelas Rini.Dengan demikian, tegas Rini,
melalui skema imbal dagang ter-sebut diharapkan devisa negara
yang selama ini terpakai untukmengimpor crude oil dari Libya
dapat dihemat. Sementara itu,ekspor non migas Indonesia ke Libyayang selama ini masih sangat kecil(US$ 5,8 juta pada tahun 2002)dapat lebih ditingkatkan.
Dengan Mesir, Deperindagpada bulan Februari 2003 juga telahmenjajaki kemungkinan menerap-kan skema imbal dagang bagi peng-adaan rock-phospate dari Mesir
(yang merupakan bahan bakuproduksi pupuk majemuk Phonskadan SP-36) dengan sejumlah produknon-migas Indonesia.
Libya dan Mesir merupakanbagian dari negara-negara di ka-wasan Afrika Utara (yang terdiridari Libya, Mesir, Aljazair, Tunisiadan Maroko) yang juga merupakanpasar nontradisional Indonesia.Oleh karena itu, kesepakatan imbaldagang dengan Libya dan Mesirtersebut merupakan suatu langkahawal dalam rangka program pene-robosan ke pasar nontradisionalAfrika melalui negara-negaraAfrika Utara.
Bentuk Imbal Dagang
Imbal Dagang atau CounterTrade adalah suatu skema perda-gangan atau praktek perdagangandimana pemasok barang atau jasamenyetujui suatu kondisi dalamperjanjian jual-beli untuk membalas(reciprocity) dan menyanggupi suatupersyaratan khusus tertentu sebagaikompensasi yang memberikanmanfaat bagi pembeli. Dengandemikian pemasok barang atau jasawajib menerima barang atau mem-beri kompensasi lain kepada pem-
beli sebagai balasan atau pemba-yaran sebagian atau seluruh barang
atau jasa yang dijualnya atau di-tukarnya.
Imbal Dagang dapat dilakukan
dalam beberapa bentuk, antara lain
Barter, Imbal Beli (Counterpur-
Laporan Utama
Sepatu, banyak diminati dalam program imbal dagang
Media Industri dan Perdagangan4
chase), Offset, Buyback, Compen-
sation, Clearing, Coproduction dan
sebagainya. Keseluruhan bentuk
imbal dagang tersebut merupakan
skema perdagangan yang dapat
mengatasi berbagai masalah yang
ditemui dalam perdagangan biasa
(normal trade), misalnya kesulitan
devisa atau mata uang, akses pasar
dan sebagainya.
Imbal Beli
Imbal Beli adalah cara perda-
gangan yang mensyaratkan suatu
kewajiban mengekspor barang non-
migas Indonesia sebagai imbalan
atas pengadaan impor barang, jasa
dan konstruksi oleh pemerintah
(departemen, lembaga negara non
departemen, Pemda, BUMN dan
BUMD) yang bernilai di atas Rp
500 juta yang tidak dibiayai dari
dana Bank Dunia, Bank Pemba-
ngunan Islam dan Bank Pemba-
ngunan Asia, atau Rp 10 miliar ke
atas apabila dananya berasal dari
Kredit Ekspor.
Melalui kesepakatan imbal
beli maka perusahaan pemasok
(barang atau jasa kepada peme-
rintah) berkewajiban untuk meng-
ekspor (membeli dan memasarkan
atau menyebabkan barang diekspor)
barang non-migas Indonesia sebesar
100% dari nilai barang impor
(kondisi FOB atau customs value)
yang diadakan pemerintah.
Apabila terdapat lebih dari
satu pemasok luar negeri, maka
masing-masing pemasok luar negeri
bertanggung jawab untuk melak-
sanakan kewajiban imbal belinya
senilai barang impor yang dipasok-
nya kepada pemerintah.
Untuk menerapkan skema
imbal beli, sebuah instansi peme-
rintah atau BUMN atau BUMD
penyelenggara tender atau lelang
untuk proyek pengadaan impor
yang terkena ketentuan imbal beli
harus mengumumkan atau mem-
beritahukan kepada peserta tender
bahwa tender atau lelang tersebut
dikaitkan dengan imbal beli.
Peserta tender wajib membuat
Surat Kesanggupan Melakukan
Imbal Beli (Letter of Undertaking)
yang ditandatangani sekurang-
kurangnya oleh direktur perusahaan
pemasok luar negeri dan ditujukan
kepada Dirjen Perdagangan Luar
Negeri melalui instansi/BUMN/
BUMD penyelenggara tender.
Dirjen Perdagangan Luar
Negeri menilai Letter of Under-
taking tersebut dan memberikan
tanggapannya (persetujuan atau
pertimbangan lain)langsung kepada
instansi penyelenggara tender.
Setelah menetapkan pemenang
tender, instansi pemerintah, BUMN
atau BUMD penyelenggara tender
segera menyampaikan informasi
detil mengenai proyek pengadaan
barang atau jasa tersebut kepada
Dirjen Perdagangan Luar Negeri.
Dirjen Perdagangan Luar
Negeri memberitahukan pemasok
luar negeri mengenai nilai kewajib-
an imbal beli serta meminta untuk
menyampaikan Usulan Tambahan
Surat Pernyataan Kesanggupan
Imbal Beli atau Letter of Under-
taking (yang disebut Annex-A) yang
dibuat oleh direktur perusahaan
Laporan Utama
Permintaan furniture tetap tinggi
Media Industri dan Perdagangan5
pemasok luar negeri atau pejabat
yang ditunjuk dan rencana ekspor
dalam rangka pemenuhan kewajib-
an imbal beli.
Setelah Annex-A ditanda-
tangani, Dirjen Perdagangan Luar
Negeri mengeluarkan Surat Award
kepada instansi atau BUMN atau
BUMD penyelenggara tender yang
memberitahukan bahwa pemasok
luar negeri yang bersangkutan telah
menyelesaikan administrasi imbal
beli, sehingga penandatanganan
kontrak tender dapat dilakukan.
Setelah tanggal kontrak ten-
der ditandatangani maka pemasok
luar negeri dapat mulai melakukan
ekspor. Tetapi sebelum barang
diekspor, pemasok luar negeri harus
memberitahukan terlebih dahulu
kepada Dirjen Perdagangan Luar
Negeri mengenai rencana penga-
palan ekspor yang akan dilaku-
kannya terutama menyangkut jenis
barang dan nomor tarip pabean,
volume dan nilai ekspor, pelabuhan
muat dan negara tujuan, nama dan
alamat eksportir dan nama dan
alamat pembeli.
Pemasok luar negeri harus
menyampaikan laporan pemenuhan
kewajiban imbal beli kepada Dirjen
Perdagangan Luar Negeri secara
berkala dan laporan terakhir harus
diterima selambat-lambatnya enam
bulan sejak tanggal berakhirnya
jangka waktu kewajiban imbal beli.
Untuk mengarahkan agar
ekspor dalam rangka imbal beli
dapat memberikan tambahan
terhadap ekspor regular Indonesia,
maka setiap tahun pemerintah
mengeluarkan buku ‘Barang Ekspor
Dalam Rangka Imbal Beli’ yang
disusun dengan menetapkan bahwa
semua jenis barang ekspor Indonesia
di luar minyak dan gas bumi dapat
digunakan untuk pemenuhan ke-
wajiban imbal beli, kecuali barang
yang dilarang ekspornya, barang
yang diwasai ekspornya dan barang
yang telah dianggap mendapat
jaminan pasar, seperti barang yang
diatur tata niaga ekspornya dengan
kuota berdasarkan perjanjian luar
negeri dan diekspor dalam rangka
pemenuhan kewajiban penggantian
(offset), beli kembali (buyback),
kontrak karya dan lain-lain.
Kelompok barang lainnya yang
tidak dapat diimbalbelikan adalah
barang yang diekspor bukan dalam
rangka transaksi perdagangan,
seperti barang pindahan, sample
(contoh), bantuan, pemberian
(hibah) dan lain-lain.
Barang yang diekspor dalam
rangka imbal beli diperhitungkan
dalan mata uang US$ dan pada
prinsipnya harus ditujukan ke
negara asal pemasok luar negeri.
Apabila pembelian impor peme-
rintah berasal dari beberapa negara,
maka tujuan ekspornya dapat
dilakukan ke negara asal pemasok
Laporan Utama
luar negeri atau ke ne-
gara asal barang. Se-
dangkan ekspor ke ne-
gara ketiga hanya dibe-
narkan kalau negara ke-
tiga tersebut bukan me-
rupakan pasaran tradi-
sional barang ekspor
yang bersangkutan dan
ekspornya tidak meng-
ganggu saluran pemasar-
an yang telah ada.
Menurut catatan
Deperindag, dalam
kurun waktu antaraBan, salah satu produk unggulan ekspor
Media Industri dan Perdagangan6
tahun 1982 sampai 1997 rata-rata
terdapat 36 proyek imbal dagang
setiap tahunnya yang melibatkan
sekitar delapan instansi peme-
rintah dengan nilai imbal beli rata-
rata US$ 478 juta/tahun. Jenis
komoditi utama yang diekspor
dalam rangka imbal beli antara lain
karet alam, kayu lapis, perabotan
kayu, produk kayu lainnya, ikan
dan kerang-kerangan, batu bara,
minyak kelapa dan minyak kelapa
sawit.
Offset
Pengaturan Offset dilakukan
oleh pmerintah dengan cara mem-
persyaratkan adanya keharusan
untuk kandungan lokal dalam
setiap pengadaan impor barang, jasa
atau konstruksi, seperti yang di-
tetapkan dalam Keputusan Presiden
(Keppres) No. 16 Tahun 1994.
Buyback
Dengan PP No. 2 tahun 1996
dan Surat Keputusan (SK) Menper-
indag No. 16/SK/I/1996 yang mem-
persyaratkan penggunaan skema
imbal beli untuk perusahaan PMA
non-produsen, yaitu diperbolehkan
mengimpor bahan keperluan pro-
duksi suatu perusahaan di Entre-
port Produksi Tujuan Ekspor (EPTE)
atau Kawasan Berikat dan dengan
fasilitas bebas bea masuk, cukai,
PPN, PPN-BM dan PPh dengan
kewajiban mengekspornya melalui
perusahaan PMA tersebut.
Beberapa contoh proyek imbal
dagang yang telah berhasil dilak-
sanakan antara lain proyek imbal
beli yang dilakukan PT Primaco-
mexindo senilai US$ 438,68 juta
yang merupakan proyek debt repay-
ment dengan berbagai komoditi
ekspor Indonesia ke Rusia. Selain
itu, PT Primacomexindo juga telah
melakukan barter komoditi teh
Indonesia dengan kapas dari
Pakistan senilai US$ 20 juta, barter
pupuk Indonesia dengan kapas dari
Sudan senilai US$ 40 juta dan
barter teh dan consumer items dari
Indonesia dengan kapas dari
Uzbekistan senilai US$ 65 juta.
Proyek imbal beli dagang
lainnya yang telah berhasil di-
lakukan adalah barter antara
helikopter buatan PT IPTN dengan
gula dari Malaysia senilai US$ 16
juta dan barter pesawat terbang
buatan PT IPTN dengan beras
ketan dari Thailand senilai US$ 25
juta serta bilateral counter trade
antar komoditi ekspor Indonesia
dengan minyak mentah dari Irak
senilai US$ 100 juta.
Laporan Utama
Sejumlah proyek imbal dagang
juga telah berhasil memperluas
wilayah pasar bagi produk ekspor
non-migas Indonesia, seperti imbal
dagang yang dilakukan Safic Alcan
untuk komoditas karet alam ke
Amerika Latin, imbal dagang kertas
dan CPO ke Eropa Timur, Timur
Tengah dan Selandia Baru oleh PT
Triharpindo, imbal dagang alas kaki
oleh PT Griya Induk Sarana ke
Eropa Timur. Proyek imbal dagang
juga telah berhasil membuka
peluang ekspor produk baru, seperti
paha ayam beku ke Jepang dan
Pakistan oleh Itochu Corporation
dan gambir ke AS dan India oleh
PT Triharpindo.
Pada tahun 1998 tercatat 12
proyek imbal beli dengan realisasi
senilai US$ 150,21 juta dengan
melibatkan sejumlah instansi
pemerintah seperti Pertamina, PT
Pupuk Iskandar Muda, Ditjen
Hubdar, Dephankam dan PT PLN
(Persero). Pada tahun 2000 terdapat
2 proyek imbal beli senilai US$ 2,99
juta yang melibatkan PT Peru-
sahaan Gas Negara (Persero) dan
Ditjen Hubdar, sedangkan pada
tahun 2001 dan 2002 terdapat tiga
proyek imbal dagang dengan rea-
lisasi senilai US$ 22,77 juta. mip
Media Industri dan Perdagangan7
Kebijakan
PT Perusahaan PerdaganganIndonesia (PPI), perusahaan
BUMN niaga hasil merger antaraPT Dharma Niaga, PT Panca Niaga
dan PT Cipta Niaga, sampai kinitelah mengantongi izin impor gula
putih (gula kristal putih) sebanyak112.500 ton dari Departemen
Perindustrian dan Perdagangan(Deperindag).
Direktur Impor Deperindag,Aang Kanaan Adikusumah menga-
takan sejak pertengahan Agustussampai 26 September 2003 Deper-
indag telah memberikan izin imporsebanyak 112.500 ton gula putih
kepada PT PPI dalam rangkamemenuhi kebutuhan gula putih di
sejumlah daerah di luar pulau Jawa
yang kini mengalami kelangkaanpasokan gula putih.
“Keseluruhan izin impor gulaputih sebanyak 112.500 ton ter-
sebut diberikan kepada PT PPIuntuk memenuhi kebutuhan gula
putih di sejumlah daerah di luarpulau Jawa yang selama ini selalu
mengalami kelangkaan pasokangula putih. Karena itu, izin impor
tersebut diberikan berdasarkanpropinsi yang kekurangan pasokan
gula putih, yaitu untuk Acehsebanyak 10.000 ton, Kalbar 15.000
ton, Sumut 20.000 ton, Sumbar15.000 ton, Riau 15.000 ton, Jambi
9.000 ton, NTT 12.000 ton, Kaltim9.000 ton dan Irja 7.500 ton,” kata
Aang.
Menurut Aang, izin impor yangdiberikan kepada PT PPI tersebut
ditandatangani oleh DirjenPerdagangan Luar Negeri Deper-
indag, Sudar S.A. atas namaMenperindag Rini M.S. Soewandi
dan hanya berlaku sampai tanggal31 Desember 2003. Upaya tersebut
dalam rangka mengantisipasilonjakan permintaan gula di daerah
(di luar Jawa) berkaitan denganperayaan hari besar keagamaan
(Lebaran, Natal dan Tahun Baru).
Izin impor gula putih untuk
memenuhi kebutuhan gula putih diAceh diterbitkan lebih dahulu,
yaitu pada pertengahan Agustus2003, sedangkan untuk Kalbar
diterbitkan pada tanggal 21 Agus-tus 2003. Sementara itu, izin impor
untuk memenuhi kebutuhan guladi wilayah propinsi lainnya diterbit-
kan secara bersamaan pada 12September 2003.
Aang mengatakan penerbitan
izin impor gula putih untuk me-menuhi kebutuhan gula putih di
sejumlah propinsi di luar Jawatersebut dilakukan Deperindag
atas permintaan gubernur darikesembilan propinsi itu yang
menyatakan bahwa pasokan gulaputih ke propinsi-propinsi tersebut
PPI Kantongi Izin ImporGula Putih 112.500 Ton
Indonesia masih membutuhkan gula impor
Media Industri dan Perdagangan8
tersendat sehingga harga gulaputih di wilayahnya mengalami
lonjakan hingga mencapai Rp 4.800sampai Rp 5.000/kg.
“Untuk memenuhi kebutuhan
gula putih di wilayah-wilayahtersebut pengadaan gula putih impor
menjadi pilihan yang diambilkarena untuk mengambil gula dari
pulau Jawa, ongkos distribusinyalebih mahal ketimbang ongkos
distribusi gula impor, sehingga lebihbaik impor. Selain itu, mengingat
kebutuhan gula di daerah-daerahtersebut sangat mendesak maka
pengiriman gula impor dinilai lebihcepat ketimbang mendatangkan
gula putih dari Jawa,” tutur Aang.
Namun demikian, Aang
mengakui untuk kegiatan distribusigula putih di masing-masing daerah
PT PPI tetap harus menggunakanjaringan distribusi dan perdagangan
gula putih yang sudah ada dimasing-masing propinsi.
Menurut Aang, untuk me-
menuhi kebutuhan gula putih diluar musim giling tebu selama
tahun 2004, Deperindag akanmenerbitkan izin impor lebih awal
kepada para Importir Terdaftar(IT), yaitu mulai bulan Nopember-
Desember 2003. Penerbitan izinimpor lebih awal tersebut dilakukan
untuk memberikan keleluasaanwaktu kepada IT dalam mereali-
sasikan importasinya termasukuntuk mempersiapkan tender impor.
Dengan demikian, pengapalan gula
putih impor diperkirakan sudahdapat dilakukan pada bulan
Februari-Maret 2004.
Sementara itu, Direktur Ope-
rasioal PT PPI Perry P. Martono me-ngatakan dari 112.500 ton izin impor
gula putih yang sudah diperoleh PTPPI saat ini. Sampai pertengahan
November 2003 sudah direalisasikanpengapalannya yaitu antara lain
2.000 ton sudah dibongkar dipropinsi Aceh Nangroe Darussalam
1.000 ton sudah dibongkar dipropinsi Riau dan sisanya dibebe-
rapa propinsi sekitar 60.000 tondiimpor secara langsung oleh PT
PPI sendiri dari Malaysia, Thailanddan India dengan harga sekitar US$
260/metrik ton (CIF).
Menurut Perry, dengan penun-jukkan PT PPI sebagai importir gula
putih oleh Deperindag, PT PPI siapuntuk memasok dan mendistribusi-
kan gula putih ke sejumlah propinsiyang telah ditugaskan Deperindag.
“Kami siap menyalurkan gula putih
hingga ke pelosok-pelosok sesuai
dengan penugasan Deperindagmulai dari lini II (kota propinsi)
hingga ke lini IV (kecamatan).Sebab kami memiliki jaringan
pendistribusian berbagai komoditisampai ke wilayah-wilayah tersebut
yang sudah beroperasi selamapuluhan tahun.”
Perry juga menyatakankesiapan PT PPI untuk menjadi
semacam badan penyangga hargagula putih produksi petani tebu di
dalam negeri termasuk untukmelakukan pembelian gula putih
produksi petani sesuai amanat SKMenperindag No. 643/MPP/Kep/9/
2002 tentang Tata Niaga ImporGula.
“PT PPI juga akan melakukan
pembelian gula putih produksipetani tebu lokal melalui meka-
nisme lelang yang sudah berjalanselama ini dalam rangka meng-
amankan harga dasar gula putihproduksi petani tebu sebesar Rp
3.410/kg,” demikian Perry.
Kebijakan
mip
Gula impor siap didistribusikan
Media Industri dan Perdagangan9
Departemen Perindustrian dan
Perdagangan (Deperindag) meren-
canakan akan meninjau ulang
kebijakan bea masuk, atau pajak
ekspor untuk komoditi-komoditi
tertentu guna menciptakan iklim
usaha yang lebih kondusif di dalam
negeri. Langkah ini dilakukan
dalam rangka mempersiapkan
program Exit Strategy IMF (white
paper) pasca terlepasnya Indonesia
dari program pemulihan ekonomi
versi Dana Moneter Internasional
(IMF).
Menteri Perindustrian dan
Perdagangan, Rini M.S. Soewandi,
mengatakan program Exit Strategy
IMF sesuai dengan Instruksi
Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2003,
khususnya menyangkut sektor
industri dan perdagangan relatif
hanya mencantumkan perlunya
peninjauan atas bea masuk atau
pajak ekspor untuk komoditi-
komoditi tertentu dalam rangka
menciptakan iklim usaha yang lebih
kondusif.
“Untuk itu, Deperindag akan
meninjau kembali masalah bea
masuk atau pajak ekspor ini.
Misalnya, untuk pajak ekspor yang
Deperindag Akan Tinjau BM dan PajakEkspor Komoditi Tertentu
sedang kita perjuangkan adalah
pengenaan pajak ekspor atas
komoditi biji kakao dan biji mete,”
kata Rini kepada pers di Jakarta,
belum lama ini.
Menurut Rini, pengenaan
pajak ekspor atas komoditi biji
kakao tersebut dilakukan untuk
mendorong kegiatan pengolahan
biji kakao di dalam negeri dalam
rangka menciptakan nilai tambah
yang lebih tinggi terhadap komoditi
biji kakao tersebut. Dengan upaya
peningkatan proses nilai tambah di
dalam negeri, diharapkan akan
membawa multiflier effect bagi
perekonomian di dalam negeri
seperti penyerapan tenaga kerja,
peningkatan devisa dll.
“Dengan proses pemberian
nilai tambah tersebut, maka di-
harapkan ekspor kakao yang selama
ini lebih banyak dilakukan dalam
bentuk barang mentah dapat ber-
geser menjadi ekspor produk-produk
hasil olahan dari biji kakao. Proses
pemberian nilai tambah ini sangat
penting artinya bagi perekonomian
nasional karena dapat menyerap
tenaga kerja yang cukup besar,”
tutur Rini.
Selain pajak ekspor, tambah
Rini, Deperindag juga kini sedang
mengkaji kebijakan untuk melaku-
kan penghematan dan penambahan
devisa antara lain dengan menekan
volume impor untuk produk-produk
tertentu yang sebetulnya bisa di-
produksi di dalam negeri.
“Misalnya untuk komoditi
kedelai dan jagung. Kita priori-
taskan pemanfaatan kedelai dan
jagung produksi petani di dalam
negeri, kalau masih kurang sisanya
baru diimpor. Jadi, kita jangan
terlalu mudah melakukan impor.
Menurut Rini, sektor industri
dan perdagangan di dalam program
Letter of Intent (LoI) selama ini
relatif tidak dominan mengingat
penekanan di dalam program
tersebut utamanya berkaitan
dengan program restrukturisasi
perbankan/moneter dan fiskal.
Sedangkan di sektor industri dan
perdagangan relatif hanya men-
cantumkan perlunya peninjauan
atas bea masuk atau pajak ekspor
untuk komoditi-komoditi tertentu
dalam rangka menciptakan iklim
usaha yang lebih kondusif.
Kebijakan
mip
Media Industri dan Perdagangan10
Kebijakan
Impor Beras Selama MusimPanen Raya Akan Dilarang
Pemerintah c.q. DepartemenPerindustrian dan Perdagangan(Deperindag) akan segera meng-umumkan kebijakan baru me-ngenai tata niaga impor beras dalamwaktu dekat ini dengan hanyamemperbolehkan kegiatan imporberas di luar musim panen raya padi.Namun demikian kebijakan barutersebut baru akan berlaku efektifpada tahun 2004.
Dirjen Perdagangan LuarNegeri Deperindag Sudar S.A me-ngatakan kebijakan baru mengenaitata niaga impor beras tersebut akandikeluarkan dalam bentuk SKMenperindag yang draft nya kinitelah selesai disusun.
“Walaupun SK tersebut di-terbitkan pada bulan ini, namunkebijakan ini baru berlaku efektifsaat memasuki musim panen rayatahun depan (2004), dan akan terusberlaku untuk musim panen rayaberikutnya,” kata Sudar kepadawartawan di Jakarta, belum lamaini.
Menurut Sudar, tenggangwaktu antara tanggal penerbitan SKhingga pemberlakuan secara efektiftahun depan merupakan masa tran-sisi untuk melakukan sosialisasi ke-bijakan baru itu kepada para stake-holder perberasan nasional.
Pelarangan Impor beras ter-sebut, lanjut Sudar, hanya berlakudalam jangka waktu tertentu, yaitumulai dua atau tiga bulan men-
jelang panen raya padi hingga duaatau tiga bulan sesudah panen rayapadi.
“Di luar musim panen raya paditersebut impor beras tetap diper-bolehkan, namun harus sesuaidengan ijin impor yang diberikanoleh pemerintah c.q. Deperindag.Dalam ijin impor tersebut peme-rintah juga menetapkan pelabuhanmana saja yang boleh dijadikanpelabuhan bongkar beras impordengan tujuan antara lain untukmempermudah kontrol,” tegasSudar.
Namun demikian dia tidakmenjelaskan pelabuhan yang di-tetapkan sebagai pelabuhanbongkar khusus beras.
Dalam pelaksanaan kebijakantata niaga impor beras tersebut,Deperindag akan tetap memper-timbangkan dan mengatur volume
stok beras didalam negeri menjelangmusim panen raya sebagai langkahantisipasi terhadap kemungkinanterjadinya kegagalan panen.
Kebijakan tata niaga imporberas tersebut, tambah Sudar, di-ambil karena total produksi berassecara nasional selama ini belummampu memenuhi seluruh kebu-tuhan pasar domestik, sehinggasuplai beras dari luar negeri masihtetap diperlukan.
“SK ini sebenarnya ditujukanuntuk mengendalikan volumepasokan beras melalui pengaturanwaktu importasi, agar masuknyaberas impor tidak menimbulkandistorsi pasar disaat panen rayaberlangsung yang sering berakibatjatuhnya harga jual beras yangmerugikan petani,” tegas Sudar.
Sudar mengatakan Deper-indag akan berkoordinasi dengan
Pemerintah segera terapkan tata niaga impor beras
Media Industri dan Perdagangan11
Kebijakan
departemen pertanian untuk me-nentukan jadwal masa berlang-sungnya musim panen raya 2003/2004.
“Jadi setiap kali akan dilaku-kan pelarangan impor beras, kami(Deperindag-Deptan) akan ber-koordinasi lebih dahulu untuk me-netapkan masa panen rayanya,”katanya. Musim panen padi diper-kirakan berlangsung pada periodeOktober 2003-Maret 2004. Sedang-kan musim panen diproyeksikanberlangsung mulai Februari - Mei 2004dengan puncaknya (panen raya)pada Maret.
Bulog Baru Impor Beras Tahun2004
Perum Badan Urusan Logistik(Bulog) menyatakan baru akanmerealisasikan impor beras dariThailand sebanyak 200.000 tondalam rangka imbal dagang denganpesawat CN-235, gerbong keretaapi dan amoniak dari Indonesiasekitar pertengahan tahun 2004mengingat stok beras Bulogdidalam negeri dewasa ini masihcukup banyak.
Direktur Utama Perum BulogWidjanarko Puspoyo mengatakansampai akhir tahun 2003 ini PerumBulog tidak akan melakukan imporberas lagi, termasuk dari Thailanddalam rangka pelaksanaan imbaldagang dengan negara gajah putihtersebut. Sebab stok beras milikPerum Bulog sampai saat ini masihbanyak dan cukup untuk meme-nuhi kebutuhan beras sampai per-tengahan tahun depan.
“Stok beras Perum Bulogsampai saat ini mencapai lebih dari2,5 juta ton. Jumlah stok sebesar itucukup untuk memenuhi kebutuhanberas nasional sampai 12 bulan men-datang. Karena itu, pada tahun2003 ini kami tidak perlu lagimenambah stok beras melaluikegiatan impor,” kata Widjanarkomenjawab pertanyaan Media Indagdi Jakarta, belum lama ini.
Pemerintah Indonesia ber-sama pemerintah Thailand me-nandatangani nota kesepahaman(memorandum of understanding/MoU) tentang imbal dagang senilaiUS$ 40 juta di sela-sela kunjunganPresiden Megawati Soekarnoputrike Thailand awal September 2003lalu. Dalam MoU imbal dagangyang ditanda-tangani langsungPresiden Megawati dan PM Thai-land Thaksin Sinawatra diBangkok tersebut disepakati bahwaIndonesia akan mengimpor 200.000ton beras dari Thailand, sedangkanThailand akan mengimpor satu unitpesawat CN-235 buatan PT.Dirgantara Indonesia, 120 gerbongkereta api buatan PT. INKA danamoniak untuk bahan baku pupukurea dari Indonesia.
Menurut Widjanarko, walau-pun MoU tentang imbal dagangantara Indonesia dan Thailand ter-sebut sudah ditandatangani keduakepala negara namun sampai kinikontrak mengenai pelaksanaanimbal dagangnya sendiri belumditandatangani. Karena itu, keduabelah pihak belum menentukanwaktu pelaksanaannya pengiriman
barang dalam rangka imbal dagangtersebut.
Dalam beberapa waktu ter-akhir ini pemerintah Indonesiasecara gencar terus melakukan pem-bicaraan imbal dagang sejumlahnegara sahabat dalam rangka men-dorong hubungan dagang danekonomi dengan negara-negara ter-sebut sekaligus untuk mendorongkinerja ekspor non migas dan meng-hemat devisa negara.
Dirjen Perdagangan LuarNegeri Departemen Perindustriandan Perdagangan (Deperindag)Sudar S. A. mengatakan kegiatanimbal dagang akan menjadi trendperdagangan masa depan meng-ingat banyaknya manfaat yang dapatdipetik dari kegiatan imbal dagangtersebut. Karena itu, menurutSudar, Deperindag akan terusmenggalakkan kegiatan imbaldagang tersebut dalam rangka men-dongkrak kinerja ekspor non migasnasional khususnya dalam upayamenerobos pasar ekspor nontradisional. mip
Beras impor, hanya bisa masuk melalui pelabuhan tertentu
Media Industri dan Perdagangan12
Penyelenggaraan PameranTunggal Indonesia (ISE) 2003 yang
berlangsung di Sharjah, Uni EmiratArab (UEA), tanggal 16-20
September 2003 lalu memberikanhasil positif karena mampu menun-
jukkan kepada buyer Timur Tengahmengenai potensi produk non-migas
nasional sesungguhnya.
Salah satu indikasi positif ISE
2003 yang diselenggarakan BadanPengembangan Ekspor Nasional
(BPEN)Deperindag adalah mampumeraih transaksi lebih 9,2 juta dolar
AS, dan mampu mendatangkanbuyer mencapai 25.668 orang.
Pasca ISE 2003, Deperindag
berharap pasar Timur Tengah yangselama ini masih merupakan pasar
ekspor nonmigas “kelas dua” bagipengusaha nasional, tidak lagi di-
pandang sebelah mata sebagaitujuan ekspor.
Dibanding dengan negaratujuan ekspor nonmigas utama
nasional seperti Amerika Serikat(AS), Jepang, dan Uni Eropa (UE),
negara-negara di kawasan TimurTengah selama ini tidak terlalu
menarik bagi eksportir nasional.
Menper indag Rin i MSSoewandi mengatakan, ISE meru-
pakan strategi Indonesia untuk
tidak lagi terlalu mengandalkanpasar tradisional sebagai tujuanutama ekspor non-migas nasional,
ketergantungan terhadap pasar tra-disional selama ini justru merugikan
kita sendiri di saat perekonomiannegara itu terpuruk.
Rencana penyelenggaraan ISE
juga telah disiapkan denganmatang. Selama berlangsungnya
pameran yang dibuka secara resmioleh Wapres Hamzah Haz tesebut,
jumlah peserta mencapai lebih dari300 perusahaan.
Kepala BPEN Deperindag Diah
Maulida, mengatakan bahwapromosi penyelenggaraan ISE di
Sharjah, UEA, sudah diinformasi-kan jauh-jauh hari kepada para
pebisnis potensial tidak hanya di
negara itu, tapi juga negara di luarTimur Tengah, seperti Afrika,Eropa, khususnya Eropa Timur, dan
negara pecahan Uni Soviet.
Belum optimalnya Indonesiamemanfaatkan pasar Timur Tengah,
khususnya UEA, antara lain dapatdilihat dari masih sedikitnya
realisasi ekspor nonmigas ke negaraTeluk itu.
Ekspor Indones ia ke UEA
tahun 1999 senilai 649,61 juta dolar,dan naik menjadi 747,84 juta dolar
pada 2000, kemudian naik lagimenjadi 756,98 juta dolar pada
2001. Hanya saja di tahun 2002turun menjadi 719,55 juta dolar.
Komoditi non-migas yangbanyak diekspor ke UEA, antara
lain tekstil dan produk tekstil,
Indonesia Gelar PIndonesia Gelar PIndonesia Gelar PIndonesia Gelar PIndonesia Gelar PameranameranameranameranameranTTTTTunggal di Sharjahunggal di Sharjahunggal di Sharjahunggal di Sharjahunggal di Sharjah
Ekonomi & Bisnis
Wakil Presiden buka Pameran Tunggal Indonesia di Sharjah, UEA
Media Industri dan Perdagangan13
makanan olahan, rempah-rempah,
sepatu dan alas kaki, serta alat-alat
elektronika.
Kalender tahunan
Menper indag Rin i MS
Soewandi, ketika meninjau ISE
2003, menegaskan akan menjadi-
kan ISE di Sharjah, Uni Emirat
Arab (UEA), sebagai kalender
pameran tahunan dalam upaya
menerobos pasar Timur Tengah.
“ Kegiatan ISE ini akan men-
jadi kalender pameran tahunan dan
dana untuk promosi ISE akan kita
anggarkan,” kata Menperindag.
Menurut Rini , d ibanding
dengan negara Asia lain seperti
Malaysia dan Thailand, Indo-
nesia sudah tertinggal dalam me-
nyelenggarakan pameran tunggal di
UEA.
” Ketika saya pelajari mengenai
pasar Timur Tengah ternyata
kawasan ini mempunyai potensi
besar bagi kita, sehingga saya
putuskan kita harus menyeleng-
garakan pameran tunggal di
kawasan ini,” kata Rini.
Malaysia dan Thailand, kata-
nya, sudah sejak lima tahun ter-
akhir ini aktif mengadakan pamer-
an tunggal di UEA, sementara
Indonesia baru pertama kali.
Dipilihnya UEA sebagai lokasi
penyelenggaraan ISE, katanya,
mengingat negara itu sebagai pintu
gerbang masuknya produk Indo-
nesia ke Timur Tengah dan Afrika.
Rencana Pemerintah RI untuk
menyelenggarakan ISE di Sharjah,
sebagai kalender pameran tahunan
mendapat reaksi positif dari dunia
usaha yang selama ini masih belum
terlalu mengenal pasar Timur
Tengah.
Ketua Umum Asosiasi Eksportir
Kopi Indonesia (AEKI) Hassan
Widjaja mengatakan, penyeleng-
garaan ISE oleh BPEN Deperindag
tahun ini merupakan yang pertama,
dan kesempatan bagi sejumlah
pengusaha nasional untuk mene-
robos pasar Timur Tengah yang
selama ini belum terlalu diper-
hatikan.
”Melalui keikutsertaan dalam
ISE, para pengusaha kopi dapat
secara langsung melakukan kontak
dagang dengan pengusaha Timur
Tengah,” ujarnya.
Dia menilai upaya pemerintah
Indonesia mempromosikan ISE
kepada para pengusaha Timur
Tengah cukup berhasil mengingat
sejumlah pengusaha dari negara
sekitar seperti Lebanon, Libya dan
Mesir juga berminat membeli kopi
Indonesia.
Mengenai pe luang kopi
Indonesia di pasar Timur Tengah,
ia mengatakan setiap negara
mempunyai selera dan cita rasa
tersendiri sehingga pengusaha
nasional tidak terlalu khawatir
menghadapi persaingan dengan
negara lain.
”Justru itulah kalau bisa ISE
jangan berhenti di sini saja dan
musti tiap tahun diadakan agar
produk Indonesia makin dikenal,”
ujarnya.
Ekonomi & Bisnis
mip
Menperindag, dalam sebuah diskusi di sela-sela ISE 2003
Media Industri dan Perdagangan14
Ekonomi & Bisnis
Ekspor minyak sawit mentahIndonesia ke Indonesia selamatahun 2003 terancam merosot darisemula diperkirakan mencapai 1,8-1,9 juta ton menjadi 1,5 juta tonmenyusul kebijakan baru peme-rintah India membatasi kandunganbeta karoten dalam CPO yang ber-laku mulai 1 Agustus 2003.
Demikian diungkapkan KetuaUmum Gabungan PerusahaanKelapa Sawit Indonesia (GAPKI),Derom Bangun, di sela-sela RapatDengar Pendapat Umum kalanganpengusaha minyak kelapa sawitdengan Komisi V DPR RI diJakarta, belum lama ini.
Menurut Derom, sejak diber-lakukannya ketentuan baru me-ngenai pembatasan kandunganbeta karoten dalam CPO yang ber-laku mulai 1 Agustus 2003, eksporCPO Indonesia ke India sedikitmengalami gangguan.
Ketentuan baru mengenaipembatasan kandungan betakaroten dalam CPO yang ditetap-kan 500-2.500 mg/kg CPO, setidak-nya telah mengakibatkan 30.000 tonCPO asal Indonesia tertahan dipelabuhan India.
Menurut Derom, pemberla-kukan ketentuan mengenai pem-batasan kandungan beta karoten
Ekspor CPO RI ke IndiaTerancam Merosot
dalam CPO tersebut jelas-jelasmerupakan hambatan non tarif yangdiberlakukan pemerintah India.Pihak India sebelumnya tidakpernah menginformasikan masalahtersebut kepada para eksportir CPOdi Indonesia.
Pembatasan kandungan betakaroten dalam CPO, kata Derom,berpotensi menjadi masalah besarbagi kalangan eksportir CPOIndonesia mengingat selama inisebagian CPO Indonesia memilikikandungan beta karoten di bawah500 mg/kg CPO.
Pemberlakuan ketentuanmengenai pembatasan kandunganbeta karoten oleh pemerintah Indiatambah Derom, memang ber-peluang untuk dapat diadukan ke
sidang WTO mengingat pem-berlakuan ketentuan baru tersebuttidak pernah dinotifikasikan keWTO sebelumnya.
Derom mengatakan Indiasebetulnya merupakan pasar tujuanekspor yang cukup besar untukkomoditas minyak nabati. Setiaptahunnya India membutuhkansekitar 11 juta ton berbagai minyaknabati, termasuk di dalamnya CPO.Dari jumlah itu produksi dari dalamnegeri India sendiri hanya mampumemasok sekitar 5,5 sampai 6 jutaton/tahun minyak nabati berupaminyak kacang tanah, minyakkedelai, minyak bunga mataharidan minyak kanola. Kekurangannyasebanyak 5 juta ton harus dipenuhidari impor.
Sawit, salah satu komoditi yang terkena hambatan non tarif di India
Media Industri dan Perdagangan15
Ekonomi & Bisnis
mip
ekspor CPO Indonesia ke India,”
kata Roesdiana kepada Media
Indag di Jakarta, beberapa waktu
lalu seraya menambahkan
belakangan ini para importir CPO
India menjadi ragu-ragu untuk
mengimpor CPO dari Indonesia
karena khawatir terhambat oleh
peraturan baru tersebut.
Atas penerapan trade barrier
yang tidak sesuai dengan ketentuan
WTO , kata Rosediana, pemerintah
Indonesia secara resmi mengajukan
surat permintaan klarifikasi khusus-
nya menyangkut scientific base dari
penerapan peraturan baru tersebut.
“Kalau ternyata melalui jalur
bilateral pemerintah India tetap
ngotot menerapkan peraturan
tersebut tanpa dapat memberikan
alasan yang kuat dari sisi scientific
basenya, maka tidak tertutup
“Pada tahun 2002 India meng-
impor sebanyak 4 juta ton minyak
kelapa sawit dari Indonesia dan
Malaysia. Dari Indonesia sendiri
India mengimpor sebanyak 1,77 juta
ton, sedangkan sisanya sebanyak 2
juta ton lebih diimpor dari
Malaysia,” tutur Derom.
Minta Klarifikasi
Pemerintah Indonesia secara
resmi melayangkan surat kepada
pemerintah India untuk meminta
klarifikasi mengenai peraturan baru
yang diterapkan mulai 1 Agustus
2003 menyangkut batas kandungan
beta karoten dalam minyak sawit
mentah (crude palm oil/CPO) yang
telah mengakibatkan puluhan ribu
ton CPO asal Indonesia tertahan di
sejumlah pelabuhan bongkar di
negara tersebut.
kemungkinan pemerintah Indo-
nesia akan membawa kasus itu ke
forum Dispute Settlement Body di
WTO,” tutur Rosediana.
Sebetulnya CPO Indonesia
sama dengan CPO yang diproduksi
Malaysia mengingat klon kelapa
sawit yang ditanam di Malaysia
sama dengan klon kelapa sawit yang
ditanam di negara jiran tersebut.
Namun secara umum kandungan
beta karoten dalam CPO bela-
kangan ini memang cenderung
mengalami penurunan mengingat
jenis klon kelapa sawit hasil peng-
embangan dalam beberapa tahun
terakhir memang memiliki kan-
dungan beta karoten yang lebih
rendah.
“Kandungan beta karoten
dalam CPO yang dihasilkan dari
kelapa sawit yang ditanam di
Ketua Harian Komite
Sawit Indonesia, Rosediana
Soeharto mengatakan surat
itu secara resmi telah di-
layangkan Dirjen Bina Peng-
olahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian, Deptan, Delima
Azahari sebulan yang lalu.
“Kami sebetulnya sangat
mengharapkan adanya respon
resmi dari pemerintah India
menyangkut kasus beta
karoten ini mengingat pene-
rapan peraturan baru itu telah
mengancam kelangsungan
Indonesia dan Malaysia
umumnya berkisar sekitar
620 mg/kg, namun kandung-
an beta karoten tersebut bisa
menurun sepanjang perjalan-
an dari PKS ke pelabuhan
muat, apalagi di Indonesia ini
lokasi PKS umumnya jauh
dari pelabuhan. Namun
demikian, pemeriksaan kan-
dungan beta karoten pun bisa
berbeda-beda tergantung
kepada metode uji lab yang
digunakan,” demikian Rose-
diana.Kebun kelapa sawit
Media Industri dan Perdagangan16
Komisi I DPR-RI akhirnya
menyatakan dapat memahami
pelaksanaan imbal dagang antara
pemerintah Indonesia dengan Rusia
dalam rangka pembelian empat
pesawat tempur Sukhoi (dua unit
Su-27 dan dua unit Su-30MK) dan
dua unit helikopter MI-35.
Demikian salah satu butir
kesimpulan sementara Rapat Kerja
Komisi I DPR-RI dengan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan,
Rini M.S. Soewandi yang berlang-
sung tanggal 1 September 2003 di
Jakarta.
Dalam kesimpulan sementara
yang dibacakan Ibrahim Ambong
DPR Akhirnya Dapat MemahamiPembelian Sukhoi
(F-PG) selaku pimpinan rapat
disebutkan bahwa Komisi I dapat
memahami imbal dagang RI-Rusia
dimana RI menjual komoditi ekspor
nonmigas sedangkan Rusia mem-
bayarnya dengan pesawat Su-27, Su-
30MK dan helikopter MI-35 yang
sangat dibutuhkan oleh TNI. Sebab
imbal dagang tersebut dilak-
sanakan pemerintah dalam rangka
melakukan terobosan pasar, (mem-
perkuat) hubungan bilateral dan
momentum politik serta demi
kepentingan nasional.
Dalam butir kesimpulan Raker
lainnya, Komisi I meminta peme-
Ekonomi & Bisnis
rintah agar imbal dagang dapat
dilakukan secara transparan
dengan melibatkan berbagai pelaku
usaha seperti koperasi, BUMN dan
swasta guna membawa manfaat
secara optimal bagi kepentingan
pengusaha dan kepentingan
ekonomi nasional. Untuk itu Komisi
I akan membentuk Tim Monitoring
pelaksanaan imbal dagang.
Seusai Raker, Menperindag
Rini M.S.Soewandi mengatakan
kehadiran menteri terkait lain
bersama Panglima TNI dan Dirut
Perum Bulog merupakan keputusan
pemerintah. Karena pemerintah
ingin menjelaskan permasalahan
imbal dagang Indonesia-Rusia
tersebut sejelas-jelasnya.
“Kita maju bersama-sama
tujuannya adalah agar tidak ada
lagi penjelasan yang rancu dan agar
persoalan menjadi tuntas. Kita
punya itikad baik untuk menye-
lesaikan persoalan ini jangan sampai
ada kerancuan dalam pengertian,”
demikian Rini. mip
Menperindag dan Ketua Panja Sukhoi berikan keterangan pers
Media Industri dan Perdagangan17
Sebanyak sembilan produkhasil kreasi para desainer Indonesiaberhasil memenangkan penghargaanGold Award dalam lomba IndonesiaGood Design Selection (IGDS)2003 yang diselenggarakan olehPusat Desain Nasional bekerjasamadengan Departemen Perindustriandan Perdagangan (Deperindag) danJapan International CooperationAgency (JICA).
Ketua Tim Juri IGDS 2003,Prof. Widagdo mengatakankesembilan produk tersebut adalahDragon Boat Silver (PD CitraPsalmindo) untuk kategori GiftItem, Anyaman Salim (CV SalimSilver) untuk kategori Jewelry,Titlis Sugar Free Candy (HelmicsGroup) untuk kategori FoodPackaging, Aromatherapy OilBurner (CV Nirwana Scentsation)untuk kategori Interior AestheticElement, Rice Box Cosmos B10-28(PT Star Cosmos) untuk kategoriHome Appliance Non Electronic,Accupunto (PT Accupunto Inter-national) untuk kategori Resi-dential Furniture, Polytron Beo1900 (PT Hartono Istana Tek-nologi) untuk kategori Audio VideoEntertainment, Polytron ThermboxHot N Cool (PT Hartono IstanaTeknologi) untuk kategori HomeAppliance Electronic dan Computer
Desk Olympic CD 3020 (PT CahayaSakti Furintraco) untuk kategoriOffice Furniture.
“Produk-produk tersebut ter-pilih sebagai peraih penghargaanGold Award berdasarkan hasilpenilaian tim juri yang terdiri dari11 orang. Sitem penilaiannya sendirimengacu pada cara-cara yangdilakukan oleh G Mark di Jepang,”kata Widagdo.
Menurut Widagdo, selainmemberikan penghargaan GoldAward, panitia IGDS 2003 jugamemberikan penghargaan GrandAward kepada satu produk yangmerupakan produk unggulanberdesain terbaik yang diseleksidari seluruh kategori. PenghargaanGrand Award diraih oleh Acupunto(produksi PT Accupunto Inter-national), sejenis kursi dengankarakteristik berupa tonjolan-tonjolan yang merata pada sandaran
Selain itu, panitia IGDS 2003
juga memberikan dua penghargaan
tambahan, yaitu penghargaan Small
& Medium Enterprise Award yang
diraih oleh produk Pendant/APD
540 dari kategori jewelry hasil karya
Patras Collection dan penghargaan
Export Potential Product Award
yang diraih oleh produk Dining
Chair CD-177 dari kategori Resi-
dential Furniture hasil karya PT
Yamakawa Rattan Industry.
Widagdo mengatakan peng-
anugerahan penghargaan Gold
Award, Grand Award, SME Award
dan Potential Export Award akan
diserahkan langsung oleh Men-
perindag Rini M.S. Soewandi pada
tanggal 16 Oktober 2003 di sela-
sela pelaksanaan Pameran Produk
Ekspor (PPE) di Arena Pekan
Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran,
Jakarta.
Produk Nasional Menangkan GoldAward IGDS 2003
Ekonomi & Bisnis
maupun alasdudukan yang ber-fungsi untukm e m b e r i k a ntekanan semacampijatan. Produktersebut juga ber-hasil meraih peng-hargaan Red DotAward dari Jerman.
mip
Menperindag, serahkan penghargaan kepada salah satu pemenang IGDS 2003
Media Industri dan Perdagangan18
Ekonomi & Bisnis
Menteri Perindustrian danPerdagangan (Menperidag), RiniM.S. Soewandi, mempertanyakanmasih adanya ekspor kayu gelon-dongan yang tercatat di BadanPusat Statistik (BPS) selama tahun2002, mengingat ekspor kayugelondongan telah dilarang peme-rintah sejak bulan Oktober 2001.
“Sesuai dengan KeputusanMenperindag No. 293/MPP/Kep/10/2001 tanggal 8 Oktober 2001,ekspor kayu gelondongan telahdilarang. Larangan ekspor kayugelondongan tersebut juga telahdiatur pada Peraturan Pemerintah(PP) No. 34 Tahun 2002 (pasal 76)tanggal 8 Juni 2002 tentang TataHutan dan Penyusunan RencanaPengelolaan Hutan, Pemanfaatandan Penggunaan Kasawan Hutan.Berdasarkan kebijakan itu makasejak tahun 2002 data ekspor kayugelondongan di BPS seharusnyasudah tidak ada lagi,” kata Rini.
Namun, lanjut Rini, berda-sarkan data BPS tahun 2002 masihterdapat ekspor kayu gelondongansebesar 55.000 ton atau setaradengan 83.000 m3, walaupunpemerintah dalam hal ini Deper-indag tidak pernah memberikanpersetujuan ekspor kayu gelon-dongan sejak komoditi tersebutdilarang ekspornya.
Menurut Rini, sejak 13Desember 2003 pemerintah melaluiSurat Keputusan Bersama (SKB)Menperindag dan Menhut mem-bentuk Badan Revitalisasi IndustriKehutanan (BRIK) dengan tuju-an untuk membantu pemerintahdalam mewujudkan kelestarianhutan, penyediaan bahan bakuindustri kehutanan yang berke-sinambungan dan berasal dari hutanlestari serta membantu penyediaanlapangan kerja dan kesempatanberusaha yang berkelanjutan.
Sejak dibentuknya BRIK, kataRini, ekspor komoditi kayu meng-alami penurunan. Pada periodeJanuari-Mei 2003 volume eksporkomoditi kayu turun 4,2%, namunnilainya meningkat 7,4% diban-dingkan dengan periode yang samatahun 2002. Peningkatan tersebut
terjadi karena adanya peningkatanharga produk kayu lapis dan kayuolahan lainnya.
“Ekspor komoditi industrikehutanan ke depan akan sema-kin mengalami kesulitan mengingatdaya pasok hutan sebagai sumberutama bahan baku kayu sudahsemakin berkurang serta adanyakebijakan pemerintah untuk mem-batasi penebangan hutan alam danmemberikan kesempatan kepadahutan untuk bernafas. Hal ini telahdipertegas dengan kebijakanpemerintah melalui KeputusanMenhut yang menetapkan jatahproduksi tahun 2003 sebesar 6,89juta m3, padahal kapasitas produksiindustri pengolahan kayu diper-kirakan membutuhkan bahan bakusekitar 44,8 juta m3,” demikianRini.
Menperindag PertanyakanMenperindag PertanyakanMenperindag PertanyakanMenperindag PertanyakanMenperindag PertanyakanEkspor Kayu GelondonganEkspor Kayu GelondonganEkspor Kayu GelondonganEkspor Kayu GelondonganEkspor Kayu Gelondongan
mip
Kendati dilarang, ekspor kayu bulat masih berlanjut
Media Industri dan Perdagangan19
Ekonomi & Bisnis
Pemerintah Indonesia dike-
tahui telah menyepakati nota
kesepahaman (memorandum of
u n d e r s t a n d i n g / M o U ) d e n g a n
pemerintah Libya untuk mengimpor
18 juta barel minyak mentah dari
negara di Afrika Utara tersebut
senilai US$ 540 juta melalui skema
imbal dagang dengan 16 jenis
komoditi ekspor Indonesia.
Dirjen Perdagangan Luar
Negeri Departemen Perindustrian
dan Perdagangan (Deperindag),
Sudar S.A. mengatakan MoU
mengenai kesepakatan imbal
dagang itu telah ditandatangani
Indonesia Sepakati Imbal DagangDengan Libya
oleh Menperindag RI Rini M.S.
Soewandi dan Sekretaris Jenderal
Komite Perdagangan Libya,
Abdulqader Omar Elkhair di Tripoli
(ibukota Libya) pada 25 Agustus
2003 lalu di sela-sela lawatan
Menperindag Rini M.S. Soewandi
ke negara sahabat tersebut.
“Pada tahap pertama Indonesia
akan mengimpor sebanyak 50.000
barel minyak mentah/hari selama
satu tahun atau setara dengan 1,5
juta barel/bulan atau sama dengan
18 juta barel/tahun. Volume impor
itu dapat ditingkatkan apabila
kedua belah pihak merasa puas
dengan pelaksanaan imbal dagang
tersebut,” kata Sudar kepada pers
di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dengan harga minyak mentah
dunia sekitar US$ 30/barel saat ini,
kata Sudar, maka impor minyak
mentah sebanyak 18 juta barel
tersebut diperkirakan akan men-
capai nilai US$ 540 juta. “Ini nilai
imbal dagang yang cukup besar
yang pernah dicapai Indonesia
dengan negara lain yang sekaligus
juga menjadi peluang ekspor yang
cukup besar bagi kalangan dunia
usaha di Indonesia.”
Menurut Sudar, Indonesia
sengaja memilih komoditas minyak
mentah dari Libya untuk diim-
baldagangkan dengan 16 komoditi
ekspor Indonesia, karena selama ini
Indonesia memang harus meng-
impor minyak mentah dari luar
negeri untuk memenuhi kebutuhan
bahan bakar minyak di dalam
negeri. Ke-16 komoditi ekspor
Indonesia yang akan diimbal-
dagangkan dengan minyak mentah
Libya itu adalah tekstil dan garmen,
sepatu, toiletries, produk makanan,
Libya, banyak membutuhkan produk garmen Indonesia
Media Industri dan Perdagangan20
teh, kopi, bumbu dapur, kayu,
furniture, gelas dan peralatan dari
plastik, kertas dan stationery,
elektornik, ban, produk karet,
minyak sayuran dan minyak nabati,
komponen kendaraan dan pesawat
terbang.
“Kami harapkan sebelum
Desember 2003 ini rincian mengenai
pelaksanaan imbal dagang dengan
Libya ini sudah dapat diselesaikan
sehingga pada bulan Desember 2003
pengiriman barang tahap awal
sudah bisa dilakukan. Untuk itu,
kedua negara dalam 7-10 hari ini
akan segera menyelesaikan penyu-
sunan rincian kesepakatan tersebut
melalui Tim Komite Teknis di
masing-masing negara. Rincian
kesepakatan tersebut selanjutnya
akan dibahas bersama dalam sebuah
Joint Committee,” tutur Sudar
seraya menambahkan apabila
sampai akhir tahun tim belum juga
menyelesaikan tugasnya maka
kesepkatan imbal dagang tersebut
dianggap batal.
Untuk mengkoordinasikan
pelaksanaan imbal dagang dengan
Libya tersebut, tambah Sudar,
pemerintah Indonesia telah me-
nunjuk PT Perusahaan Perdagang-
an Indonesia (PPI) sebagai koor-
dinator, sedangkan dari Libya sendiri
Sudar mengaku belum men-
dapatkan kabar mengenai perusa-
haan mana yang ditunjuk sebagai
koordinator.
Menurut Sudar, selain me-
nandatangani kesepakatan imbal
dagang selama lawatannya di Libya
Menperindag juga bertemu dengan
Kepala Komite Pertahanan Libya
Jenderal Ahmed Mahmoud untuk
membahas kemungkinan Indonesia
menjual CN235 produksi PT
Dirgantara Indonesia dan kapal
patroli buatan PT PAL ke Libya.
“Dalam kesempatan tersebut
pemerintah Libya menyatakan
minatnya untuk membeli pesawat
CN235 buatan PTDI dan kapal
patroli buatan PT PAL.”
Selama ini, neraca perda-
gangan Indonesia dengan Libya
selalu mengalami surplus untuk
Indonesia. Pada tahun 2002 total
ekspor Indonesia ke Libya mencapai
US$ 5,8 juta, sedangkan impor
Indonesia dari Libya hanya senilai
US$ 29.000. Produk ekspor utama
Indonesia ke Libya antara lain ban
mobil dan motor, batang kawat baja,
elektronik, tekstil dan pakaian jadi,
sabun dan pembersih lainnya,
sedangkan impornya dari Libya
adalah minyak dan biji besi.
Ekonomi & Bisnis
mip
Bumbu dapur, banyak peminat
RedaksiMengucapkan
Selamat Idul Fitri1 Syawal 1424 H
Mohon Maaf Lahir Bathin
Media Industri dan Perdagangan21
Kendati berbagai krisis melandaIndonesia dalam beberapa tahunterakhir, namun berbagai produkekspor nasional hingga kini tetapbanyak diminati pembeli (buyers)
Nilai Transaksi PPE 2003Lampaui Target
Deperindag, Diah Maulidamengatakan sampai penyeleng-garaan hari ke-empat (tanggal 18Oktober 2003), transaksi penjualanberbagai produk ekspor Indonesia
beli atau tidak,” kata Diah kepadaMedia Indag belum lama ini.
PPE 2003 yang dibuka secararesmi oleh Presiden MegawatiSoekarnoputri pada 15 Oktober
luar negeri. Hal itu se-tidaknya terlihat darihasil yang dicapai selamap e n y e l e n g g a r a nPameran Produk Eskpor(PPE) ke-18 tahun 2003yang berlangsung diarena Pekan RayaJakarta (PRJ) Kemayoranpada 15-19 Oktober 2003lalu.
Tingginya minatpembeli luar negeri padaberbagai produk Indonesia tersebutmencerminkan bahwa kepercayaankalangan dunia usaha internasionalterhadap kemampuan produksiIndonesia atas berbagai barangberkualitas dengan harga yangbersaing, masih tetap ada.
Karena itu, tidak mengheran-kan apabila nilai transaksi berbagaiproduk ekspor Indonesia selama PPE2003 mengalami kenaikan cukupsignifikan jika dibandingkandengan nilai transaksi pada penye-lenggaraan PPE 2002. Bahkan dapatdipastikan nilai transaksi selamaPPE 2003 mampu melampui targetyang telah ditetapkan sebesar US$ 80.Kepala Badan PengembanganEkspor Nasional (BPEN)
tersebut telah mencapai US$ 85,8juta atau meningkat 18,51%.Perolehan nilai transaksi sebesar itujauh di atas target kenaikan 10%atau senilai US$ 80 juta dari nilaitransaksi PPE 2002 yang hanyamencapai US$ 72,4 juta.
“Sampai hari terakhir penye-lenggaraan PPE 2003 nilai tran-saksi yang terjadi mencapai US$95,9 juta atau jauh lebih tinggi daritarget US$ 80 juta. Nilai tersebutbelum termasuk kontrak penjualansusulan yang terjadi setelah PPE2003. Sebab para buyers asingbiasanya ingin melihat pabrik yangdimiliki perusahaan pemasok diIndonesia terlebih dahulu sebelummereka menentukan untuk mem-
2003 mengambil temaWindow to the BestIndonesian Products.Pameran tersebut menye-diakan 1.182 booth dalamarea seluas 35.000 meterpersegi, yaitu di Hall A, B,C, D, E, F, Open Space danTrade Mart dan diisi oleh720 perusahaan. Juga turutberpartisipasi selama PPE2003 kantor promosiperdagangan dari
Columbia, Chile, Brazil, Peru danJetro Jepang yang mengambiltempat di Hall A3 (internationalbooth). Sedikitnya 3.500 buyers luarnegeri dari sekitar 100 negaradatang ke arena PPE 2003 untukmencari sumber pasokan barangsekaligus untuk mencari partnerbisnis dari Indonesia.
Berbagai aneka produk eksporIndonesia yang akan ditampilkanpada PPE 2003 a.l. paper product &stationery, toys, textile & garment,furniture, foorwear & leather pro-duct, glassware, plastic products,sporting goods, processed food &beverage, agriculture, bicycle,automotive parts, cosmetic, medi-cine & chemical, metal product,
Ekonomi & Bisnis
Presiden buka PPE 2003
Media Industri dan Perdagangan22
ceramic, building material, miscel-laneous industry/services.
Selama kegiatan PPE 2003juga diselenggarakan Forum Eksporyang bertujuan memberikan infor-masi dan pengetahuan kepadadunia usaha tentang peluang pasarinternasional dengan topik utamayang akan diangkat selama ForumEkspor adalah dampak dari ber-gabungnya 10 negara Eropa Timurke dalam Uni Eropa (UE) padatahun 2004.
Kelompok Furniture Masih yangTerbesar
Menurut Diah, sejak hari per-tama PPE 2003 kelompok produkfurniture menghasilkan nilai tran-saksi terbesar. Sampai hari ke-empat PPE 2003 nilai transaksiproduk furniture tercatat mencapaiUS$ 26,8 juta. Transaksi terbesarkedua dicapai kelompok produkkayu dengan perolehan devisa se-besar US$ 12,9 juta disusul ke-lompok produk pertanian/perkebun-an US$ 8,8 juta dan produk gelas/plastik US$ 7,1 juta dan handicraftUS$ 6,5 juta.
Sementara itu, berdasarkannegara asal buyers yang melakukantransaksi terbesar di PPE 2003,berturut-turut adalah Inggris denganUS$ 12,0 juta, Amerika Serikat US$10,3 juta, Uni Emirat Arab US$ 5,2juta, Prancis US$ 4,7 juta dan SaudiArabia US$ 4,4 juta.
“Semua kelompok produkyang mengikuti pameran memper-oleh pesanan ekspor, sedangkanjumlah negara yang buyersnya telahmelakukan pembelian selamapameran tercatat 76 negara,” tuturDiah.
Jumlah buyers asing yangdatang ke PPE 2003 sampai hari ke-empat mencapai 3.000 orangdengan komposisi yang sedikitberubah jika dibandingkan dengankomposisi buyers pada penyeleng-garaan PPE sebelumnya, dimanakebanyakan buyers asing datangdari negara-negara pasar non-tradisional, seperti Eropa Timur,Timur Tengah dan Afrika.
Menurut Diah, dari sekitar3.500 pembeli asing sebagian besardiantaranya datang dalam bentukmisi dagang (tercatat 20 negaramengirimkan misi dagangnya ke
PPE 2003), sedangkan sebagianlainnya datang secara individu.Misi dagang dalam jumlah besardatang dari negara-negara dikawasan Asia (Jepang, Malaysia,Pakistan, Singapura, Bangladesh,India, China dan Afganistan)sebanyak 720 orang, dari kawasanAfrika dan Timur Tengah (Aljazair,Yordania, Saudi Arabia, Sudan danIran) sebanyak 393 orang dan darikawasan Eropa (Spanyol, Rumaniadan Turki) sebanyak 240 orang sertadari kawasan Amerika, Australiadan Selandia Baru sebanyak 75orang.
Sementara itu, lima negaraasal pembeli individu yang hadirdengan jumlah terbesar adalahInggris dan Irlandia sebanyak 53orang, Prancis sebanyak 42 orang,Saudi Arabia 27 orang, Jepang 26orang dan Belanda 25 orang.
Kemajuan lain yang dicapaiselama PPE 2003, menurut Diah,adalah makin kreatif dan menarik-nya penyelenggaraan PPE 2003mulai dari panggung pembukaanhingga dekorasi di setiap standpameran. Hal ini juga diakui olehpara buyers asing yang secara rutindatang ke PPE.
“Untuk penyelenggaraan PPEke-19 tahun 2004 kami akan terusmeningkatkan kualitas pelayananbaik bagi para peserta pameranmaupun bagi para pengunjung danbuyers asing yang datang ke arenaPPE, termasuk memperluas ataumenambah ragam produk yangditampilkan. Kami juga telahmenetapkan penyelenggaran ke-19tahun 2004 pada tanggal 20-24Oktober 2004,” tutur Diah.
Ekonomi & Bisnis
mipMebel, paling banyak menghasilkan transaksi di PPE 2003
Media Industri dan Perdagangan23
Ekonomi & Bisnis
Berbeda dengan kesepakatan
Free Trade Area (FTA) yang dijalin
ASEAN dengan China dan India,
kesepakatan FTA ASEAN dengan
Jepang diberi nama ASEAN-Japan
Comprehensive Economic Partner-
ship (ASEAN-Japan CEP).
Cakupannya jauh lebih luas dari
hanya sekedar FTA, melainkan
meliputi kerjasama ekonomi yang
lebih intens diantara kedua pihak.
Ide mengenai pembentukan
ASEAN-Japan CEP pertama kali
muncul ke permukaan ketika
Perdana Menteri Jepang Junichiro
Koizumi menyampaikan pidato
resmi pada kunjungannya ke lima
negara ASEAN bulan Januari 2002.
Dalam kesempatan tersebut
Perdana Menteri Koizumi menyam-
paikan bahwa CEP merupakan
“platform” penting untuk memper-
kuat kemitraan ekonomi kawasan.
Inisiatif tersebut kemudian
dituangkan dalam Joint Declaration
pada Pertemuan Tingkat Tinggi
Para Kepala Negara pada tanggal 5
Nopember 2002 di Phnom Penh,
Kamboja. Namun secara resmi
framework mengenai pembentukan
ASEAN-Japan CEP baru ditanda-
tangani oleh para Kepala Negara
ASEAN dan Jepang pada KTT
ASEAN tanggal 8 Oktober 2003 di
Bali, Indonesia
Pembentukan ASEAN-Japan
CEP ini bertujuan untuk memper-
kuat integrasi ekonomi antara
ASEAN dan Jepang dalam rangka
menciptakan suatu CEP termasuk
pembentukan kawasan perdagang-
an bebas, meningkatkan daya saing
ASEAN dan Jepang di pasar dunia
serta meliberalisasikan dan memfa-
silitasi perdagangan barang dan jasa
termasuk investasi.
Untuk implementasinya, para
kepala negara ASEAN dan Jepang
telah menyepakati jangka waktu
pelaksanaan CEP, yaitu dalam
waktu 10 tahun, termasuk di
dalamnya awal negosiasi untuk
membentuk Free Trade Area (FTA).
Kerjasama CEP tersebut di-
jadwalkan akan berlangsung mulai
tahun 2012. ASEAN dan Jepang
sendiri akan mulai melakukan
konsultasi untuk liberalisasi per-
dagangan barang, jasa dan investasi
pada awal tahun 2004 dan akan
melakukan negosiasi untuk me-
nyusun Perjanjian Kerjasama CEP
secara keseluruhan selambat-
lambatnya pada akhir tahun 2005.
Nilai Perdagangan ASEAN-
Jepang dapat terlihat pada Tabel
berikut ini :
AAAAASEAN Jalin CEP dengan JepangSEAN Jalin CEP dengan JepangSEAN Jalin CEP dengan JepangSEAN Jalin CEP dengan JepangSEAN Jalin CEP dengan Jepang
Pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN menjelang KTT ASEAN di Bali
Media Industri dan Perdagangan24
Ekonomi & Bisnis
Tabel 1. Perdagangan ASEAN – Jepang (Dalam juta US$)
Tabel 2. Produk Ekspor Utama Indonesia ke Jepang (Dalam juta US$)
Brunei D 1,168.9 1,291.2 1,008.1 1,789.8 1,213.9Cambodia 0.0 0.0 68.5 32.9 82.7Indonesia 13,408.4 13,310.5 19,812.5 17,699.7 16,454.4Malaysia 16,261.1 17,844.9 24,197.8 21,249.5 19,707.8Myanmar 0.0 280.4 251.9 461.5 304.0Philippines 10,261.8 10,800.2 11,616.1 11,155.8 12,257.4Singapore 24,213.7 26,988.5 34,588.8 25,398.4 23,495.0Thailand 16,092.3 18,615.4 29,607.4 23,850.1 24,164.8TOTAL 81,406.2 89,131.1 121,151.1 101,637.7 97,680
NEGARATAHUN
Tabel 3. Produk Impor Utama Indonesia dari Jepang (Dalam juta US$)
HS SECTOR 1998 1999 2000 2001 2002
84 Computer/Machinery 1,444.4 679.5 1,513.5 1,378.9 1,366.6
87 Cars, Trucks, Autos 531.5 259.9 1,100.0 1,169.2 970.0
72 Iron and Steel 363.2 194.3 412.9 293.3 341.3
85 Electrical Equipment 382.0 160.1 282.4 233.1 259.0
29 Organic Chemicals 334.0 357.2 363.1 274.2 208.5
73 Articles of Iron or Steel 181.4 161.5 185.3 194.3 194.9
39 Plastics 191.1 146.4 232.6 188.5 175.0
40 Rubber 81.6 80.4 128.2 120.8 105.0
90 Optical/Medical Instruments 95.5 47.6 78.0 74.2 75.9
55 Man-made Staple Fiber 69.6 50.7 90.0 88.0 57.1
Others 617.7 775.6 1,011.4 675.1 656.0
TOTAL 4,292 2913.2 5,397.4 4,689.6 4,409.3
HS SECTOR 1998 1999 2000 2001 200244 Wood 724.4 1,181.4 1,188.6 1,073.2 1,031.585 Electrical Equipment 333.2 333.0 1,072.0 1,016.3 857.003 Fish 805.3 664.3. 757.6 728.9 696.926 Ores 428.1 500.4 669.0 519.4 627.548 Paper & Paper Board 80.1 108.7 259.4 292.5 288.084 Computer/Machinery 374.2 365.2 539.8 341.7 277.940 Rubber 71.5 100.2 141.3 142.5 228.894 Furniture 69.7 193.2 246.4 226.6 207.739 Plastics 36.5 104.2 180.4 176.1 198.376 Aluminium 140.5 931.8 206.5 208.8 181.6
Other 6,052.6 5,914.8 9,154.2 8,284.2 7,447.9TOTAL 9,116.1 10,397.2 14,415.2 13,010.2 12,043.1
Media Industri dan Perdagangan25
Ekonomi & Bisnis
ASEAN dan India Economic
Ministers (AEM) menugaskan para
Pejabat Senior ASEAN (SEOM)
untuk membentuk Task Force
dalam rangka menyusun konsep per-
janjian kerjasama ekonomi compre-
hensive antara ASEAN dan India
(Framework Agreement on Com-
prehensive Economic Cooperation
Between the Association of South
East Asian Nations and the
Republic of India) yang tertuang
dalam ASEAN-India Regional
Trade and Investment Area
(RTIA).
Tujuan dari RTIA adalah
untuk memperkuat dan meningkat-
kan kerjasama investasi, perda-
gangan dan ekonomi diantara
anggota; meliberalisasi dan mem-
promosikan perdagangan barang
dan jasa dan investasi untuk
menciptakan transparansi, libera-
lisasi dan fasilitasi; memperluas
bidang-bidang baru dan mengem-
bangkan kebijakan yang tepat
untuk kerjasama ekonomi diantara
anggota; memfasilitasi integrasi
ekonomi yang lebih efektif untuk
negara anggota ASEAN baru
(Kamboja, Laos, Myanmar dan
ASEAN dan India Jalin Regional Tradeand Investment Area (RTIA)
Vietnam); menjembatani kesen-
jangan pembangunan dan ekonomi
diantara para anggota.
Dalam jangka panjang RTIA
bertujuan untuk mewujudkan
Kawasan Perdagangan Bebas di
bidang perdagangan barang, jasa
dan investasi serta meningkatkan
kerjasama ekonomi.
Untuk mengimplementasikan
FTA ASEAN-India tersebut, sampai
saat ini masih dilakukan negosiasi
guna menyusun perjanjian AFTA
ASEAN-India. Unsur-unsur yang
dinegosiasikan meliputi produk-
produk yang akan dimasukkan
dalam Early Harvest Program,
Normal Track, Sensitive dan
Modalitas Penurunan Tarif.
Konsep Early Harvest Program
(EHP) dibuat dalam bentuk
Common List dan berdasarkan
Common List tersebut setiap negara
harus membuat jadwal penurunan
tarif untuk produk-produk di-
maksud. ASEAN dan India telah
menyetujui Common List yang
terdiri dari dua daftar produk, yaitu
Daftar A terdiri dari 105 produk
dan Daftar B terdiri dari 111
produk.
Dalam negosiasi modalitas
penurunan tarif, ASEAN meng-
usulkan penurunan fix level, yaitu
pada waktu yang disepakati tarifnya
menjadi level tertentu. Sedangkan
India mengusulkan penurunan tarif
dengan Margin of Percentage
Presiden RI berbincang dengan PM India di saksikan PM Kamboja di sela-sela KTT ASEAN
Media Industri dan Perdagangan26
Ekonomi & Bisnis
Brunei D 13.8 14.0 6.3 6.7 56.2
Cambodia 0.0 0.0 0.0 9.3 2.9
Indonesia 1,400.9 1,015.8 1,199.4 1,676.1 1,540.2
Malaysia 1,712.1 2,071.2 2,335.2 2,438.2 2,553.3
Myanmar 0.0 0.0 213.4 318.1 429.0
Philippines 262.0 179.4 177.2 230.4 308.6
Singapore 3,372.9 3,038.6 3,242.3 3,864.0 3,837.6
Thailand 2,107.0 649.2 699.2 1,226.6 1,155.2
TOTAL 8,868.7 6,968.2 7,873 9,769.4 9,883
NEGARATAHUN
1997 1998 1999 2000 2001
(MOP), yaitu pada waktu yang
disepakati tarifnya mengalami
penurunan sekian persen.
Pelaksanaan EHP telah di-
sepakati dimulai 1 Nopember 2004
sampai dengan 31 Oktober 2007,
sedangkan penurunan tarif produk
dengan Normal Track disetujui
mulai pada 1 Januari 2006 sampai
2011 bagi ASEAN 5 dan mulai 1
Januari 2006 sampai 2016 bagi
Filipina. Sementara itu, untuk
negara-negara Kamboja, Laos,
Myanmar dan Vietnam disetujui
mulai 1 Januari 2006 sampai 2016
dengan tarif awal yang lebih tinggi.
ASEAN dan India akan terus
menegosiasikan Rules of Origin
(ROO) untuk perdagangan barang
dan selambat-lambatnya negosiasi
tersebut akan diselesaikan pada 31
Agustus 2004.
Untuk perdagangan jasa,
ASEAN dan India sepakat untuk
melaksanakan liberalisasinya secara
bertahap. Negosiasi untuk me-
nyusun perjanjian di bidang per-
dagangan jasa akan dilaksanakan
pada tahun 2004 dan diselesaikan
tahun 2006.
Sementara itu, untuk bidang
investasi, ASEAN dan India
merencanakan untuk meningkat-
kan kerjasama di bidang investasi,
meningkatkan transparansi yang
berkaitan dengan kebijakan dan
peraturan, promosi dan proteksi.
Negosiasi untuk menyusun per-
janjian di bidang investasi akan
dilakukan pada tahun 2004-2006.
Selain kerjasama perdagangan
barang, jasa dan investasi tersebut,
masih terdapat program kerjasama
ekonomi lainnya yang kini sedang
dibahas kedua belah pihak, antara
lain program fasilitasi perdagangan
yang meliputi mutual recognition
agreement (MRA), prosedur
akreditasi dan pengaturan teknik
standard, kebijakan non tarif,
kerjasama pabean, fasilitas travel
dan visa bisnis.
Sejumlah kerjasama sektoral
juga kini masih dalam pembahasan,
antara lain meliputi kerjasama per-
tanian, perikanan, kehutanan,
jasa, media dan hiburan, kese-
hatan, perbankan, pariwisata, kon-
struksi, proses pelatihan pebisnis,
lingkungan, pertambangan dan
energi, minyak dan gas bumi, pe-
nyediaan tenaga pembangkit, ilmu
penge-tahuan dan teknologi, infor-
masi dan komunikasi, e-commerce,
bioteknologi, transportasi dan
infrastruktur dll.
Tabel 1. Nilai Perdagangan ASEAN – India (Dalam juta US$)
mip
Media Industri dan Perdagangan27
Komoditi
Perusahaan penyangga hargakaret alam dunia, Internasional
Rubber Consorsium Limited (IRCo)ditargetkan mulai menjalankan
kegiatannya pada Desember 2003,atau paling lambat Januari 2004
setelah seluruh perangkatmanajemen perusahaan tersebut
terbentuk dalam beberapa bulan ini.
IRCo Ditargetkan BeroperasiIRCo Ditargetkan BeroperasiIRCo Ditargetkan BeroperasiIRCo Ditargetkan BeroperasiIRCo Ditargetkan BeroperasiDesember 2003Desember 2003Desember 2003Desember 2003Desember 2003
bulan Nopember atau Desember
2003. Semula ketiga Menteri beren-
cana untuk bertemu di Bangkok
pada 19 Oktober 2003 lalu di sela-
sela pertemuan APEC, namun gagal
dilaksanakan mengingat kesibukan
masing-masing menteri di pertemu-
an APEC.
kan penetapan Board of Directordan Chief executive Officer (CEO)
dari IRCo, menentukan bussinessplant ke depan dan main objective-
nya serta menentukan detil ope-rasional IRCo lainnya sebagai ke-
lanjutan dari penandatangan Share-holder Agreement of IRCo pada 6
Oktober 2003 lalu di Bali, “ kataRini kepada pers belum lama ini.
Kesepakatan ShareholderAgreement of IRCo ditandatangani
di Denpasar, Bali pada 6 Oktober2003 lalu oleh Menperindag RiniM.S. Soewandi, Menteri Industri
Promer Malaysia, Lim Keng Yaik danMenteri Pertanian dan Koperasi
Thailand, Soraat Klinpratoom, di-saksikan oleh tiga kepala negara,
yaitu Presiden RI MegawatiSoekarnoputri, Perdana Menteri
Mlaysia, mahathir Mohamad danPerdana Menrei thailand, tahksin
Shinawatra.Dalam kesepakatan kepemilik-
an saham IRCo tersebut, pemerintahIndonesia telah menyiapkan dana
modal awal bagi IRCo sebesar US$1,5 juta, Malaysia US$ 1 juta dan
Tahiland sebesar US$ 2 juta sesuaidalam proporsi produksi karet alam
masing-masing negara dengan per-bandingan Indonesia (3) : Malaysia
(2) : dan thailand (4).
Menteri Perindustrian danPerdagangan, Rini M.S Soewandi,
mengatakan untuk membahas detilpengoperasian IRCo yang meru-
pakan perusahan konsorsium tiganegara Indonesia, Malaysia dan
Thailand dalam rangka mencapaitarget pengoperasian pada Desember
2003 tersebut, para menteri darinegara-negara tersebut akan
bertemu di Bangkok, Thailand pada
“Kami para menteri dari Indo-nesia, Malaysia dan Thailand sedia-
nya akan bertemu kembali diBangkok pada 19 Oktober 2003
namun tidak bisa dan kami men-jadwal ulang pertemuan tersebut
untuk bulan Nopember atauDesember mendatang. Pertemuan
tersebut dilakukan terutama untukmembahas detil persiapan peng-
operasian IRCo, seperti membicara-
Indonesia- Malaysia-Thailand sepakat membentuk IRCo
Media Industri dan Perdagangan28
Proporsi produksi tersebut juga
menentukan jmlah anggota Boardof Director dari masing-masing
negara di IRCo dimana Indonesiaakan menempatkan tiga orang,
Malysia menempatkan dua orangdan Tahiland menempatkan empat
orang.Dalam kegiatan operasinya
nanti, IRCo akan menjalankankegiatan penyanggaan harga karet
alam guna menstabilkan harga karetalam dunia pada level yang renu-
meratif bagi petani karet. Pem-bentukan IRCo itu akan saling men-
dukung dengan langkah pengatur-an produksi karet alam (Supply
Management Scheme/SMS) danpengaturan ekspor karet alam
(Agreed Export Tonnage Scheme/AETS) yang telah disepakati dalam
Bali Declaration tanggal 12Desember 2001 yang menjadi pilar
utama kerjasama tripartit tiganegara tersebut.
Picu Kenaikan Harga
Wakil Ketua Bidang Pemasar-an, Arbitrase dan Hubungan Luar
Negeri Gabungan Perusahaan KaretIndonesai (Gapkindo), Asril Sutan
Amir, mengatakan ditandatangani-nya Kesepakatan Pemegang Saham
IRCo di Bali, 6 Oktober 2003 lalumenjadi salah satu faktor pemicu
kenaikan harga karet alam duniadari US$ 1,17/kg menjadi US$ 1,20/
kg yang kini memang sedang naikdaun.
“Faktor IRCo ini memangmenjadi salah satu pemicu kenaikanharga karet alam di tengah situasipasar karet dunia yang sedangmenguat akibat faktor fundamentaltersebut adalah tingginya kebutuh-an karet alam di negara-negarakonsumen akibat kelangkaan stokdi kawasan tersebut, sedangkanpasokan dari negara-negara pro-dusen kini sedang kosong,” kataAsril kepada Media Indag diJakarta, kemarin.
Menurut Asril, faktor lainnyayang juga turut mendukung laju ke-naikan harga karet alam dunia ada-lah meningkatnya kebutuhan karetdi Republik Rakyat China (RRC)dimana pertumbuhan konsumsikaret alam RRC, khususnya untuksektor industri otomotif mengalamikenaikan dari 6% - 8% pada tahun2002 menjadi sekitar 12% - 14%pada tahun 2003.
Sementara itu, tambah Asril,pasokan karet alam di negaraprodusen karet terbesar dunia, yaituThailand diperkirakan mengalamipenurunan akibat hujan deras yangterus menerus mengguyur kawasanperkebunan karet di negara ter-sebut. Bahkan dikhawatirkan se-jumlah wilayah Thailand akanmengalami bencana banjir akibathujan deras yang terus menerus itu.
Dalam jangka menengah danpanjang, tambah Asril, produksikaret alam Thailand diperkirakanmengalami penurunan cukup
signifikan mengingat banyaknya
kebun karet di negara Gajah Putih
itu yang kini sudah tua dan harusmemasuki masa peremajaan.
“Kebanyakan kebun karet diThailand ditanam pada tahun 1970-
an sehingga umur kebun karet yangada dewasa ini sudah lebih dari 30
tahun. Dengan umur yang sudahdiatas 30 tahun tersebut maka ke-
mampuan produksinya sudahbanyak menurun. Karena itu,
pemerintah Thailand telah meren-canakan untuk meremajakan
kebun karet mereka dengan me-nebang pohon karet yang sudah ber-
umur di atas 30 tahun,” kata Asril.Menurut Asril, rencana pere-
majaan kebun karet Thailand ter-sebut telah dikemukakan Perdana
Menter i Thai land, Thaks inShinawatra di sela- sela KTT
ASEAN di Bali belum lama ini.Bahkan bersamaan dengan program
peremajaan kebun karet tersebut,PM Thaksin juga menyatakan telah
menyiapkan program pengembang-an industri kayu karet (rubberwood
industry).Di Indonesia sendiri, kata
Asril, produksi karet alam meng-alami penurunan akibat sejumlah
faktor, yaitu belum pulihnyaproduksi karet alam di wilayah
Aceh (padahal produksi karet alamdi Aceh mencapai lebih dari
100.000 ton), banyaknya konversikaret (di Jawa menjadi perumahan,
di Sumatera dan Kalimantanmenjadi kebun sawit) dll.
Komoditi
mip
Media Industri dan Perdagangan29
Komoditi
Departemen Perindustrian dan
Perdagangan (Deperindag) mentar-
getkan swasembada kedelai pada
tahun 2005, menyusul dilaksana-
kannya Program Kemitraan Kedelai
untuk Industri sebagai upaya men-
dorong produksi kedelai di dalam
negeri melalui sebuah pola kemitra-
an antara petani, perbankan,
industri pemakai kedelai dan
kalangan produsen pupuk dan bibit
kedelai.
Menperindag Rini M.S.
Soewandi mengatakan, dengan
dilaksanakannya program Kemitra-
an Kedelai untuk Industri tersebut
maka diharapkan volume impor
kedelai akan terus dapat dikurangi
hingga akhirnya kedelai impor sama
sekali tidak diperlukan lagi untuk
memenuhi kebutuhan industri
pemakai kedelai di dalam negeri.
“Dengan dilaksanakannya
Program Kemitraan Kedelai untuk
Industri ini kami harapkan impor
kedelai yang selama ini mencapai
jutaan ton setiap tahunnya dapat
terus ditekan. Bahkan kami
mentargetkan pada pelaksanaan
tahun ke-3 dari program tersebut
kita tidak perlu lagi melakukan
impor kedelai dan seluruh kebutuh-
an kedelai di dalam negeri
Tahun 2005 Deperindag TargetkanSwasembada Kedelai
diharapkan sudah dapat dipenuhi
dari dalam negeri sendiri,” kata
Rini kepada pers seusai menyaksi-
kan penandatanganan nota kese-
pahaman (MoU) dalam rangka
pelaksanaan Program Kemitraan
Kedelai untuk Industri antara ins-
tansi pemerintah terkait dan dunia
usaha di Jakarta, belum lama ini.
Pihak-pihak yang terlibat
dalam penandatanganan MoU
tersebut adalah Dinas Pertanian
Daerah, PT Pertani dan PT Sang
Hyang Seri yang bertanggung jawab
dalam manajemen dan menyiapkan
petani/kelompok tani, PT Agro Soya
Industrindo dan PT Alam Lestari
Maju Indonesia sebagai penyedia
bibit dan pupuk Bio P 200 Z dan
melakukan kawalan teknologi, PT
Pupuk Petrokimia Gresik, PT
Petrokimia Kayaku dan PT Pupuk
Kujang sebagai penyedia pupuk
berimbang dan pestisida, PT
Perusahaan Perdagangan Indonesia
(PPI) sebagai penampung, pengering
dan penyimpan hasil kedelai, PT
Bhanda Ghara Reksa yang mela-
kukan sertifikasi mutu dan resi
gudang, PT Bank Rakyat Indo-
nesia, Bank Danamon dan Bank
Mandiri sebagai penyedia dan
penyalur kredit ketahanan pangan
dan modal kerja.
Sementara itu, Induk Koperasi
Produsen Tempe Tahu Indonesia
(Inkopti) bertanggung jawab dalam
pembelian hasil panen kedelai yang
Deperindag fasilitasi program kemitraan kedelai untuk industri
Media Industri dan Perdagangan30
Komoditi
sudah diproses serta memberikan
kawalan teknologi. PT Heinz ABC
Indonesia dan PT Unilever Indo-
nesia melakukan pembelian kedelai
sesuai dengan spesifikasi yang
dibutuhkan. Pemerintah Daerah
membantu penyiapan lahan,
menyiapkan penyuluh pertanian
lapangan dan irigasi.
Menurut Rini, dalam lima
tahun terakhir ini impor kedelai
Indonesia terus mengalami pening-
katan dari 343.000 ton pada tahun
1998 menjadi 1,3 juta ton pada
tahun 1999. Pada tahun 2000 impor
kedelai sedikit menurun menjadi
1,28 juta ton dan pada tahun 2001
kembali turun menjadi 1,14 juta ton
dan pada tahun 2002 juga 1,14 juta
ton.
“Total kebutuhan kedelai
untuk industri pada tahun 2002
mencapai 1,81 juta ton dan sebagian
besar dari kebutuhan tersebut
masih harus dipasok dari luar
negeri. Padahal sebetulnya potensi
produksi kedelai di dalam negeri
sendiri cukup besar, hanya selama
ini potensi tersebut tidak pernah
kita garap secara optimal,” tegas
Rini.
Untuk tahap awal, lanjut Rini,
pelaksanaan program Kemitraan
Kedelai untuk Industri tersebut
akan dilaksanakan di Kabupaten
Karawang, Jawa Barat dengan me-
nempati areal lahan petani seluas
270 hektar. Selain akan dapat me-
nekan impor, juga dapat meng-
hemat devisa negara, kata Rini,
program Kemitraan Kedelai untuk
Industri tersebut diharapkan juga
dapat menicptakan lapangan kerja
sekaligus memperkokoh struktur
industri dan meningkatkan nilai
tambah produk-produk pertanian
lokal.
Menurut Rini, melalui
Program Kemitraan Kedelai untuk
Industri tersebut petani dirangsang
untuk mengembangkan kegiatan
penanaman kedelai dengan mem-
peroleh fasilitas atau bantuan
sarana produksi seperti bibit, pupuk,
pestisida dan kredit modal kerja
(KKP) yang disediakan perusahaan
mitra dan difasilitasi oleh Deper-
indag. Hasil kedelai yang diperoleh
petani dapat langsung dijual
kepada perusahaan penampung
yang telah ditunjuk dengan harga
kesepakatan tertentu.
“Sesuai kesepakatan dalam
program kemitraan ini hasil panen
kedelai milik petani tersebut akan
dibeli oleh PT PPI dengan harga Rp
3.500/kg, berarti ada perbaikan dari
selama ini yang hanya Rp 2.500/kg
di tingkat petani,” katanya men-
jelaskan.
Menurut Rini, dengan tingkat
produktifitas kedelai yang cukup
tinggi tersebut diharapkan produksi
kedelai nasional dapat terus me-
ningkat dan secara bertahap akan
mampu menggantikan (mensubsti-
tusi) kedelai impor. “Dengan ber-
kembangnya penanaman kedelai di
sejumlah daerah dan dengan tingkat
produktifitas 3,6 ton/hektar, kami
targetkan dalam kurun waktu tiga
tahun dari pelaksanaan program
ini, yaitu pada tahun 2005 kita tidak
perlu mengimpor kedelai .” mip
Produksi kedelai nasional masih rendah
Media Industri dan Perdagangan31
Seperti yang sudah diramalkan
sebelumnya, Konferensi Tingkat
Menteri WTO kelima di Cancun,
Mexico tanggal 10-14 September
2003 gagal membuat kesepakatan
dan mengulang keadaan yang sama
pada pertemuan empat tahun lalu
di Seattle, AS.
Dari hari pertama sidang,
masing-masing negara atau
kelompok sudah menunjukkan
arogansinya, bahwa tawaran yang
mereka ajukan tersebut adalah yang
paling pas dan enggan untuk
melunakkan tuntutannya. Akibat-
nya, sehari sebelum sidang berakhir,
draft text chairman, yang meru-
pakan rencana dari kesepakatan
Cancun dan isinya berusaha
mengadopsi semua tuntutan yang
Kegagalan WTO sebagai Peluang RI
muncul dalam sidang itu, malahditolak oleh hampir seluruh negaraanggota, baik negara maju dannegara berkembang.
Penyebab dari gagalnya kese-pakatan itu adalah alotnya dicapaikonsensus, khususnya untuk masa-lah pertanian dan empat liberalisasidalam isu Singapura. Mengingat diWTO tidak dianut sistem voting,bila tidak tercapai kesepakatan dariseluruh peserta, maka dianggaptidak ada hasilnya dan pembahas-annya akan dikembalikan lagi keJenewa.
Isu pertanian
Mengenai soal pertanian, DutaBesar RI untuk WTO, GusmardiBustami, menjelaskan yang paling
mengemuka dari isu tersebut
menyangkut tiga pilar, yaitu akses
pasar, yang diantaranya adalah soal
penurunan tarif, kemudian soal
subsidi daerah dan soal kompetisi
ekspor yang juga mencakup soal
pemberian kredit ekspor.
Menurut dia, sebenarnya
sudah ada joint paper antara Uni
Eropa dengan AS, namun masih
tidak mengakomodasi kepentingan
negara berkembang. Hal ini
kemudian mendorong negara-
negara berkembang yang tergabung
dalam G-21 dimotori oleh Brazil,
India dan Cina, mengajukan pro-
posal yang dikenal sebagai paper G-
20 (karena waktu itu terdiri dari 20
negara). Usulan itu ditolak oleh UE
karena dianggap mempertentang-
kan Utara-Selatan. Akibat dari
pertentangan tersebut, kemudian
dicari jalan tengah melalui pem-
bahasan lebih lanjut, melalui
pendekatan framework.
Negara maju, memang mena-
warkan agar negara berkembang
juga diperbolehkan memberi subsidi
bagi pertaniannya. “Namun per-
soalannya kita tidak punya uang
untuk subsidi. Maka dari itu tetap
perlu ada perlakuan khusus,”
katanya.
Artikel
Suasana pada salah satu Sidang WTO Foto
: BB
C
Media Industri dan Perdagangan32
Artikel
Kepentingan Indonesia, lan-
jutnya, adalah pelaksanaan secara
menyeluruh dari ketiga pilar
tersebut, dan tidak memisahkannya.
Artinya, upaya penurunan tarif
harus juga diimbangi pengurangan
subsidi dan perbaikan kompetisi
ekspor. Soal penurunan tarif ini
juga dibedakan batas waktunya
antara negara berkembang dengan
negara maju. Jadi ada differential
treatment.
Menperindag Rini MS
Soewandi, selaku ketua delegasi RI
di sidang tersebut, mengatakan
bahwa sikap Indonesia terhadap
subsidi pertanian oleh negara maju
cukup tegas, yaitu agar segera di-
hentikan.
“Bayangkan saja AS mem-
berikan pinjaman dengan jangka
waktu 20 tahun dan bunga hanya
2%. Dari bunganya saja, taruhlah
di Indonesia sebesar 12%, sudah
ada perbedaan harga sebesar 9%.
Bagaimana mungkin produk
Indonesia bisa bersaing dengan
produk pertanian negara maju yang
tentu harganya bisa jauh lebih
murah?” ujar Rini.
Dia memberi contoh, banyak-
nya masyarakat Indonesia kini
mengkonsumsi mie instant yang
bahan bakunya dari gandum, pada-
hal produk itu tidak diproduksi di
Indonesia. Menurut dia, kondisi ini
karena harga gandum sangat murah
akibat adanya unsur subsidi.
“Kalau hal itu terus dibiarkan,bisa jadi petani bahan pokok kitaakan terdesak oleh gandum impor.”ujarnya.
Menurut dia, Indonesia tidakbergabung dengan kelompok G-21karena juga tengah memperjuang-kan Special Product (SP) danSpecial Safeguards Mechanism agarmenjadi agenda di WTO, bersamaFilipina dan mendapat dukungandari setidaknya 33 negara.
Usulan SP sendiri sebenarnyaberawal pada 2002, saat Indonesiadan Filipina mengajukan paperFood Security Mechanism.Kemudian pada Februari 2003 adabeberapa revisi dan muncullahpenggunaan istilah SP dan SSM ini.
Dalam penentuan produk apasaja yang masuk dalam SP, dilandasitiga syarat utama, yaitu produktersebut untuk ketahanan pangan,rural development dan pengentasankemiskinan.
Sedangkan SSM merupakanbentuk perlindungan semacamsafeguard yang bersifat otomatis,bila terjadi membanjirnya impor,negara bersangkutan bisa langsungmenerapkan proteksi terhadapproduk dalam SP tersebut, tanpaharus membuktikan bahwa petaniselaku produsen produk ber-sangkutan mengalami kerugian(injury).
Rini menyatakan bahwa libe-ralisasi belum tentu membuat nasibmasyarakat lebih baik. Dia membericontoh kedelai, di mana sebelummembuka kran impor hasil kese-pakatan dengan IMF pada 1998,impor kedelai RI hanya 300.000 tonper tahun.
Namun kini impornya menjadi1,4 juta ton. Artinya, kata Rini, 1,1juta kedelai yang diproduksi dalamnegeri, telah digantikan denganimpor. Misalkan satu hektar arealbisa memproduksi 2,5 ton, sudah
Terigu, salah satu komoditi yang disubsidi negara maju
Media Industri dan Perdagangan33
Artikel
ada 440 hektar sawah yang tidakbisa berproduksi lagi. Kalau
perhektar dikerjakan empat orang,
terdapat 880.000 orang yang
kehilangan penghidupan karena
masuknya kedelai impor.
“Jelas kondisi ini tidak bisa
terus dibiarkan. Indonesia dengan
tegas meminta agar dalam kese-
pakatan WTO kali ini dimasukkan
SPSSM sebagai alat untuk me-
lindungi petani negara berkembang.
Kita tidak terima kesepakatan di
Cancun, kalau SP dan SSM tidak
dimasukkan ke dalamnya,” tegas-
nya.
Kenyataannya, dalam draft
chairman text yang dikeluarkan
menjelang penutupan tersebut,
kendati sudah mencantumkan
mekanisme SP dan SSM, namun
tidak sesuai tujuan, yaitu negara
maju juga diperkenankan untuk
menggunakan mekanisme itu.
Padahal tentu saja syarat dasar
produk yang bisa dimasukkan
dalam SP diantaranya adalah per-
lindungan dari kemiskinan yang
tentu saja mengacu pada petani
negara berkembang.
Selain itu, SP merupakan pen-
jabaran dari special and differential
treatment (S&D) yang khusus
berlaku bagi negara berkembang,
sehingga tidak tepat bila negara
maju juga bisa memanfaatkannya.
“Kami telah mengajukan ke-
beratan akan isi draft tersebut,”
ujar Zainal Arifin, Dirjen IKAHDeperindag.
Selain ‘perang’ antar negaramaju dengan negara berkembang,AS dan UE pun tidak sepahamdengan masalah produk pertanian,khususnya soal genetically modifiedorganism (GMO), dimana AS tetappada pendiriannya agar UE tidakmembatasi atau menghambatproduk tersebut di negaranya.Padahal UE sudah mengeluarkanberbagai aturan yang menghambatmasuknya produk GMO itu denganalasan kesehatan.
Isu Singapura
Isu Singapura, atau juga biasadisebut isu baru, yang terus dipak-sakan oleh negara maju juga men-jadi penghalang adanya kesepakat-an. Disebut isu Singapura, karenaitu merupakan isu yang dilontarkanAS, UE dan Kanada pada kon-ferensi pertama WTO di Singapura1996, yang terdiri atas empat hal.Yaitu, keterkaitan perdagangan daninvestasi, kebijakan persaingan,pengadaan barang pemerintah danfasilitasi perdagangan.
Kemudian, dalam KonferensiIV WTO di Doha, Qatar 2001,lahir Doha Development Agree-ment, yang memandatkan isu-isubaru itu untuk diklarifikasi danperlu dilakukan studi lebih jauh.
Kelompok 16 negara berkem-
bang yang dimotori Malaysia sangat
tegas untuk memasukkan isu
tersebut ke dalam agenda WTO.
“Kami dari negara-negara
berkembang, secara tegas menga-
takan, tidak akan ada konsensus
yang eksplisit terkait isu-isu tadi,’’
tegas Menteri Perdagangan Malay-
sia, Rafidah Aziz, selaku jurubicara
ke-16 negara berkembang itu, yang
meliputi Malaysia, Indonesia, Mesir,
India, Cina serta sejumlah negara-
negara Afrika dan Karibia.
Keempat isu tersebut, menurut,
Rafidah, ditolak negara-negara
berkembang, lantaran dinilai tidak
ada kaitannya dengan WTO, yang
konsep dasarnya menciptakan
liberalisasi perdagangan tanpa
diskriminasi. Sedangkan untuk
keempat isu tadi, jelas diperlukan
ada diskriminasi karena setiap
negara memiliki kebijakan investasi
dan persaingan yang berbeda.
Apalagi, lanjutnya, dalam
konferensi di Doha 2001, sudah
melahirkan Doha Development
Agenda, yang antara lain menye-
butkan untuk mengklarifikasi dan
mengadakan studi lebih jauh ter-
kait isu-isu tadi.
Sebenarnya, dalam pertemuan
di Cancun, terdapat dua opsi, yaitu
menjadikan isu-isu tersebut dalam
agenda pembahasan WTO, yang
didukung negara maju dan opsi
mengembalikan ke Jenewa, yaitu
dengan melakukan klarifikasi dan
Media Industri dan Perdagangan34
Artikel
studi lebih mendalam tentang isu-
isu itu, yang merupakan pilihan
negara berkembang.
Negara maju memilih opsi
pertama, karena kebijakan per-
saingan dinilai bakal mendorong
investasi masuk dan diberlakukan
secara fair. Selain itu, dinilai perlu
untuk meningkatkan perdagangan,
apalagi sudah tercakup pula dalam
Doha Development Agreement,
sehingga mereka beranggapan tak
perlu lagi konsensus.
Sedangkan negara ber-
kembang beralasan, belum ada
konsensus tentang draft modalitas
yang mengacu pada usulan negara-
negara maju dan kurang meng-
adopsi negara-negara berkembang.
Isu-isu itu juga dinilai negara ber-
kembang sangat teknis dan
kompleks, sehingga pada umumnya,
negara berkembang belum me-
mahami implikasi negatif serta
kejelasan manfaatnya jika isu
tersebut diadopsi.
AS hanya prefer untuk fasilitas
perdagangan dan pengadaan
barang pemerintah, sementara
Jepang dan UE prefer pada per-
dagangan dan investasi serta
kebijakan persaingan dan perda-
gangan. AS bisa jadi kurang suka
dengan kebijakan persaingan dan
perdagangan, karena khawatir akan
mengganggu sejumlah perusahaan
multinasionalnya di berbagai
negara.
Ketua Komisi PengawasPersaingan Usaha (KPPU), SutrisnoIwantono, yang menghadiri pem-bahasan khusus isu Singapura diWTO, mengatakan ada duakemungkinan untuk mengatasipersoalan itu, yaitu mencari jalantengah, misalnya isu itu dipecah-pecah jadi pembahasan tersendiri,atau dikembalikan lagi ke Jenewa.
Kesempatan RI
Dengan kegagalan WTO diCancun, tentu semua negaraanggota dituntut melakukanintrospeksi, sehingga pertemuan diworking group atau konferensitingkat menteri selanjutnya diHong Kong bisa lebih berguna.
Indonesia yang pasti sangatterkait dengan isu pertanian danisu Singapura, harus mampumendapat keuntungan darikegagalan tersebut. Setidaknyasebagai buying time untukmempersiapkan diri lebih baik.Persiapan ini bukan melulu soaldiplomasi dan perundingan, namunjuga masalah internal, khususnyayang menyangkut pertanian dan isuSingapura tersebut.
Banyak sekali PR pemerintahkhususnya untuk membenahiperaturan dan berbagai kebijakandi masalah itu. Misalkan soalpertanian yang hingga kini masihkurang berpihak ke petani. Segalamacam bentuk kolusi sudah harusdengan tegas dihindarkan.
Selain itu, Indonesia jugadituntut untuk memiliki programkebijakan nasional ke depan yangjelas. Dengan demikian, perjuangandi WTO juga lebih terarah dantidak hanya ikut-ikutan terhadapnegara berkembang lain yang lebihvokal dalam satu isu.
Kesamaan persepsi darimasing-masing instansi dan depar-temen terkait dalam menghadapiera globalisasi sangat dibutuhkan.
Salah besar kalau kebijakankita bersifat parsial dan hanyadisesuaikan dengan kesepakatanWTO. Kesempatan sebagai negarapeserta ini harus dioptimalkandengan memberikan usulan konkritsehingga kesepakatan WTO sesuaidengan garis kebijakan nasional.
Hal ini juga pasti dilakukanoleh negara-negara lain yang lebihsiap. Dalam kurun dua tahun kedepan memasuki putaran KTMberikutnya, sudah banyak persiapanyang dilakukan oleh negara-negaraitu, dan siap memberikan konsensusdengan harapan negara lain jugamemenuhi tuntutannya.
Bisa jadi dalam pertemuanberikutnya muncul konsensus-konsensus setelah masing-masingnegara atau kelompok melakukanpersiapan diri, guna menghindaridead lock. Apabila hal ini terjadi,dan Indonesia tidak ikut melakukanpersiapan selama dua tahuntersebut, dipastikan nasib kita akanlebih berat. mip
Media Industri dan Perdagangan35
Internasional
Setelah gagalnya pertemuan
forum World Trade Organization
(WTO) di Cancun Mexico 10-14
September 2003 lalu, Indonesia
perlu terus mengurangi ketergan-
tungan terhadap pasar negara-
negara maju dengan memperluas
pasar alternatif baru di negara-
negara tujuan ekspor non tra-
disional.
Menperindag: KMenperindag: KMenperindag: KMenperindag: KMenperindag: Kurangi Kurangi Kurangi Kurangi Kurangi KetergantunganetergantunganetergantunganetergantunganetergantunganTTTTTerhadap Negara Majuerhadap Negara Majuerhadap Negara Majuerhadap Negara Majuerhadap Negara Maju
Sikap negara-negara maju
tersebut, tambah Rini, memaksa
Indonesia dan negara agraris lain-
nya untuk menemukan pasar
alternatif. Langkah untuk mem-
perluas pasar itu dimulai dengan
dibukanya pameran dagang tunggal
Indonesia di Sharjah, Uni Emirat
Arab pada 16 September 2003 oleh
Wakil Presiden, Hamzah Haz.
akan mengimpor 50.000 barel
minyak mentah per hari selama satu
tahun dengan pembayaran berupa
16 produk Indonesia.
Penandatanganan kesepakat-
an tersebut dilakukan di ibukota
Libya, Tripoli, oleh Menperindag
Rini M.S. Soewandi dan Sekretaris
Jenderal Komite Perdagangan
Abdulqader Omar Elkhair.
“Kita akan terus
melakukan perda-
gangan dengan negara
maju, tetapi pada saat
yang sama kita perlu
memperluas pasar kita
untuk mengurangi ke-
tergantungan pada
negara maju,” demi-kian
diungkapkan Menteri
Perindustrian dan
Perdagangan, Rini M.S.
Soewandi.
Menurut Menperindag, dalam
forum WTO itu negara-negara
maju sama sekali tidak menunjuk-
kan niat mereka untuk mencipta-
kan sistem perdagangan global yang
adil dan bisa membantu negara-
negara berkembang mengurangi
kemiskinan.
Pameran dagang yang diikuti lebih
dari 300 perusahaan ini dimaksud-
kan untuk memperluas pasar
Indonesia di Timur Tengah.
Selain itu pada 25 Agustus
2003 lalu Indonesia dan Libya
menandatangani kesepakatan
imbal dagang dimana Indonesia
Pada tahap pertama,
Indonesia akan meng-
impor sebanyak 50.000
barel minyak mentah per
hari selama satu tahun
dan dapat ditingkatkan
jika kedua belah pihak
merasa puas dengan
pelaksanaan imbal
dagang tersebut.
tekstil dan garmen, sepatu, toi-
letries, produk makanan, teh, kopi,
bumbu dapur, kayu, furniture, gelas
dan peralatan dari plastik, kertas
dan stationery, elektronik, ban,
produk karet, minyak sayuran dan
minyak nabati, suku cadang ken-
daraan dan pesawat terbang. mip
Sebagian masyarakat dunia menolak Liberalisasi perdagangan Foto
: BB
C Ke -16 komoditi
Indonesia yang akan
dipertukarkan adalah
Media Industri dan Perdagangan36
Kesepakatan Kawasan Perda-gangan Bebas atau Free Trade Area(FTA) antara negara-negara ang-gota Perhimpunan Bangsa-bangsaAsia Tenggara atau Association ofSouth East Asian Nation (ASEAN)dengan Republik Rakyat China(RRC) telah ditandatangani oleh10 Kepala Negara anggota ASEANdengan Kepala Negara RRC padatanggal 4 November 2002 di PhnomPhen, Kamboja.
Penandatangan kesepakatanFTA ASEAN-China tersebutmerupakan kelanjutan dari ASEAN-China Comprehensive EconomicCooperation yang telah disepakatipara pemimpin negara ASEAN danRRC pada Konferensi TingkatTinggi (KTT) ASEAN tanggal6 Nopember 2001 di Bandar SeriBegawan, Brunei Darussalam.
Penandatanganan kesepa-katan FTA ASEAN-China tersebutsetidaknya memiliki empat tujuanutama. Pertama, untuk memper-kuat dan meningkatkan kerjasamaekonomi, perdagangan dan investasidi antara para anggota. Kedua,untuk meliberalisasi secara pro-gresif dan meningkatkan perda-gangan barang dan jasa serta men-ciptakan suatu system yang trans-paran dan untuk mempermudahinvestasi.
Ketiga, untuk menggalibidang-bidang kerjasama yang barudan mengembangkan kebijakanyang tepat dalam rangka kerjasamaekonomi di antara para anggota,serta keempat, untuk memfasilitasi
integrasi ekonomi yang lebih efektifdari para anggota negara ASEANbaru (Kamboja, Laos, Myanmar danVietnam/CLMV)guna menjem-batani kesenjangan pembangunanekonomi di antara para anggota.
FTA ASEAN-China akandilaksanakan melalui tiga tahapan,yaitu pertama Early HarvestProgram (EHP), kedua penurunantarif untuk produk dalam NormalTrack, dan ketiga penurunan tarifuntuk produk dalam Sensitive danHighly Sensitive.
Early Harvest Program adalahprogram penurunan tarif yangdimulai 1 Januari 2004 dan dalam
tiga tahun tarif turun secara ber-tahap sehingga pada tahun 2006mejadi 0% untuk produk-produkdalam kelompok HS 01 sampaidengan HS 08 dan produk-produkyang disepakati secara bilateralantara China dan negara-negaraASEAN. Filipina belum selesai me-lakukan negosiasi bilateral denganChina untuk menetapkan produk-produk yang akan dimasukkandalam EHP.
Selain produk-produk dalamkelompok HS 01 sampai HS 08,produk Indonesia-China yangdimasukkan dalam EHP tercantumdalam table di bawah ini:
Menyongsong Pemberlakuan FTAASEAN-China
1. 090122000 Roasted, decaffeinated coffee
2. 151311000 Crude coconut oil and fractionsthere of
3. 151319000 Coconut copra oil (excl. crude),and fractions there of
4. 151321000 Crude palm kernel or babassu oiland fractions there of
5. 151329000 Palm kenel or babassu oil (excl.crude) and fraction
6. 151620000 Vegetables fats and oils and theirfraction, hydrogena
7. 151790000 Edible prep of fats and oils, nes
8. 180610000 Cocoa powder with added sugar or other sweetening
9. 340119900 Soap and organic surface active product in bars, etc
10. 34120000 Soap in other forms, nes
11. 401692000 Erasers of vulcanized rubber
12. 701120100 Antihalo glass, evelopes for cathode ray tubes
13. 940150000 Seats of cane, osier, bamboo, or similar materials. Seats of otherrattan
14. 940380100 Furniture of cane, osier, bamboo, or similar materials
No.HS CodeProduct
Description
Tabel 1. Produk EHP Indonesia-China
Internasional
Media Industri dan Perdagangan37
Untuk penurunan tarif bagikelompok produk dalam NormalTrack, negara-negara ASEANdengan China sampai kini belumtercapai kesepakatan dan keduabelah pihak masih menegosiasikanskema penurunan tarif untukproduk-produk tersebut. Namun
demikian kedua belah pihak telahsepakat untuk memulai pelak-sanaan penurunan tarif kelompokproduk dalam Normal Track ter-sebut mulai tahun 2005 dan ber-akhir menjadi 0% pada tahun 2010untuk Normal Track I. Untukproduk-produk dalam Normal Track
II diberi fleksibilitas sampai tahun2012 dimana tarif menjadi 0%namun jumlahnya dibatasi mak-simum 20 tariff lines dengan nilaiimpor sebesar US$ 20 juta.Indonesia sampai kini masih me-nyusun daftar produk yang masukdalam Normal Track tersebut.
100%x FOB Harga
origin edUndetermin China-ASEANNon Material Nilai
+=
Tabel 2. Skema Penurunan Tarif
Untuk penurunan tarif padakelompok produk Sensitive danHighly Sensitive, sampai kini masihdinegosiasikan antara negara-negara ASEAN dan China. Chinamenginginkan agar penurunan tarifproduk Sensitive dimulai tahun2010 dan diakhiri tahun 2012dengan batas tarif untuk HighlySensitive sebesar 30%, sedangkanuntuk produk Sensitive dengan
batas tarif 10%, Indonesia kinisedang menyusun daftar produkSensitive dan Highly Sensitive.
Thailand dan China sudahmelakukan negosiasi bilateral untukmempercepat penurunan tarif atauperubahan tarif atas produk-produksayuran (HS 07) dan buah-buahan(HS 08) yang dimulai tanggal 1Oktober 2003 yang terbuka untukASEAN lainnya. Sementara itu,
Malaysia dan China telah sepakatuntuk melakukan EHP atas 22produk yang tidak berlaku untukASEAN lainnya dan dimulai 1Januari 2004.
Mengenai Rules of Origin(ROO), ASEAN - China masihmelakukan negosiasi mengenaibesarnya presentasi local content.Rumus penetapan local contentyang disepakati adalah :
Apabila hasil dari perhitungan rumus di atas < 60 %, maka produk tersebut mendapatkan konsesi. Dengandemikian ACFTA content sekurang-kurangnya 40 %. Usulan China adalah 50 %.Nilai perdagangan ASEAN – China dapat terlihat pada table berikut ini :
Nilai Perdagangan ASEAN – China(Dalam Juta US $)
X > 20 20 16 12 8 5 0
16 < X <20 16 12 8 5 5 0
12 < X <16 12 8 5 5 5 0
8 < X < 12 8 8 5 5 5 0
5 < X < 8 5 5 5 5 0 0
X < 5 5 5 5 5 0 0
Tarif x)Year (ceiling tariffs-no tariff increasing allowed)
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Brunei D. 20.6 72.6 107.2 225.1 219.4Cambodia 0.0 0.0 650.1 428.8 204.9Indonesia 2,736.5 4,808.6 6,686.2 5,591.0 5,330.4Malaysia 3,230.6 7,954.8 13,006.3 11,358.5 10,190.0Myanmar 0.0 288.7 348.3 498.6 265.6Philippines 1,542.6 4,787.9 4,555.5 4,584.9 2,559.8Singapore 8,913.1 21,597.1 26,873.6 26,123.1 15,705.1Thailand 3,970.7 6,370.6 9,288.3 6,575.2 8,245.0TOTAL 20,414.1 45,880.3 61,515.5 55,385.2 42,720.2
NEGARA TAHUN1998 1999 2000 2001 2002
Internasional
Media Industri dan Perdagangan38
Orang yang baru mengenal
Acep Suparman, demikian nama
lengkap pengusaha kecil dan me-
nengah asal Tasikmalaya tersebut,
dengan cepat dapat mengetahui
bahwa dia adalah seorang peng-
usaha barang kerajinan yang
ramah, supel dan murah senyum.
Namun dibalik keramahan, ke-
supelan dan senyumannya itu
tersimpan daya tarik dan kemampu-
annya untuk memperkenalkan dan
mempromosikan berbagai barang
kerajinan yang menjadi bisnis
utamanya.
Sebagai seorang pengusaha
kecil menengah, Acep yang baru
memulai usaha barang kerajinan
tersebut sejak dua tahun lalu
melalui CV. Rumpun Bambu Kreasi
atau lebih dikenal dengan RBK
Craft-nya, terus berupaya memper-
luas jaringan pemasarannya, tidak
hanya di dalam negeri sendiri tetapi
juga ke mancanegara.
Pameran Produk Ekspor (PPE)
ke-18 tahun 2003 (yang berlangsung
pada 15-19 Oktober 2003 yang lalu)
pun dimanfaatkan Acep sebagai
salah satu ajang promosi dan pe-
masaran barang kerajinannya, ter-
AAAAAcep Suparman, Sukses Sebagaicep Suparman, Sukses Sebagaicep Suparman, Sukses Sebagaicep Suparman, Sukses Sebagaicep Suparman, Sukses SebagaiPPPPPengusaha Hengusaha Hengusaha Hengusaha Hengusaha Handicraft Tandicraft Tandicraft Tandicraft Tandicraft Tasikmalayaasikmalayaasikmalayaasikmalayaasikmalaya
utama kepada para calon pembeli
asing yang berkunjung ke pameran
produk ekspor terbesar di Indonesia
tersebut.
“Alhamdulillah melalui PPE
2003 yang baru pertama kali saya
ikuti ini, saya berhasil meraih
kontrak ekspor ke dua perusahaan
pembeli di Korea Selatan dan se-
buah perusahaan di Saudi Arabia.
Mudah-mudahan dalam waktu-
waktu mendatang para pembeli luar
negeri tersebut terus melakukan
pembelian dari perusahaan kami
dengan volume yang terus mening-
kat,” kata Acep yang ditemui Media
Indag di sela-sela PPE 2003.
Menurut Acep, sampai saat ini
perusahaan yang dipimpinannya
telah berhasil mendesain ratusan
model produk kerajinan berbasis
bahan alami seperti daun pandan,
mendong, akar wangi dan bambu
serta bahan kulit sintetik vinyl.
Barang-barang kerajinan tersebut
dikemas sedemikian rupa menjadi
berbagai jenis barang yang berfungsi
sebagai peralatan kantor dan rumah
tangga yang bernilai seni tinggi,
seperti tempat menyimpan doku-
men kertas (paper tray dan file
box), tempat peralatan tulis
menulis, alas meja kerja (deskpad),
tempat sampah (waste bin), map
buku dll.
Produk kerajinan produksi CV
RBK Crafts memiliki dua fungsi
sekaligus, yaitu selain berfungsi
Profil
Acep Suparman, pengusaha skala kecil-menengah yang sukses
Media Industri dan Perdagangan39
sesuai dengan jenis produknya
(seperti tempat menyimpan peralat-
an tulis menulis, paper tray, file box
dll.) juga berfungsi sebagai hiasan
ruangan yang sangat menarik dan
bernilai seni tinggi.
Hasil kreasi barang kerajinan
yang menonjolkan karakteristik
anyaman bahan alami seperti daun
pandan dan mendong yang dikemas
dalam desain dan model mutakhir
memberikan kesan anggun sekali-
gus antik sangat cocok untuk meng-
hiasi interior kantor atau ruang
kerja di rumah.
“Sebelum mengikuti PPE 2003,
kami belum pernah melakukan
ekspor barang kerajinan secara
langsung ke mancanegara, namun
setelah mendapatkan pesanan
secara langsung dari pembeli
mancanegara melalui ajang PPE
2003 kami kini mencoba melaku-
kan hubungan langsung dengan
para pembeli asing,” kata Acep.
Dengan dijalinnya hubungan
bisnis secara langsung, kata Acep,
diharapkan perusahaannya bisa
mendapatkan margin yang lebih
besar ketimbang melakukan ekspor
secara tidak langsung melalui
perusahaan pihak ketiga yang sudah
berlangsung selama ini.
Dengan mengandalkan 11
karyawan tetap yang bekerja di
workshop yang berlokasi di Jl. Raya
Rajapolah No. 233, Tasikmalaya,
Jawa Barat tersebut, CV. RBK Crafts
juga mempekerjakan ratusan
perajin rumahan (home industry) di
sejumlah wilayah di Tasikmalaya
untuk memproduksi berbagai jenis
barang kerajinan sesuai pesanan
pihak pembeli.
“Produk kerajinan yang telah
dibuat oleh para perajin tersebut
kemudian dikirim ke workshop kami
untuk menjalani Quality Control
(QC) sekaligus guna mengecek
keseragaman mutu dan desain.
Kalau produk tersebut tidak lolos
QC, maka produk tersebut dikem-
balikan kepada perajin untuk men-
dapatkan perbaikan seperlunya
sesuai hasil pemeriksaan di QC,”
kata Acep seraya menambahkan
masalah standard mutu merupakan
prioritas perusahaannya.
Acep, hanyalah satu contoh
dari sekian banyak pebisnis sukses
asal Tasikmalaya. Di kalangan
masyarakat Jawa Barat, Tasik-
malaya memang dikenal sebagai
gudang atau tempat lahirnya para
pengusaha handal, mulai dari
pengusaha kredit barang kelontong-
an, pengusaha kain batik dan barang
kerajinan sampai ke pengusaha
angkutan bus. Bahkan angkutan bus
penumpang Mayasari Bhakti yang
armadanya banyak merajai jalan-
jalan utama di Jabotabek, adalah
sebuah perusahaan yang dikelola
dan dimiliki oleh pengusaha asal
Tasikmalaya.
Profil
mipProduksi kerajinan banyak diminati pembeli asing
Media Industri dan Perdagangan40
Top Related