DAFTAR ISI

KATA

PENGANTAR……………………………………………………………

……. i

DAFTAR

ISI…………………………………………………………………………

… ii

BAB I.

PENDAHULUAN………………………………………………………

……… 1

1.1 Latar Belakang

………………………………………………………………………... 1

1.2 Perumusan Masalah

……….…………………………..……………………………….. 1

1.3 Tujuan dan Kegunaan

…………………………………………………………………... 2

1.4 Tinjauan Pustaka

………………………………………………………………………… 2

BAB II.

PEMBAHASAN…………………………………………………………

…...

2.1 Fungsi Partai

Politik………….……………………………………………... 4

2.1.1 Fungsi di Negara Demokrasi

………………………………………….. 4

A. Sebagai Sarana Komunikasi Politik……………………………….. 4

B. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik …………………………………. 6

C. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik …………………………………..

7

D. Sebagai Sarana Pengatur Konflik ……………………………………

8

2.1.2 Fungsi di Negara Otoriter

……………………………………………… 9

2.1.3 Fungsi di Negara-Negara Berkembang

…………………………………11

2.2 Tipologi Partai Politik

…………………………………………………………...13

2.2.1 Asas dan Orientasi

………………………………………………………13

2.2.2 Komposisi dan Fungsi Anggota

………………………………………....14

2.2.3 Basis Sosial dan Tujuan

…………………………………………………15

2.3 Klasifikasi Sistem Kepartaian

……………………………………………….…...17

2.3.1 Sistem Partai-Tunggal

……………………………………………………17

2.3.2 Sistem Dwi-Partai

………………………………………………………18

2.3.3 Sistem Multi Partai

……………………………………………………..19

BAB III. PENUTUP

…………………………………………………………………… 23

3.1 Kesimpulan

………..…………………………………………………………………

…. 23

3.2 Saran

…....………………………………………………………………………

……... 22

DAFTAR

PUSTAKA………………………………………………………………

….. 24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau

berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik

sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga politik, partai

bukan sesuatu yang sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah

cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai

politik merupakn organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh

lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara. Dan ia baru ada di

negara modren.

Sebagai subyek penelitian ilmiah, partai politik tergolong relatif muda.

Baru pada awal abad ke-20 studi mengenai masalah ini dimula. Sarjana-

sarjana yang berjasa mempelopori antara lain adalah M.

Ostrogorsky(1902), Robert Michels(1911), Maurice Duverger(1951),

dan sigmound Neumann(1956). Setelah itu, beberapa sarjana

behavioralis, seperti Joseph Lapalombara dan Mayron Weiner, secara

khusus meneropong masalah partai dalam hubungan nya dengan

pembangunan politik. Dari hasil sarjana-sarjana ini nampak adanya

usaha serius kearah penyusunan suatu teori yang kompherensip

(menyeluruh) mengenai partai politik. Akan tetapi, sampai pada waktu

itu, hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna, bahkan bisa dikatakan

tertinggal, bila dibandingka dengan penelitian penelitian bidang lain di

dalam ilmu politik.

1.2 Perumusan Masalah

Suatu hal yang cukup urgen untuk ditanyakan Apa saja fungsi partai

politik dalam suatu Negara, tipologi dan klasifikasi parpol ?

1.3 Tujuan Kegunaan

1. Makalah ini diharapkan bisa mengembangkan kajian studi Ilmu

Pemerintahan khususnya berkaitan mengenai partai politik

2. Diharapkan makalah ini dapat memberikan suatu pelajaran yang

berguna mengenai realita partai politi

1.4 Tinjauan Pustaka

Menurut Carl J. Friedrich partai politik adalah sekelompok manusia

yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau

mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan

partainya dan berdasarkan penguasaan ini,memberikan kepada anggota

paartainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiil (A political,

party is a groupof human being,stably organized with the objective of

securing or maintaining for its leadersthe control of a government, with

the further objective of giving to members of the party,through such

control ideal and material benefits and advantages)4.

Menurut Sigmund Neumann partai politik adalah organisasi dari aktivis-

aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuassaan pemerintahan

serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu golongan

atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda

(A political party is the articulate organization of society’s active

political agents;those who are concerned with the control of

governmental polity power,and who compete for popular support with

other group or groups holding divergent views)5.

Menurut Neumann, partai politik merupakan perantara yang besar yang

menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideology social dengan

lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.

4Friedrich, Constitutional Government and Democracy, hlm 419.

5Sigmund Neumann.”Modern Political Parties,”dalam Comparative

Politics:A Readers,diedit oleh HarryEckstein dan David E. Apter

(London: The Free Press Of Glencoe,1963), hlm . 352.

Ahli lain yang juga turut merintis studi tentang kepartaian dan membuat

definisinya adalah Giovanni Sartori, yang karyanya juga menjadi klasik

serta acuan penting. Menurut Sartori Partai politik adalah suatu

kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum itu, mampu

menempatkan calon—calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan public

( A party is political group thet present at elections,and is capable of

placing through elections candidates for public office).6

6 G Sartori,, Parties and Party Systems, hlm. 63.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Fungsi Partai Politik

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan memperrtahankan

kekuasaan guna mewujudkan program-program yang berdasarkan

ideology tertentu. Ada pandangan yang berbeda secara mendasar

mengenai partai politik di Negara yang demokratis dan di negara yang

otoriter. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada pelaksanan

tugas atau fungsi partai di masing-masing Negara. Di Negara demokrasi

partai relative dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan harkatnya

pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga Negara untuk

berpartisipasi dalam mengelolah kehidupan bernegara dan

memperjuangkan kepentingannya dihadapan penguasa. Sebaliknya di

Negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetepi lebih

bahwa menjalankan kehendak penguasa.

Berikut ini diuraikan secara lebih lengkap fungsi partai politik di

Negara-negara demokratis, otoriter, dan Negara-negara berkembang

yang berada dalam transisi ke arah dekokrasi. Penjelasan fungsi partai

polituk di Negara otoriter akan di paparkan dalam contoh partai-partai

Negara-negara komunis pada masa jayanya

2.1.1 Fungsi di Negara Demokrasi

A. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Di masyarakat modern yang luas dan kompeks, banyak ragam pendapat

dan aspirasi yang berkembang. Pandapat atau aspirasi seseorang atau

suatu kelompok yang hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir,

apabila tidak ditampung dan di gabung dengan pendapat atau aspirasi

orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan

kepentingan (interest aggregation). Sesudah digabungkan, pendapat dan

aspirasi tadi di olah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur.

Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (interest articulation).

Seandainya tidak ada yang mengagregasi dan mengartikulasi, niscaya

pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling

berbenturan, sedangkan dengan agregasi dan artikulasi kepentingan

kesimpang siuran dan benturan dikurangi. Agregasi dan artikulasi itulah

salah satu fungsi komunikasi partai politik.

Setelah itu partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakann. Usul

kebijakan ini dimasukkan ke dalam progam atau platform partai (goal

formulation) untuk diperjuangkan atau di sampaikan melalui parlemen

kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (public policy).

Demikianlah tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada

pemerintah melalui partai politik.

Di sisi lain, partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan

menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas ke

bawah dan dari bawah keatas. Dalam pada itu partai politik memainkan

peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah.

Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena I satu pihak

kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok

masyarakat, dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap

tuntutan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi inilah partai politik sering disebut sebagai

pesantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide (clearing house of ideas).

Kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah

bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat

sebagai “pengeras suara”.

Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi

politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang

menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideology sosial dengan lembaga

pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di

dalam masyarakat politik yang lebih luas. 1

Akan tetapi sering terdapat gejala bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi

ini, sengaja atau tidak sengaja, menghasilkan informasi yang berat

sebelah dan malahan meimbulkan kegelisahan dan keresahan dalam

masyarakat. Misinformasi semacam itu menghambat berkembangnya

kehidupan politik yang sehat.

1 Sigmund Neumann “Modern Political Parties,” hlm. 352.

B. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Dalam ilmu politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya

seseorang memperoleh sikap dan orientasi tehadap fenomena politik

yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah

bagian dai proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya

mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideology, hak dan

kewajiban.

Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang

melaluinya masyarakat menyampaikan “budaya politik” yaitu norma-

norma dan nilai-nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan

demikian sosialisasi politik merupakan factor yang penting dalam

terbentuknya budaya pilitik (political culture) suatu bangsa.

Suatu definisi yang dirumuskan oleh seorang ahli sosiologi politik M.

Rush (1992) :

Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam

masyarakat tertentu belajar mengenali system politiknya. Proses ini

sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap

fenomena politik (political socialization may be depined is the prosess

by which individuals in a given society become acquainted with the

political system and which to a certain degree determines their

perceptions and their reactions to political phenomena). 2

Proses sosialisasi berjalan seumur hidup, terutama dalam masa kanak-

kanak. Ia berkembang melalui keluarga, sekolah, peer group, tempat

kerja, pengalaman sebagai orang dewasa, organisasi keagamaan, dan

partai politik, ia juga menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-

nilai politik generasi yang satu ke generasi yang lain. Di sinilah letaknya

partai dalam memainkan peran sebagai sarana sosialisasi

politik.pelaksanaan fungsi sosialisasinya dilakukan melalui berbagai

cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus karder,

penataran dan sebagainya.

2 M.Rush,Politics and Society: An Introduction to Political

Sociology(Hemel Hempstead: Harvest Wheatsheap,1992),hlm. 92.

Sisi lain dari fungsi sosialisasi politik partai adalah upaya menciptakan

citra (image) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting

jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan

melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Karena itu partai harus

memperoleh dukungan seluas mungkin, dan partai berkepentingan agar

para pendukungnya mempunyai solidaritas yang kuat dengan partainya.

Ada lagi yang lebih tinggi nilainya apabila partai politik dapat

menjalankan fungsi sosialisasi yang satu ini, yakni mendidik anggota-

anggitanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya

sebagai warga Negara dan menepatkan kepentingan sendiri di bawah

kepentingan nasional. Secara khusus perlu disebutkan di sini bahwa di

Negara-negara yang baru merdeka, partai-partai politik juga di tuntut

berperan memupuk identitas nasional dan integrasi nasional. Ini adalah

tugas lain dalam kaitannya dengan sosialisasi politik.

Namun, tidak dapat disangkal adakalanya partai mengutamakan

kepentingan partai atas kepentingan nasional. Loyalitas yang diajarkan

adalah loyalitas kepada partai, yang melebihi loyalitas kepada Negara.

Dengan demikian ia mendidik pengikut-pengikutnya untuk melihat

dirinya dalam konteks yang sangat sempit. Pandangan ini malahan dapat

mengakibatkan pengotakan dan tidak membantu proses integrasi, yang

bagi Negara-negara berkembang menjadi begitu penting.

C. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik

kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang

lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-

kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia

dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk

mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai

tidak akan sulit menentukan pimpinannya sendiri dan mempunyai

peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan

nasional.

Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkepentingan

memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun berusaha

menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Dengan

didirikannya organisasi-organisasi massa (sebagai onderbouw) yang

melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa,

wanita dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas.

Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai,

sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-

calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik

yaitu melalui kontrak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain.

D. Sebagai Sarana Pengatur Konflik (Conflict Management)

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat

yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis (suku bangsa), social-

ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi

konflik. Apabila keanekaragaman itu terjadi di Negara yang menganut

paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal

yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi di dalam Negara yang

heterogen sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah

mengundang konflik.

Disini paran partai diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau

sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat

negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Elite partai dapat

menumbuhkan pengertian di antara mereka dan bersamaan dengan itu

juga meyakinkan pendukungnya.

Pada tataran yang lain dapat dilihat pendapat dari ahli yang lain, Arend

Lijphart (1968). Menurut Lijphart: Perbedaan-perbedaan atau

perpecahan ditingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama diatara

elite-elite politik. (Segmented or subcultural cleavegas at the mass level

could be overcome by elite cooperation). 3 Dalam konteks kepartaian,

para pemimpin partai adalah elite politik.

3 Arend Lijphart, Electoral Systems and Party Systems, ed. Ke-2

(Oxpord University Press,1995)

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa partai politik dapat ,menjadi

penghubung psikologis dan organisasional antara warga Negara dengan

pemerintahannya. Selain itu partai juga melakukan konsolidasi dan

srtikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang di berbagai

kelompok masyarakat. Partai juga merekrut orang-orang untuk

diikutsertakan dalam kontes pemilihan wakil-wakil rakyat dan

menemukan orang-orang yang cakap untuk menduduki posisi-posisi

ekskutif. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrument untuk

mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik dinegara

demokrasi.

Di pihak lain dapat dilihat bahwa sering kali partai melahan

mempertajam pertentangan yang ada. Dan jika hal ini terjadi dalam

suatu masarakat yang redah kadar consensus nasionalnya, peran

semacan ini dapat membahayakan stabuilitas politik.

2.1.2 Fungsi di Negara Otoriter

Hal-hal yang dijelaskan dibagian terdaluhu adalah fungsi-fungsi partai

menurut pandangan yang berkembang dinegara yang menganut paham

demokrasi. Kini, marilah kita lihat bagaimana paham Negara otoriter,

misanya bagaimana komunisme di Uni Soviet memandang paham

politik. Pada kenyataanya pandangan tersebut memang berbeda. Contoh

lain Negara yang otoriter adalah China dan Kuba. Tetapi disini hanya

dibahas komunisme di Uni Soviet masa lampau.

Menurut paham komunis, sifat dan tujuan partai politik bergantung pada

situasi apakah parati komunis berkuasa di Negara di mana partai

komunis tidak berkuasa, partai-partai politik lain dianggap sebagai

mewakili kepentingan kelas tertentu yang tidak dapat bekerja untuk

kepentingan umum. Dalam situasi seperti itu, partai komunis akan

mempergunakan setiap kesempatan dan fasilitas yang tersedia (seperti

yang banyak terdapat di Negara-negara demokrasi) untuk untuk mencari

dukungan seluas-luasnya. Partai ini menjadi paling efektif di Negara

yang pemerintahannya lemah dan yang rakyatnya kurang bersatu.4

4Gwendolen M. Carter dan John H. Herz, Government and Politics in

the Twentieth Century (New York:Friederick A. Praeger,1965),hlm. 111

Akibat karakter nya yang demikian, partai komunis sering dicurigai dan

dibeberapa Negara bahkan dilarang. Akan tetapi tindakan semacam itu

juga ada bahayanya. Sebab dalam keadaan seperti itu partai akan

bergerak di bawah tanah, sehingga justru sukar diawasi. Apabila tidak

menemukan jalan untuk merebut kekasaan, partai akan mencoba

mencapai tujuannya melalui kerja sama dengan partai-partai lain dengan

mendirikan Front Rakyat atau Front Nasional (popular front tactics).

Berbeda halnya apabila partai komunis berkuasa. Disini partai komunis

mempunyai kedudukan monopolistis, dan kebebasan bersaing

ditiadakan. Dapat saja ia menentukan dirinya sebagai partai tunggal atau

sekurang-kurangnya sebagai partai yang paling dominan, seperti yang

terjadi di Uni Soviet, China, dan Negara-negara komunis Eropa Timur.

Tujuan partai komunis adalah membawa masyarakat ke arah terciptanya

masyarakat yang modern dengan ideology komunis, dan partai berfungsi

sebagai “pelopor revolusioner” untuk mencapai tujuan itu. Partai

Komunis Uni Soviet yang berkuasa dari tahun 1917 sampai 1991

merupakan partai seperti itu.

Partai komunis memengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat

melalui konsep jabatan rangkap. Begitu pula halnya dengan pemimpin

semua badan kenegaraan seperti bdan ekskutif dan badan yudikatif.

Sekretaris Partai Komunis lebih berkuasa dari presiden (ketua

presidium). Maka dari itu Uni Soviet sering dinamakan Negara totaliter.

Fungsi sebagai sarana sosialisasi politik lebih ditekankan pada aspek

pembinaan warga Negara kea rah kehidupan dan cara berpikir yang

sesuai dengan pola yang ditentukan oleh partai. Dinegara-negara

demokrasi partai berperan untuk menyelenggarakan integrasi warga

Negara kedalam masyarakat umum.

Partai juga berfungsi sebagai sarana rekrutan politik.calon anggota harus

menjalani masa percobaan di mana ia harus memenuhi standart-standart

ketat mengenai pangabdian dan kelakuan. Yang ditetapkan oleh partai

komunis. Akan tetapi karena iklim politik tidak kompetitif maka

pemilihan umum tidak merupakan sarana untuk memilih pemimpin

Negara. Razim ini dapat dikategorikan sebagai :”Sosialisme negara

dimana control politik ada di tangan partai komunis yang bersifat

monopolistic dan hierakis, dan di mana ekonomi

diatur atas dasar kolektivitas dan perencanaan ekonomi terpusat dari

Negara”. 5

Pada akhir decade 80-an terjadi pergolakan melawan rezim represif,

yang berakhir dengan budayanya Uni Soviet pada tahun 1991 dengan

terbetuknya Commonwealth of Independent States.

Dari uraian tadi dijelaskan kalau dikatakan bahwa fungsi partai politik di

Negara komunis berbeda dengan partai dalam Negara yang demokratis.

Mengenai perbedaan ini Sigmund Neumann menjelaskannya sebagai

berikut : jika di Negara demokrasi partai mengatur keinginan dan

aspirasi golongan-golongan dalam masyarakat, maka partai komunis

berfungsi sebagai pengendali semua aspek kehidupan secara monolitik.

Jika dalam masyarakat demokratis partai berusaha menyelenggarakan

integrasi warga Negara kedalam masyarakat umum, peran paartai

komunis ialah untuk memaksa individu agar menyesuaikan diri dengan

suatu cara hidup yang sejalan dengan kepentingan partai (enforcement of

conformity). Kedua fungsi ini diselenggaraakan melalui propaganda dari

atas kebawah. 6

2.1.3 Fungsi di Negara-negara Berkembang

Dinegara-negara berkembang keadaan politik sangat berbeda satu sama

lain. Partai-partai politik umumnya lemah organisasinya dan jarang

memiliki dukungan massa yang luas dan kukuh.partai politik berhdapan

dengan berbagai masalah seperti kemiskinan, terbatasnya kesempatan

kerja, pembagaian pendapatan yang timpang dan tingkat buta huruf yang

tinggi.

Di beberapa Negara fungsi yang agak sukar dilaksanakan ialah sebagai

jembatan antara “yang memerintah” dan “yang Diperintah”. Sering

golongan pertama banyak orang kaya, sedangkan golongan yang

“diperintah” banyak mecakup orang miskin.dengan demikian jurang di

antara kedua belah pihak sukar dijembatani.masalah seperti ini dapat

mengalihkan perhatian, jauh dari usaha mengatasi masalah kemiskinan

dan masalah-masalah pembangunan lainnya yang menjadi sasaran utama

dalam masyarakat-masyarakat berkembang.

5Heywood, Key Concepts in Politics (New York : Palgrave,200),hlm.

49.

6 Neumann, Modern Political Parties, hlm. 353.

Satu peran yang sangat diharapkan dari partai politik adalah sebagai

sarana untuk meperkembangkan integrasi nasional dan memupuk

identitas nasional. Akan Tetapi pengalaman dibeberapa negara

menunjukkan bahwa partai politik sering tidak mampu membina

integrasi, akan tetapi malah menimbulkan pengotaan dan pertentangan

yang mengeras.

Karena pengalaman tersebut diatas, banyak kritik telah dilontarkan

kepada partai-partai politik, dan bebrapa alternatif telah diikhtiarkan.

Salah satu jalan keluar diusahakan dengan jalan meniadakan partai sama

sekali. Hal ini telah dilakukan oleh Jendral Ayun Khan dari Pakistan dari

tahun 1958; bahkan parlemen dibubarkan. Akan tetapi setelah beberapa

waktu partai-partai muncul kembali melalui suatu undang-undang yang

diterima oleh parlemen baru, dan Presiden Ayub Khan sendiri

menggabungkan diri dengan salah satu partai politik. Pengalaman ini

menunjukkan bahwa sekalipun partai politik banyak segi negatifnya, pda

dasarnya kehadiran sert perannya dinegara-negara berkembang masih

penting dan sukar dicarikan alternatifnya.

Pengalaman lain dibeberapa negara berkembang ialah bahwa jika

lembaga-lembaga politik gagal memainkan peran yang diharapkan, akan

terjadi campur tangan oleh pihak militer, hal ini sering terjadi jika masa

instabilitas berjalan agak lama dan pergolakan politik sangat insentif.

Dalam situasi seperti itu golongan militer mungkin merupakan satu-

satunya kelompok yang terorganisir dan yang, berkat disiplin dan

fasilitas yang dimilikinya, berada dalam kedudukan yang lebih

menguntungkan dari pada kelompok lain. Campur tangan dari pihak

militer biasanya terjadi dengan dalih untuk menghindarkan kemunduran

yang leabih gawat atau timbulnya perang saudara. Sekali kekuasaan

diambil alih oleh kaum militer, maka sukar sekali untuk mengembalikan

kekuasaan ketangan orang sipil.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa di negara-negara

berkembang partai politik, sekalipun memiliki kelemahan, masih tetap

dianggap sebagai sarana penting dalam kehidupan pelitiknya. Usaha

melibatkan partai politik dan golongan-golongan politik lainnya dalam

proses pembangunan dalam segala aspek dan dimensinya, merupakan

hal yang amat utama dalam negara yang ingin membangun suatu

masyarakat atas dasar pemerataan dan keadilan sosial. Jika partai dan

golongan-golongan politik lainya diberi kesempatan untuk berkembang,

mungkin ia dapat mencari bentuk partisipasi yang dapat menunjang

untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di negara itu. Mungkin

bentuk ini dalam banyak hal akan berbeda dengan partai di negara yang

sudah mapan, karena disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan dalam

negeri. Setidak-tidaknya dinegara yang keabsahan pemerintahnya sedikit

banyak diuji oleh berjuta-juta rakyat dalam pemilihan umum berkala,

partai-partai politik dan organisasi kekuatan sosial politik lainya

menduduki tempat yang krusial.

2.2 Tipologi Partai Politik

Tipologi partai politik adalah pengklasifikasian berbagai partai politik

berdasarkan kriteria tertentu, seperti asas dan orientassi, komposisi dan

fungsi anggota, basis social dan tujuan. Klasifikasi ini cenderung bersifat

tipe ideal karena dalam kenyataan tidak sepenuhnya demikian. Tetapi

untuk tujuan memudahkan pemahaman, tipologi ini sangant berguna.Di

bawah ini diuraikan sejumlah tipologi partai politik menurut kriteria-

kriteria tersebut.

1.2.1. Asas dan Orientasi

Berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik diklasifikasikan

menjadi 3 tipe. Yaitu:

1. Partai Politik Pragmatis

2. Partai Politik Doktriner

3. Partai Politik Kepentingan.

1. Partai Politik Pragmatis

Yaitu suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tak

terikat kaku pada satu doktrin dan ideology tertentu. Artinya, perubahan

waktu,situasi,dan kepemimpinan akan juga mengubah

program,kegiatan,dan penampilan partai politik pragmatis cendrung

merupakan cerminan dari program-program yang disusun oleh

pemimpin utamanya dan gaya kepemimpinan sang pemimpin. Partai ini

biasanya terorganisasikan secara agak longgar. Hal ini tidak berarti

partai politik pragmatis tidak memiliki ideology sebagai identitasnya.

Dalam program dan gaya kepemimpinan terdapat beberapa pola umum

yang merupakan penjabaran ideology tersebut. Namun, ideology yang

dimaksud lebih merupakan sejumlah gagasan umum daripada sejumlah

doktrin dan program konkret yang siap dilaksanakan. Partai pragmatis

biasanya muncul dalam system 2 partai berkompetetisi yang relative

stabil. Partai democrat dan partai Republik Di Amerika Serikat

merupakan contoh partai pragmatis.

2. Partai Politik Doktriner

Yaitu suatu partai politikyang memiliki sejumlah program dan kegiatan

konkret sebagai penjabaran ideology. Ideology yang dimaksud adalah

seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara konkret dan sistematis

daalam bentuk program-program kegiatan yang pelaaksanaanya diawasi

secara ketat oleh aparat partai. Pergantiaan kepemimpinan mengubah

gaya kepemimpinan pada tingkat tertentu, tetapi tidak mudah mengubah

prinsip dan program dasar partai karena ideology partai sudah

dirumuskan secaraa konkret dan partai ini terorganisasikan secaraa ketat.

Partai Komunis dimana saja merupakan contoh Partai Doktriner.

3. Partai Politik Kepentingan.

Yaitu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan

tertentu, seperti petani,buruh,etnis,agama,atau lingkungan hidup yang

secaara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan. Partai ini

sering ditemui dalam system baanyak partai tetapi kadangkala terdapat

pula dalam system dua partai berkompetensi namun tak mampu

mengakomodasikan sejumlah kepentingan dalam masyarakat. Misalnya,

Partai Hijau di Jerman, Partai Buruh di Australia, dan Partai Petani Di

Swiss.

2.2.2 Komposisi dan Fungsi Anggota

Menurut komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik dapat

digolongkan menjadi dua. Yaitu :

1. Partai Massa atau Lindungan

2. Partai Kader

1. Partai Massa atau Lindungan

Partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah

anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, dan

mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam

masyarakat sehingga pemilihan umum dapat dengan mudah

dimenangkan, dan kesatuan nasional dapat dipelihara, tetapi juga

masyarakat dapat dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan

kebijakan tertentu. Partai ini sering kali merupakan gabungaan berbagai

aliran politik yang sepakat untuk berada dalam lindungan paartai guna

memperjuankan dan melaksanaakan program-program yang pada

umunya bersifat sangat umum.

Kelemahan partai ini tampak pada saat pembagian kursi (jabatan) dan

perumusan kebijakan karena karakter dan kepentingan setiap kelompok

dan aliran akan sangat menonjol. Ketidak mampuan partai dalam

membuat keputusan yang dapat diterima semua pihak merupakan

ancaman bagi keutuhan partai. Partai ini umumnya terdapat dalam

Negara-negaara berkembang yang menghadapi permasalahan intergrasi

nasional. Partai Barisan Nasional di Malaysia, yang merupakan koalisi

anatara Kelompok Melayu , Cina, dan India merupakan salah satu

contoh partai massa.

2. Partai Kader

Partai yang mengandalkan kualitas anggota, ketaatan organisasi, dan

disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan

dalam partai kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui kaderisasi yang

berjenjang dan intensif, serta penegakkan disiplin partai yang tanpa

pandang bulu. Struktur organisasi partai ini sangat hirarkis sehingga

jalur perintah dan tanggung jawab sangat jelas. Karena sifatnya yang

demikian partai kader acapkali disebut sebagai partai yang sangat elitis.

Contoh partai kader ini terdapat pada Nazi di Jerman dan partai komunis

dimanapun.

2.2.3. Basis Sosial dan Tujuan

Almond menggolongkan partai politik berdasarkan basis social dan

tujuannya. 7

Menurut basis sosialnya, partai politik dibagi menjadi 4 tipe. Yaitu:

7Gabriel Almond,,Kelompok Kepentingaan dan Partai Politik. hlm. 58-

60.

1. Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan social dalam

masyarakat, seperti kelas atas, menengah, dan bawah.

2. Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok

kepentingan tertentu, seperti petani,buruh dan pengusaha.

3. Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari pemeluk agama

tertentu, seperti islam,katolik,protestan dan hindu.

4. Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari kelompok budaya

tertentu,seperti suku bangsa ,bahasa dan daerah tertentu.

Dalam kenyataanya kebanyakan partai politik tak hanya mempunyai

basis social dari kalangan tertentu, tetapi juga dari berbagai kalangan

dengan satu atau dua kelompok sebagai pihak yang dominan.

Pendukung npartai democrat di Amerika Serikat pada umumnya berasal

dari kalangan menengah dan bawah,berkulit hitam dan Katolik. Hal ini

tidak berarti pendukung partai ini tidak ada yang berasal dari kalangan

atas, kulit putih dan Protestan.

Berdasarkan tujuan, partai politik dibagi menjadi tiga. Yaitu :

1. Partai Perwakilan Kelompok

Partai yang menghimpun berbagai kelompok masyarakat untuk

memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen seperti Barisan

Nasional di Malaysia.

2. Partai Pembinaan Bangsa

Partai yang betujuan menciptakan kesatuan nasional dan biasanya

menindas kepentingan-kepentingan sempit seperti Partai Aksi Rakyat di

Singapura.

3. Partai Mobilisasi.

Partai yang berupaya memobilisasi masyarakat kearah tujuan-tujuan

yang ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan partisipasi dan

perwakilan kelompok cenderung diabaikan. Partai ini cenderung bersifat

monopolistis karena hanya ada satu partai dalam masyarakat. Partai

komunis di Negara-negara komunis merupakan contoh partai mobilisasi.

2.3 Klasifikasi Sistem Kepartaian

Diatas telah dibahas bermacam-macam jenis partai. Akan tetapi

beberapa sarjana menganggap perlu dianalis ini ditambah dengan

meneliti prilaku partai-partai sebagai bagian dari suatu sistem , yaitu

bagaimana partai politik berinteraksi datu sama lain dajn berintrksi

dengan unsur-unsur lain dari sistem itu. Analisis semacam ini

dinamakan “sistem kepartaian” pertama sekali dibentangkan oleh

Maurice Duverger dalam bukunya Portilikal Parties. Duverger

mengadakan kalasifikasi menurut tiga kategori, yaitu sistem partai

tunggal, sistem dwi-partai, dan sistem multi partai.

2.3.1 Sistem Partai-Tunggal

Pola partai tunggal terdapat dibeberapa negara: Afrika, China, dan Kuba,

sedangkan dalam masa jayanya Uni Soviet dan beberapa negara Eropa

Timur termasuk dalam kategori ini. Suasana kepartoaian dinamakan

non-kompetitif kearena semua partai harus menerima pimpinan dari

partai yang dominan dan ridakd dibenarkan bersaing dengannya.

Terutama dinegara-negara yang baru lepas dari kolonialisme

kecenderungan kuat untuk memakai pola sistem partai-tunggal pimpinan

diharapkan dengan masalah bagaimana mengintegrasikan berbagai

golongan, daerah, serta suku bangsa yang berbeda corak sosial serta

pandangan hidupnya. Fungsi partai adalah menyakinkan atau memaksa

masyarakat untuk menerima persepsipimpinan parti mengenai

kebutuhan utama dari masyarakat seluruhnya. Dewasa ini banyak negara

afrika pindah kesistem multi partai.

Negara yang paling berhasi dalam menyingkirkan partai lain ialah Uni

Soiet pada masa jayanya. Partai Uni Soviet bekerja dalam suasan yang

non-kompetitif, tidak ada partai lain yang diperbolehkan bersaing,

oposisi dianggap sebagai penghianatan. Partai-tunggal serta organisasi

yang bernung dibawahnya berfungsi sebagai pembimbing dan penggerak

masyarakat dan menekankan perpandauan dari kepentigan partai

kepentingan rakyat secara menyeluruh.

Di indonesia pada tahun 1945 ada usaha mendirikan partai tunggal

sesuai dengan pemikiran yang ada pada saat itu banyak dianut dinegara-

negara yang baru melepaskan diri dari rezim kolonial. Diharapkan partai

itu akan menjadi ”motor perjuangan”. Akan tetapi sesudah beberapa

bulan usaha itu dihentikan sebelum terbentuk secara konkret. Penolakan

ini antara lain disebabkan karena dianggap berbau fasis.

2.3.2 Sistem Dwi-Partai

Dalam kepustkaan ilmu politik pengertian sistem dwi-partai biaasanya

diartikan bahwa ada dua partai, yang berhasil memenangkan dua tempat

teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran, dan dengan demikian

mempunyai kedudukan dominan. Dalam sistem ini partai-partai dengan

jelas dibagi dalam partai yang berkuasa (karena menanh dalam

pemilihan umum) dan partai oposisi ( karena kalah dalam pemilihan

umum).dengan demikian dengan jelas dimana letak tanggung jawab

kmengenai pelaksanaan kebijakan umum. Daplam sistem ini partai yang

kalah berperan sebagai pengancam utama tapi yang setia (loyal

opposition) terhadap kebjakan partai yang duduk dalam pemerintahan,

dengan pengertian bahwa peran ini sewaktu-waktu dapat bertukar

tangan. Dalam persaingan memenangkan pemilihan umum kedua partai

berusaha untuk merebut dukunygan orang-orang yang ada ditengah

kedua partai dan sering dinamakan pemilihan terapung (floating vote)

atau pemilih ditengah (median vote).

Sistem dwi-partai pernah disebut a konvenient system for contented

people dan memang kenyatanya ialah bahwa sistem dwi-partai dapat

berjalan baik apabila terpenuhi tiga dsyarat, yaitu komposisi masyarakat

bersifat homogen (sosial homogenity), adanya konsensus kuat dalam

masyarakat mekngenai asas dan tujuan sosial dan politik (political

consensus), dan adanya kontinuitas sejarah (historial continuity).8

Inggris biasanya digambarkan sebagai contoh yang paling ideal dalam

menjalankan sistem dwi-partai ini. Partai buruh dan partai konservatif

dikatakan tidak mempunyai pandangan yang banyak berbeda mengenai

asas dan tujuan politik, dan perubahan pimpinan umumnya tidak terlalu

mengganggu kotinunitas kebijakan pemerintah. Perbedaan yang pokok

antara kedua partai hanya berkisar pada cara dan kecepatan

melaksanakan berbagai program pembaharuan yang menyangkut

masalah sosial, perdagangan, dan industri. Partai buruh lebih condong

agar pemerintah melaksanakan pengendalian dan pengawasan terutama

dibidang ekonomi, sedangkan partai konservatif cendrung memilih cara-

cara kebebasan berusaha.

8Peter G.J. Pulzer, Political Representation and Elections in Britain

(London: George Allen and Unwin Ltd,1967),hlm. 41.

Disamping kedua partai ini, ada beberapa partai kecil lainnya,

diantaranya partai liberal demokrat. Pengaruh partai ini biasanya

terbatas, tetapi kedudukanya berubah menjadi sangat krusial pada saat

perbedaan dalam perolehan suara dari kedua partai besar dalam

pemilihan umum sangat kecil. Dalam situaasi seperti ini partai

pemenang terpaksa membentuk koalisidengan partai leberal demokrat

atau partai kecil lainnya.

Pada umumnya dianggap bahwa sistem dwi-partai lebih konduktif untuk

terpeliharanya stabilitas karena ada perbedaan yang jelas antara partai

pemerintah dan partai oposisi. Akan tetapi perlu juga diperhatikan

peringatan ilmu sarjana ilmu politik Robert Dahl bahwa dalam

masyarakat yag terpolarisasi sistem dwi-partai malahan dapat

mempertajam perbedaan pandangan antara kedua belah pihak, karena

tidak ada kelompok ditengah-tengah yang dapat meredakan suasana

konflik.9

Sistem dwi-partai umumnya diperkuat dengan dipergunakan sistem

pemilihan single-member counstituency (Sistem Distrik) dimana dalam

setiap daerah pemilihan hanya dapat dipilih satu saja.sistem pemilihan

ini cendrung menghambat pertumbuhan partai kecil, sehingga dengan

demikian memperkokoh sistem dwi-partai.10

Di Indonesia pada tahun 1968 ada dusaha untuk mengganti sistem multi-

partai yang telah berjalan lama dengan sistem dwi-partai, agar sistem ini

dapat membatasi pengaruh partai-partai yang talah lama mendominasi

kehidupan politik. Beberapa asas dirasakan menghilagi beban eksekutif

untuk menyeleggarakan pemerintahan yang baik. Akan tetapi

eksperimen dwi-partai ini, sudah diperkenalkan dibeberapa wilayah,

ternyata mendapat tantangan dari partai-partai yang merasa terancam

eksistensinya. Akhirnya gerakan ini dihentiakan pada tahun 1969.

2.3.3 Sistem Multi-Partai

Umumnya dianggap bahwa keaneragaman budaya politik suatu

masyarakat mendorong pilihan kearah sistem multi-partai. Perbedaan

tajam antara ras, agama, atau suku bangsa mendorong golongan-

golongan masyarakat lebih cendrung menyalurkan ikatan-ikatan

terbatasnya (primoedial) dalam suatu wadah yang sempit saja. Dianggap

bahwa pola

9Robert A.Dahl, Political Oppositions in Western Democracy (New

Heaven,Connecticut: Yale University Perss 1966) hlm. 394.

10 Duverger,Political Parties, hlm. 217

multi-partai lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik dari pada

pola dwi-partai. Sistem multi-partai ditemukan antara lain di

IndodesiaMalaysia, Nederland, Australia, Prancis, Swedia, dan Federasi

Rusia. Prancis mempunyai jumlah partai yang berkisar 17 dan 28,

sedangkan di Federasi Rusia sesudah jatuhnya partai komunis jumlah

partai mencapai 43.

Sistem multi-partai, apalagi jika dihubuingkan dengan sistem

pemerintahan parlementer, mempunyai kecendrungan untuk

menitikberatkan kekuasan pada badan legislatif, sehingga peran badan

eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini sering didebabkan karena

tidakd ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu

pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan

partai-partai lain. Dalam keadaan semacam ini partai yang berkoalisi

harus selalu mengadakan musyrawarah dan kompromi dengan mitranya

dan menghadapi kemungkinan bahwa sewaktu-waktu dukungan dari

partai yang duduk dalam koalisi akan ditarik kembali, sehingga

mayoritasnya dalam parlemen hilang.

Di lain pihak, partai-partai oposisi kurang memainkan peranan yang

jelas karena sewaktu-waktu masing-masing partai dapat diajak duduk

dalam pemerintahan koalisi baru. Hal semacam ini menyebabkan sering

terjadinya siasat yang berubah-ubah menurut kegentingan situasi yang

dihadapi partai masing-masing. Lagi pula, sering kali partai-partai

oposisi kurang mampu menyusun suatu program alternatif bagi

pemerintah. Dalam sistem semacam ini masalah letak tanggung jawab

menjadi kurang jelas.

Dalam situasi dimana terdapat satu partai yang dominan, stabilitas

politik dapat lebih dijamin. India dimasa lampau sering dikemukakan

sebagai negara yang didomonasi satu partai (one-perty dominance),

tetapi karena suasana kompetitif, pola dominasi setiap waktu dapat

berubah. Hal ini dapat dilihat pada pasang surutnya kedudukan partai

kongres. Partai ini mulai dari zaman kemerdekaan menguasai kehidupan

politik india. Jiumlah wakilnya dalam dewan perwakilan rakyat pada

saat itu melebihi jumlah total wakit partai-partai lainnya, dan karena itu

sering disebut sistem satu setengah partai (one andhalf party system).

Sedangkan partai kongres mengelami kemunduran sesudah pemiliahan

umum tahun 1967, namun ia berhasil memerintah india pada tahun

1977. pada tahun 1978 sampi 1980 partai kongres mengadakan koalisi

dengan Bharatya Janata Party.

Akan tetapi hal ini berarti bahwa pemerintah kolisi selalu lemah.

Belanda, Norwegia, dan Swedia merupakan contoh dari pemerintah

yang dapat mempertahankan stabilitas dan kontinunitas dalam kebijak

publiknya.

Pola multi-partai umumnya diperkuat oleh sistem pemilihan

pemerintahan berimbang (proportional Representational) yang memberi

kesempatan luas bagi petumbuhan partai-partai dan golongan-golongan

baru.11 Melalui sistem perwakilan berimbang partai-partai kecil dapat

menarik keuntungan dari ketentuan bahwa kelebihan suara yang

diperolehnya suatu daerah pemilihan dapat ditarik kedaerah pemilihan

lain untuk mengenapkan jumlah suara yag diperlukan guna memenagkan

stu kursi.

Indonesia mempunyai sejarah panjang dengan berbagai jenis sistem

multi-partai. Sistem ini telah melalui beberapa tahap dengan bobot

kompetitif yang berbeda-beda. Mulai 1989 indonesia berupaya untuk

mendirikan suatu sistem multi-partai yang mengambil unsur-unsur

positif dari pengalaman masa lalu, sambil menghindari unsur negatifnya.

11 Ibid. hlm. 245. Lihat juga PJ. Oud, Het Constitutioneel Recht van het

koninkrijk der Nederlanden (Zwolle: Tjeenk Willink,1947), Mid I,

hlm.248.

BAB III

PENUTUP

3.1.Kesimpulan

Secara umum kita dapat mendefinisikan bahwa parai politik adalah suatu

kelompok yang teroganisir yang anggota-anggotanya memppunyai

sebuah orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok

ini adalah memperoleh sebuah kekuasaan politik dan merebut

kedudukan politik yang biasanya di raih lewat konstitusional untuk

melakukan kebijakan-kebijakan dalam mencapai tujuan mereka.

Perlu diterangkan bahwa partai politik sangat berbeda dengan gerakan

(movement) dan berbeda juga dengan kelompok penekan (pressur

group) atau istilah yang lebih banyak digunakan pada dewasa ini yang

memang memperjuangkan suatu kepentingan kelompok, atau memang

ingin melakukan perubahan terhadap paradigma masyarakat kearah yang

lebih baik.

FUNGSI-FUNGSI PARTAI POLITIK

1. partai sebagai sarana komunikasi politik

2. partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

3. partai politik sebagai sarana rekruitmen politik

4. sebagai sarana untuk mengatur konflik (conflict manajemen)

3.2.Saran

Untuk tetap memperbaiki citra partai politik sebagai institusi demokrasi,

tentu partai politik lebih maksimal memikirkan nasib masyarakat

ketimbang memperebutkan kursi kekuasaan. Sedangkan dalam konteks

konflik internal partai politik, meminimalisir mungkin adanya sikap

politik yang bisa merusak citra partai politik itu sendiri, tetap membuka

adanya ruang bagi kedua pihak yang bertikai untuk melakukan

komunikasi politik yang lebih sehat dan lebih konsisten pada aturan

main organisasi.

Konflik tentu tidak bisa dihindari, tetapi partai politik juga harus

memberikan ruang bagi terbangunnya suatu sistem manajemen konflik

yang lebih baik. Agar konflik personal maupun kelompok maupun yang

terjadi diluar partai tidak bisa berkembang, mampu kendalikan sehingga

tidak melahirkan suasana ketegangan yang apalagi perlaku negatif yang

bisa merusak. Manajemen konflik juga penting dalam mengelola

masalah tersebut sebelum diselesaikan secara organisasi, atau minimal

bisa secara efektif mencegah adanya perpecahan ditubuh partai.

Sebagaimana yang dipikirkan oleh Ross (1993) sebagai seorang ahli

dalam manajemen konflik, bahwa manajemen konflik berupa

penyelesaian konflik dan bisa jadi menghasilkan ketenangan, hal positif,

mufakat dan lebih kreatif. Masih ada waktu bagi para pemimpin partai

untuk melakukan perubahan di dalam partainya. Kepemimpinan

kharismatis haruslah diabdikan untuk kepentingan semua kader, bukan

kelompok. Kepemimpinan model itu harus dipadukan dengan

manajemen pengelolaan partai yang modern, terbuka dan demokratis,

termasuk dalam mengelolah konflik. Hanya dengan menerapkan

manajemen modern, partai bisa eksis dan mendapat simpati

pendukungnya.

DAFTAR PUSTAKA

Amal, Ichlasul. “Teori-Teori Mutakhir Partai Politik”.PT Tiara Wacana,

Yogyakarta. 1996

Budiarjo,Mariam .“Partisipasi dan Partai Politik”.Yayasan Obor

Indonesia, Jakarta,1998.

.Dasar-Dasar Ilmu Politk. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Surbakti, Ramlan. “Memahami Ilmu Poltik”. Grasindo, Jakarta, 1992.

Diposting oleh Robbie kafiLah 31 di 21.14

Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke

FacebookBagikan ke Pinterest